Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Wakil Ketua DPRD Jatim Dorong Pansus BUMD, Target Paripurna 3 November

    Wakil Ketua DPRD Jatim Dorong Pansus BUMD, Target Paripurna 3 November

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur. Langkah ini dinilai penting agar BUMD tidak lagi menjadi beban APBD, melainkan motor penggerak ekonomi daerah.

    “Kontribusi BUMD terhadap PAD Jatim saat ini hanya sekitar 2,59 persen. Banyak yang hidup segan mati tak mau, sehingga sudah waktunya dievaluasi secara struktural,” ujar Deni, Sabtu (25/10/2025).

    Menurutnya, DPRD tidak ingin evaluasi terhadap BUMD berhenti pada rapat dengar pendapat biasa.
    Karena itu, pembentukan Pansus akan dibawa ke rapat paripurna pada 3 November mendatang sebagai langkah resmi pengawasan legislatif.

    “Pansus ini dibutuhkan agar pengawasan berjalan lebih mendalam dan independen. Kita ingin memastikan ada tata kelola yang sehat, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Mantan Presiden BEM FISIP Unair ini menilai, sejumlah BUMD selama ini belum memberi sumbangsih signifikan terhadap pendapatan daerah. Bahkan, sebagian hanya menyetor kurang dari Rp2 miliar per tahun, sementara beberapa lainnya terseret persoalan hukum di level BUMD maupun anak usaha.

    “BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar papan nama. Kalau tidak produktif, perlu dipertimbangkan opsi penggabungan atau pembubaran,” tegas Deni.

    Dorongan pembentukan Pansus ini muncul di tengah penurunan dana transfer pusat ke Jawa Timur yang mencapai lebih dari Rp2 triliun. Deni menilai, kondisi tersebut menuntut Pemprov memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, salah satunya lewat pembenahan BUMD.

    “Kita tidak bisa lagi bergantung pada dana pusat. Jatim harus berdiri di atas kaki sendiri dengan memperkuat PAD, dan BUMD adalah salah satu jalannya,” ungkapnya.

    Deni menambahkan, Pansus nantinya harus memiliki mandat jelas, termasuk memberikan rekomendasi struktural terhadap BUMD bermasalah. Ia menegaskan, evaluasi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.

    “Kalau ada yang tidak sehat, ya dibenahi. Kalau tidak bisa dibenahi, jangan ragu disikapi tegas demi efisiensi dan kepentingan rakyat Jatim,” katanya.

    DPRD berharap pembentukan Pansus menjadi langkah awal perbaikan tata kelola BUMD agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Deni memastikan, keputusan pembentukan Pansus akan diambil secara resmi dalam sidang paripurna pada 3 November mendatang. “Agenda kita jelas, memastikan aset daerah dan BUMD bukan lagi beban, tapi menjadi motor ekonomi daerah,” pungkasnya.
    (asg/kun)

  • Mas Rusdi Berikan Reword 256 Atlet Berprestasi Kabupaten Pasuruan

    Mas Rusdi Berikan Reword 256 Atlet Berprestasi Kabupaten Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah mengharumkan nama Kabupaten Pasuruan, sebanyak 256 insan olahraga dan pemuda berprestasi di Kabupaten Pasuruan menerima penghargaan berupa reward dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan. Penghargaan ini diberikan atas capaian luar biasa mereka di tingkat nasional maupun internasional sepanjang tahun 2025.

    Acara penyerahan reward digelar di Auditorium Mpu Sindok Pemkab Pasuruan. Total dana yang dikucurkan untuk para atlet, pelatih, dan pemuda berprestasi tersebut mencapai Rp 3,594 miliar.

    Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyerahkan langsung penghargaan itu didampingi Wakil Bupati KH Shobih Asrori, Ketua Komisi IV DPRD Andri Wahyudi, dan Sekda Yudha Triwidya Sasongko. Suasana acara berlangsung meriah dan penuh rasa bangga.

    “Saya sangat bangga dengan seluruh atlet dan pemuda berprestasi Pasuruan. Panjenengan semua telah membawa nama baik daerah di kancah nasional dan internasional,” ujar Bupati Rusdi Sutejo dalam sambutannya.

    Bupati Rusdi menegaskan bahwa pemberian reward tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus bukti nyata komitmen Pemkab dalam mendukung kemajuan olahraga. Menurutnya, penghargaan itu diharapkan mampu menumbuhkan semangat baru bagi generasi muda Pasuruan.

    “Ini adalah wujud keberpihakan pemerintah kepada atlet dan pemuda. Semoga bisa menjadi motivasi agar prestasi yang sudah diraih dapat terus ditingkatkan,” tambah Mas Rusdi.

    Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung pentingnya peningkatan pembinaan atlet di daerah. Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam membina prestasi olahraga di Pasuruan.

    “Kami menyadari dana pembinaan di Pasuruan belum sebesar daerah lain seperti Surabaya. Tapi kami akan cari solusi bersama agar pembinaan tetap berjalan maksimal,” ungkap Mas Rusdi.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan Mujiono menjelaskan bahwa besaran reward tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu diharapkan bisa menjadi dorongan bagi atlet dan pelatih untuk terus berprestasi.

    “Untuk medali emas perorangan kini naik menjadi Rp 40 juta, sedangkan emas beregu mencapai Rp 50 juta. Kenaikan rata-rata sebesar Rp 5 juta per medali ini menunjukkan komitmen Pemkab dalam mendukung prestasi olahraga,” jelas Mujiono.

    Ia menambahkan, selain atlet, pelatih juga mendapat kenaikan insentif dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per poin. Menurutnya, kesejahteraan pelatih dan atlet harus berjalan seimbang agar prestasi olahraga Pasuruan semakin meningkat.

    “Peningkatan bonus ini bukan sekadar angka, tapi penghargaan atas kerja keras mereka yang telah mengharumkan nama Pasuruan,” tutup Mujiono. (ada/ian)

  • Rumah Aspirasi Golkar Jatim Diresmikan, Ratusan Drivel Ojol Langsung Mengadu

    Rumah Aspirasi Golkar Jatim Diresmikan, Ratusan Drivel Ojol Langsung Mengadu

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jatim, H. Ali Mufthi menyambut kedatangan ratusan orang driver ojol dalam acara Peresmian Rumah Aspirasi Partai Golkar Jatim, Sabtu (25/10/2025).

    Tampak Ali Mufthi didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim yang juga Sekretaris DPD Golkar Jatim Blegur Prijanggono, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardhika dan sejumlah fungsionaris atau pengurus Golkar Jatim

    Peresmian Rumah Aspirasi ini merupakan wadah penyerapan dan penyaluran suara rakyat dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.

    “Ya, secara simbolik ini adalah manifestasi dari fungsi partai dalam mengartikulasikan suara rakyat. Rumah Aspirasi merupakan bagian dari fungsi-fungsi kepartaian,” tegas Ali Mufthi kepada wartawan usai peresmian.

    Ali menjelaskan, bahwa Rumah Aspirasi sudah berfungsi sebelum peresmian karena telah menjadi tempat pelaksanaan berbagai agenda politik dan sosial partai. Menurutnya, Golkar sebagai partai memiliki peran menjaga nilai-nilai Pancasila serta keterbukaan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

    “Golkar adalah partai yang terbuka dan menjaga Pancasila. Nantinya, pengelolaan Rumah Aspirasi secara teknis akan diatur oleh Ketua Fraksi,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, sekitar 300 pengemudi ojek online turut hadir memeriahkan peresmian. Ali menyebut, banyak persoalan yang dihadapi para pengemudi seperti keselamatan kerja, tarif, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

    “Golkar siap membantu melalui pelatihan dan dukungan pemberdayaan agar para ibu-ibu ojek online bisa berdaya di sektor UMKM dan industri rumah tangga,” tuturnya.

    Ali menambahkan, inisiatif pendirian Rumah Aspirasi juga akan diterapkan di tingkat DPD II kabupaten/kota agar lebih dekat dengan masyarakat.

    “Kami sudah instruksikan seluruh DPD kabupaten/kota membuka Rumah Aspirasi dan menatanya dengan baik. Fraksi-fraksi akan ikut menjaga agar tempat ini menarik di mata publik,” tukasnya.

    Menurut dia, Rumah Aspirasi Golkar Jatim merupakan kali pertama di Indonesia, sebagai hasil inisiatif Sekjen Partai Golkar, M Sarmuji.

    “Inisiatif ini kami percepat sebagai respons terhadap dinamika kehidupan rakyat, termasuk persoalan ojek online dan pelaku UMKM,” jelasnya.

    Ia memastikan setiap aspirasi yang diterima akan dikawal secara serius.

    “Insya Allah kami kawal, karena ini urusan rakyat. Memperjuangkan aspirasi rakyat adalah kewajiban sesuai sumpah jabatan wakil rakyat anggota DPR maupun DPRD,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Pemprov-DPRD DKI Bahas Potongan DBH, Pramono Targetkan Paripurna November

    Pemprov-DPRD DKI Bahas Potongan DBH, Pramono Targetkan Paripurna November

    Jakarta –

    Pembahasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI telah berlanjut ke tingkat DPRD DKI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembahasan itu tuntas dan disahkan dalam rapat paripurna pada November 2025.

    “Pembahasan DBH sudah sampai di DPRD. Saya harap bisa segera selesai dan paripurna bisa dilakukan bulan November,” kata Pramono di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

    Pramono mengatakan, koordinasi dengan DPRD berjalan kondusif. Ia memastikan proses penyesuaian akibat pemangkasan dana dari pusat akan dibahas secara terbuka bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

    “Sekarang ini Pemda DKI Minggu depan mulai pembahasan detail terus menerus dengan DPRD DKI Jakarta, dan Alhamdulillah ketika pembahasan di awal di Badan Anggaran sudah berlangsung sangat baik,” ungkapnya.

    “Keputusan pemotongan dana bagi hasil ini adalah keputusan pemerintah pusat kita, termasuk pemerintah Jakarta mengikuti sepenuhnya dan DPRD sepakat apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta,” imbuhnya.

    “Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DPH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun,” kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10).

    Pramono menyebut, tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov DKI saat ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat disiplin dan kreativitas birokrasi. Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan program pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.

    (bel/amw)

  • Sambut Penurunan Harga Pupuk, Fraksi PDIP Jatim: Distribusi Harus Bersih

    Sambut Penurunan Harga Pupuk, Fraksi PDIP Jatim: Distribusi Harus Bersih

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Renny Sundari Pramana, atau yang akrab disapa Bunda Renny, menilai penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen mulai Rabu (22/10/2025) sebagai angin segar bagi petani. Dia menyebut keberhasilan kebijakan ini hanya akan terasa jika distribusinya berjalan tanpa celah kecurangan.

    “Kami menyambut baik kebijakan penurunan harga ini karena jelas berpihak kepada petani. Tapi yang tak kalah penting adalah distribusi harus bersih dan memastikan pupuknya tersedia hingga sampai ke tangan petani sesuai harga resmi, tanpa permainan distributor atau pengecer,” ujar Bunda Renny.

    Dia menilai, penurunan harga harus benar-benar dirasakan petani kecil, bukan hanya menjadi angka dalam kebijakan. Karena itu, pengawasan distribusi perlu diperketat agar tak muncul celah penimbunan atau penyimpangan.

    “Jawa Timur adalah salah satu lumbung pangan nasional. Maka kebijakan sebesar ini harus diikuti langkah konkret di lapangan, distribusi lancar, stok cukup, dan harga sesuai aturan,” tutur dia.

    Kebijakan penurunan harga ini diumumkan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman. Harga pupuk Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak ukuran 50 kilogram. Sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram atau setara Rp92.000 per sak.

    Fraksi PDI Perjuangan menilai keputusan tersebut menjadi kabar baik bagi jutaan petani di Jawa Timur. Langkah ini, lanjut dia, diharapkan menurunkan biaya produksi, menjaga stabilitas produktivitas pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan bangsa. Kalau mereka makmur, bangsa pun kuat,” pungkas Bunda Renny, politisi perempuan asal Kediri.

    Bunda Renny juga mendorong pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ikut mengawal pengawasan bersama TNI, Polri, dan kelompok tani. Menurut dia, sinergi ini penting agar kebijakan penurunan harga pupuk tak dihambat mafia dan tepat menyasar petani yang berhak.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa penurunan harga pupuk bersubsidi merupakan terobosan besar pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut langkah ini menjadi sejarah baru bagi sektor pertanian Indonesia.

    “Selama puluhan tahun harga pupuk selalu naik, tapi kini berhasil diturunkan. Ini adalah langkah bersejarah bagi dunia pertanian,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta.[asg/ted]

  • Anggotanya Kena Sidak, Asosiasi Pengelola Vila di Bali Minta Perizinan Diperjelas Denpasar 24 Oktober 2025

    Anggotanya Kena Sidak, Asosiasi Pengelola Vila di Bali Minta Perizinan Diperjelas Denpasar 24 Oktober 2025

    Anggotanya Kena Sidak, Asosiasi Pengelola Vila di Bali Minta Perizinan Diperjelas
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Belakangan, banyak ditemukan bangunan vila di Bali yang bermasalah dalam hal perizinan.
    Temuan itu terungkap saat Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah wilayah.
    Ketua Tim Percepatan Audit Perizinan Usaha Pariwisata Pemrov Bali, Yoga Iswara memaparkan, ada 12.227 akomodasi di Bali dan terbanyak berlokasi di Kabupaten Badung.
    Dari keseluruhan akomodasi itu, jumlah vila mencapai 5.272. Dalam proses audit, aspek yang dinilai di antaranya meliputi aspek administrasi, standar usaha, dan keberlanjutan.
    Ketua Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), I Kadek Adnyana menyatakan bahwa banyak anggotanya yang turut disidak.
    Mereka kebingungan dan bertanya-tanya, bagaimana sesungguhnya prosedur yang benar dalam mengurus perizinan. Sebab, selama ini tidak ada informasi yang jelas.
    “Sebelumnya mereka tidak diinfo izin apa saja yang diperlukan. Tapi kemudian tiba-tiba sudah disidak. Jadi para anggota ini bertanya-tanya kepada kita. Mereka tidak diberitahu, kemudian tiba-tiba harus memenuhi persyaratan perizinan yang banyak,” ujar Adnyana saat ditemui di Kabupaten Gianyar, Jumat (24/10/2025).
    Dia mengatakan, belakangan ini dunia usaha merasa terganggu karena menurutnya setiap instansi memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
    Informasi yang diperoleh dari satu dinas dengan yang lainnya pun tidak sama.
    “Hari ini misalnya dari PTSP menanyakan tentang OSS. Kemudian beberapa hari dari Satpol PP datang menanyakan soal zonasi. Lagi datang dari kepolisian. Kemudian BPJS. Anggota kita bingung, bagaimana sebenarnya izin ini? Anggota kami seperti dipermainkan. Seharusnya kita berusaha dengan tenang dan nyaman,” kata Adnyana.
    Karenanya, guna memperjelas soal perizinan ini dan menghindari simpang siurnya informasi di lapangan, Adnyana akhirnya mengumpulkan sejumlah
    stakeholder
    dalam diskusi membedah izin vila rental di Bali.
    Dia mengundang Ketua Tim Percepatan Audit Perizinan Usaha Pariwisata Provinsi Bali, Yoga Iswara, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarjaya, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara.
    “Mengadakan diskusi ini karena kami pun tidak tahu bagaimana sebenarnya pengurusan izin yang benar. Sampai sekarang tidak tahu. Kami ke PTSP, disuruh mengurus ini itu. Kita dilempar-lempar. Begitu saya dapat laporan itu dari anggota, saya berinisiatif mendatangkan semua pihak. Hanya dari kepolisian saja yang belum,” ujar dia.
    Ia mengatakan, hingga kini belum semua pengelola vila di Bali paham soal perizinan. 
    “Coba tanya ke lapangan, apa saja sebenarnya syarat perizinan, tidak ada yang tahu? Ini kami baru tahu. Kami pun bertanya, apa saja sebenarnya yang harus dipenuhi?” kata dia. 
    Diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.
    Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan penerapan sistem
    Online Single Submission
    (OSS) yang tidak disertai evaluasi di tingkat daerah.
    Akibatnya, masyarakat tidak tahu apa yang tengah terjadi. Menurutnya, pemerintah daerah pun jadi tidak mengetahuinya sehingga terjadi carut-marut di lapangan.
    Koster menyampaikan persoalan itu dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (22/10/2025).
    Dia juga mendukung langkah Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam penegakan aturan di berbagai wilayah Bali.
    “Saya sudah mengikuti langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pansus TRAP di sejumlah wilayah serta tindakan sesuai kewenangan. Aktivitas Pansus dalam penegakan aturan terhadap tata ruang, aset, dan perizinan sudah sangat baik. Apa yang dilakukan saat ini merupakan bagian penting dari penataan Bali ke depan,” ujar Koster dalam keterangan tertulisnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Zina dengan Polwan, Anggota DPRD Blitar Diperiksa Polisi Pekan Depan Surabaya 24 Oktober 2025

    Diduga Zina dengan Polwan, Anggota DPRD Blitar Diperiksa Polisi Pekan Depan Surabaya 24 Oktober 2025

    Diduga Zina dengan Polwan, Anggota DPRD Blitar Diperiksa Polisi Pekan Depan
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Kepolisian Resor Batu, Jawa Timur melayangkan surat panggilan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar bernama inisial GP untuk diperiksa penyidik pada Senin (27/10/2025) pekan depan.
    GP, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Blitar, disebut akan diperiksa dalam kasus dugaan perzinaan dengan seorang polisi wanita (polwan) bernama inisial NW atau SNR (31) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
    Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengatakan bahwa Polres Batu telah melayangkan surat panggilan kepada GP untuk diperiksa sebagai saksi pada Senin pekan depan.
    “Surat panggilan sudah. Berdasarkan tembusan yang kami terima. Yang bersangkutan (GP) diminta datang ke Polres Batu untuk diperiksa tanggal 27 Oktober,” ujar Syahrul melalui sambungan telepon, Jumat (24/10/2025).
    Syahrul membenarkan bahwa pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap GP itu merupakan yang pertama kali.
    “Iya. Ini pemanggilan pertama kalau dari tembusan yang pimpinan dewan terima,” tuturnya.
    Menurut Syahrul, GP saat ini berstatus sebagai anggota DPRD nonaktif meskipun surat resmi penonaktifan itu belum diterbitkan oleh pimpinan DPRD Kota Blitar.
    Penonaktifan GP, lanjutnya, telah dilakukan segera usai DPC PPP Kota Blitar beberapa hari lalu meminta pimpinan DPRD Kota Blitar untuk menonaktifkan sementara GP.
    “Surat penonaktifan sementara GP dari seluruh alat kelengkapan DPRD mungkin baru diterbitkan Senin pekan depan. Tapi GP sudah tidak dilibatkan sama sekali dalam kegiatan ke-dewan-an sejak adanya surat dari partai,” ujarnya. 
    Adapun pencopotan GP dari posisi Ketua Fraksi PPP, kata Syahrul, baru akan dilakukan dalam rapat paripurna yang mungkin akan dijadwalkan berlangsung pekan depan.
    “Karena kalau untuk penggeseran dari posisi ketua fraksi harus melalui rapat paripurna,” katanya.
    Tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik selaku anggota DPRD dalam kasus yang membelit GP, kata Syahrul, baru akan ditangani Badan Kehormatan (BK) setelah ada keputusan inkrah pengadilan atas kasus pidana yang tengah ditangani pihak kepolisian.
    “Kalau tidak ada perkara pidananya bisa langsung ditangani BK untuk aspek kode etiknya,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, NW digerebek oleh personel Polres Batu di sebuah hotel di Kota Batu pada Sabtu (18/10/2025) pagi.
    Penggerebekan itu dilakukan atas laporan dari suami NW yang juga anggota polisi.
    Polisi menyebut GP sebagai pasangan selingkuh NW.
    Pada saat penggerebekan dilakukan, GP telah berada di Kota Batu sejak beberapa hari sebelumnya untuk menjalani kegiatan resmi selaku anggota DPRD.
    Namun, Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi, mengatakan bahwa sebenarnya GP tidak berada di kamar hotel bersama NW ketika penggerebekan itu dilakukan.
    Penyidik Polres Batu telah menetapkan NW sebagai tersangka pada Kamis (23/10/2025) dalam perkara dugaan perzinaan. Adapun GP hingga kini berstatus sebagai saksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Dorong Pemerintah Pusat Bantu Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Buduran

    Golkar Dorong Pemerintah Pusat Bantu Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Buduran

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan belasungkawa sekaligus menyalurkan bantuan kepada Lembaga Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pasca robohnya bangunan tiga lantai di kompleks pesantren tersebut.

    Selain bantuan kemanusiaan, Partai Golkar juga mendorong agar pembangunan ulang pondok pesantren itu mendapat dukungan nyata dari pemerintah pusat.

    “Kami turut berduka atas musibah yang menimpa Lembaga Pesantren Al Khoziny. Insya Allah, kami akan ikut mendorong agar pembangunan ulangnya bisa memperoleh dukungan minimal 20 persen dari dana APBN,” ujar Sarmuji saat meninjau lokasi, Jumat (24/10/2025).

    Dukungan tersebut disambut positif oleh anggota DPR RI Komisi V Fraksi Golkar, Ali Mufti, yang berkomitmen untuk mengawal usulan itu melalui program revitalisasi pondok pesantren.

    “Kami akan mengamankan dan mengawal program revitalisasi Ponpes Al Khoziny sesuai arahan Pak Sekjen. Ini bagian dari komitmen Golkar terhadap pendidikan keagamaan dan pesantren,” tegas Ali Mufti.

    Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Adam Rusydi, turut menyatakan kesiapannya mendukung langkah partai dalam membantu proses pembangunan ulang pesantren tersebut.

    “Kami siap mengawal arahan Pak Sekjen di tingkat daerah agar proses revitalisasi ini bisa berjalan cepat dan tepat,” ungkap Adam Rusydi.

    Musibah robohnya bangunan musala di kompleks Ponpes Al Khoziny telah menjadi perhatian publik dan pemerintah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat, Partai Golkar berharap pembangunan ulang dapat segera terealisasi demi keberlanjutan kegiatan pendidikan di pesantren yang telah berdiri puluhan tahun itu. [isa/ian]

  • APPSI DKI minta larangan jual rokok dihapus dari Raperda KTR

    APPSI DKI minta larangan jual rokok dihapus dari Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pertimbangan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta meminta agar pasal larangan penjualan rokok dihapus dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Pasal larangan penjualan rokok dalam Raperda KTR itu, di antaranya mengenai penerapan zona pelarangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, pelarangan pemajangan, perluasan KTR hingga pasar tradisional, pasar rakyat serta kewajiban memiliki izin berusaha khusus bagi penjualan rokok.

    “Semua pelarangan dalam Raperda KTR itu sangat menyusahkan pedagang kecil, pengecer, asongan, dan lainnya. Kami sebagai wadah pedagang pasar tradisional dan UMKM, minta betul-betul agar pasal tersebut dibatalkan.” Kata ketua DPW APPSI Ngadiran di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan pihaknya kecewa karena fokus dan perhatian wakil rakyat yang seharusnya melindungi dan memberdayakan pedagang pasar justru membebani dengan aturan pelarangan tersebut.

    APPSI pun berharap legislatif serta ekseskutif dapat membuat peraturan yang adil dan mengakomodir pedagang kecil.

    Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk meninjau ulang pasal-pasal dalam aturan tersebut dan menampung berbagai aspirasi masyarakat.

    Anggota Pansus Raperda KTR DPRD DKI Jakarta Sardy Wahab mengungkapkan sebagian dari aspirasi kelompok masyarakat terdampak terkait polemik pasal-pasal dalam Raperda KTR itu sudah diterima oleh legislatif.

    Dia mendukung agar aturan yang terkait pelarangan penjualan harus dilonggarkan mengingat ramainya penolakan yang telah disampaikan oleh pedagang kecil.

    “Kita harus lihat dan tanggap atas situasi dan kondisi di masyarakat. Fenomena yang ada di lapangan harus kita kaji lebih jauh, kita harus berpikir dampaknya ke masyarakat, ke pedagang,” tegas Sardy.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengisian Jabatan Strategis, Bupati Pacitan Lantik dan Mutasi Puluhan Pejabat

    Pengisian Jabatan Strategis, Bupati Pacitan Lantik dan Mutasi Puluhan Pejabat

    Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pacitan terus berupaya memperkuat jajaran birokrasinya. Bupati Indrata Nur Bayuaji pada hari ini, Jumat (24/10/2025), resmi melantik puluhan pejabat baru di lingkungan Pemkab Pacitan.

    Bertempat di Pendopo Kabupaten, pelantikan ini menjadi bagian penting dari upaya mengisi kekosongan dan penyegaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Tak kurang dari 87 pejabat dari berbagai tingkatan diambil sumpah jabatannya. Komposisinya terdiri dari 7 pejabat pimpinan tinggi pratama, 30 pejabat administrator, 42 pejabat pengawas, serta 8 pejabat fungsional. Sejumlah nama mengalami rotasi untuk mengisi posisi yang kosong, sementara beberapa lainnya mendapat promosi atas kinerja yang dinilai baik.

    Beberapa nama antara lain Khemal Pandu Pratikna, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kini didapuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan.

    Kemudian, Munirul Ichwan yang sebelumnya memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga.

    Sementara itu, Prayitno yang sebelumnya aktif mengawal pembentukan koperasi merah putih di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian, kini mendapat tugas baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan.

    Turmudi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, kini dipercaya untuk memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

    Mas Aji sapaan akrab Bupati Indrata menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.

    “Kita ingin roda pemerintahan bergerak lebih efektif, pelayanan publik lebih baik, dan birokrasi semakin solid,” katanya.

    Acara pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pacitan, sejumlah anggota DPRD Pacitan, Sekretaris Daerah, serta jajaran pejabat terkait lainnya.

    Mas Aji juga menegaskan bahwa pelantikan ini bukan yang terakhir, dan akan ada gelombang berikutnya di awal tahun depan. (tri/ian)