Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kejari Probolinggo Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI ke Penyidikan

    Kejari Probolinggo Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI ke Penyidikan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Dugaan penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Probolinggo tahun anggaran 2022–2024 mulai terkuak. Tim pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD setempat.

    Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan dokumen keuangan, Kejari akhirnya menaikkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

    “Kami sudah meningkatkan status perkara penggunaan dana hibah KONI ke tahap penyidikan. Dari hasil penyelidikan, ada dugaan tindak pidana korupsi,” tegas Kasi Intel Kejari Kota Probolinggo, Herdiawan Prayudi, Selasa (28/10/2025).

    Menurut Herdiawan, tim Pidsus menelusuri penggunaan dana hibah KONI selama tiga tahun anggaran, yakni 2022, 2023, dan 2024. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengelolaan maupun laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan di lapangan.

    “Potensi kerugian negara masih kami dalami di tahap penyidikan. Untuk sementara, seluruh cabang olahraga (cabor) di bawah naungan KONI sudah kami periksa,” jelasnya.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, KONI Kota Probolinggo menerima dana hibah miliaran rupiah untuk mendukung pembinaan atlet dan kegiatan olahraga daerah. Namun, sejumlah bukti pertanggungjawaban keuangan dinilai tidak sinkron dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan.

    Kenaikan anggaran hibah tersebut juga sempat menjadi sorotan publik. Pada 2021, KONI menerima dana hibah sebesar Rp3 miliar. Setahun kemudian jumlahnya melonjak menjadi Rp6 miliar, dan pada 2023 kembali meningkat tajam dengan usulan Rp12 miliar, sebelum direalisasikan sekitar Rp11,5 miliar oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

    Lonjakan dana hibah itu sempat mendapat perhatian dari DPRD Kota Probolinggo saat pembahasan RAPBD 2023. Beberapa anggota dewan menilai kenaikan yang signifikan perlu diikuti audit ketat agar penggunaannya tepat sasaran.

    Kini, temuan Kejari memperkuat dugaan bahwa peningkatan anggaran tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat dan pelaksanaan kegiatan olahraga di daerah. Penyidik Kejari memastikan proses hukum akan berjalan profesional, transparan, dan terbuka bagi publik.

    Hingga berita ini ditulis, Ketua KONI Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan, belum memberikan tanggapan resmi terkait perkembangan kasus tersebut. [ada/beq]

  • 8 Ramai soal Bangunan Serupa Lift di Kelingking Beach Nusa Penida, Pemkab Klungkung Beri Penjelasan Denpasar

    8 Ramai soal Bangunan Serupa Lift di Kelingking Beach Nusa Penida, Pemkab Klungkung Beri Penjelasan Denpasar

    Ramai soal Bangunan Serupa Lift di Kelingking Beach Nusa Penida, Pemkab Klungkung Beri Penjelasan
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Ramai beredar di media sosial video pembangunan di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Diduga, akan didirikan bangunan lift kaca setinggi hingga 182 meter.
    Apabila wisatawan hendak mengunjungi Kelingking Beach, biasanya mereka harus melewati tangga yang cukup curam. Pembangunan lift ini disebut-sebut untuk memudahkan wisatawan saat berkunjung.
    Namun kemudian, muncul perdebatan. Proyek itu dianggap mengganggu pemandangan alami Kelingking Beach dan berisiko merusak lingkungan.
    Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Klungkung, Ni Made Sulistiawati menyampaikan, berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perizinan, proyek itu sudah memiliki izin.
    “Berdasarkan koordinasi kami dengan Dinas Perizinan, mereka (pembangunan) sudah ada izinnya,” ungkap Sulistiawati, saat dikonfirmasi, pada Selasa (28/10/2025).
    Hanya saja, untuk lebih detail terkait dengan perizinan dan kepemilikan proyek itu, Sulistiawati menyebut perlu melakukan koordinasi dan mengecek terlebih dahulu dengan dinas-dinas terkait lainnya.
    Begitu pula dengan investornya, dia belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.
    “Saya belum berani memberikan keterangan lebih lanjut lagi. Saya perlu koordinasikan lagi dengan Dinas PU, Dinas Perizinan, dan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nanti setelah saya dapat keterangan yang pasti dari masing-masing dinas, saya akan konfirmasikan kembali,” kata dia.
    Sebelumnya, Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.
    Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan penerapan sistem
    Online Single Submission
    (OSS) yang tidak disertai evaluasi di tingkat daerah.
    Akibatnya, masyarakat tidak tahu apa yang tengah terjadi. Menurutnya, pemerintah daerah pun jadi tidak mengetahuinya sehingga terjadi carut-marut di lapangan.
    Koster menyampaikan persoalan itu dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (22/10/2025).
    Dia juga mendukung langkah Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam penegakan aturan di berbagai wilayah Bali.
    “Saya sudah mengikuti langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pansus TRAP di sejumlah wilayah serta tindakan sesuai kewenangan. Aktivitas Pansus dalam penegakan aturan terhadap tata ruang, aset, dan perizinan sudah sangat baik. Apa yang dilakukan saat ini merupakan bagian penting dari penataan Bali ke depan,” ungkap Koster dalam keterangan tertulisnya.
    Dia menegaskan, pada periode kali ini dia bertekad untuk bersih-bersih karena akan menata fondasi Bali untuk 100 tahun ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kelangkaan Solar di Pantura Lamongan Bikin Nelayan Kecil Tak Bisa Melaut Setiap Hari

    Kelangkaan Solar di Pantura Lamongan Bikin Nelayan Kecil Tak Bisa Melaut Setiap Hari

    Lamongan (beritajatim.com) – Kelangkaan solar bersubsidi yang melanda wilayah pesisir utara (Pantura) Lamongan sejak tiga bulan terakhir mulai berdampak serius pada nelayan kecil. Mereka yang biasanya melaut setiap hari kini terpaksa berdiam diri di darat karena sulit mendapatkan bahan bakar untuk kapal.

    “Hanya bisa melaut satu hari, lalu terpaksa libur dua hari karena kesulitan mendapatkan solar,” kata Iqbal, salah satu nelayan di wilayah Paciran, Selasa (28/10/2025).

    Kelangkaan ini terutama dirasakan oleh nelayan harian dengan kapal di bawah 5 gross ton (GT). Untuk mendapatkan solar, mereka harus menempuh jarak hingga 20 hingga 30 kilometer ke SPBU lain. Ironisnya, harga solar di lapangan juga tidak lagi sesuai dengan harga subsidi pemerintah, sehingga biaya operasional meningkat dan penghasilan nelayan menurun drastis.

    Kondisi ini mendorong Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lamongan bersama Ikatan Keluarga Alumni Tarbiyatut Tholabah (IKA Tabah) Kranji Lamongan menggelar diskusi terbuka. Pertemuan yang dihadiri pelaku usaha perikanan, stakeholder, serta perwakilan nelayan ini membahas solusi darurat atas krisis bahan bakar tersebut.

    Wakil Penasehat KAHMI Lamongan, Muchlisin Amar, meminta agar para wakil rakyat segera turun tangan untuk mencari jalan keluar konkret. “Kami berharap dan memohon agar DPRD, DPR Provinsi, dan DPR RI menggunakan mata hatinya, pikiran sehatnya. Hadirlah di tengah-tengah masyarakat yang sedang kesulitan. Jangan pura-pura tidak tahu,” ujarnya.

    Muchlisin juga mendesak DPRD Lamongan untuk memanggil pihak-pihak terkait seperti Dinas Perikanan, Pertamina, dan SKK Migas. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga dibutuhkan agar nelayan kecil tidak terus menjadi korban kelangkaan energi. “DPR harus lebih peduli, berpihak kepada wong cilik. Jangan diam,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Tarbiyatut Tholabah, Anas Thoha, menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Ia berkomitmen untuk berkonsultasi langsung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

    “Solar, pertalite, dan gas adalah jantung penggerak ekonomi masyarakat. Jika ini dibiarkan, perekonomian nelayan akan terus menurun dan kesejahteraan mereka semakin terpuruk. Ini menyangkut pilar penting pembangunan ekonomi bangsa ke depan,” tutur Anas. [fak/beq]

  • DPRD Ungkap Empat Aspek Strategis Dongkrak Daya Saing Anak Muda Jatim, Apa Itu?

    DPRD Ungkap Empat Aspek Strategis Dongkrak Daya Saing Anak Muda Jatim, Apa Itu?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa generasi muda Jatim harus bersiap menghadapi persaingan global menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028.

    Dia menyebut ada empat aspek strategis yang wajib dijawab seluruh elemen di Jawa Timur agar anak muda memiliki daya saing yang tangguh dan berkarakter.

    “Tanpa memaknai Sumpah Pemuda sebagai napas kehidupan sehari-hari untuk bergotong royong memajukan daerah, momen ini hanya akan menjadi teks sejarah,” ujar Deni, Selasa (28/10/2025).

    Deni menguraikan empat aspek strategis yang menjadi kunci penguatan daya saing anak muda Jawa Timur. Pertama adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih berada di angka 75,35 atau kategori tinggi, tetapi belum mencapai klasifikasi “sangat tinggi” di atas 80.

    “Harus ada akselerasi pemerataan, karena faktualnya kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan masih belum merata di Jatim,” kata Deni.

    Aspek kedua, lanjut dia, berkaitan dengan kemandirian ekonomi generasi muda. Deni menilai, anak muda harus menjadi pelaku utama dalam ekonomi kreatif dan UMKM, bukan pencari kerja.

    “Tantangan saat ini adalah tingkat pengangguran terbuka di Jatim masih 3,61 persen dengan 894 ribu jiwa, dan salah satu yang tertinggi berasal dari lulusan SMK,” ujar dia.

    Menurut Deni, tanpa dukungan terhadap wirausaha muda dan inovasi berbasis kearifan lokal, bonus demografi hanya akan menjadi beban demografi. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif agar anak muda punya ruang produktif.

    “Maka pemerintah harus memperkuat ekosistem UMKM anak muda, ekonomi kreatif, dan inovasi berbasis kearifan lokal,” tutur alumnus FISIP Unair ini.

    Aspek ketiga adalah penguasaan teknologi. Deni menyoroti kesenjangan literasi digital di kalangan anak muda, di mana sebagian besar masih menggunakan teknologi untuk hiburan, bukan produktivitas.

    “Kalau anak muda kita hanya menjadi pengguna teknologi, maka daya saingnya akan sulit terdongkrak. Untuk dapat mengakselerasi daya saing, kuncinya adalah mendorong anak muda menjadi pencipta teknologi,” tegas Deni.

    Dia menyebut penguasaan keterampilan tingkat lanjut seperti coding, analisis data, kecerdasan buatan (AI), dan keamanan siber harus ditingkatkan. Menurut Deni, kemampuan ini akan menentukan posisi anak muda Jatim dalam peta kompetisi global.

    Aspek keempat adalah penguatan komitmen ideologis. Deni menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai tanpa semangat persatuan dalam keberagaman seperti yang dicontohkan para pemuda 1928.

    “Anak muda tidak cukup hanya memiliki skill dan daya saing, tapi juga wajib mempunyai komitmen ideologis,” kata Deni .

    Dia mengingatkan, semangat Sumpah Pemuda 1928 lahir dari tekad bersama generasi muda lintas suku dan organisasi yang bersatu tanpa melihat perbedaan identitas. Deni kembali menegaskan bahwa semangat historis Sumpah Pemuda sebagai fondasi kebangkitan nasional di masa depan.

    “Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa kemajuan bangsa tak lahir dari ego pribadi, tapi dari tekad bersama. Saatnya generasi muda Jatim menatap 2028 dengan semangat persatuan dan kerja keras,” pungkas Deni. [asg/beq]

  • Dukung Swasembada Pangan, Polres Inhu Tanam Jagung di Lahan 10 Hektare

    Dukung Swasembada Pangan, Polres Inhu Tanam Jagung di Lahan 10 Hektare

    Indragiri Hulu –

    Polres Indragiri Hulu (Inhu) melalui Polsek Lubuk Batu Jaya menanam jagung pipil serentak kuartal IV. Penanaman jagung dilakukan di lahan seluas 10 hektare untuk mendukung swasembada pangan nasional.

    Kegiatan tersebut digelar di lahan Tanah Kas Desa (TKD) Sungai Beras-Beras Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Inhu, pada Senin (27/10). Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemerintahan, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta pihak perusahaan swasta, dengan total areal penanaman mencapai 10 hektare.

    Wakapolres Inhu Kompol Manapar Situmeang yang memimpin penanaman jagung, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi lintas sektor yang turut mendukung keberhasilan Program Nasional ini.

    “Program ini bukan hanya tentang menanam jagung, tetapi menanam semangat gotong royong dan kepedulian terhadap ketahanan pangan bangsa. Polri akan terus mendukung setiap langkah pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Kompol Manapar Situmeang, Selasa (28/10/2025).

    Foto: Polres Inhu tanam jagung di lahan seluas 10 hektare untuk mendukung swasembada pangan nasional. (dok. Polres Inhu)

    Program penanaman ini dilaksanakan di lahan seluas 10 hektare, yang diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan produktivitas pertanian jagung di Kabupaten Indragiri Hulu.

    “Diharapkan, hasil dari penanaman jagung serentak ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta memperkuat langkah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mendukung program Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025,” tuturnya.

    Acara turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kab.Inhu Dedi Dianto mewakili Bupati Inhu, serta hadir juga anggota DPRD Inhu, Masyrullah dan James Sihombing. Turut hadir pula Camat Lubuk Batu Jaya Armin, Kapolsek Lubuk Batu Jaya Ipda Daniel Okto, unsur Forkopimcam, para Kepala Desa se-Kecamatan Lubuk Batu Jaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan perkebunan di wilayah tersebut.

    (mea/mea)

  • Tinjau SPPG, DPRD Malang Pastikan MBG Aman Bagi Anak Sekolah

    Tinjau SPPG, DPRD Malang Pastikan MBG Aman Bagi Anak Sekolah

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus melakukan pengawasan terhadap berjalannya program makan bergizi gratis (MBG). Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan meninjau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Senin (27/10/2025).

    Peninjauan tersebut dilakukan oleh Komisi IV Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang bersama Dinas Kesehatan (Dinkes). Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam tinjauan tersebut.

    “Terutam terkait quality control (QC) harus benar-benar dijalankan, SOP (standart operational procedure) harus diperhatikan,” tegas Zia, Senin (27/10/2025).

    Zia mengaku bahwa keracunan yang terjadi di MTs Al-Khalifah Kepanjen merupakan tamparan keras. Sehingga, ia tak ingin peristiwa buruk itu kembali terjadi di SPPG lain di Kabupaten Malang bahkan di Indonesia.

    “Tentu dengan memperhatikan dan benar-benar menjalankan SOP, kualitas makanan pasti akan terjaga,” imbuh Zia.

    Sejauh ini, SPPG di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang sudah cukup bagus. Bahkan menurutnya, sebanyak 3.800 porsi MBG yang didistribusikan dari SPPG itu dapat diterima dengan baik oleh para penerima manfaat.

    “Kami lihat juga cukup bagus. Dari 3.800 ompreng (food tray) yang didistribusikan, kami lihat saat kembali ke SPPG, itu rata-rata habis semua. Itu berarti kan dapat diterima dengan baik,” tegas Zia.

    Untuk itu, dirinya berharap agar nantinya proses yang sudah berjalan sesuai terkait program MBG ini dapat terus dipertahankan, termasuk bagi 71 SPPG lain di Kabupaten Malang. Ia sangat tak berharap peristiwa di MTs Al-Khalifah berulang di tempat lain.

    “Kami lihat di Sidodadi sudah sangat bagus. Harapan kami, seluruh petugas bisa kompak dan terus berimprovisasi dalam menyajikan berbagai menu. Sehingga, para siswa dan penerima manfaat tidak bosan,” pungkasnya.

    Sudah ada sebanyak 71 SPPG yang telah aktif beroperasi di Kabupaten Malang. Selain itu, ada sebanyak 24 SPPG yang masih berproses untuk dapat segera beroperasi.

    Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo juga mengatakan hal senada. Ia berharap agar seluruh SPPG di Kabupaten Malang, dapat mempertahankan kontrol kualitas makanan yang diproduksi.

    “Secara di lapangan ditemukan sudah bagus dan pada waktu kunjungan SPPG, saya lihat setelah ambil ompreng (food tray) dari sekolah-sekolah banyak yang habis. Sehingga terus kontrol kualitas makanan dan ajukan halal kalau sudah dapat SLHS,” pungkasnya. [yog/suf]

  • PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengecekan-Peremajaan Pohon di Area Publik

    PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengecekan-Peremajaan Pohon di Area Publik

    Jakarta –

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Francine Widjojo, menyoroti insiden meninggalnya pengemudi usai tertimpa pohon tumbang di kawasan kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Francine mendorong pemprov mengevaluasi kejadian itu dengan melakukan pengecekan rutin dan peremajaan pohon-pohon di seluruh area publik Jakarta.

    “Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi kejadian naas ini. Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi pohon-pohon di Jakarta, khususnya di area publik. Bila ada pohon yang lapuk atau berpotensi tumbang, agar ditangani segera sebelum terjadi kecelakaan,” kata Francine kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

    Ketua DPP PSI ini menyebut banyak pohon di sekitaran jalan di Pondok Indah itu sudah berusia puluhan tahun. Ia pun meminta pemprov agar melakukan peremajaan pohon-pohon tersebut.

    “Berdasarkan kesaksian warga, tidak sedikit pohon yang ada di Pondok Indah ini usianya sudah puluhan tahun. Oleh karena itu, pohon-pohon tersebut menjadi rentan tumbang ketika terjadi hujan besar seperti kemarin. Bila diperlukan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan peremajaan terhadap pohon-pohon yang lapuk atau rapuh,” lanjutnya.

    Francine kemudian mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa isu menyangkut pohon-pohon tumbang itu bukan hanya mengenai masalah estetika, melainkan juga keamanan dan keselamatan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor.

    “Jangan sampai, pohon-pohon yang tumbang itu membahayakan pejalan kaki maupun pengendara, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) segera memasang penyangga di sekitar 5.000 pohon yang dinilai rawan tumbang.

    “Saya sudah memerintahkan Pak Fajar, Kepala Distamhut, untuk segera menangani sekitar 5.000 pohon yang perlu dipasang penyangga. Kalau tidak, kejadian seperti ini bisa terulang kembali,” kata Pramono di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (27/10).

    Dia mengaku mengenal korban dalam peristiwa pohon tumbang di Pondok Indah itu. Pramono mengatakan Pemprov DKI telah menawarkan bantuan untuk proses pemakaman dan asuransi.

    “Almarhum Hery ini saya kenal secara pribadi, dan atasannya juga sahabat saya. Pemerintah daerah langsung menawarkan bantuan, termasuk fasilitas pemakaman dan asuransi yang sedang diurus,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

  • DPRD Pasuruan Bentuk Pansus, Selidiki Dugaan Pelanggaran Proyek Real Estat di Prigen

    DPRD Pasuruan Bentuk Pansus, Selidiki Dugaan Pelanggaran Proyek Real Estat di Prigen

    Pasuruan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam proyek pembangunan real estat di Kecamatan Prigen. Langkah ini diambil menyusul maraknya keluhan masyarakat serta isu kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.

    Pansus tersebut dipimpin oleh Sugiyanto sebagai ketua, dengan Tri Laksono Adi Priyanto sebagai wakil ketua. Sebanyak 14 anggota dewan tergabung dalam tim ini untuk memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan menyeluruh.

    Ketua Pansus, Sugiyanto, menyampaikan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah meninjau langsung lokasi proyek guna melihat kondisi sebenarnya. “Kami ingin melihat dulu situasi di lapangan sebelum mendalami aspek legalitas dan administrasi,” ujarnya.

    Menurut Sugiyanto, pihaknya juga akan menelusuri dugaan perusakan kawasan hutan yang diduga terjadi akibat aktivitas pembangunan real estat tersebut. Setelah survei lapangan, Pansus akan mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak pengembang.

    “Setelah data-data kami kumpulkan, barulah kami menelaah apakah ada pelanggaran terhadap aturan lingkungan atau izin yang berlaku,” tambahnya. Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada praktik pembangunan yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

    Selain mengundang OPD, Pansus juga berencana menghadirkan perwakilan instansi terkait tata ruang untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai izin dan dampak proyek tersebut.

    Sugiyanto menegaskan bahwa pembentukan Pansus bukan sekadar reaksi terhadap isu di media sosial, melainkan wujud komitmen DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat. “Kami berdiri bersama warga, memastikan suara mereka benar-benar didengar,” tegasnya.

    Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penyelidikan kepada DPRD. “Kami akan bekerja berdasarkan data dan fakta di lapangan, bukan opini atau spekulasi,” ujarnya.

    Menurut Sugiyanto, hasil penyelidikan Pansus nantinya akan menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, hasil tersebut juga dapat menjadi dasar langkah hukum selanjutnya.

    “Tujuan utama kami adalah memastikan pembangunan di Kabupaten Pasuruan berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Sugiyanto.

    Ia menambahkan, jadwal peninjauan lapangan di wilayah Tretes, Prigen, saat ini sedang disusun dan akan dilakukan dalam waktu dekat. [ada/kun]

  • Protes Pabrik Penggilingan Padi, Warga Minta DPRD Jember Turun Tangan

    Protes Pabrik Penggilingan Padi, Warga Minta DPRD Jember Turun Tangan

    Jember (beritajatim.com) – Warga Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, meminta Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur turun tangan mengatasi kontroversi pabrik penggilangan padi.

    Bugiono, perwakilan warga, meminta ketegasan terhadap pabrik penggilingan padi di desanya yang dinilai melanggar regulasi dan kesepakatan dengan warga.

    “Selep itu tidak ada izin dari lingkungan warga sekitar. Selain itu selep itu menyebabkan kebisingan, debu, dan masalah kesehatan,” katanya usia bertemu Komisi B di gedung DPRD Jember, Senin (27/10/2025).

    Warga juga mengeluhkan tanaman padi di samping pabrik penggilingan tidak bisa tumbuh maksimal karena sinar matahari terhalang tingginya tembok bangunan.

    Sebenarnya selep penggilingan padi itu sudah berdiri sejak 1980-an. “Tapi kemudian mengembang, menambah lokasi. Ini tidak disukai warga,” kata Bugiono.

    Selama ini warga menggiling padi di selep keliling. “Kalau pabrik selep penggilingan itu menggiling gabahnya sendiri, tidak menerima dari petani,” kata Bugiono.

    Bugiono menuntut ketegasan pemerintah daerah. “Pada 2022 kami sudah ke sini. Makanya dia tidak melanjutkan pembangunan (pabrik selep) itu. Sampai sekarang 2025, mulai lagi (perluasan pabrik selep) pada bulan Oktober,” katanya.

    Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi B, yang menemui perwakilan warga mengatakan, perlu pembahasan bersama Komisi B dan Komisi C. “Harapan kami bisa memanggil semua pihak yang berkaitan, baik itu perwakilan warga, pemilik pabrik, kepala desa, Pak Camat, dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.

    “Tentunya kami akan mengecek terlebih dahulu perizinannya. Jadi baik itu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maupun perizinan usaha lainnya dan izin lingkungan apakah sudah benar dan lengkap atau bagaimana. Karena pabrik ini berdekatan dengan pemukiman warga, tanggapan warga seperti apa,” kata Nugroho. [wir]

  • Perbaikan JPO Polda-Senen yang Rusak karena Demo Selesai November 2025

    Perbaikan JPO Polda-Senen yang Rusak karena Demo Selesai November 2025

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengebut pekerjaan perbaikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang rusak imbas kericuhan saat aksi demonstrasi massal pada akhir Agustus 2025 lalu. Ditargetkan perbaikan tersebut rampung pada November 2025.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, mengatakan pekerjaan perbaikan bangunan dan fasilitas umum yang rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada di tahun ini. Hal ini termasuk dengan perbaikan JPO.

    Setidaknya terdapat dua JPO di kawasan Jakarta yang terdampak paling parah. Kedua JPO itu antara lain JPO Halte TransJakarta Pasar Senen di Jakarta Pusat, dan JPO Halte TransJakarta Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.

    “Yang selesai tahun ini, harus selesai di Desember 2025, yang bisa kita perbaikan ringan. Kalau JPO on progress, akan selesai, di November ini (2025) harus selesai,” kata Dewi, ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Menurut Dewi, proses perbaikan elevator atau lift merupakan tahapan yang paling lama. Sebab, pemesanan lift harus disertai dengan pembuatan rumah lift yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

    Untuk perbaikan kedua JPO ini, Dewi memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 3,5 miliar. Pemesanan lift juga menjadi salah satu hal yang menelan biaya paling besar.

    Tidak hanya JPO Jakarta, bangunan dengan kerusakan ringan lainnya juga ditargetkan rampung di tahun ini. Bangunan itu antara lain sebagian kecil kantor di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang penanganannya hanya dalam bentuk renovasi.

    “Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang bisa renovasi, ada yang bisa rekonstruksi, ternyata turun banyak (estimasi anggaran perbaikannya),” ujarnya.

    Sementara itu, untuk perbaikan infrastruktur dengan kerusakan berat seperti Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Diperkirakan pekerjaan perbaikan baru bisa rampung pada tahun 2026-2027 mendatang.

    “Sebagian besar kalau yang gedung itu nanti kita harus rekonstruksi ulang, karena strukturnya sudah tidak bisa memungkinkan untuk kita renovasi. (Bangunan di) Makassar 2026-2027 (rampung), itu untuk yang bangunan sekretariatnya (rusak berat). Tetapi kalau bangunan yang di DPRD provinsinya itu renovasi,” ujar Dewi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk membantu perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rusak akibat demo massal pekan lalu. Perbaikan tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp 19 miliar termasuk untuk perbaikan lift.

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPU di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Pramono, di Balai Kota Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Tonton juga video “Walkot Tangerang Cek JPO Rusak di Daan Mogot: Tak Boleh Tunggu Korban” di sini:

    (shc/fdl)