Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Intip Garasi Wakil Ketua DPRD Tersangka Korupsi Proyek Dinas PU

    Intip Garasi Wakil Ketua DPRD Tersangka Korupsi Proyek Dinas PU

    Jakarta –

    KPK menetapkan tersangka baru kasus suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (OKU). Wakil Ketua DPRD OKU, Parwanto menjadi salah satu dari empat orang yang ditetapkan tersangka. Menilik sisi lain dari Parwanto, simak kekayaan dan isi garasinya.

    Dikutip dari Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Rabu (29/10/2025), Parwanto terakhir kali menyampaikan hartanya pada 21 Februari 2025 saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD OKU. Dia memiliki harta sebesar Rp 7.057.921.027 (Rp 7 miliaran).

    Isi Garasi Parwanto

    Sebagian besar hartanya merupakan aset tanah dan bangunan sebesar Rp 8,2 miliar, harta bergerak lainnya Rp 25 juta, isi garasi Rp 420 juta, kas dan setara kas Rp 9.118.503, dan hutang Rp 1,5 miliaran.

    Lebih rinci soal isi garasi, Parwanto tercatat hanya mendaftarkan dua kendaraan bermotor, antara lain:

    1. Mobil, Mitsubishi Pajero tahun 2017 senilai Rp 400 juta
    2. Motor, Yamaha B3F-F A/T tahun 2018 senilai Rp 20 juta

    Dua kendaraan bermotor itu statusnya diperoleh atas hasil sendiri.

    Wakil Ketua DPRD OKU ditetapkan tersangka

    Dikutip dari detikNews, ada empat tersangka baru kasus proyek di Dinas PUPR OKU:

    1. Wakil Ketua DPRD OKU, Parwanto
    2. Anggota DPRD OKU, Robi Vitergo
    3. Ahmad Thoha alias Anang, swasta
    4. Mendra SB, swasta

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan identitas keempat tersangka baru tersebut.

    “Benar,” kata Fitroh saat dimintai konfirmasi soal identitas para tersangka, Selasa (28/10/2025).

    Sebagai informasi, KPK awalnya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR OKU. Para tersangka terdiri atas anggota DPRD OKU, Kepala Dinas PUPR OKU dan pihak swasta. Keenam tersangka itu telah menjalani proses persidangan

    Kasus ini berawal saat tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran.

    Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU. Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari OTT itu.

    (riar/dry)

  • Kami Dukung Kalau Status Hukum Jelas 

    Kami Dukung Kalau Status Hukum Jelas 

    JAKARTA – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan pihaknya mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional di lahan Sumber Waras.

    Namun, dukungan tersebut diberikan dengan syarat status hukum lahan tersebut sudah benar-benar jelas dan tidak lagi menimbulkan polemik.

    “Pada dasarnya, selama tidak ada lagi masalah hukum, selama status hukum sudah jelas, kami mendukung pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras,” kata Yuke kepada wartawan, Selasa, 28 Oktober.

    Rencana pembangunan rumah sakit di lahan Sumber Waras sejatinya bukan hal baru. Proyek ini pernah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terhenti akibat sengketa hukum terkait pembelian lahan oleh Pemprov DKI pada masa pemerintahan sebelumnya.

    Yuke menilai, langkah Pramono yang ingin menghidupkan kembali proyek ini merupakan bentuk keberlanjutan kebijakan dengan pendekatan yang lebih hati-hati.

    “Perencanaan ini sebenarnya sudah lama, hanya saja sempat tertunda karena ada polemik di masa lalu. Kami mendengar bahwa saat ini Gubernur memang menjadikan proyek ini sebagai salah satu prioritas untuk diselesaikan,” jelasnya.

    Menurut Yuke, sebelum pembahasan teknis dilakukan, Pemprov DKI perlu memastikan bahwa aspek legalitas lahan telah tuntas agar pembangunan bisa berjalan tanpa hambatan administratif maupun hukum. Setelah itu, DPRD baru akan menelaah rencana pembiayaan dan model pengelolaan rumah sakit tersebut.

    “Yang penting dasar hukumnya sudah aman dulu. Setelah itu baru bisa dibahas lebih detail, termasuk soal anggarannya, apakah melanjutkan yang lama atau ada skema baru,” ujarnya.

    Ia berharap Pemprov DKI segera memberikan penjelasan resmi kepada DPRD terkait hasil kajian hukum dan rencana pendanaan agar proyek strategis ini dapat segera direalisasikan.

    “Kami berharap segera ada kejelasan agar proyek bisa berjalan,” kata Yuke.

  • DPRD Ponorogo Dorong Pemuda Jadi Motor Inovasi dan Pembangunan Daerah

    DPRD Ponorogo Dorong Pemuda Jadi Motor Inovasi dan Pembangunan Daerah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran generasi muda sebagai pilar pembangunan daerah. Perhatian lembaga legislatif itu bukan sekadar seremonial saat peringatan Sumpah Pemuda, melainkan diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata yang menumbuhkan semangat kewirausahaan dan nasionalisme di kalangan pemuda.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo mencatat, jumlah wirausaha muda di Bumi Reog meningkat 17,6 persen sepanjang 2024 dibanding tahun sebelumnya. Sektor kuliner, fesyen, dan digital marketing menjadi bidang yang paling banyak digeluti. DPRD menilai tren positif itu tak lepas dari kolaborasi aktif antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan ruang tumbuh bagi pelaku muda.

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengatakan bahwa pemuda memiliki posisi strategis sebagai penuntun arah moral bangsa sekaligus lokomotif perubahan di daerah. “Sumpah Pemuda bukan seremoni, tapi komitmen hidup untuk menjaga persatuan, integritas bangsa, dan memperkuat identitas nasional,” kata Kang Wi, sapaan akrabnya.

    Menurutnya, semangat kebangsaan harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata—termasuk dalam merespons tantangan era digital. DPRD terus mendorong agar setiap kebijakan daerah mengandung keberpihakan terhadap tumbuhnya inovasi dan kemandirian anak muda, baik di sektor ekonomi kreatif maupun sosial.

    “Ada anggota DPRD berusia 26 tahun, bukti bahwa pemuda mulai aktif berpolitik,” ujarnya.

    Kang Wi menambahkan, pemuda masa kini harus mampu menjadi mediator antarbudaya sekaligus penggerak inovasi sosial dan ekonomi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda 1928 harus tetap relevan di tengah derasnya arus globalisasi.

    “Nasionalisme bisa luntur jika ruang digital tidak diisi dengan nilai Pancasila. Karena itu, sekolah, keluarga, dan komunitas perlu bersinergi menanamkan karakter kebangsaan,” tegasnya.

    Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu, DPRD Ponorogo mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperkuat solidaritas dan jejaring produktif.

    “Gotong royong adalah DNA bangsa kita. Media sosial jangan jadi ajang menonjolkan diri, tapi ruang membangun solidaritas. Gunakan teknologi untuk memperkuat jejaring, bukan memecah,” pesan Kang Wi.

    Bagi DPRD Ponorogo, keberadaan pemuda bukan hanya aset, melainkan fondasi utama yang menentukan wajah Ponorogo di masa depan—daerah yang tangguh, berdaya saing, dan berkarakter. (Adv/End/Ian)

  • Tekan Kecelakaan Siswa, DPRD Surabaya Dorong Penambahan Bus Sekolah Gratis

    Tekan Kecelakaan Siswa, DPRD Surabaya Dorong Penambahan Bus Sekolah Gratis

    Jakarta – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto mendorong penambahan armada bus sekolah untuk memperluas layanan transportasi gratis bagi pelajar. Usulan ini dinilai tidak hanya untuk membantu siswa yang bersekolah lintas zona, tetapi juga menekan angka kecelakaan di jalan raya.

    Herlina menilai, keberadaan bus sekolah dapat mempermudah mobilitas pelajar, khususnya siswa SMP dan SMA yang kerap bersekolah cukup jauh dari rumah.

    “Tidak semua siswa sekolah berasal dari jalur zonasi yang jarak tempat tinggalnya dekat. Ada pula dari jalur prestasi, nah yang paling banyak memanfaatkan bus sekolah selama ini memang siswa SMP dan SMA terutama yang rumahnya jauh dari sekolah,” ujar Herlina dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Menurutnya, banyak pelajar yang akhirnya harus bersekolah cukup jauh demi menyesuaikan dengan prestasi yang dimiliki. Kondisi itu membuat kehadiran bus sekolah menjadi solusi nyata. Dengan ini, pelajar tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan risiko di jalan.

    “Biasanya anak-anak ini sekolahnya jauh dari rumah karena mengejar sekolah yang sesuai dengan prestasinya. Jadi jarak rumah ke sekolah bisa lumayan jauh. Nah, bus sekolah ini sangat membantu mereka, selain gratis juga jauh lebih aman,” tambah Herlina.

    Lebih lanjut, Herlina mengatakan saat ini sudah ada beberapa bus sekolah yang rutin beroperasi tiap harinya. Namun, jika penambahan armada ini terealisasi, cakupan layanan bisa semakin luas dan semakin banyak pelajar lintas zona yang bisa merasakan manfaatnya.

    “Kalau rute bertambah, tentu makin banyak siswa yang bisa dijangkau. Kita ingin semua anak Surabaya merasa aman dan nyaman berangkat ke sekolah,” katanya.

    Usulan Tambahan Bus Sekolah untuk Tekan Angka Kecelakaan

    Diketahui, saat ini Pemkot Surabaya sendiri telah memiliki 9 unit bus sekolah yang melayani 7 rute utama, di antaranya Dukuh Menanggal-Wijaya Kusuma, Rungkut-Wijaya Kusuma, Tandes-Wijaya Kusuma, Romokalisari, SDN Greses, Dinsos Rias-Wonorejo, dan Liponsos-UHW Perbanas. Setiap rute rata-rata melewati tiga hingga empat sekolah.

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M. Eri Irawan mengungkapkan bahwa selain memudahkan mobilitas pelajar, keberadaan bus sekolah turut berkontribusi dalam menekan angka kecelakaan dan kemacetan di Surabaya.

    “Yang jelas, bus sekolah ini membantu pelajar karena gratis. Tapi yang paling penting, bisa menekan risiko kecelakaan di jalan sekaligus mengurangi kemacetan, terutama di jam-jam sibuk,” ungkapnya.

    Eri pun menyebut pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan dua unit bus sekolah baru dan biaya operasionalnya.

    “Satu unit untuk mengganti bus yang sudah tidak layak, satu lagi untuk menambah rute. Jadi dari 7 rute akan menjadi 8,” jelas Eri.

    (prf/ega)

  • Wabup Sampang Temui Warga, Demo Penundaan Pilkades Mereda

    Wabup Sampang Temui Warga, Demo Penundaan Pilkades Mereda

    Sampang (beritajatim.com) – Demo penundaan Pemilihan Kepala Desa yang sempat ricuh dan diduga enam orang dilarikan ke RSUD karena terkena asap tembakan gas air mata akhirnya mereda. Situasi mereda setelah Mahfud Wakil Bupati (Wabup) menemui pendemo.

    “Akan tetap saya usahakan semampu saya, jadi bantu do’a semoga ada jalan terbaik dan solusi yang baik untuk kelanjutan demo hari ini,” kata Mahfud di depan ribuan masa, Selasa (28/10/2025).

    Sementara itu, Mausul selaku Korlap Aksi mengatakan bahwa maksud kedatangan dirinya bersama seluruh masarakat yang ada di beberapa Kecamatan hanya ingin menyampaikan aspirasi terkait penundaan Pilkades dan pemecatan sepihak perangkat oleh Pj kepala desa yang baru.

    Pihaknya membawa sekitar tiga tuntutan yang harus ditandatangani oleh Ketua DPRD Sampang. Tapi sayang yang bersangkutan tidak bisa menemui para pendemo.

    “Padahal kami hanya ingin meminta tuntutan yang kami bawa itu ditanda tangani, dan berikan kejelasan terkait apa yang sudah terjadi di desa-desa yang ada pemecatan perangkat secara sepihak,” ujarnya

    Sementara diketahui, tuntutan mereka antara lain: (1) perangkat dan Badan Permusawaratan Desa (BPD) yang dipecat secara sepihak dikembalikan semula, (2) anggarkan dana Pilkades untuk tahun 2026, serta (3) jadwalkan pilkades di tahun 2026.

    Usai ditemui Wabup, masa akhirnya membubarkan diri namun mengancam akan melakukan aksi susulan dengan masa yang lebih besar. [sar/but]

  • MKD dinilai tak punya wewenang pecat Anggota DPR nonaktif

    MKD dinilai tak punya wewenang pecat Anggota DPR nonaktif

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dinilai tidak mempunyai wewenang atau dasar hukum yang kuat untuk memecat atau memberhentikan Anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya.

    Hal itu disampaikan oleh Koordinator Mahasiswa Pemantau Parlemen Bintang Wahyu yang menilai bahwa Kewenangan MKD DPR RI terbatas pada kode etik dan kehormatan anggota dan lembaga DPR.

    “MKD hanya dapat menangani persoalan pelanggaran kode etik atau tata tertib, dan memberi rekomendasi atau menghasilkan putusan dalam ruang etik, bukan langsung memberhentikan keanggotaan DPR tanpa mengikuti mekanisme undang-undang,” kata Bintang di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan MKD dibentuk sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

    Menurut dia, tugas dan wewenang MKD mencakup pemantauan perilaku dan kehadiran anggota DPR, melakukan penyelidikan/penanganan aduan pelanggaran tata tertib atau kode etik anggota DPR, memberi rekomendasi, memanggil, memeriksa, dan sebagainya.

    Hal itu, kata dia, secara tegas diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

    Dia menjelaskan dalam Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 239 ayat (2) huruf d menyebut bahwa Anggota DPR dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kemudian Pasal 239 ayat (2) huruf g menyebut bahwa Anggota DPR dapat diberhentikan apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selanjutnya, UU 2/2011 Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Artinya ada mekanisme khusus yang mengatur tentang pemberhentian status anggota DPR RI atau Pergantian Antar Waktu (PAW),” kata dia.

    Adapun saat ini sejumlah Anggota DPR RI telah dinonaktifkan oleh partai politiknya, yaitu Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Status mereka pun ke depan akan ditentukan oleh MKD DPR RI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jatim Ajak Kaum Muda Hidupkan Semangat Sumpah Pemuda Hadapi Tantangan Zaman

    DPRD Jatim Ajak Kaum Muda Hidupkan Semangat Sumpah Pemuda Hadapi Tantangan Zaman

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengajak kaum muda untuk menghidupkan kembali semangat Sumpah Pemuda sebagai energi kolektif dalam menghadapi tantangan zaman. Ajakan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025.

    Menurut Cahyo, nilai persatuan dan gotong royong yang diwariskan sejak 1928 tetap relevan sebagai kekuatan utama bangsa di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat.

    “Sumpah Pemuda itu pengingat sejarah sekaligus energi untuk masa depan. Anak muda harus percaya diri, punya semangat berjuang, dan siap memimpin perubahan di bidang apa pun,” katanya, Selasa (28/10/2025).

    Politikus Gerindra yang juga Ketua DPC Gerindra Surabaya itu menegaskan bahwa Sumpah Pemuda merupakan simbol kesadaran kolektif untuk bersatu dalam perbedaan. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, masih menjadi kunci menghadapi tantangan zaman, terutama di tengah meningkatnya fragmentasi sosial akibat derasnya arus informasi digital.

    “Kalau kita memahami proses historis Sumpah Pemuda, kita akan tahu bahwa persatuan itu lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Di situ letak kekuatan bangsa ini,” ujarnya.

    Cahyo menilai generasi muda harus tampil sebagai pelopor dalam menjaga arah pembangunan dan demokrasi Indonesia. Dengan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan teknologi, pemuda memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara idealisme dan kebijakan publik.

    “Pemuda harus berani membawa nilai kebenaran dan memperjuangkan keadilan sosial. Jangan cuma jadi penonton di tengah hiruk pikuk politik, tapi terlibat aktif dengan cara yang konstruktif,” tutur Cahyo.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menerjemahkan semangat Sumpah Pemuda ke konteks kekinian, seperti memperkuat literasi digital, partisipasi sosial, dan menjaga ruang publik dari polarisasi serta penyebaran hoaks.

    “Kalau dulu perjuangan pemuda lewat bambu runcing, sekarang lewat gagasan, riset, dan keberanian bersuara di ruang publik. Itulah bentuk baru dari nasionalisme,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Demo Desak Pilkades di Sampang Segera Digelar Ricuh, 6 Orang Dilarikan ke RSUD

    Demo Desak Pilkades di Sampang Segera Digelar Ricuh, 6 Orang Dilarikan ke RSUD

    Sampang (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Selasa (28/10/2025), berujung ricuh. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu memaksa masuk ke halaman kantor dewan untuk mendesak agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) segera digelar.

    Kericuhan pecah saat massa menerobos barisan polisi yang berjaga di area utara Alun-Alun Trunojoyo. Bentrokan tak terhindarkan setelah massa mulai melempar botol air mineral dan beberapa benda lain, termasuk tempat sampah, ke arah aparat.

    Petugas kepolisian kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin tak terkendali. Akibatnya, sejumlah pengunjuk rasa mengalami sesak napas dan perih di mata. Seorang lansia yang berada di sekitar lokasi dilaporkan pingsan karena paparan gas air mata.

    “Tadi ada orang tua roboh. Mungkin akibat keracunan gas air mata itu. Tapi langsung dilarikan oleh massa,” ujar Ibnu, warga di sekitar lokasi demonstrasi.

    Koordinator lapangan aksi, Mausul, menyayangkan tindakan aparat yang menahan massa agar tidak mendekat ke halaman Gedung DPRD Sampang. Menurutnya, aksi mereka murni untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah segera menetapkan jadwal Pilkades yang dinilai tertunda tanpa kejelasan.

    “Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD,” katanya lantang dalam orasi.

    Ia menambahkan, sedikitnya enam orang pendemo harus dilarikan ke RSUD Sampang akibat terkena pukulan dan sesak napas karena gas air mata. “Ada enam orang massa pendemo yang dilarikan ke RSUD,” tegas Mausul.

    Sementara itu, Humas RSUD Sampang, Amin Jakfar Sodiq, membenarkan adanya pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) sore hari. Namun pihaknya masih menunggu laporan resmi terkait penyebab pasti pasien tersebut dirawat.

    “Tapi tadi ada pasien yang dimasukkan ke IGD sekitar jam 15.30 WIB. Untuk penyebabnya kami masih belum mendapat laporan dari petugas,” ujarnya.

    Hingga sore hari, aparat masih bersiaga di sekitar Gedung DPRD Sampang untuk mengantisipasi adanya gelombang aksi susulan. [sar/beq]

  • Demo Ribuan Warga Desak Pilkades Sampang 2026 Berujung Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

    Demo Ribuan Warga Desak Pilkades Sampang 2026 Berujung Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

    Sampang (beritajatim.com) – Ribuan warga dari berbagai desa di Kabupaten Sampang memadati area Alun-Alun Trunojoyo pada Selasa (28/10/2025).

    Mereka menggelar aksi demonstrasi menuntut Pemerintah Kabupaten Sampang segera menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2026.

    Aksi ini dipicu oleh beredarnya kabar bahwa pelaksanaan Pilkades akan ditunda hingga tahun 2028. Kebijakan tersebut dianggap tidak berpihak kepada masyarakat desa dan berpotensi menciptakan kekosongan kepemimpinan di tingkat desa.

    Situasi di lapangan sempat memanas. Berdasarkan pantauan di lokasi, terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan. Polisi yang sempat kewalahan akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang mencoba menerobos barikade petugas.

    “Warga di sekitar alun-alun juga terkena imbas tembakan gas air mata,” ujar Amir, salah satu saksi mata di lokasi demonstrasi, Selasa (28/10/2025).

    Kapolres Sampang, AKBP Suhartono, tampak turun langsung ke lapangan memantau jalannya aksi dan berkoordinasi dengan jajarannya untuk mengamankan situasi. Hingga berita ini ditulis, massa masih bertahan di sekitar alun-alun dan terus menyuarakan tuntutannya.

    Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan sembilan tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang, di antaranya:

    Segera menetapkan dan mengumumkan jadwal Pilkades di seluruh desa yang masa jabatan kepala desanya telah berakhir.

    Menjelaskan secara transparan alasan penundaan Pilkades, termasuk dasar hukum, waktu pelaksanaan, dan kesiapan anggaran.

    Memanggil dan meminta pertanggungjawaban eksekutif terkait alasan penundaan serta progres persiapan Pilkades.

    Menolak politisasi dan kepentingan kelompok tertentu dalam proses penundaan Pilkades.

    Menolak penundaan tanpa alasan kuat dan transparansi.

    Menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi lokal.

    Menolak keputusan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum kuat.

    Mendesak DPRD melakukan pengawasan tegas terhadap Pemkab dalam menjalankan amanat Pilkades sesuai peraturan.

    Menolak segala bentuk permainan politik yang menjadikan penundaan Pilkades sebagai alat mempertahankan kekuasaan sementara.

    Dalam pernyataan sikapnya, perwakilan massa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan konstitusional masyarakat desa untuk menuntut hak berdemokrasi.

    “Kami tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, ketertiban, dan konstitusi dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” tegas koordinator aksi melalui pernyataan tertulis.

    Demonstrasi ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara masyarakat desa dan pemerintah daerah terkait masa depan kepemimpinan lokal di Sampang. Masyarakat berharap Pemkab segera memberikan kejelasan agar roda pemerintahan desa tidak terhenti akibat kekosongan jabatan. (ted)

  • DPRD Surabaya: Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Arek Suroboyo Sing Wani

    DPRD Surabaya: Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Arek Suroboyo Sing Wani

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus menjadi cermin bagi generasi muda masa kini, khususnya arek-arek Suroboyo. Ia menilai, semangat kepeloporan dan keberanian yang dulu dimiliki para pemuda Indonesia jangan sampai luntur di tengah kenyamanan zaman digital.

    “Arek enom itu identik karo wani lan ngeyel dalam arti positif. Kok saiki akeh sing males? Itu bukan DNA-nya anak muda Indonesia, apalagi arek Suroboyo,” ujar Kahfi, Selasa (28/10/2025).

    Kahfi menjelaskan, Sumpah Pemuda adalah fondasi moral untuk menjaga semangat persatuan dan kerja keras di setiap generasi. Menurutnya, pemuda seharusnya menjadi motor perubahan sosial yang mendorong kemajuan bangsa, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

    “Kalau dulu pemuda berjuang dengan bambu runcing, sekarang perjuangannya lewat inovasi, kerja nyata, dan keberanian untuk bersuara jujur,” ucap mantan aktivis itu.

    Ia menambahkan, generasi muda saat ini memiliki peluang besar untuk berkontribusi melalui teknologi, ekonomi kreatif, dan pendidikan. Namun semangat perjuangan dan tanggung jawab sosial harus tetap menjadi dasar agar Indonesia tidak kehilangan arah di tengah arus globalisasi.

    “Anak muda kudu melek teknologi, tapi juga kudu punya jiwa gotong royong dan nasionalisme. Wong pinter saiki akeh, tapi sing peduli lan wani ngomong bener iku sing langka,” tegas Kahfi.

    Azhar Kahfi juga mengingatkan bahwa momentum Sumpah Pemuda seharusnya dijadikan refleksi untuk memperkuat karakter dan moral generasi muda. Nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial, menurutnya, adalah bagian dari semangat pemuda sejati. “Sumpah Pemuda itu kudu diurip-urip. Anak muda kudu wani mikir beda, tapi tetep cinta tanah air,” ujarnya.

    Ia berharap, pemuda Surabaya mampu menjadi teladan bagi daerah lain dalam semangat, kreativitas, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan kota. Karakter khas arek Suroboyo yang berani dan terbuka, lanjutnya, harus terus diwariskan agar tetap relevan di setiap zaman.

    “Arek Suroboyo iku kudu tetep wani, cerdas, lan nduwe rasa tanggung jawab karo kotane. Nek semangat iki dijaga, aku yakin masa depan bangsa iki cerah,” pungkasnya. [asg/kun]