Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Cuaca ekstrem, Pemprov DKI diminta antisipasi banjir dan longsor

    Cuaca ekstrem, Pemprov DKI diminta antisipasi banjir dan longsor

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor dalam menghadapi cuaca ekstrem di Jakarta.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, dia mengatakan selain persoalan saluran air yang kerap menjadi penyebab banjir, tanah longsor di wilayah tertentu juga perlu menjadi perhatian serius.

    “Ditambah lagi kondisi pohon-pohon besar yang ada di Jakarta harus diperhatikan oleh Dinas Pertamanan. Jika perlu, lakukan penopingan untuk mencegah pohon tumbang, karena saat musim hujan, biasanya dibarengi dengan angin kencang,” kata Yuke.

    Tak hanya itu, Pemprov DKI juga diminta untuk melakukan mitigasi bencana banjir untuk menekan jumlah warga yang terdampak banjir.

    “Mitigasi banjir sangat penting, karena evakuasi terhadap korban banjir membutuhkan waktu, dikarenakan kondisi mendadak dan serentak, walaupun sejauh ini koordinasi lintas instansi cukup baik dan profesional,” ujar Yuke.

    Dia pun menyoroti potensi peningkatan debit air dari hulu saat musim hujan. Langkah pengerukan kali, pengecekan saluran, pengecekan turap, tanggul dan jembatan dinilainya harus segera dilakukan.

    “Antisipasi harus kita lakukan sejak awal. Jangan sampai Pemprov tidak siap dalam menghadapi dampak dari musim hujan pada akhir tahun 2025 ini,” ucap Yuke.

    Secara teknis, kata dia, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dapat melakukan pengecekan titik-titik genangan yang terjadi saat ini.

    Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat pun harus dilakukan untuk memberikan kesadaran agar tidak membuang sampah rumah tangga ke dalam sungai dan saluran air sehingga mengakibatkan saluran air menjadi tidak berjalan normal saat hujan.

    “Apakah sudah masuk dalam rencana jangka pendek dan menengah kita atau tidak? Lalu, beberapa titik yang sudah dilakukan pembenahan bisa mengurangi banjir atau tidak. Itu harus dilakukan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan,” tutur Yuke.

    Menurut dia, menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta harus dilakukan secara tuntas, dan tidak dapat dilakukan setengah-setengah.

    “Contohnya untuk Ciliwung, sepakat harus tuntas. Disamping juga 12 aliran sungai lainnya. Jika itu dilakukan, tentunya saya yakin banjir Jakarta bisa berkurang atau mungkin terbebas dari banjir,” jelas Yuke.

    Sebaliknya, kata dia, jika penanggulangan banjir dilakukan secara parsial, maka Jakarta diyakini tetap mengalami genangan-genangan saat musim hujan.

    “Untuk bisa bebas dari banjir, memang sangat sulit, karena butuh anggaran yang besar dan komitmen bersama dari gubernur DKI Jakarta. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh 1 atau 2 gubernur, tapi juga dilakukan berkelanjutan oleh setiap gubernur. Apalagi, Jakarta memiliki blue print pengendalian banjir yang harus disepakati dan tinggal dijalankan bersama,” papar politisi PDI Perjuangan itu.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan penanganan banjir dan genangan di ibu kota lebih cepat dibandingkan daerah lainnya.

    “Mohon maaf, bukan apa-apa, kalau dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar, Jakarta pasti lebih cepat penanganannya, dan kemarin relatif cepat penanganannya,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (30/10).

    Pram, sapaan akrabnya, mengakui genangan air di Jakarta selalu ada, terlebih dalam beberapa hari terakhir mengingat Jakarta kerap diguyur hujan.

    Meski demikian, dia telah meminta kepada Dinas SDA DKI agar menyiagakan seluruh pompa yang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Dengan begitu, lanjut dia, genangan air serta banjir yang terjadi di Jakarta dapat ditangani secara cepat.

    “Seperti yang saya janjikan berulang kali, kemarin sebelum hujan, semua air saya minta untuk dipompa. Jadi, sumber daya air sekarang ini 600 pompa yang kemarin dipersiapkan,” ungkap Pramono.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terjerat Skandal Nikah Siri, Nasib Anggota DPRD Blitar di Tangan DPD dan DPP PDIP

    Terjerat Skandal Nikah Siri, Nasib Anggota DPRD Blitar di Tangan DPD dan DPP PDIP

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blitar mengambil langkah cepat terkait kasus skandal nikah siri dan dugaan penelantaran anak yang menyeret salah satu anggota dewannya. DPC PDIP secara resmi telah melaporkan kasus tersebut ke tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

    Nasib, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar tersebut kini berada ditangan DPD dan DPP PDIP. Seluruh  hasil rekomendasi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar terkait skandal nikah siri dan penelantaran anak tersebut pun kini sudah berada di meja DPD PDIP.

    Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Bola panas terkait nasib kader tersebut kini sepenuhnya berada di tangan DPD dan DPP partai.

    “Sudah kita laporkan ke DPD partai untuk tindak lanjutnya menunggu hasil keputusan dari DPD maupun DPW partai,” kata Supriyadi, Sabtu (1/10/2025).

    Supriyadi menjelaskan bahwa peran DPC dalam kasus ini terbatas pada pengumpulan fakta dan pelaporan. Sementara untuk sanksi itu berada di tangan DPD dan DPP PDIP.

    “Kalau dari DPC itu lebih ke melaporkan dari hasil yang ada, karena DPC itu tidak punya hak untuk memutuskan satu hal sanksi dan sebagainya, haknya tetap di DPD partai,” jelasnya.

    Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat sanksi yang mungkin dijatuhkan dapat berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD. Supriyadi memilih untuk tidak berspekulasi mengenai sanksi yang akan diterima oleh kader yang bersangkutan.

    “Saya tidak berani berandai-andai karena itu nanti keputusan penuh ada DPD partai,” ujarnya.

    Meskipun demikian, sebagai DPC, Supriyadi berharap adanya keputusan yang adil dan memihak pada kebenaran. PDIP Kabupaten Blitar pun berkomitmen untuk tidak memihak salah satu pihak.

    “Harapan kami ada rasa keadilan untuk semua pihak,” tutupnya.

    Permasalahan ini bermula dari laporan RD (30), warga Ponggok, yang mengaku dinikahi secara siri oleh salah satu anggota dewan tersebut pada 18 Maret 2022 lalu. Pernikahan di bawah tangan itu, yang disaksikan keluarga RD dan perangkat desa, melahirkan seorang anak perempuan berusia 2,5 tahun.

    Namun setelah melahirkan RD (30) merasa tak dinafkahi oleh sang anggota dewan. Anggota dewan dari PDIP itu disebut RD (30) lari dari tanggung jawab. Hingga akhirnya RD menuntut pertanggungjawaban, termasuk kejelasan status hukum anaknya. Permasalahan itu pun kini dibawa RD ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar. [owi/beq]

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket. Sudewo lolos dari pemakzulan dewan.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya dilansir ANTARA, Jumat, 31 Oktober.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.

    Ali menerangkan dalam forum paripurna, Bupati Pati Sudewo juga telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan karena tugas DPRD untuk mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    Terkait kemungkinan munculnya reaksi publik atas keputusan DPRD, Ali meminta masyarakat Pati menerima hasil tersebut.

    “Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik kepada kami, khususnya PDI Perjuangan, kami siap menerimanya,” ujarnya.

    Sementara di luar gedung DPRD Pati berlangsung demo yang dihadiri ribuan massa yang menginginkan pemakzulan Bupati Sudewo.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Kemudian hari ini dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil hak angket oleh Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bandang Teguh Waluyo.

    Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan, Ketua DPRD Tegaskan Tak Ada Rekayasa

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan, Ketua DPRD Tegaskan Tak Ada Rekayasa

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket pada Jumat.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna, Jumat (31/10) memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya seperti dilansir Antara.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

     

  • Ratusan Karyawan Pabrik Ban di Bekasi Kena PHK Massal

    Ratusan Karyawan Pabrik Ban di Bekasi Kena PHK Massal

    GELORA.CO -Ratusan karyawan PT Multistrada Arah Sarana Tbk yang merupakan perusahaan produsen ban terkemuka, terkena  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

    Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro mengatakan, serikat dan para pekerja yang terkena PHK akan melakukan perlawanan, karena perusahaan telah menabrak Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati antara manajemen dan karyawan.

    “Total ada 370 orang, 200 di bagian produksi dan sisanya di logistik karena akan diganti dengan pihak ketiga pada April 2026. Pihak perusahaan beralasan PHK dilakukan karena efisiensi dan restrukturisasi,” kata Guntoro, Jumat 31 Oktober 2025.

    Menurut Guntoro, dalam poin Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) yang ditandatangani pihak perusahaan dan karyawan, PHK harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama bukan keputusan sepihak.

    “PHK ini bukan hanya terjadi kali ini saja. Artinya di tahun-tahun sebelumnya juga ada, tetapi dilakukan secara smooth,” kata Guntoro.

    Lebih lanjut, pihaknya juga berencana membawa persoalan ini ke instansi terkait, mulai dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi hingga Kementerian Tenaga Kerja. 

    “Kami juga akan meminta dukungan DPRD, Bupati, dan Wakil Bupati Bekasi,” pungkas Guntoro dikutip dari RMOLJabar.

  • 6 Dedi Mulyadi: Uji KIR Tak Lagi oleh Dishub, tetapi Bengkel Resmi Produsen Kendaraan Bandung

    6 Dedi Mulyadi: Uji KIR Tak Lagi oleh Dishub, tetapi Bengkel Resmi Produsen Kendaraan Bandung

    Dedi Mulyadi: Uji KIR Tak Lagi oleh Dishub, tetapi Bengkel Resmi Produsen Kendaraan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan perubahan aturan uji kendaraan bermotor atau KIR.
    Mulai Januari 2026, uji KIR tidak lagi dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub), tetapi oleh bengkel resmi produsen kendaraan.
    “Saya akan membuat peraturan untuk mengarahkan KIR itu enggak usah di (uji) KIR di Dishub, KIR-nya adalah di bengkel resmi,” kata Dedi seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
    Dedi menilai selama ini uji KIR terlalu administratif.
    Selain itu, penghapusan biaya KIR diharapkan menghilangkan peluang oknum petugas untuk menarik keuntungan dari praktik tersebut.
    “Di KIR kemudian dan acc, apalagi sekarang loh dengan tidak boleh ada biaya di KIR, itu makin malas orang KIR. Penyelenggara pemerintahnya juga malas bikin KIR karena enggak ada lebihnya,” katanya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, bengkel resmi kendaraan nantinya akan mengeluarkan surat keterangan.
    KIR baru bisa dilakukan setelah surat tersebut diterbitkan.
    “Di bengkel resmi (bengkel dari produk mobil itu) nanti yang mengeluarkan surat keterangan. Setelah itu, baru di KIR-nya keluar,” katanya.
    Ia menambahkan, jika kendaraan tersebut mengalami kecelakaan, maka yang wajib bertanggung jawab adalah bengkel resmi kendaraan tersebut.
    “Sehingga nanti jika mobilnya mengalami kecelakaan, maka yang bertanggung jawab adalah bengkel resmi dari perusahaan mobil tersebut,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenaikan tarif Transjakarta diharapkan tidak bebani masyarakat bawah

    Kenaikan tarif Transjakarta diharapkan tidak bebani masyarakat bawah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta agar rencana kenaikan tarif Transjakarta tidak membebani masyarakat bawah berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada moda transportasi tersebut.

    “Wacana kenaikan tarif harus dibahas secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan aspirasi publik,” kata Rio di Jakarta, Jumat, menanggapi wacana kenaikan tarif Transjakarta.

    Selain itu, lanjut Rio, aspirasi publik juga perlu didengarkan baik melalui forum konsultasi agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan suara warga Jakarta.

    Sebelum wacana kenaikan tarif dilanjutkan, perlu dilakukan audit komprehensif terhadap efisiensi anggaran dan penyaluran subsidi, termasuk evaluasi ketepatan sasaran bagi 15 golongan penerima manfaat.

    “Kita bandingkan dengan di Seoul, Korea Selatan misalnya pemerintah memberikan potongan tarif penuh bagi pelajar, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

    Rio juga meminta kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, termasuk ketepatan waktu, kenyamanan dan keamanan pengguna harus menjadi prioritas utama agar masyarakat merasa mendapatkan nilai sepadan dengan tarif yang dibayarkan.

    Sebelum menaikkan tarif, Rio mendorong agar Pemprov DKI juga memfokuskan energi pada percepatan integrasi antar moda transportasi.

    “Sinergi yang kuat antara MRT, LRT dan Transjakarta akan menciptakan ekosistem transportasi yang efisien, nyaman dan berkelanjutan,” katanya.

    Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih mengkaji kenaikan tarif bus Transjakarta dari semula Rp3.500 menjadi Rp5.000 dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

    “Untuk kenaikan tarif Transjakarta masih dalam tahap kajian, juga melihat situasi dan kondisi yang ada,” ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ujang Harmawan kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (29/10).

    Ujang pun belum bisa memberikan kepastian kapan tarif ini akan naik, apakah pada tahun ini atau tahun depan karena masih dalam persiapan.

    “Masih persiapan. Kami menjaring berbagai masukan dari masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat Regional

    1 Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat Regional

    Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com –
    Bupati Pati, Sudewo, gagal dimakzulkan dalam akhir sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).
    Hasil ini sesuai dengan sidang paripurna kedua yang mengagendakan “Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati”.
    Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan bahwa dari 7 fraksi yang ada di DPRD, hanya 1 fraksi yang menyatakan pendapat agar Bupati dimakzulkan. 
    Sedangkan 6 fraksi lainnya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
    “Fraksi PDIP Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, akan tetapi ada 6 fraksi, yaitu Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, yang menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ungkap Ali, usai paripurna, Jumat malam.
    Sesuai aturan yang berlaku, hasil voting menunjukkan bahwa Bupati Sudewo tidak dimakzulkan.
    “Untuk itu, yang menang adalah enam fraksi tadi,” ujar dia.
    Ali juga mengungkapkan alasan Fraksi PDI Perjuangan menghendaki Bupati Pati dimakzulkan karena dinilai melanggar sejumlah aturan berdasarkan paparan tim Pansus DPRD sebelumnya.
    “Dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan (dimakzulkan) karena melihat, kemudian memperhatikan hasil laporan pansus,” jelas Ali.
    Setidaknya terdapat 12 poin tuntutan masyarakat kepada Bupati Pati Sudewo, beberapa di antaranya dianulir sebagai pelanggaran aturan oleh tim pansus DPRD.
    Dia juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas hasil akhir paripurna setelah dua bulan melakukan pembahasan terkait hasil kinerja bupati.
    “Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati,” kata Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Tinjau Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan

    AHY Tinjau Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan peninjauan terhadap proyek revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi pada Jumat (31/10/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, AHY didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Ketua DPC Partai Demokrat yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Guntur Priambodo.

    Proyek revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan ini telah dimulai sejak Oktober 2024 dengan total anggaran Rp152 miliar. Pengerjaan revitalisasi ini sudah mencapai 52 persen dan diperkirakan akan selesai pada akhir 2025, dengan target operasional pada Januari 2026. AHY menjelaskan bahwa proyek ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan putaran ekonomi Banyuwangi.

    Pasar Induk Banyuwangi dibangun di atas lahan seluas 10.600 meter persegi dengan dua bangunan utama, yang terdiri dari pasar sisi utara setinggi dua lantai dengan 209 kios/los dan pasar sisi selatan yang juga setinggi dua lantai dengan 568 kios/los. Total luas bangunan utama pasar mencapai 15.872 meter persegi dan kapasitas 777 kios/los.

    “Proyek ini sudah dikerjakan kurang lebih selama satu tahun dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2025 agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar AHY.

    Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan harapannya bahwa revitalisasi pasar ini dapat menghidupkan ekonomi lokal dengan menciptakan kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli. “Dengan hadirnya pasar induk yang telah direvitalisasi ini, mudah-mudahan semakin menggeliatkan ekonomi masyarakat di Banyuwangi,” kata AHY.

    Selain itu, AHY juga mengapresiasi arsitektur pasar yang tetap mempertahankan kekhasan Banyuwangi. Pasar Induk Banyuwangi didesain dengan arsitektur khas Osing, yang merupakan budaya asli Banyuwangi. Desain ini termasuk area pasar basah, pasar kering, dan area kuliner, yang juga dilengkapi dengan gedung parkir.

    Asrama Inggrisan, yang juga direvitalisasi dalam proyek ini, merupakan salah satu cagar budaya di Banyuwangi. Asrama Inggrisan memiliki sejarah penting sebagai pusat komunikasi internasional pada masa lampau. Pada tahun 1870-an, Banyuwangi menjadi titik penghubung kabel telegrap bawah laut pertama yang menghubungkan Eropa dengan Australia.

    Salah satu hal yang menjadi perhatian AHY adalah kemampuan proyek ini dalam menyerap tenaga kerja lokal. “Saya senang ada 250 pekerja setiap hari, yang sebagian berasal dari Banyuwangi. Mudah-mudahan proyek ini juga terus bisa membuka lapangan pekerjaan yang baik,” ungkap AHY.

    Project Manager revitalisasi Pasar Induk dan Asrama Inggrisan, Ikhwan Fatoni, menambahkan bahwa saat ini progres pembangunan telah memasuki tahap finishing. Pekerjaan yang tersisa termasuk penyelesaian struktur, seperti tangga dan atap, serta pembuatan kios. Ia optimis proyek ini akan selesai tepat waktu pada Desember 2025.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungannya terhadap kemajuan Banyuwangi. “Semoga nantinya pasar dan asrama inggrisan yang tampil dengan wajah baru ini bisa menjadi destinasi baru bagi wisatawan sehingga semakin menggeliatkan ekonomi warga kami,” pungkas Ipuk. [alr/suf]

  • Tinjau Puskesmas Sidotopo Wetan, DPRD Jatim Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis

    Tinjau Puskesmas Sidotopo Wetan, DPRD Jatim Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Sidotopo Wetan, Jumat (31/10/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, dia melihat langsung antusiasme warga serta kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dini.

    “Kami lihat program CKG ini sudah berjalan dengan baik. Dalam masa awal sosialisasi saja, sudah ada 30 hingga 50 warga yang memanfaatkan layanan setiap bulan. Ini capaian positif,” ujar Cahyo.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menyampaikan bahwa program CKG merupakan bagian dari kebijakan kesehatan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, program ini mendukung paradigma pencegahan agar masyarakat tidak terlambat dalam menangani penyakit.

    “Kami akan terus kawal program ini. Semakin banyak masyarakat sadar pentingnya cek kesehatan, semakin kecil kemungkinan penyakit berat muncul,” tutur politisi muda ini.

    Dinas Kesehatan Surabaya mencatat 63 Puskesmas di seluruh wilayah kota telah menjalankan CKG tanpa kendala yang berarti. Antusiasme masyarakat meningkat sejak masyarakat tidak lagi dibatasi hanya saat bulan ulang tahun.

    “Sekarang masyarakat bisa melakukan cek kesehatan kapan pun. Kami bahkan mendekatkan layanan ke masyarakat melalui kegiatan di Balai RW, sekolah, masjid, perusahaan, hingga permintaan kelompok warga,” jelas Kepala Tim Kerja PTM Dankeswa Dinkes Surabaya, Nur Laila.

    Pj Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jatim, Ganjar Nailil, yang turut mendampingi kunjungan, mengapresiasi model layanan jemput bola tersebut. “Dari 63 Puskesmas, semuanya sudah menjalankan CKG, bahkan lebih banyak di luar gedung. Para nakes turun langsung ke masyarakat untuk pemeriksaan,” ujarnya.

    Ganjar menargetkan cakupan penerima manfaat di Jawa Timur dapat mencapai 36 persen pada akhir 2025, naik dari capaian saat ini yang berada di angka 21 persen.

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Sidotopo Wetan, dr. Evi Susanti, menegaskan komitmennya menjaga kualitas layanan.

    “Kami bangga dan termotivasi dengan kunjungan ini. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat bisa merasakan manfaat kesehatan yang lebih maksimal,” tutupnya.[asg/ted]