Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • KPK Wanti-wanti Parpol Celah Korupsi Akibat Laporan Keuangan Tak Transparan

    KPK Wanti-wanti Parpol Celah Korupsi Akibat Laporan Keuangan Tak Transparan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh partai politik untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Pasalnya, laporan keuangan kerap menjadi celah tindak pidana korupsi.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan laporan keuangan tidak akuntabel membuka peluang aliran dana tidak sah masuk ke kantong para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.

    “Tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/12/2025).

    Pernyataan ini dilatar belakangi kasus suap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang diduga menggunakan uang hasil korupsi Rp5,25 miliar guna membayar utang kampanye.

    Budi menuturkan bahwa itu baru temuan awal dari tim lembaga antirasuah dan tidak menutup kemungkinan ada dana-dana lainnya yang digunakan demi kebutuhan politik.

    Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Budi, korupsi di lingkaran partai politik disebabkan oleh biaya aktivitas politik yang besar seperti kampanye. Para kader akhirnya berlomba-lomba berupaya membalikan modal politik dengan menghalalkan segala cara.

    “Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai,” ujar Budi.

    Menurutnya, permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

    Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

    Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

    Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

    Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:

    1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya 

    2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

    3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

    4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

    5. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

    Riki dan Mohamad Lukman ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Ardito, Ranu, dan Anton ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK.

    KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025.

  • 6 Banjir Bandang Kembali Terjang Padang, Warga Berlarian ke Perbukitan Regional

    6 Banjir Bandang Kembali Terjang Padang, Warga Berlarian ke Perbukitan Regional

    Banjir Bandang Kembali Terjang Padang, Warga Berlarian ke Perbukitan
    Editor
    PADANG, KOMPAS.com
    – Banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, tepatnya di permukiman warga di Batu Busuk, Pauh, Padang, Sumatera Barat, Minggu (14/12/2025) sore. 
    Ketinggian air saat banjir mencapai 1,5 meter. Warga yang tengah kembali ke permukiman untuk mengecek rumah-rumah mereka berlarian ke perbukitan.
    Berdasarkan laporan reporter
    Kompas TV
    ,
    banjir bandang
    terjadi setelah hujan deras turun sejak Minggu siang. Ini merupakan banjir bandang keempat sejak 25 November. 

    Warga sudah diungsikan sejak banjir bandang akhir November. Namun, mereka kadang kembali ke permukiman untuk memantau kondisi rumah dan pengerjaan alat berat.
    Adapun alat berat diarahkan untuk normalisasi sungai karena aliran sungai sudah berubah ke arah permukiman warga sehingga rentan banjir susulan. 
    Akses warga masih belum pulih hingga kini. Untuk menyalurkan bantuan, warga harus berjalan kaki bahu membahu. Ada yang harus berjalan kaki 1 km menjemput bantuan. 
    Berdasarkan pemberitaan
    Antara,
    8 warga terjebak banjir susulan di
    Padang
    ini dievakuasi oleh tim SAR Kota Padang dan TRC Semen Padang.
    Poses evakuasi berlangsung cukup menegangkan selama dua jam dari pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 di tengah arus banjir yang cukup deras.
    Hadir dalam proses evakuasi tersebut Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri, dan Sekda Kota Padang, Andre Algamar. Mereka memantau langsung proses evakuasi dan memberikan dukungan kepada tim SAR dan TRC Semen Padang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Mengeluh Tumpukan Sampah di Jalanan, DPRD Tangsel Minta Maaf

    Warga Mengeluh Tumpukan Sampah di Jalanan, DPRD Tangsel Minta Maaf

    Jakarta –

    Ketua DPRD Tangerang Selatan Abdul Rasyid meminta pemerintah kota segera mengangkut sampah yang menumpuk di sejumlah titik. Abdul menyebut tumpukan sampah di sepanjang jalan sangat mengganggu masyarakat.

    “Kalau penumpukan sampah berhari-hari pasti akan berdampak. Harus (diangkut). Kami dari DPRD, penumpukan sampah apa yang sudah terjadi hari ini segera dilakukan upaya konkret, karena ini sudah mengganggu kenyamanan masyarakat,” kata Abdul Rasyid kepada wartawan, Senin (14/12/2025).

    Abdul menyampaikan permintaan maaf kepada warga atas tumbukan sampah itu. Dia meminta Pemkot segera bergerak mengatasi masalah ini.

    “Kami dari DPRD pertama tentunya permohonan maaf kepada seluruh masyarakat berkaitan ketidaknyamanan. Yang kedua kita sudah mendorong kepada pemerintah kota untuk segera melakukan upaya konkret, solusi konkret terkait dengan persoalan yang hari ini terjadi, karena memang persoalan sampah ini yang terus kita soroti dari DPRD,” tutur dia.

    Abdul menyadari bahwa kapasitas TPA Cipeucang tidak sanggup lagi menampung sampah warga Tangsel. Dia meminta Pemkot Tangsel bekerja sama dengan wilayah lain untuk penyediaan TPA.

    Abdul mengatakan Pemkot Tangsel sebelumnya sudah melakukan upaya kerja sama dengan Pemkab Pandeglang terkait TPA di Bangkonol, namun terjadi penolakan oleh warga setempat. Dia meminta Pemkot Tangsel melakukan upaya lain.

    “Ya komunikasi yang dilakukan dengan Bogor, kabupaten, dengan daerah lain memang pemerintah sudah melakukan upaya komunikasi. Kalau Cipeucang pada posisi yang hari ini misalkan ditutup, maka buat kita pemerintah melakukan upaya maksimal, lakukan komunikasi, misalkan ke provinsi, ke pusat dan juga lakukan komunikasi misalkan beberapa daerah yang memungkinkan diajak kerja sama,” pungkasnya.

    Tumpukan Sampah di Tangsel

    Tumpukan sampah terlihat sepanjang jalan kawasan Ciputat dan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kondisi itu membuat masyarakat kesal dan mengeluh.

    Pantauan detikcom, Sabtu (13/12/2025), tumpukan sampah terlihat mulai dari titik awal tanjakan flyover Ciputat mengarah ke Pamulang. Sampah tersebut persis berada di trotoar kolong flyover Ciputat.

    Tumpukan sampah menghiasi kolong flyover Ciputat, Tangsel. Sampah tersebut cukup tinggi hingga setara pagar pembatas area pedestrian.

    Tumpukan sampah ini menimbulkan bau menyengat. Jenis sampah yang menumpuk pun cukup beragam, mulai dari sampah rumah tangga hingga potongan kayu dan kasur.

    Selain di kolong flyover Ciputat, fenomena serupa juga terlihat di sepanjang trotoar jalan dari arah Ciputat menuju Pamulang. Sampah yang dikemas dalam kantong plastik tampak berserakan di trotoar.

    (lir/gbr)

  • Fakta-fakta Kasus Korupsi Kepala Daerah, Demi Mahar Politik

    Fakta-fakta Kasus Korupsi Kepala Daerah, Demi Mahar Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Akhir-akhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di beberapa provinsi, dengan dugaan korupsi yakni demi mahar politik.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa kebutuhan biaya yang besar dalam aktivitas politik membuka celah tindakan korupsi. Hal ini setelah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya membayar utang kampanye Pilkada 2025 senilai Rp5,25 miliar dari uang suap.

    Budi menuturkan bahwa biaya besar dalam perpolitikan membuat seseorang berupaya mengembalikan modal yang telah terpakai selama aktivitas politik, khususnya kampanye. Salah satu caranya adalah melakukan korupsi.

    Menurutnya, fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai. 

    “Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih lalu punya beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut, yang sayangnya kemudian dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Apalagi, kata Budi, laporan keuangan partai politik tidak akuntabel dan transparan sehingga membuka peluang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

    “KPK mendorong pentingnya standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah,” jelas Budi.

    Selain itu, lemahnya integrasi rekrutmen kaderisasi turut memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kaderisasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya melalui Direktorat Monitoring masih melengkapi kajian ini dan hasil dari kajian akan diberikan sebagai rekomendasi perbaikan bagi pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

    Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

    Pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

    Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

    Kasus Dugaan Korupsi Bupati Sudewo

    KPK sedang menelusuri dugaan aliran dana ke Bupati Pati, Sudewo terkait kasus tindak pidana korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menuturkan bahwa penyidik sedang mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

    KPK juga menduga bahwa aliran dana itu ke pihak-pihak baik di Kementerian Ketenagakerjaan atau juga di DPR ini. Budi menyampaikan sampai saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi maupun tersangka untuk dimintai keterangan.

    “Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak,” kata Budi, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Dia menjelaskan bahwa perkara ini dari kegiatan tangkap tangan ini lokusnya ada yang di Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada beberapa titik, kemudian Jawa Barat, dan juga jalur di Sumatra.

    Oleh sebab itu, pada perkara di Jawa Tengah, Pati, KPK menelusuri siapa saja pihak yang diduga memberikan instruksi mengkondisikan proyek ini.

    “Karena memang ini dari sejumlah titik tersebut saling terkait untuk dikondisikan vendor-vendor siapa yang akan memegang atau melaksanakan proyek di titik-titik tersebut yang kemudian nanti kita akan kaitkan tentunya di atasnya begitu ya,” jelas Budi.

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sudewo pada Rabu (27/8/2025). Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Meskipun sempat mengatakan telah mengembalikan Rp720 juta, dia menegaskan tidak ada pengembalian uang terkait dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya.

  • Desak Status Bencana Nasional, Anggota DPRD Sumut Ingatkan Nias untuk Pisah dari Indonesia

    Desak Status Bencana Nasional, Anggota DPRD Sumut Ingatkan Nias untuk Pisah dari Indonesia

    GELORA.CO – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, Berkat Kurniawan Laoli, menyatakan secara tegas bahwa Pulau Nias terancam mengambil sikap politik ekstrem, termasuk keluar dari Provinsi Sumatera Utara, apabila pemerintah pusat tidak segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian bencana yang melanda Sumut sejak akhir November 2025.

    Laoli menilai, kondisi pascabencana di Nias sudah berada pada titik kritis dan tidak lagi mampu ditangani oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik dari sisi anggaran maupun kapasitas penanganan.

    “Kondisi di Nias sudah darurat. Jika pemerintah pusat terus lamban dan status bencana nasional tidak segera ditetapkan, maka kami akan mendorong Nias untuk pisah dari Provinsi Sumut, bahkan dari Indonesia,” tegas Laoly kepada Waspada.id, Minggu (14/12).

    Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan sikap Laoli atas video pernyataannya yang beredar luas di media sosial, yang memuat ancaman politik sebagai bentuk tekanan agar pemerintah pusat segera bertindak.

    Laoli mengungkapkan, bencana banjir dan banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 telah berdampak luas di 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk seluruh wilayah Pulau Nias. Kerusakan meliputi infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta permukiman warga.

    Namun hingga pertengahan Desember 2025, penanganan masih didominasi oleh penyaluran bantuan darurat, bukan rekonstruksi menyeluruh.

    “Seharusnya sekarang sudah masuk tahap rekonstruksi. Tapi yang terjadi, masyarakat masih bergantung pada bantuan. Ini menandakan negara belum hadir secara maksimal,” ujar Laoli.

    Ia menegaskan, keterbatasan anggaran Pemprovsu menjadi kendala utama. Dana yang tersedia dinilai tidak sebanding dengan skala kerusakan dan luas wilayah terdampak.

    Laoli juga menyoroti buruknya sistem distribusi logistik ke Pulau Nias. Saat ini, pengiriman logistik harus melalui jalur Medan–Padang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Nias melalui jalur laut.

    “Pengiriman barang ke Nias hanya bisa dilakukan sekitar satu kali dalam seminggu. Akibatnya, pasokan terbatas dan harga kebutuhan pokok melonjak drastis,” katanya.

    Kondisi tersebut, menurut Laoli, menjadi bukti bahwa penanganan bencana berskala besar seperti ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan harus diambil alih oleh pemerintah pusat melalui penetapan status bencana nasional.

    Soroti Anggaran BTT

    Desakan serupa sebelumnya juga disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (12/12).

    Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, SH, MH, menyatakan bahwa penanganan banjir belum maksimal karena keterbatasan dana.

    Ia menyinggung data Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemprovsu yang sebelumnya disebut mencapai Rp843 miliar, namun kini tersisa sekitar Rp123 miliar.

    “Ke mana sisa dana Rp843 miliar itu? Ini harus diusut. Di sisi lain, pemerintah daerah jelas tidak lagi punya anggaran memadai,” tegas Lamsiang.

    Ia juga mendesak DPRD Sumut agar secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera Utara.

    “Korban meninggal sudah ribuan dan masih ada yang hilang. Tapi belum ada sikap tegas dari pemerintah pusat. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya, didampingi Koordinator Lapangan, Johan Merdeka.

    Laoli menegaskan kembali, ancaman pemisahan wilayah bukanlah tujuan utama, melainkan peringatan keras agar pemerintah pusat segera bertindak cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.

    “Jika negara terus abai, maka jangan salahkan masyarakat Nias jika mengambil sikap politik yang lebih keras,” pungkasnya.

  • Djoko Prihatin Terpilih Jadi Ketua Golkar Kota Malang, Ali Mufthi Beri Pesan Khusus

    Djoko Prihatin Terpilih Jadi Ketua Golkar Kota Malang, Ali Mufthi Beri Pesan Khusus

    Surabaya (beritajatim.com) – Musda Xl Partai Golkar Kota Malang berhasil memilih ketua baru Djoko Prihatin masa bhakti 2025-2030, melalui mekanisme aklamasi. Djoko lolos dalam pencalonan dengan 50 persen dukungan.

    Dua calon lainya Rudy Nugroho hanya mendapat 10 persen dukungan dan Abah Anton muncul sebagai calon tanpa ada dukungan sehingga dinyatakan tidak lolos. Musda Xl berlangsung di Kantor DPD Golkar Jawa Timur pada Minggu (14/12/2025).

    Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menegaskan pentingnya konsolidasi yang inklusif dan merangkul seluruh elemen partai dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Malang. Menurutnya, kepemimpinan Golkar ke depan tidak boleh terjebak dalam polarisasi kelompok, melainkan harus mencerminkan konfigurasi partisipasi politik masyarakat Kota Malang secara menyeluruh.

    Ali Mufthi menyampaikan bahwa ketua DPD Golkar Kota Malang yang terpilih, Djoko Prihatin, harus mampu mengakomodasi seluruh fungsionaris, unsur ormas, tokoh keagamaan, hingga kepengurusan yang ada saat ini. Ia menekankan tidak boleh ada dikotomi “in group” dan “out group” dalam tubuh partai.

    “Ketua terpilih harus bisa merangkul semuanya. Konsolidasi itu kuncinya,” tegasnya di Surabaya.

    Lebih lanjut, Ali Mufthi menekankan bahwa konsolidasi tidak sekadar menyatukan struktur, tetapi juga menyatukan visi dan platform partai. Ketua terpilih diharapkan mampu membuka ruang publik untuk menyampaikan visi, misi, dan platform Partai Golkar secara jelas, sehingga dapat berdialektika dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Malang. “Golkar harus hadir menyerap persoalan rakyat dan menjawabnya dengan pikiran serta aksi-aksi strategis,” ujarnya.

    Dalam konteks target politik, Ali Mufthi menyebutkan bahwa Golkar Jawa Timur menargetkan penambahan kursi DPRD di Kota Malang. “Minimal nambah dua kursi,” katanya optimistis. Target tersebut dinilai realistis apabila konsolidasi internal berjalan solid dan platform partai mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

    Terkait dinamika Musda Golkar di Jawa Timur, Ali Mufthi mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat enam daerah yang belum melaksanakan Musda. Enam daerah tersebut antara lain wilayah Madura, Banyuwangi, dan Kabupaten Pasuruan. Ia optimistis seluruh rangkaian Musda akan tuntas pada Januari mendatang. “Insyaallah Januari tuntas,” ujarnya.

    Ali Mufthi juga menaruh perhatian besar pada komposisi kepengurusan Golkar ke depan. Ia menegaskan bahwa regenerasi menjadi garis kebijakan partai. Formatur tingkat provinsi diarahkan untuk memastikan keterlibatan generasi muda sebesar 40 hingga 50 persen dalam struktur kepengurusan.

    Selain itu, keterwakilan perempuan minimal 30 persen tetap menjadi komitmen sesuai amanat undang-undang.

    “Anak-anak muda adalah masa depan partai. Karena itu, keterlibatan mereka harus signifikan, disertai dengan peran perempuan yang kuat,” pungkas Ali Mufthi.

    Dengan konsolidasi inklusif, kepemimpinan yang visioner, serta komposisi kepengurusan yang progresif, DPD Golkar Jawa Timur berharap Golkar Kota Malang mampu tampil solid dan kompetitif menghadapi agenda politik ke depan.

    Usai terpilih, Djoko Prihatin menyatakan dinamika Musda Golkar Kota Malang sangat tinggi. Namun ini akan menjadikan Golkar Kota Malang ke depan akan lebih maju. Pihaknya berjanji peningkatan dari 6 kursi menjadi 8 kursi pada Pemilu 2029.

    Di tengah dinamika politik Kota Malang dimana hampir semua partai menggunakan sistem penunjukkan dalam menentukan ketuanya, Golkar masih menganut demokrasi sangat luar biasa dengan mekanisme pemilihan. Sebab itu, saya janji akan merangkul semua demi kekompakan, kesatuan dan persatuan

    Musda Xl yang dibuka Ketua DPD Ali Mufthi ditutup ketua harian Adi Wibowo (Walikota Pasuruan. (tok/but)

  • Tembus Jalur Rusak, Andre Rosiade Antar 3.000 Sembako ke Matur Agam

    Tembus Jalur Rusak, Andre Rosiade Antar 3.000 Sembako ke Matur Agam

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menunjukkan komitmen nyata terhadap korban bencana banjir bandang atau galodo dengan mendatangi langsung Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

    Pertemuan dengan warga terdampak di Kantor Wali Nagari Matur Mudik ini dimanfaatkan sebagai ruang dialog, penyerapan aspirasi, sekaligus penyaluran bantuan serta penyampaian komitmen pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana.

    Kunjungan Andre tersebut dilakukan dengan menerobos jalur ekstrem Kelok 44 yang mengalami kerusakan parah akibat bencana. Sejumlah titik masih sangat berbahaya, di antaranya Kelok 8 yang sempat terputus dan hingga kini menyisakan material berat serta akar kayu tumbang, serta Kelok 42 yang sebagian tebingnya terban dan rawan longsor. Meski demikian, jalur tersebut tetap ditempuh demi memastikan bantuan dan perhatian negara hadir langsung di tengah masyarakat terdampak.

    Dalam pertemuan bersama warga, Andre didampingi Anggota DPRD Agam Novi Irwan, Camat Matur Efendi Idris, Wali Nagari Matur Mudik Akmal Hamid, serta Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Matur Andre Andika Pratama. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperkuat koordinasi antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan unsur partai dalam mempercepat penanganan dampak bencana di wilayah tersebut.

    Camat Matur Efendi Idris melaporkan bahwa dampak bencana galodo di Kecamatan Matur sangat serius. Secara langsung, sedikitnya enam rumah warga hancur atau rusak berat dan terdapat korban jiwa di Nagari Matur Mudik, khususnya di Jorong Kuok Tigo Koto. Secara tidak langsung, hampir seluruh masyarakat terdampak akibat rusaknya infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi warga.

    Ia juga menyampaikan bahwa rusaknya seluruh akses transportasi membuat aktivitas pertanian lumpuh. Banyak sawah dan ladang warga mengalami kerusakan, sementara sebagian besar masyarakat masih belum berani kembali menggarap lahan karena khawatir terjadi bencana susulan.

    Sementara itu, Wali Nagari Matur Mudik Akmal Hamid menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran langsung Andre di tengah kondisi sulit yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kehadiran tersebut memberikan semangat dan harapan baru bagi warga bahwa negara benar-benar hadir dan tidak membiarkan masyarakat berjuang sendiri pascabencana.

    Andre menjelaskan bahwa dirinya sengaja melewati Kelok 44 untuk sekaligus menjangkau wilayah Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, mengingat akses utama Padang-Bukittinggi baik melalui Lembah Anai maupun Malalak hingga kini masih terputus akibat bencana. Ia menegaskan bahwa keterbatasan akses tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah untuk hadir dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.

    Andre juga memastikan bahwa warga Kayu Pontong, Matur Mudik akan segera mendapatkan pasokan air bersih sementara melalui hidran air yang disediakan oleh Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih akibat rusaknya jaringan distribusi.

    Lebih lanjut, Andre menegaskan komitmen serius pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi Sumatera Barat pascabencana galodo. Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi infrastruktur yang rusak karena seluruhnya telah masuk dalam perhatian dan perencanaan pemerintah pusat.

    Andre menyebutkan bahwa jalan yang rusak, jaringan irigasi yang hancur, hingga rumah ibadah yang terdampak bencana akan dibangun kembali secara bertahap melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Total anggaran rehab rekon pascabencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 13,52 triliun dan akan difokuskan untuk pemulihan infrastruktur serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

    Menanggapi laporan kerusakan jalan provinsi dan kabupaten di wilayah Matur, Andre memastikan seluruhnya akan ditangani pemerintah. Ia menegaskan bahwa pembangunan kembali jalan, jembatan, normalisasi sungai, serta infrastruktur pendukung lainnya menjadi tanggung jawab negara dan akan diurus secara menyeluruh agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin.

    (prf/ega)

  • Sengkarut Industri Telekomunikasi di Badung, Jantung Pariwisata Bali

    Sengkarut Industri Telekomunikasi di Badung, Jantung Pariwisata Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Kabupaten Badung, yang merupakan jantung pariwisata di Bali, dihadapkan pada kualitas internet yang tidak merata imbas kebijakan eksklusivitas yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pada salah satu provider menara. 

    Pada 2007 Pemkab Bandung menjalin perjanjian eksklusif dengan PT Bali Towerindo Sentra Tbk. terkait penggelaran infrastruktur menara di Badung.

    Perjanjian tersebut tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.

    Salah satu inti dari perjanjian yang akan berakhir pada 2027 itu adalah pembangunan menara telekomunikasi di Badung hanya boleh digelar oleh Bali Tower, dengan alasan menjaga estetika. 

    Bali Tower diberi hak eksklusif untuk membangun 49 menara telekomunikasi di titik yang telah ditentukan Pemkab. 

    Selain menjalin kerja sama eksklusif, Pemkab Badung juga melakukan pembokaran terhadap puluhan menara telekomunikasi pada 2023 yang berdampak pada kerugian di pihak pelaku usaha dan masyarakat. 

    Manager OM & Deployment Balinusra Mitratel Andi Baspian Yasma mengatakan akibat pembongkaran menara tersebut kualitas internet di Badung melemah dan tidak merata. 

    Kecepatan internet di sejumlah titik yang ditertibkan, kecepatan internetnya lebih rendah dibandingkan wilayah Badung lainnya.

    Operator seluler terpaksa menggunakan menara milik Balik Tower sebagai satu-satunya perusahaan menara yang diperbolehkan membangun menara telekomunikasi, yang berdampak pada penurunan kualitas internet. 

    Kondisi ini bertentangan dengan misi dan visi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tengah fokus meningkatkan kualitas internet Indonesia agar dapat bersaingan dan keluar dari peringkat terbawah di Asia Tenggara. 

    “Beberapa lokasi yang dibongkar sinyalnya down karena mereka tidak ada pilihan. Pembongkaran terjadi karena sesuai perjanjian dengan Bali tower dengan Pemkab,” kata Andi kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025). 

    Andi memaparkan data hasil pengujian kualitas sinyal menggunakan aplikasi G-Nextrack Lite di lapangan. 

    Indikator yang digunakan Andi adalah RSRP (Reference Signal Received Power) atau besar daya rata-rata dari Reference Signal (sinyal referensi) yang diterima oleh perangkat pengguna.

    Satuan yang digunakan dBm (desibel-miliwatt). Nilai 60 s/d -90 dBm masuk dalam kategori biru hingga merah yang berarti bagus dan bagus sekali. Sementara itu di atas 90db masuk kategori warna ungu hingga abu-abu (-120 dst) yang berarti buruk hingga buruk sekali. 

    Dari perhitungan terungkap bahwa kekuatan sinyal Telkomsel dan Indosat berada di kisaran 101 dB. Sementara batas minimal kondisi sinyal yang baik berada di 0-90 dB. XL tercatat di 101 dB, dan Indosat mencapai 106 dB. Bahkan, beberapa titik di Badung kini menjadi wilayah dengan kekuatan sinyal paling rendah dibandingkan kabupaten lain.

    Beberapa titik dengan kualitas sinyal rendah di Badung antara lain kawasan Jalan Raya Smart, Desa Canggu, yang didominasi vila dan pusat hiburan; Jalan Panganyutan, Desa Buduk, kawasan permukiman dengan kekuatan sinyal XL 98 dB, Indosat 97 dB, dan Telkomsel 105 dB; serta Jalan Raya Sibang Kaja, Abiansemal, dengan kekuatan sinyal XL 104 dB dan Telkomsel 100 dB.

    Adapun jika dibandingkan dengan di Jalan Griya Tuban, Kuta, kualitas internet Telkomsel sangat jaun dan dapat menyentuh 77 dB, yang berarti kualitas internet baik. 

    “Di beberapa titik masih terjadi penurunan kualitas. Walaupun operator sudah berusaha mencoba memaksimalkan dan memperluas coverage BTS dari menara yang terdekat,” kata Andi. 

    Ilustrassi kota Canggu, Bali

    Andi menduga penurunan kualitas internet ada sangkut pautnya dengan hak eksklusivitas yang diberikan kepada Bali Tower. 

    Dia khawatir hak eksklusivitas tersebut akan diperpanjang 20 tahun atau hingga 2047 sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Bali Tower kepada Pemkab Badung dengan alasan wanprestasi.  

    Investasi Terdampak

    Sementara itu, Regional Manager Balinusra PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Anandayu Ega Hardianto mengatakan, kontrak antara Bali Tower dan Pemerintah Kabupaten Badung menyulitkan pelaku usaha infrastruktur telekomunikasi lain untuk berbisnis di wilayah tersebut. 

    Perusahaan telekomunikasi yang awalnya ingin berinvestasi dan menggelar layanan di Badung mengurungkan niatnya karena tidak memiliki pilihan. 

    Dia juga mengaku mengalami pembongkaran menara sebanyak dua titik di Batu Bolong dan Nusa Dua tahun ini, serta sejumlah lokasi lain dalam beberapa tahun terakhir. 

    “Perusahaan telekomunikasi tidak leluasa karena adanya monopoli sehingga mungkin ada penetapan satu harga gitu kalau ada pemain kan bisa melakukan apa ya penawaran harga terbaiklah gitu,” kata Ega. 

    Mengenai pembongkaran pada 2023 yang dampaknya terasa hingga saat ini, kata Ega, awalnya TBIG sempat memiliki nota kesepahaman (MoU) pembangunan menara di Badung terkait program smart city yang berakhir pada 2022. 

    Setelah MoU berakhir, pemerintah daerah melakukan penertiban karena dasar hukum kerja sama dinilai tidak ada lagi.

    TBIG mencatat terdapat beberapa menara di Batu Bolong dan Nusa Dua yang dibongkar tahun ini, 2 tahun lalu menara TBIG juga mengalami pembongkaran. 

    Adapun Mitratel mencatat sebanyak puluhan menara dibongkar. Pembongkaran ini melemahkan sinyal internet. Pasalnya, ketika menara dibongkar, sinyal internet dengan radius 500 meter hingga di atas 1 kilometer akan hilang, kecuali operator seluler langsung berpindah ke Bali Tower atau menutup bolongnya titik tersebut dengan BTS yang terdapat di dekatnya. 

    Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Badung I Wayan Puspa Negara menjelaskan asal muasal Bali Tower mendapat kontrak eksklusif. 

    Bali Towerindo diberikan kontrak oleh Pemkab karena mempertimbangkan posisi Badung sebagai destinasi pariwisata internasional. 

    Pemerintah daerah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu tidak boleh merusak bentang alam, estetika kawasan, maupun nilai budaya setempat.

    Menara di Bali yang telah padat perangkat BTS

    Aturan tersebut kemudian diterapkan dengan pembatasan 49 titik menara telekomunikasi terpadu yang lokasinya harus ditetapkan bersama. Bali Tower dipilih untuk membangun menara dengan kontrak selama 20 tahun. 

    Saat itu jumlah penyedia layanan masih terbatas dan pembangunan menara terpadu dinilai relatif dapat mengurangi gangguan terhadap bentang alam. Hanya saja pelaksanaannya berada di bawah eksekutif.

    Puspa mengatakan, DPRD Badung juga memahami adanya isu terkait perpanjangan kerja sama yang akan berakhir pada 2027. 

    DPRD belum mendapat informasi mengenai rencana perpanjangan kontrak hingga 20 tahun. Dia memastikan seluruh MoU akan melibatkan DPRD.

    “Hingga kini DPRD mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana perpanjangan tersebut,” kata Puspa.

    Puspa menegaskan DPRD terbuka terhadap perkembangan teknologi telekomunikasi. Apalagi dukungan infrastruktur teknologi komunikasi bagian dari pengembangan pariwista Bali, khususnya Kabupaten Badung.

    Kebutuhan jaringan digital yang lebih baik sangat dibutuhkan, seiring berkembangnya aktivitas work from home, bisnis digital, dan sektor pariwisata.

    “Sebagai daerah dengan lebih dari 3.100 akomodasi dan sekitar 4.444 restoran, Badung memiliki kebutuhan infrastruktur telekomunikasi tertinggi di Bali. Dengan kunjungan sekitar 6,8 juta wisatawan mancanegara dan 10 juta wisatawan domestik, kebutuhan infrastruktur telekomunikasi menjadi kebutuhan mutlak,” kata Puspa.

    Sementara itu untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Badung telah dilakukan tetapi Pemkab menolak hadir. Nasib hak eksklusif Bali Tower.

  • Rakerda PKS Magetan 2025 Targetkan 7 Kursi DPRD dan Pimpinan Dewan

    Rakerda PKS Magetan 2025 Targetkan 7 Kursi DPRD dan Pimpinan Dewan

    Magetan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Magetan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 di Hotel Bukit Bintang, Magetan, Minggu (14/12/2025). Agenda ini menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan arah perjuangan PKS Magetan dalam menghadapi agenda politik dan pelayanan publik ke depan.

    Rakerda diikuti jajaran Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD), Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Kabupaten Magetan, anggota Fraksi PKS DPRD Magetan, serta Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping. Kehadiran lintas struktur ini mencerminkan soliditas internal sekaligus kesiapan partai dalam menggerakkan mesin organisasi secara terpadu.

    Mengusung tema “Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan, Raih Kemenangan”, Rakerda PKS Magetan menegaskan K2P2—Kader, Kaderisasi, dan Pelayanan Publik—sebagai kerangka kerja utama perjuangan partai.

    Ketua DPD PKS Magetan, Indra Kusuma Aryanto, membuka kegiatan dengan pantun yang menggugah semangat peserta. Dalam sambutannya, Indra menyampaikan target politik PKS Jawa Timur yang membidik perolehan dua digit suara pada pemilu legislatif mendatang, sekaligus mampu mengusung calon kepala daerah secara mandiri di 10 daerah pada Pilkada di Jawa Timur.

    Secara khusus di tingkat daerah, PKS Magetan menargetkan capaian dua digit suara atau sekitar 17 persen, setara dengan perolehan 7 kursi DPRD Kabupaten Magetan. Selain itu, PKS juga menargetkan keterwakilan kader pada unsur pimpinan DPRD.

    “PKS memiliki tiga modal utama dalam perjuangan politik dan dakwah, yaitu kader yang militan, struktur organisasi yang kokoh, serta amal jama’i sebagai kekuatan kolektif,” ujar Indra Kusuma Aryanto.

    Sebagai tindak lanjut strategi partai, Rakerda menetapkan Delapan Program Unggulan PKS Magetan 2026, meliputi Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Gerakan Ekonomi Mandiri (GEMA), Sekolah Kader Patriot Indonesia (SAKTI), JOIN PKS, Akademi Pemimpin Indonesia (API), Advokasi Kebijakan untuk Rakyat (AKAR), Transformasi Digital (TOTAL) PKS, serta Jaring Wakil Rakyat (JAWARA).

    Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat kaderisasi, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader PKS di tengah masyarakat.

    Arahan Presiden PKS, Dr. Al Muzzammil Yusuf, disampaikan oleh Bendahara Umum DPW PKS Jawa Timur, Ustadz Nonot Suhartono. Dalam pesannya, ditegaskan bahwa kader dan sistem kaderisasi menjadi fondasi utama keberlanjutan perjuangan partai.

    “Kader adalah penggerak dakwah, penjaga nilai, dan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sementara kaderisasi merupakan jantung regenerasi kepemimpinan yang memastikan kesinambungan perjuangan,” demikian pesan Presiden PKS.

    PKS juga menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan bentuk nyata pembelaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemenangan pemilu dipandang sebagai sarana memperluas pengabdian, bukan tujuan akhir semata.

    Melalui RAKERDA 2025, PKS Magetan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat barisan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyiapkan kemenangan politik yang bermartabat dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Magetan. [fiq/aje]

     

  • 6 Tahun Pencak Silat Diakui UNESCO, Kemenbud Tegaskan Komitmen Pelestarian

    6 Tahun Pencak Silat Diakui UNESCO, Kemenbud Tegaskan Komitmen Pelestarian

    Jakarta –

    Dalam rangka enam tahun pencatatan Tradisi Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia oleh UNESCO, Kementerian Kebudayaan bersama Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI) menyelenggarakan kegiatan Tasyakur dan Tafakur: Retrospeksi 6 Tahun Pencak Silat Tradisi Pasca Diakui UNESCO. Acara ini digelar di Gedung Serbaguna Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

    Kehadiran Kementerian Kebudayaan dalam momentum tersebut menegaskan komitmen negara untuk menjaga keberlanjutan, perlindungan, serta penguatan ekosistem Pencak Silat sebagai identitas budaya yang hidup, diwariskan lintas generasi, dan tetap relevan di tengah dinamika zaman.

    UNESCO telah mencatatkan Tradisi Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda untuk Kemanusiaan dalam sidang yang berlangsung di Bogota, Kolombia, pada 2009. Lebih dari sekadar olahraga bela diri khas Indonesia, Pencak Silat merupakan warisan budaya luhur yang sarat akan nilai falsafah, spiritualitas, dan unsur kesenian.

    Dalam orasi budaya yang disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ia menekankan kekayaan budaya dan tradisi bangsa yang telah tercatat sebagai warisan budaya. Hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 2.727 Warisan Budaya Takbenda tingkat nasional, dengan potensi lebih dari 30.000 Objek Pemajuan Kebudayaan. Sementara itu, hingga 2024, sebanyak 16 elemen Warisan Budaya Takbenda Indonesia telah terinskripsi di UNESCO, termasuk Pencak Silat.

    Fadli menegaskan tradisi Pencak Silat sebagai media pendidikan karakter berbasis budaya dan instrumen diplomasi budaya strategis yang harus dilestarikan.

    Menurutnya, pengakuan UNESCO perlu dimaknai sebagai titik tolak ekosistem tradisi Pencak Silat, bukan sebagai seremonial belaka. Sehubungan dengan hal tersebut, Fadli mempertegas komitmen Kementerian Kebudayaan dalam memperkuat pelindungan dan dokumentasi Pencak Silat dan membangun kemitraan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPSTI.

    “Kita berharap ekosistem Pencak Silat semakin terbentuk. Jika ekosistem, khususnya Silat Tradisi, dapat terbentuk dengan baik, maka Pencak Silat Tradisi akan tumbuh dan berkembang di berbagai provinsi di Indonesia,” pungkasnya.

    Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana, Yusron, dalam laporan kegiatan yang disampaikannya menggarisbawahi pentingnya menentukan arah Pencak Silat ke depan.

    “Kita berharap, selain mensyukuri penetapan ini, kita merenungkan kembali arah Pencak Silat Tradisi setelah dinyatakan sebagai Warisan Budaya Takbenda dunia, milik bangsa Indonesia,” tuainya.

    Berangkat dari tema besar yang mengusung pesan retrospeksi, Ketua Umum KPSTI, Mahfudz Abdurrahman, mendorong agar warisan budaya Pencak Silat tidak hanya sekadar diakui, tetapi juga terus eksis, dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, serta tampil di panggung dunia melalui pelestarian yang dilakukan secara kolaboratif.

    Langkah strategis tak hanya berfokus pada bidang teknis, tetapi juga aksi kolaboratif yang dirancang secara masif dan sistematis.

    “Komunitas Pencak Silat, IPSI, KPSTI, kemudian organisasi lainnya yang mewadahi Pencak Silat berkewajiban melestarikan, mendayagunakan warisan-warisan, terutama warisan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda,” jelasnya.

    Bertepatan dengan momentum tersebut, KPSTI turut menyerahkan KPSTI Award kepada para tokoh, baik pejabat publik, budayawan, akademisi, praktisi, maupun komunitas atau lembaga yang dinilai memiliki dedikasi dalam mengusulkan, memajukan, serta mengupayakan pelestarian berkelanjutan Tradisi Pencak Silat hingga diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda.

    Fadli Zon menjadi salah satu penerima KPSTI Award bersama sejumlah tokoh lainnya, di antaranya Bapak Pencak Silat Dunia Eddie Marzuki Nalapraya (alm.), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, budayawan sekaligus akademisi Arief Rachman, Edwin Sanjaya, serta Edi Sedyawati (alm.).

    Dalam kesempatan tersebut, Fadli didampingi Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan dan Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Sjamsul Hadi. Turut hadir sejumlah tamu undangan, antara lain Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta Herinto Sidik Iriansyah, budayawan Jatnika Nanggamiharja, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, perwakilan anggota DPRD DKI Jakarta.

    Turut hadir pengurus Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), serta berbagai komunitas dan tokoh pencak silat.

    (akn/ega)