Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPRD Jember Minta Pembabatan Pohon Kopi Varietas Baru Diproses Hukum

    DPRD Jember Minta Pembabatan Pohon Kopi Varietas Baru Diproses Hukum

    Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan agar pembabatan pohon kopi varietas baru di Desa Pace, Kecamatan Silo, diproses secara hukum. Komisi B siap mengawal penyelesaian kasus tersebut.

    Ketua Komisi B Siswono meminta Kepolisian Sektor Sempolan segera bertindak. “Karena di situ sudah ada unsur pembabatan tanpa seizin penyewa tanah,” katanya, ditulis Kamis (21/3/2024).

    Pembabatan terjadi pada medio Februari 2024. Ada kurang lebih tiga ribu batang pohon kopi robusta varietas Milo Pace dan 18 jenis tanaman tnmpang sari yang ditanam Hasan Putra di atas tanah kas desa seluas tiga hektare dibabat oleh perangkat desa.

    Pembabatan diduga karena sewa lahan telah berakhir pada Desember 2023. Namun Zainal Arifin, salah satu petani, menilai pembabatan dikarenakan perbedaan dukungan saat pemilihan kepala desa. “Karena Pak Haji Hasan tidak mendukung calon kepala desa yang sekarang, kopi itu akhirnya ditebang,” katanya.

    “Ini memang harus dilaporkan (ke polisi) untuk dibuktikan apakah ada tindakan kriminal. Kalau tidak ada, biar perkara perdatanya yang muncul, karena itu muncul kerugian,” kata Siswono.

    Siswono menilai, kendati masa sewa sudah habis, pembabatan tanaman tidak serta-merta bisa dilakukan. “Karena di situ ada biaya, perawatan tanaman, dan harapan masyarakat yang menyewa. Semestinya yang dilakukan adalah upaya persuasif negosiasi dengan Pak Hasan sebagai penyewa,” katanya.

    Apalagi, lanjut Siswono, varietas kopi Milo Pace sudah memperoleh sertifikat dari pemerintah. “Ini jadi ikon. Kasihan masyarakat. Dengan adanya sertifikat kopi Milo muncul ikon baru di Jember, khususnya Pace, untuk masa depan masyarakat. Tapi kandas sebelum waktunya. Nah aparat penegak hukum dan pemerintah Kecamatan Silo harus betul-betul hadir mendampingi dan menuntaskan persoalan,” katanya. [wir]

  • Baperida Pasuruan: Kedai dan Mobil Kopi Kapiten Penunjang

    Baperida Pasuruan: Kedai dan Mobil Kopi Kapiten Penunjang

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pelaksanaan pansus kopi asli Kabupaten Pasuruan, Kopi Kapiten, kembali digelar di gedung DPRD. Dalam kegiatan ini, ada tiga OPD yang dipanggil tim pansus Kopi Kapiten, di antaranya yakni Baperida, Dinkop, dan Bagian Hukum.

    Selama pansus berlangsung para anggota dewan lebih berfokus pada riset dari Baperida dalam pengelolaan kopi di Kabupaten Pasuruan. Menurut Kepala Baperida Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana mengatakan bahwa branding kopi asli Kabupaten Pasuruan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015.

    “Sebenarnya tahun 2015 sudah mulai naik branding kopi asli kabupaten pasuruan tersebut. Tapi kalau di dokrendra itu sifatnya lebih umum, cuman lebih mengarah ketika RPJMD menjadi RKPD,” jelas bakti, Kamis (21/3/2024).

    Bakti juga mengatakan bahwa untuk mabeling, gedung, dan juga kendaraan yang menggunakan logo kopi asli Kabupaten Pasuruan tersebut hanyalah penunjang. Namun dirinya tak menyebutkan secara rinci fasilitas penunjang tersebut, karena sudah masuk dalam ranah OPD masing-masing.

    Hal ini pun kemudian ditimpali oleh salah satu anggota pansus dari Fraksi PDI Perjuangan, Arifin mengatakan bahwa Baperida terlalu terburu-buru dalam melakukan riset. Sehingga RPJMD tidak fokus dan tidak bisa diimplementasikan sebagai program.

    “Menurut saya risetnta ini gagal dan terlalu terburu-buru. Sehingga RPJMD tidak fokus terfokuskan dalam implementasi program,” tambahnya.

    Sementara itu, ketua pansus, Najib mengatakan bahwa kopi asli Kabupaten Pasuruan ini jangan sampai di anak emaskan. Seperti dengan adanya nama gedung, dan adanya logo di mobil milik pemda.

    Sehingga pada pansus kedepan akan mengundang Asosiasi Petani Kopi Indonesia (Apeki) dan juga sejumlah petani kopi yang tidak tergabung dalam Apeki. “Nanti kami akan mengundang seluruh petani kopi yang ada di Kabupaten Pasuruan termasuk Apeki biar semuanya jelas dan gamblang,” tutupnya. [ada/beq]

  • DPRD Surabaya Bakal Pelototi LKPJ Wali Kota TA 2023

    DPRD Surabaya Bakal Pelototi LKPJ Wali Kota TA 2023

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya bakal melototi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2023. Juga membentuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan.

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan dalam pidato wali kota, yang disampaikan Wakil Wali Kota, Armuji. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan kebutuhan dasar dan transformasi ekonomi yang inklusif menuju Surabaya Maju, Humanis dan Berkelanjutan.

    “Nah, di situ disampaikan capaian-capaian angka kemiskinan, kemudian terkait dengan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, kemudian upaya-upaya pengentasan pengangguran yang disampaikan juga didalam dokumen yang dibaca oleh Pak Wakil Wali Kota,” kata Reni, Kamis (21/3/2024).

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut indeks pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan di Kota Pahlawan naik. Namun, ia menilai yang disampaikan pemkot hanya sebuah kuantitatif atau dengan angka-angka belaka.

    “Nanti tugasnya Pansus untuk menyoroti dan cek dari apa yang m njadi fungsi pengawasan DPRD, terkait apa yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota tadi,” sebutnya.

    Disinggung mengenai serapan anggaran Pemkot Surabaya di Tahun Anggaran (TA) 2023, Reni mengatakan bahwa Rapat Paripurna LKPJ kali ini tidak menyinggung keuangan. Untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, akan dilaksanakan antara Bulan Juni atau Juli.

    “Jadi ini beda, dengan LPJ APBD ya, ini kinerja. Jadi kinerja ini adalah tentang bagaimana pengendalian banjirnya bagaimana, tercapai ndak. Terkait dengan pengelolaan sampahnya tercapai ndak indeksnya, terkait tentang penanganan pengangguran seperti apa. Terkait penanganan kemiskinan seperti apa, seperti itu,” ujarnya.

    Secara detail, Reni berharap Pansus LKPJ dapat meneliti lebih mendalam tentang laporan yang telah dibuat pemkot. Hingga kemudian menghasilkan sebuah rekomendasi dari DPRD Surabaya, untuk pembangunan kota.

    Namun secara umum, pihaknya menyoroti upaya Pemkot Surabaya secara anggaran dan secara kinerja yang sudah tercapai, serta beberapa poin masih punya Pekerjaan Rumah (PR). Diantaranya penanganan terhadap angka pengangguran yang dinilai layak menjadi sorotan.

    Sebab, upaya-upaya pemkot dalam menangani pengangguran saat ini kerap membuka job fair melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak swasta untuk penyerapan tenaga kerja, hingga Rumah Padat Karya.

    “Fakta di lapangan, kita masih ketemu dengan masyarakat yang anaknya lulus kuliah, lulus sekolah. Lalu mencari kerja itu tidak mudah. Saya kira ini yang perlu didalami, terkait dengan pengentasan pengangguran masih menjadi tantangan buat Pemkot Surabaya,” tegasnya. [asg/beq]

  • Bukan Hanya Tak Lolos Parlemen, PPP Juga Kehilangan Kursi Pimpinan DPRD Blitar

    Bukan Hanya Tak Lolos Parlemen, PPP Juga Kehilangan Kursi Pimpinan DPRD Blitar

    Blitar (beritajatim.com) -Nasib kurang mengenakkan dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilihan Legislatif 2024 ini. Rekapitulasi final KPU RI menyatakan bahwa PPP tidak lolos ke parlemen.

    PPP diketahui hanya memperoleh 3,87% suara pada Pileg 2024 ini. Sehingga partai yang diketuai oleh Muhamad Mardiono itu tidak lolos ke parlemen.

    Bukan hanya di pusat, nasib PPP di daerah juga kurang beruntung seperti di Kota Blitar misalnya. Setelah 5 tahun mendapatkan jatah kursi pimpinan DPRD Kota Blitar, pada Pileg 2024 ini PPP harus merelakan kursi pimpinan dewannya untuk partai Golkar.

    “Insyaallah tidak dapat mas (Kursi pimpinan DPRD Kota Blitar),” kata Agus Zunaidi, Ketua DPC PPP Kota Blitar, Kamis (21/03/24).

    Pada Pileg 2024 ini, PPP Kota Blitar hanya memperoleh suara 9.486 suara. Jumlah itu masih kalah dengan Partai Golkar Kota Blitar yang bisa suaranya naik drastis mencapai 10.236.

    Dengan kondisi itu maka PPP harus merelakan kursi pimpinan DPRD Kota Blitar selama 5 tahun ke depan. Posisi PPP bakal digantikan Golkar yang akan menemani PDIP dan PKB.

    “Perolehan suara kita sekitar 9.000 an, ada 3 Caleg yang jadi,” tegasnya.

    Sebenarnya ada 3 Calon Legislatif (Caleg) PPP yang dipastikan jadi anggota DPRD Kota Blitar periode 2024-2029 mendatang. Namun nyatanya meski memiliki 3 wakil, PPP tidak bisa mempertahankan kursi pimpinan DPRD Kota Blitar.

    Jauh sebelum pengumuman final rekapitulasi KPU RI, sang ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi sempat menyebut bahwa Pileg 2024 ini merupakan yang paling jahat dan rusak. Segala upaya yang dilakukan oleh PPP tidak berarti karena kalah dengan gerakan satu malam.

    “Semua di luar perkiraan, karena begitu masif, kalau saya boleh bilang ini pemilu paling jahat, paling rusak,” Kata Agus Zunaidi, Ketua DPC PPP Kota Blitar, Selasa (20/02/24).

    Hasil Pileg 2024 ini pun diluar prediksi dari PPP Kota Blitar. Pasalnya sejak awal PPP Kota Blitar memasang target yang cukup tinggi.

    Namun kini pengurus DPC PPP Kota Blitar menyerahkan sepenuhnya langkah politisnya ke DPP. Pihak DPC akan mengikuti dan mendukung langkah yang ditempuh oleh DPP PPP.

    “Semua kita serahkan ke DPP PPP, itu ranahnya DPP PPP,” pungkasnya. [owi/aje]

  • Mahasiswi Ini Minta Gus Sadad Maju Pilgub Jatim 2024

    Mahasiswi Ini Minta Gus Sadad Maju Pilgub Jatim 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadar (Gus Sadad) diminta untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Permintaan itu datang dari seorang mahasiswi, Azzarah Ramadani, yang hadir dalam Tadarus Politik di Graha Harakah Surabaya, Rabu (20/3/2024) malam.

    Azzarah mengaku senang mengikuti Tadarus Politik, kegiatan rutin tahunan setiap Ramadhan yang digelar Gus Sadad. Dia juga menilai Gus Sadad satu-satunya politikus yang mau menyapa mahasiswa dengan cara berbeda.

    “Bagus apalagi untuk kita anak muda yang awam politik ini juga dapat menambah wawasan politik. Kita juga bisa belajar lebih dalam untuk mahasiwa agar lebih tahu soal politik,” kata Azzahra.

    Mahasiswi UINSA ini menyebut sosok Gus Sadad juga layak maju di Pilgub Jatim 2024 di tengah santernya nama Keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan masuk bursa Cagub Jatim.

    “Layak, menurut saya, Pak Sadad maju di Pilgub Jatim,” pungkasnya.

    Dalam acara tersebut, Gus Sadad meminta kepada anak muda agar tidak apatis terhadap politik.

    “Ya ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan saya, bahwa berdasarkan hasil survei, 78 persen anak muda itu tidak tertarik untuk mendiskusikan isu-isu politik. Menurut saya ini sesuatu yang membahayakan, karena politik itu sesuai fitrahnya, tidak ada perjalanan kebangsaan kita yang tidak lepas dari peran anak muda,” kata dia.

    Gus Sadad menyebut dengan Tadarus Politik, anak muda yang hadir akan diajak berdiskusi terkait kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Menurut dia, ini merupakan salah satu jalan untuk mengembalikan ketertarikan anak muda terhadap dunia politik serta menumbuhkan kesadaran bahwa politik itu penting.

    “Kami harus sampaikan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan lewat jalur politik, dan sekaligus ingin memberi teladan atau contoh bahwa politik itu kalau didesain cara-cara yang baik, cara menarik tentu akan membuat anak-anak muda mengambil peranannya kembali seperti di fase-fase dulu,” tambahnya.

    Gus Sadad mengakui bahwa tugas memberikan kesadaran politik kepada anak muda merupakan kewajibannya sebagai politikus. Ia sudah melakukan tadarus politik sejak tahun 2021 dan konsisten berjalan sampai saat ini di bulan Ramadhan.

    “Ini kegiatan rutin sejak 2021. Saya sering sampaikan ini masalah tanggung jawab moral bagi saya untuk bagaimana membersamai anak muda, generasi milenial, gen Z sekaligus berdiskusi juga dengan mereka agar punya satu pandangan yang terbaru,” jelasnya.

    “Dengan cara berdiskusi, kumpul dengan mereka ada banyak pikiran-pikiran baru yang positif dan penting untuk bagaimana kita mengantar pikiran itu menjadi suatu policy atau kebijakan di lembaga pemerintahan atau legislatif termasuk di eksekutif,” imbuhnya.

    Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyatakan Tadarus Politik di Surabaya akan membuka rangkaian tadarus politik di daerah lain pada bulan Ramadhan ini.

    “Rencana kita ke Jombang, Lamongan, beberapa kota di Selatan termasuk Blitar, di Tulungagung. Titiknya lebih banyak sekarang,” jelasnya.

    “Sebulan lalu kita menghadapi pemilu begitu berat, setelah sebulan kita ingin refreshing politik sekaligus memberikan pembelajaran kepada anak muda karena era ini akan berakhir dan yang menggantikan kita ini ya mereka ini,” tambah Gus Sadad yang masuk bursa Cagub dan Cawagub Jatim 2024. [tok/beq]

  • Putri Eks Bupati Jombang Tumbang, Putra Erros Djarot Melenggang

    Putri Eks Bupati Jombang Tumbang, Putra Erros Djarot Melenggang

    Jombang (beritajatim.com) – Putri eks Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema, harus menelan pil pahit. Hal itu menyusul gagalnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.

    Dengan begitu, Ning Ema yang jauh hari sudah mengumumkan bahwa dirinya lolos ke senayan, harus siap-siap angkat koper. Caleg petahana ini akan digantikan oleh Banyu Biru Djarot dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

    Tentu saja, artis Banyu Biru seakan mendapat durian runtuh. Keinginannya untuk menjadi anggota DPR RI bisa terlaksana. Ning Ema dan Banyu Biru berangkat dari dapil (daerah pemilihan) Jatim VIII. Dapil ini meliputi Kab/Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kab/Kota Madiun.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, perolehan PDIP di dapil Jatim VIII mencapai 312.571 suara. Ada dua caleg yang menyumbang suara siginifikan. Pertama dalah Sadarestuwati sebanyak 102.063 suara. Urutan kedua adalah Banyu Biru Djarot sebanyak 54.325 suara.

    Sementara PPP di dapil Jatim VIII mendapat 116.554 suara. Dari jumlah tersebut Ning Ema menyumbang 65.393 suara. Jika PPP lolos PT makam kursi ke-10 di dapil ini menjadi jatah berlambang kabah, yakni Ema Umiyyatul Chusnah.

    Namun karena PPP tidak lolos ambang batas, maka Banyu Biru yang sebelumnya menduduki kursi ke-11 naik poisi. Caleg wajah baru ini pun melenggang ke Senayan di detik-detik akhir.

    Dengan gagalnya Ning Ema, berarti hanya satu keluarga Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab yang lolos menjadi anggota dewan. Yakni, cucu dari Munjidah Wahab yang berangkat dari dapil Jombang 1 (Jombang-Peterongan), Taufiqi Fakkarudin Assilahi.

    Total perolehan PPP di dapil Jombang 1 sebanyak 17.716 suara. Dari jumlah tersebut, Gus Fiqi, panggilan akrab Taufiqi Fakkarudin Assilahi, mendapat 7.921 suara. Dia ditempel ketat oleh caleg petahana dari PPP Didit Tri Suprayitno yang mendulang 6.901 suara. Gus Fiqi berpotensi lolos ke DPRD Jombang.

    Seperti diketahui sebanyak 9 caleg (calon legislatif) merupakan dinasti dari mantan Bupati Jombang Mundjidah Wahab yang juga Ketua DPW PPP (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan) Jawa Timur.

    Mereka maju dalam Pileg (Pemilu Legislatif) 2024 dari berbagai tingkat. Ada yang maju caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi, serta caleg DPRD Kabupaten/Kota. Sembilan caleg tersebut meliputi anak, menantu, serta cucu dari Mundjidah. Semuanya berangkat dari partai berlambang kabah.

    Untuk perolehan nasional, hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU RI terhadap hasil suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu (20/3/2024) malam, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

    Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.630 suara, PPP hanya meraup 3,87 persen suara. Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. [suf]

  • Eri Cahyadi Silaturahmi ke PKB Surabaya, Sinyal Kuatkan Dukungan?

    Eri Cahyadi Silaturahmi ke PKB Surabaya, Sinyal Kuatkan Dukungan?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menghadiri acara Ta’aruf Caleg PKB Terpilih DPRD Surabaya Tahun 2023 di DPC PKB Surabaya, Ketintang.

    Eri tampak duduk di samping Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf.

    Eri tak sendirian. Dia ditemani beberapa kader PDIP Surabaya, Syaifuddin Zuhri, Budi Leksono, hingga Abdul Ghoni Muklas.

    “Kalau ke depan mendukung Pak Eri di Wali Kota Surabaya periode kedua asli selesai,” kata Musyafak di samping Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    Eri yang mendengar kalimat Musyafak hanya tersenyum. Orang nomor satu di Surabaya itu tak memberikan balasan kalimat Musyafak Rouf. “PKB Surabaya itu berintegritas dan solid, patuh terhadap partai,” ucap Musyafak Rouf.

    Di tempat yang sama, Eri mengungkapkan, dirinya dengan Musyafak kalah pamor. Dia menyampaikan bahwa kedatangan dirinya ke DPC PKB karena silaturahmi.

    “Pemkot Surabaya tidak bisa berjalan sendiri. Dan tonggak Pemkot Surabaya itu tak bisa berjalan tanpa PKB,” papar orang nomor satu di Surabaya itu.

    Menurut Eri, selama ini, kemiskinan hingga stunting turun berkat kerjasama dengan banyak pihak. Dia menyatakan, kebersamaan lebih penting daripada sebuah jabatan.

    “Saya nahdliyin. Mas Abdul Ghoni itu nahdliyin, Gus Syaifuddin Zuhri juga,” ungkapnya.

    Dia berharap PKB bisa terus bersinergi membangun Kota Surabaya. Sehingga bisa membuktikan Surabaya sebagai kota santri representasi saat para kyai kumpul kala zaman dulu. [asg/ian]

  • Pilkada Surabaya, Wawali Cak Ji: Sik Akeh Kerjoan, Rek!

    Pilkada Surabaya, Wawali Cak Ji: Sik Akeh Kerjoan, Rek!

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cak Ji, belum berkenan memberikan tanggapan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan berlangsung pada November. Cak Ji mengatakan saat ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. 

    “Sik akeh kerjoan (masih banyak pekerjaan), Rek!” ujar Cak Ji, menggunakan logat khas Suroboyoan, Rabu (20/3/2024).

    Cak Ji bersama dengan Wali Kota Eri Cahyadi, berkomitmen kuat untuk fokus pada penyelesaian program dan pembangunan di Kota Surabaya. Di Bulan Ramadhan ini, salah satu fokus utama adalah masalah sembako yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi.

    “Oleh karena itu, Pemkot bersama sejumlah pihak getol menggelar pasar murah untuk menjamin agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau,” ungkap Cak Ji.

    Selama tiga tahun kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji, Kota Surabaya telah mengalami berbagai terobosan dan inovasi yang dirasakan langsung oleh warganya. Prestasi dan program yang telah dilaksanakan menjadi bukti nyata dari keberhasilan mereka dalam memimpin kota.

    Dalam bidang infrastruktur, Pemkot Surabaya telah membangun jalan sepanjang 584.036,15 meter dari tahun 2021 hingga 2023, melalui metode flexible pavement dan rigid pavement.

    Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi prioritas, dengan 105.846 titik penerangan yang telah dipasang hingga tahun 2023 di 7.960 lokasi, dan rencana pembangunan PJU di 7.586 titik pada tahun 2024.

    Untuk mengantisipasi genangan air saat musim hujan, Pemkot Surabaya telah membangun saluran air sepanjang 109.506,722 meter dan 7 rumah pompa baru, sehingga total rumah pompa mencapai 75 lokasi hingga tahun 2023.

    Menurutnya, masih ada waktu untuk membahas Pilkada, dan saat ini yang terpenting adalah menyelesaikan pekerjaan yang ada.

    “Wis pokoke saiki kerjo sik Rek, ojok mbahas pilihan kepala daerah sik adoh (Sudah, pokoknya sekarang kerja dulu, jangan bahas Pilkada, masih jauh),” pungkas mantan Ketua DPRD Surabaya ini. [asg/beq] 

  • Blitar Siapkan Rp44,9 M untuk THR ASN, Bupati, dan DPRD

    Blitar Siapkan Rp44,9 M untuk THR ASN, Bupati, dan DPRD

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp44,9 miliar untuk kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1445 Hijriah/2024 Masehi. Anggaran THR tersebut akan diperuntukkan bagi 9.195 ASN dan Non-ASN.

    Adapun rincian anggaran THR 2024 itu, yakni Rp33,2 miliar untuk PNS dan Rp11,5 miliar diperuntukkan bagi PPPK. Serta sisanya Rp250 juta untuk Non ASN yang terdiri dari Bupati Blitar dan 50 orang pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Blitar.

    “Karena sudah ada aturan tentang THR yaitu PP No 14/2024, maka anggarannya juga sudah dialokasikan sesuai kebutuhan. Dimana ASN terdiri dari PNS sebanyak 6.292 orang dan PPPK 2.852 orang, serta Non ASN 51 orang,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdiyanto.

    Nantinya setiap PNS dan PPPK bakal mendapatkan THR dengan komponen gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum dan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Demikian juga untuk Non ASN, yaitu bupati dan pimpinan serta anggota DPRD besarnya juga mengacu penghasilan Maret 2024

    “Besarnya THR mengacu pada komponen penghasilan Maret 2024 ini, ditambah 1 kali atau 100 persen TPP paling banyak yang diterima tiap bulan,” paparnya.

    Jumlah anggaran THR 2024 ini lebih banyak jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya pada tahun ini gaji ASN naik sebesar 8 persen dari tahun 2023 lalu. Dengan kondisi itu maka secara otomatis besaran anggaran yang disediakan untuk THR pada tahun ini juga ikut meningkat.

    “Serta perbedaan aturan, jika tahun kemarin tunjangan TPP hanya 50 persen, tahun ini diberikan penuh 100 persen,” bebernya.

    Terkait kapan THR ini bakal dicairkan, BPKAD mengaku belum tahu pasti. Pasalnya saat ini masih dalam proses penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Karena sesuai aturan, untuk mencairkan THR harus ada Perbup yang kini sudah diproses Bagian Hukum Setda Pemkab Blitar.

    “Kalau sesuai aturan paling cepat H-10 hari kerja, sebelum Hari Raya Idul Fitri atau 26 Maret 2024 ini. Diupayakan bisa tepat waktu pencairannya,” tutupnya. [owi/beq]

  • DPRD Surabaya Nilai Penanganan Banjir Berjalan Optimal

    DPRD Surabaya Nilai Penanganan Banjir Berjalan Optimal

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah menilai penanganan banjir sudah berjalan optimal dengan massifnya pengerjaan proyek saluran air hingga penambahan rumah pompa.

    “Penanganan yang dilakukan ini mampu membuat titik genangan banjir menjadi berkurang,” kata Laila, Rabu (20/3/2024).

    Total di Surabaya saat ini punya 75 unit rumah pompa yang tersebar di beberapa wilayah. Sedangkan untuk pembangunan saluran air mencapai panjang 109.506,722 meter.

    Puluhan rumah pompa merupakan akumulasi dari adanya penambahan di beberapa kawasan, yakni Rumah Pompa Merr, Rumah Pompa Gresikan, Rumah Pompa Bulak, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Bozem Aquatic, dan Rumah Pompa Bukit Barisan.

    Sedangkan proyek saluran air yang digarap meliputi pelebaran dan menghubungkan antar jalur air di wilayah perkampungan dan saluran utama.

    Dampak pembangunan saluran yang ditunjang penambahan rumpah pompa mampu memangkas durasi genangan banjir di Surabaya, selain titik lokasi kemunculan air saat hujan deras melanda.

    Dia pun optimistis upaya komprehensif yang ditemput pemerintah kota setempat mampu membuat Surabaya segera terbebas dari banjir.

    “Ini merupakan jawaban upaya serius pemkot menanggulangi banjir,” ujar dia.

    Sementara, Laila menyatakan terus mengawal perkembangan progres penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

    Laila berharap Pemkot Surabaya bisa terus memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, dengan mengakomodasi setiap usulan yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan atau Musrenbangkel.

    Sebab, melalui Musrenbangkel itu dapat diketahui persoalan mendesak yang harus secepatnya ditangani oleh pemerintah, agar ke depannya masyarakat tidak mengalami dampak signifikan.

    “Bagi warga yang terpenting kampungnya tidak banjir, saluran air di kampung harus disisir dan alirannya lancar,” kata dia.[ADV]