Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Disumbang Kambing Maju Pilkada Jember 2024, Gus Fawait Merinding

    Disumbang Kambing Maju Pilkada Jember 2024, Gus Fawait Merinding

    Surabaya (beritajatim.com) – Komunitas pedagang sapi dan kambing memiliki cara tersendiri untuk memberikan dukungannya kepada Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait (Gus Fawait) maju Pemilihan Bupati (Pilbup) Jember.

    Para pedagang ini memberikan domba kepada politikus Partai Gerindra tersebut sebagai dukungan secara simbolis.

    Ketua Pedagang Sapi dan Kambing Kecamatan Mayang Jember, Munasip mengatakan, domba ini merupakan dukungan kepada Gus Fawait, yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini.

    “Kami gotong royong menyerahkan kambing domba untuk membantu perjuangan Gus Fawait dalam pilkada. Kami hanya punya kambing yang disumbangkan sebagai bentuk komitmen kami memberikan dukungan,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (23/3/2024).

    Dia menyebut Gus Fawait memiliki kapasitas untuk memimpin Jember. Sosoknya yang masih muda diyakini dapat memajukan kabupaten yang berada di timur Jatim tersebut.

    “Di Jember, kesejahteraan masyarakat terutama kemiskinan belum merata. Oleh sebab itu, kami yakin di bawah kepemimpinan Gus Fawait dengan pemikirannya yang luas mampu membawa masyarakat Jember terentas dari kemiskinan,” katanya.

    Munasip mengaku siap memberikan dukungan penuh kepada Gus Fawait untuk maju di Pilbup Jember. Pihaknya berharap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan DPP memberikan restu dan rekomendasinya.

    “Kami selaku pedagang yang tergabung dalam komunitas pedagang sapi dan kambing di Jember, khususnya di Kecamatan Mayang memohon dengan sangat kepada Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto agar merekomendasikan kepada Gus Fawait maju di Pilkada Jember,” ungkapnya.

    Gus Fawait berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepada komunitas pedagang.

    “Saya merinding dan terharu atas dukungan tersebut. Masyarakat desa rela menyumbangkan kambingnya untuk perjuangan saya nantinya di pilkada Jember. Saya kaget sekali atas dukungan tersebut. Ini pertama kali bagi saya terjun dalam dunia politik atas dukungan masyarakat tersebut,” tuturnya.

    Dukungan tersebut menguatkannya untuk maju di Pilbup Jember. Gus Fawait akan melaporkan dukungan tersebut partai.

    “Saya akan terus keliling menyerap aspirasi masyarakat Jember. Atas dukungan pedagang sapi dan kambing tersebut inilah yang dinamakan The Power of Love (semua karena cinta), ojo lali moco sholawat,” pungkasnya. (tok/ted)

  • Wawancara Gus Mamak Soal Kegagalan PPP: Ironi di Negeri Muslim

    Wawancara Gus Mamak Soal Kegagalan PPP: Ironi di Negeri Muslim

    Jember (beritajatim.com) – Gus Mamak, nama akrab sapaan Madini Farouq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah sosok yang dihormati di partai tersebut. Dalam dua kali pemilu, 2019 dan 2024, PPP di bawah kepemimpinannya berhasil menyabet lima kursi DPRD Jember berturut-turut.

    Dua keberhasilan itu terjadi pada saat PPP dilanda krisis politik. Puncaknya, kendati jumlah pemilih di Jember bertambah, partai berlambang ka’bah itu gagal menembus Senayan.

    Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Gagal memenuhi syarat ambang batas elektoral empat persen, PPP dipastikan tak akan memiliki wakil di DPR RI kecuali gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

    Beritajatim.com mewawancarai Gus Mamak untuk meminta tanggapan soal fenomena PPP secara nasional. “Ini ironis,” katanya.

    Berikut petikan wawancaranya.

    Bagaimana Anda menanggapi kegagalan PPP menembus Senayan?
    Saya merasa sangat sedih ketika mendengar kabar PPP gagal menembus Senayan, karena tidak memenuhi ambang batas empat persen. Ada kekecewaan kenapa PPP tidak bisa lolos. Ini sungguh ironis. Di negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, ternyata partai Islam yang berlambangkan ka’bah gagal menembus Senayan.

    Ini merupakan musibah bagi keberadaan partai politik Islam tertua di Indonesia ini. Ini merupakan pukulan bagi umat Islam, terutama kalangan politisi muslim yang aktif di PPP.

    Bagaimana pengaruh kegagalan ini bagi kader-kader di bawah, khususnya di Jember?
    Tentu ini akan berpengaruh terhadap kader-kader PPP di bawah. Tapi tugas kami sebagai pimpinan di level kabupaten adalah memberikan semangat agar mereka tetap optimistis menatap masa depan.

    Boleh jadi ini adalah ujian bagi PPP, terutama di tingkat nasional. Entah karena beberapa faktor, apakah karena faktor internl atau eksternal, sehinngga PPP tidak bisa lolos Senayan. Apakah ini salah pengelolaan partai, salah manajemen, atau salah dalam memilih mitra koalisi saar pillpres. Ini harus jadi catatan dan evaluasi imternal PPP.
    Tapi yang jelas kami tetap menyemangati kader. Ini adalah musibah nasional. Tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus membangun partai ini untuk siap menghadapi pemilu lima tahun mendatanag.

    Apa faktor penyebab kegagalan ini dari internal dan eksternal?
    Tentu kami harus melihat internal lebh dahulu. Ini harus dievaluasi secara nasional. Apakah karena pergantian ketua umum yang dilaksanakan sebelum muktamar, sehingga mengakibatkan orang luar melihat PPP ini sebagai partai yang kurang kondusif stabilitas internalnya?

    Ataukah karena faktor ketua umum yang sekarang berstatus pelaksana tugas kurang maksimal dalam membesarkan partai? Atau bisa juga dievaluasi keberadaan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bang Sandiaga Uno, yang kita harapkan dengan bergabung ke PPP ini bisa membawa efek elektoral., tapi ternyata tidak berdampak secara elektoral.

    Ini secara internal kami harus lakukan evaluasi nasional: kenapa PPP gagal. Itu harus dilakukan melalui forum, seperti lewat rapat pimpinan nasional (rapimnas), untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyelamatkan PPP.

    Secara eksternal ya kita harus melihat apakah ini pengaruh pemilihan presiden yang kita berkoalisi atau mendukung pasangan calon partai yang tidak dekat dengan umat Islam, jadi salah satu faktor. Atau juga mungkin karena dianggap tidak mengikuti keinginan rezim yang sedang berkuasa di negeri ini, PPP ‘dikerjai’ tidak lolos parliamentary threshold.

    Ini harus dicari penyebabnya. Apakah ini karena intervensi dari rezim ataukah semata karena salah kelola partai secara internal, atau mungkin faktor ekseternal. Kalau ada partai yang terangkat suaranya di pilpres, mungkin ini karena coat tail effect. Mungkin ini efek ekor jas negatif bagi PPP.

    Bagaimana dampak ke depan bagi umat Islam sebagai konstituen, ketika PPP tidak ada di DPR RI?
    Semoga PPP masih lolos melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan pengurus DPP. Berdasatkan hitungan internal, PPP harusnya di atas ambang batas empat persen. DPP masih akan melakukan langkah konstitusional gugatan ke MK.

    Tapi kalau benar-benar ini terjadi, ini jadi musibah nasional bagi umat Islam di Indonesia, ketika partai politik berlambang ka’bah tidak ada di parlemen. Semoga masih ada partai di parlemen yang memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi politik umat Islam. Terutama dalam rangka melakukan fungsi amar maruf nahi munkar dan menjaga NKRI dari upaya-upaya untuk membawa ke arah yang tidak sesuai dengan syaruat Islam. Mudah-mudahan masih ada partai yang bisa menyuarakan aspirasi umat Islam ketika PPP tidak ada di Senayan.

    Seberapa jauh pertarungan pilpres berdampak pada kegagalan PPP?
    Ini memang perlu diteliti secara mendalam untuk menjawabnya. Tapi saya melihat secara di permukaan, memang banyak tokoh PPP yangh kecewa. PPP dianggap salah pilih pada waktu pilpres, walaupun pilihan itu sudah melalui pertimbangan dan kajian mendalam.

    Ya apa boleh buat. Nasi sudah jadi bubur. Sikap politik sudah diambil dan selesai, dan sayangnya yang didukung PPP kalah. Ibarat pepatah, PPP sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah mendukung calon yang tidak disepakati secara utuh di internal PPP, ternyata calon yang didukung itu juga kalah.

    Ini harus jadi bahan catatan dan evaluasi. Menurut saya PPP ini harus tegas jenis kelaminnya. Jangan menjadi partai yang tidak jelas ke mana arah dukungannya dalam membawa suara dan aspirasi umat Islam. PPP adalah partai yang selama ini dikenal menyuarakan aspirasi politik umat Islam. Tapi ternyata dalam pilpes dianggap bertentangan dengan aspirasi politik umat Islam.

    Pasca kegagalan ini, apa yang harus dilakukan PPP?
    Tentu kami harus melakukan kajian dan evaluasi secara internal, soal hal-hal apa yang harus diperbaiki ke depan. Ini kami juga harus mau mendengar masukan dari para pakar politik yang punya keberpihakan atau kepedulian terhadap politik Islam di Indonesia. Termasuk para ulama dan tokoh-tokoh agama, maupun cendekiawan muslim. Semua dimintai masukan bagaimana perbaikan PPP ke depan, dan jadi menjadi bahan menyusun blue print perjuangan PPP, sehingga partai tidak salah langkah.

    Apa saja yang harus diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya?
    Siapapun yang akan jadi nakhoda ketua umum, blue print ini hrtus jadi pedoman. Semacam garis besar haluan negara. PPP ini harus punya platform ideologi politik yang jika dilaksanakan akan mebawa PPP jadi partai yang dipercaya dan dicintai umat Islam.

    Bagaimana kepemimpinan Sandiaga Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP dan pengaruhnya terhadap kegagalan ini?
    Terbukti ternyata tidak terlalu signifikan efek secara elektoral saat Sandiaga Uno bergabung di PPP. Tapi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, PPP tidak perlu mencari kambing hitam dan saling menyalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau melakukan evaluasi internal tanpa perlu mengkambinghitamkan dan mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalan ini.

    Ini adalah kegagalan kita semua sebagai kader PPP. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki PPP ke depan agar kembali dcintai dan dipercaya untuk memperjuangkan apirasi politik umat Islam. Ini jadi catatan bagi semua elite di Jakarta. Jangan merasa sok tahu apa yang paling diperlukan PPP, tanpa mendengar apa yang jadi masukan tokoh-tokoh kiai. PPP ini milik umat, bukan milik segelintir elite di Jakarta. [wir]

  • Partai Garuda Dukung Duet Gus Fawait Gerindra – Anang Hermansyah dalam Pilkada Jember

    Partai Garuda Dukung Duet Gus Fawait Gerindra – Anang Hermansyah dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Garuda mendeklarasikan dukungan kepada duet politisi Partai Gerakan Indonesia Raya Muhammad Fawait atau Gus Fawait dan artis Anang Hermansyah dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (22/3/2024) petang.

    Fawait dipandang mumpuni menjadi calon bupati dan Anang menjadi calon wakil bupati Jember untuk lima tahun ke depan. “Keduanya adalah sosok yang mampu karena sudah punya modal sosial. Keduanya juga putra asli daerah Jember yang selama ini sudah kita ketahui kapasitas masing-masing,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Jember Rio Christiawan, usai acara deklarasi di Hotel Aston Jember.

    Fawait saat ini menjabat anggota DPRD Jawa Timur selama dua periode. “Setiap kali pemilihan legislatif selalu menjadi vote getter dan memperoleh suara besar. Dalam pemilu tahun ini, Gus Fawait sudah mendapatkan 238 ribu lebih suara. Ini sebuah modal dukungan yang layak untuk diperjuangkan menjadi calon bupati,” kata Rio.

    Rio mengakui, Partai Garuda tak punya perwakilan di DPRD Jember. Bahkan perolehan suara partai ini hanya 2.460 suara alias terbawah kedua setelah Partai Kebangkitan Nasional dari 18 partai peserta pemilu. “Tapi kami akan berjuang minimal merayu partai-partai lain untuk memberi dukungan, karena Gus Fawait ini luar biasa,” katanya.

    “Sementara wakilnya adalah Mas Anang Hermansyah. Artis nasional yang asli Jember. Dia juga pernah menjadi anggota DPR RI mewakili Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang. Saya rasa secara popularitas mudah diperkenalkan kepada masyarakat. Kami rasa kalau kedua orang ini digabungkan menjadi pasangan bupati dan wakil bupati akan sangat berkompeten,” kata Rio.

    Rio memperkirakan hanya akan ada dua pasangan calon dalam pilkada Jember atau bahkan bisa jadi hanya ada sepasang calon tunggal. “Karena semua partai saat ini merapat ke Prabowo dan Gibran di Koalisi Indonesia Maju,” katanya.

    Serius dengan gagasan mencalonkan Fawait dan Anang, Rio akan beranjangsana ke sejumlah partai dan melakukan sosialisasi. “Kami akan berkunjung kepada saudara dua kami, Partai Gerindra, agar mau memasangkan Gus Fawait dan Mas Anang,” kata pria yang berprofesi jurnalis ini. [wir]

  • 36 Pejabat Pemkab Tuban Dilantik, Camat dan Lainnya Dimutasi

    36 Pejabat Pemkab Tuban Dilantik, Camat dan Lainnya Dimutasi

    Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 36 pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dimutasi, mulai dari Camat, pejabat Eselon III dan IV, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Tuban.

    Adapun pelantikan dan sumpah janji langsung dipimpin oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky di Pendopo Krido Manunggal Tuban dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., perwakilan Forkopimda, pimpinan OPD dan Camat, dan Ketua TP PKK Kabupaten Tuban.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban mengatakan, pelantikan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi pejabat Pemkab Tuban dan atas jabatan baru yang diemban.

    “Dengan amanah yang baru, saya harap bapak/ibu semua kian berinovasi dan berkiprah diharapkan mampu berkontribusi lebih besar untuk Kabupaten Tuban,” ujar Mas Lindra.

    Tak hanya sekedar pelantikan, menurutnya mutasi ini sekaligus sebagai penyegaran. Mengingat terdapat beberapa posisi di sejumlah OPD yang kosong dan perlu segera diisi agar kinerjanya dapat dimaksimalkan.

    “Di samping itu, perlu ada sentuhan baru pada sejumlah OPD selaras dengan semangat Kolaborasi, Inovasi, dan Karya,” paparnya.

    Ia juga mengingatkan kedepannya tantangan dan dinamika di masyarakat semakin meningkat dan kompleks. Sehingga, harapannya pejabat Pemkab Tuban mampu membuktikan diri kepada masyarakat, serta jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan bertanggung jawab.

    “Saya instruksikan agar pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi. Penyesuaian diri yang cepat akan mampu mendukung percepatan pembangunan di kabupaten Tuba, karena tujuan akhirnya adalah percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas dia.

    Adapun pejabat yang dilantik diantaranya Agung Sakuntolo, S.Sos., sebagai Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban, Drs. Minto Ichtiar sebagai Sekretaris Diskopumdag, Suratman, SH, M.AP., sebagai Sekretaris Dispersip, Suwarsono, S.STP sebagai Camat Widang, Suwanto, SE., MM., sebagai Camat Bangilan, Daryuti, SH, MH., sebagai Camat Palang, Agus Suseno, SE., sebagai Camat Montong, Darmadin Noor, ST., M.Agr., sebagai Camat Parengan, Kisdarto, SH., sebagai Camat Senori. [ayu/ian]

  • Pelaku UMKM di Jombang Terima Bantuan dari Anggota DPRD

    Pelaku UMKM di Jombang Terima Bantuan dari Anggota DPRD

    Jombang (beritajatim.com) – Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kecil) di Kecamatan Jombang dan Peterongan mendapatkan bantuan dari anggota DPRD setempat, Didit Trisuprianto.

    Wakil rakyat ini memberikan sejumlah bantuan kepada kelompok masyarakat di beberapa Desa, di antaranya Dukuhklopo Kecamatan Peterongan, Pulo Lor, Kepatihan, dan Desa Plandi Kecamatan Jombang.

    “Bantuan untuk pelaku usaha kecil tersebut untuk menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Juga sebagai penyemangat motivasi. Anggarannta melalui Pokir APBD Jombang 2024,” kata politikus asal PPP ini, Jumat (22/3/2024).

    Bantuan itu berupa pelatihan keterampilan, serta bantuan teknis lainnya untuk membantu masyarakat meningkatkan usaha. Sehingga mereka tetap bertahan di tengah tantangan ekonomi.

    “Terkait dengan anggaran itu bervariasi, ada Rp35 juta, Rp40 juta, sesuai usualan masing-masing Pokmas (Kelompok Masyarakat). Bisa untuk buat beli dandang, elpiji, blender panci presto, oven dan lain-lain,” ungkapnya. [suf]

  • Bawaslu Kabupaten Mojokerto Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Pidana Pemilu di Temon

    Bawaslu Kabupaten Mojokerto Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Pidana Pemilu di Temon

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menghentikan penyelidikan kasus dugaan pidana Pemilu di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghentikan penyelidikan lantaran tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Pemilu.

    Ketua Bawaslu Mojokerto, Dody Faisal mengatakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memutuskan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pidana Pemilu di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Pemilu.

    “Berdasarkan hasil analisis dan kajian dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memutuskan untuk tidak menindaklajuti laporan karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Pemilihan Umum, sehingga proses dihentikan,” ungkapnya, Jumat (22/3/2024).

    Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses penanganaan pelanggaran yang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengundang semua pihak tanpa terkecuali sebagai bukti jika Bawaslu Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga yang dituntut professional dan taat terhadap Undang-Undang dalam menjalankan fungsinya.

    “Yakni Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum. Pada tanggal 26 Februari 2024 lalu. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 terkait dugaan penggelembungan suara di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, ” katanya.

    Pelapornya adalah salah satu Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) 3 nomor urut 3, Ananda Ubaid Sihabuddin Argi. Sementara terlapor yaitu seluruh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Desa Temon dan Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Temon.

    “Pada tanggal 28 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto membuat kajian awal dugaan pelanggaran dan hasilnya dinyatakan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Mojokerto menjalankan proses penanganan pelanggaaran terhadap laporan pelapor tersebut,” ujarnya.

    Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengundang seluruh terlapor, saksi dan pelapor untuk dimintai keterangan perihal laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum tersebut.

    “Pemanggilan pelapor, pelapor dan saksi dilakukan sejak tanggal 3 smpai 20 Maret 2024. Ada 43 orang yang kami mintai keterangan diantaranya terlapor ada Pengawas TPS sebanyak 18 orang dan Ketua KPPS sebanyak 18 orang. Saksi yakni Pengawas Desa 1 orang dan 3 orang PPS Desa Temon, lalu pelapor dan saksi pelapor ada 2 orang,” jelasnya.

    Pelapor Ananda Ubaid Sihabuddin Argi hingga kini belum menanggapi hasil keputusan Bawaslu Kabupaten Mojokerto tersebut. Belum ada respon dari Caleg Partai Demokrat Dapil 3 nomor urut 3 tersebut.

    Sebelumnya, Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Ananda Ubaid Sihabuddin Argi kembali mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Senin (26/2/2024). Bersama kuasa hukumnya, Caleg nomor urut 3 ini melaporkan dugaan pidana Pemilu.

    Pelapor melaporkan penyelenggara Pemilu yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Menyusul hasil penghitungan suara di 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto pada, Sabtu (24/2/2024) pekan lalu terjadi pengelembungan suara hingga 535 suara.

    Dengan membawa sejumlah bukti baru, pelapor dan kuasa hukum melaporkan dugaan pidana Pemilu tersebut. Tidak hanya melaporkan indikasi dugaan pidana Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto, kuasa hukum juga berencana akan melaporkan penyelenggara Pemilu atas ketidakprofesionalnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Laporan tersebut setelah laporan indikasi dugaan kecurangan suara hilang di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto terbukti. Temuan tersebut diketahui setelah dilakukan penghitungan ulang di 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

    Dari hasil penghitungan ulang yang digelar di aula Dinas Pendidikan Kecamatan Trowulan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sabtu (24/2/2024). Hasilnya, Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat DPRD Kabupaten Mojokerto Daerah Pemilihan (Dapil) 3 terdapat suara hilang sebanyak 535 suara.

    Untuk Caleg nomor urut 1, Surata mendapatkan 83 suara, Caleg nomor urut 2, Adelia Suryani mendapatkan 2.290 suara dan nomor urut 3, Ananda Ubaid Sihabuddin Argi mendapatkan 21 suara. Perbedaan mencolok terlihat dari perolehan Caleg nomor urut 2 yakni sebelumnya mendapatkan 2.825 suara. Suara Adelia mengelembung sebanyak 535 suara. [tin/kun]

  • Bupati Sugiri Sancoko Mutasi 68 Pegawai di lingkup Pemkab Ponorogo

    Bupati Sugiri Sancoko Mutasi 68 Pegawai di lingkup Pemkab Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Selain melantik Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang baru, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga melakukan pergeseran dan mutasi terhadap 68 pegawainya. Baik itu pegawai yang menjabat di eselon 2 hingga pegawai eselon 4. Kegiatan itu dilakukan pada Kamis (21/3) malam di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

    “Pergeseran atau mutasi ini bukan soal ada yang dihukum atau ada yang dapat hadiah. Semua dilakukan karena pengabdian,” kata Bupati Sugiri Sancoko, Jumat (22/03/2023).

    Menurut informasi yang dihimpun beritajatim.com, untuk pegawai eselon 2, yakni Eko Edi Suprapto yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPRD Ponorogo, kini digeser menjadi kepala Satpol PP. Kemudian Joko waskito yang menjabat sebelumnya sebagai kepala satpol PP, kini menjabat sebagai sekretaris DPRD Ponorogo. “Pak Eko digeser ke Kepala Satpol PP. Sedangkan Pak Joko digeser ke Sekretaris DPRD,” katanya.

    Bupati Sugiri mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan ini, merupakan hal yang biasa. Kegiatan mutasi ini, dibutuhkan untuk penyegaran dan bentuk kebutuhan di lingkup Pemkab Ponorogo. Dia berharap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ponorogo bisa mengabdi dan melayani masyarakat lebih baik. “Semoga pelayanannya ke masyarakat lebih baik,” katanya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Besse Tenrisampeang, istri Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Pramono akhirnya dilantik sebagai Kepala Bakesbangpol Ponorogo yang baru. Tenri sapaannya, dilantik langsung oleh Bupati Sugiri Sancoko pada Kamis (21/3) malam. “Dari hasil lelang yang dilakukan, kita memilih yang memiliki nilai tertinggi. Yakni Bu Tenri yang  kita lantik sebagai Kepala Bakesbangpol Ponorogo,” ungkap Bupati Sugiri Sancoko.

    Pada seleksi terbuka atau lelang jabatan kepala Bakesbangpol Ponorogo, menurut Kang Giri panitia seleksi daerah (Panselda) terdiri dari berbagai unsur. Sehingga pemilihan posisi yang menjabat sebagai kepala Bakesbangpol dari hasil lelang, menurut bupati dengan memilih nilai tertinggi dirasa sesuatu keputusan yang adil. “Panselnya kan bukan saya, terdiri dari berbagai unsur, adilnya ya diambil yang tertinggi nilainya. Jadi Bu Tenri ini lolos bukan karena istrinya Sekda, karena memang pintar,” katanya. (end/kun)

  • Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan: Potensi Korupsi dalam Program Kopi Kapiten

    Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan: Potensi Korupsi dalam Program Kopi Kapiten

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah melakukan dua kali rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Panitia Khusus (Pansus) Kapiten DPRD Kabupaten Pasuruan mengungkapkan adanya banyak kejanggalan yang berpotensi terkait dengan tindak pidana korupsi dalam program Kopi Kapiten.

    Hal tersebut terungkap saat rapat Pansus Kapiten DPRD Kabupaten Pasuruan bersama tiga instansi di lingkup Pemkab Pasuruan pada Kamis (21/3/2024) di gedung dewan setempat.

    Ketua Pansus Kapiten DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan, bersama anggota pansus lainnya, mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan, mulai dari dasar hukum hingga fasilitas yang terkait dengan program Kapiten. Mereka menyayangkan bahwa Pemkab Pasuruan secara rutin menganggarkan program tersebut tanpa dasar hukum yang jelas.

    “Dasar hukum dan regulasi apa yang mengatur program Kapiten? Mengapa Pemkab Pasuruan terus menganggarkan program ini tanpa dasar yang jelas?” tanya Najib Setiawan.

    Ia juga menyoroti bahwa program Kopi Kapiten terkesan diutamakan dibandingkan dengan program lain oleh Pemkab Pasuruan.

    “Semua fasilitas untuk program Kopi Kapiten disediakan oleh Pemkab. Namun, mengapa petani lain di Pasuruan tidak mendapatkan perhatian yang sama?” tanya Najib lagi.

    Kasiman, anggota Pansus Kapiten DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi Gerindra, juga mengkritik program tersebut, menyatakan bahwa tidak ada manfaat yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi petani kopi, dan menganggap program ini berpotensi merugikan keuangan negara.

    “Saya rasa program ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Apakah program ini hanya untuk kepentingan branding semata?” ujarnya.

    Namun, Kepala Baperida Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, menegaskan bahwa regulasi program Kapiten sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 kebijakan pertanian. Ia juga menyebut bahwa program ini telah melalui kajian akademik dan riset sebelum diluncurkan.

    “Saya ingin menegaskan bahwa regulasi program Kapiten sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Program ini telah melalui proses kajian dan riset sebelumnya,” jelasnya.

    Program Kopi Kapiten sendiri merupakan salah satu program andalan mantan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi petani kopi di Pasuruan. Meskipun program ini mendapat kritik tajam dari beberapa pihak, Pemkab Pasuruan tetap berkomitmen untuk melanjutkan program ini. [ada/aje]

  • Golkar Usung Kader Milenial di Pilkada Kediri 2024, Ini Sosoknya

    Golkar Usung Kader Milenial di Pilkada Kediri 2024, Ini Sosoknya

    Kediri (beritajatim.com) – Partai Golkar mengambil start lebih awal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri 2024. Golkar akan mengusung kader milenialnya menjadi bakal calon wali kota.

    Kader milenial tersebut adalah Vinanda Prameswati. Dara 26 tahun itu merupakan Ketua Harian Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) Kediri sekaligus anggota ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), sayap Partai Golkar.

    Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri, Sudjono Teguh Wijaya mengatakan, Golkar memiliki kans mengusung kader sendiri di Pilkada Kediri. Ini setelah menjadi peringkat kedua pemenang Pileg 2024 dan meraih lima kursi dari tiga daerah pemilihan di Kota Kediri.

    Sementara, syarat mengusung calon di Pilkada Kediri ialah enam kursi. Golkar hanya perlu menggandeng parpol minimal satu kursi lagi untuk bisa mendapatkan tiket mengusung calon di Pilkada nanti.

    “Kita akan mencalonkan wali Kota Kediri dengan model milenial yang ke depan bisa menjadikan Kota Kediri lebih baik dan bisa membantu masyarakat lebih makmur. Mbak Vinanda sebagai kader Golkar yang akan maju bakal calon wali Kota Kediri,” tegas Sudjono Teguh Wijaya usai agenda konsolidasi dan safari ramadhan di Kantor DPD Partai Golkar Kota Kediri, pada Kamis malam (21/3/2024).

    Vinanda Prameswari

    Agenda tersebut dihadiri oleh para pengurus DPD, lima caleg terpilih serta para kader Partai Golkar Kota Kediri. Salah satu diantaranya adalah Vinanda Prameswati.

    Menurut Sudjono, ada sejumlah alasan Partai Golkar mengusung Vinanda dalam bursa Pilwali Kediri 2024. Selain sebagai kader internal, dia masih muda dan sangat energik. Sehingga harapannya, bisa memimpin Kota Kediri dengan lebih baik.

    Dukungan terhadap Vinanda maju dalam Pilkada Kediri tersebut dipastikan Sudjono sudah bulat. Kini Partai Golkar sedang menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya untuk memenuhi tiket enam kursi tersebut.

    “Kita sudah rapat pleno dan sudah disetuji oleh provinsi. Artinya rekomendasi tidak akan berubah. Ketua partai provinsi sudah mengamini tinggal ketua umum yang bisa merekom Mbak Vinanda,” tegas Sudjono.

    Di tempat yang sama, Vinanda Prameswati menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Partai Golkar. Dirinya berjanji untuk mengemban amanat tersebut dengan penuh tanggung jawab.

    “Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Saya milenial akan mengerjakan dan mengemban amanat dengan cara milenial,” tegas Vinanda.

    Sekadar diketahui, Partai Golkar finish di urutan kedua pemenang Pileg Kota Kediri 2024, setelah Partai Amanat Nasional (PAN). Dari sebelumnya dua kursi di Pileg 2019, Golkar sukses mendapat tiga kursi sekaligus menjadi total lima kursi DPRD Kota Kediri periode 2024-2029. [nm/beq]

  • Sampaikan LKPJ, Yuhronur Sebut Kinerja Lamongan Lampaui Target

    Sampaikan LKPJ, Yuhronur Sebut Kinerja Lamongan Lampaui Target

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2023, dalam agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan.

    Dalam laporannya, Bupati Yuhronur mengatakan bahwa melalui berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dirancang secara komprehensif ini bakal memberikan dampak positif terhadap kinerja daerah yang melampaui target.

    Orang nomor satu di Lamongan ini juga menjelaskan bahwa data indikator kinerja utama menunjukkan angka gini ratio berada pada tren positif dengan penurunan dari 0,273 di tahun 2022 menjadi 0,295 di tahun 2023.

    Lalu persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamongan tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dari 12,53 persen menjadi 12,42 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,02 meningkat menjadi 74,53.

    Selain itu, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dari 77,89 persen meningkat menjadi 79,44 persen. Indeks kesalehan sosial dari 86,77 persen menjadi 89,19, serta Indeks reformasi birokrasi dari 70,02 menjadi 75,89.

    “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,28 Persen melampaui target, akan tetapi mengalami perlambatan dibanding Tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan sektor pertanian sebagai dampak dari El Nino yang terjadi secara global,” tutur Bupati Yuhronur, ditulis Kamis (21/3/2024).

    Tak cukup itu, menurut Yuhronur, capaian indikator RPJMD Kabupaten Lamongan bahkan juga menunjukan peningkatan, mulai dari nilai tukar petani sebesar 116,05 yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Kemudian nilai toleransi sebesar 89,75, nilai stabilitas sebesar 89,68 kategori sangat tinggi, nilai solidaritas sebesar 90,09 atau sangat tinggi, nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,98, indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,96,

    Indeks profesionalitas ASN sebesar 73,02, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapatkan predikat A, prosentase Peningkatan Desa Mandiri tahun 2023 sebesar 937,50 persen, dan terdapat sebanyak 166 desa berstatus mandiri.

    Lebih lanjut, indeks pendidikan sebesar 0,668 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, indeks kesehatan meningkat menjadi 0,844, indeks pembangunan pemuda meningkat menjadi 60,17, indeks infrastruktur meningkat menjadi 81,98, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,09.

    Tingkat pengangguran terbuka terealisasi sebesar 5,46 Persen yang mana lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, serta indeks daya beli sebesar 0,758, peningkatan realisasi investasi sebesar 6 persen dan lainnya.

    Ditambahkan oleh Yuhronur, pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 3,542 triliun, terealisasi sebesar Rp 3,209 triliun. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 3,496 triliun terealisasi Rp 3.161 triliun, termasuk penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp 73,503 miliar terealisasi 73,653 miliar.

    Pos pengeluaran pembiayaan teralokasikan Rp 118,864 milyar terealisasi Rp 97,273 miliar, sehingga Pembiayaan Netto yang direncanakan Rp 45,361 miliar terealisasi sebesar 23,619 miliar.

    Seiring dengan meningkatnya capaian kinerja tersebut, Yuhronur mengapresiasi seluruh elemen masyarakat atas kerja sama dan dukungannya terhadap kebijakan yang menghasilkan kinerja yang baik serta berbagai penghargaan yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Non Pemerintah.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memberikan rekomendasi – rekomendasi hasil,” pungkasnya. [riq/ian]