Kementrian Lembaga: DPRD

  • Mas Handy, Caleg Demokrat Peraih Suara Pileg Terbanyak Jatim

    Mas Handy, Caleg Demokrat Peraih Suara Pileg Terbanyak Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Trihandy Calyo Saputro atau akrab disapa Mas Handy, menjadi pendatang baru yang menggebrak jagat politik Nganjuk. Pada Pileg 2024, dia berhasil meraih suara terbanyak di seluruh dapil Kabupaten Nganjuk, bahkan terbanyak se-Jawa Timur, dengan perolehan 30.019 suara.

    “Saya tidak menyangka sama sekali bisa meraih suara terbanyak,” ujar Mas Handy, caleg terpilihbdari Partai Demokrat ini, Kamis (4/4/2024).

    Kesuksesan Mas Handy tak lepas dari strategi blusukan yang dia lakukan selama tiga bulan di dapilnya, meliputi Kecamatan Wilangan, Bagor, Nganjuk, dan Rejoso. Dia rajin menemui warga, mendengarkan keluhan mereka, dan menawarkan solusi.

    “Keluhan utama warga adalah jalan rusak di desa mereka,” ungkap Mas Handy.

    Selain itu, warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan harga panen yang anjlok saat panen raya. Mas Handy menampung semua keluhan ini dan bertekad memperjuangkannya di DPRD Kabupaten Nganjuk.

    “Saya akan perjuangkan aspirasi masyarakat karena mereka telah memberi amanah,” tegasnya.

    Dukungan keluarga juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan Mas Handy. Orang tua dan mertuanya, yang juga politisi, memberikan doa dan dukungan penuh.

    “Doa dan dukungan keluarga luar biasa. Orang tua dan mertua adalah mentor politik saya,” tuturnya.

    Mantan Supervisor Tambang dan Pengusaha Kontraktor

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mas Handy memiliki karir yang cukup mentereng. Dia pernah bekerja sebagai supervisor tambang di Kalimantan Selatan selama lima tahun. Kemudian, dia menekuni bisnis keluarga sebagai pengusaha kontraktor di Nganjuk.

    “Setelah menikah 2023, saya resign dan fokus menjadi pengusaha di bidang konstruksi,” ungkapnya.

    Namun, saat blusukan di Nganjuk, Mas Handy terketuk hatinya melihat kondisi jalan rusak yang dikeluhkan banyak warga. Hal inilah yang mendorongnya untuk menjadi caleg dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    “Saya ingin bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk,” kata alumni Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

    Pengalaman berorganisasi saat kuliah dan bekerja di perusahaan swasta menjadi modal Mas Handy untuk membawa perubahan di Nganjuk. Dia ingin menerapkan cara kerja cepat dan tepat di pemerintahan agar masyarakat merasakan manfaatnya.

    “Semoga saya bisa mengemban amanah dengan baik sehingga bisa memberi manfaat ke masyarakat,” harapnya.

    Masuk Politik Bukan Sekadar Ikut-ikutan

    Keputusan Mas Handy untuk terjun ke dunia politik bukan tanpa pertimbangan. Dia memiliki tekad kuat untuk membawa perubahan dan manfaat bagi masyarakat Nganjuk.

    “Saya ingin mengubah cara kerja di pemerintahan agar lebih cepat dan tepat,” tegasnya. [asg/beq]

  • 1,35 Juta Warga Jember Terlibat Aktivitas Mudik Tahun Ini

    1,35 Juta Warga Jember Terlibat Aktivitas Mudik Tahun Ini

    Jember (beritajatim.com) – Ada 193,7 juta warga yang secara nasional bergerak dalam libur lebaran. Sementara itu di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagaimana survei Dinas Perhubungan Jember, ada 56,38 persen atau kurang lebih 1,35 juta warga yang melakukan pergerakan.

    Besarnya jumlah pergerakan warga ini terlihat dari meningkatnya kepadatan arus lalu lintas di Jember tahun ini. “Tahun lalu kepadatan terasa pada H-2 dan H-3. Tahun ini kepadatan meningkat di H-7. Dengan adanya libur dan cuti bersama, kepadatan diprediksi pada 6 dan 7 April, dan puncaknya pada 8 April 2024,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jember Agus Wijaya, Kamis (4/4/2024).

    Menurut Agus, hari ini kepadatan lalu lintas sangat terasa. “Kami berfokus pada kelancaran lalu lintas dan kerawanan kemacetan, maupun kerawanan kecelakaan,” katanya.

    Sejumlah titik rawan kemacetan di Jember terletak di pusat-pusat perbelanjaan, seperti Roxy Plaza dan Golden Market. “Kami sudah bekerja sama dengan kepolisian, beberapa petugas ditempatkan di jam-jam tertentu. Kami juga memantau traffic management control (TMC) di kantor Dishub,” kata Agus.

    Kendati kepadatan jalan mulai terasa, Agus mengatakan, lalu lintas di kawasan kota Jember masih berkategori padat lancar. “Tidak sampai kategori macet tidak begerak. Kepadatan terjadi dimungkinkan karena pergerakan orang semakin meningkat pada saat jam kantor dan orang berbelanja,” katanya.

    Selain itu ada hambatan samping berupa kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di tepi jalan. “Diperlukan kesabaran, karena ini kondisi situasional yang tak terjadi terus-menerus. Hanya di hari-hari lebaran. Kami masih belum sampai pada manajemen rekayasa yang mengubah arus lalu lintas,” kata Agus.

    Sistem lalu lintas satu arah (SSA) di kawasan Tegalboto, Kecamatan Sumbersari, dihentikan sementara karena situasi libur. Petugas pengamanan SSA ditempatkan di pos-pos pelayanan dan pengamanan terpadu yang sudah ditentukan.

    Dari tujuh pos pelayanan dan pengamanan terpadu, Dishub Jember berfokus pada empat pos. Satu di antaranya di Stasiun Jember, Terminal Tawangalun, Garahan, dan Tanggul. “Lain-lain kami hanya memback up kelancaran lalu lintas, khususnya rawan kecelakaan dan rawan macet,” kata Agus.

    Pos pelayanan terpadu juga diletakkan di lokasi-lokasi wisata yang melibatkan sejumlah instansi. “Begitu ada kemacetan dan bencana, mereka langsung turun,” kata Agus.

    Pembatasan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, khususnya truk gandeng atau tempelan mulai dilakukan pada 5 April 2024. Hanya kendaraan pegangkut mengangkut komoditas barang yang diperlukan, ternak, bahan bakar minyak, air minum dalam kemasan yang diizinkan beroperasi. “Itu pun mereka harus membuat surat jalan yang ditempelkan di kaca kendaraan,” kata Agus.

    Agusta Jaka Purwana, anggota Komisi C DPRD Jember, menyebut fenomena kemacetan saat lebaran sudah biasa. “Ini bagian dari indikator bahwa sebuah kota maju. Masyarakatnya banyak yang berhasil di luar kota, dan terus balik ke Jember,” katanya.

    Namun, Agusta menekankan perlunya pengaturan lalu lintas. “Kami berharap ada petugas Dishub atau kepolisian. Ketika antrean di lampu lalu lintas terlalu panjang, ada petugas yang mengatur. Jadi tidak melulu memakai lampu lalu lintas. Kemacetan kan dinamis. Begitu ada petugas, ketika antrean terlalu panjang kan bisa memotong. Kendaraan masih bisa berjalan,” katanya.

    Agus sepakat dengan pernyataan Agusta. “Nanti akan kami evaluasi di TMC. Memang sudah jadin pertimbangan kami pada saat har-hari padat. Bahkan ada lampu lalu lintas yang tidak kami fungsikan karena jadi penyebab kemacetan, seperti di Kaliputih dan Bangsalsari,” katanya. [wir]

  • Imbas One Way, Pelaku Usaha Curhat DPRD Ponorogo Omzet Turun

    Imbas One Way, Pelaku Usaha Curhat DPRD Ponorogo Omzet Turun

    Ponorogo (beritajatim.com) – Beberapa warga dan pelaku usaha di jalan yang diterapkan sistem one way atau searah di Ponorogo mengaku kena imbas dari kebijakan tersebut. Mereka mengaku, pasca penerapan kebijakan itu, omzet mereka menjadi turun. Hal itu dicurhatkan kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Ponorogo.

    Warga dan pelaku usaha yang curhat ke dewan itu, ialah mereka yang selama ini beraktivitas di Jalan Sultan Agung Ponorogo. Mereka diterima oleh para wakil rakyat, di ruang banggar komplek Gedung DPRD Ponorogo. Dengan curhatan terkait imbas dari penerapan one way itu, para wakil rakyat ini bisa menjadi penyambung lidah untuk disampaikan ke pihak eksekutif.

    “Banyak keluhan tadi imbas dari penerapan jalan searah di Jalan Sultan Agung. Omzet usaha mereka di sekitar jalan itu turun pasca penerapan one way,” kata Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, Kamis (04/04/2024).

    Dalam kesempatan itu, Sunarto menyampaikan bahwa permintaan warga itu merupakan sesuatu keinginan yang objektif dan realistis. Ungkapan masyarakat yang mengeluh turunnya omzet pasca kebijakan one way ini, merupakan realitas perekonomian yang dialami masyarakat saat ini.

    Sejak awal, Sunarto mengungkapkan bahwa permasalahan ini, tidak usah dihubung-hubungkan dengan politik. Sebagai politisi, pihaknya bisa saja abai terkait permasalahan ini. Dan membiarkan masyarakat jengkel dan kesal terhadap pihak eksekutif.

    “Kita justru tidak pingin masalah ink ditarik dalam wilayah politik. Sebab, ini memang masalah yang objektif untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

    DPRD Ponorogo, kata Sunarto akan terus mengawal dan meminta eksekutif untuk mengambil langkah kongkrit, supaya curhatan warga ini tersolusikan dengan baik. Saat ini, tidak ada pelaku usaha di Jalan Sultan Agung yang naik omzetnya.

    “Langkah kita akan mengawal dan akan mengambil langkah yang kongkrit. Kongkritnya seperti apa, tunggu saja langkah DPRD Ponorogo,” pungkasnya.

    Salah satu pelaku usaha yang curhat omzetnya menurun yakni Aryo Tejo, penjual sate gulai kambing di Jalan Sultan Agung. Dia menyebutkan efek kebijakan searah ini, yang paling parah dampaknya diperekonomian. Ia mengeklaim omzetnya turun hingga 70 persen lebih.

    “Omzet turun hingga 70 persen lebih, pasca kebijakan one way ini,” katanya.

    Menurutnya, usai kebijakan searah ini, tidak ada masyarakat yang tidak mengeluh terkait kebijakan itu. Permintaan mereka sebenarnya simpel, jalan kembali diberlakukan 2 arah seperti sebelumnya.

    “Simpel sih permintaan kita, jadikan jalan 2 arah lagi,” pungkasnya. [end/beq]

  • Gerindra Panasi Mesin Pilkada Surabaya, Eri Dipertimbangkan

    Gerindra Panasi Mesin Pilkada Surabaya, Eri Dipertimbangkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Caleg DPR RI terpilih Bambang Haryo Soekartono (BHS) dan Caleg DPRD Jatim terpilih Cahyo Harjo Prakoso (CHP) mengajak 1000 relawan pemenangan untuk buka bersama. Ini juga akan mengkosolidasikan kekuatan partai Gerindra Surabaya dalam menyambut pilkada serentak pada November 2024.

    Buka bersama yang digelar di Hotel Santika Gubeng Surabaya ini diikuti 1000 relawan yang merupakan perwakilan dari 15 ribu orang yang memenangkan BHS dan CHP dalam kontestasi Pileg 2024 dapil Surabaya dan Sidoarjo.

    “Ini bisa dijadikan untuk dukungan pilkada dan saya yakin juga mereka siap untuk mendukung salah satu yang memang direkomendasi oleh kita (Gerindra),” tegas BHS.

    Dengan kekuatan 15 ribu relawan yang tersebar hingga tingkat kelurahan/desa di Surabaya dan Sidoarjo, BHS yakin calon kepala daerah yang diusung dalam pilkada serentak akan mendapatkan dukungan yang kuat.

    “Siapa yang direkomendasi akan sangat kuat,” tukas BHS yang juga Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Jatim tersebut.

    Di tempat yang sama, Cahyo Harjo Prakoso menerangkan, calon kepala daerah Surabaya yang akan diusung DPC Gerindra Surabaya harus mempunyai tiga kriteria. Yakni, harus memiliki niat tulus ikhlas untuk kepentingan masyarakat, mempunyai komitmen pengembangan peningkatan SDM di sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Yang merupakan fondasi kesuksesan suatu bangsa kan SDM, makanya itu menjadi PR. Yang ketiga yang paling penting menurut kami yang selalu diajarkan Pak Prabowo, seorang pemimpin yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan,” ujar Cahyo yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya tersebut.

    Hingga kini, Gerindra Surabaya telah menggodok beberapa nama yang masuk dari aspirasi kader dan masyarakat, termasuk nama yang masuk bursa cawali Surabaya memiliki tiga kriteria tersebut, begitu juga nama Eri Cahyadi.

    “Semua yang masuk di bursa-bursa itu masuk semua. Pak Eri Cahyadi adalah kader dari PDI Perjuangan, tetapi memang banyak masyarakat yang puas dengan kepimpinan beliau. Tetapi juga masih ada kekurangan yang disampaikan masyarakat, dalam kepemimpinan beliau,” tuturnya.

    Saat disinggung apakah Gerindra Surabaya akan mengusung calon wakil walikota mengingat Gerindra menjadi partai pemenang kedua dalam Pileg 2024, Cahyo berharap partainya memberikan kader terbaik untuk menjadi L2.

    “Tetapi kan kembali lagi, ini bukan tentang kemenangan Gerindra, bukan hanya tentang kemenangan sosok yang diusung Gerindra, bukan hanya kemenangan pilkada. Tapi kemenangan rakyat Surabaya, jadi sosok yang kita usung betul-betul diinginkan semua masyarakat Surabaya,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Ketua ke DPRD Jatim, PSI Surabaya Jamin Tak Ganggu Internal

    Ketua ke DPRD Jatim, PSI Surabaya Jamin Tak Ganggu Internal

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PSI Surabaya, Shobikin menyatakan terpilihnya mantan ketua partai berlambang mawar Erick Komala ke DPRD Jatim tidak akan mengganggu internal partai.  Menurut dia, hal itu tidak akan berdampak apapun di internal PSI karena berbeda wilayah.

    “Ya enggaklah, itu hal yang beda. Dia (Erick Komala) kan di provinsi. Kita kan DPD Kota Surabaya. Iya, kalaupun ada kan beda tupoksinya,” ujar Shobikin.

    Disinggung kemungkinan Erick Komala gagal dilantik akibat kasus dugaan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim, dia enggan berkomentar. Shobikin menegaskan bahwa hal itu bukan wewenangnya.

    “Ya itu, itu yang bukan wewenang saya. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab terkait dengan kemungkinan gagal dilantik atau enggak,” pungkas dia.

    Sebelumnya diberitakan, Kasus dugaan korupsi di internal DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya sempat menyedot perhatian publik.

    Pengurus partai tersebut dikabarkan melakukan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim.

    Buntut dari kasus tersebut, pihak Terlapor atau pengurus DPD PSI yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dinonaktifkan dari pengurusan.

    Saat ini, DPD PSI Surabaya sudah menunjuk pengurus baru yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Shobikin.

    Menanggapi kasus yang menjerat DPD PSI Surabaya tersebut, Shobikin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada polisi.

    Sebelumnya beberapa orang mengaku sebagai kader PSI telah melaporkan pengurus DPD PSI Surabaya atas dugaan penyelewengan dana Banpol ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

    Adapun besaran dana Banpol yang diduga diselewengkan pengurus DPD PSI Surabaya sewaktu di bawah kepemimpinan Erick Komala tersebut, sebesar Rp800 juta.

    https://youtu.be/cp2osssVIkI?si=GjZJZOhz7qOq9237

    Sebagai pengurus baru yang menggantikan Erick Komala sejak 28 Maret 2024, Shobikin menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. Ia juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mendukung transparansi penanganan kasus ini.

    “Sebagai komitmen kita terhadap anti korupsi. DNA (partai) kita terhadap anti korupsi. Jadi kita tidak akan menghalangi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Surabaya, Selasa (2/4/2024)

    Ia lalu menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa mantan pengurus DPD PSI Surabaya yang dimintai keterangan penyidik kepolisian. Hanya saja Shobikin mengaku tak tahu siapa sosok yang telah diperiksa.

    “Informasinya sudah ada [yang dimintai keterangan] tapi persisnya siapa dan kapan itu kami tidak tahu. Jadi ada yang dimintai keterangan. (Erick Komala?) Kayaknya bukan,” tuturnya.

    Shobikin pun kembali menegaskan tidak akan menghalangi upaya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Banpol.

    “Justru kita akan mendorong, kita dorong biar clean. Biar nggak jadi fitnah dan bisa memperbaiki citra kader juga,” lanjut dia. [asg/beq]

  • Lebaran, Cak Ji Pastikan RS dan Puskesmas Surabaya Siaga

    Lebaran, Cak Ji Pastikan RS dan Puskesmas Surabaya Siaga

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cak Ji memastikan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun puskesmas siaga jelang libur Lebaran Idulfitri 1445 Hijriah. Saat meninjau layanan kesehatan di RSUD Soewandhie, dia menegaskan layanan kesehatan akan menjadi perhatian utama jelang libur Lebaran.

    “Layanan kegawatdaruratan RSUD di bawah Pemerintah Kota Surabaya maupun puskesmas rawat inap akan disiagakan untuk melayani masyarakat,” kata Armuji, Kamis (4/4/2024).

    Armuji mengatakan, di IGD Soewandhie terjadi peningkatan pasien sehingga petugas medis cukup kewalahan. Bahkan, ada sejumlah pasien yang terinfeksi Demam Berdarah (DBD).

    “Saya berharap warga Surabaya sehat semua untuk menyambut datangnya Hari Raya Idulfitri. Terima kasih juga pada segenap dokter, perawat, maupun tenaga medis yang bertugas di lapangan selama Ramadhan,” ungkap Cak Ji, sapaan akrab Armuji.

    Sejak bulan November, sebanyak 63 puskesmas di Kota Surabaya melayani pasien 24 jam. Kebijakan itu berlaku baik untuk puskesmas dengan rawat inap maupun rawat jalan.

    “23 puskesmas melayani rawat inap 24 jam, dan 40 puskesmas lainnya melayani rawat jalan 24 jam,” ujar mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

    Berikut daftar puskesmas yang melayani rawat inap 24 jam:

    * Puskesmas Balongsari

    * Banyu Urip

    * Bulak Banteng

    * Dukuh Kupang

    * Dupak

    * Gunung Anyar

    * Jagir

    * Kebonsari

    * Kedurus

    * Keputih

    * Krembangan Selatan

    * Manukan Kulon

    * Medokan Ayu

    * Mulyorejo

    * Pakis

    * Sememi

    * Sidotopo Wetan

    * Simomulyo

    * Siwalankerto

    * Tanah Kali Kedinding

    * Tanjungsari

    * Tenggilis

    * Wiyung

    Berikut daftar puskesmas yang melayani rawat jalan 24 jam:

    * Puskesmas Asemrowo

    * Balas Klumprik

    * Bangkingan

    * Benowo

    * Dr. Soetomo

    * Gading

    * Gayungan

    * Gundih

    * Jemursari

    * Jeruk

    * Kalijudan

    * Kalirungkut

    * Kedungdoro

    * Kenjeran

    * Ketabang

    * Klampis Ngasem

    * Lidah Kulon

    * Lontar

    * Made

    * Menur

    * Mojo

    * Morokrembangan

    * Ngagelrejo

    * Pacar Keling

    * Pegirian

    * Peneleh

    * Perak Timur

    * Pucang Sewu

    * Putat Jaya

    * Rangkah

    * Sawah Pulo

    * Sawahan

    * Sidosermo

    * Sidotopo

    * Simolawang

    * Tambak Wedi

    * Tambakrejo

    * Tembok Dukuh

    * Wonokromo

    * Wonokusumo

    Armuji mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan selama libur lebaran. Jika mengalami sakit, masyarakat dapat segera mengunjungi puskesmas atau RSUD terdekat.

    “Semoga masyarakat Surabaya selalu sehat dan dapat menikmati libur lebaran dengan penuh kebahagiaan,” pungkas politisi kawakan ini. [asg/beq]

  • Konflik Kebun Kalibakar Malang 26 Tahun Berakhir Damai

    Konflik Kebun Kalibakar Malang 26 Tahun Berakhir Damai

    Malang (beritajatim.com) – Konflik panjang soal lahan perkebunan di Kabupaten Malang berakhir damai. Perdamaian terjalin di Pendopo Pemkab Malang, Kamis (4/4/2024).

    Kesepakatan damai terjadi setelah Manajer Kebun Kalibakar Pancursari PTPN I Regional 5, Wibi Rikananto, bersama Kepala Desa Bumirejo, Dampit, Kabupaten Malang, Sugeng Wicaksono mewakili petani penggarap tanah di Desa Bumirejo, melakukan penandatangan piagam perdamaian. Hal itu menandai berakhirnya konflik agraria yang terjadi selama 26 tahun di Kebun Kalibakar, Malang.

    Disaksikan Region Head PTPN I Regional 5, Ir.Winarto, penandatanganan itu dilakukan di bawah komando Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, yakni Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kepala Kepolisian Resor Malang, Komandan Komando Distrik Militer 0818 serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

    Kata Winarto, konflik permasalahan pertanahan di Kebun Kalibakar dimulai sejak tahun 1998, dan belum pernah mendapatkan titik tengah dalam pemecahan masalah tersebut. Hingga di penghujung tahun 2023, digagas win – win solution oleh Forkopimda Kabupaten Malang.

    “Ini merupakan sejarah baru dalam penyelesaian kasus agraria di Indonesia dengan mengedepankan win-win solution dan memberikan manfaat bagi para pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, ungkap Winarto, seusai acara penandatangan tersebut.

    Win-win solution yang dimaksud yakni kedua belah pihak, PTPN I Regional 5 dan masyarakat penggarap bersama – sama mengikatkan diri ke dalam pernyataan kesepakatan damai yang mengutamakan kebermanfaatan kedua belah pihak.

    “Hari ini warga masyarakat Desa Bumirejo telah bersedia untuk menandatangani kesepakatan damai. Kedepannya kami berharap dengan adanya perdamaian dan pemaksimalan fungsi lahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan memberikan kontribusi untuk PTPN,” tegas Winarto.

    “Selain itu, kami akan terus melakukan koordinasi bersama Forkopimda, guna memastikan bahwa proses ini bisa berjalan sesuai dengan yang di harapkan bersama” sambung Winarto.

    Sementara itu, Sugeng Wicaksono berharap dengan tercapainya perdamaian kedua belah pihak ini dapat melahirkan suatu produk hukum sebagai landasan agar masyarakat petani penggarap, dapat mengelola lahan tanpa perlu khawatir dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan kesejahteraan masyarakat penggarap dapat terwujud.

    “Jika sudah ada kesepakatan seperti ini maka warga masyarakat kami pun akan tenang menggarap lahan dan mendapat kesejahteraan yang lebih baik,” ucap Sugeng.

    Terdapat empat isi kesepakatan damai tersebut. Pertama, penyelesaian permasalahan tanah tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai win – win solution. Kedua, masyarakat mengakui bahwa tanah yang menjadi objek perdamaian tersebut adalah aset milik PTPN I Regional 5.

    Ketiga, PTPN I Regional 5 dapat memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola asetnya dengan pola kerja sama yang diikat dalam perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, atau keempat, terciptanya kerukunan, ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria.

    Dalam proses penyelesaian perkara tersebut, Forkopimda Kabupaten Malang menjadi penengah dan pembimbing dalam upaya perdamaian ini.

    “Berkat kelapangan hati PTPN I Regional 5 dan masyarakat di wilayah Kalibakar akhirnya masalah yang awalnya mustahil untuk dipecahkan, dapat menemukan titik terang penyelesaian konflik dengan kesepakatan damai hari ini”, tambah Bupati Malang, HM Sanusi.

    Di tempat sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Rachmat Supriady, merencanakan akan menggelar sosialisasi guna pendampingan kepada masyarakat agar tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan perbuatan melawan hukum dan mengurus legalitas hak atas tanah secara bersama-sama sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

    “Islah ini merupakan awal dari islah-islah selanjutnya, kami akan menggelar sosialisasi perdamaian,” pungkas Rachmat.

    Sengketa lahan perkebunan Kalibakar terjadi sejak masa reformasi antara masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN I. Mengenai PTPN I Regional 5, dulunya adalah PT Perkebunan Nusantara XII atau disingkat PTPN XII yang merupakan salah satu bagian dari PTPN I atau Supporting Co yang wilayah kerjanya, terletak di Jawa Timur. PTPN I merupakan Sub Holding dari PT Perkebunan Nusantara III Persero. [yog/beq]

  • Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Surabaya (beritajatim.com) – Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bisa mengajukan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) secara mandiri pada Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, PKB merebut 27 kursi DPRD Jatim. Capaian politik itu lebih dari 20 persen dari total jumlah kursi DPRD Jatim yang mencapai 120 kursi.

    Kursi yang diraih PKB di DPRD Jatim pada Pileg 2024 mengalami kenaikan dibanding raihan Pileg 2019. Hasil ini sekaligus mentasbihkan kembali PKB sebagai partai pemenang di Jatim.

    Posisi kedua ditempati PDIP dan Partai Gerindra yang sama-sama merengkuh 21 kursi. Partai Golkar dengan 15 kursi, Partai Demokrat dengan 11 kursi, Partai NasDem dengan 10 kursi, PAN dengan 5 kursi, PKS dengan 5 kursi, PPP dengan 4 kursi, dan PSI dengan 1 kursi.

    Hasil Pileg 2024 sekali lagi menegaskan tlatah politik Jatim belum mengalami pergeseran politik bersifat ekstrem. Komunitas Islam Tradisional (NU) yang sebagian besar di antaranya menjatuhkan pilihan politiknya kepada PKB di Pileg 2024.

    Partai berpaham Nasionalis seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar juga mampu mengambil ceruk politik cukup besar di Jatim. Pelapisan politik kekuatan religius (NU) dan nasionalis tetap menjadi warna politik dominan di lanskap politik Jatim.

    Baru setelah itu kekuatan komunitas Islam Modernis, yang secara kultural dan historis dekat dengan PKS dan PAN, jadi kekuatan ketiga di tlatah politik Jatim modern.

    Dari tiga kali kontestasi Pilgub Jatim, satu catatan penting yang muncul adalah dua partai besar di Jatim: PKB dan PDIP belum pernah sekalipun memenangkan pertarungan. Yang terakhir di Pilgub Jatim 2018, PKB dan PDIP berkoalisi dengan mengusung Saifullah Yusuf (mantan Wagub Jatim) dan Puti Guntur Soekarnoputra (cucu Bung Karno).

    Duet politikus dari komunitas religius dan nasionalis itu belum mampu mengungguli pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, dan sejumlah partai level tengah lainnya.

    Abdul Halim Iskandar

    Informasi yang berkembang sampai hari ini menyebutkan, PKB bakal mengusung kadernya sendiri di Pilgub Jatim 2024. Siapa? Belum jelas dan belum ada keputusan mengenai hal itu. Ketua PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar (kakak kandung Muhaimin Iskandar) yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) berpeluang masuk bursa Pilgub Jatim.

    Menjelang perhelatan Pilgub Jatim 2018, nama Halim Iskandar sempat muncul sebagai bakal cagub. Tapi, dia mengalah dan memberikan jalan kepada Saifullah Yusuf yang memperoleh dukungan politik dari banyak kiai sepuh NU di Poros Lirboyo yang masuk panggung kontestasi.

    Saat itu, Halim Iskandar telah melakukan kerja-kerja politik praktis untuk mengonsolidasi dan mengecek aspirasi yang berkembang di lapisan warga Jatim tentang siapa figur gubernur yang diharapkan. Ketika itu, Halim Iskandar menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Jatim.

    Sebagai politikus yang patuh dan taat dengan fatwa kiai NU, Halim Iskandar ikhlas dan legowo memberi jalan Saifullah Yusuf untuk masuk bursa Pilgub Jatim 2018.

    Catatan penting kedua terkait Pilgub Jatim relevansinya dengan PKB adalah partai ini belum pernah mengusulkan dan mendukung kader tulen yang sedang duduk di struktural partai sebagai kandidat gubernur. Pada Pilgub Jatim 2008, PKB mengusung H Achmady (Bupati Mojokerto).

    Kemudian Pilgub Jatim 2013 menjagokan Khofifah Indar Parawansa, aktivis Muslimat NU yang pernah duduk sebagai elite PKB, dan Pilgub Jatim 2018 mendukung Saifullah Yusuf, aktivis GP Ansor dan mantan Sekjen DPP PKB hasil MLB Yogyakarta 2001.

    Thoriqul Haq alias Cak Thoriq

    Nama Halim Iskandar memiliki kans politik kuat masuk bursa Pilgub Jatim 2024. Hal itu didasarkan pada posisi struktural kepartaian dari Halim Iskandar sebagai orang pertama PKB Jatim, ideologi ke-NU-annya tak diragukan, pengalaman politiknya lengkap, dan senior partai yang dihormati di PKB. Di samping itu, relasi nasabnya dengan Muhaimin Iskandar sebagai orang pertama di PKB.

    Tentu masih ada sejumlah nama kader internal PKB lainnya yang berpotensi masuk bursa Pilgub Jatim 2024, seperti mantan Bupati Lumajang M Thoriqul Haq, mantan Bupati Pamekasan Badrut Tamam, dan tokoh lainnya. Pilgub Jatim 2024 menjadi kesempatan politik bagi PKB untuk mengaktualisasikan strategi politik baru yang berbeda dengan tiga perhelatan pilgub sebelumnya.

    Satu di antaranya adalah mendukung dan mengusung kader struktural partai masuk ajang kontestasi politik ini. Satu pilihan politik yang belum pernah ditempuh dan diambil elite PKB sebelumnya. [air]

  • Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur, di Ballroom Hotel Shangri La Surabaya. Musrenbang ini dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

    Pada Musrenbang ini, Mentri PANRB menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Jadi tidak boleh terjebak dalam teknokratis kesibukan birokrasi namun tidak membawa dampak untuk rakyat.

    Proses musrenbang harus dihayati dan diterapkan dengan benar agar membawa dampak yang baik. Lalu tidak boleh terjebak dalam tumpukan kertas dan laporan serta harus dapat bergerak lincah mengintegrasikan berbagai layanan digital karena zaman sudah berubah. Urusan kenegaraan dan birokrasi harus lebih mudah diselesaikan.

    Lebih lanjut, Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, maka diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome. Artinya, bukan lagi seberapa besar dana yang akan dihabiskan, namun seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan.

    “Maka dari itu, core value ASN BERAKHLAK harus sering ditampilkan agar ASN memiliki core yang sama,” tambahnya.

    Menanggapi arahan Menteri PANRB, Pj Wali Kota Kediri menuturkan dengan terciptanya reformasi birokrasi yang baik dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Maka dari itu, arahan dari Menteri PANRB ini penting untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

    “Perencanaan pembangunan untuk setahun maupun 20 tahun ke depan inilah yang menentukan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan agar dihitung matang-matang dalam menyusun perencanaan pembangunan,” imbuhnya.

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Provinsi Jawa Timur

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri pada Musrenbang ini juga memberikan arahan. Komjen Pol. Tomsi Tohir menyampaikan bahwa esensi pembangunan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan publik.

    Di samping itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diharapkan dapat tepat waktu, berkesinambungan dan tersinkronisasi antar dokumennya.

    “Lalu yang tidak kalah pentingnya, harus mengutamakan capaian outcome, konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPD, serta menghindari konflik kepentingan dan mitigasi potensi korupsi dalam penyusunan dokumen perencanaan,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu pula, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi kawasan timur Indonesia.

    Terdapat pelabuhan tanjung perak yang melayani 21 rute dan 39 rute tol laut, sehingga hampir 80 persen logistik di 20 provinsi di Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.

    Musrenbang ini juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

    Seluruh pemangku kepentingan terkait yang terdiri dari unsur DPRD Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jawa Timur. [nm/aje]

  • Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengajak pimpinan 18 partai politik untuk berbuka puasa bersama di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Dari lima partai koalisi pendukung, hanya ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya yang absen.

    Dalam acara buka puasa bersama yang juga dihadiri Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, petinggi empat partai koalisi pendukung pemerintah daerah saat ini kompak berbuka dan berfoto bareng dalam satu meja.

    Selain Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sudiyanto, ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Marsuki Abdul Ghafur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Try Sandi Apriana, dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Abu Yazid Merdeka.

    Hendy menyebut acara tersebut bukan bagian dari pendekatan kepada partai jelang pemilihan kepala daerah. Ia hanya ingin berterima kasih kepada partai-partai peserta pemilu dalam acara buka bersama tersebut. “Saya kemarin penanggungjawab keamanan politik di Jember. Kemarin yang saya takutkan kan dampak (negatif terhadap) ekonomi. Ternyata tidak. Pemilu aman.” katanya.

    Hendy menilai partai politik berhasil ikut menciptakan kondusivitas Jember yang istimewa. “Dampak teman-teman peserta pemilu kemarin istimewa dan bagus. Ekonomi kita selama pemilu tidak terganggu, malah bagus dan meningkat,” katanya.

    Soal ada petinggi partai yang tidak hadir, Hendy tak mempersoalkan. Ia mendengar ada sejumlah partai yang menggelar acara buka bersama bersamaan dengan acara di pendapa.

    Hendy hanya berharap situasi kondusif ini terjaga saat pemilihan kepala daerah pada November mendatang. “Harapan saya di pilkada lebih bagus lagi. Kita tetap berangkulan. Namanya pemimpin, semua bagus. Siapapun pemenangnya kita hormati dan kita tetap berangkulan seperti yang dilakukan pada pemilu presiden dan legislatif kemarin,” katanya.

    Dimintai konfirmasi soal ketidakhadirannya, Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim menyatakan sedang di Surabaya. “Saya mewakili DPRD Jember untuk acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Sekretaris DPC Gerindra Jember Hanan Kukuh Ratmono juga mengatakan tengah ada acara buka puasa bersama. Ia minta maaf tidak bisa hadir dalam acara di pendapa.

    Sementara itu, Sudiyanto bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    Sudiyanto tak mau berspekulasi soal buka bersama sebagai momentum pendekatan kepada partai politik untuk pilkada. “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]