Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kompak Hadiri Paripurna, Eri Cahyadi dan Cak Ji Bagi Tugas Demi Optimalkan Layanan Warga

    Kompak Hadiri Paripurna, Eri Cahyadi dan Cak Ji Bagi Tugas Demi Optimalkan Layanan Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali kota Armuji atau Cak Ji kembali menunjukkan kekompakan dalam menjalankan roda pemerintahan.

    Keduanya hadir dalam Sidang Paripurna DPRD Surabaya di ruang utama lantai III pada Senin (22/4/2024) untuk membahas sejumlah agenda penting, termasuk Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terkait Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2023.

    Di tengah kesibukan tersebut, Cak Ji menegaskan bahwa pembagian tugas antara dirinya dan Eri Cahyadi merupakan hal yang biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya. “Loh wis biasa rek, bagi tugas dan selalu koordinasi. Kadang aku nak lapangan, pak wali mimpin rapat sing penting kabeh gawe warga Surabaya,” ujar Cak Ji usai paripurna di DPRD Surabaya.

    Cak Ji menekankan pentingnya komunikasi dan rasa saling percaya dalam menjalankan tugas di lingkungan pemerintah kota. “Kuncinya saling percaya dan juga sadar akan tanggung jawabnya masing-masing,” tegasnya.

    Saat ini, fokus utama Pemkot Surabaya adalah menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, seperti pembangunan saluran penanggulangan banjir di perkampungan. “Sekarang kita fokus mengerjakan pekerjaan rumah yang belum tuntas seperti pembangunan saluran penanggulangan banjir di perkampungan,” ujarnya.

    Meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya akan digelar pada bulan November 2024, Cak Ji menegaskan bahwa dirinya dan Eri Cahyadi tetap fokus bekerja. “Tidak menutup kemungkinan juga terus menjalin komunikasi dengan sejumlah Partai Politik maupun kalangan masyarakat,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Datang bersama Istri, Hendy Langsung Lengkapi Berkas Bacabup Jember di PDIP

    Datang bersama Istri, Hendy Langsung Lengkapi Berkas Bacabup Jember di PDIP

    Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto yang saat ini menjabat bupati Jember, Jawa Timur, adalah pelamar pertama yang langsung melengkapi berkas pendaftaran bakal calon bupati di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan setempat, Senin (22/4/2024) sore.

    Hendy datang ke kantor PDI Perjuangan dengan ditemani sang istri Kasih Fajarini, sejumlah kerabat, dan pendukungnya. Mereka disambut Tim Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati PDI Perjuangan Jember yang diketuai Edi Cahyo Purnomo.

    Sebenarnya PDI Perjuangan membuka kesempatan kepada setiap pelamar untuk memgambil formulir pendaftaran pada 22 April-6 Mei 2024 dan melengkapi serta mengembalikan berkas pada 7-16 Mei 2024.

    Namun rupanya Hendy tak mau membuang waktu. Begitu mengambil fomulir pendaftaran, dia langsung melengkapi berkas yang diminta saat itu juga dan menyerahkannya kepada Edi.

    “Saya mengulang kembali peristiwa pemilihan kepala daerah empat tahun sebelumnya pada 2020. Kami pertama kali mendaftar ke PDI Perjuangan. Kami buktikan saat itu juga membawa keluarga besar dan teman-teman kami,” kata Hendy.

    Hendy menyatakan saat itu tidak memahami dunia politik. “Kami belajar kepada PDI Perjuangan, dan saya mengikuti fit and proper test di Surabaya dan Jakarta. Namun kami masih belum berjodoh pada waktu itu,” katanya.

    PDI Perjuangan pada saat itu akhirnya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan empat partai lainnya mengusung pasangan calon bupati Abdus Salam dan calon wakil bupati Ifan Ariadna.

    Saat ini Hendy akan berusaha meyakinkan PDI Perjuangan agar mau merekomendasikan dirinya menjadi calon bupati tahun ini. “Tentunya tidak terlalu sulit menilai posisi kami saat ini karena sudah ada hasil kerjanya. PDI Perjuangan bukan partai baru dan PDI Perjuangan sarat pengalaman sehingga punya kebijakan untuk menilai saya,. Harapan kami tidak ada lain, cuma satu: rekomendasi dari PDI Perjuangan harus kepada saya,” katanya.

    Tak hanya di PDI Perjuangan, Hendy ingin mendaftarkan diri sebagai calon bupati di seluruh partai politik parlemen. “Rekom semua partai harus saya dapat. Seperti kata-kata saya pada 2019-2020 lalu. Semua saya minta mendukung saya,” katanya.

    Sejauh ini proses komunikasi dengan partai-partai politik sudah berjalan baik. “Beberapa partai sudah bertemu saya. Saya yakin semua partai bagus. Selama tiga tahun kemarin memimpin Jember, saya berhubungan baik dengan teman-teman Dewan (DPRD Jember), dan itu luar biasa,” kata Hendy.

    Sementara itu, Edi Cahyo Purnomo mengatakan, selain Hendy, ada pendaftar yang sudah mengambil berkas, yakni perwakilan Nanang Handono Prasetyo, seorang pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun baru Hendy yang langsung menyerahkan berkas lengkap.

    “Tugas DPC hanya menjaring dan memverifikasi serta memvalidasi kelengkapan berkas formulir. Setelah itu kewenangan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Pusat partai untuk menyaring,” kata Edi. [wir]

  • Perda Tempat Hiburan Jadi Prioritas DPRD Kabupaten Pasuruan

    Perda Tempat Hiburan Jadi Prioritas DPRD Kabupaten Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ratusan pemandu lagu mendatangi kantor DPRD di Kabupaten Pasuruan. Kedatangannya ini tak lain untuk mendorong para wakil rakyat melakukan pembahasan peraturan daerah tempat hiburan.

    Tak bisa dipungkiri, keberadaan bisnis karaoke ini kian menjamur di wilayah Kabupaten Pasuruan. Namun para pengusaha bingung dengan legalitas usahanya. Imbasnya banyak pengusaha melakukan bisnisnya secara sembunyi-sembunyi. Tak hanya itu, bahkan para pengusaha sering jadi korban “palak”.

    Direktur Pusat Studi dan Advokasi, Lujeng Sudarto mengatakan bahwa kondisi ini mendesak untuk ditata. Kabupaten Pasuruan sudah saatnya menerbitkan perda terkait tempat hiburan.

    “Kepentingan mereka (LC) itu kerja untuk menghidupi anaknya, keluarganya, mereka berhak untuk kerja dan tugas pemkab melindungi, membina, dan mengawasi,” jelasnya, Senin (22/4/2024).

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto mengatakan bahwa Perda tersebut sudah terpenuhi. Perda tersebut sudah masuk ke dalam Prolegda yang ditetapkan dengan SK DPRD nomor 2023. Rencananya akan dibahas pada tahun 2024.

    Perda nantinya akan berjudul pengawasan penataan tempat hiburan. Pembahasan ini nantinya akan dilakukan dengan OPD terkait dengan melakukan pansus dan juga konsultasi publik.

    “Pembahasan ini menjadi salah satu prioritas kami dalam pembentukan perda dengan judul pengawasan tempat hiburan. Kalau sudah masuk raperda nantinya akan terus berjalan dengan melihat problematik yang ada di lapangan,” kata Sugik sapaan akrabnya.

    Sugik juga mengatakan, pembahasan perda ini akan terus dilakukan karena dirasa sangat krusial. Mengingat banyak pebisnis di lapangan yang juga sering mendapat intimidasi dengan cara dipalak.  [ada/but]

  • Anggaran Pilkada Magetan Rp48 Miliar, KPU Siap Maksimalkan Penggunaan

    Anggaran Pilkada Magetan Rp48 Miliar, KPU Siap Maksimalkan Penggunaan

    Magetan (beritajatim.com) – Dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Magetan tahun 2024 dipastikan tidak mengalami perubahan. Anggaran yang akan diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan masih sama seperti hasil kesepakatan sebelumnya, yaitu sebesar Rp48 miliar.

    Ketua KPU Magetan, Fahrudin, menegaskan bahwa dana hibah tersebut akan digunakan secara maksimal untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Dana hibah Pilkada itu akan digunakan secara maksimal. Skema penggunaannya sudah kita siapkan, termasuk untuk simulasi dengan empat calon,” ujar Fahrudin, Senin (22/4/2024).

    Pria yang akrab disapa Dino menjelaskan bahwa skema penggunaan dana hibah akan disesuaikan dengan kekuatan partai politik yang akan berkoalisi atau mengusung calon.

    Satu partai dapat mengusung calon sendiri apabila memiliki minimal 9 kursi di DPRD. Namun, saat ini KPU Magetan belum mendapatkan register dari Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga konversi kursi belum bisa dilakukan.

    “Yang jelas, apabila ada partai politik yang memperoleh 20 persen kursi DPRD maka parpol itu bisa mengusung calon. Jika tidak ada, kita lihat parpol mana saja yang akan bergabung,” ungkap Fahrudin.

    Lebih lanjut, Fahrudin menambahkan bahwa tahapan Pilkada Magetan saat ini sudah memasuki tahap perencanaan program dan anggaran. Tahapan ini dimulai sejak tanggal 26 Januari 2024.

    Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dilakukan setelah lebaran nanti. Sedangkan untuk pendaftaran calon, terjadwal mulai tanggal 27 Agustus 2024.

    “Semua tahapan Pilkada sudah terjadwal dan akan kita ikuti dengan seksama,” pungkas Fahrudin. [fiq/but]

     

  • DPRD Surabaya: Eri Cahyadi Peletak Dasar Pemerintahan Berbasis Kinerja

    DPRD Surabaya: Eri Cahyadi Peletak Dasar Pemerintahan Berbasis Kinerja

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya kembali dipercaya menjadi tuan rumah acara nasional, kali ini dalam rangka puncak perayaan otonomi daerah (Otoda) Nasional yang akan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Acara tersebut akan dilaksanakan pada Kamis depan.

    Dalam acara tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemerintahan terbaik se-Indonesia.

    Ketua Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya Arif Fathoni menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kota Surabaya untuk menggelar even-even pemerintahan nasional.

    Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Surabaya telah diakui sebagai kota yang harmonis dan kondusif, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Wali kota Surabaya Mas Eri Cahyadi membuat kerangka kebijakan yang membuat kota Surabaya tetap harmoni di balik keberagaman suku dan agama, inilah yang membuat Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan terhadap Kota Surabaya untuk menggelar event-event pemerintahan nasional di Surabaya,” ujar Arif Fathoni, Senin (22/4/2024).

    Toni sapaan karibnya menambahkan bahwa penghargaan yang akan diterima Eri Cahyadi merupakan kado hari raya Idul Fitri bagi seluruh masyarakat Surabaya.

    Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bukti kepiawaian kepemimpinan Eri Cahyadi yang telah membawa Surabaya menjadi kota yang lebih baik.

    “Penghargaan tersebut disamping untuk Mas Eri sendiri, juga apresiasi atas kolaborasi seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan Pemkot Surabaya,” paparnya.

    Meskipun periode jabatan Eri Cahyadi dan wakilnya hanya 3,5 tahun, dia menilai bahwa Eri Cahyadi telah meletakkan dasar pemerintahan yang berbasis pada sistem kerja baku yang menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Hal ini, menurutnya, telah membantu Pemkot Surabaya dalam mencapai berbagai target pembangunan.

    “Kita lihat, seluruh kebijakan saat ini berlangsung dimulai dari hulu ke hilir, tidak berjalan sendiri-sendiri, salah satunya adalah soal penanganan stunting seluruh OPD bekerja secara kolaboratif sehingga mampu menurunkan angka stunting di kota Surabaya,” jelasnya.

    Toni juga menjelaskan bahwa di awal masa jabatannya, Eri Cahyadi langsung bekerja keras menangani pandemi Covid-19 yang melanda Surabaya dan Indonesia.

    Hal ini menyebabkan APBD Surabaya dihabiskan untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga program kerja lain belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran.

    “Jadi efektif Wali kota Surabaya hanya bisa merealisasikan program dalam 2 tahun anggaran saja dalam 1 periode, namun dalam periode singkat tersebut sudah banyak program kerakyatan yang telah terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ketua Golkar Surabaya ini.

    “Salah satunya adalah hadirnya rumah sakit di Surabaya Timur yang akan beroperasi tahun ini, sehingga tidak ada lagi dikotomi layanan dasar kesehatan terhadap warga Surabaya,” tegas dia.

    Disisi lain, terkait dengan keluhan pekerja tenaga kontrak di kota Surabaya, dia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kemenpan RB memberikan teguran kepada Pemkot Surabaya agar melakukan rasionalisasi terhadap membengkaknya tenaga kontrak yang ada di kota Surabaya.

    Namun demikian, meskipun rekruitmen tersebut dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, Eri Cahyadi mengambil jalan tengah agar warga Surabaya tetap bisa bekerja meski ada penyesuaian aturan menteri keuangan soal hak yang diterima.

    “Kepala-kepala OPD mestinya bisa menjelaskan hal tersebut dilingkungan tenaga kontrak masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesimpulan oleh tenaga kontrak yang ada di Surabaya,” pungkasnya.

    Dia berharap penghargaan yang diraih Eri Cahyadi ini dapat menjadi motivasi bagi Pemkot Surabaya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. [asg/beq]

  • Bupati Jember Hendy Gagal Tiru Jokowi Bentuk Dinasti Politik Melalui Pemilu

    Bupati Jember Hendy Gagal Tiru Jokowi Bentuk Dinasti Politik Melalui Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Tidak semua pemimpin politik bisa meniru Presiden Joko Widodo untuk membentuk dinasti politik. Bupati Hendy Siswanto gagal mengikuti jejak sang presiden, setelah empat orang kerabatnya yang menjadi calon legislator pemilihan umum DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, gagal lolos ke parlemen.

    Muhammad Nadhif Ramadhan, menantu Hendy, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang melalui Partai Nasional Demokrat, hanya memperoleh 7.128 suara. Tertinggal jauh dibandingkan Charles Meikyansah yang mengepul 93.897 suara dan melenggang kembali ke Senayan untuk lima tahun ke depan.

    Iis Ismawati, adik ipar Hendy yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jember via Partai Kebangkitan Bangsa, untuk Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Tempurejo, Mumbulsari, Mayang, dan Silo, hanya memperoleh 2.954 suara.

    Fitrawan Yusran, keponakan Hendy, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jember melalui Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, dan Sukowono memperoleh dukungan paling sedikit, hanya 490 suara.

    Sementara itu, Try Sandi Apriana yang menjadi calon legislator petahana DPRD Jember dari Partai Demokrat, gagal kembali ke parlemen walau pun mendulang 4.929 suara di Daerah Pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Ajung, Kaliwates, Sumbersari, dan Pakusari.

    Harapan Sandi untuk kembali ke parlemen kini tergantung dari palu majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Partai Demokrat resmi menggugat hasil pemilihan umum DPRD Jember di Daerah Pemilihan 1, karena adanya dugaan manipulasi suara.

    Namun Sandi tak hanya menghadapi problem hasil pemilu. Posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember juga terancam, karena dianggap tak bisa mendongkrak perolehan suara partai itu dalam pemilu.

    Kegagalan para kerabat Hendy ini sempat disoroti Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq. “Itu kan sangat ironis. Bahkan ada yang mempertanyakan, ketika anggota keluarga yang nyaleg tidak ada yang jadi dan partai yang dipimpin putranya tidak mendapat kursi, apakah masih percaya diri untuk mencalonkan diri kembali,” katanya, diberitakan Beritajatim.com, Jumat (29/3/2024).

    Hendy menilai kegagalan para kerabatnya di pemilu tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan elektabilitasnya dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun ini. “Silakan disurvei saja sekarang, apakah posisi saya bagus atau tidak. Kalau ingin mempengaruhi orang lain itu pakai survei,” katanya, Senin (22/4/2024).

    Hendy justru melihat kegagalan menantu dan iparnya itu sebagai sesuatu hal yang wajar. “Kalau saya mau mengintervensi pemilu untuk empat orang anak itu, masa tidak bisa? Aku kan bupati,” katanya.

    Namun Hendy memilih tidak mengintervensi proses pemilu dengan menggunakan kekuasaannya. Ia membiarkan para kerabatnya itu bertarung sewajarnya. “Anak saya kan baru lima bulan melamar jadi politisi. Anak saya bukan politisi. Wajarlah kalah. Kalau menang justru ada masalah. Kalau kalah ya belajar lagi mengabdi ke masyarakat,” katanya.

    “Jangan dilihat sisi kalahnya. Lihat sisi positifnya. Sampeyan tidak serta-merta karena anak bupati langsung bisa jadi (terpilih), dengan menyogok, menyuap, atau serangan fajar. Apakah itu semua tidak bisa dilakukan oleh bupati? Sangat bisa. Tapi apakah itu yang diharapkan untuk mendidik (politik) anak? Oh sori, Bos,” kata Hendy.

    “Saya tidak mau menjerumuskan anak saya ke neraka gara-gara perbuatan orang tua. Maaf ya. Aku jadi orang tua ingin anak saya masuk surga semua. Insyallah walau tidak jadi politisi, anak saya tetap bekerja dan bisa makan,” tegas Hendy.

    Menurut Hendy, masih banyak waktu bagi anak-anaknya untuk belajar dan masuk ke dunia politik. “Kayaknuya mereka senang. Mereka masih punya lima periode ke depan. Usia mereka tidak sampai 30 tahun. Jadi mereka masih punya lima periode lagi untuk mencalonkan diri. Modalnya masih cukup untuk mencalonkan,” katanya.

    Hendy mengajarkan kepada kerabatnya untuk menjadikan dunia politik sebagai sarana silaturahmi. “:Dengan bertemu petani, mengumpulkan komunitas petani, pelaku usaha mikro kecil menengah, dan lain-lain,” katanya.

    Lantas bagaimana dengan nasib Try Sandi Apriana? “Tidak masalah. Terancam atau tidak, tidak masalah. Si Sandy juga tenang-tenang saja tuh,” kata Hendy.

    Hendy sudah mendengar cerita lengkap konflik di Demokrat Jember yang menggoyang posisi Sandi. Ia menilai Sandi sudah benar dengan berupaya mengikuti aturan agar keuangan Partai Demokrat selama pemilu bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kalau kemudian karena Demokrat tidak dapat kursi lalu jadi dasar diberhentikan, ya silakan saja. Kayaknya Sandi tenang-tenang saja. Mau diapa-apain silakan saja, asalkan itu kebijakan ketua umum. Tapi kalau kebijakan tanggung-tanggung (bukan kebijakan ketua umum, red), ya saya suruh lapor ke Pak SBY saja,” kata Hendy.

    Hendy sudah meminta kepada Sandi untuk melaporkan kronologi konflik di Demokrat sejelas mungkin kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. “Laporkan kronologi kejadiannya, siapa yang mengganjal, tulis semua nama-namanya. Itu perintahku. Sebut namanya. siapapun itu,” katanya.

    Hendy ingin Sandi berpolitik dengan penuh martabat. “Kalau memang menurut partai dia salah, ya ganti saja, Tidak apa-apa. Melamar saja ke partai lain. Tidak ada partai, ya nyambut gawe (bekerja, red) biasa,” katanya. [wir]

  • Gerindra Siapkan Tomi untuk Calon Wali Kota Blitar

    Gerindra Siapkan Tomi untuk Calon Wali Kota Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Partai Gerindra memprioritaskan kader internal untuk diusung sebagai calon Bupati maupun Wali Kota Blitar di Pilkada 2024 mendatang. Sejumlah nama pun sudah diisukan untuk maju sebagai Calon Bupati dan Wali Kota Blitar mendatang.

    Salah satunya adalah Tomi Gandhi Sasongko. Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar itu disebut-sebut bakal maju sebagai Calon Wali Kota Blitar di Pilkada mendatang.

    “Kita tegak lurus dengan pimpinan (DPP), mengusung kader sendiri dan memprioritaskan sebagai bakal calon bupati,” kata Tomi Gandhi, Minggu (21/04/24).

    Sebagai kader, Tomi mengaku taat dan mematuhi semua perintah partai Gerindra. Termasuk jika dirinya disuruh maju di Pilwali Kota Blitar 2024 mendatang.

    “Segala kemungkinan masih ada fleksibel, dan semua keputusan ada di DPP, kita ini ikut saja,” tegasnya.

    Jika bicara soal Calon Wali Kota Blitar, sebetulnya langkah Gerindra bakal cukup sulit. Pasalnya Gerindra hanya mendapatkan 2 kursi di DPRD Kota Blitar.

    Dengan kondisi itu maka Gerindra tidak bisa mengusung calon sendiri. Jika mau mengusung Calon Wali Kota Blitar maka Gerindra harus berkoalisi.

    “Semua nama-nama kader internal yang berpotensi maju di Pilkada 2024 masih dalam penggodokan,” imbuhnya.

    Gerindra sendiri terus menjalin komunikasi dengan partai politik yang lain. Penjajakan terus dilakukan untuk membuka berbagai opsi di Pilkada 2024 mendatang.

    Namun demikian semua keputusan terkait siapa yang maju di Pilwali Kota Blitar tergantung rekomendasi dari DPP Gerindra. Tomi sendiri mengaku siap dengan segala potensi yang akan terjadi termasuk jika dirinya tidak dipilih sebagai Calon Wali Kota Blitar.

    “Intinya saya siap dan patuh dengan DPP, kalau di DPP milih yang lain saya juga hormat dan bakal mendukung,” pungkasnya.

    Tomi Gandhi sendiri merupakan politikus muda dari partai Gerindra. Pengusaha di bidang telur ayam ini, memiliki peran yang cukup besar dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Kota Blitar pada Pilpres kemarin.

    Meski gagal di Pileg, namun kini Tomi Gandhi siap untuk kembali bertempur di Pemilihan Wali Kota Blitar mendatang. Optimisme tinggi tentu diusung oleh Tomi Gandhi. [owi/but]

     

  • PDIP Jombang Buka Pendaftaran Calon Bupati untuk Pilkada 2024, Tidak Harus Kader

    PDIP Jombang Buka Pendaftaran Calon Bupati untuk Pilkada 2024, Tidak Harus Kader

    Jombang (beritajatim.com) – DPC PDIP Kabupaten Jombang membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah baik posisi Bupati maupun Wakil Bupati dalam menghadapi Pilkada 2024 yang digelar serentak.

    Pendaftaran tersebut dibuka mulai 26 April sampai 9 Mei 2024. Pengembalian formulir bisa dilakukan mulai 28 April 2024 hingga penutupan. Tidak harus harus kader, tapi dari parpol (partai politik) lain juga disilakan mendaftar melalui PDIP.

    “Ini merupakan instruksi dari DPP PDIP. Sehingga kami melakukan rapat untuk melakukan pendaftaran ini. Tidak hanya kader PDIP yang bisa mendaftar. Ini terbuka luas. Boleh siapapun, dari partai apapun,” ujar Sekretaris DPC PDIP Jombang Donny Anggun, Minggu (21/4/2024).

    Apakah ada syarat khusus untuk mendaftar? Donny menjelaskan bahwa tidak ada syarat khusus untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah melalui PDIP Jombang. Yang terpenting menurut Donny harus sesuai dengan visi misi partai.

    Semisal, harus warga negara Indonedia dan memiliki jiwa pancasilais, serta satu visi dengan PDIP. “Karena calon kepala derah harus tidak anti pancasila. Siap menjaga keutuhan NKRI,” ujar Donny yang juga Wakil Ketua DPRD Jombang ini.

    Donny mengatakan, secara aturan berdasarkan hasil Pemilu 2024, PDIP Jombang sudah bisa mengusung calon sendiri. Karena partai besutan Megawati Sukarnoputri ini meraup 10 kursi. Namun demikian, komunikasi politik dengan partai lain tetap dilakukan.

    “Artinya, koalisi sangat terbuka, walaupun secara regulasi kita dengan 10 kursi bisa mengusung calon sendiri. Tapi kami berharap bisa berkoalisi dengan partai-partai lain,” kata Donny menegaskan. [suf]

  • Sambut Menteri AHY, Dokter Agung Berikan Batik Tulis Motif Burung Hong

    Sambut Menteri AHY, Dokter Agung Berikan Batik Tulis Motif Burung Hong

    Surabaya (beritajatim.com) – Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono ikut menyambut kedatangan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di ruangan VIP Bandara Juanda Surabaya, Jumat (19/4/2024).

    AHY yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya adalah menyerahkan sertifikat tanah untuk tempat atau rumah peribadatan di Surabaya.

    Momen pertemuan dokter Agung dan AHY di ruangan VIP bandara Juanda itu terlihat cukup hangat. Setelah berbincang sejenak, putra kelahiran Banyuwangi tersebut terlihat memberikan cinderamata berupa batik tulis prada dengan motif Burung Hong dan kawung.

    Seperti diketahui, Burung Hong berasal dari mitologi China dan melambangkan kebahagiaan serta keberuntungan. Burung Hong sering digambarkan dengan detail yang indah dan warna-warna cerah, seperti merah, kuning, dan hijau. Ini melambangkan keagungan, kebijaksanaan, dan kekuatan. “Semoga Mas Menteri AHY selalu diberikan keberkahan dan keberuntungan di setiap langkahnya,” katanya.

    Sementara itu, dalam agenda kunkernya di Jatim, AHY melakukan serah terima 10 sertipikat bidang tanah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Surabaya, 5 sertipikat bidang Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Kabupaten Ngawi dan satu sertipikat bidang tanah di Gereja Katolik Mater Dei Kota Madiun.

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu mengapresiasi gerak cepat menteri AHY dalam menyelesaikan pengurusan sertifikat lahan rumah ibadah di Jatim.

    Menurut dia, kepastian hukum tersebut sangat dibutuhkan, agar seluruh umat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan tenang. “Kami sebagai kader Demokrat bangga dan mengapresiasi kinerja mas AHY dan jajarannya yang secara cepat menyelesaikan legalitas tanah,” katanya.

    Alumnus Fakultas Kedokteran Unair Surabaya itu mengatakan, kehadiran AHY yang turun langsung ke masyarakat dan mengecek pengurusan sertifikat tanah menujukkan komitmen dan dedikasinya kepada rakyat. “Masyarakat sangat terbantu dengan kemudahan pengurusan sertifikat,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Ketua PPP Ingin Ketua PAN Memimpin Tim Sukses Koalisi Jember Bersatu

    Ketua PPP Ingin Ketua PAN Memimpin Tim Sukses Koalisi Jember Bersatu

    Jember (beritajatim.com) – Dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Madini Farouq meminta Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Jember Abdus Salam memimpin tim sukses.

    Permintaan ini dilontarkan Madini, setelah Salam menjodohkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Jember Karimullah Dahrujiadi dengan Madini dalam pemilihan kepala daerah setempat tahun ini, saat pertemuan tiga pimpinan partai di kediaman Madini, Kamis (18/4/2024) malam lalu. PAN, Golkar, dan PPP sudah bertekad untuk bersama dalam Koalisi Jember Bersatu.

    “Cak Salam sadar diri karena PAN hanya punya satu kursi di DPRD Jember. Maka dia merelakan jika antara Golkar dan PPP menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati,” kata Madini, menceritakan kembali situasi pertemuan kepada Beritajatim.com, Sabtu (20/4/2024).

    Usulan Salam ini langsung ditimpali Madini. “Ya sudah, kalau memang Golkar dan PPP menjadi calon bupati dan wakil bupati, maka sampeyan menjadi ketua tim sukses, karena sampeyan berpengalaman pernah menjadi calon bupati Jember pada 2020,” kata Madini kepada Salam saat itu.

    Menurut Madini, pengalaman Salam itu sangat berharga kendati kalah. “Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ketika dulu saat mencalonkan diri jadi bupati belum berhasil, ketika sampeyan menjadi tim sukses bisa berhasil menjadikan pasangan yang didukung terpilih,” katanya kepada Salam.

    Dimintai konfirmasi terpisah soal permintaan Madini itu, Salam merendah. “Saya akan mengikuti keputusan terbaik dari beliau-beliau,” katanya.

    Menurut Salam, pengalaman Karimullah dan Madini tak diragukan lagi dalam dunia politik. “Mudah-mudahan tahun ini kita bersama benar-benar bisa mengusung bupati dan calon bupati, baik dari internal partai maupun calon lain yang punya kelayakan untuk kita usung,” katanya.

    Salam justru mengaku belajar dati PPP yang berhasil mempertahankan lima kursi dan Golkar yang sukses menambah jumlah kursi dari dua menjadi enam di DPRD Jember. “Kami yang tadinya dua kursi menjadi satu kursi di DPRD Jember. Tapi kami tetap optimistis. Pertambahan suara dari 40 ribu menjadi hampir 70 ribu merupakan prestasi tim kami yang solid di bawah,” katanya.

    Salam juga mengaku belajar untuk berhasil sebagai tim sukses dari Madini yang pernah berhasil menyokong MZA Djalal menjadi bupati dua periode dan membantu pemenangan Hendy Siswanto pada 2020. “Kalau saya ikut saja. Tapi biar teman-teman yang menilai. Kalau saya belum waktunya menjadi ketua tim sukses pemenangan, saya akan mendorong dengan seluruh kekuatan dan potensi yang ada, kami fokuskan kepada calon yang akan diusung,” katanya.

    “Jadi siapapun yang menjadi ketua tim sukses, kami akan mengikuti keputusan Koalisi Jember Bersatu. Karena yang dikonkretkan pertama kali adalah kendarannya dulu. Jadi bukan sekadar omon-omon. Nanti kita omon-omon politik, tapi tidak ada keseriusan melinierkan dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan wilayah di Jatim, dan dewan pimpinan cabang, percuma juga,” kata Salam.

    Salam berharap Koalisi Jember Bersatu benar-benar memiliki kekuatan daya tawar yang jelas, jika benar-benar direstui dewan pimpinan pusat masing-masing partai.

    “Tugas kami semua adalah mengkomunikasikan ini ke pimpinan partai masing-masing. Mudah-mudahan ini obrolan kami bertiga pada Kamis malam itu, yang katanya Gus Mamak (sapaan akrab Madini, red) adalah malam Jumat legi, hasilnya juga manis. Yang penting jangan terlalu banyak janji manis, takutnya kencing manis,” katanya.

    Menurut Salam, Koalisi Jember Bersatu harus peka terhadap dinamika di Jember. “Harapannya Jember menjadi kota yang jembar (luas), sehingga masyarakatnya mendapatkan keberkahan,” katanya. [wir]