Kementrian Lembaga: DPRD

  • Maju Pilwali Kota Malang Lewat PKB, Formulir Pendaftaran Gratis

    Maju Pilwali Kota Malang Lewat PKB, Formulir Pendaftaran Gratis

    Malang (beritajatim.com) – DPC PKB Kota Malang memperkenalkan tim desk Pilkada 2024 pada Selasa (23/4/2024). Tim ini bertugas membuka dan menerima berkas pendaftaran untuk sosok calon wali kota dan wakil wali kota untuk Pilwali Kota Malang 2024.

    “Pendaftaran tahap pertama akan berakhir pada 7 Mei 2024 nanti, ada berapa akan kita informasikan ke DPP,” ujar Ketua DPC PKB Kota Malang Fatchullah.

    PKB sebelumnya mengumpulkan jajaran struktural mulai dari DPC hingga PAC yang ada di Kota Malang. Setelah melakukan sosialisasi, tim desk Pilkada membuka pendaftaran. Termasuk membuka usulan kader PKB Kota Malang yang layak diajukan sebagai bakal calon Wali Kota Malang.

    “Untuk penilaian akhir, kami serahkan ke DPP agar lebih transparan dan menghindari faktor suka dan tidak suka,” ujar Fatchullah.

    Fatchullah menyebut, tugas DPC PKB Kota Malang hanya membuka pendaftaran. Keputusan akhir ada pada DPP PKB di Jakarta. Pendaftaran ini dibuka secara gratis. Tidak ada pembayaran formulir dalam masa pendaftaran ini.

    “Tugas kami di DPC hanya melakukan penjaringan calon kepala daerah. Kami mencari pemimpin yang paham pengelolaan APBD, paham problematika dan keluhan masyarakat,” ujar Fatchullah.

    Pria yang akrab disapa Abah Fat itu juga membuka komunikasi dengan partai lain. Karena PKB yang memiliki 8 kursi DPRD Kota Malang hasil Pileg 2024. Jumlah itu kurang 1 kursi untuk maju mengusung calonnya sendiri.

    “Lebaran lalu sudah ada komunikasi informal dengan partai lain. Kami optimis meskipun kurang satu kursi, bisa mengusung calon pilihan sendiri di Pilkada,” ujar Abah Fat. [luc/but]

  • Pansus Kopi Kapiten, DPRD Pasuruan Akan Kebut Mulai Minggu Depan

    Pansus Kopi Kapiten, DPRD Pasuruan Akan Kebut Mulai Minggu Depan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah momentum lebaran, DPRD Kabupaten Pasuruan tancap gas untuk selesaikan kasus Kopi Kapiten. Hal ini dikatakan oleh ketua pansus Kopi Kapiten Najib saat ditemui di kantor dewan.

    Najim mengatakan bahwa pihaknya minggu depan akan melakukan pemanggilan terhadap APEKI dan juga kelompok tani kopi. Pemanggilan ini ditujukan untuk mengetahui langsung keterangan dari kelompok tani.

    “Minggu depan kami akan memanggil APEKI dan juga sekitar 153 kelompok tani di seluruh Kabupaten Pasuruan. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran pemakaian anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab,” jelasnya.

    Sehingga nantinya data yang telah diterima oleh Pemkab Pasuruan akan disingkronkan dengan sata dari kelompok tani. Sehingga jika ada ketidak cocokan akan segera diketahui apa yang salah dalam permasalahan Kopi Kapiten tersebut.

    Tak hanya itu, wakik pansus, Sugiarto juga menjelaskan setelah melakukan pertemuan dengan APEKI nanti para anggota dewan akan terjun kelapangan. Hal ini dilakukan guna mengetahui penggunaan alat yang telah diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

    “Kami juga akan terjun kelapangan untuk melakukan pengecekan alat yang telah diberikan oleh dinas terkait. Kemudian kami juga mengecek apa benar anggaran yang diberikan selama ini tersalurkan dengan baik dan benar,” ungkapnya.

    Diketahui sebelumnya permasalahan kopi kapiten ini sempat ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Bahkan keramaian ini mengakibatkan marahnya mantan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf yang dimana pada muka Irsyad yang berada di gelas cup dicoret-coret.

    Kemudian hal ini diklarifikasi oleh Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto yang mengatakan bahwa pencoretan pada logo Kopi Kapiten tersebut tidaklah disengaja. Hanya waktu itu, Irsyad sedang melakukan kampanye dan Pemkab Pasuruan hanya berusaha bersikap netral. (ada/ted)

  • BHS Apresiasi Pemda Respon Cepat Banjir Pasar Wadungasri

    BHS Apresiasi Pemda Respon Cepat Banjir Pasar Wadungasri

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Memperingati Hari Konsumen Nasional, Caleg Partai Gerindra DPR RI terpilih Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) Bambang Haryo Soekartono (BHS) blusukan ke Pasar Wadungasri Kec. Waru bersama dengan Tim Peduli BHS melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok dan lainnya Selasa (23/4/2024).

    Harga kebutuhan pokok yang ada, mayoritas mengalami kenaikan. Mulai berambang, telur, ayam, daging mengalami kenaikan sekitar 30 persen. “Banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, termasuk gula, harganya mencapai senilai Rp18 ribu,” ucap Bambang Haryo Soekartono didampingi Caleg Partai Gerindra terpilih di Dapil Sidoarjo 6 untuk DPRD Sidoarjo Yunik Nur Aini.

    Selain memantau harga kebutuhan pokok Tim BHS Peduli juga keliling ke gang atau lorong pasar. Tak sedikit para pedagang yang mengeluh di musim penghujan banyak nyamuk. Para pedagang minta dilakukan fogging.

    Keluhan warga langsung direspon oleh Bambang Haryo dan menjanjikan hari berikutnya akan melakukan penyemprotan sarang nyamuk dengan fogging.

    “Akan kita agendakan untuk fogging secepatnya. Khawatirnya jika tidak segera dilakukan, ada korban demam berdarah,” imbuhnya.

    Di tengah kunjungannya, Bambang Haryo juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur, mulai penerangan lampu, pengecatan tembol dan juga penanganan sampah yang ada.

    Selain itu, Bambang Haryo juga mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah soal keluhan pedagang dan pengunjung pasar, saat musim hujan pasar sering banjir.

    “Sekarang saat musim hujan, pasarnya sudah tidak banjir karena gorong-gorong yang ada didalam sudah di perbaiki dengan menggunakan box culvet,” tukasnya.

    Dengan perbaikan infrastruktur dan lainnya, harapan Bambang Haryo Pasar Wadungasri Kec. Waru tetap dan terya menjadi tujuan semua masyarakat atau pelanggan untuk berbelanja kebutuhan yang ada. [isa/beq]

  • Bareng Halal Bihalal, DPRD Terima LKPJ Bupati Tuban 2023

    Bareng Halal Bihalal, DPRD Terima LKPJ Bupati Tuban 2023

    Tuban (beritajatim.com) – DPRD Tuban menerima penyerahan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023 dari Bupati Aditya Halindra Faridzky. Acara tersebut digelar bersamaan dengan Halal Bihalal DPRD Tuban.

    Ketua DPRD Tuban H.M. Miyadi mengatakan, sebetulnya ini agenda rapat paripurna penyerahan LKPJ akhir tahun 2023, namun kita agendakan pula halal bihalal DPRD Tuban bersama Pemkab.

    “Karena sebagai manusia sudah menjadi ketetapan akan memiliki kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Sehingga, kita barengkan acara rapat paripurna ini sekaligus halal bihalal,” ujar Miyadi.

    Ia juga memberikan apresiasi atas capaian target kinerja OPD dan penghargaan yang ditorehkan baik di tingkat provinsi maupun nasional dan capaian tersebut hendaknya dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

    “Lalu, bagi OPD yang belum memenuhi target kinerja dapat dievaluasi dan diberikan pendampingan,” imbuhnya.

    Sehingga, beberapa rekomendasi juga turut diberikan oleh DPRD Tuban untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Tuban. Sebab, perlu adanya peningkatan layanan primer kesehatan dapat terus dengan cara promotif dan preventif.

    “Kami juga rekomendasikan adanya percepatan upaya pengentasan permasalahan sosial, diantara menekan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban,” paparnya.

    Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui penguatan sektor pendidikan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, dan penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kondisi yang ada.

    “Rekomendasi itu dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Tuban,” kata dia.

    Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky juga menyampaikan, permohonan maaf atas kesalahan dan kekhilafan selama memimpin Kabupaten Tuban selama 3 tahun terakhir.

    “Kami harap koordinasi dan kolaborasi dengan DPRD kabupaten Tuban menjadi program pembangunan berjalan on the track dan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” imbuhnya.

    Kemudian, bertepatan dengan halal bihalal dan juga ulang tahun Ketua DPRD Tuban, Mas Lindra sapanya mengucapkan selamat ulang tahun dan turut mendoakan agar selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu.

    “Kami juga berharap wujud kolaborasi lintas sektoral ini harus dapat dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik untuk mensejahterakan masyarakat,” tutup Mas Lindra. [ayu/beq]

  • Trenggalek Banjir dan Longsor, Deni Wicaksono Dukung Pemkab Gerak Cepat

    Trenggalek Banjir dan Longsor, Deni Wicaksono Dukung Pemkab Gerak Cepat

    Trenggalek (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Trenggalek pada akhir pekan lalu mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Bencana ini mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah warga dan fasilitas pendidikan.

    Anggota DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan duka mendalam atas kejadian tersebut dan menyerukan gotong royong untuk membantu penanganan bencana.

    “Kita semua harus saling membantu untuk membantu penanganan bencana ini,” ujar Deni, Selasa (23/4/2024).

    Deni, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jatim IX (Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi), menyatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan bencana. Dia juga mendukung langkah cepat Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, dalam membantu warga terdampak.

    “Kami juga telah berkoordinasi dengan Mas Ipin (sapaan akrab Bupati Trenggalek) agar semua langkah penanganan bisa berjalan efektif, tepat, dan optimal dalam membantu warga terdampak,” jelas Deni.

    Lebih lanjut, Deni berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga turut membantu warga Trenggalek yang terkena bencana. Apalagi, beberapa wilayah di Jawa Timur, termasuk Lumajang, Trenggalek, dan Madura, juga dilanda bencana dalam beberapa waktu terakhir.

    “Dengan kolaborasi yang tepat antara Pemprov Jatim, Pemkab Trenggalek, dan berbagai elemen lainnya, InsyaAllah penanganan banjir dan longsor di Trenggalek bisa dilakukan dengan baik, sehingga warga bisa terbantu optimal,” tegas Deni.

    Sebagai informasi, berdasarkan data dari BPBD Trenggalek, bencana tanah longsor terjadi di beberapa desa dan kecamatan, antara lain Munjungan, Bendungan, Dongko, Panggul, Watulimo, dan Kampak.

    Banjir yang terjadi tidak berlangsung lama dan langsung surut beberapa saat setelah kejadian. [asg/beq]

  • Deretan Nama Cabup Blitar Ramai Dibicarakan, Siapa Saja?

    Deretan Nama Cabup Blitar Ramai Dibicarakan, Siapa Saja?

    Blitar (beritajatim.com) – Deretan nama yang akan menjadi Calon Bupati (Cabup) Blitar telah muncul dan ramai dibicarakan. Diketahui, gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tinggal beberapa bulan lagi terselenggara.

    Berikut sejumlah nama yang ramai dibicarakan dan berpeluang maju sebagai Calon Bupati Blitar pada Pilkada 2024 mendatang.

    1. Rini Syarifah

    Bupati Blitar tersebut jauh-jauh hari telah menyatakan niatnya untuk melanjutkan kepemimpinannya. Mak Rini sapaan akrabnya menyatakan bakal maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar di Pilkada 2024.

    Nama Mak Rini pun semakin banyak diperbincangkan warga menjelang Pilkada 2024. Tentu sebagai calon petahana Mak Rini masih cukup kuat untuk memenangkan kembali Pilbup Blitar 2024 mendatang.

    Rini Syarifah yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Kabupaten Blitar juga telah aktif berkomunikasi dengan partai politik lain. Pada Pilkada 2024 mendatang, Mak Rini ingin merangkul semua partai politik yang ada di Kabupaten Blitar.

    Langkah Mak Rini semakin mudah karena PKB bisa mengusung sendiri Calon Bupati Blitar lantaran telah mengantongi 11 kursi DPRD.

    2. Rijanto

    Nama selanjutnya yang juga masih ramai diperbincangkan adalah Rijanto. Mantan Bupati Blitar tersebut masih memiliki karisma dan berpeluang maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, tentu Rijanto masih sangat dirindukan warga. Sosoknya yang ramah dan karismatik tentu membuat Rijanto menjadi sosok yang dipertimbangkan untuk menantang petahana Rini Syarifah.

    Meski berpeluang untuk maju kembali, namun Rijanto mengaku belum berencana maju sebagai Cabup Blitar. Pasalnya meski masih memiliki suara, namun Rijanto mengaku masih kekurangan amunisi terkait material.

    3. Hengky Kurniawan

    Nama selanjutnya adalah Hengky Kurniawan. Selebritas sekaligus politisi PDIP tersebut juga berpeluang untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Popularitas Hengky Kurniawan tentu menjadi modal utama untuk meraup suara warga Kabupaten Blitar. Jika benar maju tentu Hengky Kurniawan bukan lawan sepele bagi petahana Rini Syarifah dan calon yang lain.

    4. Ferdian Reza Alvisa

    Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar tersebut juga berpeluang untuk maju sebagai Calon Bupati. Alvis sapaan akrabnya memiliki loyalis serta suara yang cukup kuat di Kabupaten Blitar.

    Meksi demikian belum ada kepastian apakah Alvis bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar. Namun nampaknya peluang itu tetap ada, karena Gerindra menyatakan bakal mengusung Calon Bupati atau Gubernur dari internal.

    5. Rahmat Santoso

    Mantan Wakil Bupati Blitar yang sempat mundur tersebut kini mulai menebar signal bakal maju kembali sebagai Calon Bupati. Meski meninggalkan luka bagi sebagian warga Kabupaten Blitar namun nampaknya Rahmat Santoso bakal balik ke Blitar.

    Makde Rahmat sapaan akrabnya bakal menjadi pesaing bagi Rini Syarifah. Kini patut ditunggu apakah Rahmat Santoso benar maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Itulah beberapa nama yang ramai dibicarakan bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar di Pilkada 2024. Patut dinantikan juga siapa yang bakal keluar sebagai Bupati Blitar terpilih. [owi/beq]

  • Resmikan GADISku, Pj Gubernur: Bisa Direplikasi oleh Kabupaten Kota se-Jatim

    Resmikan GADISku, Pj Gubernur: Bisa Direplikasi oleh Kabupaten Kota se-Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meresmikan inovasi milik Dinsos Jatim, bertajuk Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT (GADISku) di Jalan Jemur Andayani XVIII Nomor 19 Surabaya, Senin (22/4/2024).

    Peresmian ditandai dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti oleh Pj. Gubernur Adhy yang didampingi Wakil Konjen Australia Anthony Clark, Anggota Komisi E DPRD Jatim Hartoyo, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim Hadi Purnomo, Imam Besar Masjid Al-Akbar KH. Akhmad Muzzaki dan Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani.

    Dalam sambutannya, Adhy mengatakan, keberadaan GADISku merupakan bentuk komitmen Pemprov Jatim untuk menjalankan Undang-undang (UU) nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yaitu, mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi.

    “Kami menyambut baik peluncuran inovasi GADISku, karena sebagai wujud peningkatan perhatian bagi saudara kita penyandang disabilitas. Apresiasi setinggi-tingginya untuk tim Dinsos Jatim, karena inovasi ini sangat luar biasa bahkan di luar patron yang ada,” ujarnya.

    Sebagai informasi, GADISku merupakan tempat dimana karya produk dan jasa para penyandang disabilitas dipamerkan. Berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Kinasih berbasis Sociopreneurship, seluruh peserta mendapatkan pendampingan dan bimbingan berkelanjutan membuat produk berkualitas hingga siap dipasarkan ke masyarakat.

    Adhy menerangkan, keberadaan galeri GADISku juga menjadi bukti bahwa Pemprov Jatim memberikan kesempatan ekonomi, akses sosial dan akses pelayanan publik yang sama bagi semua kalangan. Bahkan, hasil produksi di galeri ini nantinya juga bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

    “Workshop di sini ada pelatihan, tetapi profesional, yang juga menghasilkan. Di sini mereka disiapkan kemudian supaya bisa terjun ke masyarakat. Setelah itu mereka akan mandiri dengan pemberian modal selanjutnya,” tuturnya.

    GADISku, lanjut Adhy, juga sebagai wujud nyata dari IKI (Inisiatif, Kolaborasi dan Inovatif) yang ditunjukkan dalam memberdayakan penyandang disabilitas agar mandiri dan sejahtera. Oleh sebab itu, ia menekankan agar inovasi ini patut dikembangkan di lokasi-lokasi lain utamanya kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “Workshop kita sebetulnya di UPT-UPT, tetapi itu belum efektif kalau untuk langsung ke masyarakat. Maka kita perlu tempat-tempat seperti ini untuk nantinya bisa kita publish. Bahkan, UPT-UPT juga bisa membuka di luar UPT nya kemudian dinas-dinas OPD terkait atau yang secara umum punya workshop bisa dititipi tempat,” terangnya.

    Adhy menambahkan, inovasi GADISku merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan inklusi di Jawa Timur. Harapannya, bisa meningkatkan sosial ekonomi untuk para penyandang disabilitas.

    Pembangunan di Jatim sendiri, dijelaskannya telah menuju inkluslivitas, melalui pembangunan dan renovasi infrastruktur yang menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Seperti, tempat-tempat pelayanan publik yang bisa diakses kursi roda serta tanda-tanda yang dapat dipahami penyandang disabilitas sensorik.

    “Bisa dikatakan, Jawa Timur menjadi stereotype nasional, percontohan seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, GADISku diharap bisa jadi trigger bagi masyarakat luas,” harapnya.

    Adhy menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas inovasi GADISku. Ia berharap agar keberadaan GADISku bisa membawa kemandirian ekonomi bagi para disabilitas.

    “Saya ingin replikasi, bila perlu di semua dinas terkait. Sehingga, para penyandang disabilitas bisa punya kesempatan yang sama. Aku Kamu Kita Setara bukan sekadar jargon, tetapi bisa dibuktikan secara nyata,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan, bahwa keberadaan GADISku Dinsos Jatim diharapkan bisa menjadi pembelajaran kewirausahaan bagi para disabilitas yang mau dan mampu berkarya.

    “Harapannya, bisa menjadi wadah bagi para alumni UPT maupun masyarakat Disabilitas umum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi diri dan keluarganya,” katanya.

    Novi melanjutkan, Galeri Disabilitas ini nantinya akan beroperasi setiap hari sejak pukul 09.00 hingga 22.00 WIB. Dengan total personel 16 orang penyandang disabilitas dan 11 orang pendamping, galeri ini direncanakan memiliki tiga macam muatan galeri, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang.

    “Untuk jangka pendek, kita ada galeri produk, bahkan angkringan. Kemudian, untuk jangka menengah akan digelar sanggar kesenian dan sanggar sobat dily mengaji setiap minggunya serta konseling orang tua ABK secara gratis,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Ruko Anggota DPRD Ngawi Kemalingan saat Mudik Lebaran, Kerugian Capai Rp25 Juta

    Ruko Anggota DPRD Ngawi Kemalingan saat Mudik Lebaran, Kerugian Capai Rp25 Juta

    Ngawi (beritajatim.com) – Rumah milik anggota DPRD Ngawi, Gunadi Asy Cidiq, dari Partai PAN, di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, kemalingan saat dia mudik ke Yogyakarta pada Lebaran lalu. Akibatnya, uang dan puluhan TV Android raib dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp25 juta.

    Berdasarkan rekaman CCTV di rumah Gunadi, terlihat seorang pencuri dengan setelan celana pendek, jumper, dan tas pinggang kecil masuk ke dalam ruko pada Jumat (12/4/2024) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Pelaku menyelidiki rumah Sekretaris Komisi II DPRD Ngawi tersebut selama tiga jam hingga subuh.

    Gunadi diketahui sedang mudik ke Yogyakarta pada Rabu (10/4/2024) setelah melaksanakan Sholat Idul Fitri. Pada Jumat (12/4/2024), dia dikabari oleh karyawannya bahwa rukonya telah diobrak-abrik oleh maling.

    Pelaku diduga masuk melalui lompat pagar samping dan merusak gerbang untuk masuk ke dalam ruko. Sebelumnya, pelaku masuk ke ruko perusahaan air minum milik Gunadi dan turun ke kantor perusahaan dengan menggunakan tali lift loading barang.

    Setelah mendapatkan sejumlah uang dan kunci kendaraan truk dan mobil Jeep yang terparkir di halaman, pelaku berusaha mencuri truk dan mobil Jeep. Namun, aksinya gagal karena aki kendaraan telah dicopot.

    Gagal mencuri kendaraan, pelaku kemudian masuk ke ruko variasi mobil yang berada di ruko paling ujung dengan cara menjebol tembok. Hasilnya, puluhan TV Android dan laptop raib. Kotak amal milik yayasan yang dititipkan di ruko tersebut juga digasak maling. Kerugian akibat pencurian ini ditaksir mencapai lebih dari Rp25 juta.

    “Saya berharap pelaku segera ditangkap karena menurutnya pelaku sudah sangat mahir dalam mengintai sasaran sebelum beraksi,” kata Gunadi.

    Kasus pencurian ini masih ditangani Satreskrim Polres Ngawi. Olah TKP, bukti CCTV, dan permintaan keterangan saksi telah dilakukan oleh pihak kepolisian sejak pekan lalu. [fiq/ian]

  • Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah mengaku telah menerima usulan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Madura, nama-nama calon Ketua DPRD Sumenep.

    “Ada tiga nama yang sudah diusulkan, yakni H. Zainal, Nia Kurnia, dan Hosnan,” kata Said Abdullah, Senin (22/04/2024).

    Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sumenep meraup suara terbanyak dan mampu mengantarkan 11 calegnya duduk di kursi DPRD Sumenep. Dengan demikian, partai berlambang moncong putih ini pun berhak mendudukkan caleg terbaiknya di kursi Ketua DPRD.

    Tiga nama caleg terpilih yang diusulkan menjadi Ketua DPRD adalah H. Zainal yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep, kemudian Nia Kurnia yang juga istri Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo, dan Hosnan, yang juga Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Sumenep.

    “Ya kalau saya disuruh memilih, saya pilih H. Zainal. Kemampuannya mumpuni. Sudah berpengalaman karena caleg ‘incombent’, juga pengurus partai,” ungkapnya.

    Said Abdullah yang juga Ketua Banggar DPR RI ini menjelaskan, apabila H. Zainal nanti benar dipilih sebagai Ketua DPRD Sumenep, maka itu juga sebagai bentuk apresiasi partai terhadap dedikasi dan loyalitas terhadap PDI Perjuangan.

    “H. Zainal bendahara DPC PDIP Sumenep sebagai Ketua DPRD, kemudian Abrari sekretaris DPC PDIP Sumenep sebagai caleg terpilih DPRD Jatim,” ujarnya.

    Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo masih menjabat sebagai Bupati Sumenep, dan akan kembali dicalonkan sebagai Bupati Sumenep dalam Pilkada 2024. (tem/ian)

  • Hearing Komisi A DPRD Sidoarjo Terkait Pembatalan Mutasi Jabatan

    Hearing Komisi A DPRD Sidoarjo Terkait Pembatalan Mutasi Jabatan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Sidoarjo memanggil pihak-pihak terkait dibatalkannya pelantikan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo, setelah SE Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ.

    Komisi A membutuhkan penjelasan terkait SK yang ditandatangi Fenny Apridawti sebagai Sekda. Dalam SK itu menyebutkan pembatalan pengangkatan dalam jabatan 495 pejabat dan ASN Sidoarjo yang semestinya berlaku sejak 19 April diundur menjadi 30 April mendatang.

    “Dalam SK pertama disampaikan jika baru mengetahui ada polemik itu dari media. Padahal pejabat adalah ahli administrasi,” ucap Ketua Komisi A Dhamroni Chudlori saat hearing di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Senin (22/4/2024).

    Dhamroni juga menanyakan soal kapabilitas Kepala BKD Sidoarjo, mengapa tidak mengetahui hal tersebut, padahal itu merupakan isu nasional.

    “Lalu untuk SK pertama dasarnya itu apa bisa keluar? Lah yang kedua apakah njenengan (Kepala BKD Sidoarjo, red) melaksanakan SPMT tanpa disposisi dari kepala daerah,” tanya Dhamroni.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati saat hearing mengatakan, SK kedua dikeluarkan karena ia melihat banyak pejabat yang melakukan syukuran selepas dilantik.

    Sehingga, untuk hal itu ia keluarkan SK kedua tersebut. Sembari menunggu surat izin dari Kemendagri RI. “Kalau keluhannya (pejabat yang dilantik, red) saya kurang tahu, untuk yang syukuran sembelih sapi dan kambing itu cerita dari orang-orang,” tukasnya.

    SK pembatalan mutasi ASN di Pemkab Sidoarjo

    Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Narotama Surabaya, Rusdianto Sesung menyebut jika SK yang berlaku hingga 30 April secara hukum adalah sah. Meski cacat tetapi bukan cacat akan wewenang.

    “Karena kalau cacat wewenang itu ada di dalam pasal 56 ayat 1 (UU Nomor 30 tahun 2024, red), kalau cacat wewenang maka akibat hukumnya ia batal demi hukum, ia hanya mengandung cacat prosedur,” terangnya saat ditemui selepas hearing.

    Sehingga posisi saat ini, Fenny Apridawati masih resmi menjadi Sekda Sidoarjo. Akan tetapi sebagaimana surat yang dikeluarkan hanya sampai 30 April.

    Posisi Fenny sebagai Sekda Sidoarjo tak sampai 30 April, bilamana terdapat yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    Karena, lanjut dia, dalam hukum administrasi terdapat asas yang tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan bahwa semua keputusan yang dibuat semua pejabat harus selalu dianggap benar, yang penting berwenang.

    “Yang paling penting bukan cacat kewenangan, kalau bukan cacat kewenangan maka akibat hukumnya dapat dibatalkan,” imbuhnya menutup. (isa/kun)