Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pilkada Sumenep, Istri Mantan Bupati Lamar Jadi Cawabup Ach Fauzi

    Pilkada Sumenep, Istri Mantan Bupati Lamar Jadi Cawabup Ach Fauzi

    Sumenep (beritajatim.com) – Nur Fitriana, mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati ke DPC PDI Perjuangan Sumenep, Madura pada Rabu (24/04/2024). Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga merupakan istri A. Busyro Karim, mantan Bupati Sumenep dua periode.

    Nur Fitriana mendaftar didampingi suaminya, A. Busyro Karim. Mereka datang bersama salah satu anggota DPRD Sumenep, Sami’oddin.

    “Bu Fitri ini merupakan pendaftar pertama setelah kami membuka penjaringan bakal calon bupati dan calon wakil bupati yang akan diusung PDI Perjuangan,” kata Koordinator Administrasi Tim Desk Pilkada PDI Perjuangan Sumenep, Hendra Kurnianto.

    Ia menjelaskan, PDI Perjuangan Sumenep saat ini memang tengah membuka pendaftaran untuk menjaring para tokoh yang akan mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024.

    “Pendaftaran dalam penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati ini kami buka hingga 15 Mei 2024. Bagi yang berminat untuk mendaftar, dipersilahkan ke DPC PDI Perjuangan Sumenep. Pendaftaran ini ‘free’ alias tanpa biaya administrasi,” tandasnya.

    Ia menambahkan, desk Pilkada DPC PDI Perjuangan Sumenep hanya sebatas menerima berkas pendaftaran. Nantinya semua berkas yang masuk akan diserahkan ke DPP PDI Perjuangan.

    “Proses selanjutnya, termasuk untuk menentukan siapa yang akan direkomensikan sebagai cabup dan cawabup merupakan kewenangan DPP,” tukasnya.

    Sementara informasi yang berkembang, partai berlambang moncong putih ini akan kembali mencalonkan Ach. Fauzi Wongsojudo, Bupati petahana, sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa penjaringan itu hanya untuk memilih siapa calon wakil bupati yang akan ‘bersanding’ dengan Ach. Fauzi dalam kontestasi Pilkada 2024.

    Dalam Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sumenep meraup suara terbanyak dan mampu mengantarkan 11 calegnya duduk di kursi DPRD Sumenep. Ini berarti bahwa partai pimpinan Megawati bisa mengusung sendiri calonnya untuk kursi Bupati dan wakil Bupati. Namun PDI Perjuangan memberikan sinyal tetap akan ‘berkolaborasi’ dengan partai lain untuk mengusung cabup dan cawabup Sumenep. [tem/but]

  • Ini Syarat Calon Independen Pilkada Kabupaten Malang 2024

    Ini Syarat Calon Independen Pilkada Kabupaten Malang 2024

    Malang (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mengeluarkan aturan bagi Calon Independen di Pilkada 2024.

    Ada sejumlah syarat bagi calon independen. Salah satunya adalah bakal pasangan bakal calon (bacalon) harus mendapatkan dukungan 133.522 pemilih yang tersebar di 17 kecamatan se Kabupaten Malang.

    Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika Rabu (24/4/2024) mengatakan, syarat tersebut telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini pada 5 April 2024 lalu.

    “Penghitungan syarat minimal dan persebaran dukungan bacalon itu harus berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024,” Dika sapaan akrabnya.

    “DPT kita ada 2.054.178 orang. Dari jumlah itu 6,5 persennya adalah 133.522 pemilih,” lanjutnya.

    Dika menjelaskan, dukungan tersebut harus tersebar di 17 kecamatan atau 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Jumlah kecamatan di Kabupaten Malang sendiri sejumlah 33 Kecamatan.

    “Sehingga, bacalon bupati dan wakil bupati independen ini yang akan maju harus memenuhi persyaratan dukungan tersebut,” tegasnya.

    Dukungan yang sah, kata Dika, adalah dari pemilih berupa KTP dan surat pernyataan dukungan kepada calon independen tersebut. Satu orang hanya bisa memberikan dukungan kepada satu bacalon saja. Artinya tidak boleh satu orang mendukung dua calon.

    Sebenarnya jika berbicara persyaratan, Dika mengaku, syarat tersebut sama dengan Pilkada 2020 lalu. Kemudian di tahun lalu, ada satu bacalon independen yang sudah memenuhi syarat. Namun untuk tahun ini, belum terlihat bacalon independen yang melakukan konfirmasi ke kantor KPU Kabupaten Malang.

    “Tahun lalu ada satu bacalon sudah memenuhi secara jumlah bahkan lebih. Kemudian dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon perseorangan. Kalau sekarang belum ada yang konsultasi,” ujarnya.

    Sedangkan bagi bacalon yang diusung oleh partai, syaratnya partai tersebut harus memiliki 20 persen dari kursi di DPRD Kabupaten Malang. Atau memiliki suara 25 persen dari keseluruhan jumlah suara.

    “Berarti minimal harus didukung 10 kursi di DPRD, kalau kurang dari 10 kursi maka harus koalisi,” pungkasnya. [yog/beq]

  • Pilkada Pamekasan 2024, Demokrat Prioritaskan Survei

    Pilkada Pamekasan 2024, Demokrat Prioritaskan Survei

    Pamekasan (beritajatim.com) – DPC Partai Demokrat Pamekasan memprioritaskan survei untuk memastikan kapasitas maupun elektabilitas bakal calon bupati maupun bakal calon bupati pada pilkada serentak 2024 mendatang.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Demokrat Pamekasan, Ismail disela launching pembukaan pendaftaran dalam rangka menjaring sekaligus seleksi bacabup dan bacawabup Pamekasan.

    “Hari ini secara resmi kami melakukan launching untuk pendaftaran bacabup maupun bacawabup Pamekasan, khususnya untuk Pilkada Serentak 2024,” kata Ismail, Rabu (24/4/2024).

    Proses pendaftaran tersebut dijadwalkan digelar selama sebulan kedepan, terhitung mulai 22 April hingga 22 Mei 2024 dan berpusat di Kantor DPC Demokrat Pamekasan, Jl Trunojoyo Gang Kelurahan Patemon Pamekasan.

    “Untuk proses penjaringan ini kita tetap memprioritaskan pada survei guna menentukan kapasitas, elektabilitas maupun kapabilitas dari figur yang akan kita usung, tentunya para pendaftar,” ungkapnya.

    Lebih lanjut disampaikan jika hasil survei tersebut nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan figur yang akan diusung Demokrat. “Tentu hasil survei ini menjadi acuan bagi kita untuk menentukan sosok yang tepat untuk kita usung,” ungkapnya.

    “Secara prinsip tugas kita itu menjaring sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan, nantinya hasil seleksi ini kita laporkan ke DPP (Demokrat),” sambung pria yang juga tercatat sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan.

    Disinggung soal figur yang akan diusung pada Pilkada Pamekasan 2024, pihaknya masih menunggu hasil proses pendaftaran. “Jadi pendaftaran ini berlaku untuk umum, terpenting mereka (para pendaftar) memiliki komitmen untuk membangun Pamekasan lebih baik,” jelasnya.

    “Bahkan untuk proses seleksi ini, kita juga sudah menyiapkan kader terbaik dari internal (Demokrat) untuk diusung sebagai bakal calon. Namun yang pasti tetap kita survei seperti yang lain,” pungkasnya. [pin/but]

  • Banyak Barang Hilang, DPRD Pasuruan Nilai Keamanan RSUD Bangil Longgar

    Banyak Barang Hilang, DPRD Pasuruan Nilai Keamanan RSUD Bangil Longgar

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sejumlah keluarga pasien RSUD Bangil keluhkan banyaknya kehilangan barang bawaannya selama menjaga keluarganya yang sakit. Hal ini kemudian menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Anggota Komisi IV DPRD mengatakan bahwa hal ini kemudian menjadi perhatiannya.

    Menurut Tri, selama ini RSUD Bangil sangat kurang dalam hal keamanan bagi keluarga pasien. Bahkan dirinya mengusulkan adanya tanda pengenal keluarga pasien dan membatasi keluarga pasien dalam melakukan penjagaan.

    “RSUD Bangil ini masih terlihat longgar untuk pengamanannya. Karena ada beberapa keluarga pasien ini sering mengeluhkan terkait kehilangan baarang bawaannya saat menjaga pasien,” kata Tri, Rabu (24/4/2024).

    Tri juga mengatakan bahwa selama ini setiap satu pasien yang menjenguk banyak keluarga yang juga ikut menjaganya. Bahkan tak jarang keluarga korban tidur sampai di pinggir-pinggir ruangan.

    “Seharusnya satu pasien hanya boleh didampingi oleh satu pihak keluarga. Pastinya dengan membawa penanda, sehingga tidak akan ada lagi keluhan barang yang hilang saat menjaga pasien yang lagi sakit,” tambahnya.

    Sementara itu, Humas RSUD Bangil Hayyat mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak ketiga. Bahkan setiapbulannya pihaknya juga selalu memberikan arahan atau evaluasi untuk pihak keamanan.

    “Kami sudah melakukan hal tersebut dengan membatasi jam besuk dan juga memberikan tanda pengenal bagi pihak keluarga. Sementara untuk pengamanannya sendiri kami memakai pihak ketiga dan selalu melakukan evaluasi setiap waktu,” jelas Hayyat. [ada/aje]

  • PDIP Buka Penjaringan Cabup Blitar, Ini Kualifikasinya

    PDIP Buka Penjaringan Cabup Blitar, Ini Kualifikasinya

    Blitar (beritajatim.com) – DPC PDIP Kabupaten Blitar membuka penjaringan Calon Bupati (Cabup) Blitar untuk Pilkada 2024. Pendaftaran Calon Bupati Blitar ini dibuka mulai Kamis (25/4/2024) hingga Rabu (15/5/2024).

    Warga dan kader yang ingin mendaftar calon Bupati Blitar bisa langsung mengambil formulir pendaftaran di Kantor DPC PDIP Kabupaten Blitar. Pendaftaran ini terbuka untuk semua baik internal maupun masyarakat umum yang memiliki potensi.

    “Jadi dari DPC PDIP Kab Blitar sesuai instruksi DPP kami membuka penjaringan bakal calon kepala daerah kabupaten Blitar. Kami buka mulai besak tanggal 25 April sampai 15 Mei 2024. Nanti siapa yang berminat mencalonkan baik kader internal maupun eksternal kami buka seluas luasnya,” kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto, Rabu (24/4/2024).

    Meski terbuka untuk umum, namun PDIP memiliki sejumlah kriteria bagi calon Bupati Blitar yang akan diusung pada Pilkada 2024 mendatang. Adapun kualifikasi calon Bupati Blitar tersebut adalah memiliki kapabilitas dan elektabilitas.

    “Kriteria mereka yang punya kapabilitas, elektabilitas dan tentunya melihat perkembangan seperti ini tidak lepas logistik. Kami tidak memungkiri hal hal seperti itu,” bebernya.

    Dalam penjaringan tersebut, PDIP Kabupaten Blitar mendorong agar kader internal untuk ikut mendaftar. Namun semua keputusan dikembalikan ke kader masing-masing.

    “Kader internal ada petunjuk untuk mendaftar. Tetapi kalau kader internal dari fraksi ini yang tentunya ada aturan kalau mereka maju harus mundur,” imbuhnya.

    Peluang kader untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar terbilang cukup berat. Apalagi bagi kader yang telah menjadi Anggota DPRD, maka pertimbangannya makin semakin berat.

    “Ini yang tentunya mereka itu mempertimbangkan secara mendalam, belum memutuskan, karena kalau mundur mereka baru tarung mati-matian dalam pileg kemarin kalau harus mundur gimana, ini yang menjadi permasalahan di internal,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Surabaya Tuan Rumah Hari Otonomi Daerah, Cak Ji: Karena Kita Bersih dan Indah

    Surabaya Tuan Rumah Hari Otonomi Daerah, Cak Ji: Karena Kita Bersih dan Indah

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya dipercaya sebagai tuan rumah Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 25 April 2024 mendatang. Penunjukan ini berdasarkan Surat No 100.2.1.7/15 SJ tanggal 2 Januari 2024.

    Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengangkat tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Sehat”. Tema ini mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

    Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji  menerangkan bahwa Surabaya terkenal dengan kebersihan dan keindahan taman kotanya. Pemkot Surabaya telah menerapkan berbagai program inovatif dan best practices untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

    Upaya ini membuahkan hasil, di mana Surabaya mendapatkan penghargaan ASEAN Environtmentally Sustainable City (ESC) kategori Udara Terbersih Kota Besar.

    “Peringatan Hari Otonomi Daerah ini tepat diadakan di Surabaya. Kita bisa menunjukkan pengelolaan kota modern dengan mengedepankan kelestarian lingkungan. Kita tidak bisa sendiri, ini berkat kerja sama banyak pihak,” tegas Cak Ji sapaan lekatnya, Rabu, (24/4/2024).

    Mantan Ketua DPRD Surabaya ini juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas Kebersihan dan Kader Surabaya Hebat atas dedikasi mereka dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kota.

    “Kami memberikan perhatian terhadap kerja keras para satgas di lapangan untuk menjaga Surabaya tetap bersih dan sehat,” tuturnya.

    Cak Ji menambahkan bahwa keterlibatan kader Surabaya Hebat merupakan wujud pembangunan partisipatif, sehingga program pemerintah kota dapat berjalan dengan baik hingga tingkat kelurahan.

    “Semoga leringatan Hari Otonomi Daerah di Surabaya ini bisa menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” pungkas dia. [asg/but]

  • Nasdem: Alun-alun Jember Kumuh, Itu ‘Penghargaan Terbaik’ untuk Bupati Hendy

    Nasdem: Alun-alun Jember Kumuh, Itu ‘Penghargaan Terbaik’ untuk Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Partai Nasional Demokrat mengkritik keras kondisi alun-alun kota Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selama masa kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto, alun-alun cenderung tak terawat.

    “Sekarang ini ‘penghargaan terbaik’ untuk Pak Haji Hendy adalah alun-alun. Kumuh. Itu ‘penghargaan terbaik’,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur, Rabu (24/4/2024).

    Kritik memang banyak ditujukan kepada perawatan alun-alun Jember. Sejak beberapa tahun lalu, alun-alun Jember menjadi lokasi berjualan ratusan pedagang kaki lima. Selain itu rumputnya tak terawat, dan kesan kumuh muncul.

    Berdasarkan data Satpol PP Jember pada 2023, saat ini ada 248 orang PKL yang berjualan di di alun-alun sejak 2 November 2022. Sebanyak 39 orang di antaranya adalah pedagang kopi keliling, 55 orang pedagang mainan dan aksesoris, 134 orang pedagang makanan dan minuman.

    Komisi B pernah meminta Satuan Polisi Pamong Praja Jember dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk menertibkan PKL. “Ada tamu dari kabupaten lain yang menyampaikan soal PKL yang semrawut. Kami cek. Ini berada di depan pendapa, berhadapan persis. Kata orang Jawa: ‘nyulek mata’ (menyolok mata),” kata Sekretaris Komisi B David Handoko Seto melakukan inspeksi ke alun-alun, Kamis (3/8/2023).

    Bupati Hendy sendiri memang mempersilakan alun-alun dijadikan pusat kegiatan untuk menggerakan perekonomian mikro kecil dan menengah. “Kok seperti pasar alun-alun sekarang? Iya, memang seperti pasar. Kita kemarin masih pandemi Covid. Kita butuh makan,” katanya, diberitakan Beritajatim.com, Senin (17/7/2023).

    Selain kumuhnya alun-alun, Marsuki juga mengkritik lemahnya kebijakan di sektor pertanian. “Tidak ada kebijakan yang signifikan dan menyentuh sektor pertanian,” katanya.

    Marsuki memandang 94 penghargaan yang diterima Pemkab Jember selama 2023 tak perlu dibanggakan berlebihan. “Saya bisa meminta penghargaan. Mohon maaf, zaman Presiden SBY saat mendapat penghargaan petani tebu seluruh Indonesia. Kalau hanya penghargaan, tindaklanjutnya apa,” katanya.

    Saat ini DPRD Jember tengah menyusun rekomendasi untuk menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun Anggaran 2023. Rencananya, sidang paripurna akan dilangsungkan di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024). [wir]

  • Kalau Masih Ingin Jadi Bupati Jember, PKS Sarankan Hendy Lakukan Ini

    Kalau Masih Ingin Jadi Bupati Jember, PKS Sarankan Hendy Lakukan Ini

    Jember (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera mengakui pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dirasakan masyarakat. Namun harus ada yang dilakukan Hendy jika ingin memimpin untuk periode kedua.

    “Kalau Bupati Hendy masih mau menjabat lagi, program-programnya harus berubah. Jangan seperti sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya memprioritaskan jalan. Selanjutnya apa prioritasnya? Ini yang harus digali. Kebutuhan masyarakat selanjutnya apa yang paling urgen,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PKS Jember Moch. Zakkiy Ardianto.

    “Kebijakan terkait usaha mikro kecil menengah dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat masih belum tersentuh,” kata Zakkiy.

    Zakkiy menilai pembangunan ekonomi di Jember masih berjalan spontan dan hanya di lingkup perkotaan. “Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk melakukan perubahan,” katanya.

    Saat ini DPRD Jember tengah menyusun rekomendasi untuk menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun Anggaran 2023. Rencananya, sidang paripurna akan dilangsungkan di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Bupati Hendy sendiri sempat menyampaikan alasannya ingin memerintah di peroode kedua, karena masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. “Kenapa saya mencalonkan diri lagi? (Tugas saya) belum selesai,” katanya.

    “Saya baru tiga tahun dua bulan jadi bupati, dan insyaallah tidak sampai lima tahun karena mengikuti pilkada serentak. Apa yang saya janjikan dulu masih belum selesai,” kata Hendy, diberitakan Beritajatim.com, Senin (22/4/2024).

    Hendy menegaskan, janji politik berlaku lima tahun. “Kami belum sampai lima tahun. Insyaallah dipotong satu tahun tiga bulan. Kami sudah melakukan penetrasi di Jember, cukup bagus. Tentunya tinggal take-off saja, sehingga tidak mungkin kami tinggalkan. Take-off dulu baru setelah itu kami serahkan kepada masyarakat Jember,” katanya. [wir]

  • PKB Mengevaluasi Kinerja Bupati Hendy: Infrastruktur Bagus, Kota Jember Kok Kumuh

    PKB Mengevaluasi Kinerja Bupati Hendy: Infrastruktur Bagus, Kota Jember Kok Kumuh

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengevaluasi kinerja Bupati Hendy Siswanto dalam memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada periode 2021-2024. PKB menilai di tengah keberhasilan, ada kelemahan yang harus diperbaiki.

    “Apapun kita harus mengakui, semua pemerintahan ada plus dan minus. Mungkin dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan, apapun harus kita akui, bahwasanya di era pemerintahan Pak Hendy ada perbaikan. Berbeda dengan pemerintahan dulu. Dirasakan masyarakat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, Rabu (24/4/2024).

    “Cuma, pembangunan infrastruktur juga mengorbankan pembangunan yang lain, karena jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember terbatas. Bagai sebuah balon, dipencet di sini, menggelembung di sana,” kata Ayub.

    Beberapa sektor pembangunan yang harus dikorbankan karena Bupati Hendy lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan antara lain banyaknya gedung sekolah rusak yang belum diperbaiki. Bupati Hendy sendiri pernah menyatakan, dari 2.854 lembaga pendidikan, kurang lebih ada 437 lembaga yang kondisi ruang kelasnya rusak atau rusak berat.

    “Ini tetap menjadi konsentrasi untuk prioritas perbaikan di tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” kata Bupati Hendy Siswanto, diberitakan Beritajatim.com (19/11/2023).

    Ayub juga mencontohkan kumuhnya kota Jember saat ini. “Penataan pedagang kaki lima dan bagaimana kondisi alun-alun. Coba lihat, alun-alun kumuh,” katanya.

    PKB Jember menghargai raihan 94 penghargaan oleh Pemkab Jember sepanjang 2023. “Tapi kita ini kadang melihat sesuatu dengan trofi, tapi tidak dirasakan masyarakat. Tidak usah jauh-jauh. Jember ini lalulintasnya semrawut, Ini butuh perbaikan,” kata Ayub.

    Ayub menyodorkan tim nasional sepak bola Indonesia sebagai analogi. “Pelatih Shin Tae-Yong belum mendapatkan trofi bergengsi. Tapi kita lihat permainan timnas kita semakin baik. Jadi kualitasnya dulu. Trofi dengan sendirinya akan hadir, apabila kualitas diperbaiki,” katanya.

    Saat ini DPRD Jember tengah menyusun rekomendasi untuk menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun Anggaran 2023. Rencananya, sidang paripurna akan dilangsungkan di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Ayub berpesan agar Bupati Hendy tak terlalu membanggakan penghargaan yang diterimanya. “Mohon maaf, seorang pemimpin jangan bangga dengan penghargaan. Itu kewajiban seorang pemimpin untuk melayani masyarakat. Contoh: opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, itu kewajiban. Ngapain dibanggakan,” katanya. [wir]

  • PDIP Buka Peluang Berkoalisi Dengan PKB di Pilbup Blitar

    PDIP Buka Peluang Berkoalisi Dengan PKB di Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – PDI Perjuangan Kabupaten Blitar membuka peluang untuk berkoalisi dengan PKB di Pilkada 2024. Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto menegaskan bahwa partai berlogo banteng moncong putih itu tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan PKB.

    PDIP dan PKB pun berpeluang bersama-sama mengusung Calon Bupati Blitar di Pilkada 2024. Jika ini terjadi tentu bakal menjadi satu kekuatan yang dipertimbangkan di Pilkada mendatang.

    “Semua itu masih dinamis semua masih mungkin di politik semua masih terbuka,” ucap Rijanto, Rabu (24/04/24).

    Meski memiliki sejumlah nama yang berpotensi untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar pada Pilkada 2024 mendatang, namun PDIP tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain seperti PKB.

    PDIP Kabupaten Blitar sendiri sebenarnya memiliki riwayat hubungan kurang harmonis dengan PKB. Utamanya usai PDIP kalah di Pemilihan Bupati Blitar tahun 2019 lalu.

    Namun kini di Pilbup Blitar 2024, PDIP kembali membuka peluang untuk berkoalisi dengan PKB. Jika komunikasi dan transaksi politik berjalan mulus, maka PDIP dan PKB berpeluang mengusung satu calon di Pilbup Bupati Blitar.

    “Semua masih dinamis politik itu dinamis,” imbuhnya.

    Kekuatan PDIP di Kabupaten Blitar sendiri sedikit berkurang usai kehilangan 3 kursi Pileg 2024. Saat ini PDIP hanya memiliki 16 kursi DPRD Kabupaten Blitar berkurang dari yang awal 19.

    Meski berkurang sebenarnya PDIP masih bisa mengusung Calon Bupati Blitar sendiri. Namun PDIP tidak menutup kemungkinan berkoalisi untuk mengusung Calon Bupati Blitar.

    “Memang tidak terlalu mutlak tapi hasil Pileg kemarin bisa dibuat untuk mendorong kader PDIP untuk memenangkan Pilkada,” tutupnya. [owi/aje]