Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Vinanda Penuhi Undangan Partai Demokrat Ikuti Penjaringan Bacawalkot Kediri

    Vinanda Penuhi Undangan Partai Demokrat Ikuti Penjaringan Bacawalkot Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Langkah Vinanda Prameswati dalam maju Pilihan Wali Kota (Pilwali) Kediri tampaknya berjalan mulus. Setelah Partai Golkar, Ketua Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) itu dapat dipastikan memperoleh dukungan dari Partai Demokrat.

    Hari ini, lulusan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga itu memenuhi undangan DPC Partai Demokrat Kota Kediri untuk mengikuti penjaringan sebagai calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota Kediri 2024. Bersama tim, Vinanda menyerahkan berkas pendaftaran.

    Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri Ashari mengatakan, penjaringan ini hanya sebatas formalitas belaka sebagaimana petunjuk DPP Partai Demokrat tentang ketentuan Pilkada 2024. Tetapi, Partai Demokrat sudah hampir pasti bersama Mbak Vinanda di Pilwali Kediri 2024.

    “Mulai dari ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Bahkan, melalui perwakilan keluarga sudah bertemu langsung dengan Ketum Mas AHY. Sehingga hampir pasti Partai Demokrat Kota Kediri akan bersama Mbak Vinanda untuk Pilkada 2024,” tegas Ashari di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Kediri, pada Kamis (25/4/2024).

    Masih kata pria yang akrab disapa pak Raden ini, tahapan penjaringan sebagai pintu masuk bagi siapapun bakal calon. Mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat. Tetapi, dengan segala kapasitasnya, Mbak Vinanda sudah intens komunikasi dengan petinggi partai berlambang Bintang Mercy tersebut.

    “Yang saya sampaikan tadi. Mbak Vinanda dengan segala kapasitasnya sudah melambung tinggi sampai pimpinan kami di pusat. Sehingga mohon maaf, bukannya kami menutup diri dari lainnya. Kalau ada yang mendaftar ke Partai Demokrat, kelihatannya kesempatan bagi mereka sangat kecil,” tegas anggota DPRD Kota Kediri ini.

    Pilwali Kediri 2024, diakui penghobi motor trail ini, menjadi momentum yang sangat baik dan ditunggu-tunggu oleh Partai Demokrat yang berhadap adanya perubahan di Kota Kediri. Dia menilai ada semangat bersama untuk menjadikan Kota Kediri lebih maju.

    “Kami butuh sosok calon pemimpin atau calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan di bidang itu. Allah mempertemukan kami dengan Mbak Vinanda dengan keluarganya dan akhirnya berkomunikasi bertekad untuk bersama-sama 2024-2029 memimpin Kota Kediri,” tandasnya.

    Kehadiran Vinanda di Kantor DPC Partai Demokrat, akui Ashari bukan kali pertama ini saja. Sebelumnya, warga Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri itu juga datang bersama para Relawan Suket Teki Nusantara untuk bersilaturahmi.

    Jika Vinanda dapat dukungan Partai Demokrat dengan jumlah dua kursi DPRD Kota Kediri, maka dirinya sudah bisa memenuhi syarat untuk maju Bacawalkot Kediri. Sebab, Partai Golkar memiliki 5 kursi dan syarat bacalon maju dari jalur partai politik harus mengantongi sedikitnya 6 kursi dari partai pengusung.

    Di tempat yang sama Vinanda Prameswati menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan sekaligus dukungan dari Partai Demokrat. “Dukungan dan visi misi Partai Demokrat sangat bagus. Tentunya kita bisa bersama-sama mewujudkan Kediri maju,” tuturnya.

    Perlu untuk diketahui, malam sebelumnya Vinanda sowan ke rumah Ketua PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil. Dia minta doa dan restu kepada tokoh agama ternama yang akrab disapa Gus Ab itu untuk maju dalam Pilwali Kediri.

    Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Kediri itu, Vinanda adalah sosok orang Jawa yang ‘njawani’. Gus Ab menilai perempuan pegiat sosial tersebut memiliki karakter sebagai warga Kediri yang bisa membawa nama baik daerahnya.

    “Keinginan seseorang, siapapun itu, kalau ada usaha ikhtiar lahir dan batin. Semuanya saja, niat itu akan dikabulkan,” tutur Gus Ab memberi nasehat. [nm/ian]

  • Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto memuji rekomendasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    “Rekomendasi teman-teman DPRD Jember bagus semua. Tentunya ini bagian dari koreksi terhadap kami, melengkapi apa yang jadi kekurangan kami,” kata Hendy, usai sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Kamis (25/4/2024).

    Hendy berjanji akan memperbaiki kinerjanya sesuai rekomendasi DPRD Jember. “Semua saran itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kami akan perbaiki semua. Tidak ada kesempurnaan pada kami. Tentu kami butuh dukungan dari DPRD. Ini yang kami harapkan dari DPRD,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, ini adalah LKPJ terakhir pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto untuk periode 2021-2024. “DPRD Jember tetap menaruh harapan besar agar target yang dicanangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setidaknya kalau pun tidak bisa tercapai seratus persen, karena pasca Covid semua kayak diopname, kami tetap berharap (terealisasi),” katanya.

    Itqon mengingatkan, realisasi RPJMD adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap masyarakat Jember. “Kalau pun tidak seratus persen, masih ada waktu, dioptimalkan,” kata Itqon.

    “Kalau DPRD tidak muluk-muluk, yang penting jangan sampai indeksnya di bawah Provinsi Jawa Timur. Dari tahun ke tahun semakin baik dan mohon fokus pada pengentasan kemiskinan, pengangguran terbuka, usia sekolah, stunting, kematian ibu dan anak,” kata Itqon. [wir]

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (3): Pasar, Petani, dan Wisatawan

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (3): Pasar, Petani, dan Wisatawan

    Jember (beritajatim.com) – Masalah pendapatan asli daerah (PAD) hingga revitalisasi pasar tradisional menjadi perhatian DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timue, dan dituangkan dalam rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    “Pemerintah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan pendapatan asli daerah dari sektor wisata. Caranya dengan mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan destinasi yang menjadi aset daerah, seperti Watu Ulo dan Rembangan,” kata Mufid.

    Mufid mengingatkan, destinasi wisata di Jember semakin banyak. “Sekarang muncul Pantai Payangan atau Teluk Love. Pemkab Jember hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun Calender of Event yang menarik dan berjalan sepanjang bulan untuk menarik kunjungan wisatawan,” katanya.

    DPRD Jember menghendaki pemerintah daerah menyusun formula yang tepat dalam mendukung tumbuhnya sektor pertanian sebagai sektor dominan. “Terutama pada pemberdayaan petani berbasis komoditas yang rentan penyumbang inflasi tinggi yaitu cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras,” kata Mufid.

    Menurut parlemen, program pertanian sebaiknya difokuskan pada pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian. Ini dapat dilakukan dengan mewujudkan pasar hasil pertanian, mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian; dan memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki kalangan petani.

    Pasar hasil pertanian bisa dikelola kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi lomoditas. “Kembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat melalui badan usaha milik petan, kembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian, sediakan informasi pasar; dan kembangkan lindung nilai,” kata Mufid.

    “Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya segera menyusun kebijakan penetapan lahan pertanian berkelanjutan untuk mengantisiapasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dan industri,” tegas Mufid.

    Sementara itu untuk sektor pasar, DPRD Jember meminta pemerintah daerah segera mengarahkan program revitalisasi pasar lebih substantif. Pemkab diminta mendorong pasar berstandar nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Selain itu mengacu pada Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat.

    “Terakhir, Pemerintah Kabupaten Jember diminta lebih tertib lagi dalam merencanakan program dan anggaran dengan didasarkan pada fungsi, indikator program, dan jenis belanja, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara. L:akukan perbaikan tata kelola pengadaan dengan peningkatan kompetensi SDM dan Fungsi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa),” kata Mufid. [wir]

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Selain merekomendasi urusan ekonomi, kemiskinan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, DPRD Jember juga merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Undang-Undang Desa, pelaksanaan dana desa, terutama dalam peningkatan linerja badan usaha milik desa (BUMDes). Pemerintah desa juga perlu dilibatkan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa.

    “Pemerintah Kabupaten Jember diminta mendorong dan memfasilitasi lahirnya inovasi, baik dalam peningkatan pelayanan maupun perekonomian desa, serta mendorong lahirnya desa percontohan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” kata Mufid.

    Dalam sektor transportasi publik,. DPRD Jember mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan program yang jelas dan terukur dalam tata kelola transportasi publik yang ramah. “Prasarana perhubungan termasuk terminal, halte, dan bandara harus dooptimalkan.” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan DPRD untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). “Lakukan moratorium pembangunan aplikasi, dengan lebih mengutamakan peningkatan pemanfaatan aplikasi yang sudah beroperasi, untuk mendukung pelayanan serta konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, sebagaimana arahan Menteri Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Mufid.

    “Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya mendorong pemberdayaan dan kelembagaan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), terutama di desa, serta mendorong keterbukaan Informasi public dengan membentuk Komisi Informasi Publik di daerah,” kata Mufid.

    DPRD Jember merekomendasikan program pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro kecil menengah dan koperasi, melalui dua hal. “Pertama, peningkatan capaian target legalitas, dan, kedua, peningkatan kemampuan untuk naik kelas, serta mendorong pasar UMKM menuju UMKM mendunia yang bisa melakukan ekspor,” jelas Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember juga diminta menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai rumusan strategi pemajuan kebudayaan. “PPKD juga menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi salah satu acuan kerangka baru Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang,” kata Mufid.

    “Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” kata Mufid. [wir]

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024). DPRD Jember meminta pemerintah daerah merumuskan kembali strategi pembangunan melalui program yang lebih memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sebagai sektor pertumbuhan ekonomi primer.

    Pemkab Jember juga diminta memperhatikan ekonomi inklusif yang menciptakan peluang ekonomi yang adil bagi semua masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. “Tumbuh pesatnya perkembangan Jember merupakan momentum bagi pemerintah untuk merumuskan dan memperjelas kebijakan dan program peningkatan investasi,” kata Mufid.

    Investasi disarankan untuk diarahkan pada sektor ekonomi yang dominan dan mampu menyerap lapangan usaha yang besar. “Bukan investasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan sebagian masyarakat. Hal ini dilihat bahwa investasi tidak memiliki efek apapun dalam pengurangan kemiskinan, pengguran dan ketimpangan,” kata Mufid.

    DPRD Jember meminta pemerintah daerah agar menata kembali pembangunan kota yang ramah terhadap publik, baik dari sisi penggunaan fasilitas publik, transportasi publik, terutama dalam mendukung geliat Jember sebagai barometer kota pendidikan di Jawa Timur.

    Mufid mendesak jargon kolaborasi dibumikan bupati dengan lebih mempertegas lagi semangat program dan kegiatan. “Terutama dalam mengatasi persoalan pendidikan, karena riilnya progress peningkatan target capaian pendidikan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” jelasnya.

    Dalam sektor kesehatan, DPRD Jember merekomendasikan dilakukannya akselerasi pencapaian cakupan jaminan pelayan kesehatan (UHC atau Universal Health Coverage) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. “Dengan target prioritas warga yang benar – benar membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan,” kata Mufid.

    Pemkab Jember juga disarankan mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan milik pemerintah, sebagai prioritas bagi pasien rujukan yang didanai sistem jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD.

    “Optimalkan percepatan penurunan stunting sebagaimana peraturan presiden dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, melalui evaluasi capaian delapan aksi konvergensi stunting sebagaimana dijelaskan dalam hasil evaluasi kami,” kata Mufid.

    Parlemen juga mendesak Pemkab Jember agar lebih serius dalam mengakselerasi penyusunan kebijakan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Benar-benar optimalkan peran Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dan tidak memperlakukan TKPRD sebaga alat stempel yang hanya dibutuhkan tanda tangannya untuk persetujuan izin tata ruang,” kata Mufid.

    Pemkab Jember juga diminta segera menata dan menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar penggunaan fasilitas publik.

    Dalam urusan kemiskinan, DPRD Jember meminta pemerintah daerah segera mendata dan memutakhirkan data kemiskinan daerah secara berkala enam bulan sekali sesuai dengan ketentuan. “Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan koordinasi penanganan kemiskinan, serta memperbaiki kualitas data dan program yang lebih tepat sasaran,” kata Mufid.

    Penanganan yang lebih tepat sasaran bisa dilaksanakan dengan memfungsikan peran koordinasi lintas sektoral melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bawah kepeimpinan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlama. Targetnya tentu saja menekan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen tahun ini.

    Dalam hal ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk serius melakukan terobosan dan inovasi program yang efektif dan efisien untuk menyerap tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. DPRD juga meminta pemerintah lebih serius dalam program penanganan permasalahan hubungan industrial dengan lebih meningkatkan kolaborasi dengan serikat pekerja, atau assosiasi buruh.

    “Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam peran mediasi untuk hubungan industrial. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberlakukan pemenuhan upah minimum regional pada perusahan-perusahan yang beroperasi di Jember,” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diminta segera mengimplementasikan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran dengan membuat peraturan daerah dan pusat pelayanan terpadu, baik di tingkat daerah maupun desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran.

    “Pemerintah Kabupaten Jember harus serius dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender melalui pangarusutamaan gender di setiap organisasi perangkat daerah, baik untuk pendataan, perencananaaan program, serta peningkatan anggaran,” kata Mufid. [wir]

  • Para Petinggi Partai Siap Maju Calon Wali Kota Blitar

    Para Petinggi Partai Siap Maju Calon Wali Kota Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Sejumlah Ketua DPC dan DPD partai politik siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar. Para petinggi partai politik ini telah menyatakan kesiapannya jika diperintah oleh ketua umum.

    Berikut beberapa Ketua DPC dan DPD Partai Politik yang menyatakan kesiapannya untuk ikut kontestasi Pilwali Kota Blitar bulan Oktober mendatang.

    1. Heri Romadhon

    Ketua DPD PAN Kota Blitar ini menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai Calon Wali Kota andaikan diberi perintah oleh sang ketua umum. Heri Romadhon bukan nama asing bagi warga Kota Blitar.

    Politikus kawakan ini, bahkan membuat PAN bisa kembali mendapatkan kursi DPRD Kota Blitar setelah 20 tahun berpuasa. Strategi dan pengalaman politik Heri Romadhon tentu menjadi kekuatan bagi dirinya untuk maju di Pilwali 2024 mendatang.

    “Prinsip sebagai kader ketika masyarakat menginginkan dan ada mandat dari partai saya siap-siap saja,” kata Hari Romadhon.

    Meski begitu untuk mengusung calon Wali Kota, PAN harus berkoalisi karena hanya mendapatkan 3 kurai DPRD di Pileg kemarin. PAN Kota Blitar dituntut untuk berkoalisi dengan partai agar bisa memenuhi batas minimal pencalonan yakni 5 kursi.

    2. Agus Zunaidi

    Ketua DPC PPP Kota Blitar ini juga menyatakan kesiapannya untuk maju di Pemilihan Wali Kota Mendatang. Agus Zunaidi menegaskan bahwa dirinya siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota di Pilwali mendatang.

    Sebagai Ketua DPC, Agus Zunaidi mengaku siap jika ditunjuk oleh Ketua Umumnya maju sebagai Wali Kota. Namun Agus Zunaidi juga menyadari bahwa untuk maju sebagai Wali Kota, PPP harus berkoalisi dengan partai lain agar batas minimal kursi terpenuhi.

    PPP Kota Blitar sendiri mendapat 3 kursi di DPRD Kota Blitar pada Pileg lalu. Artinya jika ingin mencalonkan Agus Zunaidi maka PPP wajib berkoalisi dengan partai lain untuk menambah kekurangan 2 kursi.

    “Ya tentunya kita proporsional ya kalau nanti yang gabung dengan kita itu 2 kursi ya berarti Wali Kota Kita, kalau sama-sama 3 nya nanti tinggal komunikasi bagaimana,” kata Agus Zunaidi.

    3. Syahrul Alim

    Ketua DPC PDIP Kota Blitar memang disebut-sebut siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota. Namun Syahrul Alim masih menunggu keputusan pusat.

    Ketua DPRD Kota Blitar itu mengaku keputusan maju atau tidaknya dirinya di Pilwali 2024 ini tergantung dari keputusan DPP. Jika dirinya menerima rekomendasi untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar, maka ia tidak bisa mengelak.

    “Saya masih menunggu keputusan dari DPP,” pungkasnya. [owi/but]

  • Ini Kader Muda PDIP Potensial Maju Calon Bupati Blitar 2024

    Ini Kader Muda PDIP Potensial Maju Calon Bupati Blitar 2024

    Blitar (beritajatim.com) – PDIP Kabupaten Blitar memiliki banyak kader muda potensial. Dari sekian banyak nama, ada beberapa tokoh muda yang diprediksi bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto pun mempersilakan kepada kader muda tersebut untuk ikut dalam proses penjaringan. Dia berharap nama-nama kader muda yang sebelumnya telah ramai diisukan maju Calon Bupati bisa mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat DPC PDIP Blitar.

    “Kader itu saya kira akan kami lihat saat daftar di penjaringan. Sebelum ini hanya beredar isu di medsos ada yang namanya Hengky, pak Wito, tapi itu masih isu yang beredar di luar, belum bisa jawab kalau mereka belum mengambil formulir daftar dan menyerahkan formulir,” papar Rijanto, Kamis (25/4/2024).

    Dari beberapa nama yang ada, terdapat dua tokoh politik muda asal PDIP yang tengah ramai dibicarakan. Keduanya adalah Hengky Kurniawan serta Suwito Saren.

    1. Hengky Kurniawan

    Nama Hengky Kurniawan menjadi kader muda PDIP yang paling banyak dibicarakan di Kabupaten Blitar belakangan ini. Selebritas sekaligus politisi PDIP tersebut kini berpeluang untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Popularitas Hengky Kurniawan tentu menjadi modal utama untuk meraup suara warga Kabupaten Blitar. Belum lagi rekam jejak Hengky Kurniawan yang terbilang mentereng karena sempat menjadi Bupati Bandung Barat tentu menjadi nilai tambah.

    Hengky sendiri sebenarnya banyak menghabiskan karir politiknya di luar Blitar. Namun entah kenapa, pria kelahiran Blitar ini kini diisukan bakal kembali ke Bumi Penataran pada Pilkada 2024 mendatang.

    Kini patut ditunggu, apakah Hengky Kurniawan benar ikut penjaringan Calon Bupati Blitar, atau kabar yang berkembang belakangan ini hanya isu semata.

    2. Suwito Saren

    Nama kedua yang juga banyak dibicarakan di masyarakat Blitar adalah Suwito Saren. Ketua DPRD Kabupaten Blitar itu kini tengah diisukan bakal meramaikan kontestasi Pemilihan Calon Bupati Blitar.

    Rekam jejak Suwito tentu menjadi nilai jual. Sosoknya yang begitu dekat dengan masyarakat utamanya wilayah Selatan tentu akan memperingan langkah Suwito untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Namun itu masih sekedar isu, Suwito yang baru saja terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar tentu memiliki banyak pertimbangan. Salahnya satunya jika ingin maju Cabup Blitar Suwito harus melepas jabatannya sebagai Anggota DPRD terpilih.

    Tentu itu akan jadi pertimbangan yang serius bagi Suwito. Namun tidak menutup kemungkinan juga Ketua DPRD Kabupaten Blitar itu ikut mendaftar sebagai Calon Bupati Blitar.

    Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto pun mempersilakan kepada keduanya untuk mengambil formulir di kantor, jika serius maju sebagai Calon Bupati.

    “Artinya mereka siap untuk daftar sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Blitar,” pungkasnya. [owi/beq]

  • DPRD Surabaya Bahas Perubahan Status PDAM Surya Sembada: Perumda atau Perseroda?

    DPRD Surabaya Bahas Perubahan Status PDAM Surya Sembada: Perumda atau Perseroda?

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat Pansus (Panitia Khusus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan status Perusahaan Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) bagi PDAM Surya Sembada Surabaya.

    Ketua Komisi B Luthfiyah menjelaskan bahwa pembahasan Raperda BUMD ini masih dalam tahap awal dan Pansus baru dibentuk.

    “Tentu tahapan proses Reperda ini diharapkan lebih cepat sebelum pergantian periode baru DPRD Kota Surabaya atau maksimal dua bulan selesai,” kata Luthfiyah, Rabu (24/4/2024).

    Luthfiyah menambahkan bahwa Pansus akan mempertimbangkapdn dengan seksama pilihan terbaik antara Perumda dan Perseroda.

    “Proses menuju Perubahan dia pilihan itu kita akan memanggil para tim ahli dan bagian hukum menghasilkan yang terbaik bagi Pemkot, BUMD dan masyarakat. Sehingga dalam pembahasan kita tidak mudah memutuskan, juga akan menimbang setiap dasar pasal pasalnya,” imbuhnya.

    Ketua Pansus Raperda BUMD Anas Karno menambahkan bahwa Pansus telah menghadirkan jajaran PDAM Surya Sembada Surabaya, bagian perekonomian, dan bagian hukum Pemkot Kota Surabaya.

    “Menindak lanjuti Pansus Pembahasan Raperda BUMD tentang Perumda atau Perseroda pekan depan kita akan memanggil pihak ahli untuk memberikan masukan soal dua pilihan tersebut,” tambahnya.

    Anas menerangkan bahwa pembahasan Raperda BUMD ini mengingat bahwa PDAM Surya Sembada Surabaya merupakan salah satu pilar penting bagi Kota Surabaya. Hal ini, lanjut dia, untuk meningkatkan PAD Kota Surabaya.

    [irp]

    “Pembahasan mencari laba atau keuntungan (profit oriented) pilihan Perumda dan Perseroda akan menjadi pertimbangan bertujuan meningkatkan PAD Kota Surabaya,” ungkap dia.

    Dirut PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu Cahyono menyampaikan bahwa Pansus masih dalam tahap diskusi awal. Selanjutnya, lanjutnya, pansus akan mengundang narasumber dan tim ahli memberikan usulan dan kajian pembentukan perusahaan daerah menjadi Perumda atau Perseroda.

    Disinggung soal keuntungan, Arief Wisnu Cahyono menerangkan perbedaan antara Perumda dan Perseroda.

    “Perumda kepemilikan saham dimiliki 100 persen Pemkot Surabaya. Sedangkan Perseroda masih dimungkinkan pihak lain memiliki saham,” jelasnya.

    Arief Wisnu Cahyono menjelaskan bahwa PDAM Surya Sembada memilih untuk menjadi Perumda. “Sebelumnya UU Perda 23/2014 diamanahkan membentuk perusahaan daerah menjadi Perumda atau Perseroda dan segera menyesuaikan badan hukumnya. Namun PDAM Surya Sembada Surabaya mengusulkan menjadi Perumda. Akan tetapi kita lihat dulu kajian kajian dari tim ahli ke depannya,” tambah Arief Wisnu Cahyono.

    Arief Wisnu Cahyono menegaskan bahwa PDAM Surya Sembada sebelumnya adalah perusahaan daerah. Menurut dia, secara filosofinya, perusahaan daerah menjadi Perumda tidak berubah sekali dan hanya perubahan namanya saja.

    “Sedangkan Perseroda otomatis masyarakat bisa menjadi kepemilikan saham di PDAM tersebut,” pungkasnya.

    Karakteristik dan Tujuan Perumda dan Perseroda

    Perumda memiliki tujuan utama untuk pelayanan umum, namun tetap dapat memperoleh laba atau keuntungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 331 ayat 4 huruf C UU No. 23 Tahun 2024 jo. UU No. 9 Tahun 2015.

    Di sisi lain, Perseroda memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan (profit oriented) namun tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan umum (berdasarkan PSO: publik service obligation).

    Pansus Raperda BUMD akan terus membahas Raperda ini dengan mengundang tim ahli dan melakukan kajian untuk menentukan pilihan terbaik bagi PDAM Surya Sembada Surabaya, Pemkot Surabaya, dan masyarakat. [asg/aje]

  • Pilkada Sumenep: PKB Buka Pendaftaran Cabup/ Cawabup, 7 Orang Ambil Formulir Online

    Pilkada Sumenep: PKB Buka Pendaftaran Cabup/ Cawabup, 7 Orang Ambil Formulir Online

    Sumenep (beritajatim.com) – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep membuka pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati Sumenep untuk Pilkada 2024.

    Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Sumenep, Ach. Syaiful mengatakan, sampai hari ini sudah ada 7 orang yang mengambil formulir pendaftaran secara online. “Dari 7 orang itu, 5 merupakan kader internal PKB, dan 2 dari eksternal atau non kader PKB,” katanya, Rabu (24/04/2024).

    Ia menjelaskan, dari 7 pengambil formulir itu, baru 2 orang yang mengembalikan dan menyerahkan langsung berkas pendaftaran ke DPC PKB Sumenep. “Dua orang yang sudah mengembalikan dan resmi mendaftar itu ibu Nur Fitriana dan Pak Haji Herman Dali Kusuma. Yang lainnya masih akan menyusul berikutnya,” terangnya.

    Nur Fitriana merupakan anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, sekaligus istri mantan Bupati Sumenep dua periode, A. Busyro Karim. Sedangkan Herman Dali Kusuma masih tercatat sebagai anggota DPRD Sumenep. Herman Dali Kusuma juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Sumenep. “Dua orang yang sudah mengembalikan formulir itu semuanya mendaftar sebagai calon wakil bupati untuk Pilkada 2024,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, sesui mekanisme partainya, bakal calon yang dinyatakan resmi mendaftar sebagai bakal calon bupati maupun calon wakil bupati adalah mereka yang menyerahkan berkas pendaftarannya ke DPC PKB. Bukan sekedar mengisi formulir secara online.

    “Apabila sudah menyerahkan berkas pendaftaran dan pakta integritas ke DPC, maka akan mendapatkan nomor registrasi. Berkas-berkas itu akan kami kirimkan ke DPP, secara online,’” ujarnya.

    Ia menambahkan, pendaftaran dibuka hingga 30 April 2024. Setelah itu, pihaknya akan menyampaikan pada DPP, berapa pendaftar calon bupati maupun wakil bupati melalui PKB. “Kemudian akan ditetapkan oleh DPP sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati. Para bakal calon yang telah mendaftarkan diri melalui PKB wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggaran DPP di Surabaya pada 5 Mei 2024,” paparnya.

    Ia memastikan bahwa untuk pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati melalui PKB Sumenep tidak dipungut biaya pendaftaran. (tem/kun)

  • Parpol di Pamekasan Jalin Komunikasi Intens Penuhi Syarat Minimal Dukungan

    Parpol di Pamekasan Jalin Komunikasi Intens Penuhi Syarat Minimal Dukungan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah partai politik (parpol) di Pamekasan, mulai intens menjalin komunikasi antar sesama parpol, guna menghadapi Pilkada Serentak 2024 di wilayah setempat.

    Sebab sejauh ini, tidak satupun parpol di DPRD Pamekasan, yang memiliki batas minimal 9 kursi sebagai salah satu prasyarat untuk mengusung kandidat untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

    Bahkan untuk parpol pemenang Pemilu 2024 di Pamekasan, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya mampu merebut 7 kursi dari total 12 kursi pada pemilu sebelumnya.

    Sehingga mau tidak mau, mereka menjalin koalisi dengan parpol lain untuk memenuhi syarat minimal dukungan parpol pengusung pada pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar serentak pada November 2024 mendatang.

    “Saat ini tidak satupun parpol di Pamekasan, yang dapat mengusung calon sendiri untuk pelaksanaan Pilkada Pamekasan 2024 mendatang, termasuk Partai Demokrat,” kata Ketua Demokrat Pamekasan, Ismail, Rabu (24/4/2024).

    Kondisi tersebut juga membuat parpol yang dipimpinnya, harus intens menjalin komunikasi bersama parpol lain untuk mengusung kandidat. “Saat ini kita mendapatkan 7 kursi di legislatif berdasar hasil Pemilu 2024 lalu, atau kurang 2 kursi untuk memenuhi batas minimal dukungan,” ungkapnya.

    “Dari itu kami juga melakukan komunikasi intens dengan sejumlah parpol untuk persiapan koalisi pada pelaksanaan pilkada mendatang, dan sejauh ini sudah ada beberapa parpol yang sudah kita jajaki (untuk koalisi),” imbuhnya.

    Hanya saja pihaknya enggan menjelaskan parpol mana saja yang sudah diajak komunikasi untuk koalisi, terlebih saat ini pihaknya juga sudah mulai membuka pendaftaran bacabup maupun bacawabup yang akan berlangsung hingga 22 Mei 2024 mendatang.

    “Di samping itu, kita juga mulai membuka pendaftaran untuk tahap seleksi bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati yang akan kita usung pada pelaksanaan pilkada mendatang,” jelasnya.

    Sejauh ini baru dua parpol berbeda di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran bacabup maupun bacawabup menghadapi Pemilu 2024. Masing-masing PDI Perjuangan dan Demokrat Pamekasan.

    Sementara untuk perolehan kursi legislatif berdasar rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024 di Pamekasan, tiga parpol masing-masing mendapatkan 7 kursi terbanyak, yakni Demokrat, PKB, dan PPP.

    Disusul PBB sebanyak 6 kursi, PKS dan Nasdem masing-masing 4 kursi, Golkar 3 kursi, Gelora, Gerindra, dan PDI Perjuangan masing-masing 2 kursi, serta 1 kursi milik PAN. [pin/kun]