Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPD PAN Bojonegoro Belum Tentukan Koalisi Pilkada 2024

    DPD PAN Bojonegoro Belum Tentukan Koalisi Pilkada 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bojonegoro belum menentukan arah koalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro 2024 yang akan digelar November mendatang.

    Pasalnya, dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024-2029, jumlah perolehan suara DPD PAN hanya menduduki 3 kursi di DPRD Bojonegoro. Sehingga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengusung bakal calon bupati maupun wakil bupati.

    Ketua DPD PAN Bojonegoro Lasuri mengatakan, pihaknya saat ini masih pada tahapan menjalin komunikasi serta penjajakan kepada sejumlah partai politik (parpol). Namun, pihaknya masih enggan membeberkan parpol apa saja yang sudah dijajaki untuk berkoalisi.

    “Yang pasti, parpol itu berpotensi bisa diajak berkoalisi. Ditunggu saja dulu,” tutur politisi yang kini menjabat anggota DPRD Bojonegoro dan terpilih lagi sebagai anggota DPRD Bojonegoro 2024-2029 mendatang.

    Menurut dia, saat ini pihaknya belum perlu gegabah soal berkoalisi dengan parpol lain. Sebab, momen krusial Pilkada Bojonegoro 2024 masih cukup lama. “Terutama, pendaftaran cabup-cawabup Bojonegoro ke KPU Bojonegoro masih Agustus 2024,” pungkas Ketua DPD PAN Bojonegoro sejak 2021 ini.

    Sementara diketahui, saat ini DPD PAN Bojonegoro sejak Minggu (28/4/2024) telah membuka penjaringan calon bupati yang akan diusung dalam Pilkada 2024 mendatang. Penjaringan calon yang akan dibuka hingga Kamis (2/4/2024) itu gratis. [lus/but]

  • Rusdi Sutejo Mendaftar Maju Bacabup Pasuruan, Wakilnya Manut PDIP

    Rusdi Sutejo Mendaftar Maju Bacabup Pasuruan, Wakilnya Manut PDIP

    Pasuruan (beritajatim.com) – Rusdi Sutejo mendaftarkan diri menjadi Bacabup Pasuruan tetapi tak membawa Bacawabup. Menurutnya, pendaftaran kali ini hanya fokus untuk dirinya.

    Sedangkan untuk Bacawabup, dia menyerahkan sepenuhnya kepada PDI Perjuangan. Rusdi mengatakan kedatangannya di kantor DPC PDI Perjuangan ingin melakukan kolaborasi.

    “Kami berharap bisa berkolaborasi dengan PDI Perjuangan untuk Bacawabupnya. Siapapun yang direkom nantinya saya yakin itu merupakan yang terbaik buat Kabupaten Pasuruan,” jelasnya, Selasa (30/4/2024).

    Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi yang menerimanya langsung mengatakan bahwa keduanya sering melakukan kolaborasi. Andri juga mengatakan bahwa keduanya saling menutupi satu sama lain demi membangun Kabupaten Pasuruan bisa menjadi lebih baik.

    Sementara itu, terkait Bacawabupnya untuk mendampingi Rusdi, pihaknya masih belum memberi keputusan. Menurutnya, keputusan ini nantinya akan ditentukan langsung oleh DPP ataupun DPD.

    “Kemungkinannya nanti mau koalisi atau gandeng nanti langsung dari DPD maupun DPP,” jelasnya singkat.

    Diketahui Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pasuruan melakukan pendaftaran yang dibuka oleh PDI Perjuangan. Saat melakukan pendaftaran, Rusdi didampingi oleh jajaran DPC Gerindra Kabupaten Pasuruan dan juga anggota DPRD yang terpilih. [ada/but]

  • Dinilai Merugikan, Tukar Guling Aset Pemkot Blitar Batal Dilakukan

    Dinilai Merugikan, Tukar Guling Aset Pemkot Blitar Batal Dilakukan

    Blitar (beritajatim.com) – Tukar guling aset milik Pemerintah Kota Blitar dengan tanah milik seorang warga batal dilakukan. DPRD Kota Blitar resmi menolak usulan tukar guling aset milik Pemkot Blitar dengan tanah warga.

    Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim menjelaskan alasan ditolaknya tukar guling tersebut kerana aset Pemkot Blitar dinilai masih lebih strategis dan bernilai jual. Alasan lain yakni jika tukar guling tersebut terjadi maka Pemerintah Kota Blitar justru merugi.

    “Kalau mbah bawok itu kan timurnya sungai kalau mau kesitu kan harus buat jembatan. Dan dari teman-teman pansus yang ke lapangan membuat jembatannya itu tidak cukup 500 juta,” ungkap Syahrul Alim, Selasa (30/04/24).

    Lokasi aset Pemkot Blitar yang akan ditukar guling ini berada di belakang SMK Dr. Ismangil. Aset tersebut awalnya dinilai tidak memiliki akses jalan, sehingga Pemkot Blitar berencana untuk melakukan tukar guling dengan tanah warga yang berada Jl. Bali Kota Blitar.

    Namun setelah Panitia Khusus (Pansus) tukar guling turun ke lapangan, aset Pemkot Blitar itu ternyata masih memiliki akses jalan, yakni dari arah perumahan Melati Kota Blitar. Namun akses jalan tersebut ditutup dengan tembok.

    “Kajian secara ekonomis itu istilahnya kita kalah bahwa aset pemerintah kota Blitar akses jalan ternyata setelah dicek pansus ada aksesnya tapi ditutup,” tegasnya.

    Kalau dilihat secara luas tanah, sebenarnya Pemkot Blitar lebih untung jika tukar guling terjadi. Pasalnya luas tanah aset Pemkot Blitar hanya 500 meter persegi. Sementara luas tanah warga yang bakal ditukar guling seluas 1000 meter persegi.

    Namun jika dilihat dari sisi lokasi, aset pemkot Blitar lebih bernilai dan strategis jika dibandingkan dengan tanah milik warga. Dengan pertimbangan tersebut, Pansus DPRD Kota Blitar memilih untuk membatalkan tukar guling aset tersebut. “Intinya hasil kerja Pansus dengan meneliti berkas yang ada meneliti lapangan itu tidak sesuai,”

    Sementara itu, Ketua Pansus tukar guling, Yudi Meria menjelaskan alasannya menolak rencana tukar guling aset tersebut. Menurutnya secara administrasi dalam tukar guling ini juga ada ketidakberesan. Sehingga Pansus memilih untuk membatalkan tukar guling tersebut.

    “Secara administrasi tidak memenuhi persyaratan karena pengajuannya itu mengatasnamakan yayasan Dr Ismangil dan ketika kami tanya legalitas sekolah juga tidak ada,” kata Yudhi. (owi/kun)

  • Panasi Mesin Partai, Demokrat Ponorogo Buka Pendaftaran Penjaringan Bacabup dan Bacawabup

    Panasi Mesin Partai, Demokrat Ponorogo Buka Pendaftaran Penjaringan Bacabup dan Bacawabup

    Ponorogo (beritajatim.com) – Mesin politik Partai Demokrat Ponorogo nampaknya sudah mulai dipanasi untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Pada bulan Mei ini, partai politik (parpol) berlambang bintang mercy itu, membuka pendaftaran penjaringan untuk bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup). Pendaftaran penjaringan bacabup dan bacawabup ini, rencananya akan dimulai sejak tanggal 1 hingga 25 Mei 2024.

    “Pendaftaran penjaringan bacabup dan bacawabup ini, kita buka besok, mulai tanggal 1 hingga 25 Mei 2024,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Ponorogo, Miseri Efendy, Selasa (30/04/2024).

    Sebelum dibuka pada esok hari, Miseri menyebut bahwa pihaknya sebelumnya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Ponorogo. Pendaftar penjaringan, nantinya bisa mengambil formulir pendaftaran di kantor DPC Partai Demokrat Ponorogo.

    “Untuk pengambilan formulir secara offline ke kantor. Namun, untuk pendaftarannya bisa daftar secara offline dan online,” kata Miseri.

    Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar, menurut Miseri normatif. Misalnya curriculum vitae (CV), KTP dan pendidikan terakhir. Syarat itu pun juga hampir sama denga syarat penjaringan pada tahun-tahun sebelumnya.

    “Persyaratannya normatif, ya pendidikan terakhir, KTP hingga CV-nya. Kurang lebih hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

    Pendaftar, kata Miseri bisa daftar sebagai bacabup maupun bacawabup. Sehingga bisa daftar sendiri-sendiri maupun satu paket ada bacabup dan bacawabup-nya. Kalau masa pendaftan selesai, DPC Partai Demokrat Ponorogo, menyerahkan formulir pendaftar dan persyaratannya ke DPP Partai Demokrat melalui DPD Partai Demokrat Jatim.

    “Sesuai juklak dan juknis, akhir bulan Mei nanti, formulir dan persyaratan pendaftar penjaringan akan kirim ke Partai Demokrat di tingkat pusat,” katanya.

    Terkait siapa nama-nama yang nanti diusung Partai Demokrat Ponorogo dalam Pilkada 2024, Miseri menyebutkan bahwa itu merupakan kewenangan ditingkat DPP. Ditingkat daerah, pihaknya sudah melakukan upaya komunikasi dengan parpol lain. Sebab, di Ponorogo ini, tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri. Partai Demokrat Ponorogo, sudah menjalin komunikasi dengan PKB, Golkar, PDIP, PAN, PKS, dan Gerindra.

    “Di Ponorogo kita dapat 5 kursi. Sedangkan menurut undang-undang, minimal 9 kursi untuk mengusung bacabup dan bacawabup. Maka kita pastikan dulu, kita bisa berkoalisi untuk memenuhi 9 kursi itu. Y dengan parpol apa saja  yang penting parpol itu memperoleh kursi di DPRD. Dan kita sudah jalin komunikasi dengan beberapa parpol,” katanya.

    Sekali lagi, Miseri menegaskan bahwa ditingkat daerah sebagai pemberi keputusan. Yang memutuskan mengusung siapa-siapanya merupakan para elit parpol atau ketua-ketua parpol di tingkat pusat. Yang berada di daerah, sebatas mengkomunikasikan dengan parpol pemilik kursi di parlemen Ponorogo.

    “Kita lapor ke pusat, nanti pusatlah yang memberi keputusan untuk Pilkada 2024 nanti,” pungkasnya. [end/aje]

  • Mesin Politik Partai Demokrat Bojonegoro Belum Dipanasi Jelang Pilkada 2024

    Mesin Politik Partai Demokrat Bojonegoro Belum Dipanasi Jelang Pilkada 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Mesin politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bojonegoro belum dipanasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Partai Demokrat baru fokus untuk konsolidasi ditingkat internal partai.

    Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan, saat ini langkah yang diambil partai berlambang mercy itu masih dalam proses. Tahapan agenda politik lima tahunan itu masih digodok di Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC Partai Demokrat Bojonegoro.

    “Kami belum selesai menentukan langkah dan mekanisme apa yang akan kami ambil untuk mengusung bacabup di Pilkada Bojonegoro 2024,” ujarnya, Senin (29/4/2024).

    Sukur mengungkapkan, langkah jitu harus diambil. Sebab, Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif (pileg) 2024 hanya mendapat 5 kursi di DPRD Bojonegoro. Sehingga, lanjut Sukur, Partai Demokrat tak bisa mandiri dalam Pilkada Bojonegoro 2024.

    Partai Demokrat harus berkoalisi untuk mengusung bakal calon (Bacalon) bupati maupun wakil bupati dalam Pilkada Bojonegoro 2024. Saat ini, menurutnya, sudah ada beberapa kandidat bacabup yang menjalin komunikasi.

    “Sementara ini sudah ada tiga nama (kandidat bacabup,red) yang berkomunikasi dengan kami,” ungkap pria yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Bojonegoro itu.

    Namun, politisi yang akan kembali duduk di kursi DPRD Bojonegoro periode 2024-2029 tersebut belum mengemukakan. Partai Demokrat sendiri hingga saat ini juga belum membuka penjaringan bakal calon bupati (bacabup) maupun bacawabup. [lus/ian]

  • Kades di Magetan Minta Motor Dinas Baru, Sebut Merk NMax?

    Kades di Magetan Minta Motor Dinas Baru, Sebut Merk NMax?

    Magetan (beritajatim.com) – Sejumlah kepala desa (kades) di Magetan yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) mengusulkan penggantian motor dinas pada Pj Bupati Magetan Hergunadi.

    Permintaan itu mereka sampaikan dalam Acara Halal Bihalal AKD dengan PJ Bupati Magetan di Warung Lembah Srimpi di Desa Randugede Kecamatan Plaosan, Senin (29/04/2024).

    Hingga saat ini, kades-kades memiliki motor dinas Suzuki Titan. Kendaraan itu dinilai sudah usang karena berusia 10 tahun, ada juga yang sudah rusak.

    Ada pula yang sudah keluar masuk bengkel sehingga tidak maksimal dalam menunjang kinerja kepala desa. Salah satu dari mereka nyeletuk ingin Yamaha N-Max.

    Pj Bupati Magetan Hergunadi merespon  keluhan para kepala desa tersebut. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan itu berjanji akan membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    “Soal kendaraan dinas kepala desa sudah waktunya untuk diperbarui supaya operasionalnya bisa mendukung dinas pemerintah. Tentunya kami sesuaikan dengan anggaran APBD ya. Pembahasan anggaran akan segera kita jadwalakan dengan DPRD,  apakah 2024 ini masih bisa atau di anggaran tahun 2025 mendatang.  Yang jelas kendaraan dinas lama sudah tidak efektif lagi sebagai alat pendukung operasional kerja mereka,’’ kata Hergunadi.

    Sementara,  Ketua AKD Magetan Tatak Panjono Utomo mengaku soal usulan kendaraan dinas NMax tersebut disebut hanya guyonan teman-teman kepala desa saja.

    “Tidak harus N-Max ya, apa saja boleh. Untuk diketahui, kendaraan dinas yang lama Suzuki Titan kondisinya sudah tidak layak sekali untuk menunjang kinerja. Seharusnya sudah ganti,” kata pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Goranggareng Taji tersebut.

    ‘’Ya gak apa-apa semisal di tahun 2025 ya. Karena ini memang menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dari pemerintah,’’ pungkas Tatak. [fiq/ian]

  • Gerindra Tidak Buka Penjaringan Bacalon Bupati Bojonegoro

    Gerindra Tidak Buka Penjaringan Bacalon Bupati Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bojonegoro tidak membuka penjaringan bakal calon (bacalon) Bupati/Wakil Bupati Bojonegoro yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro 2024.

    Ketua DPC Partai Gerindra Bojonegoro Sahudi mengungkapkan, dalam perebutan kursi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2024-2029, Partai Gerindra akan mengusung kader terbaik dari internal partai. Sehingga, tidak membuka penjaringan Bacalon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung.

    “Sesuai arahan ketum dan ketua harian, untuk Bojonegoro sengaja tidak membuka penjaringan Bacalon. Karena akan mengusung kader partai terbaik sendiri,” ujarnya, Senin (29/4/2024).

    Untuk menyaring kader terbaik dari internal partai, tahapan yang akan dilakukan dengan menggelar rapat khusus dengan mengundang semua pengurus partai. Selain itu, di internal Gerindra sendiri juga ada tim survei bagi kader yang akan diusung dalam pencalonan Bupati atau Wakil Bupati.

    “Kader yang akan diusung itu juga melihat hasil survei internal, apakah cabup atau cawabup,” pungkas Sahudi saat dihubungi jurnalis beritajatim.com.

    Alasan mendasar DPC Partai Gerindra Bojonegoro tidak membuka penjaringan bacalon bupati dan wakil bupati ini karena berkaca pada perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu.

    Jumlah perolehan kursi DPC Partai Gerindra Bojonegoro di DPRD sebanyak 8 kursi. Meningkat jika dibanding pada Pileg 2019 yang mendapat 6 kursi. [lus/but]

  • H Usman Mendaftar sebagai Calon Bupati Sidoarjo ke PKB

    H Usman Mendaftar sebagai Calon Bupati Sidoarjo ke PKB

    Sidoarjo (beritajatim.com) – H Usman membuktikan keseriusan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2024. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo itu mendaftar sekaligus membawa berkas lengkap syarat sebagai calon kepala daerah (Cakada) di Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Sidoarjo, Senin (29/4/2024).

    Caleg terpilih di DPRD dari Dapil Sidoarjo l (Sidoarjo, Buduran, Sedati) itu mendaftar dengan menaiki motor berboncengan dengan isterinya. Juga diikuti puluhan motor dari kader perempuan bangsa, kader dan simpatisan PKB.

    H. Usman mendaftar dengan didampingi Ketua MWC NU Sidoarjo Ir. H. Abd Roqib, Ketua Dewan Suro DPAC Sidoarjo, KH. Sholihuddin, Ketua MWC NU Sedati KH. Choiri Anam, dan pengurus lainnya.

    Dia mengatakan ikutnya mendaftar sebagai calon kepala daerah (Cakada) melalui Desk Pilkada DPC PKB Kab. Sidoarjo bagian dari ikhtiarnya dan semata-mata ingin membangun Sidoarjo yang lebih baik bersama-sama dengan rakyat.

    “Alhamdulillah mohon doa restunya semoga ikhtiar saya untuk running Pilbup 2024 daftar kepada Desk Pilkada DPC. PKB Sidoarjo, sebagai calon Bupati Sidoarjo,” ucap H. Usman.

    H. Usman menunjukkan surat pendaftaran di Desk Pilkada DPC PKB Kab. Sidoarjo    

    Dia menawarkan gagasan untuk menyejahterakan masyarakat. Serta mengutamakan kualitas kesehatan serta pendidikan.

    “Karena jika masyarakat sehat tentunya bisa beraktivitas, lalu peningkatan mutu pendidikan juga harus dilakukan, sederhananya bagaimana masyarakat Sidoarjo harus sejahtera,” ungkapnya.

    Usman ingin masyarakat Sidoarjo taraf hidupnya lebih baik dari saat ini. Karenanya ia tak ingin melihat masyarakat susah dalam mencari makan.

    “Semua merupakan tanggung jawab dari pemerintah, bupati tentunya yang orang yang paling terdepan,” terangnya.

    Meski ia mendaftar sebagai orang nomor satu di Sidoarjo, Usman dengan tegas mengaku patuh dengan keputusan DPP PKB.

    “Saya ibarat anak yang sholeh agar patuh, kalau memang di ujung PKB memberi rekomendasi ke saya sebagai Bupati, mau dijodohkan sama siapa saja, saya yakin itu keputusan yang terbaik dari DPP PKB,” jelasnya.

    Disinggung soal siapa yang akan menjadi wakilnya, H. Usman menyerahkan kepada DPP sepenuhnya karena ia mendaftar sebagai calon bupati.

    “Untuk wakilnya saya serahkan kepada DPP sepenuhnya. Siapa yang sekiranya pantas dan layak untuk saya sebagai calon wakil bupati periode 2024-2029. Karena saya ibarat anak harus tunduk dan patuh kepada DPP. PKB,” tandasnya. [isa/but]

  • Perumda Giri Tirta Gresik Diminta Tingkatkan Pelayanan Distribusi Air

    Perumda Giri Tirta Gresik Diminta Tingkatkan Pelayanan Distribusi Air

    Gresik (beritajatim.com)– Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta Gresik mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Pasalnya, perusahaan plat merah itu, dinilai tidak fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan distribusi air. Ini karena perusahaan daerah itu, terus menambah jumlah saluran rumah (SR) mencapai 120.539 pelanggan.

    Terkait dengan itu, Komisi II DPRD setempat mencatat tingkat produksi dan distribusi air sangat melimpah. Yakni 55,992 juta meter kubik. Sayangnya, tingkat kehilangan air pun juga cukup tinggi mencapai 21,801 juta meter kubik.

    “Ada beberapa faktor teknis yang mendasari. Menunjukkan bahwa kurangnya dalam berinovasi,” ujar anggota Komisi II DPRD Gresik, Syahrul Munir, Senin (29/4/2024).

    Politisi PKB itu menjelaskan serapan air dari SPAM Umbulan dengan kontrak kerja 1.000 liter per detik. Namun, hanya terdistribusi 700 liter perdetik. Sehingga, faktor ketidaksiapan sarana dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, sasaran pelanggan yang dituju justru saluran rumah. Padahal daya serapnya sangat kecil.

    “Kami mencatat jumlah pelanggan SR mencapai 120.539. Angka tersebut sudah termasuk penambahan saluran baru yakni 11.697 pelanggan. Serta ganti meteran kepada 5.000 pelanggan. Sayangnya kualitas air tidak kunjung membaik. Banyak yang mengeluhkan karena tidak layak konsumsi, debit air yang keluar sangat kecil,” ungkap Syahrul Munir.

    Ia menambahkan, hasil uji petik yang dilakukan, mayoritas pelanggan justru membeli air dari perusahaan swasta. Sehingga, penambahan pelanggan SR Perumda Giri Tirta tidak memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan laba perusahaan.

    “Hanya jualan meteran saja untuk menambal biaya operasional dengan tarif pemasangan Rp 1,75 juta,” imbuhnya.

    Masih menurut Syahrul Munir, kalangan legislatif sebenarnya telah memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan skema penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk melakukan rehabilitasi total, termasuk menambah booster dan reservoir air.

    “Penyertaan modal dari APBD masih menggantung. Sebab, pihak perusahaan tidak kunjung menyajikan informasi bisnis yang jelas,” paparnya.

    pekerja proyek perum giri tirta Gresik sedang mengerjakan sambungan pipanisasi

    Secara terpisah, Dirut Perumda Giri Tirta Kurnia Suryandi mengatakan, terus berupaya meningkatkan pelayanan termasuk pengembangan wilayah sambungan rumah atau SR.

    “Misalnya Kecamatan Duduksampeyan sebanyak 4.561 SR. Serta wilayah Driyorejo mencapai 481 SR dengan. Sebaran layanan setidaknya sudah mencakup 8 desa di kecamatan tersebut,” katanya.

    Langkah itu lanjut dia, dinilai sejalan dengan target rencana kerja dan anggaran (RKA) 2023. Dengan target SR mencapai 122.274.

    Tahun lalu kami sudah hampir memenuhi target dengan capaian SR sebanyak 120.539,” pungkasnya. (dny/ted)

  • Bawa Misi Berkah, Mas Dion Daftar Jadi Cabup Pasuruan

    Bawa Misi Berkah, Mas Dion Daftar Jadi Cabup Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan atau Mas Dion mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati Pasuruan 2024 ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia membawa misi berkah bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

    Dion didampingi oleh sejumlah ulama Pasuruan merasa percaya diri saat masuk ke kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan. Sejumlah dukungan datang dari banyak pihak, mulai dari persatuan mantan kepala desa, sejumlah anggota Nawa Kartika, hingga guru madrasah dan TPQ.

    “Saya diantarkan oleh beberapa pengurus Nawa Kartika karena nggak semuanya masuk di kloter pertama. Lalu juga ditemani seluruh teman dari DPC PKB Kabupaten Pasuruan, dan ada juga Srikandi (Satuan Relawan Koncone Dion),” jelasnya.

    Dion mengatakan dia tak hanya mencalonkan diri sebagai cabup namun sudah menyiapkan visi misi yang bakal diusung. Visi itu yakni mewujudkan Kabupaten Pasuruan Penuh Berkah.

    Berkah sendiri dipilihnya bukan asal-asalan melainkan dengan pengartian untuk melanjutkan visi dari bupati sebelumnya. Tak hanya itu, arti puncak dari kalimat berkah ini yakni keinginan dari diri kita yakni rahmat yang diambil dari penggalan dalam Surah Al-Quran.

    Sementara itu untuk misinya sendiri, Dion menyiapkan lima poin yang akan menjadi penyokong saat maju nantinya. Salah satunya yakni tentang pemberantasan korupsi hingga mewujudkan daya saing ekonomi yang berkualitas.

    Saat ditanya terkait kesiapannya maju pada Pilkada mendatang secara percaya diri dan yakin surat rekom akan jatuh kepada dirinya. Tak hanya itu Mas Dion juga mengatakan bahwa siap dengan segala resiko ke depannya.

    “Saya sangat optimis karena saya lahur dan besar di partai ini, bahkan saya sudah mengabdi selama 25 tahun dan sudah masuk DPC selama 6 periode. Saya juga siap dengan segala risikonya jika maju seperti mengundurkan diri saat mendaftarkan ke KPU nantinya,” tutupnya. [ada/beq]