Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Cara PKB Panaskan Mesin Sambut Pilkada Pamekasan 2024

    Cara PKB Panaskan Mesin Sambut Pilkada Pamekasan 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, mulai memanaskan mesin menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada November 2024 mendatang.

    Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Halal Bihalal yang dikemas dengan Talk Show bertema ‘PKB Bersama Rakyat: Apa Kata Mereka tentang Kepemimpinan Pamekasan?’ di Ballroom Azana Style Hotel Jl Jokotole Pamekasan, Kamis (2/5/2024) kemarin.

    Dalam talk show tersebut, mereka menghadirkan tokoh dan politisi senior pada sosok KH Kholil Muhammad, dua orang akademisi; Dr Makhfud Efendy (UTM), Dr Abdurrahman (UNIRA), serta dua perwakilan jurnalis di Pamekasan, yakni Hairul Anam (PWI) dan M Khairul Umam (AJP).

    Berbeda dengan partai politik (parpol) lain di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati Pamekasan. Seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.

    “Diskusi ini bertujuan mendorong beberapa hal, di antaranya PKB ingin Pilkada menjadi bernilai, PKB ingin mendengarkan gagasan yang diinginkan rakyat, dan PKB tidak ingin figur yang diusung hanya sebagai kehendak parpol tetapi juga kehendak rakyat,” kata Ketua DPC PKB Pamekasan, Ali Wafa Subki.

    Dari itu pihaknya sangat berharap talk show tersebut nantinya dapat menghasilkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan masukan penting bagi parpol yang dipimpinnya, khususnya untuk menyambut pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

    “Oleh karena itu, DPC PKB berdiskusi tentang apa yang diinginkan masyarakat, dan para pemikir menyepakati ada talk show, supaya satu sinyal, untuk menuju Pamekasan seperti apa,” ungkapnya.

    Sejauh ini, terdapat beberapa figur yang mulai menjadi perbincangan publik di Pamekasan, khususnya menjelang pelaksanaan pilkada mendatang. Bahkan beberapa di antaranya sudah mengambil formulir dan mendaftarkan diri ke beberapa parpol.

    Semisal Fattah Jasin yang mulai mengambil formulir di PDIP Pamekasan, dan Partai Demokrat. Disusul KH Kholilurrahman yang sudah mendaftar dan menyatakan diri siap maju pada pelaksanaan pilkada Pamekasan, melalui Partai Demokrat.

    Sementara untuk PKB sendiri merupakan parpol yang sempat digdaya pada pelaksanaan pilkada Pamekasan sebelumnya, di mana kader terbaik mereka, Badrut Tamam berhasil terpilih sebagai Bupati Pamekasan, Periode 2019-2024.

    Hanya saja untuk saat ini, Badrut Tamam yang sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD RI pada Pemilu 2024 lalu. Gagal melaju ke senayan dan diprediksi kembali bertarung pada pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Pamekasan.

    Namun sejauh ini, justru belum ada ghirah ataupun signal kuat akan keberadaan sosok Badrut Tamam yang akan kembali dicalonkan melalui PKB. Terlebih saat ini semua parpol di Pamekasan, wajib melakukan koalisi guna memenuhi syarat minimal parpol dukungan. [pin/beq]

  • Blitar Raih WTP ke-8, Mak Rini: Pelecut Lebih Profesional

    Blitar Raih WTP ke-8, Mak Rini: Pelecut Lebih Profesional

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala BPK RI Provinsi Jawa Timur, Karyadi dan diterima oleh Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini.

    Mak Rini menyampaikan terima kasih menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh ASN, Non ASN, masyarakat dan dukungan DPRD Kabupaten Blitar. Ia berharap penghargaan ini bisa menjadi pelecut untuk bekerja lebih baik lagi.

    Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini berharap, capaian Opini WTP ke-8 tersebut merupakan pelecut semangat untuk bekerja lebih profesional lagi. Sehingga Opini WTP ini bisa terus dipertahankan.

    “Terima kasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas penghargaan ini. Seluruh rekomendasi, catatan dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur akan segera ditindaklanjuti,” kata Rini Syarifah, Jumat (3/4/2024).

    Kepala BPK Perwakilan Jatim, Karyadi menyampaikan, pihaknya memberikan waktu (untuk pemerintah kabupaten/kota) untuk perbaikan dari rekomendasi dan ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan.

    Dijelaskan pula bahwa opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan yang disajikan terbebas dari fraud atau tindakan kecurangan lainnya.

    Sejumlah catatan rekomendasi yang dirangkum oleh BPK Jatim antara lain masih terdapat pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan secara tertib, terdapat proses penyusunan anggaran dan realisasi belanja belum sesuai ketentuan.

    Selain itu masih ditemukan penatausahaan dan pencatatan aset tetap pada pemerintah daerah belum tertib, pembayaran belanja listrik penerangan jalan umum belum berdasarkan data pemakaian listrik yang akurat.

    “Juga terdapat kekurangan volume, kelebihan pembayaran atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pekerjaan belanja modal dan barang, serta terdapat implementasi sistem informasi pemerintahan daerah belum dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi,” beber Karyadi

    Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah bekerja keras sehingga meraih.opini WTP. Diingatkan pula supaya pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti rekomendasi catatan BPK terhadap LHP atas LKPD 2023.

    “Hasil laporan keuangan daerah bisa memberikan dampak pembangunan kepada masyarakat,” ucap Pj Gubernur Jatim. [owi/beq]

  • Pastikan Daftar Calon Wali Kota Blitar, Syahrul Alim: Pangestunipun

    Pastikan Daftar Calon Wali Kota Blitar, Syahrul Alim: Pangestunipun

    Blitar (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim memastikan dirinya bakal ikut mendaftar sebagai calon wali kota. Syahrul menegaskan dirinya bakal mengambil formulir pendaftaran Cawali Kota Blitar di Kantor DPC PDIP.

    Sebagai kader serta Ketua DPC, tidak ada keraguan bagi Syahrul Alim untuk ikut berebut rekom maju Calon Wali Kota Blitar. Syahrul pun akan saling sikut dengan beberapa tokoh yang juga ikut mendaftar seperti petahana Santoso dan politikus kawakan Bambang Kawit.

    “Ya Insyaallah mengambil (formulir pendaftaran Calon Wali Kota) hari hari berikutnya ya lah,” kata Syahrul Alim, Jumat (03/04/24).

    Politikus yang berlatarbelakang dokter itu pun meminta restu kepada masyarakat. Ia berharap masyarakat Kota Blitar memberikan dukungan dan restu kepada dirinya untuk maju sebagai Calon Wali Kota.

    “Pangestunipun,” mintanya.

    Perebutan rekom di PDIP untuk Calon Wali Kota Blitar memang sangat sengit. Selain Syahrul beberapa tokoh berpengaruh juga ikut mendaftar di penjaringan yang dilakukan oleh PDIP.

    Beberapa tokoh tersebut adalah Wali Kota Blitar, Santoso dan politikus kawakan Bambang Kawit. Santoso dengan tegas menyatakan bakal berusaha mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk maju kembali.

    Bahkan jika tidak mendapatkan rekomendasi, Santoso bakal memilih pensiun seperti halnya PNS. Wali Kota Blitar itu menegaskan tidak akan menerima pinangan dari partai lain diluar PDIP.

    “Saya sudah sepakat sebagai Kader PDIP, kalau direkom ya sekuat tenaga dijalankan kalau tidak ya istirahat saya tidak akan mengikuti pinangan dari partai lain,” beber Santoso, Rabu (01/05/24) lalu.

    Sementara itu, Bambang Kawit juga yakin dirinya bakal mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Kawit mengklaim dirinya mendapatkan dukungan penuh dari DPC hingga PAC dan Ranting.

    Politikus yang pernah menjabat anggota DPRD Provinsi selama 2 periode itu yakin penuh dirinya bakal terpilih untuk diusung PDIP dalam Pilwali 2024 mendatang.

    “Saya didukung oleh DPC hingga ranting, insyaallah doakan-doakan,” ucap Bambang Kawit usai mendaftar kemarin.

    Kini patut ditunggu siapa yang bakal mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk maju Calon Wali Kota Blitar 2024 mendatang. [Owi/aje]

  • Pertahankan Opini WTP 10 Kali Berturut-turut, Begini Kata Pj Wali Kota Kediri

    Pertahankan Opini WTP 10 Kali Berturut-turut, Begini Kata Pj Wali Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah didampingi Ketua DPRD Gus Sunoto menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi, Kamis (2/5/2024).

    Kota Kediri berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana Opini WTP diraih selama sepuluh tahun beruntun. Penyerahan ini serentak kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota se-Jawa Timur bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

    “Alhamdulillah Kota Kediri dapat mempertahankan opini WTP sepuluh kali berturut-turut. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari Kepala Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur

    Zanariah mengungkapkan capaian ini berkat kolaborasi yang baik antar semua elemen di Pemerintah Kota Kediri. Apa rekomendasi dari BPK terus diperbaiki oleh Pemerintah Kota Kediri. Diharapkan ke depan opini WTP ini terus dipertahankan.

    “Terima kasih kepada seluruh jajaran atas kolaborasi yang telah terjalin. Semoga ke depan semakin lebih baik dan kita terus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Turut hadir, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Slamet Kurniawan, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala BPPKAD Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • Ini 25 Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mojokerto

    Ini 25 Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Mojokerto. Ada 25 nama yang akan menduduki kursi anggota DPRD hasil Pemilihan Umum (Pemilu), 14 Februari 2024 lalu.

    “Rapat pleno digelar untuk menghitung dan menetapkan perolehan kursi di setiap Daerah Pemilihan (Dapil), menetapkan peringkat calon terpilih dan anggota terpilih anggota DPRD Kota Mojokerto,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Saiful Amin di salah satu hotel di Kota Mojokerto, Kamis (2/5/2024).

    Di Kota Mojokerto, ada tiga Dapil yakni Dapil Kota Mojokerto 1 (Magersari), Dapil Kota Mojokerto 2 (Kranggan) dan Dapil Kota Mojokerto 3 (Prajurit Kulon). Dalam Pemilu, 14 Februari lalu, PDI-Perjuangan menjadi partai pemenang di Kota Mojokerto dengan perolehan lima kursi.

    Nama-nama terpilih calon anggota DPRD Dapil 1 Kota Mojokerto yang akan menduduki 11 kursi : 

    1. Wahyu Nur Hidayat dari PKB dengan perolehan 1.582 suara sah.

    2. Ahmad Athoillah dari PKB dengan 1.180 suara.

    3. Sugiyanto dari Partai Gerindra dengan 1.360 suara.

    4. Rambo Garudo dari PDI Perjuangan dengan 2.568 suara.

    5. Sunarto dari PDI Perjuangan yang berhasil mendulang 2.251 suara.

    6. Santoso Bekti Wibowo dari PDI Perjuangan dengan perolehan 1.732 suara.

    7. Agus Wahyudi Utomo dari Partai Golkar dengan perolehan 2.121 suara.

    8. Indro Tjahjono dari Partai Nasdem dengan perolehan 1.429 suara.

    9. Budiarto dari PKS dengan 1.783 suara.

    10. Suyono dari PAN dengan perolehan 1.687 suara sah.

    11. Udji Pramono dari Partai Demokrat dengan perolehan 1.681 suara.

    Nama-nama terpilih calon anggota DPRD Dapil 2 Kota Mojokerto yang akan menduduki tujuh kursi : 

    1. Hadi Prayitno dari PKB dengan perolehan 1.457 suara.

    2. Ery Purwanti dari PDI Perjuangan dengan perolehan 2.320 suara.

    3. Ditha Roosita Ayu Lestari dari Partai Golkar dengan perolehan 2.038 suara.

    4. Toufan Priambodo dari Partai Nasdem dengan perolehan 1.021 suara.

    5. Makhfud Kurniawan Hidayat dari PKS dengan perolehan 857 suara.

    6  Moeljadi dari PAN dengan perolehan 1.564 suara.

    7. Deny Novianto dari Partai Demokrat dengan perolejan 1.995 suara.

    Nama-nama terpilih calon anggota DPRD Dapil 3 Kota Mojokerto yang akan menduduki tujuh kursi : 

    1. Enny Rahmawati dari PKB dengan perolehan 1.860 suara.

    2. Ahmad Saifullah dari Partai Gerindra dengan perolehan 733 suara.

    3. Silvia Elya Rosa dari PDI Perjuangan dengan perolehan 924 suara.

    4. Arie Hernowo dari Partai Nasdem dengan perolehan 1.884 suara.

    5. Agung Soecipto dari PKS dengan perolehan 1.053 suara.

    6. Nuryono Sugi Raharjo dari Partai Demokrat perolehan dengan 1.678 suara.

    7. Mayor Inf. (purn.) Rufis Bahrudin dari PPP dengan perolehan 2.241 suara. [tin/aje]

  • Golkar Buka Peluang Usung Bayu Airlangga di Pilwali Surabaya 2024

    Golkar Buka Peluang Usung Bayu Airlangga di Pilwali Surabaya 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Golkar tengah menyiapkan kadernya, yakni Bayu Airlangga, untuk diusung maju di Pilwali Kota Surabaya 2024. Golkar siap berkoalisi dengan partai politik lain.

    Ketua DPD Golkar Jatim, M Sarmuji mengatakan, Golkar memiliki 5 kursi di DPRD Kota Surabaya. Perlu 5 kursi lagi untuk membuat poros baru.

    “Kalau disambut oleh partai lain, kami bisa mengusung. Karena kalau kami sendiri masih belum cukup kursi, mengingat jumlah kursi kami hanya 5 kursi di Surabaya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi media, Kamis (2/5/2024).

    Sarmuji mengatakan, Golkar perlu berkoalisi dengan partai lain untuk menggenapkan total kursi menjadi 10 untuk mengusung Bayu.

    “Kami butuh 5 kursi lagi untuk mengusung Mas Bayu,” tegas Sarmuji.

    Sementara itu, Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Aan Ainur Rofik menyebut Bayu sosok muda yang potensial untuk memimpin Kota Pahlawan 5 tahun ke depan.

    “Bayu sosok muda, punya jejaring pemerintahan. Bayu juga memiliki visi dan misi ke depan ini, penting menjadikan Kota Surabaya sebagai pusat jasa dan perdagangan pasca perpindahan IKN,” kata Aan.

    Aan mengatakan Bayu punya pengalaman sebagai Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024. Selain itu, Bayu juga memiliki relasi yang baik dengan tokoh-tokoh politik nasional.

    Lebih lanjut, Aan berharap parpol yang berada di Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres 2024 bisa kembali bersama untuk mengusung calon di Pilkada Surabaya 2024.

    “Tinggal duduk bersama dengan parpol Koalisi Indonesia Maju, dan saya yakin adanya semangat bersama untuk membawa Surabaya lebih baik ke depannya,” tandas Aan.

    Sebelumnya, nama Bayu Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Jatim masuk bursa cawali Surabaya 2024 menurut survei ARCI. Elektabilitas menantu Soekarwo (Pakde Karwo) itu berada di angka 8,7%. Bayu sendiri saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Pro Jokowi (Projo) Jatim.

    Dalam survei ARCI untuk calon wali kota (cawali) secara keseluruhan, elektabilitas Eri Cahyadi di angka 46,2%. Kemudian Armuji di angka 11,7%, Reni Astuti 9,2%, Bayu Airlangga 8,7%, Hendro Gunawan 7,1%, Musyafa’ Rouf 4,2%, Lucy Kurniasari 4,1%, Adi Sutarwijono 2,7%, Cahyo Harjo 1,8%, Arif Fathoni 1,3%, Erik Komala 0,5, Agus Mashuri 0,3%. Ada 2,2% responden yang belum menentukan pilihan. [tok/but]

  • Karimullah Belum Pasti Jadi Cabup Jember dari Golkar

    Karimullah Belum Pasti Jadi Cabup Jember dari Golkar

    Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya masih bisa mengubah rekomendasi pencalonan Karimullah Dahrujiadi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini, sesuai dinamika politik terbaru.

    “Di Golkar ini ada mekanisme. Rakerda dan Rapimda memberikan saya amanah sebagai calon bupati,” kata Karimullah yang saat ini menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember, Kamis (2/5/2024).

    “Perubahan dari calon bupati menjadi wakil atau tidak dalam posisi memberangkatkan harus dibahas dalam rakerda dan rapimda ” kata Karimullah.

    Karimullah sadar Golkar hanya memiliki enam kursi di DPRD Jember sesuai hasil Pemilu 2024. Dibutuhkan koalisi dengan partai lain untuk bisa mencalonkan bupati dan wakil bupati Jember. Penentuan calon bupati dan wakil bupati harus dibixarakan dengan partai lain.

    Namun sebagai awal, Golkar memberikan kesempatan kepada sejumlah nama untuk bersilaturahmi dan memaparkan visi, misi, maupun program kerja d hadapan pengurus, Rabu (1/5/2024). Dua nama yang sudah memaparkan visi dan misinya adalah Bupati Hendy Siswanto dan mantan bupati Faida.

    Karimullah menyebut penyampaian visi dan misi itu sebagai bentuk komunikasi politik Golkar dengan kandidat. “Partai sendiri punya keinginan. Visi dan misi akan jadi materi yang kami amati dan diskusikan bersama sebagai bentuk rekomendasi yang kami sampaikan dari kabupaten ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” katanya.[wir/aje]

  • Hendy dan Karimullah Dijodohkan Melalui Ikatan Kain Selendang Sutra di Kantor Golkar Jember

    Hendy dan Karimullah Dijodohkan Melalui Ikatan Kain Selendang Sutra di Kantor Golkar Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto dan Karimullah Dahrujiadi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendadak dikalungi kain selendang, saat berkunjung ke kantor partai tersebut, Rabu (1/5/2024).

    Kain selendang itu dikalungkan oleh Sujatmiko, anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Jember. Ini mewakili keinginan warga Golkar Jember agar Hendy mau berduet dengan Karimullah, dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun ini.

    Hendy berterima kasih dengan keramahan warga Golkar yang menerimanya dalam acara ramah dan halalbihalal tersebut.

    “Kebaikan kembali pada diri kita. Kalung ini adalah satu kebaikan yang disampaikan Pak Jatmiko,” kata Hendy.

    “Harapan beliau saya bisa bersama-sama Pak Haji Karimullah sebagai bupati dan wakil bupati. Saya siap-siap saja. Dengan siapapun siap-siap saja,” kata Hendy.

    Hendy mengungkapkan keinginannya untuk tetap berpasangan dengan wakil bupati saat ini, Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam pilkada tahun ini.

    “Itu keinginan saya. Tapi saya dan Gus Firjaun sama-sama tidak punya partai. Saat ini Gus Firjaun belum menyatakan iya. Tapi kalau Gus Fiirjaun tidak mau, kami siap dengan siapapun juga,” kata Hendy.

    Hendy sudah lama mengenal Sujatmiko sebagai tokoh yang pernah membantunya memenangi pemilihan kepala daerah Jember pada 2020.

    Hendy terkesan dengan Sujatmiko, karena bukannya minta imbalan jabatan setelah pilkada dimenangi, Sujatmiko menolak tawaran untuk mengepalai Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan milik Pemkab Jember.

    Sujatmiko memilih mengawasi kinerja Hendy dari jauh dan memberi masukan. “Salah satu kontrol dari beliau adalah (perlu) adanya liaison officer,” kata Hendy.

    Liaison officer atau dalam polifik dikenal sebagai perwira penghubung adalah sosok yang dipercaya Hendy untuk menjaga relasi dan komunikasi dengan partai-partai politik. “Kamu akui kuramg di situ,” kata Hendy.

    Hendy datang ke kantor Golkar Jember dengan ditemani istrinya Kasih Fajarini dan anggota keluarganya. Mereka ditemui pengurus Golkar tingkat kabupaten, anggota DPRD Jember, dan sejumlah pengurus organisasi sayap.

    “Saya senang karena silaturahmi ini menambah wawasan,” kata Hendy.

    Hendy memaparkan sejumlah capaian dan kekurangan selama tiga tahun menjabat bupati Jember. “Tujuan saya berharap masukan dari kawan-kawan,” katanya.

    “Silakan cek langsung karena kami sedang bekerja sebagai bupati,” kata Hendy. [wir/aje]

  • PKB Blitar Buka Pendaftaran Cabup, Mak Rini: Daftar Itu Pasti Tapi Bukan Saat Ini

    PKB Blitar Buka Pendaftaran Cabup, Mak Rini: Daftar Itu Pasti Tapi Bukan Saat Ini

    Blitar (beritajatim.com) – PKB Kabupaten Blitar resmi membuka pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar untuk Pilkada 2024 mendatan. Rini Syarifah selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar membuka langsung pendaftaran Cabup dan Cawabup tersebut.

    Sebagai Ketua DPC, Mak Rini pun mempersilahkan seluruh masyarakat yang berminat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mendaftar baik secara online maupun offline di Kantor. Mak Rini mengaku memberikan kesempatan kepada putra putri terbaik Kabupaten Blitar untuk mendaftar Cabup dan Cawabup dari PKB.

    “Saya masih fokus bekerja PR kami di Kabupaten Blitar masih sangat banyak kami akan fokus bekerja dulu,” kata Rini Syarifah, Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar, Rabu (01/05/24).

    Pada hari pertama pendaftaran ini, Mak Rini belum mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Blitar. Tentu, ini menjadi pertanyaan publik namun Rini Syarifah meyakinkan dirinya tetap akan mendaftar sebagai Cabup Blitar dalam beberapa hari ke depan.

    Mak Rini sengaja menunda pendaftaran demi memberikan kesempatan bagi yang lain. Pada hari pertama ini, Mak Rini memberi kesempatan bagi kader dan tokoh lain untuk terlebih dahulu mendaftar di PKB.

    “Daftar itu pasti tapi saya menunggu dan memberi kesempatan lainnya,” tegasnya.

    Bupati Blitar itu menjelaskan bahwa dirinya pasti akan maju kembali. Namun saat ini dirinya masih menunggu petunjuk dari para kiai dan Ketua Umum PKB.

    “Kami pertimbangkan insyaallah dan belum ada perintah masih menunggu petunjuk dan arahan dari para kiai, karena saya dulu juga diperintah oleh Ketum dan Kiai,” tegasnya.

    PKB sebenarnya bisa mengusung Calon Bupati Blitar sendiri. Pasalnya PKB saat ini memiliki 11 kursi DPRD Kabupaten Blitar. [owi/aje]

  • PJ Gubernur Jatim Kabulkan 12 Tuntutan Buruh Rayakan Mayday

    PJ Gubernur Jatim Kabulkan 12 Tuntutan Buruh Rayakan Mayday

    Surabaya (beritajatim.com) – PJ Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengabulkan 12 tuntutan buruh yang merayakan Mayday di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (01/05/2024).

    “Bahwa tuntutan yang teman-teman buruh sampaikan sesuai dengan visi-misi pemerintah untuk mensejahterakan kaum buruh. Hidup Buruh !,” teriak Adhy Karyono di hadapan puluhan ribu massa aksi.

    Adhy Karyono menjelaskan dari 12 tuntutan itu, sebagian butuh kebijakan dari pusat. Sehingga, pemprov Jawa Timur berkomitmen mewadahi buruh untuk mengawal tuntutan hingga ke pusat. Termasuk memfasilitasi pimpinan organisasi buruh untuk bertemu dengan presiden dan kementerian.

    “Termasuk kita memfasilitasi audiensi dengan pemerintah pusat. Apakah dengan Presiden, Menteri Ekonomi, dan Menkopolhukam,” imbuh Adhi Karyono.

    Pada mediasi dengan sejumlah stakeholder dan buruh, PJ Gubernur Jawa Timur membahas 12 tuntutan buruh secara rinci. Termasuk aturan bagi hasil di industri rokok. Menurut Adhy Karyono, jika bagi hasil dari industri rokok meningkat, otomatis kesejahteraan buruh bisa terpenuhi.

    “Karena bagi hasil rokok ini kalau dapatnya lebih besar, maka untuk kesejahteraan buruh bisa tercover semua. Untuk BPJS Kesehatan, kesejahteraan kerja, ataupun bansos bansos lain dan pemberdayaan karena untuk kebituhan dan keterampilannya,” tutur Adhy Karyono.

    Berikut 12 tuntutan buruh dalam aksi Mayday 2024;

    1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menampung dan akan meneruskan semua usulan yang disampaikan oleh Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER JATIM) yang bersifat Nasional ke Pemerintah Pusat (Tolak Omnibuslaw UU no6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Revisi Perpres No. 82 Tahun 2018, menolak kenaikan cukai rokok tahun 2025, peningkatan alokasi DBHCHT untuk pekerja minimal 10% (sepuluh persen), penolakan Kawasan Tanpa Rokok, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

    2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi perwakilan GASPER JATIM untuk menyampaikan dan audensi langsung dengan Pemerintah Pusat yang pesertanya adalah perwakilan dari Pemerintah dan Perwakilan dari GASPER JATIM.

    3. Untuk Perwakilan yang audensi dengan BPJS Kesehatan Pusat diwakili olehJamkeswatch Jawa Timur dan beberapa perwakilan dari GASPER JATIM.

    4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur (sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan Peserta Penerima Upah dan PBI Kabupaten/Kota).

    5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengakomodir usulan dari JamkesWatch – GASPER Jatim tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

    6. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerima usulan dan masukan terkait penambahan kuota serta pengawasan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui program Afirmasi Anak Buruh sebesar minimal 5% (limapersen).

    7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerima usulan dari GASPER JATIM untuk mengevaluasi kinerja Pegawainya.

    8. Bahwa terkait usulan Peraturan Daerah tentang pesangon di Jawa Timur, akan dikomunikasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.

    9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menerima usulan terkait penyediaan perumahan layak dan terjangkau untuk pekerja/buruh yang berada di dekat lokasi kawasan industri.

    10. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menerima usulan penyediaan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri.

    11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima usulan terkait penolakan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk selanjutnya akan dikomunikasikan dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.

    12. Usulan sebagaimana dimaksud pada poin poin diatas, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ang/kun)