Kementrian Lembaga: DPRD

  • Bupati Lamongan: Perempuan Miliki Peran Penting dalam Pembangunan Keluarga

    Bupati Lamongan: Perempuan Miliki Peran Penting dalam Pembangunan Keluarga

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan keluarga. Mengingat keluarga adalah bagian terpenting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.

    Hal itu disampaikan Bupati Yuhronur dalam Peringatan Hari Kartini 2024 dan Halal bi Halal yang digelar oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupat en Lamongan, di Aula Gadjah Mada. Kegiatan ini mengusung tema ‘Wanita Tangguh di Era Ekonomi Digital’.

    “Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga, karena dengan keberhasilan pembangunan keluarga dipastikan akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas,” tutur Bupati Yuhronur, ditulis Minggu (5/5/2024).

    Bupati Yuhronur yang akrab disapa Pak YES ini juga mengatakan bahwa di era transformasi digital saat ini perempuan memiliki berbagai tantangan, utamanya bagi seorang ibu dalam menyiapkan generasi emas tahun 2045, yakni memberikan pola asuh dengan keseimbangan pikiran dan akhlak.

    “Hidup dalam era kemajuan, sebagai perempuan harus berkapasitas dalam pola asuh anak, karena sumber daya berkualitas tidak hanya diukur dari sisi pikiran atau akademi saja, melainkan juga dari akhlak yang dimiliki,” terangnya.

    Dalam kesempatan sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan Anis Kartika Yuhronur Efendi menjelaskan bahwa perempuan diwajibkan mampu menempatkan perannya (multiperan).

    Dengan demikian, perempuan akan dapat berlaku profesional dalam menjalankan tugas rumah tangga serta pekerjaan profesinya. Anis juga berpesan agar perempuan Lamongan tetap menjaga marwahnya.

    “Menjadi perempuan yang profesional dalam pekerjaan rumah dan profesi itu harus diimbangi dengan perspektif mampu menempatkan diri agar tetap berada pada marwah kita sebagai perempuan,” jelas Anis.

    “Marwah yang dimaksud ialah tidak merendahkan peran suami dan sebagainya, karena kesuksesan perempuan tidak luput dari dukungan dan profesionalitas suami,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hikmah Bafaqih yang didapuk sebagai narasumber dalam kegiatan ini meminta kepada seluruh organisasi perempuan di Lamongan yang hadir agar menjadi leader perempuan yang bijaksana.

    “Bijaksana maksudnya adalah mampu mengambil tindakan, posisi, dan batasan. Karena dengan bijaksana tersebut, perempuan akan mampu bergerak untuk dirinya sendiri juga mampu bergerak sebagai garda terdepan pertahanan keluarga,” paparnya.[ riq/aje]

  • Karang Taruna di Jombang Dorong Pengembangan Wisata Sekitar Makam Gus Dur

    Karang Taruna di Jombang Dorong Pengembangan Wisata Sekitar Makam Gus Dur

    Jombang (beritajatim.com) – Karang Taruna Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan wisata di sekitar Kawasan Makam Gus Dur (KMGD).

    Pasalnya, masih banyak potensi belum tergarap secara maksimal di wisata religi yang berada di Desa Kwaron tersebut. Seperti pelaku UMKM dan penginapan rumahan yang terus berkembang dan bertambah.

    Dorongan ini muncul ini saat Karang Taruna menggelar Seminar Peningkatan Kapasitas SDM dengan tema ‘Peranan Pemuda Dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Desa’ yang digelar di auditorium MINHA (Musieum Islam Indonesia KH Hasyim Asyari) yang ada di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Jombang, Minggu (5/5/2024).

    Dalam kegiatan ini panitia menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Jombang yang sekaligus Ketua Fraksi PPP Junita Erma Zakiyah, Muhammad Kholil Pendamping Desa Kecamatan Diwek dan Rendika Dian Anggara Ketua Karang Taruna Kecamatan.

    Junita Erma dalam paparannya mengatakan, Karang Taruna harus memiliki program kerja yang berkelanjutan. Artinya program kerja ini bisa menjadi sumber pemasukan dan pendapatan untuk kepentingan organisasi.

    “Organisasi kepemudaan seperti karangtaruna harus menjadi mitra dan bagian dari inovasi pembangunan desa. Peran dan kiprahnya harus terus dikembangkan. Tujuannya agar ide-ide cemerlang dari anak anak muda bisa tersalurkan dalam rangkaian pembangunan desa,” kata anggota DPRD yang akrab disapa Mbak Ita ini.

    Mbak Ita mengakui, Karang Taruna Desa Kwaron selama ini sudah cukup mewarnai pembangunan di desa. Kiprah ini harus terus dikembangkan agar kemajuan desa semakin berkembang. “Desa Kwaron memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata dan ekonomi, keberadaan wisata religi Gus Dur ini harus terus dikembangkan,” katanya.

    Pernyataan Ketua Karang Taruna Kabupaten Jombang ini disambut oleh Muhammad Kholil, Pendamping Desa Kecamatan Diwek. Pria ini mengakui potensi desa Kwaron untuk berkembang cukup besar. Saat ini diperlukan kolaborasi dari banyak pihak khususnya di Desa Kwaron untuk mengembangkan potensi tersebut.

    “Kami siap melakukan pendampingan jika masyarakat dan pemerintah desa akan melakukan pengembangan wisata di sekitar Kawasan Makam Gus Dur. Karan Taruna bisa menjadi mitra dan pelopor untuk mendorong pemerintah mengembangkan kawasan wisata religi ini,” ujarnya.

    Muhammad Angga Rizqi Ketua Karang Taruna Desa Kwaron menyambut dorongan tersebut untuk kemajuan desanya. Dirinya bersama kelompok anak muda akan berupaya memaksimalkan pengembangan wisata tersebut. “Kita sudah memulai menggali segala potensi,” pungkasnya.

    Seminar Peningkatan Kapasitas SDM Forum Pengurus Karang Taruna Desa Kwaron ini dibuka oleh Kepala Desa Kwaron Wiji Santoso. Kepala Desa jua memberikan areiasi atas terlaksananya kegiatan itu. [suf]

  • Ratusan Guru Berunjuk Rasa di Depan Hotel Aston Jember

    Ratusan Guru Berunjuk Rasa di Depan Hotel Aston Jember

    Jember (beritajatim.com) – Ratusan orang guru berseragam kemeja putih berunjuk rasa di depan Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (5/5/2024). Mereka menolak pembekuan kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember.

    Massa guru semula berkumpul di bundaran depan DPRD Jember dan kemudian bertolak ke depan Hotel Aston. Aksi demo bertepatan dengan acara silaturahmi dan halalbihalal kepengurusan PGRI seluruh Jawa Timur yang dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi.

    Di sela-sela aksi, Ketua PGRI Jember Supriyono terkejut dengan beredarnya surat keputusan pembekuan kepengurusannya di media sosial. “Padahal PGRI Jember tidak punya masalah. Kegiatan kami lancar. Kami membayar iuran,” katanya.

    “Seandainya ada pembekuan, seharusnya ada proses pembinaan dan peringatan dulu. Baru dijatuhi sanksi. Ini tidak. Teman-teman guru jadi kaget,” kata Supriyono.

    Menurut Supriyono, pembekuan PGRI Jember terimbas dualisme kepengurusan besar PGRI versi Unifah Rosyidi dan Teguh Sumarno. “Hari ini mereka bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. PGRI Jember bersikap menunggu sampai ada keputusan hukum yang inkracht. Siapa yang dinyatakan benar secara hukum, PGRI akan taat,” katanya.

    “Lha kok tahu kami diacak-acak. Kami lawan. Kami tolak (pembekuan). Kalau tidak ditolak, guru-guru saling berhadapan dan ada konflik horisontal. Kami tidak mau terjadi seperti itu. Demo kami untuk menunjukkan kepada Bu Unifah bahwa Jember tidak sama dengan kabupaten lain,” kata Supriyono.

    Supriyono menyesalkan keterlibatan Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember yang menjadi panitia halalbihalal dalam pembekuan kepengurusan PGRI setempat.

    Namun Rektor Unipar Basuki Hadiprayogo membantah keteribatan tersebut. Unipar sebatas membantu PGRI Jawa Timur untuk menyelenggarakan acara halalbihalal. “Namanya saudara ya saya bantu,” katanya.

    “Anggota PGRI mulai dari atas sampai bawah adalah saudara kami. Kalau saudara minta tolong dan mengundang, kami wajib memberi pertolongan dan datang undangan,” katanya.

    Basuki sudah membaca surat PGRI Jember yang menyatakan adanya oknum dari Unpar yang berperan aktif dalam pembekuan kepengurusan organisasi tersebut. “Saya belum sempat berkomunikasi dengan Pak Supriyono soal siapa (oknum) yang dimaksud. Tapi dalam waktu dekat saya akan berkomunikasi dengan Pak Supriyono. Beliau satu lembaga dengan kami di Unipar,” katanya.

    Sementara itu, Unifah Rosyidi mengatakan, kedatangannya ke Jember hanya sebagai undangan. “Saya mau halalbihalal,” katanya.

    Acara halalbihalal itu sendiri tertutup dari peliputan wartawan. Saat wartawan hendak masuk ke ruangan acara, seoang pria menghadang dan melarang. Menurutnya, hanya anggota PGRI yang boleh masuk ke ruangan. [wir]

  • Seminggu Lebih PDIP Jombang Buka Pendaftaran Bacabup, Belum Ada yang Ambil Formulir

    Seminggu Lebih PDIP Jombang Buka Pendaftaran Bacabup, Belum Ada yang Ambil Formulir

    Jombang (beritajatim.om) – Sudah seminggu lebih DPC PDIP Kabupaten Jombang membuka pendaftaran bacabup (bakal calon bupati) dan bacawabup (bakal calon wakil bupati) untuk Pilkada 2024. Namun hingga saat ini belum ada satu pun tokoh yang mengambil formulir.

    Pendaftaran itu sendiri dimulai 26 April 2024 sampai dengan 9 Mei 2024. Lokasinya di Kantor DPC PDI Perjuangan Jalan Brigjen Katamso, Pulo Lor, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Artinya, penutupan pendaftaran tersebut tinggal empat hari.

    “Sejak kami buka hingga sekarang ini belum ada yang mendaftar. Pendaftaram kita tutup pada 9 Mei 2024,” jelas Ketua penjaringan Bacalon Kepala Daerah DPC PDI Perjuangan Jombang, Dodit Eko Prasetyo, Sabtu (4/5/2024).

    Namun demikian, Dodit menegaskan bahwa ejauh ini sudah ada 2 orang non-kader yang membangun komunikasi ke kantor DPC PDI Perjuangan meminta informasi apa saja persyaratan yang perlu dilengkapi.

    Namun belum ada tindak lanjut yang konkret. Padahal, lanjutnya, dalam pendaftaran itu, PDIP tidak mematok mahar sepeser pun. “Hanya wajib menuerahka fotokopi KTP dan ijazah terakhir. Lalu, minimal berusia 25 tahun,” ujarnya.

    Bagaimana jika tidak ada yang mendaftar hingga batas akhir? Dodit mengungkapkan, jika itu terjadi maka pihaknya akan menggelar rapat dengan pengurus DPC PDIP Jombang. “Apalagi kami juga bekum memutuskan mengenai siapa calon kepala daerah dari unsur kader,” pungkas pria yang terpilih menjadi anggota DPRD Jombang 2024-2029 ini. [suf]

  • Seragam Anggota Baru DPRD Jombang Sedot Anggaran Rp553 Juta

    Seragam Anggota Baru DPRD Jombang Sedot Anggaran Rp553 Juta

    Jombang (beritajatim.com) – Seragam untuk anggota DPRD Jombang terpilih mulai dianggarkan. Hal itu setelah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang menetapkan 50 caleg terpilih dalam Pemilu 2024.

    Kepastian pembelian seragam baru tersebut tertuang dalam laman sirup.lkpp.go.id. Belanja pakian dinas dengan nama paket Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD pimpinan dan anggota DPRD itu dialokasikan Rp 553.150.000. Anggaran tersebut sedianya dibagi untuk delapan paket.

    Kondisi tersebut dibenarkan oleh Seketaris DPRD Jombang, Bambang Sriadi. “Pembelian baju dinas baru tersebut sudah menjadi kewajiban sekretariat DPRD. Yakni menyediakan bagi anggota DPRD Jombang yang terpilih,” ujar Bambang.

    Bambang mengungkapkan bahwa anggaran tersebut untuk 50 anggota DPRD Jombang. Satu anggota dewan bakal menerima tiga stel pakaian dinas. Rinciannya, satu PSR (Pakaian Sipil Resmi), PSH (Pakaian Sipil Harian), kemudian ada atribut-atribut lainya.

    “Saya tidak hafal jumlah anggaran untuk pembelian tiga baju dinas untuk masing-masing anggota dewan. Ada sejumlah pakaian dinas yang memang setiap tahun dianggarkan. Misalnya, pakaian sipil harian (PSH),” lanjutnya sembari mengatakan bahwa anggaran tersebut dari APBD 2024.

    Sebelumnya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang menetapkan 50 caleg terpilih di DPRD setempat dalam Pemilu 2024. Rapat pleno penetapan perolehan kursi tersebut digelar di gedung Husni Kamil Manik kantor KPU setempat, Kamis (2/5/2024) malam.

    Berdasarkan rekapitulasi KPU itu, hanya ada 8 parpol yang memperoleh kursi. PKB mendapat kursi terbanyak dalam Pemilu 2024 ini yakni 12 kursi. Disusul PDIP yang memperoleh 10 kursi. Selanjutnya, Partai Gerindra memperoleh 8 kursi, dan Partai Demokrat 6 kursi.

    Kemudian Partai Golkar 5 kursi, PPP 4 kursi, PKS 3 kursi dan NasDem 2 kursi. Sedangkan parpol yang tidak mendapat memperoleh kursi antara lain Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, PSI, Partai Perindo dan Partai Ummat.

    Setelah dilakukan pengitungan, sebanyak 50 caleg dinyatakan terpilih. Mereka kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jombang dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Jombang. [suf]

  • Beginilah Pembagian Kursi Anggota DPRD Kota Pasuruan 2024, Gerindra Cuma 1 Saja

    Beginilah Pembagian Kursi Anggota DPRD Kota Pasuruan 2024, Gerindra Cuma 1 Saja

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan, pada Kamis malam kemarin (2/5/2024), telah resmi menetapkan 30 orang anggota Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan terpilih pada Pemilu serentak 2024 yang lalu.

    Royce Diana Sari, Ketua KPU Kota Pasuruan, yang memimpin sidang pleno penetapan hasil perolehan suara dan Caleg terpilih, menegaskan bahwa hasil perolehan suara caleg terpilih telah final dan telah ditetapkan.

    Dengan demikian, 30 caleg yang mendapatkan perolehan suara terbanyak di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) tinggal menunggu pelantikannya saja.

    Berdasarkan hasil perolehan kursi di DPRD Kota Pasuruan, Partai Golkar menduduki peringkat tertinggi dengan mendapatkan 9 kursi. Disusul oleh PKB dengan memperoleh 8 kursi.

    Perolehan kursi terbanyak yakni Partai Golkar dengan total sembilan kursi, kemudian disusul dengan PKB yang mendapat delapan kursi. Sementara untuk PDIP dan juga PKS sama-sama mendapat tiga kursi.

    Sedangkan untuk Hanura dan PPP mendapatkan masing-masing dua kursi. Kemudian sisanya yakni Gerindra, Nasdem, dan juga PAN mendapat masing-masing satu kursi.

    Rapat pleno penetapan hasil perolehan suara dan Caleg terpilih dihadiri oleh perwakilan partai politik dan tidak ada sanggahan terhadap hasil yang telah ditetapkan.

    Partai-partai yang memiliki wakil di dewan juga mendapatkan salinan berita acara penetapan hasil perolehan suara dan kursi DPRD Kota Pasuruan periode 2024-2029.

    “Untuk proses pemilu di KPU ini sudah final, untuk selanjutnya tinggal pelantikan yang akan dilakukan oleh sekretariat DPRD Kota Pasuruan,” kata Royce Diana Sari.

    Menjelang Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang, KPU Kota Pasuruan membuka kesempatan bagi warga Kota Pasuruan untuk kembali berpartisipasi sebagai Petugas Pemungutan Setempat (PPS).

    “Pendaftaran PPS kita buka kesempatannya, kalau PPK sudah tinggal pengumuman saja,” pungkas Royce. (ada/ian)

  • Kursi Ketua Dewan Gresik Segera Diumumkan, Ini Bocoran Pembagiannya

    Kursi Ketua Dewan Gresik Segera Diumumkan, Ini Bocoran Pembagiannya

    Gresik (beritajatim.com) – Kursi Ketua Dewan Gresik segera diumumkan. Dari sejumlah partai politik (Parpol) yang mengikuti kontestan pesta demokrasi. Parpol PKB yang mendapat 14 kursi berhak atas ketua dewan. Disusul Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua atas raihan 10 kursi.

    Kepastian Calon Ketua DPRD Gresik akan diumumkan pada Agustus 2024 mendatang. Terkait dengan itu, DPC PKB Gresik telah mengusulkan 5 kandidat kepada DPP PKB Pusat. Sesuai hasil rapat pleno DPC PKB pada 31 Maret lalu.

    “Mereka wajib mengikuti uji kelayakan dan kompetensi (UKK) yang diselenggarakan langsung oleh DPP Pusat,” ujar Ketua DPC Gresik, M. Abdul Qodir, Sabtu (4/4/2024).

    Para kandidat yang diusulkan yakni Sekretaris DPC PKB Gresik Imron Rosyadi, Ketua F-PKB DPRD Gresik M Syahrul Munir, Bendahara DPC PKB Gresik Mochammad, Bendahara DKC Garda Bangsa Gresik M. Rizaldi Saputra, dan Ketua DPAC PKB Menganti Abdullah Hamdi.

    “Sesuai juknis, pengurus DPC hanya memiliki wewenang mengusulkan, selanjutnya DPP yang akan menguji. Mekanisme tersebut juga berlaku bagi daerah dan wilayah lainnya,” ujar Abdul Qodir.

    Pelaksanaan UKK akan digelar pada awal Agustus 2024. Setelah tahapan itu selesai, pihaknya akan segera mengumumkan sosok Ketua DPRD Gresik sebelum masa periodisasi anggota legislatif 2019-2024 berakhir.

    “Pertimbangan politis juga menjadi salah satu indikator. Khususnya, bagi sosok yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan massa hingga menggalang dukungan mengahadapi Pilkada 2024,” ungkap Abdul Qodir.

    Untuk posisi Wakil Ketua DPRD yang akan diisi kader Gerindra. Partai berlambang kepala Garuda itu akan menyerahkan sepenuhnya pada rekomendasi DPP Gerindra Pusat.

    “Seluruhnya memiliki peluang, silahkan melakukan komunikasi politik bersama pimpinan pusat. Namun, tetap berfokus pada visi misi partai untuk menyejahterakan masyarakat,” pungkas Ketua DPC Gerindra Gresik Asluchul Alif. [dny/ian]

  • Jelang Pilbup Blitar, PDIP Didatangi Banyak Tokoh Potensial

    Jelang Pilbup Blitar, PDIP Didatangi Banyak Tokoh Potensial

    Blitar (beritajatim.com) – PDIP Kabupaten Blitar didatangi sejumlah tokoh potensial jelang Pemilihan Bupati 2024. Dalam 9 hari pembukaan pendaftaran calon bupati (cabup), sudah ada enam nama tenar di dunia politik yang ambil formulir di Kantor PDIP Blitar.

    Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto menyatakan, pada Pilbup kali ini partainya laris manis didatangi oleh tokoh potensial. Hal itu terbukti dengan banyaknya tokoh yang mendaftar Calon Bupati Blitar di PDIP.

    “Jadi tahun ini untuk Pilkada respon peminat daftar ke PDIP ini ada perhatian luar biasa,” ungkap Rijanto, Sabtu (04/05/24).

    Kondisi ini sedikit berbeda dengan Pilkada tahun 2019 lalu. Dimana pada waktu itu PDIP tidak terlalu seksi untuk Calon Bupati Blitar. Sehingga pada waktu itu jumlah pendaftar Calon Bupati Blitar sangat sedikit.

    Namun kini berbeda, PDIP justru dilirik banyak tokoh. Keinginan kuat dari PDIP untuk merebut kursi Bupati Blitar dari PKB tentu jadi semangat tersendiri.

    PDIP mempersilahkan kepada seluruh putra putri terbaik Kabupaten Blitar untuk ikut penjaringan calon bupati.

    “Sudah 6 orang yang mendaftar terkahir pak Kelik Ketua PAC PDIP Wlingi sekaligus anggota DPRD incumbent terpilih,” tegasnya.

    Keenam tokoh yang telah mengambil formulir pendaftaran Cabup Blitar tersebut adalah.

    1. Haris Son Haji, Mantan Wakil Bupati Bondowoso itu menjadi orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran Calon Bupati Blitar di PDIP. Politikus yang sudah melalang buana ini bertekad kembali ke Bumi Penataran untuk membawa perubahan dan kemajuan untuk masyarakat umum.

    2. Toni Andreas, Ketua KONI Kabupaten Blitar ini juga ikut mendaftar sebagai Calon Bupati Blitar. Pria bertubuh dempal itu merasa terpanggil untuk ikut membawa perubahan dan perbaikan untuk Kabupaten Blitar. Sehingga dirinya ingin maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    3. Supriarno, Pengacara kawakan ini menjadi tokoh ke 3 yang ikut mengambil formulir pendaftaran Calon Bupati Blitar di PDIP. Priarno sapaan akrabnya ingin membangun Kabupaten Blitar yang lebih baik lagi.

    4. Aryo Dimas, tokoh pemudanya asal Selopuro Kabupaten Blitar menjadi tokoh ke 4 yang ikut membangun Kabupaten Blitar menjadi lebih baik.

    5. Dipo Wibowo, Crazy Rich asal Panggungrejo Kabupaten Blitar ini merupakan tokoh ke 5 yang ikut mengambil formulir pendaftaran calon bupati di PDIP Kabupaten Blitar. Pengusaha sekaligus kontraktor ini ingin kembali ke Blitar dan membangun infrastruktur serta pendidikan yang lebih baik lagi di Bumi Penataran.

    6. Sulistiono, atau yang akrab disapa Kelik menjadi tokoh ke 6 yang mendaftar sebagai Calon Bupati Blitar di PDIP. Ketua PAC Wlingi sekaligus anggota DPRD Kabupaten Blitar itu bertekad untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar. Alasannya tentu Kelik ingin membawa Kabupaten Blitar ke arah yang lebih baik.

    Kini PDIP Kabupaten Blitar masih menunggu enam tokoh tersebut mengembalikan formulir pendaftarannya.

    “Belum ada yang mengembalikan terakhir nanti tanggal 16,” tutupnya. [owi/beq]

  • Dua Partai Blak-blakan Berkoalisi di Pilkada Bojonegoro

    Dua Partai Blak-blakan Berkoalisi di Pilkada Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dua partai mencuri start dan telah secara blak-blakan menyatakan membangun koalisi untuk menghadapi Pilkada Bojonegoro 2024 pada November nanti. Dua partai tersebut adalah Partai Gerindra dan Partai Golkar.

    Ketua DPC Partai Gerindra Bojonegoro, Sahudi mengungkapkan, pihaknya sejak awal intens membangun komunikasi dengan DPD Partai Golkar. Komunikasi yang dibangun tentu dalam pemenangan Pemilihan Bupati (Pilbup) Bojonegoro.

    “Sampai dengan saat ini kita (Gerindra Bojonegoro) telah intens berkomunikasi dan kita pastikan akan berkoalisi dengan DPD Golkar Bojonegoro,” ujar Sahudi, Jumat (3/5/2024).

    Kesepakatan kedua partai itu juga terkait kader yang akan diusung. Partai Gerindra dengan Partai Golkar sepakat mendukung kader terbaiknya untuk ikut serta memperebutkan kursi Bupati Bojonegoro periode 2024-2029.

    Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro, Mitro’atin juga membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Partai Gerindra telah berkomunikasi secara intens dengannya untuk mengusung kader terbaiknya di Pilkada 2024 nanti.

    “Nggeh (benar) mas, kita inten komunikasi (dengan Partai Gerindra). Tunggu nggeh kalau Golkar nunggu hasil survei dari DPP,” ujar Mitro’atin.

    Ketua DPD Golkar Bojonegoro Mitro’atin.

    Namun saat disinggung perihal siapa yang bakal diusung di Pilkada Bojonegoro, kedua petinggi partai di Kota Migas (sebutan lain Bojonegoro) itu enggan bicara. Yang pasti, mereka akan mengusung kader terbaiknya.

    Sementara diketahui, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, syarat mencalonkan bupati minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Jumlah kursi DPRD Bojonegoro sendiri sebanyak 50 kursi.

    Partai politik yang belum memenuhi 20 persen dari jumlah kursi di DPRD maka harus berkoalisi. Sementara hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024, jumlah kursi Partai Gerindra sebanyak 8 kursi dan Partai Golkar mendapat 5 kursi.

    Sehingga, koalisi dua partai politik tersebut sudah mencukupi jumlah 20 persen dari jumlah kursi DPRD untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro.

    Sementara diketahui, tahapan Pilkada Bojonegoro tahun 2024 saat ini masih berada di tahapan sosialisasi. Selanjutnya, pendaftaran pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) akan berlangsung pada 27-29 Agustus 2024 mendatang. [lus/beq]

  • KPU Tetapkan 50 Caleg Terpilih di DPRD Jombang, Ini Daftar Lengkapnya

    KPU Tetapkan 50 Caleg Terpilih di DPRD Jombang, Ini Daftar Lengkapnya

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang menetapkan 50 caleg terpilih di DPRD setempat dalam Pemilu 2024. Rapat pleno penetapan perolehan kursi tersebut digelar di gedung Husni Kamil Manik kantor KPU setempat, Kamis (2/5/2024) malam.

    Rapat penetapan perolehan kursi DPRD Jombang dihadiri oleh Forkopimda, Bawaslu, serta perwakilan partai politik. Selain itu juga dihadiri media massa, ormas serta undangan lainnya.

    Ketua KPU Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi mengatakan, penetapan dilakukan merujuk pada pemberitahuan dari KPU RI kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten bahwa di Jombang sudah tidak ada sengketa.

    “Penetapan perolehan kursi DPRD Jombang bisa dilaksanakan kalau tidak ada sengketa atau gugatan. Nah, di Jombang sudah klir, Makanya hari ini kita lakukan penetapan,” jelas Burhan, panggilan akrab Abdul Wadud Burhan Abadi.

    Burhan mengungkapkan, jika tidak ada sengketa, maka tiga hari setelah ditetapkan nasional oleh KPU RI, maka KPU daerah bisa melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD.

    Namun, kalau ada sengketa, menunggu keputusan dari MK (Mahkamah Konstitusi). Dimana objek dari gugatan itu adalah keputusan KPU RI Nomor 360. Rapat pleno dimulai dengan pembacaan perolehan kursi parpol di masing-masing dapil. Penetapan kursi untuk DPRD Jombang itu berdasarkan pembagian suara partai dengan sistem pembagian bilangan ganjil atau motode sainte legue.

    Berdasarkan rekapitulasi KPU itu, hanya ada 8 parpol yang memperoleh kursi. PKB mendapat kursi terbanyak dalam Pemilu 2024 ini yakni 12 kursi. Disusul PDIP yang memperoleh 10 kursi. Selanjutnya, Partai Gerindra memperoleh 8 kursi, dan Partai Demokrat 6 kursi.

    Kemudian Partai Golkar 5 kursi, PPP 4 kursi, PKS 3 kursi dan NasDem 2 kursi. Sedangkan parpol yang tidak mendapat memperoleh kursi antara lain Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, PSI, Partai Perindo dan Partai Ummat.

    Setelah dilakukan pengitungan, sebanyak 50 caleg dinyatakan terpilih. Mereka kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jombang dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Jombang.

    “Kami akan memberikan salinan nama-nama terpilih kepada Bawaslu dan Partai Politik, juga kepada Calon terpilih. Selain itu juga menyampaikan hasil penetapan kepada gubernur melalui bupati,” pungkasnya. [suf]

    Hasil penetapan caleg terpilih DPRD Jombang

    A. Dapil Jombang 1 (Jombang, Peterongan)
    1. M. Subaidi Muchtar (PKB)
    2. Hadi Atmaji (PKB)
    3. Mochammad Agung Natsir (Gerindra)
    4. Donny Anggun (PDIP)
    5. Dora Maharani (PDIP)
    6. M. Zahrul Jihad (Demokrat)
    7. Muhamad Said (PKS)
    8. Taufiqi Fakkarudin Assilahi (PPP)

    B. Dapil Jombang 2 (Diwek, Sumobito, Jogoroto)
    1. Mas’ud Zuremi (PKB)
    2. Fatimah ZB (PKB)
    3. Mochamad Fauzan (PKB)
    4. Aang Z Kunaifi (Gerindra)
    5. Syaifulloh (PDIP)
    6. Jawahirul Fuad (PDIP)
    7. Junita Erma Zakiyah (PPP)
    8. Rahmat Agung Saputra (Golkar)
    9. M. Syarif Hidayatulloh (Demokrat)
    10. Muhammad Thoyib Faizin (PKS)

    C. Dapil Jombang 3 (Bareng, Mojoagung, Mojowarno, Wonosalam)
    1. Mohamad Muhaimin (PKB)
    2. Subur (PKB)
    3. Machwal Huda (Gerindra)
    4. Samsul Hudah (PDIP)
    5. Dodit Eko Prasetyo (PDIP)
    6. Totok Hadi Riswanto (PDIP)
    7. Sugiyoto (Demokrat)
    8. M. Ishomuddin Haidar (PPP)
    9. Mohammad Misbah (Nasdem)
    10. Arif Sutikno (Golkar)

    D. Dapil Jombang 4 (Perak, Gudo, Ngoro, Bandarkedungmulyo)
    1. Kholilah (PKB)
    2. M. Naqib Abdullah (PKB)
    3. Machin (Gerindra)
    4. Adi Artama Putra (PDIP)
    5. Andik Basuki Rahmat (Golkar)
    6. Aditya Dimas Pradana (Nasdem)
    7. Heri Purwanto (Demokrat)
    8. Heri Santoso (PKS)
    9. Ahmad Fakhiril Aflah (PPP)

    E. Dapil Jombang 5 ( Ploso, Plandaan, Kabuh Kudu dan Ngusikan)
    1. Kartiyono (PKB)
    2. Erna Kuswati (PKB)
    3. Achmad Fachruddin (Gerindra)
    4. Iwan Trisaksono (Gerindra)
    5. Ama Siswanto (PDIP)
    6. Maya Novita (Golkar)
    7. Mulyani Puspita Dewi (Demokrat)

    F. Dapil Jombang 6 (Kesamben, Tembelang, Megaluh)
    1. Anas Burhani (PKB)
    2. Octadella Bilytha Permatasari (Gerindra)
    3. Novadona Bilytha Puspythasari (Gerindra)
    4. Andik Purnawan (Golkar)
    5. M. Na’im (PDIP)
    6. Dian Ayunita Prasstumi (Demokrat)