Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • 1.000 Lebih Anggota DPR Main Judi Online hingga Rp25 Miliar, PPATK Segera Surati MKD

    1.000 Lebih Anggota DPR Main Judi Online hingga Rp25 Miliar, PPATK Segera Surati MKD

    TRIBUNNEWS.COM – Ditemukan sebanyak lebih dari 1.000 Anggota DPR dan DPRD terlibat dalam judi online.

    Data tersebut dibeberkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1000 orang,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Dari jumlah tersebut, PPATK mencatat ada lebih dari 63 transaksi yang dilakukan, yakni mencapai Rp25 miliar.

    “Dan angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” ujar Ivan.

    Setelah temuan itu, PPAT menyatakan akan segera menyurati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk menindak lanjuti temuan tersebut.

    “Ya nanti akan kami kirim surat (ke MKD),” kata Ivan.

    Sebelumnya, Wakil Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman juga meminta agar PPATK melaporkan anggota DPR yang bermain judi online tersebut.

    “Di DPR Ini kan ada MKD pak, Mahkamah Kehormatan Dewan bisa disampaikan itu, pak sehingga kita ada pendekatannya,” ujar Habiburokhman.

    Menurut Habiburokhman, judi online ini sangat meresahkan dan hampir terpapar di setiap institusi.

    Kendati demikian, dia meminta agar dilakukan pendekatan persuasif, mengingat permainan judi online melibatkan banyak pelaku.

     “Kalau semuanya represif tiba-tiba penjara kita enggak akan cukup pak gitu kan,” ungkap Habiburokhman.

    DPR Minta PPATK Juga Bongkar Eksekutif dan Yudikatif

    Setelah lebih 1.000 anggota DPR terciduk terlibat judi online, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil juga meminta PPATK untuk membongkar anggota eksekutif dan yudikatif yang terlibat permainan haram tersebut.

    Sebab, Nasir merasa tidak adil jika PPATK hanya mengungkapkan anggota DPR saja yang terlibat dalam judi online.

    Ia juga khawatir, permainan judi online sudah merambah ke semua cabang kekuasaan.

    “Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif,” kata Nasir di ruang rapat,” ujarnya, dalam rapat kerja dengan PPATK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Bagaimana perputaran di sana di eksekutif, yudikatif, jangan-jangan sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan,” ucapnya.

    Anggota Komisi III DPR fraksi Golkar, Supriansa juga setuju dengan Nasir.

    Ia meminta PPATK membongkar jika eksekutif dan yudikatif ada yang terlibat judi online.

    “Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan karena kita berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online,” ungkap Supriansa.

    Namun, dari pihak PPATK sendiri menyatakan, belum menentukan keterlibatan eksekutif dan yudikatif dalam permainan judi online.

    “Alhamdulillah enggak ada,” ungkap Ivan.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku)

  • Pelapor Kasus Logo ‘Ulama Nambang’ Kader PSI

    Pelapor Kasus Logo ‘Ulama Nambang’ Kader PSI

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelapor kasus pelecehan logo NU menjadi Ulama Nambang merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ali Mahfud (50) tercatat pernah mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan legislatif (pileg) Kota Surabaya di pemilu 2024.

    Dari penelusuran Beritajatim.com, Ali Mahfud sempat nyaleg untuk DPRD Kota Surabaya 2024-2029 dan memiliki Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Sebelum menjadi kader PSI, Ali Mahfud tercatat sebagai ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya dan dicopot pada Juni 2023 lalu.

    “Iya, iya [sempat jadi Caleg PSI di Pileg 2024],” kata Ali saat dikonfirmasi wartawan.

    Walaupun Ali Mahfud kader PSI, ia mengaku aduannya ke Polrestabes Surabaya merupakan keputusan pribadi bukan atas nama partai. Ia pun memastikan tidak ada unsur kepentingan politik.

    “Bukan, bukan [atas nama partai]. Murni dalam pengaduan, saya murni. Ndak ada unsur kepentingan politik ataupun kepentingan yang lain,” ucapnya.

    Ali mengatakan, laporan itu juga bentuk baktinya sebagai Nahdliyin sekaligus santri dari KH Sholahuddin Azmi, yang merupakan cucu dari ulama pencipta lambang NU, yakni KH Ridwan Abdullah.

    “Laporan saya ini murni kepentingan pribadi, khidmat kepada NU. Saya ini santrinya KH Solahuddin Azmi, cucu pendiri NU sekaligus pencipta lambang NU, KH Ridwan Abdullah,” ucapnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD PSI Surabaya Shobikin membenarkan bahwa Ali merupakan caleg dari PSI untuk DPRD Kota Surabaya, saat Pileg 2024 lalu. Namun, menurut Shobikin, langkah kadernya yang melaporkan dugaan pelecehan logo NU itu bukan merupakan instruksi partai.

    “[Langkah Shobikin] bukan instruksi partai. Kami tidak cukup punya kapasitas untuk ikut menanggapi dinamika di NU,” ujar dia.

    Walaupun begitu, PSI menghargai sikap Ali yang menempuh jalur hukum atas peristiwa itu. Menurutnya, hal itu sebagai tanggung jawab sebagai kader NU.

    “Sebagai Kader NU tulen, Bro Ali Memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan hal itu,” pungkasnya.

    Diketahui, Ali Mahfud mengadukan akun X @pasifisstate karena memposting logo NU yang diedit menjadi UN (Ulama Nambang). Aduan itu teregistrasi dengan nomor LPM/ 236 /VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA. (ang/ian)

  • Gerah Diberitakan Korupsi Jemaah, Kades se-Bojonegoro Lakukan Ini

    Gerah Diberitakan Korupsi Jemaah, Kades se-Bojonegoro Lakukan Ini

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemberitaan dan unggahan di media sosial soal penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Mobil Siaga Desa membuat para kades di Kabupaten Bojonegoro gerah. Apalagi unggahan media sosial yang mengolah dan mengarahkan isu bahwa kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi berjemaah.

    Menyikapi hal itu, sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro bereaksi dengan melakukan gerakan bersama untuk mengembalikan bantuan pengadaan Mobil Siaga Desa ke Pemkab atau Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Sedikitnya ada 30 mobil siaga desa kemarin sudah mulai diparkir di area kantor Kejari di Jalan Rajekwesi.

    Kepala Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Anam Warsito mengatakan, adanya gerakan untuk mengembalikan kembali mobil siaga desa itu dipicu karena adanya muatan informasi yang menjadi konsumsi publik seolah-olah 384 kepala desa yang menerima BKKD Mobil Siaga Desa 2022 itu melakukan korupsi berjamaah.

    “Karena sudah viral dimana-mana yang diolah dari media maupun media sosial yang disebut kades di Bojonegoro korupsi berjamaah,” ujarnya, kemarin.

    Kalau secara mens rea, kata mantan anggota DPRD Bojonegoro itu, kepala desa sudah melakukan sesuai dengan aturan dan tidak memiliki niat jahat untuk melakukan mark up. Sesuai dengan harga yang ada di e-katalog satu unit mobil jenis Suzuki APV GX yang dipakai mobil siaga desa senilai Rp243 juta.

    “Tapi karena desa tidak terhubung dengan e-katalog, maka kami lakukan lelang manual, sesuai dengan juknis. Termasuk operasional pelayanan masyarakat, kami juga menganggarkan Rp25-35 juta,” terangnya.

    Dalam proses penyidikan ini, Anam Warsito juga menilai bahwa kepala desa sudah sangat kooperatif. Saat diperiksa sebagai saksi tidak ada yang mangkir. Pun tidak hadir, karena sakit maupun sedang berhaji. Selain itu juga uang cashback yang diterima dari besaran Rp7 juta hingga Rp15 juta juga telah diserahkan ke penyidik.

    “Sehingga kami memohon untuk penegakan mobil siaga ini, dengan mempertimbangkan beban psikologis yang kami terima atas justifikasi oleh masa. Maka meminta kepada Kejari Bojonegoro untuk memilah informasi yang bisa dikonsumsi publik dan materi penyidikan agar tidak bias di publik,” pintanya.

    Hingga akhirnya, setelah melakukan audiensi dengan Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto dan pihak Kejari Bojonegoro para kades yang dikoordinir Asosiasi Kepala Desa (AKD) membawa pulang kembali mobil siaga yang terlanjur diboyong ke kantor Kejari.

    “Hasil audiensi dengan Pj Bupati ada kesepakatan agar mobil siaga dimanfaatkan kembali untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.

    Sementara Kepala Kejari Bojonegoro Muji Murtopo mengatakan, pada prinsipnya dalam penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi ini belum akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti mobil. Saat ini proses hukum yang berjalan masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Kepada masyarakat, diimbau agar menerapkan asas praduga tak bersalah.

    “Kita harapkan kepada kepala desa ini untuk menyerahkan uang yang sudah diterima, daripada menumpuk mobil di kantor Kejari. Mudah-mudahan segera kita tuntaskan sehingga tidak berlama-lama,” ujarnya.

    Namun, pihaknya meminta agar dalam proses hukum yang berjalan ini semua pihak bisa memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Sehingga dalam proses penyidikan bisa segera tuntas. Untuk pengembalian mobil ini kami tegas tidak akan menerima mobil tersebut. Alasannya, yang akan dibongkar Kejari adalah proses kerugian negaranya, bukan soal mobilnya.

    “Kalau menurut saya, sebaiknya mobilnya ini dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Karena yang kami kejar bukan mobilnya, tetapi uang yang diterima para kades ini,” pungkasnya. [lus/beq]

  • KPU Bacakan Hasil Pileg Kota Malang 2024 Usai MK Tolak Gugatan PSI

    KPU Bacakan Hasil Pileg Kota Malang 2024 Usai MK Tolak Gugatan PSI

    Malang(beritajatim.com) – Usai gugatan PSI soal hasil rekapitulasi perhitungan suara di Dapil 5 atau Lowokwaru dalam Pemilihan Legislatif Kota Malang 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang resmi menetapkan 45 Anggota DPRD Kota Malang terpilih melalui rapat pleno terbuka pada Selasa, (28/5/2024).

    “Amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan (PSI) tidak dapat diterima. Artinya, hasil rekapitulasi KPU Kota Malang telah bersifat final,” ujar Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas.

    Adapun putusan ini dikeluarkan MK karena PSI mengajukan sengketa hasil Pileg 2024 kemarin. Putusan MK dibacakan pada 22 Mei 2024 kemarin. Dalam putusan itu, MK tidak memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang. Sehingga penetapan ini dianggap sah.

    “Setelah ini, KPU Kota Malang akan menyampaikan salinan keputusan terkait penetapan kursi parpol dan anggota dewan terpilih ini ke Gubernur melalui Wali Kota Malang,” ujar Aminah.

    Sebelum menetapkan 45 legislator terpilih. KPU Kota Malang mengumumkan perolehan kursi partai politik. Ada 9 parpol yang berhasil mengantar kadernya meraih kursi di DPRD Kota Malang untuk periode 2024-2029.

    9 Parpol ini adalah PDI Perjuangan dengan 9 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, PSI 2 kursi dan PAN 1 kursi.

    Setelah itu, KPU Kota Malang mengumumkan 45 Anggota DPRD Kota Malang terpilih. Dimulai dari Dapil 1 Klojen ada Arif Wahyudi (PKB), Rimzah (Gerindra) Sony Rudiwiyanto (PDI Perjuangan) Kartika (Golkar) dan Bayu Rekso Aji (PKS) total 5 kursi.

    Lalu Dapil 2 Blimbing yakni, Abdurrohman (PKB) Danny Agung Prasetyo (Gerindra) Eko Herdianto (PDI Perjuangan) Harvard Kurniawan (PDI Perjuangan) Eddy Widjanarko (Golkar) M Dwiky Salsabil Fauza (Nasdem) Asmualik (PKS) Eko Hadi Purnomo (PAN) Aris Ferdianto (Demokrat) dan Donny Victorius (PSI) total 10 kursi.

    Dapil 3 Kedungkandang, Saniman Wafi (PKB) Ike Kisnawati (PKB) Abdul Wahid (PKB) Nurul Faridawati (Gerindra) Amithya Ratnanggani Siraduhitta (PDI Perjuangan) Agoes Marhaenta (PDI Perjuangan) Suryadi (Golkar) Sri Mulyana (Golkar) Indra Permana (PKS) Akhdiyat Syabril Ulum (PKS) dan Imron (Demokrat) dengan total 11 kursi.

    Dapil 4 Sukun Anas Muttaqin (PKB) Fathol Arifin (PKB) Abu Bakar (Gerindra) Achmad Zakaria (PDI Perjungan) Lea Mahdarina (PDI Perjuangan) Tinik Wijayanti (Golkar) Suyadi (Nasdem) Rokhmad (PKS) Wiwik Sulaiha (Demokrat) Kristina Yuniati (PSI) total 10 kursi.

    Dapil 5 Lowokwaru, Putri Aidillah (PKB) Lelly Thresiyawati (Gerindra) Ginanjar Yoni Wardoyo (Gerindra) I Made Riandiana Kartika (PDI Perjuangan) Anastasya Ida (PDI Perjuangan) Joko Prihatin (Golkar) Dito Arief (Nasdem) Trio Agus Purwono (PKS) dan Rendra Masdrajad Syafaat (PKS) total 9 kursi.

    “Dari 45 itu laki laki ada 33 dan perempuan 12. Sehingga jumlah perempuan memang belum memenuhi 30 persen, ini masih 26 persen. Periode sebelumnya 12 juga,” ujar Aminah. (luc/aje]

  • Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Wartawan di Lamongan Longmarch Mundur

    Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Wartawan di Lamongan Longmarch Mundur

    Lamongan (beritajatim.com) –  Puluhan wartawan di Kabupaten Lamongan menggelar aksi turun jalan, Senin (27/5/2024). Aksi digelar demi menyuarakan penolakan terhadap pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Penyiaran.

    Adapun puluhan wartawan yang melakukan protes tersebut yakni perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Foto Indonesia (PFI).

    Mereka melakukan aksi longmarch dengan cara berjalan mundur dari Balai Wartawan Lamongan menuju Kantor Pemkab Lamongan yang kemudian berlanjut ke Kantor DPRD Lamongan. Di sepanjang jalan hingga ke titik lokasi, secara bergantian mereka berorasi menyampaikan 3 (tiga) poin tuntutan.

    Mereka juga membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan, di antaranya hentikan pembahasan UU kontroversi di akhir jabatan, RUU Penyiaran sama halnya kembali ke Orde Baru, jangan hambat kebebasan pers dan lainnya.

    Koordinator Aksi, Kadam Mustoko menyampaikan bahwa jurnalis meminta kepada DPR RI agar mengkaji ulang draft Revisi UU Penyiaran. Pasalnya, terdapat sejumlah pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

    “Kami menyayangkan draf revisi RUU Penyiaran yang terkesan disusun secara tidak cermat dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Penyusunan tidak melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers. Dalam draf tersebut juga terdapat sejumlah pasal yang jadi perhatian khusus jurnalis,” ungkap Kadam.

    Puluhan wartawan saat berorasi menolak RUU Penyiaran di Depan Kantor DPRD Lamongan.

    Mengenai pilihan untuk melakukan aksi jalan mundur ini, Kadam menegaskan bahwa hal itu sebagai simbol atas mundurnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

    “Kami jelas menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draft Revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut. Libatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta publik dalam kajian draft,” tegasnya.

    Selebihnya, Kadam yang juga Ketua PWI Lamongan itu mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mengawal Revisi UU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.

    “Mari kita kawal bersama Revisi UU Penyiaran. Kemerdekaan pers serta kreativitas jurnalis harus terus ditegakkan,” imbuhnya.

    Setibanya di depan Kantor Pemkab Lamongan, puluhan wartawan itu diterima oleh Sekretaris Daerah Lamongan Moh. Nalikan. Pada kesempatan ini, pihaknya mendukung penuh atas tuntutan dan aspirasi yang dilayangkan oleh insan pers di kota soto.

    “Sebagai bagian dari proses demokrasi, kami mendukung aksi yang dilakukan oleh para jurnalis Lamongan ini,” ujar Nalikan saat menemui massa.

    Sementara itu, saat tiba di Kantor DPRD Lamongan, puluhan wartawan ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Lamongan Khusnul Aqib dan Sekretaris DPRD Lamongan Aris Wibawa. Keduanya turut memberikan dukungan atas aspirasi wartawan.

    Tak hanya itu, keduanya bahkan bakal meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat. “Kami mendukung penuh aksi para jurnalis Lamongan ini dan akan menyampaikan aspirasi ini ke pusat,” ujar Aqib.

    Setelah puas berorasi di Kantor Pemkab dan DPRD Lamongan, puluhan wartawan kemudian berangsur-angsur meninggalkan lokasi. Mereka kembali ke Kantor Balai Wartawan Lamongan yang berada di Jalan Kombespol Duriyat, dengan dikawal petugas kepolisian. [riq/but]

  • Surabaya Darurat Curanmor, DPRD Desak Pemkot Pasang CCTV di Tiap Kampung

    Surabaya Darurat Curanmor, DPRD Desak Pemkot Pasang CCTV di Tiap Kampung

    Surabaya (beritajatim.com) – Tingginya angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Surabaya telah mencapai tahap mengkhawatirkan. Bahkan, laporan kehilangan sepeda motor terjadi hampir setiap hari.

    Kondisi ini memicu desakan dari anggota DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, agar Pemerintah Kota segera mengambil tindakan preventif.

    “Maraknya kasus pencurian dan kehilangan motor di Surabaya perlu diambil tindakan tepat dan tegas. Terlebih menjadi kewajiban Pemkot untuk menjaga keamanan, ketertiban serta kenyamanan warga kota,” tegas Aning di DPRD Surabaya, Senin (27/5/2024).

    Salah satu solusi konkret yang diusulkan Aning adalah pemasangan CCTV di setiap kampung, terutama di lokasi-lokasi rawan. Ia meyakini bahwa keberadaan CCTV tidak hanya akan menekan angka curanmor, tetapi juga membantu melacak dan mengidentifikasi pelaku.

    “Partisipasi masyarakat perlu dikuatkan, namun di samping itu pemkot melalui dinas terkait juga harus memfasilitasi pemasangan CCTV di titik-titik rawan,” ujar Aning, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya.

    Selain pemasangan CCTV, Aning juga mendorong keterlibatan Satpol PP Surabaya dalam upaya pengawasan dan pencegahan curanmor. Kolaborasi dengan kepolisian diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan kasus ini.

    “Kasus curanmor yang semakin marak ini perlu untuk disolusikan dan dilakukan penanganan yang tepat,” pungkas Aning.

    Data dari Kecamatan Semampir menunjukkan betapa seriusnya masalah curanmor di Surabaya. Dalam satu bulan terakhir, tercatat sekitar 40 sepeda motor raib digondol maling, berdasarkan laporan tiga pilar. [asg/but]

  • Puan: Partai Minta Maaf ke Rakyat Atas Kader yang Langgar Konstitusi

    Puan: Partai Minta Maaf ke Rakyat Atas Kader yang Langgar Konstitusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Seluruh pengurus PDI Perjuangan (PDIP) di seluruh Indonesia, menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. PDIP juga berterima kasih kepada rakyat yang memilihnya di Pemilu Legislatif 2024, sehingga mencapai hattrick kemenangan sejak Pemilu 2014.

    Hal itu menjadi salah satu keputusan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, sejak Jumat (24/5) dan ditutup pada Minggu (26/5/2024) sore.

    Ketua DPP PDIP bidang politik, Puan Maharani, membacakan rekomendasi hasil rakernas V. Ia menyampaikan Rakernas V berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta PDIP hingga berhasil menjadi pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) tiga kali berturut-turut.

    “Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, dan PDI Perjuangan dipercaya rakyat memenangkan Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut,” ucap Puan sambil meneteskan air mata dan disambut riuh tepuk tangan ribuan kader PDIP.

    Puan mengatakan kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif).

    Selain itu, Puan juga menyampaikan bahwa rakernas V memoho maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader partai berlambang banteng moncong putih, jika telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.

    “Sehubungan dengan adanya perilaku kader Partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan Maharani.

    Selanjutnya, Puan menuturkan bahwa Rakernas V PDIP juga merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai.

    “Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent hadir langsung dalam Rakernas V Partai. [tok/aje]

  • Mantan Kadispendik Jember Janjikan Bantuan untuk Pesantren Jika Jadi Bupati

    Mantan Kadispendik Jember Janjikan Bantuan untuk Pesantren Jika Jadi Bupati

    Jember (beritajatim.com) – Achmad Sudiyono, mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, berjanji membantu pesantren jika terpilih jadi bupati dalam pemilihan pada 27 November 2024.

    Janji ini dilontarkan Sudiyono, saat memaparkan visi dan misi dalam penjaringan bupati yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Daerah Kabupaten Jember, di Hotel Rembangan, Minggu (26/5/2024).

    “Visi saya adalah terwujunya Kabupaten Jember yang religius, kreatif, inovatif, mandiri menuju masyarakat sejahtera yang dituangkan dalam 25 misi,” kata Sudiyono.

    Sudiyono bercerita usahanya menggenjot jumlah lembaga pendidikan diniyah di pondok pesantren dari 39 lembaga menjadi 711 lembaga pada saat menjabat kepala Dinas Pendidikan Jember. “Saya sampai diperiksa Polda berkali-kali karena dikira memalsukan data,” katanya.

    Sudiyono juga bercerita soal upayanya bersama DPRD Jember untuk mengegolkan Peraturan Daerah Jember Religius. Selama masa pemerintahan Bupati MZA Djalal pada 2005-2015, pesantren memdapatkan bantuan Rp 10 juta setiap tahun.

    “Setelah Pak MZA Djalal lengser, tidak ada lagi,” katanya. Sudiyono berjanji menghidupkan kembali bantuan untuk pesantren.

    Usai acara pemaparan visi dan misi, Sudiyono mengatakan, gagasan yang dipaparkannya itu berangkat dari pengalaman selama menjadi aparatur sipil negara Pemkab Jember.

    “Saya melamar ke sini sebagai bentuk ikhtiar, dan saya sudah sampaikan bagaimana mewujudkan Jember religius, kreatif, inovatif, mandiri menuju masyarakat sejahtera,” kata Sudiyono.

    Dihilangkannya bantuan untuk pesantren membuat Sudiyono tak mau berharap lagi kepada orang lain yang menjabat bupati. “Saya coba berangkat sendiri,” katanya.

    Mengapa pesantren menjadi perhatian Sudiyono? “Pesantren lembaga pendidikan yang betul-betul tua, mencetak generasi berakhlakul karimah, menjadikan generasi taat beragama,” katanya.

    Peran pesantren memiliki peran luar biasa dalam mengisi kemerdekaan. “Tapi pemerintah saat ini kadang hadirnya separuh-separuh. Mudah-mudahan ada hidayah bagi bupati di Jember untuk memasukkan kembali anggaran pesantren,” kata Sudiyono.

    Selain pesantren, Sudiyono berjanji membantu guru ngaji tanpa diskriminasi dan syarat berbelit. “Jangan biarkan bibit-bibit kebodoban,” katanya.[wir]

  • Rakernas V di Jakarta, PDIP Tentukan Sikap Politik

    Rakernas V di Jakarta, PDIP Tentukan Sikap Politik

    Jakarta (beritajatim.com) – Ribuan orang kader PDI Perjuangan (PDIP) sudah memadati area Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada 24-26 Mei 2024. Kehadiran ini menandai ajang rakernas V akan segera dimulai, yang akan membahas tiga persoalan pokok.

    Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Commitee (SC) Rakernas, Djarot Saiful Hidayat, saat jumpa pers di arena Rakernas V PDIP, Jumat (24/5/2024).

    Saat jumpa pers, Djarot didampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua Organizing Commitee Rakernas Masinton Pasaribu, serta politisi PDIP lainnya seperti Adian Napitupulu, Deddy Yevri Sitorus, Selly Gelantina Andriani, dan Aryo Seno Bagaskoro.

    “Isi Rakernas V PDIP akan membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan 3 persoalan pokok,” ungkap Djarot.

    Diuraikan Djarot, tiga persoalan pokok tersebut yaitu; pertama, soal sikap politik PDIP baik internal maupun eksternal. Kedua, merumuskan program-program kerakyatan. Ketiga, membahas tentang strategi pemenangan Pilkada 2024.

    Djarot menambahkan, pembahasan tiga hal pokok itu nantinya akan dibagi ke dalam kelompok. Pada tiap-tiap kelompok ini nantinya akan ada sub kelompok untuk membahas isu secara komprehensif.

    Khusus untuk strategi pemenangan Pilkada 2024, akan dibagi ke dalam 3 sub kelompok. Sub kelompok pertama akan diikuti oleh pengurus DPC dan DPD yang perolehan suaranya lebih dari 20 persen.

    “Artinya, kelompok 1 itu diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara partai, yang bisa mengajukan calon sendiri. Tetapi kita akan tetap bekerja sama dengan parpol lain,” kata Djarot.

    Kemudian, sub kelompok 2 ini adalah DPC dan DPD partai yang memperoleh kursi antara 10 sampai 20 persen. Adapun, bagi DPC dan DPD yang dibawah 10 persen akan masuk ke dalam sub kelompok 3.

    “Kemudian, sebelum memasuki sidang-sidang komisi, rapat kerja nasional V akan mendengarkan pandangan umum dari semua DPD. Pandangan umum ini terkait situasi kondisi konsolidasi dan evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 serta arah kebijakan dan usulan-usulan program DPD DPD seluruh Indonesia,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

    Sebab, lanjut Djarot, PDIP adalah partai yang kukuh melaksanakan ideologi Pancasila yang bersumber dari pemikian dan ajaran Bung Karno, dengan tetap menggunakan sistem demokrasi terpimpin lewat mendengarkan seluruh pandangan dari DPD-DPD partai.

    “Dari situlah keputusan akan digodok dalam komisi-komisi dan sub komisi. Di hari terakhir nanti akan dibacakan rekomendasi internal maupun eksternal partai. Semua keputusan Rakernas diambil berdasarkan asas musyawarah mufakat,” pungkasnya.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent hadir langsung dalam pembukaan Rakernas V Partai. [tok/aje]

  • Datangi PKB, Kades di Mojokerto Daftar Bacawabup

    Datangi PKB, Kades di Mojokerto Daftar Bacawabup

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Sunyoto mendatangi kantor DPC PKB. Dia hendak mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) untuk Pilkada Mojokerto 2024.

    Dikawal sejumlah Kades perwakilan se-Kabupaten Mojokerto dan relawan yang mengatasnamakan Sedulur Nyoto, Sunyoto mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Mojokerto. Mereka long march dari Terminal Kertajaya ke Kantor DPC PKB Kabupaten Mojokerto.

    Suami dari anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Juniarti diiringi gema sholawat dan berbagai tulisan banner berisi dukungan. Diantaranya, ‘Nek Gak Lurah Gak’, ‘Lurahe siap mengabdi untuk Mojokerto hebat’, ‘Wes WayaE kepala desa seng mewakili’ serta ‘Dari desa Mojokerto hebat’.

    Bakal Calon Wakil Bupati, Sunyoto mengatakan, ia ingin turut serta mewarnai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto. “Selama ini, kami melayani masyarakat desa sehingga sekarang mencalonkan diri sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (23/5/2024).

    Masih kata Nyoto, visi-misi akan dimusyarakan bersama Bakal Calon Bupati pasangannya. Menyusul, ia mendaftar ke PKB sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Mojokerto. Menurutnya, dukungan dari Kades di Kabupaten Mojokerto dan relawan tersebut gagasan dari Sedulur Nyoto.

    “Karena saya pikir bahwa satu-satunya partai yang memiliki golden ticket dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto adalah PKB. Kami tidak ada rencana daftar ke partai lain, kami menyerahkan ke Sedulur Nyoto tapi kemarin sudah diskusi, kami hanya mendaftarkan ke PKB,” katanya.

    Ia memantabkan diri mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati dari PKB karena PKB merupakan partai pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), 14 Februari 2024 lalu. Sehingga partai dengan lambang bola dunia tersebut memiliki golden ticket dalam Pilbup Mojokerto 2024.

    “Kami punya niatan yang tulus untuk berikrar untuk mengabdi di Kabupaten Mojokerto. Jika saat ini melayani masyarakat di lingkup desa, kami ke depan ingin melayani masyarakat di skup yang lebih luas untuk menjadikan Mojokerto hebat,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua DPC Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mengatakan, Sunyoto menjadi salah satu dari sejumlah tokoh yang mendaftar Calon Wakil Kepala Daerah melalui PKB. “Secara online pendaftaran sudah kita terima dan saat ini penyerahan formulirnya secara offline, setelah kita periksa persyaratannya juga lengkap dan kita terima,” jelasnya.

    Menurutnya, semua calon punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan peluang mendapatkan rekomendasi partai. Hanya saja kepastian atau rekomendasi menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Ada 11 nama yang sudah mendaftar di DPC PKB Kabupaten Mojokerto

    ”Sembilan cawabup, dua cabup (petahana). Prinsipnya semua pendaftar memiliki peluang yang sama. Nanti semuanya akan diuji oleh DPP untuk menentukan siapa sosok yang dipilih. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, tinggal kita kolaborasi dengan calon Bupati yang kita usung. Mudah-mudahan bisa satu paket,” tegasnya.

    Hingga saat ini, ada dua Kades di Kabupaten Mojokerto mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Mojokerto dari PKB. Sebelumnya, Kades Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Agus Siswahyudi. Ia juga mendaftar ke DPC Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-Perjuangan) Kabupaten Mojokerto sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Mojokerto. [tin/beq]