Kementrian Lembaga: DPRD

  • Tim RIDO klaim 200 komunitas daftar jadi relawan

    Tim RIDO klaim 200 komunitas daftar jadi relawan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengklaim bahwa 200 komunitas relawan telah mendaftar untuk memenangkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

    “Total yang terdaftar itu sekitar 200 (komunitas) relawan dan deklarasi ini adalah hari yang ke-5 dan rata-rata yang deklarasi ada 6-7 komunitas.
    Jadi yang sudah deklarasi kurang lebih sekitar 35 komunitas relawan,” kata Basri Baco.

    Basri Baco di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, menyebutkan komunitas-komunitas relawan ini bergerak atas keinginannya sendiri mendukung RIDO dalam menghadapi Pilkada Jakarta, 27 November 2024.

    “Suasana hari ini agak berbeda karena komunitas yang hadir adalah relawan-relawan yang besar yang ada di Jakarta. Mereka membawa massa yang cukup banyak sehingga di lapangan ini kumpul sekitar 700-800 orang,” katanya.

    Menurut dia, keberadaan relawan penting sebagai salah satu instrumen memenangkan pertarungan. “Karena teman-teman relawan ini mereka bergerak dengan kemampuan sendiri, dengan dana sendiri,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

    Baca juga: “Jakarta Urban Farming Projects” untuk perkuat ketahanan pangan
    Baca juga: Jakarta Timur dan Jakarta Utara jadi wilayah favorit berkampanye

    Untuk lokasi program ini, kata dia, akan diprioritaskan di permukiman padat penduduk dan yang memerlukan bantuan. Dia berharap program ini bisa meringankan kebutuhan masyarakat Jakarta, terutama yang memang membutuhkan.

    “Kami rata-rata menyasar daerah yang padat penduduk, dan yang kira-kira memang membutuhkan pengobatan gratis, kacamata baca gratis, tebus murah sembako dan membutuhkan susu gratis,” katanya.

    Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria atau Ariza mengapresiasi dukungan para komunitas relawan kepada RIDO. Meski RIDO didukung oleh 15 partai politik di Jakarta, tapi keberadaan komunitas relawan tetap dibutuhkan sebagai mesin pendulang suara di lapangan.

    “Tentu dukungan para relawan tidak kalau hebat dari dukungan partai politik, karena relawan hadir penuh dengan keikhlasan, kerelaan, kesungguhan, tanpa pamrih, tanpa jabatan dan tanpa iming-iming,” kata Ariza.

     

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPD dengarkan usulan Pemprov Maluku Utara terkait otonomi daerah

    DPD dengarkan usulan Pemprov Maluku Utara terkait otonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkomitmen meningkatkan perhatian terhadap berbagai hal yang disoroti oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia, salah satunya usulan Pemprov Maluku Utara terkait pembentukan daerah otonomi baru Sofifi.

    Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara saat ini menyandang status administratif sebagai kelurahan, bukan sebuah daerah otonom, seperti kota/kabupaten layaknya sebagai ibu kota provinsi di Indonesia.

    “Situasi ini tentu berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemerintah yang selama ini tidak bisa bekerja optimal. Hal ini patut menjadi perhatian dan bisa ditindaklanjuti,” kata anggota DPD asal Maluku Utara Graal Taliawo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Mempertimbangkan hal tersebut, ia pun mengundang Pj. Gubernur Maluku Utara untuk menyampaikan permasalahan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka penyusunan RUU Program Rencana Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/10).

    “Ketika tahu ada agenda RDP, saya antusias langsung mengusulkan kepada Ketua PPUU untuk mengundang perwakilan pemerintah dari Maluku Utara. Kami menyadari pentingnya membuka ruang khususnya bagi Indonesia bagian timur untuk menyuarakan dan terlibat mendiskusikan kebijakan di level pemerintah,” ucap Graal.

    Ia menyatakan bahwa menyuarakan kebutuhan dan kepentingan daerah merupakan salah satu upaya untuk mendorong optimalisasi peran dan kewenangan legislasi DPD.

    Selain itu, lanjutnya, upaya optimalisasi peran DPD juga dapat dilakukan dengan menguatkan mekanisme internal, meningkatkan kualitas legislasi, serta melaksanakan pemantauan dan peninjauan undang-undang.

    Selain perwakilan pemerintah Maluku Utara, RDP tersebut juga mengundang Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim yang berharap ada RUU yang dapat menjawab dan menyelesaikan delapan permasalahan pokok di provinsi tersebut.

    Delapan permasalahan tersebut adalah kemiskinan, stunting, pengangguran, ketimpangan pembangunan, kesiapan bonus demografi, degradasi lingkungan, persoalan infrastruktur, dan ketahanan pangan.

    Graal, yang juga merupakan Wakil Ketua I Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, mengapresiasi berbagai masukan dan respons positif yang diberikan oleh para pemangku kepentingan bagi kerja PPUU ke depan.

    “Semua telah dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme di internal DPD. Keterlibatan dan kolaborasi dengan unsur pemerintah, legislatif daerah, serta masyarakat sipil adalah tahapan yang begitu penting dan tidak boleh terlewatkan dalam penyusunan Prolegnas yang dilakukan DPD ini,” imbuhnya.
     

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil: Prabowo minta Golkar dukung pemerintahan sampai tuntas

    Bahlil: Prabowo minta Golkar dukung pemerintahan sampai tuntas

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpesan agar Partai Golkar terus mendukung pemerintahan yang ada hingga tuntas.

    Bahlil mengatakan pesan tersebut disampaikan Prabowo saat dirinya menyambangi rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Sabtu sore.

    “Golkar harus baik, berkontribusi baik dan mendukung pemerintahan yang ada sampe dengan tuntas. Kita doakan semua program bisa terwujud dan Golkar berada pada garda terdepan dengan partai koalisi lain,” kata Bahli di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Bahlil mengatakan pertemuan dengan Prabowo adalah hal yang biasa, mengingat Golkar adalah salah satu pendukungnya.

    Dia juga menyatakan Golkar siap dipanggil kapan saja ketika ada yang harus didiskusikan.

    “Hampir setiap minggu selalu berdiskusi dengan Presiden Terpilih. Karena Golkar adalah partai koalisi yang mendukung Prabowo, pasti kalau ada sesuatu yang akan didiskusikan kami harus siap 24 jam,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sabtu, bersama kader partai menggelar upacara penghormatan sekaligus ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

    Kegiatan tersebut adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2024.

    Kemudian, Minggu (20/10), akan digelar acara tasyakuran di Kantor DPP Partai Golkar. Acara tasyakuran ini difokuskan untuk kegiatan internal partai dengan mengundang mantan-mantan ketua umum.

    Rangkaian selanjutnya, Partai Golkar akan menggelar senam massal se-Indonesia pada tanggal 16 November 2024 dan direncanakan untuk memecahkan rekor Muri. Selain itu, akan ada pula lomba cipta lagu Partai Golkar untuk meningkatkan ketertarikan generasi muda.

    Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar akan digelar pada tanggal 12 Desember 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat. Pada hari yang sama akan dilangsungkan kegiatan bimbingan teknis Fraksi Partai Golkar DPR RI dan DPRD se-Indonesia.

    “Untuk puncak HUT di tanggal 12 Desember, itu kita akan mengundang eksternal. Rencananya, kalau disetujui, itu partai-partai lain, tentunya Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) dan Bapak Jokowi juga akan kita undang,” kata Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati dalam konferensi pers rangkaian peringatan HUT Ke-60 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (18/10).

    Baca juga: Bahlil ziarah ke TMP Kalibata jelang HUT Ke-60 Partai Golkar
    Baca juga: Bahlil sebut ketum parpol diskusi dengan Prabowo bahas pascapelantikan
    Baca juga: TNI-Polri sterilisasi Gedung MPR jelang pelantikan presiden dan wapres

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil ziarah ke TMP Kalibata jelang HUT Ke-60 Partai Golkar

    Bahlil ziarah ke TMP Kalibata jelang HUT Ke-60 Partai Golkar

    Tujuannya hanya satu, Golkar lahir untuk menjadi instrumen proyek pemerintah dengan doktrin, harus betul-betul mengabdi pada negara.Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sabtu, bersama kader partai menggelar upacara penghormatan sekaligus ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

    “Dalam rangka HUT Ke-60 Partai Golkar. Di sini saya tabur bunga di makam pendiri-pendiri Golkar, ketua umum Golkar pertama dan beberapa ketua umum yang lain dan Pahlawan Revolusi,” kata Bahlil di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Usai ziar Bahlil mengingatkan bahwa tugas kader-kader Golkar adalah melanjutkan perjuangan para senior partai dalam membangun dan menyejahterakan bangsa dan negara.

    “Tujuannya hanya satu, Golkar lahir untuk menjadi instrumen proyek pemerintah dengan doktrin, harus betul-betul mengabdi pada negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keadilan pendidikan. Untuk mewujudkan itu, butuh kolaborasi kerja sama seluruh komponen bangsa. Golkar salah satu instrumen dalam pilar politik untuk mewujudkan itu,” ujarnya.

    Partai politik pemenang kedua Pemilu 2024 ini akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar pada tanggal 20 Oktober 2024. HUT tersebut akan diisi dengan berbagai kegiatan yang fokus kepada penguatan dan konsolidasi organisasi dalam merebut hati masyarakat.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta jajaran kader melakukan upacara penghormatan sekaligus ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Baca juga: HUT Ke-60 Golkar fokus pada penguatan dan konsolidasi organisasi
    Baca juga: Dewan Pakar Golkar nilai Prabowo cerdas memilih menteri dan wamen

    Pada hari Minggu (20/10), akan digelar acara tasyakuran di Kantor DPP Partai Golkar. Menurut Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati, acara tasyakuran ini fokus pada kegiatan internal partai dengan mengundang mantan-mantan ketua umum.

    Rangkaian selanjutnya, Partai Golkar akan menggelar senam massal se-Indonesia pada tanggal 16 November 2024 dan direncanakan untuk memecahkan rekor Muri. Selain itu, akan ada pula lomba cipta lagu Partai Golkar untuk meningkatkan ketertarikan generasi muda.

    Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar akan digelar pada tanggal 12 Desember 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat. Pada hari yang sama akan dilangsungkan kegiatan bimbingan teknis Fraksi Partai Golkar DPR RI dan DPRD se-Indonesia.

    “Untuk puncak HUT pada tanggal 12 Desember, kami akan mengundang eksternal. Rencananya, kalau disetujui, itu partai-partai lain, tentunya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Jokowi juga akan kami undang,” kata Sari Yuliati dalam konferensi pers rangkaian peringatan HUT Ke-60 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (18/10).

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD Surabaya nilai pembayaran gaji PPPK idealnya lewat BPR SAU

    DPRD Surabaya nilai pembayaran gaji PPPK idealnya lewat BPR SAU

    BPR Surya Artha Utama adalah bank milik Pemkot Surabaya.Surabaya (ANTARA) –

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) idealnya lewat BPR Surya Artha Utama, bukan lewat bank lain.

     

    “Idealnya, gaji PPPK disalurkan melalui BPR SAU, tidak disalurkan melalui bank daerah yang sudah mengelola puluhan triliun rupiah APBD Kota Surabaya. Sidoarjo saja disalurkan melalui BPR-nya,” kata Arif Fathoni di Surabaya, Sabtu.

     

    Arif mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menempatkan gaji tenaga kontrak dan PPPK tidak di BPR Surya Artha Utama ini dapat diartikan keengganan pemkot setempat untuk membesarkan BUMD milik pemkot sendiri.

     

    Ia menerangkan bahwa BPR Surya Artha Utama adalah bank milik Pemkot Surabaya, bahkan Wali Kota Surabaya sebelum melakukan cuti kampanye sudah memberikan penyertaan modal kepada BUMD dalam bidang perbankan ini agar dapat melaksanakan penugasan dari Pemkot Surabaya untuk memutus mata rantai praktek rentenir di tengah masyarakat melalui serangkaian program kredit lunak dengan agunan perwakilan kelompok.

     

    Keputusan penunjukan Bank Jatim sebagai penyalur gaji PPPK, kata dia, juga dilakukan saat wali kota sedang melalukan cuti kampanye, tentu publik akan menilai ada anomali kebijakan.

     

     

    Wakil rakyat ini berharap keputusan tersebut ditinjau ulang, atau setidaknya menunggu wali kota dan wakil wali kota selesai melakukan cuti dan bertugas kembali. Hal ini mengingat menjaga dan menguatkan BUMD adalah komitmen semua, apalagi BUMD adalah akselerator pertumbuhan ekonomi.

     

    Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak memiliki saham yang besar dalam Bank Jatim serta tanggung jawab untuk membesarkan bank tersebut karena lebih banyak terletak pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, BPR SAU saham sepenuhnya menjadi milik Pemkot Surabaya.

     

    “Semestinya pejabat pemkot bijak dan tahu, mana kewajiban yang harus didahulukan. Kalau BPR SAU besar, penugasan pemkot melalui serangkaian program dan CSR kepada masyarakat juga terbuka lebar,” ujarnya.

     

    Menyinggung mengenai minimnya anjungan tunai mandiri ( ATM ) yang dimiliki oleh BPR SAU, dia mengatakan bahwa dalam rapat panitia khusus LKPJ Wali Kota 2023 pihaknya sudah mendorong tambahan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkot Surabaya untuk memperluas program dan peningkatan teknologi perbankan. Selain itu, juga menambah lokasi ATM di beberapa sudut Kota Surabaya.

     

    “Ini juga kewajiban yang harus dilakukan oleh BPR SAU agar nasabah dapat kemudahan fasilitas perbankan,” ucapnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI kemarin, CFD ditiadakan hingga tema debat kedua Pilkada Jakarta

    DKI kemarin, CFD ditiadakan hingga tema debat kedua Pilkada Jakarta

    Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Jumat (18/10):Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Jumat (18/10) mulai dari Car Free Day (CFD) ditiadakan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hingga ekonomi dan kesejahteraan menjadi tema debat kedua Pilkada Jakarta.

     

     

     

    Berikut rangkuman beritanya:

     

     

     

    1. Polda Metro Jaya tiadakan HBKB saat pelantikan Presiden-Wapres

     

     

     

    Jakarta (ANTARA) -.Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di sekitar Jalan Sudirman – Thamrin saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10).

     

     

     

     
     

    2. Teguh Setyabudi siap jalankan tugas baru sebagai Pj Gubernur Jakarta

     

     

     

    Jakarta (ANTARA) – Teguh Setyabudi menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang salah satunya menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta.

     

     

     

     

     

     

    3. DPRD DKI siap berkolaborasi dengan Pj. Gubernur untuk bangun Jakarta

     

     

     

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan kesiapan jajarannya berkolaborasi dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang baru dilantik untuk melaksanakan program pembangunan termasuk di bidang pelayanan kepada masyarakat.

     

     

     

     

     

     

    4. DKI imbau warga hindari Sudirman-Thamrin saat pelantikan Presiden

     

     

     

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga agar menghindari Jalan Sudirman-MH Thamrin, saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

     

     

     

     

     

     

    5. Ekonomi dan kesejahteraan jadi tema debat kedua Pilkada DKI Jakarta

     

     

     

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” sebagai tema debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada 27 Oktober 2024.

     

     

     

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • HUT Ke-60 Golkar fokus pada penguatan dan konsolidasi organisasi

    HUT Ke-60 Golkar fokus pada penguatan dan konsolidasi organisasi

    “Tema yang diangkat dalam usia enam dekade Partai Golkar adalah Golkar Solid untuk Indonesia Maju,”Jakarta (ANTARA) – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar yang bakal diperingati pada tanggal 20 Oktober 2024 akan diisi dengan berbagai kegiatan yang fokus kepada penguatan dan konsolidasi organisasi dalam merebut hati masyarakat.

    “Tema yang diangkat dalam usia enam dekade Partai Golkar adalah Golkar Solid untuk Indonesia Maju,” ucap Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati dalam konferensi pers rangkaian peringatan HUT Ke-60 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat.

    Mengawali rangkaian peringatan HUT Ke-60 Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta jajaran kader akan melakukan upacara penghormatan sekaligus ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10).

    Kemudian, Minggu (20/10), akan digelar acara tasyakuran di Kantor DPP Partai Golkar. Menurut Sari, acara tasyakuran ini difokuskan untuk kegiatan internal partai dengan mengundang mantan-mantan ketua umum.

    “Tasyakuran ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari rasa syukur atas perjalanan kiprah 60 tahun Partai Golkar mengabdi untuk bangsa dan negara,” kata Sari yang juga Ketua Penyelenggara HUT Ke-60 Partai Golkar.

    Rangkaian selanjutnya, Partai Golkar akan menggelar senam massal se-Indonesia pada tanggal 16 November 2024 dan direncanakan untuk memecahkan rekor Muri. Selain itu, akan ada pula lomba cipta lagu Partai Golkar untuk meningkatkan ketertarikan generasi muda.

    Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar akan digelar pada tanggal 12 Desember 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat. Pada hari yang sama akan dilangsungkan kegiatan bimbingan teknis Fraksi Partai Golkar DPR RI dan DPRD se-Indonesia.

    “Untuk puncak HUT di tanggal 12 Desember, itu kita akan mengundang eksternal. Rencananya, kalau disetujui, itu partai-partai lain, tentunya Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) dan Bapak Jokowi juga akan kita undang,” kata Sari.

    Sementara itu, ketika ditanya mengenai kejutan yang bakal dihadirkan pada HUT Ke-60 Partai Golkar, seperti kemungkinan tokoh baru bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu, Sari enggan memberi tahu detailnya.

    “Karena kejutan, jadi jangan diomongin sekarang, ha-ha-ha,” ucap Sari sembari tertawa.

    Lebih lanjut, Sari mengatakan bahwa tahun 2024 merupakan tahun penting bagi Partai Golkar. Pasalnya, partai itu berhasil menjadi pemenang kedua pada Pemilu Legislatif dan memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden.

    “Kemenangan akan lebih sempurna jika dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November tahun ini, Partai Golkar berhasil meraih target kemenangan di atas 60 persen,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD Surabaya panggil OPD untuk dongkrak PAD

    DPRD Surabaya panggil OPD untuk dongkrak PAD

    “Yang pertama terkait PAD, kedua soal UMKM, kewirausahaan, perekonomian, juga terkait BUMD. Bahwa ke depan, semua BUMD harus bisa memberikan deviden kepada Pemkot Surabaya, karena ada beberapa yang masih belum,”Surabaya (ANTARA) – Komisi B DPRD Surabaya yang baru terbentuk pada Kamis (17/10) langsung tancap gas dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra serta BUMD guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

    Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif di Surabaya, Jumat mengatakan langkah cepat ini dilakukan sebagai implementasi kinerja bahwa anggota DPRD yang tak ingin berpangku tangan dan segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

    Ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh koleganya, terutama SKPD dan BUMD Pemkot Surabaya untuk mengambil peran aktif terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

    “Yang pertama terkait PAD, kedua soal UMKM, kewirausahaan, perekonomian, juga terkait BUMD. Bahwa ke depan, semua BUMD harus bisa memberikan deviden kepada Pemkot Surabaya, karena ada beberapa yang masih belum,” ucap Mohammad Faridz Afif.

    Untuk mengawali langkahnya, kata Faridz-sapaan akrab Mohammad Faridz Afif, di hari pertama masuk kerja di komisinya sudah memanggil Diskominfo, Dinas Koperasi dan UMKM juga Bapenda.

    “Yang harus ditingkatkan adalah kinerja Bapenda agar ada peningkatan PAD. Kami tadi juga memberikan usulan kepada Diskominfo agar kedepannya bisa menganggarkan CCTV untuk kampung-kampung agar lebih merata lagi,” ujarnya.

    Disinggung soal penertiban untuk para penunggak pajak, Faridz akan meminta kepada pihak-pihak terkait untuk lebih tajam dalam memberikan teguran dan peringatan.

    “Jika sebelumnya hanya berupa tanda silang, kedepannya diberikan kalimat (kata-kata) sindiran yang lebih keras dan tajam, contohnya Toko Ini Ngemplang Pajak, agar menjadi perhatian lebih kepada yang bersangkutan. Demikian juga dengan titik-tik reklame,” tuturnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator DKI minta pemanfaatan ruang bawah tanah perlu dioptimalkan

    Legislator DKI minta pemanfaatan ruang bawah tanah perlu dioptimalkan

    Jakarta (ANTARA) –

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan ruang bawah tanah karena bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

     

    “Pemanfaatan ruang bawah tanah saat ini masih kurang optimal karena hanya mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah atau turunan dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” kata Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

     

    Karena itu, keberadaan payung hukum yang jelas terkait pemanfaatan ruang bawah tanah dapat dioptimalkan agar memberikan dampak peningkatan PAD.

     

    “Melalui pemanfaatan ruang bawah tanah tersebut, menciptakan entitas-entitas ruang ekonomi di bawah tanah itu,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI itu.

     

     

    Menurut dia, pembangunan transportasi publik Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang dinilai cukup ekspansif dalam memajukan roda perekonomian DKI Jakarta.

     

    “Namun, optimalisasi proyek pengerjaan MRT agar tidak hanya berorientasi pada penugasan untuk menyediakan transportasi, tapi juga diharapkan bisa memberikan efek ekonomi yang lebih luas,” ujar Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta ini.

    ​​​​Dia juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada MRT Jakarta untuk mengkaji lebih rinci pemanfaatan ruang bawah tanah.

     

    “Kami ingin memberikan masukan dan arahan kepada MRT untuk melakukan dan menyempurnakan kajian ulang terhadap pengerjaan proyek ini agar bisa menindaklanjuti pasal tentang pemanfaatan ruang bawah tanah ini diperluas,” kata Ismail.

     

    Pihaknya pun mendorong MRT untuk menyempurnakan studi kelayakan (Feasibility Studies) dan Highest And Best Use (HBU) nya agar bisa memanfaatkan Perda baru RTRW untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang bawah tanah.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD DKI siap berkolaborasi dengan Pj. Gubernur untuk bangun Jakarta

    DPRD DKI siap berkolaborasi dengan Pj. Gubernur untuk bangun Jakarta

    Saya yakin, DPRD akan siap untuk bersinergiJakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan kesiapan jajarannya berkolaborasi dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang baru dilantik untuk melaksanakan program pembangunan termasuk di bidang pelayanan kepada masyarakat.
     

     

    Khoirudin mengatakan Jakarta membutuhkan program berkelanjutan untuk mengatasi persoalan antara lain penanggulangan banjir, kemacetan, dan merealisasikan pendidikan gratis.

     

     

    “Untuk itu masalah pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta yang menjadi harapan warga Jakarta  dapat segera dilaksanakan,” ujar Khoirudin.

     

    Dia juga mengapresiasi kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta periode 17 Oktober 2022 – 17 Oktober 2024 Heru Budi Hartono yang sukses melaksanakan program pembangunan bersama-sama DPRD DKI Jakarta .

     

     

    “Berikan layanan yg terbaik untuk rakyat Jakarta. Warga mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sehingga menjadi sejahtera dalam kehidupannya,” kata dia.

     

    Teguh Setyabudi sebelumnya menjadi salah satu dari tiga nama yang diusulkan DPRD DKI sebagai Pj Gubernur DKI menggantikan Heru Budi, dalam rapat pembahasan usulan nama Penjabat Gubernur DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/9).

     

    Dia kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

     

    Selain Teguh, ada dua nama lainnya yang juga diusulkan yakni Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) Komjen. Pol. Tomsi Tohir.

     

    Ketiga nama tersebut diusulkan ke Kemendagri sebagai bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta

     

    Lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono.

     

    Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125/P tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta.

     

    Teguh dilantik pada Jumat ini oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024