Kementrian Lembaga: DPRD

  • Berpengalaman, Seto-Rezki Tampil Tenang dan Kuasai Materi Debat

    Berpengalaman, Seto-Rezki Tampil Tenang dan Kuasai Materi Debat

    Rizal berharap, dalam debat-debat selanjutnya, pasangan Seto-Rezki semakin memperkuat pemaparan visi dan misinya dengan pendekatan yang realistis dan dapat diterima publik.

    “Kita berharap di debat selanjutnya Seto-Rezki bisa memaparkan lagi program yang kira-kira bisa lebih menyentuh ke masyarakat,” pungkasnya.

    Diberitakan, Seto mengawali debat dengan pemaparan visi bertajuk “Harmoni Makassar Nyaman”. Visi ini sebagai solusi menyeluruh bagi masa depan kota yang lebih nyaman, aman, dan modern.

    Sejumlah pertanyaan, baik dari panelis maupun paslon lain dijawab dengan lugas atas pengalamannya saat memimpin Kabupaten Sinjai periode 2018-2023. Misalnya dalam hal peningkatan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan universal untuk memastikan setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus membayar. 

    Selain itu, Seto juga memaparkan pengalamannya dalam mengurai risiko korupsi di lingkup pemerintahan. Bagi Seto, reformasi birokrasi yang efektif membutuhkan peningkatan kualitas SDM di setiap unit pemerintahan, transparansi dalam setiap proses, dan pengawasan ketat agar berjalan sesuai tujuan.

    “Saya percaya, jika pemimpinnya jujur dan menjadi contoh, maka anak buahnya pasti akan mengikuti. Ini pernah saya terapkan saat menjadi Bupati Sinjai, dan hasilnya pemerintahan berjalan dengan baik, tanpa kasus korupsi,” ungkapnya.

    Begitupun dengan Rezki. Mantan anggota DPRD Sulsel ini mampu menjawab dengan tenang. Misalnya tentang program iuran sampah gratis. Ia menjawab dengan jelas bahwa program penggratisan iuran sampah hanya akan diterapkan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat lainnya tetap dikenakan biaya iuran sampah, termasuk pabrik, rumah makan dan hotel.

  • DPRD DKI masih kaji besaran kenaikan gaji PJLP Gulkarmat

    DPRD DKI masih kaji besaran kenaikan gaji PJLP Gulkarmat

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta masih mengkaji besaran kenaikan gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) karena menunggu kajian dari dinas terkait.

    “Mengenai besarannya masih dalam kajian dari dinasnya,” ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Komisi A DPRD DKI saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (25/10), menyetujui usulan kenaikan gaji PJLP di Dinas Gulkarmat.

    Hal ini, menurut Yani, salah satunya karena pekerjaan para petugas tersebut sangat berisiko dan mengancam jiwa.

    “Karena petugas PJLP Dinas Gulkarmat sangat berisiko dan mengancam jiwa maka usulan dari dinasnya untuk kenaikan tersebut kami setujui,” kata dia.

    Baca juga: Upah PJLP Gulkarmat DKI diusulkan naik Rp1 juta
    Baca juga: 369 petugas PJLP Jaktim terima bantuan sembako dan vitamin

    Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Mujiyono. Dia mengatakan bahwa penyesuaian pendapatan PJLP Gulkarmat dilakukan sesuai dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki.

    Mujiyono berharap penambahan besaran gaji dapat meningkatkan kesejahteraan petugas.

    Usulan kenaikan gaji tersebut disampaikan Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Dia mengatakan selama ini, gaji anggota PJLP di Dinas Gulkarmat masih berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

    Merujuk data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, besaran UMP di Jakarta tahun 2024 sekitar Rp5.067.381 atau naik dari tahun sebelumnya, yakni Rp4.901.798.

    “Anggota PJLP kami sebanyak 1.753 orang. Kami mohon kepada Komisi A bisa menyetujui usulan kami terkait dengan peningkatan penghasilan mereka,” ujar Satriadi.

    Dia menjelaskan penyesuaian gaji PJLP Gulkarmat dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki dan risiko tugas yang tinggi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Oknum Anggota DPRD Sampang Diduga Aniaya Istri Siri di Surabaya

    Oknum Anggota DPRD Sampang Diduga Aniaya Istri Siri di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Oknum anggota DPRD Sampang periode 2024 – 2029 berinisial FR diduga menganiaya istri sirinya berinisial KA di Surabaya, pada Minggu (20/10/2024) kemarin. Selain melakukan penganiayaan, KA disebut juga sempat disekap di sebuah rumah di Sidoarjo.

    Sulaisi Abdurrazaq Kuasa Hukum dari KA menceritakan, peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi karena kliennya merasa cemburu dengan perlakuan FR yang memangku perempuan di salah satu diskotik di kawasan Ngagel. Selayaknya perempuan pada umumnya, KA pun terdiam lantaran menahan cemburu.

    “Keluar dari diskotik klien saya dipaksa naik motor dengan berbonceng tiga. Klien saya diapit dua orang dan selama di perjalanan dipukul, dicekik, digigit dan dijambak,” kata Sualisi diwawancara beritajatim.com, Jumat (25/10/2024).

    Penganiayaan itu berlangsung selama 2 jam perjalanan dari Surabaya hingga Sidoarjo. Selama di Sidoarjo, Sulaisi mengatakan bahwa kliennya diduga mengalami penyekapan di sebuah rumah di Gedangan.

    Pada Kamis (24/10/2024) kemarin, FR hendak membawa KA ke rumah temannya di Jalan Tambak Mayor. Mereka kedua lantas cekcok kembali. Karena membawa gunting, KA kabur ke rumah warga. Ia pun diselamatkan warga sekitar dan dibawa ke Polsek Asemrowo.

    “Peristiwa kemarin ini karena trauma, dia dikejar bawa gunting dan lari ke rumah warga. Karena kasihan, oleh warga diantar ke Polsek. Karena tidak ada PPA dilimpahkan ke Polres Perak,” tutur Sulaisi.

    Atas permintaan kuasa hukum, kasus ini dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Lantaran, ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh FR berada di 3 lokasi berbeda.

    “Laporan di sini kita geser ke Polda karena peristiwa pidanyanya terjadi di 3 yurisdiksi wilayah kepolisian. Kalau melapor di Polres Perak namun hanya Polres Perak aja nanti yang dihitung konstruksi hukum sehingga berpengaruh ke penggunaan pasal,” pungkasnya.

    Atas peristiwa ini, korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Terutama di lengan atas kanan, wajah, dan punggung.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto saat dikonfirmasi belum mengetahui lantaran masih berdinas di luar. “Nanti saya cek. Saya masih berdinas di luar,” tuturnya. [ang/beq]

  • Separuh warga Jakarta masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

    Separuh warga Jakarta masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan saat ini separuh warga Jakarta masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Jumat, 
    menjelaskan bahwa DTKS adalah data induk yang berisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

    DTKS merupakan acuan untuk menentukan penerima program bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Warga DKI Jakarta yang terdaftar dalam DTKS itu hampir 5,3 juta jiwa. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk DKI Jakarta sekitar 10 juta, hampir separuhnya ada pada data terpadu kesejahteraan sosial,” katanya.

    Premi mengatakan Dinas Sosial rutin menepatkan data sasaran setiap satu bulan sekali. “Ini karena tidak selamanya orang-orang berada dalam garis kemiskinan sehingga membutuhkan bansos,” katanya.

    Baca juga: Pemprov DKI cairkan Bansos PKD tahap ketiga ke 181 ribu penerima
    Baca juga: Jaktim distribusikan fasilitas bantuan sosial bagi warga kurang mampu

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini menerapkan mekanisme pendaftaran secara pasif untuk DTKS, bukan aktif. Pendaftaran pasif itu adalah pendaftaran bagi mereka yang pernah dapat bansos tapi tidak terdaftar dalam DTKS.

    Kebijakan tersebut diterapkan karena sebelumnya banyak penerima bansos yang tidak terdaftar di DTKS. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan seluruh penerima bansos harus terdaftar di DTKS.

    Karena itu, Pemprov DKI pun menetapkan semua penerima bansos harus terdaftar di DTKS. Surat KPK menyatakan seluruh penerima bansos harus terdaftar pada DTKS.

    “Jika penerima bansos belum terdaftar di DTKS, maka wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah,” ujar Premi.

    Dia menambahkan, dalam pendaftaran DTKS
    ​​​​​​​akan dilakukan 14 tahapan termasuk verifikasi dan validasi ke lapangan oleh petugas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI masih evaluasi uji coba Makan Bergizi Gratis

    DKI masih evaluasi uji coba Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dievaluasi, termasuk rencana untuk dilakukan di Kepulauan Seribu.

    “Untuk katering ada saran, coba jangan hanya satu saja. Kami sedang pelajari. Demikian juga wilayahnya, jangan hanya di kota, kita akan coba ke Kepulauan Seribu,” kata Teguh kepada pers di Jakarta Pusat, Jumat.

    Namun, Teguh tidak menjelaskan secara lengkap kapan pemberian uji coba MBG di Kepulauan Seribu akan dilakukan.

    Teguh menyatakan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat mendukung salah satu program strategis pemerintah tersebut.

    Pemprov DKI Jakarta juga masih menunggu petunjuk dan pedoman terkait program MBG dari pemerintah pusat. Rencananya, program tersebut akan benar-benar diluncurkan pada awal 2025.

    Baca juga: Pengamat berharap DKI transparan terkait anggaran makan gratis
    Baca juga: Kanwilkumham DKI evaluasi pemberian makan warga binaan

    Sebagai persiapan agar program tersebut dapat terealisasikan dengan baik, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan uji coba untuk percontohan program MBG. Sejauh ini, uji coba MBG telah dilakukan di 12 sekolah dengan total 10.448 paket makanan.

    “Nanti kami teruskan, termasuk menunya sudah variatif, kandungan kalori disesuaikan untuk segmennya dan lain-lain,” kata Teguh.

    Terkait anggaran, Teguh menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga sedang membahas bersama DPRD DKI Jakarta.

    Saat ditanyai awak media terkait masa depan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus setelah nantinya sekolah gratis dan makan siang bergizi gratis direalisasikan, Teguh mengatakan hal itu juga masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

    “Ini sedang dibahas dengan DPRD. Kita tunggu,” kata Teguh.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggaran makan bergizi gratis di DKI sesuai target kalori

    Anggaran makan bergizi gratis di DKI sesuai target kalori

    berharap DKI sebagai barometerJakarta (ANTARA) – Besaran anggaran makan bergizi gratis (MBG) di DKI Jakarta menyesuaikan dengan target kalori dalam paket makanan yang dibagikan.
     

    “Misalnya 10.448 paket, maka kita sesuaikan dengan target grup kalorinya,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada sela uji coba MBG di SDIT Al Ihsan Kebagusan Jakarta Selatan, Kamis.

     

    Teguh menjelaskan setiap uji coba, kalori per makanan yang dibagikan berbeda-beda mulai dari 500-750 kalori.

    Adapun anggaran yang dikeluarkan rata-rata seharga Rp25 ribu tergantung kalori makanan.

     

     

    Jika dihitung, anggaran yang dihabiskan Pemerintah Provinsi DKI untuk MBG pada kesempatan itu menghabiskan dana Rp261,2 juta.

     

    Oleh karena itu, katanya, pihaknya masih melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) bersama DPRD DKI.

     

    Kendati demikian, dia menyatakan pihaknya telah siap menyediakan anggaran yang mencukupi untuk menjalankan program itu guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Diharapkan, katanya, Jakarta mampu menjadi contoh bagi wilayah lainnya dalam penyelenggaraan MBG.

    Nantinya, pihaknya akan mempertimbangkan untuk melaksanakan program itu di Kepulauan Seribu sambil menunggu arahan pemerintah pusat.

     

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk program tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI kemarin, program makan siang hingga sekolah swasta gratis

    DKI kemarin, program makan siang hingga sekolah swasta gratis

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Rabu (23/10) kemarin, mulai dari penyaluran program makan siang gratis ke ribuan siswa selama masa uji coba hingga Pemprov DKI Jakarta mewacanakan sekolah swasta di Jakarta gratis.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

     

    1. DKI telah salurkan 9.489 paket makan siang gratis selama uji coba

    Jakarta (ANTARA) – Pemprov DKI Jakarta sampai dengan 19 Agustus 2024 telah menyalurkan 9.489 paket program makan bergizi gratis yang masih tahap uji coba ke SD, SMP, dan SMA Negeri sebagai bentuk komitmen mendukung program tersebut.

    Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui program CSR yang telah mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dengan menyediakan menu makanan berkualitas.

    Baca Selengkapnya di sini

    2.. Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih kaji sekolah swasta gratis

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung dalam program sekolah swasta gratis.

    “Tugas Dinas Pendidikan melakukan kajian. Yang perlu dikaji pertama besaran biaya, sasaran dan kriteria sekolah, skema penyalurannya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo ​​​​​saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

    Baca Selengkapnya di sini

     

    3. DKI buka lintasan angkutan perairan ke Pulau Kelor dan Pulau Onrust

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lintasan angkutan perairan ke Pulau Kelor dan Pulau Onrust untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu.

    “Kami akan buka lintasan baru yang selama ini banyak pengunjungnya tapi belum terlayani angkutan perairan seperti Pulau Kelor, Pulau Bidadari, Pulau Cipir, dan Pulau Onrust. Lokasi-lokasi ini bisa ditempuh kurang lebih 15 menit dari Jakarta,” ujar Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Anthon R. Parura di Jakarta, Rabu.

    Baca Selengkapnya di sini

     

    4. Pulau Pari paling banyak dikunjungi orang saat ke Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Tiga pulau, yaitu Pulau Pari, Pulau Untung Jawa dan Pulau Tidung paling banyak dikunjungi orang saat berkunjung atau berwisata ke Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

    “Pulau Pari termasuk yang paling banyak dikunjungi, 23 persen. Pasti karena ada destinasi wisata, yakni Pantai Pasir Perawan, Bukit Matahari dan Pantai Bintang,” kata Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Anthon R. Parura di Jakarta, Rabu.

     

    Baca Selengkapnya di sini

     

    5. KPU DKI akan adakan simulasi pemungutan suara pada 24 Oktober 2024

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan mengadakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 pada Kamis (24/10) di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.

    “Untuk simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini memang merupakan arahan dari KPU RI. Itu akan sama persis seperti pelaksanaan pemungutan suara di hari H,” kata Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari di Jakarta, Rabu.

    Baca Selengkapnya di sini

     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cegah tawuran pelajar, Kepolisian luncurkan Program CETAR

    Cegah tawuran pelajar, Kepolisian luncurkan Program CETAR

    Jakarta (ANTARA) –

    Kepolisian Resor Tangerang Selatan meluncurkan Program Pencegahan Tawuran Antar Pelajar (CETAR) yang bertujuan untuk melindungi para generasi muda khususnya para pelajar agar tidak menjadi korban atau terlibat menjadi pelaku tawuran.

     

    Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Djati Wiyoto Abadhy yang hadir dan membuka deklarasi tersebut di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan bisa menjadi percontohan (pilot project) di jajaran Polda Metro Jaya.

     

    “Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi ‘pilot project’ yang ada di jajaran Polda Metro Jaya dan ini diinisiasi oleh Polres Tangerang Selatan,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa upaya tersebut sudah ditunggu semua pihak dalam rangka untuk mengawasi dan menjaga anak-anak dalam rangka mengenyam pendidikan. “Tentu mereka masih memiliki masa depan yang panjang,” katanya.

     

     

    Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor DH Inkiriwang menjelaskan Program CETAR
    muncul terkait adanya tawuran di Tangerang Selatan yang menimbulkan korban luka bahkan meninggal dunia.

     

    “Program tersebut nantinya melibatkan lima pilar, yaitu TNI, Polri, Pemkot (Forkopimda), akademisi dan tokoh agama atau tokoh masyarakat,” katanya.

     

    Victor menyebutkan selama menjabat sebagai Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel) selama dua bulan, sudah cukup melihat pelajar ini menjadi korban ataupun ikut melakukan tawuran.

     

    Pihaknya pun berkolaborasi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Tangsel khususnya Dinas Pendidikan, Kejari, Kodim, pihak sekolah dan unsur terkait lainnya. ‘Kami menciptakan Program CETAR ini sebagai wujud komitmen untuk melindungi masyarakat khususnya para generasi muda,” katanya.

    Baca juga: KJP untuk pelajar terlibat tawuran di Jakarta Barat dicabut

     

    Dalam Program CETAR tersebut, Victor juga melibatkan para pelajar siswa-siswi (SMP-SMA/SMK), juga para guru dan orang tua para pelajar untuk bersama-sama bertanggung jawab mendukung program ini.

     

    “Dengan melantik perwakilan siswa-siswi, guru dan orang tua siswa (komite sekolah) dari masing-masing sekolah untuk menjadi Duta 
    CETAR, yang akan membantu melakukan pengawasan dan upaya pencegahan agar tidak terjadi tawuran di masing-masing lingkungannya,” katanya.

     

    Acara tersebut juga dihadiri oleh Pj Wali Kota Tangsel Tabrani dan Dir Binmas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Harri Muharram Firmansyah.

    Selain itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi, Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rosyid dan para kepala sekolah (SMP dan SMA) negeri di Kota Tangsel serta pihak lainnya.
    Baca juga: Polres Tangsel amankan 83 orang rencanakan tawuran

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penyidikan Kasus Hibah Pokmas, KPK: Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi Tak Penuhi Panggilan

    Penyidikan Kasus Hibah Pokmas, KPK: Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi Tak Penuhi Panggilan

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 Kusnadi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini diperiksa sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, atas nama K Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada beritajatim.com, Senin (21/10/2024) malam.

    Namun, lanjut Tessa, Kusnadi tidak hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. “Tidak hadir,” ujarnya.

    Kemudian, penyidik juga melakukan pemeriksaan enam orang saksi lain dalam kasus ini. “Saksi yang diperiksa atas nama (dengan inisial) FA, DS, AM, DNA, MB, dan NA,” ujar.

    Dia mengungkapkan, keenam saksi berasal dari pihak swasta. Namun dia tidak menjelaskan lebih rinci terkait identitas para saksi. Tessa hanya mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,” katanya.

    Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

    Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima sua dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang diantaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara. [kun]

  • Mie Gacoan Alauddin Tetap Beroperasi Meski Tak Punya Izin, Bahkan Setelah Disidak dan Didemo

    Mie Gacoan Alauddin Tetap Beroperasi Meski Tak Punya Izin, Bahkan Setelah Disidak dan Didemo

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gerai Mie Gacoan yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Makassar sampai saat ini masih beroperasi. Padahal izin beroperasinya tidak lengkap.

    Gerai ini sebelumnya telah didemo oleh sejumlah mahasiswa. Kemudian pada Rabu 16 Oktober 2024 di inspeksi mendadak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.

    Pantauan fajar.co.id, gerai cepat saji yang berhadapan dengan Universitas Muhammadiyah Makassar itu masih ramai pengunjung. Baik pelanggan yang makan di tempat dan pemesanan menggunakan kurir melalui aplikasi pihak ketiga.

    Sampai saat ini, gerai tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Itu diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Helmy Budiman.

    “Untuk Mie Gacoan Sultan Alauddin. Pemkot (Pemerintah Kota) Masih menunggu prosesnya,” kata Helmy kepada fajar.co.id melalui WhatsApp saat dikonfirmasi, Senin (21/10/2024).

    Alih-alih memiliki IMB, kata Helmy, pihak Mie Gacoan Alauddin bahkan belum mengajukan permohonan. Padahal IMB merupakan salah satu izin yang dilengkapi untuk beroperasi. ”Belum diajukan,” ujarnya.

    Saat ini, ia mengakui belum ada penutupan paksa yang dilakukan pihak Pemkot Makassar. Namun Helmy mengatakan pihaknya melakukan pendekatan persuasif.
    “Kita masih tetap upayakan persuasif ke pihak pengusaha,” ucapnya.

    “Kita berusaha memberikan upaya bantuan supaya secara regulasi, perizinannya terpenuhi,” tambahnya.

    Diketahui, DPRD Makassar sebelumnya melakukan Sidak didampingi DPPMPTSP, Dinas Penataan Ruang, dan Satpol PP. Mereka diterima Hadi Iman, staf yang bertanggung jawab atas operasional Mie Gacoan.