Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Korupsi Proyek Fiktif, Mantan Anggota DPRD Pamekasan Ditetapkan sebagai Tersangka

    Korupsi Proyek Fiktif, Mantan Anggota DPRD Pamekasan Ditetapkan sebagai Tersangka

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mantan anggota DPRD Pamekasan, Periode 2019-2024, Zamahsyari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di Kecamatan Pakong, Pamekasan.

    Penetapan status tersangka terhadap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Selasa (29/10/2024). Khususnya pasca pemeriksaan terhadap tersangka yang sebelumnya sebagai saksi atas kasus tersebut.

    “Sekitar pukul 15:30 WIB, kami melakukan penahan terhadap tersangka terkait kasus dugaan proyek fiktif di Desa Cenlecen, Pakong, Pamekasan,” kata Kasi Intelijen Kejari Pamekasan, Ardian Junaedi.

    Penetapan status tersangka dilakukan melalui proses pemanggilan, dilanjutkan pada proses pemeriksaan sebagai saksi. “Berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan,” ungkapnya.

    “Ada lima alat bukti untuk penetapan status sebagai tersangka, meliputi saksi, ahli, petunjuk, keterangan tersangka dan surat. Bahkan dalam KUHP juga ada poin penetapan tersangka cukup dengan dua alat bukti yang kuat, dan itu kita uji di persidangan,” jelasnya.

    Bahkan dalam kasus yang bergulir dalam rentang dua tahun terakhir, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi dalam kasus yang bersumber dari dana hibah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, 2022 dan 2023.

    “Berdasar keterangan dari para saksi, akhirnya dinyatakan layak ditetapkan sebagai tersangka, serta langsung ditahan oleh Jaksa Penyidik dan diantar ke Lapas Kelas IIA Pamekasan,” pungkasnya. [pin/ian]

  • KPU Jakbar lelang sisa logistik Pemilu 2024 pada Desember

    KPU Jakbar lelang sisa logistik Pemilu 2024 pada Desember

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat berencana melelang sisa logistik Pemilu 2024 di wilayah tersebut pada Desember 2024.

    “Logistik-logistik Pemilu (2024) bakal dilelang dua bulan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta pada Selasa.

    Endang menyebutkan bahwa jangka waktu penyimpanan wajib arsip logistik tersebut habis setelah pelantikan presiden sehingga baru bisa diproses untuk pelelangan setelah 20 Oktober 2024.

    “Ada aturan soal retensi arsip, nanti baru bisa diproses setelah pelantikan presiden,” tutur Endang.

    Adapun dana hasil pelelangan, kata Endang, akan masuk ke keuangan negara. “Uangnya nanti masuk kas negara,” tutur Endang.

    Adapun surat suara dan material logistik Pemilu 2024 lainnya dibungkus dalam karung berwarna hijau. Tumpukan arsip atau sisa logistik itu dibatasi dengan akses masuk menuju ruang penyimpanan utama oleh kain pembatas berwarna putih.

    Selain itu, di dalam ruangan sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024, logistik Pemilu 2024 disisihkan dan ditumpuk pada bagian pinggir ruangan.

    Jumlah surat suara calon presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI pada Pemilu 2024 di Jakbar masing-masing berjumlah 1.946.535 lembar ditambah dua persen.

    Selain itu, terdapat material logistik lain seperti kotak suara, sampul, alat bantu tunanetra, formulir C untuk nanti salinan-salinan daftar calon tetap dan beberapa material lainnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Fraksi PSI DPRD dorong penyelesaian dualisme pengelolaan Planetarium

    Fraksi PSI DPRD dorong penyelesaian dualisme pengelolaan Planetarium

    Selasa, 29 Oktober 2024 15:16 WIB

    Arsip foto – Warga melihat benda langit menggunakan teropong Sky Watcher Equatorial dalam kegiatan Peneropongan Langit Malam yang digelar Planetarium Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (23/10/2023). ANTARA FOTO/Bagus Ahmad Rizaldi/wpa/rwa.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Endus Penyerahan Uang ke Tersangka Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

    KPK Endus Penyerahan Uang ke Tersangka Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan penyerahan uang ke tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021-2022. 

    Dugaan ini didalami KPK lewat pemeriksaan empat orang, Senin (28/10/2024).

    Dari informasi yang dihimpun, empat orang yang diminta keterangannya, yakni anggota DPRD Probolinggo periode 2024-2029 Moch Mahrus (MM), wiraswasta Abd Motollib (AM), wiraswasta Ahmad Jailani (AJ), dan karyawan swasta M Fathullah (MF).

    “Mereka diminta keterangan terkait perannya dalam proses pengajuan dan pencairan dana hibah untuk kelompok masyarakat. Selain itu, terkait dugaan penyerahan uang kepada tersangka lain,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Selasa (29/10/2024).

    KPK sejatinya menjadwalkan pemanggilan terhadap dua orang lainnya, yakni eks Wakil Ketua DPRD Probolinggo Jon Junaidi (J) dan anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 Hasanuddin (H). Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan KPK. Jon beralasan sakit, sedangkan Hasanuddin berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang

    Diketahui, KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah APBD Jawa Timur. Lewat pengembangan ini, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka. “KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu empat tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi,” kata Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

    Tessa menerangkan, tiga tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu tersangka merupakan staf penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta, dua lainnya penyelenggara negara.

    KPK belum mengumumkan secara resmi identitas tersangka serta konstruksi perkaranya.  Namun, KPK sudah mengeluarkan surat keputusan melarang 21 orang bepergian ke luar negeri.

  • DPRD DKI sepakati KUA-PPAS APBD 2025 Rp91 triliun

    DPRD DKI sepakati KUA-PPAS APBD 2025 Rp91 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025 sebesar Rp91,1 triliun.

    Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan tahapan selanjutnya yakni penandatangan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025. Ini nantinya dilakukan melalui rapat paripurna pada Jumat (1/11).

    “Pelaksanaan penandatangan MOU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024,” ucap Khoirudin.

    Sebelum menyepakati besaran APBD tahun 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono misalnya, merekomendasikan anggaran secara bertahap untuk memperbanyak kamera pengawas (CCTV) dan petugasnya.

    Permintaan itu demi menjaga keamanan pada wilayah rawan konflik dan kriminalitas.

    Selain dia, ada juga Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin yang merekomendasikan agar Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta membuat sistem pengelolaan aset yang lebih optimal. Tujuannya agar aset-aset yang dimiliki Pemprov bisa terdata, terkontrol dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

    Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi DKI mempercepat pengurangan kawasan kumuh di Jakarta. Ini, sambung dia, dapat dilakukan baik melalui intervensi infrastruktur permukiman maupun penggunaan skema konsolidasi tanah vertikal.

    Terakhir, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian merekomendasikan agar Program Sekolah Swasta Gratis tetap berjalan. Namun demikian, kata dia, program tersebut tidak menghilangkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang sudah berjalan.

    “Karena program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, banyak anggaran yang dapat diefisienkan untuk terlaksananya program ini,” demikian kata Justin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Hernawan Wahyudono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ridwan Kamil akan bertemu Presiden Prabowo 

    Ridwan Kamil akan bertemu Presiden Prabowo 

    Saya dapat informasi tadi dari Bang RK katanya beliau dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan Pak Presiden Prabowo untuk makan siang dan atau berdiskusi

    Jakarta (ANTARA) – Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil dijadwalkan akan menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta dalam waktu dekat.

    “Saya dapat informasi tadi dari Bang RK katanya beliau dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan Pak Presiden Prabowo untuk makan siang dan atau berdiskusi,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Basri Baco di sela-sela acara konsolidasi 800 Ketua Partai KIM Plus Tingkat Kecamatan di DPD Golkar DKI Jakarta, Senin.

    Baca juga: KI DKI awasi akses informasi publik di debat Pilkada DKI Jakarta

    Kendati demikian, Baco tak menjelaskan detail topik yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo dan Ridwan Kamil itu.

    Menurut dia, Ridwan Kamil menyambut baik rencana pertemuan itu, dan berharap bisa menghasilkan diskusi yang baik untuk menghadapi Pilkada Jakarta 2024.

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Golkar ini berharap koordinasi itu bisa menjadi bukti bahwa Ridwan Kamil memiliki kedekatan dan hubungan yang sangat baik dengan Presiden Prabowo.

    Pertemuan nanti juga diharapkan bisa mematahkan paradigma bahwa Prabowo mendukung Cagub DKI Jakarta Pramono Anung, yang sempat menemui Prabowo di rumahnya di Kartanegara, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

    “Ya senang sekali dengarnya melihat beberapa macam isu yang beredar bahwa pihak sana (paslon Pramono-Rano) malah lebih mendekat kepada Pak Presiden. Itu saja yang kami bisa sampaikan,” kata dia.

    APK

    Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pelaku bisa dikenakan sanksi penjara selama dua tahun serta denda paling banyak Rp24 juta.

    Baco mengaku telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyikapi adanya perusakan APK RIDO.

    “Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa merusak APK itu pidana. Jadi kalau kami dapati, yang pasti kami akan laporkan itu sesuai dengan aturan, laporannya tentunya ke Bawaslu,” tegasnya.

    Baco mengaku, sempat mengelus dada soal adanya APK RIDO yang dirusak atau dicopot orang tak dikenal. Meski tak menjelaskan lokasi APK itu, tapi Baco memerintahkan kepada relawan RIDO agar tak membalasnya dengan merusak APK kandidat lain.

    “Kami tidak akan membalas dengan merusak APK orang lain, cuma kami juga tidak mau menyerah. Kalau mereka rusak ya kami Insyaallah pasang lagi,” kata Baco.

    Sementara itu Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil telah menyiapkan puluhan ribu APK untuk dipasang di beberapa ruas jalan di Jakarta untuk mengimbangi banyaknya APK kandidat lain di Pilkada Jakarta 2024.

    “Jadi kita itu sebetulnya banyak pak, cuma banyak yang dijahili juga. Tapi kita nggak boleh menyerah, setuju?” ujar Ridwan Kamil di hadapan ratusan Ketua Partai KIM Plus Kecamatan.

    Mantan Gubernur Jawa Barat itu meminta kepada relawan dan simpatisan yang hadir agar tidak pantang menyerah. Jika APK dicopot, mereka bisa memasangnya kembali tanpa harus membalas perbuatan itu kepada kandidat lain.

    “Maju terus pantang mundur, kalau dicopot kita pasang lagi, dicopot, pasang lagi dan seterusnya, karena Allah selalu bersama orang-orang yang pemberani,” tuturnya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tim Pemenangan RIDO kumpulkan 800 ketua partai KIM Plus kecamatan

    Tim Pemenangan RIDO kumpulkan 800 ketua partai KIM Plus kecamatan

    Manfaatkan semaksimal mungkin media sosial

    Jakarta (ANTARA) – Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengumpulkan 800 Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk tingkat kecamatan di Kantor DPD Golkar Jakarta, Senin.

    Mereka berkomitmen akan mengawal pemenangan RIDO di 44 kecamatan yang ada di Jakarta.

    Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengatakan ratusan ketua yang datang berasal dari 16 partai yang tergabung dalam KIM Plus. Di DPD Golkar DKI Jakarta, mereka juga mendapat pengarahan langsung dari Ridwan Kamil mengenai peta politik yang harus disasar di tengah lapangan.

    Baca juga: KPU Jakut rampungkan penyortiran dan pelipatan surat suara

    “Alhamdulillah Bang Ridwan Kamil, calon gubernur kita ikut memberikan beberapa pengarahan-pengarahan, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada seluruh kader,” kata Baco di DPD Golkar DKI, Jakarta Pusat

    Baco mengatakan meski pasangan RIDO didukung oleh 16 partai, namun peranan para relawan tetap sangat dibutuhkan. Hingga kini, sudah ada ratusan komunitas relawan yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada RIDO.

    “”Hingga hari ini, kami sudah menerima deklarasi dari 200 kelompok relawan RIDO yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Saat ini masih terdapat sekitar 300 kelompok relawan yang menunggu giliran untuk melakukan deklarasi di sini,” papar Baco.

    Baca juga: KI DKI awasi akses informasi publik di debat Pilkada DKI Jakarta

    Jika semua partai dan relawan bekerja keras menarik simpati masyarakat, Baco meyakini upaya memenangkan RIDO untuk sekali putaran mudah tercapai.

    Di sisi lain, kader partai yang duduk di DPRD DKI Jakarta juga akan menggerakkan massa untuk mendukung pasangan RIDO saat Pilkada Jakarta nanti.

    “Untuk itu, mari kita semua memperkenalkan RIDO dan janji kampanye kepada masyarakat untuk meraih simpati. Manfaatkan semaksimal mungkin media sosial (medsos) kita,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

    Menurut dia, penguatan relawan, kader dan simpatisan di tingkat Kecamatan sudah menjadi keharusan. Tim pemenangan juga berencana membentuk saksi di tingkat Kecamatan untuk ditugaskan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) demi mengawal suara RIDO.

    Baca juga: KPU Jaksel kerahkan 22.890 petugas KPPS untuk dukung Pilkada DKI

    “Fokus di kecamatan kami adalah yang pertama, penyiapan dan pematangan saksi-saksi yang, kedua para saksi-saksi ini melakukan canvassing atau kampanye dari rumah ke rumah warga membagikan alat peraga kampanye dan lain-lain,” paparnya.

    Selain itu, juga akan mengadakan kegiatan bakti sosial seperti tebus murah sembako, pengobatan, kacamata baca dan susu gratis bagi masyarakat. Untuk memperluas jangkauan, pihaknya akan melibatkan partai, ormas sayap partai dan relawan yang ada di RIDO.

    “Insyaallah kalau kita kompak semua, komit semua, kalau partai-partai ini semuanya bersatu dan semuanya bekerja mak satu putaran target kita menjadi kenyataan,” kata dia.

    Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil saat memberikan pengarahan kepada ratusan ketua partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk tingkat kecamatan di Kantor DPD Golkar DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024). ANTARA/HO-Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono

    Sementara itu cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil mewanti-wangi para kader, simpatisan dan relawan agar memanfaatkan sisa waktu yang ada sebelum pencoblosan pada 27 November 2024.

    Meski berdasarkan survei yang ada tingkat elektabilitas pasangan RIDO tembus 51,6 persen, tetapi tetap harus bekerja keras menarik simpati masyarakat.

    “Kalau pemimpinnya sudah berpengalaman maka dalam hal apapun Insyaallah akan jauh lebih baik dari mereka yang coba-coba,” ujar Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

    Dia pun menekankan adanya perbaikan dalam peta politik yang ada. Di Jakarta Utara, perolehan suara RIDO cukup baik, namun perlu dipertebal.

    “Jakarta Barat berikutnya juga sudah baik, tinggal diperkuat, Jakarta Selatan juga sudah baik dan Jakarta Pusat masih draw jadi kerjanya harus lebih ekstra di daerah-daerah padat. Mohon maaf kita di Jakarta Timur masih kalah, mari kita kerja keras sekarang saya juga mau ke sana, perbanyak (kegiatan) di Jakarta Timur dan sebagainya,” paparnya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 11 tokoh raih “Jakarta Youth Award 2024” pada peringatan Sumpah Pemuda

    11 tokoh raih “Jakarta Youth Award 2024” pada peringatan Sumpah Pemuda

    Kami melakukan kajian atas ungkapan/ pernyataan di beberapa media cetak dan media online

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 11 tokoh meraih “Jakarta Youth Award 2024” karena dinilai memiliki keteguhan, dedikasi, loyalitas dalam pekerjaan/profesinya untuk membangun DKI Jakarta dan menjadi inspirasi bagi kaum muda di Jakarta pada peringatan Sumpah Pemuda.

    Ke-11 tokoh yang meraih penghargaan, yakni Adelia Chantika (Atlet Renang DKI Jakarta peraih empat medali emas PON XXI Aceh-Sumut); pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun- Kun Wardhana; Dody Wijaya (Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta); Koharudin (Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov DKI Jakarta); Muhammad Mul (Ketua Umum Karang Taruna Prov DKI Jakarta).

    Selain itu, pasangan calon gubernur dan wagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno; RBJ Bangkit, Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) DKI Jakarta; pasangan calon gubernur dan wagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono; Syahrul Hasan (Direktur Pelayanan PAM Jaya); William Aditya Sarana (Anggota DPRD DKI Jakarta dan peraih suara terbanyak Pileg 2024 DPRD DKI Jakarta); serta Yasin Onasie, Ketua Umum National Paralympic Commite Indonesia (NPCI) Provinsi DKI Jakarta.

    Baca juga: Menyiapkan desain besar pembangunan pemuda Indonesia

    Sementara itu, Ketua Tim Seleksi Jakarta Youth Award 2024, Hadi Nasbey menyatakan penghargaan ini melalui tahapan yang panjang, mulai dari riset, kajian hingga verifikasi selama enam bulan sejak Mei-Oktober 2024.

    “Kami melakukan kajian atas ungkapan/ pernyataan di beberapa media cetak dan media online. Setidaknya, ada 57 orang yang diusulkan, namun setelah disaring ada 11 nama tokoh yang layak memenuhi kriteria untuk mendapatkan Jakarta Youth Award Tahun 2024,” kata Hadi.

    KMSPJ terdiri dari berbagai lembaga, yakni Jakarta Monitoring Network (JMN), Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika Jakarta), Koalisi Perkotaan Jakarta (Jakarta Urban Coalition).

    Selanjutnya, Komunitas Peduli Pendidikan (KPP Jakarta), Masyarakat Pemantau Olahraga Jakarta (MPOJ), Lembaga Pengembangan Peran Serta Masyarakat (LP2SM), Lembaga Pemantau Jakarta (LPJ) Komunitas Reyog Ponorogo (KRP), Jakarta Public Service (JPS), dan Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M).

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cek fakta, Pramono sebut gaji guru honorer di Jakarta rata-rata Rp2 juta

    Cek fakta, Pramono sebut gaji guru honorer di Jakarta rata-rata Rp2 juta

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Calon Gubernur Jakarta dengan nomor tiga Pramono Anung menyebut gaji guru honorer di Jakarta rata-rata sebesar Rp2 juta per bulan.

    Hal itu disampaikannya dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung di Jakarta, Ahad (27/10/2024). Berikut narasi dalam debat kedua yang dilaksanakan pada Minggu (27/10):

    “Kepada guru honorer Jakarta sekarang ini, yang rata-rata mereka menerima hanya dua juta rupiah, maka kami akan berikan Upah Minimum Regional yaitu 5 juta rupiah,” kata Pramono Anung.

     

    Debat kedua Pilkada DKI Jakarta. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung (kedua kanan) dan Rano Karno (kanan) menjawab pertanyaan pada debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). Debat kedua tersebut mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dibagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok. ANTARA FOTO/Fauzan/Spt.ANTARA FOTO/FAUZAN (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    Namun, benarkah gaji guru honorer di Jakarta rata-rata sebesar Rp2 juta?

    Penjelasan:

    Dilansir dari laman DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menilai, besaran gaji para guru honorer itu tidak layak dan tidak sesuai dengan tanggung jawab pendidik dalam mendidik generasi muda.

    “Guru swasta honornya Rp1 juta hingga Rp2 juta. Ini kan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan (memperjuangkan ini). Ke depan saya ingin guru swasta minimal honornya UMP (upah minimum provinsi),” tutur Khoirudin.

    Dalam debat tersebut, Pramono Anung itu berjanji akan menaikkan gaji guru honorer setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta yakni sekitar Rp5 juta.

    Baca juga: Dharma: Desalinasi solusi sulit air bersih di Kepulauan Seribu

    Baca juga: Penanganan ketimpangan sosial, RIDO siapkan KAMU

    Baca juga: Pramono-Rano sebut ada tiga cara untuk turunkan biaya hidup

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator Gerindra: PIP Bantuan Pendidikan Nasional, Bukan Alat Politik

    Legislator Gerindra: PIP Bantuan Pendidikan Nasional, Bukan Alat Politik

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di sebuah hari yang tenang di Polewali Mandar, Hamzah Syamsuddin, Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman dari Partai Gerindra, kembali menekankan pernyataan penting. Dengan nada tegas, ia menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif yang dicanangkan pemerintah pusat, bukan milik pribadi atau alat politik bagi siapa pun. “PIP adalah bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin, program yang digagas pemerintahan Jokowi,” ujarnya saat menanggapi keluhan warga di Kecamatan Campalagian.

    Hamzah pun mengungkapkan keresahan masyarakat yang mendengar isu bahwa bantuan PIP mereka akan dicabut jika tidak memilih pasangan calon tertentu. “Ini bukan program pribadi, ini program nasional yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Jangan percaya pada isu yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu,” lanjutnya.

    PIP, tegas Hamzah, adalah jembatan bagi anak-anak bangsa untuk meraih pendidikan. Bantuan ini, katanya, hadir untuk membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung agar tetap bisa melanjutkan sekolah. “Bagaimana bisa cerdas kalau beasiswa yang mereka terima dibatalkan hanya karena tak memilih calon tertentu? Ini bukan milik siapa-siapa, ini milik bangsa,” ucapnya, menegaskan bahwa beasiswa tersebut adalah hak masyarakat tanpa ada kaitannya dengan politik.

    Keresahan mengenai politisasi PIP juga diutarakan oleh Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Polman, Andi Masri Masdar. Ia dengan tegas menyarankan agar bantuan PIP ditunda sementara selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. “Hal ini akan memberi ketenangan bagi para kepala sekolah dan tenaga pendidik agar tidak terganggu oleh isu politis,” ujar Masri.