Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Wakil Ketua DPRD Surabaya soroti pembangunan Tunnel TIJ-KBS

    Wakil Ketua DPRD Surabaya soroti pembangunan Tunnel TIJ-KBS

    Ini merupakan catatan penting buat pengelola proyek agar memikirkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Harus dicari solusi terbaik agar kebutuhan air warga bisa terpenuhi kembaliSurabaya (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menyoroti pembangunan tunnel atau terowongan pejalan kaki penghubung Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) dengan Kebun Binatang Surabaya (KBS) Kecamatan Wonokromo.

    “Proyek tunnel itu mengusik ketenangan warga karena tak lagi bisa mudah mendapatkan air dari sumur karena mengering. Puluhan tahun baru kali ini sumur mereka mengering. Warga mengaitkan dengan proyek terowongan TIJ-KBS,” kata Bahtiyar, di Surabaya, Minggu.

    Pimpinan DPRD ini kaget saat warga di sekitar lokasi proyek mengaitkan krisis air warga kampung dengan proyek senilai Rp31 miliar tersebut.

    “Sejumlah warga yang tidak jauh dari proyek terowongan bawah tanah itu mengeluh sumurnya mengering saat proyek itu hendak selesai,” katanya.

    Baca juga: Pemkot Surabaya kebut pembangunan “tunnel” TIJ-KBS

    Ia mengatakan, proyek tunnel TIJ-KBS itu dikerjakan mulai Juni 2024 dan tuntas pertengahan November 2024. Proyek bawah tanah dibangun dengan APBD dengan panjang 160 meter lebar 4 meter dan tinggi 3,25 meter.

    Menurut dia, keluhan warga Sawunggaling itu disampaikan saat dirinya menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Wonokromo. Seluruh anggota DPRD Surabaya menggelar reses di daerah pemilihannya masing-masing pada pekan lalu.

    Politisi yang kelahiran Lamongan ini juga menggelar reses yang sama di Dapil 4. Dapil dimana dia mewakili warga Surabaya yang tinggal di Kecamatan Wonokromo, Gayungan, Jambangan, Sawahan, dan Sukomanunggal.

    Mengeringnya sumur warga itu menjadi aspirasi yang dititipkan warga kepada Bahtiyar karena air adalah kebutuhan mendasar warga untuk keperluan sehari-hari.

    Ternyata tidak hanya sumur milik warga tersebut yang mengering karena beberapa sumur warga yang lain juga dalam kondisi serupa dimana puluhan tahun belum pernah mengering dan baru saat ada proyek tunnel, mengering.

    Baca juga: Kebun Binatang Surabaya buka dua wahana baru saat Lebaran

    Kondisi ini makin menguatkan asumsi warga bahwa bisa jadi penyebabnya adalah proyek tersebut. Dikatakan bahwa warga sudah melaporkan ke kelurahan dan mendatangi pihak pembangunan proyek tetapi belum ada penyelesaian.

    “Ini merupakan catatan penting buat pengelola proyek agar memikirkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Harus dicari solusi terbaik agar kebutuhan air warga bisa terpenuhi kembali,” kata Bahtiyar.

    Pimpinan dewan ini bisa memahami situasi yang dihadapi warga menyusul rata-rata warga di dekat proyek TIJ-KBS itu adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dan perkampungan mereka adalah perkampungan dengan rumah kecil-kecil.

    Warga juga menyampaikan bahwa selama ini warga sudah senang dengan keberadaan sumur tradisional karena dengan menggali sumur dengan kedalaman 6 meter sudah keluar air.

    Warga menyebut ada paku bumi proyek sampai 12 meter sehingga berdampak pada keberadaan sumur warga. Kini sumur warga kering. Namun Bahtiyar masih belum bisa memastikan apakah penyebabnya proyek tunnel.

    Baca juga: Wamenparekraf Angela apresiasi KBS berinovasi pascapandemi COVID-19

    Perlu kajian akademis khususnya dari Dinas terkait apakah sumur kering itu dampak dari pembangunan atau alam.

    “Kami akan lakukan rapat dengar pendapat dengan mendatangkan semua pihak. Baik dinas terkait dalam hal ini Dishub dan PU. Kalau diperlukan pakar harus dihadirkan,” kata Bahtiyar.

    Dirinya menempatkan keluhan sumur kering itu menjadi perhatian serius karena ada beberapa keluhan yang dirasakan masyarakat ada di wilayah Kelurahan Sawunggaling di dua RW yakni RW 5 dan RW 6 warganya mengeluhkan sumur konvensional warga kering.

    Selain itu, dampak lain juga muncul akibat pengerjaan proyek TIJ-KBS tersebut ada juga rumah warga yang retak akibat proses pembangunan terowongan dari TIJ menuju KBS ini. Semua disampaikan dalam reses dan akan ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat.

    “Silakan warga bersurat resmi ke DPRD untuk dilakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait agar bisa ditemukan solusi terbaik terkait permasalahan tersebut,” katanya.
     

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Chaidir Janji Naikkan Gaji Guru Honorer

    Chaidir Janji Naikkan Gaji Guru Honorer

    FAJAR.CO.ID, MAROS — Pasangan Calon Bupati Maros Nomor Urut 2, AS Chaidir Syam berjanji akan menaikkan gaji guru honorer.

    Hal itu diungkapkan dalam debat publik yang digelar di Hotel Claro, Minggu, 3 November 2024.

    “Terutama bagi guru yang ada di daerah terpencil dan daerah terjauh,” kata Chaidir.

    Kesejahteraan bagi guru honore pun masuk dalam 22 agenda kerjanya jika kembali terpilih.

    “Kita akan berikan insentif tambahan,” janjinya.

    Mantan Ketua DPRD Maros itu membeberkan selama tiga tahun kepemimpinanya Dinas pendidikan merupakan salah satu OPD yang mendapat anggaran cukup tinggi.

    “Karena itu adalah cara untuk kita membangun SDM di Maros, didalamnya termasuk membangun pendidikan dan guru-gurunya,” bebernya.

    Ia juga ingin para guru dan kepala sekolah penggerak melanjutkan pendidikannya.

    “Yang D4 lanjut ke S1 dan S1 lanjut ke S2,” katanya.

    Sementara itu Calon Wakil Bupati, Muetazim Mansyur berkomitmen agar para guru honer tidak tertinggal lagi.

    “Kami akan rutin memberikan seminar untuk menambah pengetahuan mereka,” tutupnya.

  • Chaidir Syam Akan Jadikan Rammang-rammang Kawasan Ekowisata

    Chaidir Syam Akan Jadikan Rammang-rammang Kawasan Ekowisata

    FAJAR.CO.ID, MAROS — Calon Bupati Maros, AS Chaidir Syam ingin menjadikan Rammang-rammang sebagai kawasan ekowisata.

    “Rammang-rammang itu berpotensi ekowisata, jangan dinodai oleh pengelolaan yang tidak ramah lingkungan,” sebutnya, dalam debat publik di Hotel Claro Makassar.

    Menurutnya lahan seluas 437 ribu hektare itu harus diperbaiki dan dijaga kelestariannya.

    “Apalagi Rammang-rammang itu identik dengan kawasan Geopark Maros-Pangkep,” katanya.

    Jika terpilih nantinya ia akan melakukan berbagai cara namun tidak melukai lingkungan hidup.

    “Yang pertama kami harus sadarkan pelaku wisata terlebih dahulu,” tuturnya.

    Tak hanya itu Mantan Ketua DPRD Maros itu juga akan memperbaiki 53 desa wisata yang ada di Maros.

    “Tapi Rammang-rammang lah pembukanya, yang akan kami perbaiki terlebih dahulu, kami berikan perhatian lebih, karena itu yang menjadi icon terbesar UNESCO GEOPARK,” imbuhnya.

    Saat ini ada tiga kawasan wisata terbaik yang ada di Maros, yakni Rammang-rammang, Leang-leang, dan Bantimurung.

    Chaidir juga membeberkan sejak kepemimpinannya, ia telah berhasil menuntaskan persoalan lingkungan di Maros.

    “Kita dapat penghargaan Unesco Geopark, Biosper, dan proiklim lestari Rammang-rammang, juga Iwan Dento yang berhasil dapatkan penghargaan Kalpataru,” bebernya.

    Maros pun saat ini kata dia berhasil menjadi kabupaten percontohan pelaksanaan perhutanan sosial.

    “Dimana masyarakatnya bisa memanfaatkan hasil hutan tanpa melukai lingkungan,” tutupnya. (rin)

  • Presiden Prabowo Buka-bukaan Dukung Paslon De Gajah dan Eks PDIP di Pilkada Bali

    Presiden Prabowo Buka-bukaan Dukung Paslon De Gajah dan Eks PDIP di Pilkada Bali

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto mendukung secara terbuka pasangan calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya – Putu Agus Suradnyana (Mulia – Pas) di Pilkada 2024. 

    Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia – PAS. 

    Menurut Prabowo, pasangan Mulia – Pas khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik, “Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya,” jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024). 

    Awalnya Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia – Pas. 

    “Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” kata Prabowo. 

    Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

    Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng. 

    Selain itu, Prabowo juga menyebut akan meminta nama Calon Bupati dan Walikota yang baik untuk didukung di Pilkada 2024.

    Menurut Prabowo memberi dukungan tidak harus dengan mengumpulkan massa yang banyak di satu tempat. Model kampanye yang lebih efisien saat ini dengan bertemu tokoh-tokoh, membuat pernyataan dukungan melalui video kemudian disebarkan ke masyarakat. 

  • Presiden yakin pemerintahan bersih asal kualitas hidup pejabat dijamin

    Presiden yakin pemerintahan bersih asal kualitas hidup pejabat dijamin

    Denpasar (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meyakini pemerintahan yang dipimpinnya bisa bersih dari korupsi asalkan kualitas hidup pejabatnya dijamin.

    Kepala Negara di Denpasar, Bali, Minggu, menyebutkan banyak pihak dari luar negeri ingin merusak, ingin pejabat Indonesia korupsi, tetapi hal ini dapat diatasi walau bukan hal yang mudah.

    “Saya percaya kalau kita bisa dengan akal sehat pendekatan rasional, kita menuntut pejabat kita dengan prestasi terbaik, maka kita juga harus menghormati dan harus berjuang agar kualitas hidup mereka baik,” kata Prabowo.

    Profesi hakim, misalnya, Presiden Prabowo ingin menjamin kualitas hidup hakim agar tidak bisa dibeli. Begitu pula pejabat-pejabat lainnya.

    Ditegaskan pula bahwa uang rakyat harus diberikan untuk rakyat. Maka dari itu, menurut Prabowo, pejabat yang mau mengabdi jangan dibiarkan telantar.

    “Demikian pejabat-pejabat lain jangan dibuat suatu sistem yang menganggap membajak atau merampok dari APBN atau APBD itu biasa. Tidak bisa uang rakyat harus untuk rakyat,” ucap Prabowo di sela-sela makan siang.

    Mantan Menteri Pertahanan itu mencontohkan tokoh politik di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur yang dikenalnya.

    Saat menjabat, kata Prabowo, para pejabat tersebut berbuat baik. Namun, setelah lengser masyarakat tahu bahwa mereka tidak memiliki rumah pribadi. Akhirnya karena kerjanya yang baik, DPRD menyisihkan anggaran dan menggalang dana untuk membelikan rumah.

    “Maksud saya pemimpin yang baik pasti akan dikenang. Kita mengenal pepatah nenek moyang, kalau harimau, meninggal meninggalkan belang. Kalau gajah, meninggal meninggalkan gading. Kalau manusia, meninggal meninggalkan nama. Hanya nama yang akan kita tinggalkan,“ tutur presiden.

    Dengan strategi menjamin kualitas hidup pejabat, Presiden percaya dalam waktu dekat Indonesia dapat menunjukkan pemerintahan yang bersih di setiap tingkatan.

    Baca juga: Prabowo minta akui kekurangan Indonesia agar bisa diperbaiki
    Baca juga: Mentan: 1.002 alsintan disalurkan ke Merauke dukung swasembada

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDI-P Soroti Perombakan Sistem Pemilu dan Penguatan Parpol di Paket Revisi UU Politik Nasional 3 November 2024

    PDI-P Soroti Perombakan Sistem Pemilu dan Penguatan Parpol di Paket Revisi UU Politik Nasional 3 November 2024

    PDI-P Soroti Perombakan Sistem Pemilu dan Penguatan Parpol di Paket Revisi UU Politik
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDI-P

    Hasto Kristiyanto
    menganggap usulan merevisi 8 paket Undang-Undang (UU) terkait sistem politik dan pemilu adalah gagasan yang baik.
    Menurut Hasto, partai politik (Parpol) memilki peran penting dalam sistem demokrasi, sehingga perbaikan sistem pelembagaan di internal diperlukan, khususnya untuk proses kaderisasi.
    “Ya itu suatu gagasan yang baik, karena dari PDI Perjuangan juga melakukan pelembagaan partai, disertasi saya menunjukkan itu,” ujar Hasto kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).
    “Partai harus mengembangkan adanya
    think tank
    , adanya
    research based policy
    , sehingga partai melakukan proses kaderisasi,” sambungnya.
    Selain itu, Hasto berpandangan revisi UU tersebut juga baik dilakukan dalam rangka memperbaiki
    sistem pemilu
    di Indonesia ke depan.

    Akan tetapi, Hasto berharap agar pihak eksekutif maupun legislatif tetap memperhatikan skala prioritas, sebelum memutuskan tindak lanjut atas usulan tersebut.
    “Perombakan terhadap sistem pemilu ke depan penting, tetapi skala prioritas saat ini adalah mengamankan Pilkada yang berkedaulatan rakyat. Jangan sampai ada yang menggunakan kekuatan aparatur negara yang seharusnya netral,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempertimbangkan penggunaan metode omnibus law untuk revisi 8 undang-undang (UU) yang terkait sistem politik dan pemilu.
    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat rapat dengar pendapat umum antara Baleg DPR bersama Perludem hingga Komnas HAM pada Rabu (30/10/2024).
    Menurut Doli, metode
    omnibus law
    dapat menyatukan berbagai regulasi politik yang saling berkaitan menjadi satu undang-undang yang lebih komprehensif.
    “Makanya saya tadi mengusulkan ya sudah kita harus mulai berpikir tentang membentuk undang-undang politik dengan metodologi
    omnibus law
    . Jadi karena itu saling terkait semua ya,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).
    Doli menyampaikan sistem politik dan pemilu di Indonesia masih perlu disempurnakan, terutama untuk mengatasi persoalan biaya tinggi dan kompleksitas pelaksanaan pemilu.
    “Ayo kita mulai bicara tentang soal menyempurnakan sistem politik termasuk sistem pemilu kita. Kan sudah banyak bicara tadi soal penyelenggaraan katanya begini, soal biaya mahal politik kita seperti itu. Nah itu sudah bisa mulai sebetulnya,” ucap Doli.
    Menurut Doli, setidaknya ada delapan UU terkait sistem pemilu dan politik yang perlu dikaji kembali dan disatukan melalui
    omnibus law
    .
    Beberapa di antaranya adalah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), UU Pemerintah Desa, serta UU Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
    “Karena hulunya semua ini kan adalah pemilu maka harus mulai dari revisi Undang-Undang Pemilu,” kata Doli.
    Doli mengatakan, Baleg bersama sejumlah organisasi masyarakat baru mendiskusikan soal kemungkinan menggabungkan UU Pemilu dan Pilkada.
    Kendati demikian, Doli berharap pembahasan soal revisi 8 UU dan penggunaan metode omnibus law ini dapat diselesaikan jauh sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya pada 2029.
    Dengan begitu, aturan yang baru dihasilkan bisa diterapkan dan bisa disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat.
    “Lebih baik jauh dari pemilu, sehingga kita satu terhindar dari
    vested interest
    . Kita punya cukup waktu nanti untuk uji publik, menyerap aspirasi, sehingga nanti 2026, 2027, 2028 itu sosialisasi sudah,” kata Doli.
    Ia juga berharap seluruh jajaran legislatif dan eksekutif memiliki komitmen yang sama untuk menyempurnakan UU terkait politik dan pemilu, sehingga bisa menjadi bagian dari agenda program legislasi nasional (Prolegnas).
    “Mudah-mudahan. Saya bilang, yang diperlukan setelah kesadaran itu adalah komitmen kita semua.
    Commited
    enggak kita mau menyempurnakan undang-undang politik, termasuk dalamnya soal penyelenggaraan pemilih,” ujar Doli.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ingatkan Pejabat Kurangi Kunker ke Luar Negeri, Mahfud MD: Ini Melelahkan KBRI – Page 3

    Prabowo Ingatkan Pejabat Kurangi Kunker ke Luar Negeri, Mahfud MD: Ini Melelahkan KBRI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md baru-baru ini membagikan sebuah foto di media sosial yang menampilkan dirinya sedang berjabat tangan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam unggahan tersebut, Mahfud menyertakan keterangan yang menyampaikan sejumlah arahan dari Presiden Prabowo, termasuk mengenai pengurangan kunjungan kerja (kunker) oleh pejabat, baik dari DPR maupun DPRD. Arahan ini dianggap sebagai upaya Prabowo untuk mendorong efisiensi dan fokus kinerja para pejabat di Indonesia.

    “Sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pejabat, termasuk DPR/DPRD, tidak banyak studi banding,” tulis Mahfud dalam akun resminya seperti dikutip merdeka.com, Minggu (3/11/2024).

    Bahkan, dalam postingannya itu disebutkan jika banyak pegawai Kedutaan Besar (Kedubes) RI yang mengeluh. Hal ini karena banyaknya kunjungan dilakukan pejabat yang harus dilayani secara protokoler.

    “Karena kita sudah tahu masalah kita. Dulu, kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh. Karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri,” ujarnya.

    “Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler. Masalahnya, hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi,” tambahnya.

    Bahkan, sewaktu dirinya di DPR, selain komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun mempunyai jatah studi banding ke luar negeri. Meski urgensinya pun ditegaskannya tidak ada.

    “Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh. Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunker ini secara ketat. Saya tahu, Kemenkeu dan Kemendagri sudah berusaha untuk mengatur ini,” tegasnya.

    “Tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkasnya.

  • Mahfud MD Ungkap Kelakuan Pejabat Saat Kunjungan Kerja di Luar Negeri

    Mahfud MD Ungkap Kelakuan Pejabat Saat Kunjungan Kerja di Luar Negeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyampaikan pandangannya terkait pernyataan dan sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan harapan bagi rakyat terkait kesejahteraan, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. 

    Hal tersebut disampaikannya setelah Presiden Prabowo mengeluarkan arahan agar pejabat, termasuk anggota DPR dan DPRD, mengurangi frekuensi kunjungan kerja (kunker) atau studi banding ke luar negeri. 

    Menurut Prabowo, saat ini sudah cukup banyak pemahaman terkait masalah-masalah yang dihadapi Indonesia tanpa harus sering melakukan studi banding ke luar.

    Mahfud MD mengungkapkan bahwa ketika ia masih aktif bertugas dan sering melakukan perjalanan ke luar negeri, para pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) kerap mengeluh terkait tingginya intensitas rombongan dari berbagai kementerian, lembaga negara, maupun DPR/DPRD yang datang secara beruntun untuk melakukan kunjungan kerja atau studi banding. 

    “Belum selesai yang satu, datang lagi rombongan berikutnya, dan ini tentunya memerlukan pelayanan protokoler yang intens,” ujarnya, Minggu (3/11/2024).

    Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan bahwa hak untuk melakukan kunjungan kerja baik ke luar negeri maupun antar-daerah diberikan melalui aturan resmi, yang membuat perjalanan tersebut sulit untuk dibatasi. 

    Bahkan saat ia masih menjadi anggota DPR, selain Komisi-Komisi, Panitia Khusus (Pansus) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) juga mendapatkan alokasi untuk studi banding ke luar negeri meskipun urgensinya sering kali dipertanyakan.

  • Kunker DPR Jadi Beban Kedubes RI, Mahfud MD Beri Saran Ini ke Prabowo

    Kunker DPR Jadi Beban Kedubes RI, Mahfud MD Beri Saran Ini ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyarankan perlu adanya pengaturan arus kunjungan ke luar negeri dari pejabat Tanah Air. 

    Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

    “Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” ujarnya dikutip melalui akun X atau twitter @mohmahfudmd, Minggu (3/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan.

    Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa teranyar pidato Presiden Ke-8 RI itu dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024) agar pejabat tidak banyak studi banding memang perlu terus disoroti.

    Dia menilai bahwa  pejabat termasuk DPR/DPRD yang selama ini giat melakukan studi banding merupakan salah satu permasalahan atau pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

    “Masalahnya hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada. Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh,” tuturnya. 

    Oleh sebab itu, kata Mahfud, Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunjungan kerja (kunker) ini secara ketat.

     

    “Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha mengatur ini tetapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkas Mahfud.

     

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

     

    Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

     

    Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri. Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

     

    “Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak,” ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

     

    Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

     

    “Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara,” tandas Prabowo.

  • Kasus Uang Damai Supriyani, Kades Ungkap Kebohongannya, Bongkar Dugaan Keterlibatan Kapolsek Baito

    Kasus Uang Damai Supriyani, Kades Ungkap Kebohongannya, Bongkar Dugaan Keterlibatan Kapolsek Baito

    GELORA.CO  – Rokiman yang menjabat sebagai Kepala Desa Wonua Raya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), membongkar dugaan keterlibatan Kapolsek Baito dalam perkara uang damai kasus guru Supriyani. 

    Rokiman membongkar hal itu saat menyampaikan klarifikasi

    Guru Supriyani dan Kades Wonua Raya Rokiman.

    di hadapan Propam Polda Sultra.

    Dia menjadi saksi yang dipanggil Polda untuk menyelidiki standar operasional prosedur (SOP) pengusutan kasus guru Supriyani.

    Sebelumnya, viral video memperlihatkan Rokiman memberikan klarifikasi tentang uang damai itu, Jumat, (1/11/2024).

    Saat diperiksa Propam Polda Sulut, dia menjelaskan kebenaran uang damai Rp 50 juta. 

    Berdasarkan dua video beredar, Rokiman sempat menyampaikan dua pernyataan berbeda soal uang damai. 

    Dalam video pertama, Rokiman memakai seragam dinas dan mengatakan uang damai itu diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. 

    Akan tetapi, dalam video kedua, Rokiman mengklaim uang damai itu diinisiasi oleh dirinya sendiri.

    Kemudian, saat menyampaikan klarifikasinya di Polda Sulut, Rokiman mengatakan yang sebenarnya dimaksudnya adalah video pertama yang beredar. 

    Dia menyebut, dalam video pertama, dirinya mengatakan yang sejujurnya tentang uang damai Rp50 juta.

    Kata Rokiman, uang itu diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito dan disampaikan kepada Supriyani. 

    Akan tetapi, Supriyani mengaku tidak bisa menyanggupinya, terlebih dia hanya seorang guru honorer. 

    Rokiman juga menceritakan peristiwa di di balik rekaman video kedua saat dirinya mengenakan jaket kulit cokelat, yang beredar menjadi awal kebohongannya. 

    Dia mengaku sudah dicari pihak polsek, setelah Lapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi.

    Saat itu dia diundang Camat Baito dalam pertemuan. Lalu, Rokiman menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa.

    “Tetiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, ‘Nah, ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali,’” kepada

    Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan kepada Rokiman.

    “Coba dibantu dulu saya,” ucapnya.

    Pada saat itu Kapolsek Baito mengarahkan kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar.

    “Kapolsek minta saya menyampaikan dana Rp50 juta inisiatif pemerintah desa.”

    “Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” kata Rokhiman.

    “Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang Rp50 juta yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim.”

    Setelah mengungkapkan informasi sebenarnya tentang uang damai itu, Rokiman mengaku sangat lega.

    “Awalnya mungkin saya ini, tapi saya merasa lega usai memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya,” katanya.

    Pernyataan dalam video pertama

    Dalam video pertama, Rokiman mengaku awalnya berupaya menggelar mediasi dengan pelapor, yakni Aipda WH selaku ayah korban. 

    “Tapi tidak membuahkan hasil, dalam artian masih minta waktu untuk berdamai,” kata Rokiman dalam video yang diterima Tribun Sultra hari Kamis, (24/10/2024).

    Menurut Rokiman, Katiran (suami Supriyani) mendatangi dia guna menanyakan masalah yang membelit istrinya itu.

    “Saya jawab nanti saya tanyakan ke Polsek,” kata Rokiman.

    Rokiman selanjutnya datang ke Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan kasus.

    Di sana dia berjumpa dengan Kanit Reskrim. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa belum ada titik temu antara pihak terduga pelaku dan pihak keluarga korban.

    Kata Rokiman, keluarga korban belum bisa memaafkan Supriyani dan masih meminta waktu.

    Katiran kemudian kembali menemui Rokiman supaya bisa mempercepat proses kasus tersebut.

    Baca juga: Sosok Kapolsek Baito Iptu Muh Idris, Minta Uang Damai Rp50 Juta ke Supriyani, Baru 7 Bulan Menjabat

    “Karena menyangkut beban di istrinya. Kemudian dari Bapak Katiran menyiapkan dana Rp10 juta,” ujar Rokiman.

    Selanjutnya, Rokiman menyampaikan hal tersebut kepada Kanit Reskrim. Akan tetapi, keluarga korban tetapi belum bisa menerimanya atau berdamai dengan Supriyani.

    “Setelah itu, Pak Kanit menyampaikan, ‘Belum mau, Pak. Kemudian saya kembali ke Bapak Katiran, berapa mampumu. Yang dia siapkan Rp20 juta,” katanya.

    Meski jumlahnya sudah dinaikkan dua kali lipat, angka itu tetap belum bisa membuat keluarga korban berdamai.

    Sang kepala desa kembali menyambangi Polsek Baitu guna menanyakan kasus itu.

    “Kemudian muncul tangan angka lima. Setelah itu saya tanya, ‘Ini lima apa, Pak?’. Lima ratus atau lima juta. Bukan, Pak, ini lima besar,” ucapnya.

    Rokiman kembali menayakan angka lima itu dan dijawab lima puluh. Dia menyampaikan nominal 50 juta itu kepada Katiran atau suami Supriyani.

    Akan tetapi, pihak Supriyani mengaku tidak bisa membayar hingga puluhan juta itu.

    Salah satu kuasa hukum Supriyani, La Hamildi, buka suara mengenai uang Rp50 juta itu saat rapat dengar pendapat antara Supriyani dan DPRD Konawe Selatan.

    La Hamildi mengatakan Kepala Desa Wonua Raya sampai tidak bisa tidur karena kasus itu.

    “Karena seolah-olah angka Rp50 juta itu dari Pak Kades ini, padahal tidak,” kata La Hamildi.

    Di sisi lain, pihak kepolisian sempat membantah perihal angka Rp50 juta tersebut. 

    Kapolsek Baito, IPDA Muhamad Idris, mengklaim tidak mengarahkan ataupun meminta uang untuk mendamaikan keluarga korban dengan Supriyani.

    Idris juga mengaku tak mengetahui asal-usul permintaan uang Rp50 juta. 

    “Kalau yang 50 juta, saya tidak tahu sumbernya dari mana yang jelas itu bukan dari polisi,” kata Idris ketika dihubungi Tribun Sultra Rabu, (23/10/2024)