Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kaesang Jadi Juru Kampanye Imba-Ivan, Bawa Pesan Jokowi untuk Warga Manado

    Kaesang Jadi Juru Kampanye Imba-Ivan, Bawa Pesan Jokowi untuk Warga Manado

    Manado: Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjadi juru kampanye calon Wali Kota Manado dan Wakilnya, Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut. Kampanye dilakukan di Kelurahan Paniki Dua atau tepatnya di Pasar Perumnas, Manado, Sulawesi Utara.

    Kedatangan Kaesang langsung disambut dengan ribuan massa yang memadati lokasi kampanye. Dia dielu-elukan pendukung, kader dan simpatisan karena figurnya yang sederhana seperti ayahnya, Jokowi.

    Kaesang Pangarep mengatakan, dirinya mendapatkan amanah dari ayahnya, Jokowi yang baru saja mengakhiri masa jabatannya.

    “Ini saya mau ada pesan sedikit tolong didengarkan ya, Pak Ivan saya titip Kota Manado utamanya yang berkaitan dengan mensejahterakan betul betul diperhatikan karena ini akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat Kota Manado,” kata Kaesang. 

    Kaesang bahkan memperdengarkan rekaman suara dari Jokowi yang mengatakan kepada Imba-Ivan untuk memajukan dan mensejahterahkan warga kota Manado.

    “Itu adalah sedikit pesan dari Pak Jokowi kepada Pak Ivan waktu berkunjung ke Solo jadi saya cuma bilang kalau Pak Jokowi ada di belakangnya Om Imba dan Mas ivan,” terang Kaesang.

    Bahkan dalam orasinya, Kaesang berkali-kali mengatakan untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada Imba-Ivan, karena dalam program Imba-Ivan semuanya untuk kesejahteraan rakyat antara lain dana lansia, BPJS kesehatan, dana pendidikan, dan masih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat, hal ini juga sejalan dengan Program Pemerintah Pusat.

    Selain itu, Kaesang juga mengatakan jika Imba-Ivan menjadi pemimpin Manado kemudian tidak melaksanakan programnya, dirinya akan jewer mereka.

    Meski hanya satu jam, namun pendukung Imba-Ivan merasa senang karena bisa melihat dan bertemu dengan anaknya Presiden Jokowi. Sebelumnya ,Ivan Lumentut dalam orasinya memberikan apresiasi kepada mas Kaesang yang mau datang berkampanye dengan paslon Imba-Ivan. 

    “Terima kasih kepada mas Kaesang yang datang dan berkampanye dengan Imba-Ivan, salam buat pak Jokowi, pak Presiden Prabowo dan Wapres Nas Gibran Rakabuming Raka” tandas mantan legislator DPRD Sulut ini.

    Berdasarkan pantauan media ini, ribuan massa memadati lokasi tersebut menghadiri kampanye tatap muka paslon nomor urut 3 Imba-Iva yang mengantongi jargon BERIMAN.

    Imba dan Ivan diusung oleh Partai Golkar, Partai NasDem dan PSI, serta didukung oleh PKB, PPP, dan Partai Ummat.

    Manado: Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjadi juru kampanye calon Wali Kota Manado dan Wakilnya, Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut. Kampanye dilakukan di Kelurahan Paniki Dua atau tepatnya di Pasar Perumnas, Manado, Sulawesi Utara.
     
    Kedatangan Kaesang langsung disambut dengan ribuan massa yang memadati lokasi kampanye. Dia dielu-elukan pendukung, kader dan simpatisan karena figurnya yang sederhana seperti ayahnya, Jokowi.
     
    Kaesang Pangarep mengatakan, dirinya mendapatkan amanah dari ayahnya, Jokowi yang baru saja mengakhiri masa jabatannya.
    “Ini saya mau ada pesan sedikit tolong didengarkan ya, Pak Ivan saya titip Kota Manado utamanya yang berkaitan dengan mensejahterakan betul betul diperhatikan karena ini akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat Kota Manado,” kata Kaesang. 
     
    Kaesang bahkan memperdengarkan rekaman suara dari Jokowi yang mengatakan kepada Imba-Ivan untuk memajukan dan mensejahterahkan warga kota Manado.
     
    “Itu adalah sedikit pesan dari Pak Jokowi kepada Pak Ivan waktu berkunjung ke Solo jadi saya cuma bilang kalau Pak Jokowi ada di belakangnya Om Imba dan Mas ivan,” terang Kaesang.
     
    Bahkan dalam orasinya, Kaesang berkali-kali mengatakan untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada Imba-Ivan, karena dalam program Imba-Ivan semuanya untuk kesejahteraan rakyat antara lain dana lansia, BPJS kesehatan, dana pendidikan, dan masih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat, hal ini juga sejalan dengan Program Pemerintah Pusat.
     
    Selain itu, Kaesang juga mengatakan jika Imba-Ivan menjadi pemimpin Manado kemudian tidak melaksanakan programnya, dirinya akan jewer mereka.
     
    Meski hanya satu jam, namun pendukung Imba-Ivan merasa senang karena bisa melihat dan bertemu dengan anaknya Presiden Jokowi. Sebelumnya ,Ivan Lumentut dalam orasinya memberikan apresiasi kepada mas Kaesang yang mau datang berkampanye dengan paslon Imba-Ivan. 
     
    “Terima kasih kepada mas Kaesang yang datang dan berkampanye dengan Imba-Ivan, salam buat pak Jokowi, pak Presiden Prabowo dan Wapres Nas Gibran Rakabuming Raka” tandas mantan legislator DPRD Sulut ini.
     
    Berdasarkan pantauan media ini, ribuan massa memadati lokasi tersebut menghadiri kampanye tatap muka paslon nomor urut 3 Imba-Iva yang mengantongi jargon BERIMAN.
     
    Imba dan Ivan diusung oleh Partai Golkar, Partai NasDem dan PSI, serta didukung oleh PKB, PPP, dan Partai Ummat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Menimbang simplifikasi regulasi politik melalui metode “omnibus law”

    Menimbang simplifikasi regulasi politik melalui metode “omnibus law”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka peluang dilakukannya revisi undang-undang terkait politik, melalui sistem omnibus law, dengan tujuan mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia.

    Beberapa UU yang rencananya akan direvisi dengan metode omnibus law yaitu UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada; dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

    Lalu UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 3 tentang Desa; dan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

    Bak gayung bersambut, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik wacana revisi UU melalui sistem omnibus law.

    Usulan tersebut dinilai sebagai upaya memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia. Namun di sisi lain, Pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut dengan DPR terkait revisi UU politik dengan metode omnibus law.

    Jika melihat visi dan delapan misi Astacita yang dimiliki Pemerintahan Prabowo-Gibran, maka salah satu poinnya adalah memperkuat reformasi politik.

    Oleh karena itu, revisi UU Politik melalui sistem omnibus law, bisa menjadi langkah untuk mereformasi sistem politik di Indonesia, dengan menata kelembagaan institusi hingga perbaikan sistem demokrasi.

    Institusi politik dalam sistem demokrasi seperti lembaga legislatif, partai politik, dan penyelenggara pemilu, tentu saja memerlukan penguatan serta perbaikan, misalnya, dalam pelaksanaan pemilu, di mana sebenarnya posisi parpol dan penyelenggara pemilu?

    Posisi parpol dalam sistem demokrasi memiliki peran sentral sebagai sarana pendidikan serta menyalurkan aspirasi politik. Penyelenggara pemilu seperti KPU juga memiliki peran sentral, bukan hanya sebagai penyelenggara, namun  juga memberikan penyuluhan politik kepada masyarakat.

    Hal itu terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Karena, pemilu dan partisipasi masyarakat dalam tiap pelaksanaan pemilu ibarat dua sisi mata uang, yaitu kedua entitas itu tidak bisa terpisahkan.

    Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dalam tiap pelaksanaan pemilu. Namun yang terjadi, demokrasi Indonesia memiliki tantangan yaitu angka masyarakat yang tidak memilih atau golput  masih cukup tinggi.

    Pada Pemilu 2014, misalnya, angka golput  sebanyak 58,61 juta atau 30,22 persen dan pada Pemilu 2019 jumlahnya sebanyak 34,75 juta atau 18,02 persen.

    Sementara itu, pada Pemilu 2024, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai angka 204.807.200 pemilih, hanya 164.227.475 pemilih yang melakukan pencoblosan secara sah. Artinya ada sekitar 40 juta penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput.

    Realitas golput bisa disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi politik yang efektif kepada masyarakat sehingga berdampak pada sikap apatis terhadap proses demokrasi di Indonesia. Bisa jadi pula terjadi kesalahan pencoblosan surat sehingga tidak sah.

    Oleh karena itu, penguatan peran dan perbaikan institusi penyelenggara pemilu serta parpol harus jadi poin utama dalam pembahasan UU Politik omnibus law. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memberikan penyuluhan intensif kepada masyarakat, di sisi sama parpol wajib menjalankan fungsi pendidikan politik.

    Selain itu, penyederhanaan aturan terkait kepemiluaan bisa dilakukan dalam UU Politik metode omnibus law. Misalnya, dalam UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol, tiga regulasi tersebut bisa disederhanakan karena terkait dengan posisi parpol dalam kontestasi pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pilkada. Parpol berperan mengajukan kandidatnya dalam kontestasi pemilu dan pilkada.

    Dalam hal kelembagaan legislatif, langkah perbaikan dan penguatan pun harus dilakukan melalui revisi UU MD3. Legislatif harus memosisikan ulang institusinya sebagai salah satu pilar demokrasi, yaitu menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

    Ketiga hal tersebut harus dievaluasi secara komprehensif, apakah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan Pemerintah sudah berjalan efektif atau hanya menyuarakan kata “setuju” tanpa melihat kondisi empiris masyarakat.

    Terkait legislasi, DPR memiliki tugas menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU), serta menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU.

    Dalam penyusunan, pembahasan, dan persetujuan produk RUU diperlukan tolok ukur yang jelas sehingga target kerja legislasi parlemen dapat tercapai. Oleh karena itu, skala prioritas legislasi harus diutamakan yang terkait kepentingan masyarakat.
     

    Copyright © ANTARA 2024

  • Kronologis Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Melarikan Diri Usai OTT KPK, Keberadaannya Masih Misterius

    Kronologis Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Melarikan Diri Usai OTT KPK, Keberadaannya Masih Misterius

    GELORA.CO  –  Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada 6 Oktober 2024 lalu.

    Paman Birin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

    Informasi mengenai pelarian Paman Birin terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

    “Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).

    Indah menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.

    Paman Birin juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK.

    Terbitkan Surat Penangkapan

    KPK mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) terhada  Sahbirin Noor.

    “Sampai saat ini termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin Noor). Bahkan, termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) Nomor 06 dan Surat Putusan Pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri, namun keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian,” kata Tim Biro Hukum KPK Nia Siregar.

     Oleh karena itu, KPK menetapkan Sahbirin sebagai tersangka dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadapnya. 

    Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. 

    Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sahbirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.

    KPK Telah Geledah Sejumlah Tempat

    Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya

    “Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” lanjut Indah.

    Indah juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.

    Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.

    “Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah muncul lagi di publik,” tambah Indah.

    Kuasa Hukum Juga Tidak Tahu Keberadaan Paman Birin

    Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.

    Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin.

    Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.

    “Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur,” ungkap Soesilo usai persidangan.

    Sebelumnya, Paman Birin mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK.

    Permohonannya terdaftar dengan Nomor Perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

    Larangan bepergian keluar negeri

    KPK sebelumnya melarang Sahbirin untuk bepergian ke luar negeri sejak 7 Oktober 2024.

    Karena Sahbirin Noor melarikan diri, KPK menilai ia tidak berhak mengajukan gugatan praperadilan.

    Hal ini mengacu pada ketentuan Mahkamah Agung (MA) yang membatasi tersangka yang mengajukan praperadilan melalui Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

    “Sampai persidangan ini berlangsung termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur sejak dilakukan serangkaian kegiatan tangkap tangan termohon pada 6 Oktober 2024,” ujar Indah.

    Sejak penetapan tersangka pada 6 Oktober 2024 lalu, KPK belum memanggil Sahbirin.

    Adapun Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya yakni Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad.

    Kemudian, Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean, serta dua orang pihak swasta bernama Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

    Sahbirin disangka menerima fee 5 persen terkait pengaturan proyek. Nilainya sementara mencapai Rp 1 miliar.

    Uang itu berasal dari Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terkait pekerjaan yang mereka peroleh, yaitu pembangunan Lapangan Sepakbola Kawasan Olahraga Terpadu, pembangunan Kolam Renang Kawasan Olahraga Terpadu, dan pembangunan Gedung Samsat.

    Selain itu, Sahbirin disangka menerima fee pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.

    KPK mengungkap kasus ini dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada 6 Oktober 2024.

    Dari tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, enam orang di antaranya langsung ditahan. Sedangkan Sahbirin tidak diketahui keberadaannya hingga kini.

    Sahbirin Noor kemudian mendaftarkan gugatan praperadilan pada Kamis (10/10/2024) dan telah teregister dengan nomor perkara: 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka

  • Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik: Ada Bantuan Beli Seragam dan Sepatu Megapolitan 6 November 2024

    Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik: Ada Bantuan Beli Seragam dan Sepatu Megapolitan 6 November 2024

    Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik: Ada Bantuan Beli Seragam dan Sepatu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo mengatakan, ada bantuan biaya personal dalam program
    sekolah swasta gratis
    yang dimulai tahun depan.
    Dalam program tersebut, Pemprov ingin memastikan anak-anak kurang mampu di Jakarta mendapat fasilitas sekolah melalui bantuan sosial.
    “Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP,” ucap Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).
    Purwo menuturkan, fakta di lapangan, banyak anak kurang mampu di sekolah swasta yang tidak bisa menebus ijazah karena menunggak bayaran.
    “Biaya pendidikan yang ada di KJP itu lebih besar dari biaya sekolahnya sehingga mengakibatkan kurang-kurang numpuk terus saat lulus ijazah tidak bisa diambil,” ucap dia.
    Oleh karena itu, itu, di konsep sekolah swasta gratis, selain ada biaya personal, ada biaya pendidikan di mana sekolah dilarang memungut biaya sepeserpun terhadap siswa.
    “Berarti kan bermasalah, konsep sekolah swasta gratis itu biaya pendidikannya ditanggung. Sekolah tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa,” ucap dia.
    Pemprov bakal mengajak kerja sama sekolah swasta di Jakarta yang menerima dana bantuan opersional sekolah (BOS) selama tiga tahun ke belakang.
    “Kalau sekolah yang sudah mahal-mahal itu kan enggak teruma BOS. Maka syaratnya harus sekolah itu menerima BOS selama tiga tahun terakhir berturut-turut,” ucap Purwo.
    Sekolah swasta dengan
    grade
    tinggi tidak ikut dalam kerja sama ini. Pemprov akan menggaet sekolah dari kelas menengah.
    “Sekolah gratis itu kita bagi nih menjadi klaster-klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang
    high class
    , sekolah yang muridnya dari keluarga mampu,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
    Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, menjadi prioritas.
    “Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah,” ujar Khoirudin di gedung DPRD Jakarta, Jumat (1/11/2024).
    Dengan penandatanganan Mou, tegas dia, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.
    “Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta,” tutur Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Selasa (5/11) yang menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia lewat PP Nomor 47 Tahun 2024 hingga rapat paripurna DPR RI mengesahkan permohonan Kevin Diks untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. Presiden Prabowo tanda tangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
    ​​​​​​
    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdaya guna,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. AHY perkenalkan Menteri PU sebagai kader Demokrat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebagai kader partai berlambang Mercy tersebut.

    Momen tersebut terjadi saat AHY membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk anggota DPRD se-Indonesia dari Fraksi Partai Demokrat, di Jakarta, Senin malam.

    “Mungkin malam ini baru saja melihat memakai seragam (Partai Demokrat) dan yang bersangkutan saat ini mengemban amanah sebagai salah satu menteri di Kabinet Merah Putih,” kata AHY disambut tepuk tangan ratusan peserta yang hadir.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Mendagri apresiasi DPR raih MURI legislasi terbanyak sepanjang sejarah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas prestasinya dalam memecahkan Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam hal Produktivitas Penyusunan Undang-Undang (UU) Terbanyak Sepanjang Sejarah Parlemen.

    Mendagri menyebut Komisi II DPR RI telah menghasilkan sebanyak 160 UU dalam satu periode (2019—2024). Prestasi ini merupakan capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Ini perlu diabadikan, bukan dalam rangka kepentingan Komisi II sendiri, melainkan untuk kepentingan memancing semua pihak, terutama pembuat undang-undang. Baik dari seluruh jajaran DPR maupun DPD yang juga sekarang terlibat membuat undang-undang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni sowan ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, untuk bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan meminta dukungan TNI menjaga hutan Indonesia seluas 125 juta hektare.

    Selepas pertemuan itu, Menhut mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Mabes TNI bakal membentuk nota kesepahaman kerja sama (MoU) yang menjadi dasar kerja sama dan kolaborasi dua lembaga itu ke depannya.

    “Tadi kami di dalam sudah berbicara, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan MoU antara Kementerian Kehutanan dan TNI, yang kira-kira ruang lingkupnya bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber air maupun oksigen,” kata Raja Juli saat jumpa pers selepas pertemuan dengan Panglima.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Rapat Paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Diks

    Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi terhadap pesepakbola keturunan Indonesia, Kevin Diks.

    Selain Kevin Diks, rapat tersebut juga menyetujui naturalisasi terhadap dua pesepakbola perempuan yakni Estella Loupattij dan Noa Leatomu. Kevin Diks maupun dua pesepakbola perempuan lainnya dinaturalisasi untuk bisa memperkuat Tim Nasional Indonesia.

    “Sehubungan itu kami meminta persetujuan apakah permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Leatomu, Estella Loupattij, dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang akhirnya disetujui oleh para peserta rapat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus nilai makan bergizi gratis efektif tingkatkan asupan gizi siswa

    Jakpus nilai makan bergizi gratis efektif tingkatkan asupan gizi siswa

    Siswa menyantap makanan saat pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Jakpus nilai makan bergizi gratis efektif tingkatkan asupan gizi siswa
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 18:15 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat  efektif untuk meningkatkan asupan gizi siswa.

    “Jika dilihat dari menunya efektif meningkatkan asupan gizi siswa,” Pelaksana Tugas (Plt) Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat (Jakpus), Mohamad Roji saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Roji menyebut dampak positif dari pemberian makan bergizi gratis di sekolah ditandai adanya kebersamaan antar siswa dalam makan bersama.

    “Jadi siswa merasakan momentum makan bersama-sama, dan adanya bimbingan dari guru untuk berdoa sebelum makan sebagai program agar lebih terbiasa,” ujar Roji.

    Terkait pendataan dan kesiapan Pemkot Jakarta Pusat, pihaknya masih menunggu kebijakan program dan anggarannya dari pemerintah pusat, termasuk petunjuk pelaksana dan teknis.

    “Saat ini sifatnya masih uji coba dengan anggaran dari program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) perusahaan-perusahaan. Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 bisa dilaksanakan,” ucap Roji.

    Sebelumnya, Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan uji coba makan bergizi gratis terus dievaluasi, termasuk rencana penerapan di Kepulauan Seribu. Teguh mengaku Pemprov DKI Jakarta juga masih menunggu petunjuk dan pedoman teknis terkait program tersebut. Rencananya, program tersebut akan benar-benar diluncurkan pada awal 2025.

    Sebagai persiapan agar program tersebut dapat terealisasikan dengan baik, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan uji coba untuk percontohan program MBG. Sejauh ini, uji coba MBG telah dilakukan di 12 sekolah dengan total 10.448 paket makanan.

    “Nanti kami lanjutkan, termasuk menunya sudah variatif, kandungan kalori disesuaikan untuk segmennya dan lain-lain,” kata Teguh.

    Lalu untuk anggaran, Pemprov DKI Jakarta juga sedang membahas bersama DPRD DKI Jakarta,” jelas Teguh.

    Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang ditargetkan rampung sebelum 30 November 2024. Adapun menu makan siang bergizi gratis yang diuji coba Pemerintah Provinsi DKI senilai Rp20-25 ribu per paket.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPC Partai Demokrat Buka Suara Soal Dugaan Perselingkuhan Chandra Kusuma

    Ketua DPC Partai Demokrat Buka Suara Soal Dugaan Perselingkuhan Chandra Kusuma

    JABAR EKSPRES – Heboh soal kabar anggota DPRD Kabupaten Bogor Candra Kusuma yang diduga selingkuh.

    Dugaan perselingkuhan wakil rakyat ini pertama kali diungkapkan oleh akun X @nutaainir sehingga ramai jadi perbincangan warganet.

    Ketua DPC Partai Demokrat, Dede Chandra Sasmita merespons pemberitaan viral yang melibatkan kadernya tersebut.

    Kata Dede Chandra, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor memahami betul ini adalah ranah privat, tetapi mengingat bahwa yang bersangkutan juga sedang mengemban amanah di ranah publik.

    “Maka pada porsi ranah publik inilah, DPC Demokrat kabupaten Bogor merespon info tersebut dan sudah akan bergerak cepat melakukan berbagai hal yang dipandang perlu,” ujarnya, Selasa (5/11).

    BACA JUGA: Soal Pemasangan APK Sembarangan, Satpol PP Kota Bandung: Sorot Kawasan Khusus

    Dede Chandra melanjutkan, pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan terkait kebenaran informasi yang ramai hangat dibicarakan.

    “Kami telah melakukan konfirmasi kepada saat di konfirmasi, yang bersangkutan sedang dalam perjalan ke Surabaya untuk menemui dan atau menyelesaikan urusan keluarganya,” ucapnya.

    “Yang bersangkutan berkomitmen untuk menyelesaikan urusan keluarganya tersebut sesegera mungkin. Dan akan segera melaporkan ke DPC setelah kepulangannya dari surabaya,” sambungnya.

    Pria yang kerap disapa Dechan itu menambahkan, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor akan membentuk dewan etik dalam 3 hari kedepan.

    BACA JUGA: Tampung Aspirasi, Ilham Habibie Gelar Diskusi Dengan  Relawan di Sekretariat Bersama ASIH

    “Dewan Etik akan segera melakukan Pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi, fakta dan realitas yang terjadi sebenarnya,” tuturnya.

    Kendati begitu, DPC Demokrat Kabupaten Bogor menyampaikan permohonan maap atas terjadinya ketidaknyamanan di ruang publik, dan berharap semua bijak terlebih dahulu dalam menyikapinya, termasuk tidak menjudge terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

    “Bagi kami, selalu ada penjelasan atas suatu persoalan, karena Tabayyun menjadi dasar kami DPC untuk mengambil punishment,” pungkasnya.

  • Dampingi Seto Silaturahmi Warga, Cicu: Makassar Butuh Pemimpin Muda Berpengalaman

    Dampingi Seto Silaturahmi Warga, Cicu: Makassar Butuh Pemimpin Muda Berpengalaman

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Calon Wali Kota Makassar nomor urut 2, Andi Seto Gadhista Asapa kembali melanjutkan agenda silaturahmi dengan masyarakat. Kali ini mantan Bupati Sinjai ini berdialog dengan warga di Jalan Kemauan VI, Kelurahan Maccini Parang, Selasa (5/11/2024).

    Andi Seto tidak sendiri, dirinya ditemani Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi atau akrab disapa Cicu, Anggota DPRD Makassar, Andi Pahlevi dan Kasrudi.

    Dalam orasinya, Cicu mengajak masyarakat yang didominasi emak-emak itu untuk memenangkan pasangan muda dan berpengalaman ini. Menurutnya, Makassar butuh pemimpin yang punya rekam jejak sebagai kepala daerah.

    “Seto-Rezki berpengalaman, kalau pasangan lain tidak ada pengalaman. Beliau sudah tahu apa yang akan dilakukan kalau terpilih, Andi Seto berpengalaman di bidang pemerintahan sementara Ibu Rezki berpengalaman di bidang legislatif,” kata Cicu.

    Sementara itu, Andi Seto mengapresiasi semangat warga yang hadir walaupun memasuki jam sibuk di rumah. Menurutnya jika hal ini terjaga sampai pencoblosan maka pasangan Sehati bisa menang di tanggal 27 November

    “Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir. Kalau dilihat semangatnya dan dijaga terus sampai 27 November saya yakin dan percaya Seto-Rezki bisa menang di Kelurahan Maccini Parang ini,”ujarnya.

    Seto kemudian memaparkan beberapa program kerja yang akan dilakukan jika terpilih sebagai Wali Kota Makassar. Di antaranya seragam sekolah gratis dan BPJS gratis.

    Untuk program pendidikan gratis, semua akan dibiayai, seragam sekolah, topi hingga sepatu akan dibagikan langsung kepada orang tua murid. Sehingga tidak lagi biaya tambahan.

  • Satria yakin dapat merebut hati rakyat untuk membangun Langkat bersama-sama

    Satria yakin dapat merebut hati rakyat untuk membangun Langkat bersama-sama

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pilkada Kabupaten Langkat 2024

    Satria yakin dapat merebut hati rakyat untuk membangun Langkat bersama-sama
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 15:32 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Langkat, menjadi garda terdepan memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat nomor 1, Syah Afandin-Tiorita br Surbakti di Pilkada Langkat 27 November 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan Ketua DPD PAN Langkat Antoni Ginting dalam acara deklarasi dukungan PAN kepada pasangan calon Syah Afandin-Tiorita br Surbakti dan Bobby-Surya di aula gedung PKK, Stabat, Langkat, Senin (4/11/2024).

    Dikatakan Antoni, sebagai partai yang memiliki calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat, PAN dan Partai Golkar akan menjadi garda terdepan bersama 13 parpol pengusung dan pendukung lainnya.

    Maka dari itu, tidak ada alasan bagi PAN dan Golkar untuk bermain-main dalam memenangkan pasangan dengan tagline Satria (Syah Afandin-Tiorita) itu. “Bersama 13 parpol pendukung lainnya, PAN dan Golkar lah yang harus menjadi garda terdepan dalam memenangkan pasangan Satria,” ujarnya berapi-api.

    Lebih jauh disebutkan pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat ini, bagi seluruh pengurus PAN di seluruh kecamatan dan desa, untuk bergerak memenangkan pasangan Satria.

    “Kepada semua pengurus dan kader PAN se Kabupaten Langkat, segera bergerak untuk memenangkan pasangan Satria,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (5/11). 

    Sementara itu, Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Syah Afandin dan Tiorita br Surbakti, dalam orasi politiknya menyampaikan, dengan bergeraknya semua partai pengusung dan pendukung, dirinya meyakini pasangan Satria bisa merebut hati rakyat dalam waktu 23 hari kedepan menjelang pemilihan.

    “Waktu pemilihan tinggal 23 hari lagi, dengan kekompakan dan kesolidan semua partai pengusung dan pendukung, kita yakin akan memenangkan Pilkada Langkat 27 November 2024 nanti,” kata Syah Afandin didampingi Tiorita Br Surbakti.

    Masih Syah Afandin, dirinya berharap kepada seluruh partai pengusung dan pendukung, untuk bersama-sama memenangkan pasangan Satria dan bersama pula untuk membangun Kabupaten Langkat. “Untuk apa saya merangkul semua partai? Tentu kita ingin bersama-sama membangun Langkat yang memiliki potensi besar untuk lebih maju kedepannya,” jelas pria yang akrab disapa Ondim ini.

    Jadi, kata dia, dengan luas wilayah dan potensi yang ada di Kabupaten Langkat, tentu butuh tenaga dan pikiran orang banyak untuk membangun Kabupaten Langkat ini. “Tidak bisa sendiri-sendiri membangun Kabupaten Langkat yang luas ini, sehingga kami merangkul semua partai untuk bersama-sama membangun Langkat lebih maju dan sejahtera kedepan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anak Chandra Kusuma Bongkar Dugaan Perselingkuhan, Begini Isi Curhatannya di Medsos

    Anak Chandra Kusuma Bongkar Dugaan Perselingkuhan, Begini Isi Curhatannya di Medsos

    JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Chandra Kusuma, diduga melakukan kebohongan terhadap keluarganya. Chandra dikabarkan hanya memiliki ponsel model “telolet” dan mengaku bekerja di daerah pegunungan.

    Kebohongan yang dilakukan oleh wakil rakyat tersebut akhirnya terbongkar usai munculnya wanita yang mengaku sebagai anak Chandra Kusuma.  Wanita bernama Nita itu mengungkapkan pernyataan di media sosial.

    Melalui akun media sosial X miliknya (@nitaainir), di mana ia mengkritisi tindakan tidak jujur yang diduga dilakukan oleh Chandra Kusuma.

    “Dari dulu dia (Chandra Kusuma) enggak pernah punya HP touchscreen, katanya kerja di dataran tinggi, jadi pakai HP Nokia telolet. Terus, kalau telepon sekali-sekali, itu pun kalau sempat,” tulis Nita di akun @nitaainir, Senin (4/11/2024).

    BACA JUGA: Anggota DPRD Kabupaten Bogor Chandra Kusuma Diduga Selingkuh, Anak Kandung Curhat di Medsos

    Chandra Kusuma, yang saat ini terdaftar sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2024-2029 dari Partai Demokrat, juga menjabat sebagai Direktur di PT Klapanunggal Pratama Energi selama periode 2014 hingga 2024.

    Namun, baru-baru ini muncul kabar yang menghebohkan terkait dugaan perselingkuhan yang melibatkan Chandra Kusuma. Isu ini mulai ramai dibicarakan warganet di platform media sosial X.

    Kabar tersebut pertama kali disebarkan oleh akun X @nitaainir, yang mengklaim sebagai anak dari Chandra Kusuma. Dalam cuitannya, @nitaainir menyebutkan bahwa Chandra Kusuma telah menikah dengan seorang wanita lain sejak tahun 2010.

    “Punya bapak ternyata nikah sama cewek lain, sampai punya anak empat sejak tahun 2010, dan ternyata selama ini dia orang kaya, alias direktur. Sekarang jadi DPRD Kabupaten Bogor, gemeter sebadan ya Allah, jahat banget,” tulis @nitaainir, Selasa (5/11).

    Akun X @nitaainir juga turut menyebarkan foto Chandra Kusuma yang digunakan dalam kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Selain gambar anggota DPRD Kabupaten Bogor yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, akun tersebut juga memposting foto seorang wanita yang diduga sebagai selingkuhan Chandra Kusuma.