Pengangguran Banten “Juara” 2, Ini Program Airin-Ade dan Andra-Dimyati
Tim Redaksi
SERANG, KOMPAS.com
– Provinsi Banten menempati peringkat kedua sebagai daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, daerah yang dikenal dengan julukan Tanah Jawara ini mencatatkan 414.750 pengangguran, berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Agustus 2024.
Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten,
Airin Rachmi Diany
-Ade Sumardi dan
Andra Soni
-Achmad Dimyati Natakusumah, telah menyiapkan program untuk mengatasi masalah pengangguran di provinsi tersebut.
Pasangan calon nomor urut 1, Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi, menaruh perhatian khusus terhadap isu ketenagakerjaan.
Mereka berkomitmen untuk mengubah status Provinsi Banten sebagai daerah dengan pengangguran tertinggi di Indonesia.
“Salah satu tantangan pembangunan Banten adalah pengentasan angka pengangguran. Kami sudah menganalisis masalah dan membuat rencana program untuk bidang ketenagakerjaan ini,” ujar Airin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Sejumlah program yang telah disiapkan oleh pasangan ini antara lain, revitalisasi dan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK), training center yang bekerja sama dengan dunia industri, pendirian sekolah vokasi.
“Kami akan membangun BLK sesuai potensi daerah. Kami akan meminta industri untuk membangun training center. Secara khusus, kami siapkan sekolah vokasi untuk menciptakan lulusan yang siap kerja,” tambah Airin.
Selain itu, Airin dan Ade juga memiliki program Muda Berdaya, Generasi Berkompeten Banten (Gen Banten), dan kreasi melalui UMKM.
“Paling utama, kita bangkitkan UMKM. Kita dorong semua pelaku UMKM untuk bisa naik kelas. Kita dampingi mulai dari permodalan, kualitas produk, hingga pemasaran,” kata Airin.
Menurut mantan wali kota Tangsel ini, terdapat dua sisi dalam pengentasan pengangguran, yaitu pembukaan lapangan pekerjaan dan penciptaan generasi yang siap mengembangkan usaha atau berjiwa entrepreneur.
“Melalui program Muda Berdaya, kami akan memberikan pelatihan gratis dan
supporting system
bagi generasi muda dalam mengembangkan usaha. Kami akan membuka peluang dan wadah bagi para pemuda di dunia ekonomi kreatif,” jelas Airin.
Program lain yang diusung Airin adalah ‘Kreasi’, yang mendorong inkubasi bisnis dengan mengintegrasikan industri besar dan sedang (IBS) dengan industri mikro dan kecil (IMK) untuk mengembangkan produk lokal.
“Kami juga perlu mendorong skema pembiayaan inovatif dan bantuan modal bagi
startup
dan UMKM di Banten,” tambahnya.
Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah, juga telah menyiapkan program untuk mengatasi pengangguran di Provinsi Banten.
Tiga program yang diusulkan, yakni program Plat-A atau pelatihan dan pendidikan vokasional, program Tunas Lokal untuk tenaga kerja unggulan dan sinergi, dan program Zona Serlok untuk zonasi serapan tenaga kerja lokal.
Andra menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran berkorelasi dengan tingginya angka kemiskinan.
“Saya akan berjuang menciptakan lapangan pekerjaan, karena tugas pemerintah melayani,” kata Andra.
Salah satu upaya yang akan dilakukan Andra adalah berkomunikasi dengan pelaku usaha agar dalam perekrutan tenaga kerja dilakukan secara adil.
“Sehingga, warga Banten, terutama yang berada di wilayah industri, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
Andra, yang merupakan mantan Ketua DPRD Banten, juga menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap bekerja, dimulai dari SMK hingga pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Itu yang akan saya lakukan jika saya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Banten,” ujarnya.
Selain itu, Andra dan Dimyati berencana menghadirkan Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap kantor desa dan kelurahan, dengan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di masing-masing wilayah.
“Dengan dilakukan di kantor-kantor desa, selain bisa efektif dan efisien, program ini juga bisa tepat sasaran,” kata Andra.
Melalui program Zona Serlok, Andra berharap dapat menekan angka pengangguran di Provinsi Banten.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2024/03/10/65ed475a0f8d6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pengangguran Banten \"Juara\" 2, Ini Program Airin-Ade dan Andra-Dimyati
Regional
7 November 2024")
Pengangguran Banten "Juara" 2, Ini Program Airin-Ade dan Andra-Dimyati Regional 7 November 2024
-
Jelang Pilkada DIY, legislator minta warga tak asal percayai hasil survei
Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.
Jelang Pilkada DIY, legislator minta warga tak asal percayai hasil survei
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Rabu, 06 November 2024 – 19:33 WIBElshinta.com – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hanya tinggal menghitung hari. Berbagai macam dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih paslon tertentu. Salah satunya dengan survei yang cenderung menggiring opini masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan lembaga yang melakukan survei harus terdaftar dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi. Jangan sampai survei menjadi propaganda untuk paslon tertentu. Politisi PDIP kota Yogyakarta tersebut mencontohkan adanya survei oleh IPDA yang disebut ada kontroversi, ada bau propaganda yang dipertanyakan validitas dan basis ilmiah metodologi pelaksanaan survei. Sebagaimana termuat di beberapa media, IPDA yang tidak terdaftar dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi merilis hasil survei Pilkada Kota Yogyakarta yang datanya diambil tanggal 21 sd 25 Oktober 2024 dengan klaim jumlah responden 1200.
“Penggiringan opini oleh paslon tertentu ini, dengan mempertontonkan hasil survei oleh lembaga yang bukan anggota Persepi menjadi pertanyaan publik. Tidak ada data yang secara terbuka disampaikan ke publik selain angka-angka, Masyarakat jogja berharap lembaga ini secara jujur membuka metode, responden dan mengunkap jujur siapa yang mendanai survei ini,” ujar Eko Suwanto.
Tentang survei yang disampaikan dalam rilis berita sebelumnya, Eko Suwanto menyatakan ada beberapa pertanyaan yang menggelitik, setelah mempelajari berita, setelah menggali informasi dari beberapa pihak
“Catatan saja, IPDA bukanlah lembaga survei yang tercatat dan menjadi anggota Persepi, perkumpulan survei opini publik Indonesia,” katanya.
Sejumlah kejanggalan dan pertanyaan diantaranya disebutkan jumlah responden 1.200. Di dalam publikasi survei juga tak dilakukan secara terbuka dalam forum ilmiah.
“Survei yang baik tentu butuh metode ilmiah dan akademik. Kejanggalan lainnya juru bicara salah satu paslon di kota yang menanggapi hasil survei ini diindikasikan juga salah satu aktifis dari lembaga yang lakukan survei. Jika ini benar wah ya tidak obyektif,” jelasnya.
Eko Suwanto menegaskan, masyarakat Yogyakarta sudah cerdas dalam menentukan pilihan dan memilah informasi.
Berkaitan survei pilkada, harus jujur, lembaga harus jelaskan ke publik dibiayai atau mandiri, karena hasilnya dipublikasikan, termasuk menjelaskan metodenya seperti apa.
“Ilmiah atau tidak. Kita juga mencari tahu jumlah responden 1.200 di mana saja, bagaimana verifikasi data dan seterusnya. Silakan dibuka,” imbuhnya.
Eko menegaskan pentingnya berdemokrasi guna meraih kemenangan di pilkada serentak lewat cara jujur dan bermartabat. Sikap jujur dan patuh pada etik moral menjadi pondasi yang baik guna meraih kepercayaan rakyat, menang di pilkada.
“Pilkada ini kerja politik, saatnya berlomba merebut hati dan pikiran dengan menawarkan ide, gagasan, program kegiatan untuk merebut kepercayaan rakyat,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (6/11).
Sumber : Radio Elshinta
-
Presidium Nasional FPMI Dorong MK Batasi Masa Jabatan Anggota Dewan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presidium Nasional Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) mengadakan konferensi pers di Meeting Room Kedai Riolo, Senen, Jakarta Pusat, pada Rabu (06/11/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota penting Presnas FPMI, di antaranya Amul Hikmah Budiman selaku Manager Program FPMI, Indri Hafsari sebagai Wakil Ketua II, Rudy Satria Mandala Bonout yang menjabat Wakil Ketua I sekaligus Koordinator Tim Hukum & Advokasi, serta Afiandy Samallo dari Tim Hukum & Advokasi FPMI.
Dalam pernyataannya, Rudy Satria mengungkapkan bahwa FPMI telah resmi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menurut Rudy, aturan saat ini tidak mengatur secara spesifik batasan periodesasi jabatan anggota parlemen. UU tersebut hanya menyebutkan bahwa masa jabatan berlangsung lima tahun dan berakhir ketika anggota parlemen yang baru mengucapkan sumpah.
“Ini sudah menjadi kebutuhan mendesak. Legislatif juga bagian dari produk pemilu, dan kekuasaan di dalamnya perlu dibatasi agar proses demokrasi tetap sehat dan bermartabat,” kata Rudy, tokoh muda asal Sulawesi Utara.
Amul Hikmah Budiman, Manager Program FPMI, menambahkan bahwa pembatasan masa jabatan anggota legislatif akan membuka jalan bagi regenerasi kepemimpinan yang lebih inklusif dan meritokratis, serta meningkatkan jenjang karier di partai politik dan pemerintahan. Hal ini dinilai penting untuk mendorong partisipasi kaum muda dalam politik.
-
/data/photo/2021/01/06/5ff586433a8da.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "\"Jangan Sampai Paman Birin Jadi Kasus Harun Masiku Jilid 2\"
Nasional
6 November 2024")
"Jangan Sampai Paman Birin Jadi Kasus Harun Masiku Jilid 2" Nasional 6 November 2024
“Jangan Sampai Paman Birin jadi Kasus Harun Masiku Jilid 2”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kaburnya Gubernur Kalimantan Selatan
Sahbirin Noor
usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) tak menjadi kasus
Harun Masiku
jilid 2.
“Jangan sampai kasus Paman Birin menjadi kasus Harun Masiku jilid 2. Hal tersebut mengingat adanya kemiripan antara kasus Harun Masiku dan Paman Birin di mana ada relasi dengan kekuasaan pada kedua kasus tersebut,” kata Praswad dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).
Praswad yakin KPK memiliki kemampuan teknis dalam penanganan kasus Sahbirin Noor. Namun, seperti kasus Harun Masiku, terkadang ada aspek politis yang lebih tinggi.
Ia mengatakan, Pimpinan KPK pada masa akhir jabatannya harus dapat menunjukkan kinerjanya dalam menangkap Sahbirin Noor.
“Jangan sampai gagal untuk kesekian kalinya,” ujarnya.
Terlebih, kata Praswad, aturan dari Mahkamah Agung (MA) menyebutkan adanya larangan bagi orang yang kabur untuk bisa mengajukan praperadilan, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018.
“Untuk itu, jangan sampai publik dibohongi melalui akrobat politik dalam penanganan kasus ini. Harus
clear
posisi Mahkamah Agung maupun KPK dalam penanganan kasus ini,” ucap dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin, melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 6 Oktober.
Informasi mengenai pelarian Paman Birin terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
“Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).
Indah menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.
Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.
“Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” lanjut Indah.
Indah juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.
Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.
“Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah muncul lagi di publik,” tambah Indah.
Ditemui usai persidangan, Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.
Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin.
Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.
“Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur,” ungkap Soesilo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Teken MoU, Bank NTT Optimistis Bentuk KUB Bersama Bank Jatim
Kupang: PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi melaksanakan penandatanganan MoU untuk pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Bank NTT dan Bank Jatim berlangsung di Kantor Pusat Bank NTT, Selasa, 5 Oktober 2024.
Pembentukan KUB ini harus dilakukan mengingat modal inti Bank NTT belum capai Rp3 triliun. Sesuai amanat POJK, jika modal inti belum mencapai Rp3 Triliun, maka BPD di Indonesia wajib membentuk KUB dengan BPD yang modal intinya sudah di atas Rp3 triliun.
“Dengan kolaborasi yang kita bangun akan memberikan dampak postif bagi perkembangan Bank NTT. Kami berharap bisa diberikan kesempatan untuk berkolabolasi dan bersinergi dengan Bank Jatim,” kata Plt Dirut Bank NTT Yohanis Landu Praing di Kupang, Selasa, 5 November 2024.
Ia menegaskan, proses pembentukan KUB Bank NTT dan Bank Jatim telah melalui persetujuan para pemegang saham Bank NTT. “Pada saat pertemuan itu, Bapak Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota Kupang dan DPRD Provinsi NTT sangat menyetujui Bank NTT ber-KUB dengan Bank Jatim,” kata Yohanis Landu Praing.
Ia berharap agar, KUB antara Bank NTT dan Bank Jatim bisa segera terwujud, karena waktu yang diberikan OJK tinggal 2 bulan.
“Sekali lagi terima kasih ada kesempatan yang luar biasa ini. Harapan kami, waktu kita tinggal 2 bulan. Kiranya pemenuhan segala persyaratan terkait KUB dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari teman-teman tim KUB dan komisaris serta direksi Bank Jatim maupun Bank NTT,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman. Menurut Dirut Bank Jatim, waktu untuk pembentukan KUB tidak lama lagi. Karena itu, ia berharap semua tim bekerja keras agar KUB bisa terlaksana sebelum tanggal 31 Desember 2024.
“Jangan lupa tetap berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, agar KUB ini berjalan sesuai analisis bisnis dan kelayakan-kelayakan yang lain. Karena KUB ini kebijakan yang sifatnya jangka panjang. KUB ini salah satu dari transformasi yang dilajukan oleh Bank Jatim,” kata Busral Iman.
Ia berharap KUB bisa memberikan manfaat untuk Bank NTT dan Bank Jatim. “Saya yakin dengan sinergi ini, akan memberikan manfaat yang banyak bagi Bank NTT dan Bank Jatim,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020. Dalam aturan tentang konsolidasi bank umum tersebut, BPD wajib memenuhi modal inti Rp3 triliun sampai tanggal 31 Desember 2024. Jika belum memenuhi modal inti Rp3 Triliun, maka salah satu skema yang disiapkan oleh OJK adalah lewat pembentukan KUB.
Kupang: PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi melaksanakan penandatanganan MoU untuk pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Bank NTT dan Bank Jatim berlangsung di Kantor Pusat Bank NTT, Selasa, 5 Oktober 2024.
Pembentukan KUB ini harus dilakukan mengingat modal inti Bank NTT belum capai Rp3 triliun. Sesuai amanat POJK, jika modal inti belum mencapai Rp3 Triliun, maka BPD di Indonesia wajib membentuk KUB dengan BPD yang modal intinya sudah di atas Rp3 triliun.
“Dengan kolaborasi yang kita bangun akan memberikan dampak postif bagi perkembangan Bank NTT. Kami berharap bisa diberikan kesempatan untuk berkolabolasi dan bersinergi dengan Bank Jatim,” kata Plt Dirut Bank NTT Yohanis Landu Praing di Kupang, Selasa, 5 November 2024.
Ia menegaskan, proses pembentukan KUB Bank NTT dan Bank Jatim telah melalui persetujuan para pemegang saham Bank NTT. “Pada saat pertemuan itu, Bapak Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota Kupang dan DPRD Provinsi NTT sangat menyetujui Bank NTT ber-KUB dengan Bank Jatim,” kata Yohanis Landu Praing.
Ia berharap agar, KUB antara Bank NTT dan Bank Jatim bisa segera terwujud, karena waktu yang diberikan OJK tinggal 2 bulan.
“Sekali lagi terima kasih ada kesempatan yang luar biasa ini. Harapan kami, waktu kita tinggal 2 bulan. Kiranya pemenuhan segala persyaratan terkait KUB dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari teman-teman tim KUB dan komisaris serta direksi Bank Jatim maupun Bank NTT,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman. Menurut Dirut Bank Jatim, waktu untuk pembentukan KUB tidak lama lagi. Karena itu, ia berharap semua tim bekerja keras agar KUB bisa terlaksana sebelum tanggal 31 Desember 2024.
“Jangan lupa tetap berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, agar KUB ini berjalan sesuai analisis bisnis dan kelayakan-kelayakan yang lain. Karena KUB ini kebijakan yang sifatnya jangka panjang. KUB ini salah satu dari transformasi yang dilajukan oleh Bank Jatim,” kata Busral Iman.
Ia berharap KUB bisa memberikan manfaat untuk Bank NTT dan Bank Jatim. “Saya yakin dengan sinergi ini, akan memberikan manfaat yang banyak bagi Bank NTT dan Bank Jatim,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020. Dalam aturan tentang konsolidasi bank umum tersebut, BPD wajib memenuhi modal inti Rp3 triliun sampai tanggal 31 Desember 2024. Jika belum memenuhi modal inti Rp3 Triliun, maka salah satu skema yang disiapkan oleh OJK adalah lewat pembentukan KUB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(WHS)
-
Komisi III Dorong BUMD Bisa Maksimal Setor Dividen untuk Tutup Merosotnya Pendapatan Daerah 2025
JABAR EKSPRES – Ketua Komisi III DPRD Jabar Jajang Rohana mendorong peningkatan kenerja dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat. Itu bakal menjadi salah satu fokus struktur Komisi III baru dalam satu tahun ke depan.
Jajang memiliki harapan bahwa semua BUMD di Jabar bisa meningkatkan kontribusinya ke masyarakat. Termasuk kontribusi dalam setoran dividen. “BUMD itu kan penugasan ya, jadi harus berikan pelayanan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Atau juga hasilkan dividen untuk Pemprov,” jelasnya.
Komisi III periode baru ini juga telah menggelar pertemuan dengan sejumlah BUMD di Jabar. Pertemuan itu untuk kenalan sekaligus membaca profil dan kinerja dari BUMD yang selama ini menjadi mitra. “Harapan kami yang sakit jadi sehat, yang sehat makin bugar,” imbuhnya.
Suntikan dividen dari BUMD memang cukup dibutuhkan untuk mendongkrak pendapatan daerah di 2025 ini. Karena pendapatan daerah cukup tergerus akibat dari implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). BUMD menjadi andalan untuk kemandirian dalam pendapatan daerah.
BACA JUGA: Optimalkan Kebersihan Wilayah, Sendi-Melli Kirim Bantuan Gerobak Sampah di Sejumlah Kelurahan Kota Bogor
Namun sejauh ini belum semua BUMD di Jabar maksimal dalam setoran dividen. Dalam pertemuan antara Komisi III DPRD Jabar dengan mitranya beberapa waktu lalu misalnya, terungkap bahwa tidak semua BUMD bisa setor dividen.
Di antaranya, PT Agro Jabar nihil setoran dividen 2024 termasuk usulan 2025. Perseroan itu masih memiliki saldo rugi di neraca, sehingga secara aturan perundangan belum dapat memberikan dividen kepada pemegang saham.
Berikutnya adalah PT Agronesia. Kondisinya juga masih sama, tidak ada setoran dividen 2024 maupun untuk usulan 2025. Perusahaan yang bergerak di bidang industri karet, es dan makanan itu juga masih memiliki saldo rugi di neraca.
Selanjutnya adalah PT Bandarudara International Jawa Barat (BIJB). Perusahaan yang mengelola Bandara Kertajati itu tidak menyetorkan dividen 2024 maupun di rencana usulan 2025. BUMD itu masih punya saldo rugi, termasuk beban utang yang tembus Rp2 triliun.
BACA JUGA: Kenapa Bansos PKH dan BPNT 2024 Tidak Cair? Penuhi Kriteria Ini agar Bantuan Cair!
-
Bawaslu KBB Terima Laporan Dugaan Kampanye Gilang Dirga di Lembang
JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wakil bupati Bandung Barat nomor urut 1, Gilang Dirga.
Dugaan pelanggaran kampanye itu diketahui setelah video dan fotonya tersebar. Dalam video serta foto tersebut memperlihatkan calon wakil Bupati Bandung Barat Gilang Dirga yang diduga melakukan kampanye menggunakan fasilitas milik salah satu pemerintah desa di wilayah Kecamatan Lembang, KBB.
Fasilitas yang dipakai berupa mobil Maskara. Kendaraan tersebut merupakan bantuan mobil bagi desa dengan konsep multifungsi untuk memenuhi kebutuhan primer warga.
Tak hanya Gilang Dirga, Sekretaris DPC Partai Demokrasi Bandung Barat Pither Tjuandys pun turut terlihat mendampingi dalam video dan foto yang tersebar tersebut.
Sekedar diketahui, Gilang Dirga calon wakil bupati Bandung Barat berpasangan dengan Didik Agus Triwiyono calon bupati Bandung Barat.
“Betul, dan kami sudah terima informasinya dan sekarang tim Panwascam sedang bergerak menelusuri informasi di lapangan,” kata Ketua Bawaslu KBB Riza Nasrul Falah Sopandi saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2024).
Menurutnya, saat ini Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Lembang tengah melakukan pengumpulan data dan bukti terkait dugaan pelanggaran kampanye tersebut.
Setelah itu, lanjut dia, Panwascam Lembang melakukan pleno tingkat di kecamatan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Gilang Dirga.
“Kalau memang ada unsur pelanggaran akan dilemparkan ke kita (Bawaslu),” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya banyak menerima pelanggaran kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bandung Barat.
“Jadi hari ini kita tunggu laporan profiling dari temen-temen panwascam. Karena memang kaporan seperti ini banyak sekali yang masuk ke kita,” imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat KBB Pither Tjuandys mengaku kegiatan yang dilakukannya sebagai Anggota DPRD KBB bersama Gilang Dirga di Lembang terjadi sebelum masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung. Tepatnya pada 10 September 2024 yang bertepatan dengan momen HUT Partai Demokrat.
“Jadi intinya karena tanggal 9 ulang tahun Demokrat dan tanggal 10 Septembernya saya kunjungan ke lapangan. Itu kan belum tahapan, tahapan kampanye baru tanggal 25 September. Jadi waktu saya mengundang Gilang di peresmian jalan itu nomor urut pun belum ada,” kata Pither.
-
BPBD Dibutuhkan Kota Bandung Atasi Bencana
JABAR ESKPRES – Peneliti Sistem Informasi Geografi, Penginderaan Jauh, dan Mitigasi Bencana UPI, Ayu Lestari menilai kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) amat diperlukan oleh Kota Bandung.
Menurutnya, sebagai salah satu daerah yang rawan akan terjadinya bencana mulai dari gempa bumi, banjir, hingga tanah longsor. Sudah seharusnya Kota Kembang memiliki badan yang hanya berfokus pada penanggulangan bencana.
“Jadi memang sudah seharusnya diskar PB ini dipecah. Agar BPBD ini nantinya berfokus pada pencegahan mulai dari kesiapsiagaan, mitigasi, hingga tanggap darurat bencana,” katanya kepada Jabar Ekspres.
Diakuinya, pengetahuan terkait kesiapsiagaan masyarakat akan terjadinya bencana masih terbilang minim. Padahal Bandung dihantui ancaman sesar lembang dan sesar-sesar yang mengelilinginya.
BACA JUGA: Kenapa Bansos PKH dan BPNT 2024 Tidak Cair? Penuhi Kriteria Ini agar Bantuan Cair!
“Jadi mitigasi ini sangat penting peranannya, dan tentunya harus dilakukan secara masif. Fokus Diskar PB ini tak hanya penanggulangan bencana, tetapi ada hal-hal lain terkait kebencanaan yang juga menjadi beban bagi Diskar PB,” katanya.
“Sedangkan mitigasi ini diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebencanaan, meminimalisir segala resiko, dan tentunya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana, maka pembentukan BPBD ini harus segera dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara menyebut, pembentukan BPBD sudah masuk dalam bahasan DPRD Kota Bandung. Dirinya pun membenarkan bahwa keberadaan BPBD sangat dibutuhkan oleh Kota Kembang.
BACA JUGA: 500 KK Terdampak Akibat Banjir di Desa Banjaran Wetan
“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu perdanya sudah dibahas dengan dewan. Tinggal proses saja, kayaknya itu menunggu. Nunggu persiapan kapan itu belum tahu, belum update ya,” kata dia.
“Sekarang masih digabung dengan Damkar Tapi memang harus ada dan itu sudah disetujui juga oleh dewan,” pungkasnya. (Dam)
-
Sederet Alasan Relawan Golkar Lama Hijrah ke Seto-Rezki
Alasan lainnya adalah, pasangan Sehati merupakan kriteria pemimpin berpengalaman yang dinilai lebih memenuhi kebutuhan Makassar saat ini. Menurutnya, pengalaman menjadi faktor kunci dalam memilih pemimpin.
Seto memiliki rekam jejak sebagai Bupati Sinjai periode 2018-2023 dan Rezki Mulfiati Lutfi sudah dua kali terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel. Kombinasi pengalaman di eksekutif dan legislatif ini sangat layak memimpin Kota Makassar selama lima tahun ke depan.
“Makassar butuh pemimpin yang berpengalaman. Dari semua calon, hanya Seto yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah,” pungkas Nena.
Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto menilai, perpecahan dukungan di internal Golkar Makassar berpotensi menurunkan elektabilitas Munafri alias Appi. Apalagi, Golkar merupakan parpol pengusung utama pasangan Mulia di Pilkada Makassar.
“Ini akan mengganggu pergerakan mesin parpol Appi karena kita tahu (parpol) pengusung utama Appi-Aliyah itu Golkar. Apalagi diharapkan leading dalam kampanye itu Golkar mesin parpolnya,” kata Ali, pada Sabtu (2/11/2024).Ali beranggapan, perpecahan dukungan ini akan berimbas kepada mesin politik Partai Golkar dan akan mengganggu kerja-kerja pemenangan. Peralihan dukungan ini turut berpotensi munculnya swing voter di kalangan pemilih Golkar. “Ini bisa menurunkan elektabilitas Golkar, khususnya dalam dukungan mereka terhadap Appi,” jelas Ali.
Dukungan Relawan Golkar ini, kata Ali, akan memperkuat barisan pendukung Sehati. Apalagi Golkar dikenal memiliki basis yang loyal dan memiliki pemilih 40 tahun ke atas yang selama ini belum terjangkau oleh Seto-Rezki. “Orang yang pindah ini bukan membawa dirinya tapi membawa basis, tentu ini akan memberikan dampak elektoral ke Seto-Rezki,” pungkas Ali. (*)
-
Kaesang Jadi Juru Kampanye Imba-Ivan, Bawa Pesan Jokowi untuk Warga Manado
Manado: Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjadi juru kampanye calon Wali Kota Manado dan Wakilnya, Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut. Kampanye dilakukan di Kelurahan Paniki Dua atau tepatnya di Pasar Perumnas, Manado, Sulawesi Utara.
Kedatangan Kaesang langsung disambut dengan ribuan massa yang memadati lokasi kampanye. Dia dielu-elukan pendukung, kader dan simpatisan karena figurnya yang sederhana seperti ayahnya, Jokowi.
Kaesang Pangarep mengatakan, dirinya mendapatkan amanah dari ayahnya, Jokowi yang baru saja mengakhiri masa jabatannya.
“Ini saya mau ada pesan sedikit tolong didengarkan ya, Pak Ivan saya titip Kota Manado utamanya yang berkaitan dengan mensejahterakan betul betul diperhatikan karena ini akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat Kota Manado,” kata Kaesang.
Kaesang bahkan memperdengarkan rekaman suara dari Jokowi yang mengatakan kepada Imba-Ivan untuk memajukan dan mensejahterahkan warga kota Manado.
“Itu adalah sedikit pesan dari Pak Jokowi kepada Pak Ivan waktu berkunjung ke Solo jadi saya cuma bilang kalau Pak Jokowi ada di belakangnya Om Imba dan Mas ivan,” terang Kaesang.
Bahkan dalam orasinya, Kaesang berkali-kali mengatakan untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada Imba-Ivan, karena dalam program Imba-Ivan semuanya untuk kesejahteraan rakyat antara lain dana lansia, BPJS kesehatan, dana pendidikan, dan masih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat, hal ini juga sejalan dengan Program Pemerintah Pusat.
Selain itu, Kaesang juga mengatakan jika Imba-Ivan menjadi pemimpin Manado kemudian tidak melaksanakan programnya, dirinya akan jewer mereka.
Meski hanya satu jam, namun pendukung Imba-Ivan merasa senang karena bisa melihat dan bertemu dengan anaknya Presiden Jokowi. Sebelumnya ,Ivan Lumentut dalam orasinya memberikan apresiasi kepada mas Kaesang yang mau datang berkampanye dengan paslon Imba-Ivan.
“Terima kasih kepada mas Kaesang yang datang dan berkampanye dengan Imba-Ivan, salam buat pak Jokowi, pak Presiden Prabowo dan Wapres Nas Gibran Rakabuming Raka” tandas mantan legislator DPRD Sulut ini.
Berdasarkan pantauan media ini, ribuan massa memadati lokasi tersebut menghadiri kampanye tatap muka paslon nomor urut 3 Imba-Iva yang mengantongi jargon BERIMAN.
Imba dan Ivan diusung oleh Partai Golkar, Partai NasDem dan PSI, serta didukung oleh PKB, PPP, dan Partai Ummat.
Manado: Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjadi juru kampanye calon Wali Kota Manado dan Wakilnya, Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut. Kampanye dilakukan di Kelurahan Paniki Dua atau tepatnya di Pasar Perumnas, Manado, Sulawesi Utara.
Kedatangan Kaesang langsung disambut dengan ribuan massa yang memadati lokasi kampanye. Dia dielu-elukan pendukung, kader dan simpatisan karena figurnya yang sederhana seperti ayahnya, Jokowi.
Kaesang Pangarep mengatakan, dirinya mendapatkan amanah dari ayahnya, Jokowi yang baru saja mengakhiri masa jabatannya.
“Ini saya mau ada pesan sedikit tolong didengarkan ya, Pak Ivan saya titip Kota Manado utamanya yang berkaitan dengan mensejahterakan betul betul diperhatikan karena ini akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat Kota Manado,” kata Kaesang.
Kaesang bahkan memperdengarkan rekaman suara dari Jokowi yang mengatakan kepada Imba-Ivan untuk memajukan dan mensejahterahkan warga kota Manado.
“Itu adalah sedikit pesan dari Pak Jokowi kepada Pak Ivan waktu berkunjung ke Solo jadi saya cuma bilang kalau Pak Jokowi ada di belakangnya Om Imba dan Mas ivan,” terang Kaesang.
Bahkan dalam orasinya, Kaesang berkali-kali mengatakan untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada Imba-Ivan, karena dalam program Imba-Ivan semuanya untuk kesejahteraan rakyat antara lain dana lansia, BPJS kesehatan, dana pendidikan, dan masih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat, hal ini juga sejalan dengan Program Pemerintah Pusat.
Selain itu, Kaesang juga mengatakan jika Imba-Ivan menjadi pemimpin Manado kemudian tidak melaksanakan programnya, dirinya akan jewer mereka.
Meski hanya satu jam, namun pendukung Imba-Ivan merasa senang karena bisa melihat dan bertemu dengan anaknya Presiden Jokowi. Sebelumnya ,Ivan Lumentut dalam orasinya memberikan apresiasi kepada mas Kaesang yang mau datang berkampanye dengan paslon Imba-Ivan.
“Terima kasih kepada mas Kaesang yang datang dan berkampanye dengan Imba-Ivan, salam buat pak Jokowi, pak Presiden Prabowo dan Wapres Nas Gibran Rakabuming Raka” tandas mantan legislator DPRD Sulut ini.
Berdasarkan pantauan media ini, ribuan massa memadati lokasi tersebut menghadiri kampanye tatap muka paslon nomor urut 3 Imba-Iva yang mengantongi jargon BERIMAN.
Imba dan Ivan diusung oleh Partai Golkar, Partai NasDem dan PSI, serta didukung oleh PKB, PPP, dan Partai Ummat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ALB)