Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Bey Minta REI Jabar Hadirkan Green Property Terjangkau

    Bey Minta REI Jabar Hadirkan Green Property Terjangkau

    Bandung: Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat menghadirkan dengan konsep Green Property. Hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. 

    Hal itu diungkapkan Bey dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung. Musda REI ke-XII itu juga mengukuhkan Norman Nurdjaman yang terpilih sebagai Ketua DPD REI Jawa Barat periode 2024 – 2027. 

    Selain Bey, Musda REI ke-XII dihadiri Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD dan tamu undangan lainnya. 

    Dalam sambutannya, Bey mengharapkan dengan mengadopsi konsep green property maka bahan bangunan yang digunakan ramah lingkungan.

    Selain itu, arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri. 

    “Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bey Machmudin. 

    Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman mengatakan akan melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi, saat ini, REI  juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.

    “Kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate,” kata Norman.

    Norman menyadari tantangan REI ke depan akan berat. Apalagi kondisi deflasi yang terjadi memberi dampak kepada bisnis real estate. “Banyak aturan-aturan yang perlu direvisi disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.

    Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Ia menyebut, tagline-nya terkait ‘perubahan’ harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.

    “Selain internal, juga hubungan dengan seluruh stake holder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, perpajakan, Kepolisian, PLN dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu targetnya kepastian usaha,” kata Norman.

    Bandung: Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat menghadirkan dengan konsep Green Property. Hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. 
     
    Hal itu diungkapkan Bey dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung. Musda REI ke-XII itu juga mengukuhkan Norman Nurdjaman yang terpilih sebagai Ketua DPD REI Jawa Barat periode 2024 – 2027. 
     
    Selain Bey, Musda REI ke-XII dihadiri Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD dan tamu undangan lainnya. 
    Dalam sambutannya, Bey mengharapkan dengan mengadopsi konsep green property maka bahan bangunan yang digunakan ramah lingkungan.
     
    Selain itu, arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri. 
     
    “Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bey Machmudin. 
     
    Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman mengatakan akan melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi, saat ini, REI  juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.
     
    “Kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate,” kata Norman.
     
    Norman menyadari tantangan REI ke depan akan berat. Apalagi kondisi deflasi yang terjadi memberi dampak kepada bisnis real estate. “Banyak aturan-aturan yang perlu direvisi disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.
     
    Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Ia menyebut, tagline-nya terkait ‘perubahan’ harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.
     
    “Selain internal, juga hubungan dengan seluruh stake holder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, perpajakan, Kepolisian, PLN dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu targetnya kepastian usaha,” kata Norman.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Komisi I Cek Kesiapan Lahan Baru Kantor Kelurahan Setu Gede dan Pengarsipan Kota Bogor

    Komisi I Cek Kesiapan Lahan Baru Kantor Kelurahan Setu Gede dan Pengarsipan Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Komisi I DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Situ Gede dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi I, Hakanna, Sekretaris Komisi I, Said Muhamad Mohan beserta jajaran anggota.

    Karnain menuturkan, berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan ke Kelurahan Situ Gede, Komisi I telah memastikan bahwa lahan seluas 2600 meter per segi yang disiapkan oleh Pemkot Bogor untuk membangun Kantor Kelurahan Situ Gede sudah siap dan pembangunan bisa dilakukan di 2025 nanti.

    BACA JUGA: Harga Komoditi Pangan Naik Serentak di Pasar Kota Bandung

    “Ini sudah dalam proses persiapan perencanaan pengadaan. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana penganggaran 2025 nanti akan bisa direalisasikan pengadaan lahan untuk bangunan kantor kelurahan Situ Gede,” katanya dikutip Jumat, 7 November 2024.

    Dengan kehadiran kantor kelurahan baru, pihaknya berharap, masyarakat di wilayah Situ Gede bisa mendapatkan pelayanan pemerintah yang baik dan optimal.

    “Dengan kehadiran kantor baru, tentu pelayanan yang prima harus bisa diberikan kepada warga, dan tentunya nanti warga pun bisa mengakses infrastruktur kantor kelurahan yang baru dengan nyaman,” tutur Politisi PKS ini.

    BACA JUGA: Trik Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp850.000, Begini Cara Cepatnya!

    Karnain menambahkan, berdasarkan hasil kunjungan ke Kantor Diarpus Kota Bogor, Komisi I DPRD Kota Bogor menemukan bukti arsip terkait Gambar Lambang Kota Bogor yang selama ini memang sudah dicari-cari keberadaannya.

    Hal ini menjadi penting, sebab sejak lama DPRD Kota Bogor ingin membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang gambar lambang daerah yang direncanakan dibahas didalam Propemperda periode 2024 – 2029.

    “Ada dokumen perda Kota Besar Bogor tahun 1955 yang membuktikan ada dokumen awal tentang lambang Kota Bogor dan ini akan ditidaklanjuti oleh Bapemperda untuk proses penyesuaian sesuai dengan peraturan yang akan dirumuskan di Propemperda 2024-2029,” tandas Karnain. (YUD)

  • KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen

    KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah siap 99 persen.

    “Saya ingin memastikan bahwa persiapan pilkada sudah 99 persen,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebutkan KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Namun, dia mengakui masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau karena lokasinya terlalu jauh. “Tapi insyaallah, nanti di hari H-nya, seluruh persiapan yang sudah kita laksanakan,” ujarnya.

    Selain itu, Afifuddin juga meminta dukungan dari Pemerintah Daerah, termasuk gubernur, bupati, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memaknai pilkada sebagai bagian dari sejarah demokrasi bangsa.

    “Pilkada dilakukan secara serentak se-Indonesia di hari yang sama seperti Pemilu 2024 kemarin,” tegas Afifuddin.

    Dirinya menekankan jika terdapat pelanggaran dan kecurangan selama pilkada berlangsung, maka tindakan tegas akan diambil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Dia merinci Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

    “Jumlah yang luar biasa, maka jangan sampai kita sia-siakan momentum pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Plh. Ketua Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan forum konsolidasi untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil.

    Sebagai pengawas pemilu, Lolly menambahkan Bawaslu telah memetakan kerawanan pemilihan di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, serta menganalisisnya hingga menjadi pemetaan kerawanan tingkat nasional.

    “Kalau kita bicara soal Bawaslu maka perspektifnya adalah melakukan pencegahan supaya orang tidak melakukan pelanggaran,” jelas Lollym

    Ia juga menjelaskan terkait kerawanan kampanye, aspek yang perlu diperhatikan meliputi keamanan dan ketertiban, penggunaan fasilitas negara, serta kampanye di tempat ibadah.

    Menurutnya, seluruh tahapan pilkada harus dianggap penuh dengan potensi kerawanan agar Bawaslu tetap waspada. Selain itu, distribusi logistik harus dipastikan tepat waktu.

    “Keamanan gudang logistik supaya tidak ada yang rusak atau tidak ada yang hilang, termasuk kesesuaian spek yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.

    Baca juga: KPU: Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp28,6 triliun
    Baca juga: Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan di pilkada

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indikasi Kecurangan, Tim Appi-Aliyah Bentuk Pengawas Pilwali Makassar

    Indikasi Kecurangan, Tim Appi-Aliyah Bentuk Pengawas Pilwali Makassar

    ARA menambahkan bahwa pilkada yang adil dan transparan sangat bergantung pada netralitas seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu.

    Terlebih, Ketua Tim Pemenangan MULIA itu juga menekankan perlunya netralitas dari aparat keamanan.

    ARA meminta TNI dan Polri untuk menjaga sikap profesional selama pilkada berlangsung.

    Ia menekankan bahwa sebagai barometer politik Sulsel, Pilwali Makassar harus bebas dari intervensi atau kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

    Untuk mengantisipasi potensi kecurangan, Tim Pemenangan Appi-Aliyah mulai mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi saksi dan relawan.

    Mereka akan disebar di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai pengawas yang siap merekam setiap tindakan mencurigakan, terutama jika terjadi tekanan terhadap pemilih.

    “Apabila ada penekanan kepada rakyat, maka ini akan kita rekam dan foto sebagai bukti,” ujar ARA.

    Selain itu, Tim MULIA telah memberikan pembekalan masif bagi tim lapangan, baik untuk mengawasi tahapan pilkada maupun proses pemilihan.

    Pengawasan khusus juga akan difokuskan pada suara rusak yang dapat menjadi celah manipulasi.

    “Kami tidak hanya fokus pada proses pemilihan, tapi juga perhitungan suara. Setiap upaya untuk merusak atau mengganggu suara rakyat akan kita awasi,” tegas ARA.

    Tim Hukum MULIA juga sudah disiapkan untuk mengambil langkah-langkah hukum jika terjadi indikasi pelanggaran.

    Dengan kesiapan pengawasan ketat dan upaya preventif, mantan Wakil Ketua DPRD Makassar itu berharap Pilwali Makassar dapat berlangsung jujur dan adil tanpa ada pihak yang dirugikan.

  • Total anggaran program sekolah swasta gratis capai Rp2,3 triliun

    Total anggaran program sekolah swasta gratis capai Rp2,3 triliun

    Kamis, 7 November 2024 18:19 WIB

    Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Instruksikan Kader Gerindra se-Sulsel Menangkan Seto-Rezki

    Prabowo Instruksikan Kader Gerindra se-Sulsel Menangkan Seto-Rezki

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan menginstruksikan seluruh kadernya untuk memenangkan pasangan Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi dalam Pilkada Makassar 2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon nomor urut 2 ini.

    Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras menginstruksikan, setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Sulawesi Selatan mendata minimal 1.000 pendukung dari kalangan keluarga, sahabat, dan rekan bisnis yang berdomisili di Kota Makassar. Nama-nama yang terkumpul dari seluruh DPC ini selanjutnya diserahkan ke DPD Gerindra Sulsel sesegera mungkin.

    “Instruksi ini menegaskan komitmen Partai Gerindra untuk menggerakkan kekuatan penuh dalam mendukung pasangan Seto-Rezki. Kami berharap seluruh DPC dan anggota DPRD Gerindra se-Sulsel turut berperan aktif dan solid dalam upaya memenangkan kandidat yang telah mendapat dukungan resmi dari DPP,” ucap Andi Iwan Darmawan Aras.

    DPD Gerindra Sulsel optimistis bahwa dukungan yang solid dari seluruh kader di Sulawesi Selatan, akan mampu mengantar pasangan Seto-Rezki meraih kemenangan pada Pilkada Makassar 2024.

    Terpisah, Ketua OKK Gerindra Makassar, Kasrudi mengungkapkan bahwa instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulsel sudah sangat jelas. Seluruh kader dan simpatisan diharapkan menempatkan prioritas tinggi untuk memenangkan pasangan Seto-Rezki dalam Pemilihan Wali Kota Makassar 27 November mendatang.

  • Pemprov DKI ajukan tujuh prioritas dalam RAPBD Tahun 2025

    Pemprov DKI ajukan tujuh prioritas dalam RAPBD Tahun 2025

    Kamis, 7 November 2024 16:48 WIB

    Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar: Fitur “arithmetic guard” angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Pakar: Fitur “arithmetic guard” angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kehadiran fitur arithmetic guard sebagai langkah penyempurnaan hasil aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang semakin valid untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    “Saya sih melihatnya bahwa ini adalah angin segar dari KPU untuk memperbaiki sistem yang dianggap kemarin tidak bagus agar semakin bagus, semakin baik dan semakin valid,” kata Ujang saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ia pun mengapresiasi komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024. Perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu lalu.

    “Karena jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, kan ketika Sirekap yang kemarin-kemarin dianggap gagal oleh publik ya, dianggap bermasalah oleh publik,” ujarnya.

    Baca juga: KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    Oleh karena itu, menurut Ujang, penambahan fitur arithmetic guard bagian dari evaluasi KPU dalam menyiapkan Sirekap yang mumpuni sehingga ke depan publik dapat menyaksikan Sirekap yang lebih baik lagi.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Baca juga: Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan pada pilkada

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang di-input. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    Pada Rabu, 8 Mei 2024, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/5).

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Baca juga: Akademisi: KPU harus libatkan pakar IT yang banyak untuk jaga Sirekap
    Baca juga: KPU perbaiki Sirekap demi keakuratan hasil Pilkada 2024

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,”Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan dalam Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang diinput. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    “Kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem Sirekap mobile yang dipegang oleh KPPS,” ujarnya.

    Betty menyebutkan KPU juga melakukan perbaikan Sirekap terhadap marker pada kolom dan baris formulir hasil suara yang nantinya akan memudahkan konversi lebih cepat ke Sirekap Web.

    Selain itu, KPU memperbarui arsitektur aplikasi dengan penambahan di beberapa bagian ujung formulir serta perubahan pada kotak angka.

    “Kotak angka yang seperti kalkulator itu kami hapus sama sekali, sehingga OCR dan OMR lebih fokus pada karakter,” jelas Betty.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menyempurnakan beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024.

    Pasalnya, perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu lalu.

    Sebelumnya, Rabu (8/5), Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu.

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita Pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan, karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • 2 Kali Mangkir dari Undangan Pansus Pilkada DPRD, Bawaslu Jember Klarifikasi Surabaya 7 November 2024

    2 Kali Mangkir dari Undangan Pansus Pilkada DPRD, Bawaslu Jember Klarifikasi Surabaya 7 November 2024

    2 Kali Mangkir dari Undangan Pansus Pilkada DPRD, Bawaslu Jember Klarifikasi
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyampaikan alasannya tak menghadiri undangan
    Rapat Dengar Pendapat
    (RDP) Pansus DPRD Jember pada Kamis (7/11/2024).
    Undangan RDP tersebut sudah dikirim sebanyak dua kali. Undangan pertama, Bawaslu meminta agar dijadwalkan kembali.  Namun, pada undangan kedua, Bawaslu kembali tidak hadir.
    Ketua
    Bawaslu Jember
    ,
    Sanda Aditya Pradana
    , menjelaskan pihaknya tidak bisa menghadiri undangan karena masih berada di luar kota, yakni Jakarta. Sementara, dua komisioner lainnya sedang berada di Malang dan Surabaya.
    “Saya dan tiga komisioner di luar kota, saya di Jakarta acara sama Kemendagri,” kata Sanda pada Kompas.com via telepon.
    Ada dua komisioner yang masih di Jember, namun sedang menangani perkara dugaan pelanggaran.
    “Saya dan tiga komisioner di luar kota, saya di Jakarta acara sama Kemendagri,” ucap dia.
    Sanda berjanji akan berkirim surat secara resmi ke
    Pansus Pilkada
    terkait dengan ketidakhadirannya tersebut.
    Selain itu, ia akan menghadiri undangan dari Pansus Pilkada Jember untuk undangan selanjutnya.
    Sebelumnya diberitakan, Panitia Khusus (Pansus) Pilkada DPRD Jember memanggil Bawaslu Jember untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (7/11/2024).
    Namun, Bawaslu tidak hadir memenuhi undangan Pansus Pilkada DPRD Jember tersebut. Padahal, sudah dua kali diundang untuk menghadiri RDP.
    Ketua Pansus Pilkada DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menjelaskan pihaknya sudah mengundang Bawaslu sebanyak dua kali untuk menghadiri.
    “Undangan pertama, Bawaslu Jember mengaku masih ada kegiatan sehingga minta dijadwalkan ulang,” kata dia di DPRD Jember.
    Namun, ketika dijadwalkan ulang, Bawaslu juga tetap tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.