Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Dugaan `money politic`, paslon 03 & istri cawali Yogyakarta Singgih Raharjo dilaporkan ke Bawaslu

    Dugaan `money politic`, paslon 03 & istri cawali Yogyakarta Singgih Raharjo dilaporkan ke Bawaslu

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Dugaan `money politic`, paslon 03 & istri cawali Yogyakarta Singgih Raharjo dilaporkan ke Bawaslu
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 November 2024 – 15:34 WIB

    Elshinta.com – Warga Glagahsari Warungboto, Umbulharjo, DI Yogyakarta mendatangi kantor Bawaslu Kota Yogyakarta untuk melaporkan dugaan money politic paslon Afnan Singgih. 

    Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro, bersama saksi membawa bukti pembagian sembako dalam kegiatan kampanye yang dilakukan pada hari Sabtu, 2  November 2024, oleh tim paslon Afnan Singgih. 

    “Hari ini, saya bersama saksi telah berikan laporan disertai bukti bukti dan keterangan  ke Bawaslu Yogyakarta. Kami menyerahkan ke petugas Bawaslu sejumlah dokumen, barang dan foto kegiatan kampanye Afnan Singgih di RT 20/RW 05,” kata Susanto Dwi Antoro, Rabu (6/11/2024).

    Susanto Dwi Antoro, bersama warga Glagahsari Umbulharjo dalam laporan yang telah disampaikan ke Bawaslu menyatakan sosialisasi yang dilakukan oleh Paslon Afnan Singgih disebutkan tidak sepengetahuan RT/RW setempat. 

    “Kita laporkan adanya money pokitic dalam bentuk pembagian sembako yang disertai apk paslon oleh ibu Atik Wulandari, istri Pak Singgih ke Bawaslu dengan melampirkan dokumen dan barang berupa minyak goreng merk MYKiTA 850 ml, bross dengan sticker paslon, brosur sosialisasi paslon walikota,” kata Susanto Dwi Antoro seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Jumat (8/11). 

    Susanto Dwi Antoro, yang juga Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta menjelaskan berdasarkan  laporan dengan lampiran dokumentasi foto undangan, dokumentasi ibu Atik Singgih dengan pemilik rumah dan tim pemenangan, Bawaslu dapat memproses hukum sesuai kewenangan yang dimiliki. 

    “Kami  lapor ke Bawaslu dan berharap  proses hukum pelanggaran ditegakan sesuai aturan kampanye. Bukti dokumentasi pembagian sembako oleh Paslon Afnan Singgih, kita lampirkan, Di dalam pilkada Yogyakarta, masyarakat butuh edukasi politik, dan sudah ada larangan tak boleh money politics. Sebagaimana kita tahu menurut undang undang, pembagian sembako termasuk dalam kategori money politics. Bawaslu harus tegas lakukan penegakan hukum atas pelanggaran ini,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Suswono Dorong Fraksi PKS Carikan Solusi Polemik Kampung Susun Bayam, Jangan Tunggu Gubernur Baru Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Dorong Fraksi PKS Carikan Solusi Polemik Kampung Susun Bayam, Jangan Tunggu Gubernur Baru Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Dorong Fraksi PKS Carikan Solusi Polemik Kampung Susun Bayam, Jangan Tunggu Gubernur Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono meminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jakarta menuntaskan masalah Kampung Susun Bayam (KSB) yang terdampak relokasi pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
    Suswono menuturkan, langkah ini bertujuan untuk memperjuangkan hak warga tanpa menunggu dirinya dan Ridwan Kamil resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
    “Tidak menunggu saya jadi wakil gubernur dulu, tapi melalui Fraksi PKS misalnya saya akan desak mereka supaya segera panggil Pj Gubernur yang baru,” ujar Suswono di Kampung Susin Bayam, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).
    Suswono berharap, penyelesaian warga KSB dapat diselesaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi tanpa menunggu pelantikan gubernur baru.
    “Syukur-syukur bisa diselesaikan oleh Pj Gubernur yang baru, tidak mesti menunggu saya dilantik Februari ya,” ucapnya.
    Jika belum juga terselesaikan, Suswono berjanji ia akan membantu tuntaskan masalah warga KSB pada masa kepemimpinannya bersama Ridwan Kamil.
    “Tapi kalau sampai Februari belum tuntas ya pasti lah ini kewajiban dalam pemerintahan kami untuk menyelesaikannya,” kata dia.
    Suswono yakin pasti ada solusi terbaik jika pemerintah memegang prinsip keadilan, objektivitas, keberpihakan pada masyarakat, dan sesuai peraturan dalam pengambilan keputusan.
    “Sudah menjadi kewaiban pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera,” tegasnya.
    Suswono berjanji akan mengutamakan aspek keadilan untuk warga KSB apabila ia dan Ridwan Kamil terpilih di Pilkada Jakarta 2024.
    “Jika nanti Rido terpilih, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memimpin Jakarta, prinsip yang akan kami lakukan dalam membangun Jakarta adalah aspek keadilan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Kasus Kriminal yang Terpecahkan dengan Twist Tak Terduga di 2024

    4 Kasus Kriminal yang Terpecahkan dengan Twist Tak Terduga di 2024

    JABAR EKSPRES – Berikut ini merupakan daftar 4 kasus kriminal yang terpecahkan dengan twist tak terduga.

    Kasus-kasus kriminal yang tak terpecahkan selama bertahun-tahun, sering disebut “cold cases,” selalu menarik perhatian publik.

    Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi DNA yang terus berkembang memungkinkan banyak kasus lama untuk kembali diselidiki dan akhirnya terungkap.

    Artikel ini akan membahas empat kasus kriminal yang akhirnya terpecahkan pada tahun 2024 dengan twist yang tak terduga.

    BACA JUGA: Diduga Selingkuh Bertahun-tahun, Anak Buka Aib Ayah Kandung yang Ternyata Anggota DPRD Kabupaten Bogor

    Kasus Danielle Hins

    Pada tahun 1996, Danielle Hins, seorang remaja berusia 15 tahun, menghilang saat sedang memancing di Montana. Setelah pencarian intensif, tubuhnya ditemukan tak jauh dari lokasi tersebut dalam kondisi mengenaskan. Meskipun polisi melakukan penyelidikan menyeluruh, kasus ini berakhir tanpa titik terang dan menjadi kasus dingin selama 28 tahun.

    Baru pada tahun 2019, perkembangan teknologi DNA mulai memberikan petunjuk baru yang mengarah ke seorang pria bernama Paul Hutchinson. Polisi segera melakukan wawancara dengannya pada tahun 2024, tetapi hanya beberapa hari kemudian, Hutchinson ditemukan meninggal karena bunuh diri. Meski demikian, bukti DNA yang dikumpulkan berhasil mengonfirmasi bahwa Hutchinson adalah pelaku pembunuhan Danielle.

    Kasus Melissa Patton

    Melissa Patton dilaporkan hilang pada tahun 1998, dan tak lama kemudian, bagian-bagian tubuh yang diyakini milik Melissa ditemukan di dekat tempat kerja suaminya, Christopher. Dengan sejarah kekerasan yang terhubung ke lokasi penemuan mayat, Christopher telah lama dicurigai sebagai pelaku, namun bukti yang cukup belum bisa ditemukan untuk menangkapnya.

    Pada tahun 2024, teknik forensik yang lebih canggih berhasil memberikan bukti yang memperkuat keterlibatan Christopher dalam kasus ini. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berlalu, pihak berwenang mendapatkan alasan yang cukup kuat untuk menangkap dan menahannya.

    Kasus Bayi di Riverside

    Pada tahun 1987, warga Riverside, California, digemparkan oleh penemuan jasad seorang bayi perempuan di sebuah tempat sampah. Meski pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan, mereka tidak menemukan petunjuk yang cukup untuk mengidentifikasi ibu dari bayi tersebut.

    Namun, pada tahun 2024, kemajuan dalam teknologi DNA berhasil menelusuri garis keturunan bayi ini dan mengarahkan penyelidik pada sosok Melissa Avila, yang kini tinggal di North Carolina. Setelah dihadapkan pada bukti yang kuat, Melissa ditangkap sebagai ibu dari bayi malang tersebut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan.

  • Ada Peringatan Hari Pahlawan, CFD Kota Bekasi pada 10 November Ditiadakan Megapolitan 8 November 2024

    Ada Peringatan Hari Pahlawan, CFD Kota Bekasi pada 10 November Ditiadakan Megapolitan 8 November 2024

    Ada Peringatan Hari Pahlawan, CFD Kota Bekasi pada 10 November Ditiadakan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau
    car free day
    (CFD) karena bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Minggu (10/11/2024).
    “Iya (ditiadakan) kan ada peringatan Hari Pahlawan,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Gani Muhammad di Plaza Pemkot Bekasi, Jumat (8/11/2024).
    Keputusan kegiatan CFD ditiadakan pekan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 600.4/6189/DLH tentang Penghentian Sementara Penyelenggaraan Car Free Day (CFD) di Kota Bekasi.
    Surat edaran tersebut ditandatangani Gani dan ditetapkan pada Kamis (7/11/2024).
    Adapun, isi surat edaran tersebut yakni, peniadaan CFD berkenaan dengan adanya peringatan Hari Pahlawan.
    “Diinformasikan bahwa hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani sampai dengan Summarecon Kota Bekasi ditiadakan sementara,” demikian bunyi isi surat edaran tersebut.
    Dalam surat edaran ini juga tertuang tembusan langsung ke Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jabar usulkan 11 Ranperda 2025 ke Dewan, Ini Rinciannya

    Pemprov Jabar usulkan 11 Ranperda 2025 ke Dewan, Ini Rinciannya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Penjabat (Pj) Gubernur Bey Triadi Machmudin, resmi mengusulkan 11 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 (Ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Pengusulan 11 Ranperda tahun 2025 yang dilakuan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jum’at 8 November 2024 ini, Bey menyebut salah satu yang diusulkannya yakni seperti tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

    “Kami telah mengusulkan 11 Ranperda untuk dibahas di tahun 2025 melalui nomor surat 10948/HK.02.01/HUKHAM tanggal 17 Oktober 2024,” ucap Bey.

    Dari hasil pembahasan yang disepakati dan diakomodasi dalam program pembentukan Perda Tahun 2025, Bey mengatakan bahwa ada 9 Ranperda yang diusulkan dinyatakan lolos dan disepakati oleh DPRD jabar.

    BACA JUGA:22 Rumah Terendam Banjir Dampak Proyek Tol Cipularang, Ini Langkah Pj Bupati Bandung Barat!

    “2 Ranperda lainnya yaitu ranperda tentang tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha dan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2050, masih dalam proses pembahasan di tingkat Pansus (DPRD Jabar),” ungkapnya

    Semetara itu, untuk Ranperda mengenai BUMD PT Agronesia, dalam rangka peningkatan modal dasar untuk perkuatan modal PT Agronesia, Bey menuturkan bahwa Pemprov Jabar memahami terkait adanya penundaan dari DPRD Jabar.

    “Mengenai Ranperda BUMD PT Agronesia, dalam rangka peningkatan modal dasar untuk perkuatan modal PT Agronesia. Kami memahami pertimbangan Dewan yang terhormat untuk menunda dahulu Ranperda penyertaan modalnya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Pemprov Jabar resmi menyerahkan 11 usulan Ranperda Tahun 2024 ke DPRD Jabar. Berikut Ranperda 2025 yang diusulkan Pemprov Jabar :

    BACA JUGA:Sebanyak 16 Raperda Masuk Propemperda 2025, Penyertaan Modal PT Agronesia Kandas

    1. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029.

    2. Ranperda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.

    3. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 – 2045

    4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

    5. Ranperda tentang Perseroan Terbatas Bundar udara
    Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity

  • Ribuan Warga di Makassar Deklarasikan Dukungan ke Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi

    Ribuan Warga di Makassar Deklarasikan Dukungan ke Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ribuan loyalis Sahabat FW yang dipimpin Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Demokrat, Fatma Wahyudin, menyatakan komitmennya memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati), pada Pilgub Sulsel 27 November mendatang.

    Pertemuan akbar Sahabat FW berlangsung di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kamis (7/11/2024), meskipun Kota Makassar sempat diguyur hujan. Calon wakil gubernur, Fatmawati, hadir langsung pada kesempatan ini.

    Kegiatan yang dihadiri ribuan pendukung dari berbagai tim dan komunitas relawan, seperti Tim Zona, Tim Kuda Hitam, dan Tim Semut Hitam, memperlihatkan betapa solidnya dukungan terhadap pasangan Andalan Hati.

    Dalam orasi politiknya, Fatma Wahyudin, menyerukan semangat relawannya untuk bersama-sama memenangkan Andalan Hati. Diketahui, Fatma Wahyudin meraih 22.202 suara pada Pileg Sulsel 2024 lalu di Dapil Makassar A yang meliputi Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, Rappocini, dan Kepulauan Sangkarrang.

    “Hari ini, saya tegaskan bahwa Sahabat FW sepenuhnya mendukung pasangan Andalan Hati. Saya di sini bersama kalian, tidak ke mana-mana. Ayo, bersama-sama kita menangkan Andalan Hati,” serunya disambut riuh tim pendukungnya yang menjawab penuh antusiasme, “Siap! Dua, dua!”.

    Fatma Wahyudin juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan keluarga.

    “Kenapa Andalan Hati? Karena dari dua calon hanya Andalan Hati yang punya keterwakilan perempuan. Saya perempuan, di sini kita banyak dari perempuan. Hanya perempuan yang memahami kondisi dan kebutuhan perempuan,” katanya.

  • Sekolah Gratis bagi Anak Jakarta Sudah di Depan Mata Megapolitan 8 November 2024

    Sekolah Gratis bagi Anak Jakarta Sudah di Depan Mata Megapolitan 8 November 2024

    Sekolah Gratis bagi Anak Jakarta Sudah di Depan Mata
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengumumkan bahwa semua siswa di Jakarta akan dapat menikmati fasilitas pendidikan tanpa biaya alias gratis.
    Program ini diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.
    Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas khususnya bagi keluarga anak dengan latar belakang ekonomi tak mampu.
    Pemprov Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah membahas program tersebut.
    Hasilnya, keduanya sepakat bahwa program sekolah gratis untuk siswa SD hingga SMA swasta di Jakarta akan dimulai pada Juli 2025.
    “Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri, swasta,” ungkap Ketua DPRD Jakarta Khoirudin melalui siaran pers, Jumat (1/11/2024).
    DPRD dan Pemprov Jakarta juga menyepakati nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
    Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dengan Khoirudin bersama tiga wakilnya, Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco.
    Program sekolah gratis ini menyasar satuan pendidikan dengan
    grade
    C dan D, bukan A dan B yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga mampu.
    Pemprov Jakarta telah mendata klasifikasi sekolah swasta yang akan diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.
    Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta menyatakan akan menggandeng 2.900 sekolah swasta untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
    Di sisi lain, ada 495 sekolah swasta di Jakarta yang tidak diikutsertakan dalam program karena tidak menerima dana BOS dan termasuk sekolah elite.
    Sebelum menggodok lebih jauh, Pemprov Jakarta telah meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.
    Pelaksana (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwosusilo menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang ikut dalam program sekolah swasta gratis 2025 tidak boleh memungut biaya apa pun dari siswa.
    “Konsep sekolah swasta gratis itu biaya pendidikannya ditanggung. Sekolah tidak boleh memungut biaya apa pun dari siswa,” ujar Purwo.
    Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, total anggaran untuk program sekolah swasta gratis dan bantuan biaya perlengkapan sekolah mencapai Rp 2,3 triliun.
    Secara terperinci, Rp 1,6 triliun dialokasikan untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta, dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
    “Anggaran Rp 1,6 triliun, tapi ada tambahan Rp 700 miliar untuk itu tadi. Nanti berupa bantuan seragam dan buku-buku juga, mungkin kita sebut KJP-nya juga,” ujar Ima.
    Anggaran tambahan tersebut harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembelian seragam dan alat-alat sekolah.
    Ima tidak ingin KJP disalahgunakan kembali karena ditemukan kasus di lapangan bahwa KJP digunakan untuk membayar cicilan motor, membeli kebutuhan sembako, dan lain sebagainya.
    “Itu banyak terjadi (disalahgunakan). Kami ingin mendidik masyarakat bahwa KJP itu sebenarnya untuk menunjang mereka di pendidikan,” ucapnya.
    Siswa penerima program sekolah swasta gratis di Jakarta juga kemungkinan akan mendapatkan bantuan biaya perlengkapan sekolah.
    Mekanisme pemberian bantuan sosial untuk perlengkapan sekolah ini masih dievaluasi.
    “Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain,” kata Ima.
    Ima mencontohkan, jika sebuah sekolah swasta memiliki kuota peserta didik sebanyak 200 dan 100 siswa dibiayai secara gratis maka hanya 100 siswa tersebut yang berhak mendapat bantuan.
    Dengan demikian, siswa dari keluarga mampu tetap harus membayar biaya pendidikan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.
    “(Yang mampu) tetap bayar, hanya yang tidak mampu kami akomodasi. Banyak yang kondisinya putus sekolah, yang ijazahnya tertahan itu yang diakomodasi,” tuturnya.
    (Reporter: Firda Janati, Ruby Rachmadina | Editor: Akhdi Martin Pratama, Fitria Chusna Farisa, Irfan Maullana)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah swasta gratis tak terapkan zonasi dan batas usia

    Sekolah swasta gratis tak terapkan zonasi dan batas usia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sekolah swasta gratis tak terapkan zonasi dan batas usia
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan sekolah swasta gratis tak melakukan peraturan zonasi dan batasan usia atau umur seperti di sekolah negeri.

    “Itu tidak ada (aturan zonasi dan batasan usia di sekolah swasta). Yang penting orang tersebut adalah tidak diterima di negeri dan terdaftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” kata Ima di Jakarta, Kamis (7/11). 

    Bahkan, kata dia, kalau tidak terdaftar DTKS pun yang penting ada surat dari kelurahan setempat.

    Ima mengklarifikasi terkait pemberian kebutuhan siswa seperti tas, seragam dan sebagainya pada program sekolah swasta gratis. Ima menyebut, siswa yang mendapatkannya hanya dari golongan tak mampu.

    Selain itu, siswa yang bisa mendapatkan program sekolah swasta gratis juga hanyalah mereka yang berasal dari keluarga tak mampu.

    “Kalau yang mampu pasti bayar. Karena kondisinya yang kita targetkan adalah anak-anak yang memang tidak mampu,” katanya.
     

    Karena kalau anak mampu, kata dia, sudah dibiayai oleh orang tuanya. “Anak yang tidak mampu itu yang jadi prioritas kita. Karena kita harus menjalankan keadilan sosial,” kata Ima.

    Jika program tersebut mulai dijalankan pada Juli 2025, Ima berharap para guru tak membedakan antara siswa yang mendapat program sekolah gratis dengan siswa yang membayar.

    Sebab, kata dia, tujuan dari program tersebut adalah agar seluruh anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila guru diketahui membeda-bedakan dalam memperlakukan siswa, Ima menyarankan agar pihak sekolah dapat menindak tegas hal tersebut.

    “Karena sebenarnya sekolah swasta ini banyak yang hidup segan mati tak mau, kondisi menengah bawah. Kalau, misalkan, mereka (guru) membedakan, itu perlu dievaluasi. Harus tindak gurunya secara tegas,” kata Ima.

    Sumber : Antara

  • Muncul Dugaan Pelanggaran Oleh Satu Paslon di Pilkada Kota Yogyakarta

    Muncul Dugaan Pelanggaran Oleh Satu Paslon di Pilkada Kota Yogyakarta

    Liputan6.com, DIY – Tiga minggu menjelang pemungutan suara, Pilkada Serentak 2024 Kota Yogyakarta diwarnai adanya tuduhan-tuduhan pada salah satu pasangan calon hingga pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mulai dari penggiringan opini lewat hasil survei abal-abal hingga terjadinya politik uang. Diketahui, Pilkada Serentak 2024 Kota Yogyakarta, diikuti tiga Paslon, nomor urut 1 Heroe Poerwadi-Sri Widya Supena, Hasto Wardoyo-Wawan Hermawan nomor 2, dan Muhammad Afnan Hadikusumo-Singgih Raharjo nomor 3.

    Tuduhan penggiringan opini ke salah satu calon ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto. Tuduhan berbasis pada hasil survei yang dirilis Ikatan Pemuda Penggerak Desa Indonesia (IPDA) yang mengunggulkan pasangan nomor 3. “Meraih kemenangan di Pilkada dengan jujur dan bermartabat adalah nilai penting demokrasi. Munculnya penggiringan opini pada satu paslon tertentu melalui hasil survey akan menjadi pertanyaan,” katanya, Rabu (6/11/2024).

    Menurut Eko, survey yang dilakukan 21-25 Oktober dengan 1.200 responden di 45 kelurahan di Kota Yogyakarta menimbulkan kontroversi karena dinilai tidak objektif dan didanai oleh pendukung salah satu paslon. “Kami meminta lembaga survei untuk membuka metode, responden dan mengungkap jujur siapa yang mendanai survei ini. Mari kita mengajar masyarakat Kota Yogyakarta cerdas dan bijak memilah informasi untuk menentukan pilihan,” jelasnya.

    Ajang Pilkada Serentak 2024 baginya adalah kerja politik dengan berlomba merebut hati serta pikiran masyarakat dengan menawarkan berbagai ide, gagasan, dan program. Eko mengajak warga Kota Yogyakarta untuk tidak mudah percaya atas data yang disampaikan lembaga survei melalui media massa. Publik sebaiknya mengecek terlebih dulu hasil survei tersebut.

    Sementara warga Glagahsari, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta mendatangi kantor Bawaslu untuk melaporkan dugaan politik uang (money politics) oleh paslon Afnan Singgih. Dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Untoro, pelapor membawa bukti dugaan terjadi politik yaitu berupa pembagian sembako dalam kegiatan kampanye pada Sabtu (2/11/2024) di RT 20/RW05.

    “Kita laporkan adanya money politics dalam bentuk pembagian sembako yang disertai apk paslon oleh ibu Atik Wulandari, istri Pak Singgih ke Bawaslu dengan melampirkan dokumen dan barang berupa minyak goreng merk MYKiTA 850 ml, bross dengan stiker paslon, brosur sosialisasi paslon wali kota,” katanya.

    Usai menerima laporan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta Jantan Putra Bangsa pihaknya akan melakukan kajian dan penelitian awal dalam dua hari ke depan. “Dalam aturan, selain bahan-bahan kampanye, paslon dilarang memberikan uang atau materi lainnya. Untuk komoditas minyak goreng itu termasuk materi lainnya,” terangnya.

    Dihubungi wartawan, Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3, Saleh Tjan, membantah tudingan tersebut dan menyatakan siap diminta kejelasan oleh Bawaslu. “Kami pastikan setiap kegiatan selalu dilaporkan ke Bawaslu maupun aparat kepolisian. Sehingga agenda tersebut dapat langsung dipantau Bawaslu,” pungkasnya.

  • Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pakar: Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 17:08 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kehadiran fitur arithmetic guard sebagai langkah penyempurnaan hasil aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang semakin valid untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    “Saya sih melihatnya bahwa ini adalah angin segar dari KPU untuk memperbaiki sistem yang dianggap kemarin tidak bagus agar semakin bagus, semakin baik dan semakin valid,” kata Ujang di Jakarta, Kamis (7/11).

    Ia pun mengapresiasi komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024. Perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu lalu.

    “Karena jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, kan ketika Sirekap yang kemarin-kemarin dianggap gagal oleh publik ya, dianggap bermasalah oleh publik,” ujarnya.

    Oleh karena itu, menurut Ujang, penambahan fitur arithmetic guard bagian dari evaluasi KPU dalam menyiapkan Sirekap yang mumpuni sehingga ke depan publik dapat menyaksikan Sirekap yang lebih baik lagi.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang di-input. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    Pada Rabu, 8 Mei 2024, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/5).

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Sumber : Antara