Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Dikomando Ruslan Lallo, Relawan Anak Rakyat Siap Menangkan Seto-Rezki di Lakkang

    Dikomando Ruslan Lallo, Relawan Anak Rakyat Siap Menangkan Seto-Rezki di Lakkang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ratusan masyarakat Desa Lakkang kian solid mendukung Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati) di Pilkada. Mereka tergabung dalam Relawan Anak Rakyat yang dikomandoi anggota DPRD Makassar, Ruslan Lallo.

    Dukungan ini diperoleh saat Andi Seto bersilaturahmi dan berdialog dengan ratusan relawan Anak Rakyat di Desa Lakkang, Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Minggu (10/11/2024).

    Andi Seto begitu diidamkan oleh masyarakat Lakkang. Sambutan yang diterima pria 40 tahun itu begitu meriah. Teriakan dua dengan pose nomor 2 menggema begitu Seto tiba di lokasi.

    Ruslan Lallo meminta semua masyarakat dan relawan Anak Rakyat yang hadir mendukung pasangan Seto-Rezki. Politisi Partai NasDem dengan tagline Ajjiamo ini menyebutkan jika hanya pasangan Sehati yang berpengalaman di antara calon lainnya.

    “InsyaAllah kita akan dudukkan dan menangkan Calon wali kota dan wakil wali Kota kita Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi,” tegas Ruslan Lallo.

    Ajjiamo juga mengungkapkan bahwa, jika masyarakat mengingikan perubahan dan berbaikan, maka sudah tepat kalau mendukung pasangan Sehati.

    “Pasangan ini bukan kaleng-kaleng, jadi mari Sehati ki semua, agar Makassar Nyaman,” tegasnya.

    Sementara itu, Andi Seto mengungkapkan jika dukungan dari masyarakat Lakkang dan Anak Rakyat menjadi semangat baru bagi dirinya dan Rezki Mulfiati Lutfi.

    “Kita tahu bahwa Relawan Anak Rakyat salah satu pendukung yang solid dan Spartan, jadi ki yakin jika melihat semangat masyarakat yang hadir, maka pasangan Sehati bisa menang tanggal 27 November,”ujarnya.

  • Kota Bandung Bakal Segera Miliki BPBD? Cek Faktanya Disini!

    Kota Bandung Bakal Segera Miliki BPBD? Cek Faktanya Disini!

    JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Asep Mulyadi menanggapi soal perlunya Kota Kembang memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) guna mitigasi terkait kebencanaan.

    Diakui Asep, pihaknya telah merampungkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna segera merancang peraturan daerah (Perda) terkait pembentukan BPBD.

    “Pansus hari Rabu alhamdulillah sudah dibentuk dan memang membahas dua Raperda. Yaitu Raperda susunan perangkat daerah dan cagar budaya,” kata Asep saat dikonfirmasi, Minggu (10/11).

    Dengan ini, Asep mengungkapkan, dirinya akan fokus mendorong anggota pansus guna segera merampung raperda terkait pembentukan BPBD. Terlebih, pembentukan kelembagaan terkait mitigasi bencana merupakan amanat undang-undang.

    BACA JUGA:Bullying dan Kenakalan Remaja Jadi Isu Utama Debat Pilwalkot Bogor, Sindir Satu Calon Walikota?

    “Kita dari pimpinan berharap akhir tahun ini beres, Desember maksimal sudah selesai. Kami akan terus dorong ke pansus terkait pembahasan raperda ini

    Maka dari itu, rencananya BPBD bakal hadir di Kota Bandung pada awal tahun 2025. Hal ini sehubungan dengan pembahasan raperda yang ditargetkan bakal rampung pada akhir tahun 2024.

    “Tahun depan bisa dibentuk (BPBD), semoga lebih cepat. Kalau bicara tentang kebencanaan, banyak hal yang jadi fokus mitigasi kita terkait kondisi alam di Kota Bandung,” ucapnya.

    Menanggapi hal ini, Pakar Perencanaan Wilayah Pendidikan Geografi UPI, Nat Nandi menyambut positif soal percepatan pembentukan BPBD di Kota Bandung. Menurutnya, mitigasi kebencaan jadi urgensi yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

    BACA JUGA:Apa Urgensi Kolam-kolam Retensi Gedebage? Ini Kata Peneliti

    “Memang sudah seharusnya pembentukan BPBD ini dipercepat. Melihat topografi dan kontur Kota Bandung, ini perlu segera dilakukan upaya mitigasi sedini mungkin terkait kebencanaan,” katanya

    Diakuinya, hadirnya BPBD di Kota Bandung bakal menyelesaikan PR yang selama ini belum terselesaikan oleh Pemkot Bandung.

    “Jalur evakuasi bagi wilayah rawan bencana ini belum ada. Zona-zona aman, mulai dari pemetaan wilayah dan kawasan netral (aman) ini juga belum ada. Sedangkan itu perlu agar masyarakat paham hal apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi bencana,” ungkapnya.

  • Ridwan Kamil Janji Bangun Area Pemakaman di Pulau Panjang Megapolitan 10 November 2024

    Ridwan Kamil Janji Bangun Area Pemakaman di Pulau Panjang Megapolitan 10 November 2024

    Ridwan Kamil Janji Bangun Area Pemakaman di Pulau Panjang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    berjanji akan membangun Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, jika memenangi
    Pilkada Jakarta
    2024.
    “Salah satu yang saya dengar dan saya perjuangkan adalah kebutuhan lahan pemakaman. Nanti, kalau jadi gubernur, saya akan memperjuangkan lahan pemakaman di Pulau Panjang,” ujar Ridwan Kamil saat kampanye di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Minggu (10/11/2024).
    Mantan gubernur Jawa Barat ini mengatakan, Pulau Panjang memiliki lahan yang cukup besar dibandingkan pulau lainnya di Kepulauan Seribu. Luas lahan ini yang bakal dimanfaatkan sebagai area pemakaman.
    “Pulau Panjang ini pulaunya besar, tapi manfaatya sedikit, kalau mubazir temannya setan. Kami akan manfaatkan pulau milik pemerintah Jakarta untuk melayani warga, salah satunya untuk lahan pemakaman,” ucapnya.
    Selain menjanjikan area pemakaman, Ridwan Kamil juga mengaku akan melanjutkan program-program yang bermanfaat bagi warga jika menjadi gubernur Jakarta periode 2024-2029.
    “Yang kurang kami sempurnakan, yang belum ada kami adakan,” tambahnya.
    Salah satu yang akan dipertahankan bahkan ditingkatkan adalah program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
    “KJP akan diperpanjang, kartu lansia dipertahankan, datanya diperbaiki supaya adil,” ucapnya.
    Ridwan Kamil juga menyinggung soal program sekolah swasta gratis di Jakarta yang saat ini masih dalam proses penggarapan oleh Pemprov dan DPRD Provinsi Jakarta.
    Dia menjanjikan anak-anak yang tidak dapat sekolah di negeri dapat melanjutkan ke sekolah swasta tanpa memikirkan biaya.
    “Yang akan dihadirkan, anak-anak yang sekolahnya di swasta akan dibayar,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda NTB Selidiki Anggota DPRD atas Dugaan Penipuan Proyek Rp 1,29 M Regional 10 November 2024

    Polda NTB Selidiki Anggota DPRD atas Dugaan Penipuan Proyek Rp 1,29 M Regional 10 November 2024

    Polda NTB Selidiki Anggota DPRD atas Dugaan Penipuan Proyek Rp 1,29 M
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    –
    Polda NTB
    tengah menyelidiki
    dugaan penipuan
    yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Dapil V Sumbawa,
    Abdul Rahim
    .
    Kasus ini terkait dengan 32 proyek senilai Rp 1,29 miliar yang diduga tidak terealisasi.
    Kombes Pol Syarif Hidayat, dari Ditreskrimum Polda NTB, menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.
    “Masih lidik,” ujar Syarif pada Sabtu (9/11/2024).
    Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan dokumen dan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi, termasuk Marga Indra, yang merupakan pelapor.
    Abdul Rahim, sebagai terlapor, akan diperiksa dalam waktu dekat setelah seluruh saksi selesai diperiksa.
    “Pelapor sudah. Terlapor tunggu selesai semuanya dulu, karena itu yang terakhir,” jelas Syarif.
    Abdul Rahim dilaporkan oleh rekan kerjanya, Marga Indra, atas dugaan penipuan dengan modus meminjam uang dan menjanjikan 32 proyek provinsi.
    Menurut kuasa hukum Marga Indra, Aan Ramadhan, Marga Indra telah memberikan Rp 1,29 miliar dalam bentuk tunai kepada Abdul Rahim.
    Marga Indra merasa yakin memberikan uang tersebut karena adanya hubungan keluarga.
    “Yakin dengan AR (Abdul Rahim) karena ada hubungan keluarga ini, akan memberikan pekerjaan paket proyek. Klien kami akhirnya memberikan Rp 1,29 miliar secara tunai pada 27 Januari 2021. Bukti penyerahan ada dalam bentuk kuitansi,” jelas Aan pada Senin (28/10/2024).
    Pada tahun 2022, Marga Indra mendapatkan pekerjaan paket proyek dari Abdul Rahim, namun hanya untuk 10 paket proyek.
    Menurut Aan, jika dihitung dari uang yang diberikan, nominal 10 paket tersebut hanya mencapai Rp 380 juta, sehingga masih ada sisa Rp 910 juta dari yang dijanjikan.
    “Nominalnya Rp 380 juta. Jadi, masih ada sisa Rp 910 juta dari fee yang diberikan klien kami ke AR,” ujarnya.
    Meskipun Marga Indra menerima dan mengerjakan 10 paket proyek tersebut menggunakan dana pribadi, saat klaim pencairan sesuai SPM, hanya Rp 830 juta yang dapat dicairkan.
    Terungkap bahwa Abdul Rahim telah menjaminkan 10 paket proyek tersebut ke Bank NTB dan melakukan pemotongan.
    Marga Indra kemudian melaporkan Abdul Rahim ke Polda NTB terkait dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan pada Rabu (23/10/2024).
    Abdul Rahim membenarkan adanya hubungan kerjasama proyek pada tahun 2021, namun menyatakan bahwa dalam pekerjaan proyek bisa berhasil atau meleset.
    “Saya sama Marga sejatinya memang punya hubungan kerjasama proyek tahun 2021, memang namanya pekerjaan ada yang pas ada yang meleset,” terang Abdul Rahim melalui WhatsApp pada Selasa (29/10/2024).
    Ia menegaskan bahwa tuduhan penipuan yang dilaporkan oleh Marga Indra tidak benar.
    “Dalam tuduhan itu ada bahasa penipuan. Itu sangat-sangat tidak saya benarkan, apalagi ada yang mencantumkan kalimat fee,” pungkasnya.
    Abdul Rahim juga menjelaskan bahwa dalam kerjasama proyek, tidak seharusnya ada pembicaraan mengenai fee, karena keduanya berstatus sebagai pekerja proyek.
    “Bagaimana kita bicarakan fee, sementara saya dengan dia sama statusnya sebagai pekerja yang menggarap proyek,” ujarnya.
    Ia mengaku tidak khawatir dengan laporan tersebut.
    “Biar waktu yang menjawab sampai kami cari solusi yang terbaik,” tutup Abdul Rahim.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilgub Kaltim, Rudy-Seno Optimis Raih 70 Persen Suara di Kota Samarinda

    Pilgub Kaltim, Rudy-Seno Optimis Raih 70 Persen Suara di Kota Samarinda

    Liputan6.com, Samarinda – Pasangan nomor urut 2 pada Pemilihan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud – Seno Aji optimis raih hasil maksimal di Kota Samarinda. Pasangan ini bahkan mengklaim mampu meraih suara hingga 70 persen.

    Wakil Ketua Tim Sukses Rudy-Seno, Sudarno, menyebut angka ini termasuk realistis. Sebab partai pengusung pasangan ini meraih suara mayoritas di ibu kota Kaltim tersebut.

    “Samarinda target kita 70 persen. Karena ini juga banyak yang mengeroyoki, partai koalisi kita ada 13, (anggota dewan) kita DPRD Samarinda punya 34 (kursi), DPRD Provinsi punya 44, mestinya tidak ada ruang untuk kita kalah. Mestinya menang banyak,” kata Sudarno usai acara pembekalan saksi untuk Kota Samarinda, Sabtu (9/11/2024).

    Pada pembekalan saksi di Pilgub Kaltim, tim sukses Rudy-Seno menyiapkan 1.400 saksi untuk Kota Samarinda saja. Dengan pemilih terbanyak di antara kabupaten dan kota lainnya di Kaltim, semua kandidat tentu mempersiapkan Kota Samarinda dengan baik.

    “Kegiatan ini untuk pembekalan saksi kita, selain sebagai saksi, mereka juga sebagai perekrut pemilih di TPS masing-masing,” sambungnya.

    Saksi pasangan Rudy-Seno memang disiapkan tak hanya sebagai saksi TPS nantinya. Sudarno menyebut para saksi dibekali dengan upaya mengkoordinir pemilih di tempatnya bertugas.

    “Kita harapkan dua jam targetnya setelah perhitungan, kita sudah deklarasi kemenangan,” kata Sudarno.

    Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud hadir langsung dalam pembekalan saksi ini. Di hadapan ribuan saksi pasangan ini, Rudy berharap tidak ada TPS yang tidak terisi saksi.

    “Di sini saksi diberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang prosesnya nanti di tanggal 27 November. Kurang lebih sekitar 1.400 saksi di seluruh TPS di Kota Samarinda ini,” katanya.

    Rudy juga mengingatkan agar para saksi tidak lengah pada jam-jam krusial di TPS. Para saksi diminta waspada untuk mengantisipasi setiap potensi pelanggaran maupun kecurangan.

    “Pertama di jam-jam rentan, di saat ishoma itu TPS tidak boleh ditinggalkan. Kedua, harus di kontrol semua, terutama di TPS-TPS berkaitan dengan papan pleno dan perolehan-perolehan suara nanti,” ujar Rudy.

  • Gubernur: APBD Jabar tahun 2025 disepakati Pemprov-DPRD

    Gubernur: APBD Jabar tahun 2025 disepakati Pemprov-DPRD

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menjelaskan pemerintah provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar telah menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2025.

    Bey mengapresiasi kesepakatan yang terjadi dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD tahun 2025 pada Jumat (8/11), yang merupakan tiga pekan dari batas waktu 30 November 2024.

    “Alhamdulillah Raperda APBD 2025 telah disetujui bersama. Persetujuan bersama ini bahkan dapat dilakukan tiga minggu lebih awal dari batas akhir, yaitu paling lambat 30 November 2024,” ujar Bey dalam keterangan di Bandung, Sabtu.

    Bey juga berterima kasih pada seluruh jajaran DPRD Jabar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, serta perangkat daerah karena penyelesaian penyusunan RAPBD 2025 yang kompleks sampai disetujui, akan menjadi tinggalannya sebelum kursi Jabar 1 akan segera diisi lewat Pilgub Jabar pada akhir November 2024 ini.

    Baca juga: Pendapatan Jabar ditargetkan Rp36,27 triliun dalam APBD Perubahan 2024

    Di satu sisi juga, hal ini menjadi bersejarah bagi jajaran anggota DPRD Jabar periode 2024-2029 yang baru terpilih.​​​​​​​

    Bey melanjutkan RAPBD 2025 yang telah disetujui membawa tanggung jawab besar bagi Pemprov dan DPRD Jabar untuk mengawal pembangunan tahun 2025 dengan fungsi dan peran masing-masing.

    “Saya optimis pembangunan Jabar 2025 akan berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

    Adapun postur APBD Jabar 2025 yang disetujui pendapatan daerah Rp30,99 triliun, bersumber dari PAD, transfer anggaran dari pusat, serta pendapatan daerah lainnya.

    Sementara belanja daerah Rp31,07 triliun tersebut terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer ke kabupaten dan kota.

    Baca juga: Pemprov-DPRD Jabar sepakati nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS 2024

    Pembiayaan, diproyeksikan penerimaan pembiayaan daerah Rp693,39 miliar, seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya.

    Sementara pengeluaran pembiayaan daerah Rp616,81 miliar digunakan untuk penyertaan modal daerah Rp50 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo Rp566,81 miliar. Sehingga pembiayaan netto diperoleh Rp76,58 miliar.

  • Wamendagri minta pemda jaga stabilitas politik-keamanan selama pilkada

    Wamendagri minta pemda jaga stabilitas politik-keamanan selama pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta seluruh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.

    Menurut Bima, upaya tersebut penting untuk mendukung suksesnya gelaran Pilkada Serentak 2024. Terlebih dampak konflik yang terjadi pada masa pilkada diyakini akan sulit diatasi apabila tidak ada mitigasi sejak dini dari semua pihak.

    “Ikhtiar kita adalah Pilkada Serentak 2024 yang tidak saja kondusif, damai, tetapi juga mencerahkan dan mempersatukan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Guna mengoptimalkan upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan lancar.

    Bima mengaku ditugaskan secara khusus oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawal desk pilkada.

    Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    Dalam konteks tersebut, saat ini Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi pada masa Pilkada 2024.

    Dengan langkah itu, Bima berharap segala bentuk potensi konflik yang terjadi di daerah dapat dimitigasi lebih dini.

    “Di situ kita bisa memonitor, mengawasi setiap potensi persoalan. Ada yang didiskualifikasi kita amati. Ada laporan netralitas ASN kita cermati. Semua hal-hal yang detail pasti kita lakukan mitigasi. Jangan kemudian menjadi besar, tidak terkendali, dan panjang,” imbuhnya.

    Baca juga: Wamendagri ingatkan ASN untuk menjaga netralitas Pilkada 2024

    Selain itu, Bima menekankan jajaran aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral. Pihak-pihak terkait lainnya, seperti penjabat kepala daerah hingga kepala desa juga diminta untuk netral dan mendukung pelaksanaan pilkada.

    Apabila selama gelaran pilkada diketahui ada ASN yang tidak netral maka akan dilakukan penindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

    Di lain sisi, khusus kepada kepala desa, Wamendagri berharap mereka mendukung terselenggaranya pilkada yang berkualitas.

    Upaya itu dapat dilakukan, salah satunya dengan membantu Kemendagri dalam mengoptimalkan proses perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik bagi pemilih pemula di daerah masing-masing. Terlebih para pemilih pemula tersebut memiliki hak untuk memilih.

    “Di sinilah yang dimaksud bahwa peran kepala desa bukan saja menghindarkan diri dari politik praktis, pengerahan massa yang melanggar prinsip netralitas, tetapi sekali lagi bisa berperan strategis untuk meningkatkan kualitas pemilu kita,” jelas Bima.

    Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya peran DPRD sukseskan Pilkada 2024
    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu kota Bekasi gelar apel siaga, prioritaskan pencegahan pelanggaran Pilkada 2024

    Bawaslu kota Bekasi gelar apel siaga, prioritaskan pencegahan pelanggaran Pilkada 2024

    laporan kontributor Hamzah Aryanto

    Bawaslu kota Bekasi gelar apel siaga, prioritaskan pencegahan pelanggaran Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 15:55 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menggelar Apel Siaga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di halaman Plaza Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Kota Bekasi, Muhamad Sodikin mengatakan komitmen mengawal Pilkada yang bersih dan demokratis.

    Ia menjelaskan prioritas utama Bawaslu menjelang hari pencoblosan adalah pencegahan pelanggaran.

    “Prioritas utama kami adalah pencegahan.  Kami gencar melakukan sosialisasi dan imbauan kepada pasangan calon (paslon) dan relawan,” kata Sodikin kepada Elshinta pada Jumat (8/11/2024).

    Upaya pencegahan tersebut, lanjut Sodikin, termasuk melayangkan surat imbauan kepada anggota dewan agar kegiatan reses tidak disalahgunakan untuk kampanye.

    “Kami telah mengirimkan surat imbauan untuk mencegah penyalahgunaan kegiatan reses untuk kampanye,” paparnya.

    Karena demikian, ia mengaku hingga saat ini, Bawaslu Kota Bekasi telah menerima 10 laporan dugaan pelanggaran Pilkada, dengan 9 laporan telah diselesaikan.

    “Rincian pelanggaran yang tercatat meliputi 6 dugaan pelanggaran money politics, 3 dugaan kampanye di tempat ibadah, dan 1 terkait Alat Peraga Kampanye (APK),” ungkapnya.

    Sodikin berharap Apel Siaga Kampanye ini menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 27 November 2024.

    “Kami berharap apel ini menjadi langkah efektif dalam mengawal Pilkada yang jujur dan adil,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, dan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad,  menyatakan kesiapan penuh dalam mensukseskan Pilkada serentak di Kota Bekasi.

    Apel Siaga Kampanye dihadiri unsur Forkopimda, termasuk Pj Wali Kota Bekasi, Wakapolres Metro Bekasi Kota, Dandim 0507, Ketua DPRD Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi yang diwakili Kasi Intel, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. (hmz)

    Sumber : Elshinta.Com

  • Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan Megapolitan 9 November 2024

    Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan Megapolitan 9 November 2024

    Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dian (41) warga Kramat Pulo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berharap tetap mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk membeli buku dan seragam jika sekolah swasta gratis diterapkan Juli 2025.
    Dian memiliki dua orang anak. Anak sulungnya duduk di kelas 9 di SMEA Sekolah Menengah Ekonomi Atas (swasta) dan anak keduanya kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN).
    “Maunya KJP tetap ada, harus ada. Kan itu kan buat kita beli-beli buku, baju seragam,” kata Dian kepada Kompas.com di Jalan Kramat Pulo, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2024).
    Dian mengatakan, pengeluarannya untuk biaya sekolah cukup banyak. Mulai dari bayar SPP, buku, seragam dan perlengkapan lainnya.
    “Bayaran sekolah (SPP) misalnya mau beli buku, beli apa, bayar lagi. Belum lagi UN, bayar lagi, saya jadi pusing kebanyakan bayar,” kata dia.
    Suami Dian yang hanya bekerja sebagai pedagang dan tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.
    “Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin,” kata dia.
    Dian mengaku belum mengetahui mekanisme sekolah swasta gratis. Sejauh ini, ia hanya baru mendengar terkait program pendidikan itu dari berita dan omongan mulut ke mulut.
    Terlepas dari itu, Dian menaruh harapan besar kepada pemerintah agar semua program-program selalu mengutamakan rakyat bawah.
    “Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan,” katanya.
    Pendapat senada juga diutarakan Wulan. Ia mengatakan, KJP harus tetap ada untuk kebutuhan dasar anak-anaknya membeli keperluan sekolah.
    “Ya harus tetap ada kan apalagi kan kasian kalau Bapaknya resign (kena PHK), kan kasian anaknya. Kita (saya) saja usaha dagang-dagang, bantu (suami),” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, program sekolah swasta gratis bukan ditujukan untuk anak-anak dari kalangan keluarga yang mampu.
    Ima menuturkan, program sekolah swasta gratis ini rencananya akan direalisasikan pada Juli 2025 dan menyasar anak-anak dari keluarga tak mampu.
    “Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis) bukan untuk kalangan mampu,” ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
    Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam serta buku.
    “Ini hanya untuk yang memang dia terdaftar sebagai golongan yang tidak mampu, misal satu sekolah kuota 200, 100 orang yang dibiayai Pemda, itu yang akan diberikan,” paparnya.
    Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu masih dievaluasi apakah nanti berupa uang atau barang.
    “Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan Megapolitan 9 November 2024

    Program Sekolah Swasta Gratis Dikhawatirkan Tak Bisa untuk Beli Keperluan Belajar Megapolitan 9 November 2024

    Program Sekolah Swasta Gratis Dikhawatirkan Tak Bisa untuk Beli Keperluan Belajar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tidak semua warga
    kelas menengah ke bawah
    di Jakarta rupanya mendukung program sekolah swasta gratis. Ada hal yang menghantui mereka.
    Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di permukiman padat penduduk Kramat Pulo Dalam, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat bernama Dian (41) misalnya.
    Ia sebenarnya lebih memilih agar program Kartu Jakarta Pintar (
    KJP
    ) dilanjutkan dibandingkan anggarannya dialihkan ke program sekolah swasta gratis.
    “Saya maunya sih KJP tetap ada, harus tetap ada,” ungkap Dian saat dijumpai
    Kompas.com
    di sela aktifitasnya, Sabtu (9/11/2024). 
    Sebab, program KJP tidak hanya membiayai aktifitas akademis anak saja, melainkan juga membiayai keperluan buku dan seragam sekolah, bahkan bisa digunakan untuk tambahan pemenuhan gizi anak.
    Hal senada juga diucapkan ibu rumah tangga lain bernama Wulan (42). Ia berpendapat, program sekolah gratis dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak akan keperluan sekolah.
    Wulan sungguh merasa keberatan apabila pemerintah hanya membiayai akademis saja, tetapi tidak dengan keperluan sekolah anak.
    “Apalagi saya, bapaknya (suami) kena PHK. Kasihan anak saya. Saya ini bantu suami dengan dagang-dagang,” ujar Wulan. 
    Pilihan kembali bekerja pun sulit bagi Wulan dan sang suami. Pasalnya mereka terbentur dengan aturan banyak perusahaan soal batas atas usia kerja.
    Dian berharap, kedua anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Ekonomi Atas dan Kelas 6 Sekolah Dasar (SD) tetap mendapatkan KJP.
    “Penginnya berjalan beriringan sih ya,” kata dia.
    Sang suami yang hanya bekerja sebagai pedagang, tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.
    “Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin,” kata dia.
    Baik Dian atau Wulan mengaku, belum mengetahui secara persis seluk beluk program sekolah swasta gratis yang diwacanakan akan berlaku pada tahun ajaran baru Juni 2025.
    “Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan bagus,” kata Dian.
    Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jakarta bersama DPRD Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.
    Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program
    sekolah swasta gratis di Jakarta
    yang rencananya dimulai pada Juli 2025.
    Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta. 
    Pembahasan mengenai program sekolah swasta gratis ini pun telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta.
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo mengatakan, ada bantuan biaya personal dalam program sekolah swasta gratis yang dimulai tahun depan.
    Dalam program tersebut, Pemprov ingin memastikan anak-anak kurang mampu di Jakarta mendapat fasilitas sekolah melalui bantuan sosial.
    “Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP,” ucap Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.