Kementrian Lembaga: DPRD

APK Dirusak OTK, Tim Mundjidah-Sumrambah Pilih Bersikap Tenang Surabaya 11 November 2024

APK Dirusak OTK, Tim Mundjidah-Sumrambah Pilih Bersikap Tenang
Tim Redaksi
JOMBANG, KOMPAS.com
– Dua alat peraga kampanye (APK) dari pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Jombang nomor urut 1,
Mundjidah Wahab
–
Sumrambah
, dirusak oleh orang tidak dikenal (OTK).
Rusaknya dua APK dari pasangan Mundjidah – Sumrambah tersebut diketahui pada Minggu (10/11/2024) pagi. Namun tidak diketahui kapan perusakan dilakukan.
Dua APK yang rusak, salah satunya berada di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek.
Sedangkan satu APK lainnya berada di wilayah Dusun Sumoyono, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
Kerusakan APK dari pasangan Mundjidah – Sumrambah di Desa Ceweng berupa penghilangan wajah calon bupati.
Sekilas terlihat, perusakan dilakukan dengan gunting atau diiris dengan pisau.
Sedangkan kerusakan APK di Dusun Sumoyono, Desa Cukir, berupa perobekan dan penghilangan gambar calon wakil bupati. Sehingga hanya tampak gambar calon bupati.
Donny Anggun, juru bicara tim pemenangan paslon Mundjidah – Sumrambah, membenarkan adanya perusakan APK di dua lokasi di wilayah Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
“Ada dua APK yang dirusak oleh orang yang tidak kita ketahui dia siapa. Relawan kita di lapangan mengetahui APK dalam kondisi rusak saat pagi hari,” ujar dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (11/11/2024).
Menanggapi hal itu, wakil ketua DPRD Kabupaten Jombang tersebut mengaku sangat menyayangkan ulah orang-orang yang berusaha mengganggu suasana damai
Pilkada Jombang
.
Donny berharap, perusakan APK yang dialami oleh pasangan Mundjidah – Sumrambah tidak lagi terulang di tempat lain.
“Adanya perusakan banner, ini menunjukkan kalau ada oknum yang tidak menginginkan Pilkada Kabupaten Jombang berjalan damai dan aman. Ada yang sedang berupaya memancing di air keruh,” sebut dia.
Dia juga berharap perusakan APK tak terjadi pada paslon lainnya.
“Kami berharap ke depannya tidak ada lagi perusakan, baik untuk APK paslon nomor 1 maupun APK paslon nomor 2. Ini untuk menjaga agar Pilkada yang akan kita laksanakan bisa terlaksana dengan damai, aman, dan kondusif,” lanjut Donny.
Meski APK telah dirusak oleh orang yang belum diketahui identitasnya, Donny menyatakan jika tim pemenangan Mundjidah – Sumrambah tidak akan melaporkan kasus tersebut, baik ke Bawaslu maupun ke Kepolisian.
Pihaknya juga meminta para relawan dan pendukung pasangan Mundjidah – Sumrambah agar tetap tenang dan tidak bersikap reaktif menanggapi perusakan APK.
“Tidak (melaporkan). Karena ini pesta demokrasi, kita tidak perlu melaporkan atau ada ancaman hukum. Tetapi harapan kami, ada kesadaran dari oknum-oknum tersebut untuk tidak merusak pesta demokrasi di masyarakat dengan cara merusak fasilitas kampanye,” ujar dia.
Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang, Achmad Fatoni, saat dikonfirmasi Kompas.com, menyatakan jika pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari Panitia Pengawas Kecamatan Diwek, terkait adanya kerusakan APK milik salah satu kontestan Pilkada Jombang.
“Untuk saat ini baru sebatas informasi yang kami terima. Teman-teman pengawas masih melakukan pengecekan di lapangan, kami masih menunggu laporan lengkap dari Panwascam Diwek,” kata Fatoni.
Sebagai informasi, Pilkada Kabupaten Jombang yang akan berlangsung pada Rabu (27/11/2024) mendatang, diikuti oleh pasangan calon.
Kedua kontestan Pilkada Kabupaten Jombang tersebut, yakni pasangan nomor urut 1 Mundjidah Wahab – Sumrambah, serta pasangan nomor urut 2 Warsubi – Salmanuddin.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/11/2024 10:21
DPRD DIY Dorong Stasiun Radio dan TV Swasta Nasional untuk Berkantor di Yogyakarta

Yogyakarta, Beritasatu.com – Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong agar lembaga penyiaran nasional, baik radio maupun televisi swasta, untuk memiliki kantor dan bersiaran dari Yogyakarta.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, dalam acara Anugerah Penyiaran KPID DIY 2024, setelah dirinya menerima penghargaan sebagai inisiator lahirnya Perda Penyelenggaraan Penyiaran DIY.

Eko mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penghargaan tersebut sekaligus menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa Perda Penyelenggaraan Penyiaran DIY bisa dilaksanakan dengan baik. Menurutnya, ada tiga poin utama dalam perda ini yang sangat penting bagi pengembangan lembaga penyiaran di Yogyakarta.

“Ada tiga poin penting dari perda ini. Pertama, memastikan Perda Penyiaran ini mendorong lembaga-lembaga penyiaran di DIY bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan cita-cita keistimewaan DIY. Misalnya, dalam penyiaran tentang Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, itu kita rangkum dalam perda ini untuk terus-menerus dilakukan,” jelas Eko di Yogyakarta, Minggu (10/11/24).

Menurut Eko pihaknya mendorong agar lembaga penyiaran nasional yang berjejaring juga memiliki kantor di Yogyakarta. “Kedua juga penting bagi lembaga penyiaran swasta, baik TV maupun radio yang berjejaring nasional, punya kewajiban untuk berkantor di Yogyakarta, punya kantor di Yogyakarta. Untuk apa? Agar ke depan produksi-produksi siarannya di Yogyakarta,” ungkapnya.

Eko menambahkan bahwa dalam perda ini terdapat amanat bagi lembaga penyiaran lokal untuk memanfaatkan sumber daya daerah dalam produksi siaran. “Jadi bukan shooting-nya di daerah lain kemudian disiarkan di sini,” tegasnya.

Eko mengingatkan bahwa lembaga penyiaran memiliki peran penting dalam mempererat persatuan bangsa. “Yang terakhir atau ketiga, bagaimana penyiaran mampu mempersatukan kita satu bangsa satu negara, dan kita tidak boleh lupa sejarah bahwa lahirnya kemerdekaan merupakan peran dari penyiaran, salah satunya RRI yang waktu itu menyiarkan langsung proklamasi kemerdekaan Indonesia,” tutup Eko.

Dengan adanya Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 ini diharapkan Yogyakarta dapat menjadi pusat penyiaran yang turut mendukung keistimewaan DIY, serta memperkuat kearifan lokal melalui konten-konten yang diproduksi oleh lembaga penyiaran di wilayah ini.

11/11/2024 08:48
Wow, Pemda Garut Ancang-Ancang Anggarkan Program Makan Gratis di Angka Rp45 Miliar

Liputan6.com, Garut – Pemerimtah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat mulai mempersiapkan anggaran rencana realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, mulai tahun depan.

Sekda Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan, sejak intruksi program itu disampaikan pemerintah pusat, pemda Garut langsung menyiapkan sejumlah rencana termasuk anggaran yang harus disediakan.

“Setelah intruksi disampaikan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan program itu,” kata dia, beberapa waktu lalu.

Saat ini, Pemda Garut masih menunggu regulasi resmi pemerintah pusat, untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksaan salah satu program unggulan pemerintah tersebut.

“Terkait waktu pelaksanaannya, kami masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat khususnya terkait pendanaannya,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengintruksikan pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis itu.

“Dalam arahannya, bagi kabupaten dan kota dengan pendapatan daerah di atas Rp1 triliun hingga Rp15 triliun, diwajibkan mengalokasikan sekitar 6,5 persen dari pendapatan daerah tersebut,” papar dia.

Khusus Garut, merujuk pada intruksi tersebut maka Pemda Garut, berkewajiban mengalokasikan anggaran program MBG sedikitnya hingga Rp45 miliar per tahun, untuk menyukseskan program itu.

“Angka ini masih perkiraan, semua rencana ini akan kita bahas bersama DPRD, terutama karena belum ada regulasi yang spesifik mengatur hal ini,” ujar dia.

Seperti diketahui, program MBG merupakan salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan Presiden Prabowo. Program ini kerap disampaikan sang Presiden saat pelaksanaan kampanye politik beberapa waktu lalu.

“Setidaknya dengan adanya makan gratis, diharapkan anak-anak kita yang kurang mampu bisa makan sebelum belajar, jadi mereka tidak lagi harus berangkat sekolah dengan perut kosong,” kata dia.

Ribuan Ayam Dibagikan Gratis Karena Perusahaan Hentikan Suplai Pakan

11/11/2024 01:00
Pasangan RIDO bakal perluas layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu

Sekretaris Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco saat memberikan keterangan pers di DPD Golkar DKI, Jakarta, Senin (28/10/2024). ANTARA/HO-Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono

Pasangan RIDO bakal perluas layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu
Dalam Negeri
Novelia Tri Ananda
Minggu, 10 November 2024 – 16:10 WIB

Elshinta.com – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal memperluas jaringan dan layanan Transjakarta sampai Kepulauan Seribu. Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan, Transjakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta memiliki peran vital sebagai penyedia layanan transportasi massal.

Pasangan RIDO memiliki ide atau gagasan dan terobosan baru. Yakni, Transjakarta mengelola transportasi antarpulau di Kepulauan Seribu untuk memastikan akses transportasi di Kepulauan Seribu semakin baik. Saat ini warga Kepulauan Seribu mengandalkan kapal tradisional dan kapal-kapal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Jakarta untuk mobilitas mereka.

“Kami yakin, Transjakarta bisa menghadirkan pelayanan yang jauh lebih baik jika diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengelola angkutan antar pulau di Kepulauan Seribu,” kata Basri Baco.

Wakil Ketua DPRD Jakarta itu menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus bisa menghadirkan layanan yang maksimal dan optimal untuk warga Kepulauan Seribu. Transportasi menjadi salah satu kebutuhan yang kerap diminta oleh warga Kepulauan Seribu. Mereka ingin merasakan transportasi publik yang sama nyamannya dengan warga Jakarta lainnya.

Dengan gagasan ini, Dinas Perhubungan (Dishub) tidak perlu lagi mengurus transportasi di Kepulauan Seribu karena Transjakarta yang bertanggung jawab mengelola transportasi di Kepulauan Seribu.

“Dengan kapal yang bagus, aman, nyaman dan tarif terjangkau,” kata Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta itu.

Di lima wilayah kota administrasi, kata Basri Baco, Transjakarta sudah terbukti mampu menghadirkan layanan transportasi massal yang kini diandalkan oleh masyarakat Jakarta. Hanya dengan Rp3.500, warga Jakarta sudah bisa wara-wiri di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Jejaring Transjakarta tidak hanya mencakup 13 koridor, melainkan juga sampai ke beberapa daerah penyangga di sekitar Jakarta. Pasangan RIDO ingin jejaring itu semakin luas dan sampai ke Kepulauan Seribu sehingga nantinya hadir Transjakarta Koridor Kepulauan Seribu.

Tentu saja operasionalnya mengandalkan kapal, namun dengan awak yang terlatih, berlisensi dan menggunakan standar operasional selayaknya layanan pada bus-bus Transjakarta. Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen Ridwan Kamil-Suswono untuk memperlakukan warga Jakarta dengan seadil-adilnya.

“Jadi, nanti warga Kepulauan Seribu punya angkutan, kapal-kapal yang bagus, ada AC-nya dingin, sistem pembayarannya bisa pakai JakLingko. Jadwal pemberangkatannya teratur, rutenya banyak dan tentu saja murah,” katanya.

Yang terpenting, aman dan nyaman. Layanan ini juga bisa terintegrasi dengan Transjakarta Koridor 12A dari Kota ke Pelabuhan Kali Adem dan moda transportasi lain seperti KRL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

Sumber : Antara

10/11/2024 21:51
Ulama di Banten Tolak Peredaran Miras Anggur Merah

Serang: Ulama Banten menyatakan sikap menolak distributor produk minuman keras (miras) jenis anggur merah skala nasional yang berlokasi di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten.

Menurut informasi yang dihimpun, perusahan ini mengantongi berkas Nomor Induk Berusaha (NIB) bernomenklatur perdagangan besar minuman beralkohol dengan tingkat risiko tinggi yang tercatat pada kode KBLI 46333, termasuk mencakup perdagangan skala besar bukan eceran.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, Bazari Syam, menegaskan sesuai fatwa miras apapun jenisnya adalah haram. Karenanya pihaknya segera melakukan tindakan untuk berkordinasi dengan MUI pada tingkat kabupaten dan kecamatan terkait.

“Tentu kalau ini miras kita sangat menyesalkan kita ingin segera diberi sanksi tegas, penegak hukum negara harus hadir, karena menghancurkan moral anak bangsa. Penegak hukum harus hadir dan negara juga harus ikut andil,” kata Bazari Syam saat dikonfirmasi, Sabtu, 9 November 2024.

Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum, menjelaskan jika persero dimaksud kedapatan memasarkan produk tersebut dalam sekup lokal melalui metode eceran kepada konsumen tingkat bawah atau end user, maka untuk daerah tertentu di Banten bisa dianggap melanggar aturan.

“Nah pemasaran lokal itu kalau memang sudah ada peraturan daerah yang tidak memperbolehkan hal itu Ya nggak boleh juga dia memasarkan. Saya pikir inilah yang menjadi konsen Pemprov Banten ya. Itu perlu ada dengar pendapat antara perusahaan dengan pihak pemerintah daerah,” kata Bahrum.

Serang: Ulama Banten menyatakan sikap menolak distributor produk minuman keras (miras) jenis anggur merah skala nasional yang berlokasi di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten.

Menurut informasi yang dihimpun, perusahan ini mengantongi berkas Nomor Induk Berusaha (NIB) bernomenklatur perdagangan besar minuman beralkohol dengan tingkat risiko tinggi yang tercatat pada kode KBLI 46333, termasuk mencakup perdagangan skala besar bukan eceran.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, Bazari Syam, menegaskan sesuai fatwa miras apapun jenisnya adalah haram. Karenanya pihaknya segera melakukan tindakan untuk berkordinasi dengan MUI pada tingkat kabupaten dan kecamatan terkait.
“Tentu kalau ini miras kita sangat menyesalkan kita ingin segera diberi sanksi tegas, penegak hukum negara harus hadir, karena menghancurkan moral anak bangsa. Penegak hukum harus hadir dan negara juga harus ikut andil,” kata Bazari Syam saat dikonfirmasi, Sabtu, 9 November 2024.

Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum, menjelaskan jika persero dimaksud kedapatan memasarkan produk tersebut dalam sekup lokal melalui metode eceran kepada konsumen tingkat bawah atau end user, maka untuk daerah tertentu di Banten bisa dianggap melanggar aturan.

“Nah pemasaran lokal itu kalau memang sudah ada peraturan daerah yang tidak memperbolehkan hal itu Ya nggak boleh juga dia memasarkan. Saya pikir inilah yang menjadi konsen Pemprov Banten ya. Itu perlu ada dengar pendapat antara perusahaan dengan pihak pemerintah daerah,” kata Bahrum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

10/11/2024 20:37
Dikomando Ruslan Lallo, Relawan Anak Rakyat Siap Menangkan Seto-Rezki di Lakkang

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ratusan masyarakat Desa Lakkang kian solid mendukung Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati) di Pilkada. Mereka tergabung dalam Relawan Anak Rakyat yang dikomandoi anggota DPRD Makassar, Ruslan Lallo.

Dukungan ini diperoleh saat Andi Seto bersilaturahmi dan berdialog dengan ratusan relawan Anak Rakyat di Desa Lakkang, Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Minggu (10/11/2024).

Andi Seto begitu diidamkan oleh masyarakat Lakkang. Sambutan yang diterima pria 40 tahun itu begitu meriah. Teriakan dua dengan pose nomor 2 menggema begitu Seto tiba di lokasi.

Ruslan Lallo meminta semua masyarakat dan relawan Anak Rakyat yang hadir mendukung pasangan Seto-Rezki. Politisi Partai NasDem dengan tagline Ajjiamo ini menyebutkan jika hanya pasangan Sehati yang berpengalaman di antara calon lainnya.

“InsyaAllah kita akan dudukkan dan menangkan Calon wali kota dan wakil wali Kota kita Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi,” tegas Ruslan Lallo.

Ajjiamo juga mengungkapkan bahwa, jika masyarakat mengingikan perubahan dan berbaikan, maka sudah tepat kalau mendukung pasangan Sehati.

“Pasangan ini bukan kaleng-kaleng, jadi mari Sehati ki semua, agar Makassar Nyaman,” tegasnya.

Sementara itu, Andi Seto mengungkapkan jika dukungan dari masyarakat Lakkang dan Anak Rakyat menjadi semangat baru bagi dirinya dan Rezki Mulfiati Lutfi.

“Kita tahu bahwa Relawan Anak Rakyat salah satu pendukung yang solid dan Spartan, jadi ki yakin jika melihat semangat masyarakat yang hadir, maka pasangan Sehati bisa menang tanggal 27 November,”ujarnya.

10/11/2024 18:47
Kota Bandung Bakal Segera Miliki BPBD? Cek Faktanya Disini!

JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Asep Mulyadi menanggapi soal perlunya Kota Kembang memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) guna mitigasi terkait kebencanaan.

Diakui Asep, pihaknya telah merampungkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna segera merancang peraturan daerah (Perda) terkait pembentukan BPBD.

“Pansus hari Rabu alhamdulillah sudah dibentuk dan memang membahas dua Raperda. Yaitu Raperda susunan perangkat daerah dan cagar budaya,” kata Asep saat dikonfirmasi, Minggu (10/11).

Dengan ini, Asep mengungkapkan, dirinya akan fokus mendorong anggota pansus guna segera merampung raperda terkait pembentukan BPBD. Terlebih, pembentukan kelembagaan terkait mitigasi bencana merupakan amanat undang-undang.

BACA JUGA:Bullying dan Kenakalan Remaja Jadi Isu Utama Debat Pilwalkot Bogor, Sindir Satu Calon Walikota?

“Kita dari pimpinan berharap akhir tahun ini beres, Desember maksimal sudah selesai. Kami akan terus dorong ke pansus terkait pembahasan raperda ini

Maka dari itu, rencananya BPBD bakal hadir di Kota Bandung pada awal tahun 2025. Hal ini sehubungan dengan pembahasan raperda yang ditargetkan bakal rampung pada akhir tahun 2024.

“Tahun depan bisa dibentuk (BPBD), semoga lebih cepat. Kalau bicara tentang kebencanaan, banyak hal yang jadi fokus mitigasi kita terkait kondisi alam di Kota Bandung,” ucapnya.

Menanggapi hal ini, Pakar Perencanaan Wilayah Pendidikan Geografi UPI, Nat Nandi menyambut positif soal percepatan pembentukan BPBD di Kota Bandung. Menurutnya, mitigasi kebencaan jadi urgensi yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

BACA JUGA:Apa Urgensi Kolam-kolam Retensi Gedebage? Ini Kata Peneliti

“Memang sudah seharusnya pembentukan BPBD ini dipercepat. Melihat topografi dan kontur Kota Bandung, ini perlu segera dilakukan upaya mitigasi sedini mungkin terkait kebencanaan,” katanya

Diakuinya, hadirnya BPBD di Kota Bandung bakal menyelesaikan PR yang selama ini belum terselesaikan oleh Pemkot Bandung.

“Jalur evakuasi bagi wilayah rawan bencana ini belum ada. Zona-zona aman, mulai dari pemetaan wilayah dan kawasan netral (aman) ini juga belum ada. Sedangkan itu perlu agar masyarakat paham hal apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi bencana,” ungkapnya.

10/11/2024 16:30
Ridwan Kamil Janji Bangun Area Pemakaman di Pulau Panjang Megapolitan 10 November 2024

Ridwan Kamil Janji Bangun Area Pemakaman di Pulau Panjang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon gubernur Jakarta nomor urut 1,
Ridwan Kamil
berjanji akan membangun Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, jika memenangi
Pilkada Jakarta
2024.
“Salah satu yang saya dengar dan saya perjuangkan adalah kebutuhan lahan pemakaman. Nanti, kalau jadi gubernur, saya akan memperjuangkan lahan pemakaman di Pulau Panjang,” ujar Ridwan Kamil saat kampanye di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Minggu (10/11/2024).
Mantan gubernur Jawa Barat ini mengatakan, Pulau Panjang memiliki lahan yang cukup besar dibandingkan pulau lainnya di Kepulauan Seribu. Luas lahan ini yang bakal dimanfaatkan sebagai area pemakaman.
“Pulau Panjang ini pulaunya besar, tapi manfaatya sedikit, kalau mubazir temannya setan. Kami akan manfaatkan pulau milik pemerintah Jakarta untuk melayani warga, salah satunya untuk lahan pemakaman,” ucapnya.
Selain menjanjikan area pemakaman, Ridwan Kamil juga mengaku akan melanjutkan program-program yang bermanfaat bagi warga jika menjadi gubernur Jakarta periode 2024-2029.
“Yang kurang kami sempurnakan, yang belum ada kami adakan,” tambahnya.
Salah satu yang akan dipertahankan bahkan ditingkatkan adalah program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“KJP akan diperpanjang, kartu lansia dipertahankan, datanya diperbaiki supaya adil,” ucapnya.
Ridwan Kamil juga menyinggung soal program sekolah swasta gratis di Jakarta yang saat ini masih dalam proses penggarapan oleh Pemprov dan DPRD Provinsi Jakarta.
Dia menjanjikan anak-anak yang tidak dapat sekolah di negeri dapat melanjutkan ke sekolah swasta tanpa memikirkan biaya.
“Yang akan dihadirkan, anak-anak yang sekolahnya di swasta akan dibayar,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/11/2024 15:22
Polda NTB Selidiki Anggota DPRD atas Dugaan Penipuan Proyek Rp 1,29 M Regional 10 November 2024

Polda NTB Selidiki Anggota DPRD atas Dugaan Penipuan Proyek Rp 1,29 M
Tim Redaksi
MATARAM, KOMPAS.com
–
Polda NTB
tengah menyelidiki
dugaan penipuan
yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Dapil V Sumbawa,
Abdul Rahim
.
Kasus ini terkait dengan 32 proyek senilai Rp 1,29 miliar yang diduga tidak terealisasi.
Kombes Pol Syarif Hidayat, dari Ditreskrimum Polda NTB, menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.
“Masih lidik,” ujar Syarif pada Sabtu (9/11/2024).
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan dokumen dan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi, termasuk Marga Indra, yang merupakan pelapor.
Abdul Rahim, sebagai terlapor, akan diperiksa dalam waktu dekat setelah seluruh saksi selesai diperiksa.
“Pelapor sudah. Terlapor tunggu selesai semuanya dulu, karena itu yang terakhir,” jelas Syarif.
Abdul Rahim dilaporkan oleh rekan kerjanya, Marga Indra, atas dugaan penipuan dengan modus meminjam uang dan menjanjikan 32 proyek provinsi.
Menurut kuasa hukum Marga Indra, Aan Ramadhan, Marga Indra telah memberikan Rp 1,29 miliar dalam bentuk tunai kepada Abdul Rahim.
Marga Indra merasa yakin memberikan uang tersebut karena adanya hubungan keluarga.
“Yakin dengan AR (Abdul Rahim) karena ada hubungan keluarga ini, akan memberikan pekerjaan paket proyek. Klien kami akhirnya memberikan Rp 1,29 miliar secara tunai pada 27 Januari 2021. Bukti penyerahan ada dalam bentuk kuitansi,” jelas Aan pada Senin (28/10/2024).
Pada tahun 2022, Marga Indra mendapatkan pekerjaan paket proyek dari Abdul Rahim, namun hanya untuk 10 paket proyek.
Menurut Aan, jika dihitung dari uang yang diberikan, nominal 10 paket tersebut hanya mencapai Rp 380 juta, sehingga masih ada sisa Rp 910 juta dari yang dijanjikan.
“Nominalnya Rp 380 juta. Jadi, masih ada sisa Rp 910 juta dari fee yang diberikan klien kami ke AR,” ujarnya.
Meskipun Marga Indra menerima dan mengerjakan 10 paket proyek tersebut menggunakan dana pribadi, saat klaim pencairan sesuai SPM, hanya Rp 830 juta yang dapat dicairkan.
Terungkap bahwa Abdul Rahim telah menjaminkan 10 paket proyek tersebut ke Bank NTB dan melakukan pemotongan.
Marga Indra kemudian melaporkan Abdul Rahim ke Polda NTB terkait dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan pada Rabu (23/10/2024).
Abdul Rahim membenarkan adanya hubungan kerjasama proyek pada tahun 2021, namun menyatakan bahwa dalam pekerjaan proyek bisa berhasil atau meleset.
“Saya sama Marga sejatinya memang punya hubungan kerjasama proyek tahun 2021, memang namanya pekerjaan ada yang pas ada yang meleset,” terang Abdul Rahim melalui WhatsApp pada Selasa (29/10/2024).
Ia menegaskan bahwa tuduhan penipuan yang dilaporkan oleh Marga Indra tidak benar.
“Dalam tuduhan itu ada bahasa penipuan. Itu sangat-sangat tidak saya benarkan, apalagi ada yang mencantumkan kalimat fee,” pungkasnya.
Abdul Rahim juga menjelaskan bahwa dalam kerjasama proyek, tidak seharusnya ada pembicaraan mengenai fee, karena keduanya berstatus sebagai pekerja proyek.
“Bagaimana kita bicarakan fee, sementara saya dengan dia sama statusnya sebagai pekerja yang menggarap proyek,” ujarnya.
Ia mengaku tidak khawatir dengan laporan tersebut.
“Biar waktu yang menjawab sampai kami cari solusi yang terbaik,” tutup Abdul Rahim.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/11/2024 10:30
Pilgub Kaltim, Rudy-Seno Optimis Raih 70 Persen Suara di Kota Samarinda

Liputan6.com, Samarinda – Pasangan nomor urut 2 pada Pemilihan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud – Seno Aji optimis raih hasil maksimal di Kota Samarinda. Pasangan ini bahkan mengklaim mampu meraih suara hingga 70 persen.

Wakil Ketua Tim Sukses Rudy-Seno, Sudarno, menyebut angka ini termasuk realistis. Sebab partai pengusung pasangan ini meraih suara mayoritas di ibu kota Kaltim tersebut.

“Samarinda target kita 70 persen. Karena ini juga banyak yang mengeroyoki, partai koalisi kita ada 13, (anggota dewan) kita DPRD Samarinda punya 34 (kursi), DPRD Provinsi punya 44, mestinya tidak ada ruang untuk kita kalah. Mestinya menang banyak,” kata Sudarno usai acara pembekalan saksi untuk Kota Samarinda, Sabtu (9/11/2024).

Pada pembekalan saksi di Pilgub Kaltim, tim sukses Rudy-Seno menyiapkan 1.400 saksi untuk Kota Samarinda saja. Dengan pemilih terbanyak di antara kabupaten dan kota lainnya di Kaltim, semua kandidat tentu mempersiapkan Kota Samarinda dengan baik.

“Kegiatan ini untuk pembekalan saksi kita, selain sebagai saksi, mereka juga sebagai perekrut pemilih di TPS masing-masing,” sambungnya.

Saksi pasangan Rudy-Seno memang disiapkan tak hanya sebagai saksi TPS nantinya. Sudarno menyebut para saksi dibekali dengan upaya mengkoordinir pemilih di tempatnya bertugas.

“Kita harapkan dua jam targetnya setelah perhitungan, kita sudah deklarasi kemenangan,” kata Sudarno.

Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud hadir langsung dalam pembekalan saksi ini. Di hadapan ribuan saksi pasangan ini, Rudy berharap tidak ada TPS yang tidak terisi saksi.

“Di sini saksi diberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang prosesnya nanti di tanggal 27 November. Kurang lebih sekitar 1.400 saksi di seluruh TPS di Kota Samarinda ini,” katanya.

Rudy juga mengingatkan agar para saksi tidak lengah pada jam-jam krusial di TPS. Para saksi diminta waspada untuk mengantisipasi setiap potensi pelanggaran maupun kecurangan.

“Pertama di jam-jam rentan, di saat ishoma itu TPS tidak boleh ditinggalkan. Kedua, harus di kontrol semua, terutama di TPS-TPS berkaitan dengan papan pleno dan perolehan-perolehan suara nanti,” ujar Rudy.

10/11/2024 03:35