Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Lapor Mas Wapres ala Gibran Tuai Kritik Tajam, Kerjaan 580 Anggota DPR dan Ribuan DPRD Dilibas Gak Jelas

    Lapor Mas Wapres ala Gibran Tuai Kritik Tajam, Kerjaan 580 Anggota DPR dan Ribuan DPRD Dilibas Gak Jelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program yang dihadirkan Wapres Gibran Rakabuming Raka kini jadi pembahasan. Beragam kiritikan tajam membanjiri media sosial terkait program itu.

    Selain dari mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal, dan pengamat politik Ujang Kamaruddin, banyak pegiat media sosial menyampaikan kritiknya.

    Salah satunya datang dari akun bercentang biru @BosPurwa. Menurut akun tersebut, pelaporan atau keluhan warga masyarakat bukanlah tupoksi seorang wakil presiden.

    “Kerjaan 580 anggota DPR dan ribuan anggota DPRD dilibas pamornya sama program wapres yg gak jelas, terus apa fungsinya dana aspirasi ratusan juta sampai miliaran itu?” tulis @BosPurwa dikutip dari cuitannya di X, Rabu (13/11/2024).

    “Padahal udh disampaikan Ama bapaknya saat jadi presiden Kalo laporan itu tak ada gunanya,” balas warganet, sembari membagikan video Jokowi yang membahas tentang menumpuknya pengaduan masyarakat di kantornya saat masih menjabat presiden.

    Sebelumnya, Akbar Faizal menyebut kebijakan Gibran itu seperti gaya Bupati atau Walikota Kota.

    Hal itu kata dia membuktikan bahwa Gibran tak percaya kinerja anak buahnya.

    “Saudara @gibran_tweet, membuka pos pengaduan di kantor Wapres itu gaya wali kota atau bupati yang tak percaya kinerja anak buahnya,” kata Akbar Faizal dalam akun X, Selasa, (12/11/2024).

    Mantan Politisi NasDem ini meminta Putra Presiden RI ke-7 itu untuk berpikir lebih besar dan lebih taktis.

    “Karena Anda sudah dilantik sebagai Wakil Presiden, maka berpikirlah lebih besar dan bertindaklah lebih taktis,” tuturnya.

  • PAM JAYA: IPA Buaran III mampu pasok 250 ribu sambungan rumah

    PAM JAYA: IPA Buaran III mampu pasok 250 ribu sambungan rumah

    ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan dapat disalurkan kepada masyarakat mulai April 2025

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) menyebut Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Buaran III di Kalimalang Jakarta Timur berkapasitas produksi 3.000 liter per detik mampu memasok air bersih bagi 250.000 sambungan rumah.

    “Kalau dihitung perkiraan kapasitas produksi mencapai 3.000 liter per second (lps) yang artinya mampu melayani 250.000 pelanggan,” kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, dan sebagian Kecamatan Jatinegara.

    Dia menuturkan proyek ​​​​​​​Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buaran III​​​​​​​ ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan dapat disalurkan kepada masyarakat mulai April 2025.

    “Kita harus menyiapkan pipanisasi sampai ke rumah hingga April 2025,” tutur dia.

    Sementara itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Perumda PAM JAYA mempercepat proyek SPAM Buaran III di Jalan Raya Kalimalang No. 89, RT. 10 RW.08 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

    Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, percepatan SPAM Buaran III diperlukan sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan dan menuju 100 persen cakupan pelayanan air perpipaan di Jakarta.

    “Tentunya kita menginginkan ini harus sesuai dengan target, ini selesai dan sambungan pipanya harus cepat,” ujar dia usai meninjau lokasi pembangunan SPAM Buaran III, Jakarta Timur, Rabu.

    Dia berharap, rampungnya SPAM Buaran III Jakarta Timur berdampak pada cakupan layanan air bersih perpipaan di Jakarta. Sebab hingga kini, pemenuhan air bersih dan layak minum masih kurang dirasakan warga Jakarta.

    “Kebutuhan kita bukan hanya air minum, tapi juga air kebutuhan sehari-hari,” demikian kata Nova.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi B DPRD DKI usul PAM JAYA sediakan pemurni air di sekolah

    Komisi B DPRD DKI usul PAM JAYA sediakan pemurni air di sekolah

    Rabu, 13 November 2024 18:41 WIB

    Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Lefy. ANTARA/HO-DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    Juga bisa go green karena meminimalkan limbah plastik

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sahbirin Noor Mengundurkan Diri sebagai Gubernur Kalsel

    Sahbirin Noor Mengundurkan Diri sebagai Gubernur Kalsel

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubenur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengundurkan diri dari jabatannya hanya sehari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel mengabulkan gugatan praperadilannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sahbirin memutuskan untuk mundur dari jabatan terhitung mulai 13 November 2024, dengan alasan untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalsel tetap kondusif.

    “Bersama surat ini, per tanggal 13 November 2024 saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Kalimantan Selatan masa jabatan 2021-2024 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, yang mana hal tersebut saya lakukan demi menjaga kondusifitas penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan,” demikian petikan surat dilansir dari Antara, Rabu (13/11/2024).

    Surat itu ditembuskan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel.

    Tanggapan Istana

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Sahbirin Noor sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) pada sisa jabatan periode kedua atau 2021-2024.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    “Soft copy surat pengunduran diri beliau ke Presiden dengan ditembuskan juga ke Menteri Dalam Negeri sudah diterima,” kata Hasan Nasbi melalui pesan singkat.

    Terkait surat fisik dari permohonan pengunduran diri Sahbirin Noor, kata Hasan, masih dalam proses perjalanan ke Jakarta.

    Sementara itu, surat pengunduran diri Sahbirin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dibuat di Banjarbaru pada Selasa (12/11/2024).

    Disclaimer: …

    Sebelumnya diberitakan, Sahbirin Noor mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (8/11), setelah menjabat selama delapan tahun.

    Dalam acara di Gedung Idham Chalid, Sahbirin didampingi istri dan pejabat Pemprov Kalsel, menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan selama menjabat.

    Ia juga mengenang kerja sama dalam pembangunan Banua dan berharap pemerintahan serta pembangunan di Kalsel tetap berjalan lancar dengan penjabat gubernur yang ditunjuk.

    Secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan pejabat gubernur pengganti Sahbirin Noor sebagai tindak lanjut atas surat pengunduran diri tersebut.

    “Kita akan segera menunjuk pejabat sementara,” katanya.

  • DPRD Kabupaten Pasuruan dan Kejari Bangil Sepakati Nota Kerjasama

    DPRD Kabupaten Pasuruan dan Kejari Bangil Sepakati Nota Kerjasama

    Pasuruan (beritajatim.com) – Guna mengantisipasi adanya penyalahan aturan, DPRD Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan Kejaksaan Negri Kabupaten Pasuruan.

    Dalam kerjasama ini kedua belah pihak menyepakati terkait pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat mengatakan bahwa ini merupakan sinergitas antara DPRD dengan Kejalsaan Negri. Mengingat DPRD Kabupaten ini merupakan sebagai pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan.

    “Kami tidak ingin malah menyalahi aturan hukum, sehingga kami bersinergi dan melalsanakan penandatanganan MoU. Dalam penandatanganan ini ada beberapa lingkup yang disepakati,” jelasnya.

    Lingkup yang disepakati yakni diantaranya terkait pengendalian hukum, pelaksanaan hukum, penegakan hukum. Samsul juga mengatakan bahwa pihaknya akan diberikan pendampingan dalam pemberian hukum dan pelaksanaan penyelenggara publik.

    “Kami harap sinergitas ini tetap berlanjut dan tidak adanya lagi yang menyalahi aturan. Sehingga kami bisa melaksanakan tugas dan fungsi sampai masa jabatan berakhir,” imbuhnya.

    Senada dengan hal tersebut, kKajari Kabupaten Pasuruan, Teguh Ananto mengatakan bahwa DPRD dan Kejaksaan saling berkesinambungan. Bahkan pihaknya siap mendampingi dalam permasalahan hukum khususnya perdata.

    “Kami harap kedepannya tidak ada permasalahan hukim di Kabupaten Pasuruan, dan ini merupakan bentuk mitigasi untuk mengurangi resiko adanya tindakan korupsi. Dan saya lihat di Kabupaten Pasuruan ini sudah ada kehati-hatian, saya yakin hal tersebut bisa menjadi tindakan yang preventive,” katanya.

    Kajari Kabupaten Pasuruan juga berharap dengan nota kerjasama ini bisa membuat Kabupaten Pasuruan melangkah lebih baik lagi dalam hal tata kelola pemerintahnya. (ada/ted)

  • Sahbirin Noor Mundur dari Jabatan Gubernur Kalsel Usai Menang Praperadilan Regional 13 November 2024

    Sahbirin Noor Mundur dari Jabatan Gubernur Kalsel Usai Menang Praperadilan Regional 13 November 2024

    Sahbirin Noor Mundur dari Jabatan Gubernur Kalsel Usai Menang Praperadilan
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com –

    Sahbirin Noor
    mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), hanya sehari setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
    Pengumuman
    pengunduran diri
    tersebut disampaikan di hadapan ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Idham Chalid, Kantor Sekretariat Daerah (Setdaprov) Kalsel, pada Rabu (13/11/2024).
    “Saya mengundurkan diri, pemberkasannya sudah diproses,” ujar Sahbirin di hadapan ratusan pegawai yang hadir.
    Pria yang akrab disapa
    Paman Birin
    itu menegaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga menyampaikan bahwa momen pengunduran dirinya merupakan waktu untuk berpamitan kepada seluruh ASN di lingkungan Setdaprov Kalsel.
    Sebagai penutup, Sahbirin berpesan kepada seluruh ASN agar tetap menjalankan kinerja yang baik, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai gubernur.
    Diketahui, dalam eksepsinya, Tim Biro Hukum KPK menyebut Paman Birin melarikan diri atau kabur pasca OTT pada 6 Oktober lalu.
    Keberadaan Paman Birin tidak ditemukan meskipun penyidik telah mencarinya di sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian.
    Di sisi lain, Paman Birin juga tidak menghadiri kegiatan yang menjadi tanggung jawab gubernur seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel.
    “Sampai persidangan ini berlangsung termohon masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang di PN Jaksel, Selasa (7/11/2024).
    Namun, tepat satu hari sebelum putusan praperadilan dibacakan, Sahbirin mendadak muncul dan memimpin apel di lingkungan kantor
    Gubernur Kalsel
    , Senin (11/11/2024).
    “Ada dua kemungkinan hasil akhir proses praperadilan tersebut, apakah status tersangka Paman Birin akan gugur atau tidak,” ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kalsel, Berkatullah kepada wartawan.
    Menanggapi putusan ini, KPK menyayangkan PN Jaksel mencabut status tersangka Sahbirin Noor.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Komitmen Pemkot Surabaya untuk Pemerataan Akses Layanan Kesehatan

    Ini Komitmen Pemkot Surabaya untuk Pemerataan Akses Layanan Kesehatan

    Ini Komitmen Pemkot Surabaya untuk Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
    Tim Redaksi
    K
    OMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan pemerataan akses
    layanan kesehatan
    bagi warganya. Salah satunya, tampak dari peningkatan layanan di RSUD Dr M Soewandhie yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
    Warga Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Ch (49), mengaku puas dengan layanan kesehatan yang diterimanya di rumah sakit tersebut. Ia menyatakan bahwa kemudahan pendaftaran
    online
    mempersingkat waktu tunggu untuk kontrol kesehatan rutin di poli jantung.
    “Kebetulan selama satu tahun terakhir saya rutin kontrol di poli jantung. Antreannya tidak terlalu lama. Kalau daftar
    online
    , kami tahu estimasi waktu datangnya, jadi tidak perlu menunggu lama-lama,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2024).
    Peningkatan pelayanan di RSUD Dr M Soewandhie tak lepas dari perhatian langsung
    Wali Kota Surabaya

    Eri Cahyadi
    yang melakukan inspeksi pada November 2022. Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Tambak Rejo ini telah menjadi andalan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
    Selain RSUD Dr M Soewandhie,
    Pemkot Surabaya
    juga mengelola RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) di Jalan Kendung, Kecamatan Benowo. Rumah sakit ini menjadi tumpuan utama bagi warga Surabaya Barat sejak diresmikan pada 26 Agustus 2010.
    “Sejak ada RSUD BDH yang dekat rumah, saya jadi lebih mudah mengakses layanan kesehatan. Jika darurat, bisa langsung datang,” ungkap warga Kendung, Sememi, Kecamatan Benowo, Nur.
    Nur menambahkan, dirinya kini lebih memilih RSUD BDH daripada RSUD Dr Soetomo yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sebab, lokasinya lebih dekat serta pelayanan yang memadai.
    Untuk memperluas akses layanan kesehatan, Pemkot Surabaya saat ini membangun RSUD Eka Candrarini atau yang lebih dikenal sebagai RSUD Surabaya Timur. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Medokan Asri Tengah dan dirancang untuk melengkapi layanan yang sudah ada di RSUD Dr M Soewandhie dan RSUD BDH.
    “RSUD Surabaya Timur akan mengurai antrean di rumah sakit yang sudah ada, sekaligus menyediakan layanan khusus untuk ibu dan anak, termasuk spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) serta perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” ujar Eri saat peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit tersebut.
    Eri berharap, rumah sakit yang ditargetkan mulai beroperasi pada November 2024 itu dapat memberikan layanan kesehatan yang optimal.
    “Rumah sakit ini diprioritaskan untuk ibu dan anak, tetapi melayani semua jenis penyakit,” jelasnya.
    Warga Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Tasya, menyambut baik pembangunan RSUD Surabaya Timur.
    “Kalau ada rumah sakit pemkot yang dekat, tentu biaya lebih ringan dibandingkan rumah sakit swasta. Semoga fasilitas dan pelayanannya cepat dan optimal,” harapnya.
    Tak berhenti di situ, Pemkot Surabaya juga merencanakan pembangunan dua rumah sakit tambahan pada 2025, masing-masing di kawasan Surabaya Selatan dan Surabaya Utara. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh penjuru kota.
    “Tahun depan, kami akan membangun dua rumah sakit lagi di wilayah selatan dan utara. Dengan demikian, pemerataan layanan kesehatan di Surabaya akan semakin optimal,” kata Eri.
    Menurut Eri, tambahan rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi beban layanan di RSUD Dr M Soewandhie dan RSUD BDH, yang kini melayani lebih dari 2.000 pasien setiap hari.
    Dengan keberadaan rumah sakit baru, kapasitas layanan akan terbagi lebih merata sehingga setiap rumah sakit dapat melayani sekitar 500 pasien per hari.
    “Dengan hadirnya pemerintah, pelayanan kesehatan diharapkan semakin maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat Surabaya,” imbuhnya.
    Langkah Pemkot Surabaya mendapat apresiasi dari anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan. Ia menilai pembangunan rumah sakit baru sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
    “Kami mendukung pembangunan RSUD Surabaya Timur serta rumah sakit di kawasan selatan dan utara. Penting agar layanan kesehatan mudah diakses warga dan meningkatkan usia harapan hidup,” kata Johari.
    Ia juga mengimbau agar Pemkot Surabaya terus mengedukasi warga tentang pola hidup sehat melalui petugas kesehatan di tingkat RT dan RW. Menurut Johari, keberadaan Universal Health Coverage (
    UHC
    ) di Surabaya mempermudah warga mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP.
    “Harapan kami, RSUD Surabaya Timur segera dioperasionalkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tandasnya.
    Langkah strategis Pemkot Surabaya itu menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan mudah diakses oleh seluruh warga kota. (ADV)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puji Sosok Bebas, Legislator Sulbar: Belum Terpilih, Layanan Ambulans Gratisnya Sudah Dinikmati Masyarakat

    Puji Sosok Bebas, Legislator Sulbar: Belum Terpilih, Layanan Ambulans Gratisnya Sudah Dinikmati Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di tengah hiruk-pikuk kampanye Pilkada Polman, nama Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati semakin terdengar memikat di telinga masyarakat. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar ini bukan hanya dikenal karena janji-janji manis mereka, tetapi juga berkat langkah nyata yang sudah mereka tunjukkan. Salah satunya, layanan ambulans gratis yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat, meskipun mereka belum terpilih.

    Setelah debat perdana Pilkada yang penuh dinamika, dukungan kepada Bebas-Siti semakin solid, terlihat dari kehadiran sejumlah legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar yang turun tangan mendampingi pasangan ini dalam kampanye. Salah satu yang tampil memberikan dukungan adalah Fadhily, anggota DPRD Sulbar dari Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2024-2029. Di hadapan ribuan pendukung yang memadati Desa Passairang, Kecamatan Campalagian, Fadhily menyampaikan keyakinannya bahwa pasangan ini adalah pilihan tepat untuk masa depan Polman.

    “Program yang mereka tawarkan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat yang heterogen di Polman, mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga peternak. Ini bukan hanya sekadar janji, ini adalah harapan yang sudah ada dalam tindakan nyata,” kata Fadhily, disambut antusias oleh para pendukung yang hadir.

    Dengan semangat yang membara, Fadhily melanjutkan orasinya, menekankan pentingnya pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi sudah mulai memperlihatkan bukti nyata. Ia mencontohkan layanan ambulans gratis yang telah dirintis oleh Andi Bebas, yang meskipun belum terpilih, sudah memberi manfaat besar bagi masyarakat. “Bayangkan, Pak, Ibu, beliau belum terpilih, ambulansnya sudah berkeliling ke mana-mana, membantu masyarakat yang membutuhkan. Coba bayangkan, ini bukan janji, ini aksi!” teriak Fadhily, mengundang tepuk tangan meriah dari massa.

  • 17 Anggota DPRD Jawa Timur Dipanggil KPK

    17 Anggota DPRD Jawa Timur Dipanggil KPK

    JABAR EKSPRES – 17 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2022.

    ‘’Pemeriksaan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas nama M, FWY, MS, BW HAW, AH, AM, A, BP, SU, FF, HAS, HMSI, MHR, MRZ, WSR, MF, SPM, AH, dan AZ,’’ kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika dikutip dari ANTARA, Rabu (13/11).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari beberapa nama yang disebutkan di atas, 17 diantaranya adalah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yaitu Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Agus Wicaksono, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 Abdul Halim, dan Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2019-2024 Alyadi.

    BACA JUGA: Warga DKI Jakarta Siap-Siap Terima Bansos KLJ dan KAJ Tahap 4, Ini Jadwal Pencairannya

    Kemudian anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Agung Mulyono, Blegur Prijanggono, Sri Untari, Fauzan Fuadi, Achmad Silahudin, Hasan Irsyad, Heri Romadhon, Muhamad Reno Zulkarnaen, Wara Sundari Renny Pramana, Muhammad Fawait, Suyatni, Priasmoro, Ahmad Hilmy, dan Aufa Zhafiri.

    Tidak hanya itu, KPK juga memanggil staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Bagus Wahyudono dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo Sentot Sugiyono.

    Diketahui, KPK pada hari Jumat, 21 Juli 2024 telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dan hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

    BACA JUGA: Masa Kerja PPPK Berdasarkan Kontrak atau Bisa Sampai Pensiun? Ini Penjelasannya!

    Tessa mengatakan untuk nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya jika penyidikan dianggap cukup.

    Tessa menambahkan, dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

    Dari empat tersangka penerima suap, Tessa mengatakan, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sementara untuk satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

  • Anggota DPRD Prihatin Anak Jakarta Main Judol: Harus Ada Political Will

    Anggota DPRD Prihatin Anak Jakarta Main Judol: Harus Ada Political Will

    Jakarta –

    Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan ada sebanyak 1.836 anak sampai dengan usia 17 tahun di Jakarta terlibat judi online (judol). Anggota DPRD Komisi E, Jhonny Simanjuntak meminta sekolah dan orangtua saling berdiskusi untuk menangani dan melakukan pencegahan agar anak tak terlibat judi online.

    Mulanya Jhonny mengatakan judi online merupakan penyakit sosial. Bahkan kini mereka yang terlibat judi online dari berbagai macam usia, sehingga negara perlu benar-benar tegas untuk melakukan penindakan.

    “Ini kan masalah penyakit sosial. Penyakit sosial ini kan sudah melibatkan seluruh segmen masyarakat, termasuk juga dari tingkat usia. Menghadapi persoalan seperti ini kan pendekatan yang komperhensif harus dilakukan. Pertama dulu dari negara, pemerintah, memang betul-betul harus semacam ada political will untuk melakukan penegakkan hukum yang tegas,” ujarnya.

    Jhonny menuturkan selain negara, perlu juga kerjasama dari seluruh stakeholder termasuk sekolah dan orangtua. Menurutnya, sekolah harus proaktif berdiskusi dengan orang tua membahas pencegahan dan penanganan judi online terhadap anak-anak.

    “Nah sesudah itu dilakukan, memang harus melibatkan seluruh stake holder negara kita ini, atau Jakarta ini. Oleh karena itu, sosialisasi yang dekat ke setiap orang itu harus dibangun, baik melalui lembaga-lembaga keagamaan. Khususnya di pendidikan, nah di pendidikan memang itu udah harus mulai ditekankan kepada anak-anak bekerjasama dengan orangtua,” jelasnya.

    “Sekolah harus proaktif khusus memanggil orangtua membicarakan masalah ini. Karena memang bagaimanapun sekolah kan hanya bisa di sekolah memantau anak-anak. Dasar-dasar karakter di sekolah itu sudah harus dibangun sedemikian rupa,” lanjutnya.

    “Harus kerjasama, makanya seperti yang saya katakan tadi, ada pertemuan-pertemuan periodik, khusus membicarakan hal-hal yang bersifat tematik lah. Tema apa yang kita bahas. Katakanlah judol ini menjadi sebuah fenomena yang begitu mengharu birukan kita, ini diajak orangtua bicara, ini loh keadaan sekarang. Sekolah kami hanya punya kemampuan seperti ini, kami di sekolah hanya bisa membangun bagaimana karakter menjadi orang-rang yang betul-betul baik dan sebagainya dan sebagainya,” ucapnya.

    “Oleh karena itu sekolah harus punya perhatian lebih lah ya. Pembicaraan kita tentang pendidikan jangan hanya berbicara dari aspek akademik tok, tapi pembangunan karakter itu penting. Oleh karena itu, sosialisasi itu udah harus seluruh, dari mulai upacara bendera, pada saat pendidikan agama, pada saat misalnya, sekolah-sekolah kita harus ada lah kata-kata yang bisa membangun itu untuk membuat anak-anak waspada terhadap judol itu,” imbuhnya

    Transaksi Judo 1.836 Anak Mencapai Rp 2,29 Miliar

    “Pada tahun 2024 ini paling tidak berdasarkan PPATK, ada sekitar 1.836 anak usia sampai dengan 17 tahun yang terlibat di DKI Jakarta, dengan nilai transaksi kurang lebih Rp 2,29 miliar,” kata Teguh saat melakukan kunjungan ke SMA 92 Jakarta Utara bersama Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid, Selasa (12/11/2024).

    Teguh mengimbau seluruh jajarannya waspada. Dia meminta sosialisasi mengenai dampak negatif judi online digencarkan.

    “Saya sudah tekankan kepada jajaran baik OPD khususnya tingkat pendidikan, dan dinas kominfotik untuk mewaspadai itu dan terus melakukan sosialisasi,” katanya.

    Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan mendukung program pemerintah pusat terkait literasi digital sebagai upaya mengatasi judi online. Salah satunya, acara literasi digital yang digelar bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Kami siap untuk mendukung program-program strategis dari pemerintah pusat, termasuk juga program yang terkait dengan literasi digital. Kita berharap dari acara ini betul-betul bisa menyadarkan kita,” ujarnya.

    (dek/dnu)