Kementrian Lembaga: DPRD

Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai Megapolitan 14 November 2024

Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diminta untuk mematuhi arahan Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) terkait penundaan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
“Iya, Mendagri sudah menginstruksikan untuk menghentikan sementara (bansos). Jadi, Pemerintah DKI Jakarta jangan coba-coba membagikan,” ujar anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pantas Nainggolan kepada
Kompas.com,
Kamis (14/11/2024).
Penundaan ini dianggap penting karena dikhawatirkan pembagian bansos kepada masyarakat sebelum pemilihan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang berpotensi mempengaruhi keputusan pemilih.
Imbauan ini disampaikan karena Pantas mengaku telah menerima informasi mengenai rencana pembagian sembako yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Kami menerima informasi bahwa ada permintaan sembako di beberapa lokasi. Hal ini perlu diantisipasi,” ujar Pantas.
Selain itu, Pantas juga mengimbau warga Jakarta untuk bijaksana dalam menentukan pilihan tanpa terpengaruh kepentingan politis di balik distribusi sembako.
“Kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak tergoda dengan politisasi melalui pembagian sembako,” kata Pantas.
Untuk diketahui, Kemendagri berencana menerbitkan surat edaran (SE) mengenai pemberhentian sementara penyaluran bansos hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya setuju dengan usulan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI mengenai penghentian sementara penyaluran bansos.
Tito beserta jajarannya sedang menyusun surat edaran untuk menyelaraskan dan merealisasikan usulan tersebut.
“Kami segera sampaikan surat edarannya, kami setuju. Kemarin Wamendagri sudah menyampaikan soal usulan distribusi bansos ditunda sampai Pilkada,” ujar Tito di Gedung DPR RI, Selasa (12/11/2024).
Kebijakan ini disebut merupakan respons terhadap usulan Komisi II DPR, dan Kemendagri hanya menindaklanjutinya sebagai langkah untuk mengantisipasi politisasi bansos.
“Kami setuju sekali, bola panasnya dari Komisi II, ini tinggal kami smash saja,” ucap Tito sambil tertawa.
Sebagai informasi, tahapan Pilkada, termasuk di Jakarta, saat ini berada pada masa kampanye yang dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024.
Dengan demikian, masih tersisa sembilan hari bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk berkampanye.
Sementara masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024, sebelum hari pemungutan suara pada 27 November.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2024 18:42
Demokrat Sulsel Orientasi 77 Anggota Dewan di Makassar, Ni’matullah Singgung Pemecatan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Demokrat menggelar orientasi anggota fraksi DPRD se-Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Claro selama tiga hari sejak Kamis 14 November hingga Sabtu 16 November pekan ini.

Orientasi ini dihadiri 77 peserta. Terdiri dari 7 anggota DPRD Sulawesi Selatan dan 70 anggota DPRD di 24 kabupaten/kota. Turut hadir pula anggota DPR RI di antaranya Dina Lorenza, Santika, dan Lucy.

Selain itu, calon Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, calon Wakil Bupati Luwu Muhammad Dhevy Bijak, dan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng serta Ketua DPC Partai Demokrat se-Sulawesi Selatan.

Ketua Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah menjelaskan, ada tiga poin kegiatan ini digelar. Pertama untuk memperkenalkan ideologi partai ke seluruh fraksi. Pasalnya, fraksi partai Demokrat yang tersebar di 24 daerah 50 persen didominasi wajah baru.

Kedua, membahas materi orientasi di antaranya tentang peningkatan kapasitas dan peningkatan kebangsaan.

Dan ketiga, ada instruksi tujuh hari jelang Pilkada tidak boleh meninggalkan daerah untuk memenangkan calon yang telah diusung di pemilihan ini.

“Inilah tiga poin penting dalam pelaksanaan orientasi yang kami gelar. Tapi yang terbaru adalah melatih 77 anggota fraksi kami dalam hal public speaking,” ujar Ni’matullah kepada wartawan.

Lanjut Ulla-sapaan Ni’matullah, khusus untuk public speaking, partainya membayar mahal lembaga konsultan untuk melatih 77 anggota DPRD se-Sulawesi Selatan.

14/11/2024 18:13
Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono di Cengkareng Diramaikan 20.000 Orang Megapolitan 14 November 2024

Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono di Cengkareng Diramaikan 20.000 Orang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono yang digelar di Lapangan Cendrawasih, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/11/2024), disebut dihadiri 20.000 massa.
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi, massa yang mayoritas mengenakan baju putih-oranye itu sudah memadati arena kampanye sejak pukul 14.30 WIB. Ada pula yang mengenakan kaus bertuliskan “RIDO nomor urut 1”.
Sebagian pendukung tampak membawa bendera serta spanduk berwarna putih-biru bergambar wajah Ridwan Kamil-Suswono bertuliskan “Satuin Jakarta Nyok”.
“Kalau kita lihat kondisi saat ini, sebelum acara dimulai mungkin sudah ada 20.000 masyarakat yang hadir di lokasi,” tutur Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmed Zaki Iskandar.
Selain itu, berkibar bendera sejumlah partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pengusung Ridwan-Suswono. Ada bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.
Bahkan, ada spanduk biru yang menampilkan wajah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertuliskan “Gibranku” di acara tersebut.
Kampanye ini dihadiri sejumlah elite partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Di antaranya, Wakil Ketua DPRD Jakarta Fraksi Partai Gerindra Rani Maulani dan anggota DPRD Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Neneng Hasanah.
Adapun kampanye dimulai pukul 16.15 WIB dengan orasi-orasi dari petinggi partai politik, orasi Ridwan Kamil-Suswono, dan ditutup penampilan grup musik Dewa 19.
“Kami ajak masyarakat di Jakarta mendengarkan seluruh visi misi dari paslon Ridwan Kamil dan Suswono,” ucap Zaki.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2024 17:32
Kusnadi, Mantan Ketua DPRD Jatim Siap Ungkap Fakta Korupsi Dana Hibah Pokmas ke KPK

Surabaya (beritajatim.com) – Mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun 2021-2022.

Setelah menjalani pemeriksaan oleh KPK, Kusnadi, melalui kuasa hukumnya Harmawan H. Adam, S.H., M.H. dari kantor hukum Adam & Associates, menegaskan kesiapannya untuk membongkar semua fakta yang diketahuinya demi tegaknya hukum.

“Saya siap membuka seluruh fakta yang saya ketahui terkait kasus ini demi penegakan hukum dan transparansi,” ujar Adam atas nama Kusnadi.

Pernyataan ini memperlihatkan komitmen Kusnadi untuk membantu KPK dalam mengungkap kasus aliran dana hibah yang diduga diselewengkan. Kasus ini menjadi sorotan setelah KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait dana hibah pokmas.

Dari jumlah tersebut, empat orang diduga penerima suap, termasuk tiga pejabat publik dan satu staf, sementara 17 orang lainnya diduga sebagai pemberi suap yang mayoritasnya berasal dari sektor swasta. “Kami akan mempublikasikan nama-nama tersangka dan perbuatan melawan hukum mereka setelah penyidikan mencapai tahap lebih lanjut,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa, dalam pernyataan resminya.

Kasus ini berkembang dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada September 2022, yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P. Simanjuntak. Sahat divonis sembilan tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya atas penyalahgunaan dana hibah pokir DPRD Jatim tahun anggaran 2021-2022.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK juga memeriksa 17 anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 sebagai saksi. Pemeriksaan yang dilangsungkan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini mencakup inisial saksi seperti M, FWY, MS, BW, HAW, AH, AM, BP, SU, FF, HAS, HMSI, MHR, MRZ, WSR, MF, SPM, AH, dan AZ.

Pejabat lain seperti Agus Wicaksono (Ketua Badan Kehormatan DPRD Jatim), Abdul Halim (Ketua Komisi C DPRD Jatim), dan Alyadi (Ketua Komisi B DPRD Jatim) turut hadir dalam pemeriksaan tersebut.

KPK berharap pengungkapan kasus ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku serta meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah, khususnya terkait alokasi dana hibah untuk masyarakat. [kun]

14/11/2024 17:11
Bandar Udara Nusantara jadi daya tarik investor tanam modal di Penajam

Penajam Paser Utara (ANTARA) – Bandar Udara Nusantara menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, kata Penjabat (Pj) Bupati setempat Muhammad Zainal Arifin.

“Keberadaan Badar Udara Nusantara menjadi daya tarik investor mengembangkan usaha sektor perdagangan dan jasa, seperti mall, hotel dan transportasi,” kata Zainal Arifin di Penajam, Kamis.

Bandar Udara Nusantara dibangun dengan luas lahan 621 hektare berada di wilayah Kelurahan Pantai Lango dan Kelurahan Gersik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebagai persiapan menyambut investasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP).

Ranperkada RDTR yang disusun, WP III Serambi Nusantara koridor Kelurahan Penajam-Petung, serta WP IV Serambi Nusantara koridor Kelurahan Maridan, Riko, Sepan dan Sotek.

Kelurahan Maridan, Riko, Sepan dan Sotek dipersiapkan sebagai kota satelit Kota Nusantara, jelas dia, karena berada dekat ibu kota baru Indonesia itu dan lokasi Badar Udara Nusantara.

Penyusunan RDTR mempertimbangkan kawasan pemerintahan perdagangan, jasa, pengembangan pariwisata bahari, lanjut dia, dan pengembangan perkotaan yang memberikan rasa aman dari risiko bencana alam.

Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara juga memastikan RDTR yang disusun selaras dengan perencanaan pembangunan Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia.

Penyelarasan RDTR dengan perencanaan pembangunan Kota Nusantara, dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan selalu berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kemudian juga melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar RDTR yang disusun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak berbenturan dengan perencanaan pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Ia mengatakan, proses penyusunan RDTR juga sudah dikoordinasikan dengan legislatif (DPRD), dan RDTR WP Serambi Nusantara menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan Kota Nusantara.

Baca juga: Pembangunan Bandara Nusantara ditarget capai 100 persen Desember 2024

Baca juga: DPRD Penajam: Bandara Nusantara picu pembangunan di daerah Benuo Taka

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

14/11/2024 13:28
Koramil Kunjang Kediri Berbagi Sembako dan Santunan

Kediri (beritajatim.com) – Koramil 0809/23 Kunjang Kodim Kediri menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan aparat pemerintah dan komponen masyarakat. Berlangsung di Waroeng Sepesial Masakan Ayam (SMA) Kunjang, kegiatan itu juga diisi dengan pembagian sembako ke warga kurang mampu dan santunan anak yatim piatu.

Danramil 0809/23 Kunjang Lettu Dwi Agung Hariyanto mengatakan, kegiatan ini merupakan program TNI AD khususnya Satkowil dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial di wilayah. Selain wujud kepedulian terhadap sesama, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi dan menunjang pembinaan teritorial antara aparat kewilayahan dengan masyarakat.

“Komsos merupakan bagian dari salah satu metode Binter yang rutin kita laksanakan yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan antara apkowil dengan aparat Pemerintahan dengan melibatkan semua unsur Pemerintahan dan Tokoh masyarakat di wilayah,” tutur Lettu Dwi Agung Hariyanto, pada Rabu (13/11/2024).

Koramil 0809/23 Kunjang saat menggelar Komsos dengan Aparat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat di Waroeng SMA Kunjang Kabupaten Kediri.

Komsos dengan aparat pemerintah dan komponen masyarakat ini dihadiri oleh sejumlah unsur Forpimcam Kecamatan Kunjang mulai dari Danramil 0809/23 Kunjang Lettu Inf. Dwi Agus Hariyanto beserta anggotanya, Kapolsek Kunjang AKP Udi Waluyo beserta anggotanya, Camat Kunjang beserta Staf, Tokoh Masyarakat se wilayah Kunjang.

Selanjutnya, Mitra Koramil Kunjang, Para Pengusaha, Perwakilan Bank, Para Kades se wilayah kecamatan Kunjang, Ketua Persit KCK Ranting Kunjang, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Drs. H. Sentot Djamaluddin, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Drs Sigit Sosiawan, Tokoh Agama dan Anak Yatim Piatu.

Kegiatan ini, imbuh Lettu Dwi Agung, juga sekaligus untuk meningkatkan hubungan antara TNI dengan seluruh Komponen Masyarakat. “Sehingga akan timbul rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ini semua merupakan gambaran kita sebagai komponen masyarakat jangan sampai kembali seperti masa-masa silam kita yang mudah diadu domba. Oleh sebab itu kita harus tetap menjaga Persatuan dan Kesatuan kita bersama,” tambahnya.

Danramil juga mengatakan bahwa komponen masyarakat, mempunyai kewajiban untuk menjaga serta melindungi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman yang timbul di dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai konsep Sistem Pertahanan Semesta.

Koramil 0809/23 Kunjang saat menggelar Komsos dengan Aparat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat di Waroeng SMA Kunjang Kabupaten Kediri.

Kapolsek Kunjang AKP Udi Waluyo mengapresiasi kegiatan komsos ini ,ia berharap hubungan sinergitas antara TNI Polri dan Tokoh Masyarakat tetap terjaga dengan baik, Ia juga mengingatkan jika sebentar lagi Kabupaten Kediri punya gawe dalam pilkada serentak 2024. “Untuk itu mari kita jaga kondusifitas wilayah Kediri khususnya kecamatan Kunjang aman, damai dan tertib,” ajaknya.

Di tempat sama, Sentot Djamaluddin, selaku tokoh masyarakat mengapresiasi kegiatan komsos yang dilakukan oleh Koramil 0809/23 Kunjang. “Semoga dalam pertemuan ini dapat membawa suatu kerukunan dan kebersamaan dalam sinergitas antara TNI Polri, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat,”ucapnya. [nm/but]

14/11/2024 03:22
Viral, Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Mengamuk Saat Rapat Anggaran

Liputan6.com, Gorontalo – Rapat pembahasan anggaran antara DPRD Kabupaten Gorontalo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diwarnai ketegangan.

Hal itu setelah Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Anton Abdullah, meluapkan kemarahan di tengah forum, Selasa (12/11/2024). Insiden ini terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial.

Dalam video itu, memperlihatkan Anton yang terlihat menunjuk anggota lain dan memukul meja, menyebabkan suasana rapat sempat terhenti sementara.

Anton menyampaikan kekecewaannya terkait adanya dugaan pertemuan yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD di luar forum resmi, malam sebelum rapat pembahasan anggaran tersebut.

Ia menyesalkan adanya pertemuan itu yang diduga melibatkan anggota badan anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD tanpa sepengetahuannya.

Dalam video yang tersebar, Anton tampak emosi, hingga mendorong berkas-berkas yang ada di depannya dan menjatuhkan mikrofon yang digunakannya.

“Kalian sudah buat pertemuan di luar,” ujarnya sambil meninggalkan ruang rapat dengan wajah marah, meskipun telah berusaha ditenangkan oleh pimpinan rapat.

Kemarahan Anton ini diduga dipicu oleh keputusan-keputusan terkait alokasi anggaran yang telah dibahas oleh anggota DPRD lain di luar forum resmi.

Menurutnya, hal itu mungkin tidak sesuai dengan prosedur yang transparan. Pimpinan rapat berusaha mengendalikan situasi, tetapi Anton tetap bersikukuh bahwa langkah anggota lain yang mengadakan pertemuan di luar rapat resmi adalah keliru.

Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Kabupaten Gorontalo belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi terkait insiden tersebut.

14/11/2024 03:00
Kabar Duka, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi Meninggal Dunia Megapolitan 13 November 2024

Kabar Duka, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi Meninggal Dunia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, tutup usia pada Rabu (13/11/2024) pukul 18.36 WIB. Junaedi mengembuskan napas terakhir di kantornya di Gedung Mitra Pradja, Sunter, Jakarta Utara.
Kabar duka ini disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Bupati Kepulauan Seribu, Annisa.
”
Innalilahi wa innailaihi raji’un
. Berita duka cita, telah berpulang ke Rahmatullah, Bapak Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Bapak Junaedi, Rabu pukul 18.36 WIB,” ujar Annisa dalam keterangan, Rabu.
Annisa menyampaikan, jenazah Junaedi kini disemayamkan di The Wiladatika Residence Blok A66, Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
Sementara, pemakaman jenazah masih menunggu keputusan pihak keluarga.
“Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala khilaf dan salah,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Mujiyono mengatakan, kesehatan Junaedi memang sedang dalam kondisi tidak baik dalam tiga bulan terakhir.
“Beliau orang baik, pekerja keras, memang dalam tiga bulan terakhir ini sering kalau rapat sering absen, kondisi kesehatannya menurun,” kata Mujiyono saat dikonfirmasi awak media, Rabu malam.
Namun, Mujiyono belum mengetahui secara detail penyebab meninggalnya Junaedi.
“Enggak tahu (sakit apa), pokoknya kondisi kesehatannya menurun, sering izin kalau rapat,” tutur Mujiyono.
Sebagai informasi, Junaedi merupakan
Bupati Kepulauan Seribu
yang menjabat sejak 4 September 2020.
Pria kelahiran 5 Desember 1966 ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kepulauan Seribu pada 2018 hingga 2020.
Junaedi juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara sejak tahun 2017 hingga 2018.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 21:41
Lapor Mas Wapres ala Gibran Tuai Kritik Tajam, Kerjaan 580 Anggota DPR dan Ribuan DPRD Dilibas Gak Jelas

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program yang dihadirkan Wapres Gibran Rakabuming Raka kini jadi pembahasan. Beragam kiritikan tajam membanjiri media sosial terkait program itu.

Selain dari mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal, dan pengamat politik Ujang Kamaruddin, banyak pegiat media sosial menyampaikan kritiknya.

Salah satunya datang dari akun bercentang biru @BosPurwa. Menurut akun tersebut, pelaporan atau keluhan warga masyarakat bukanlah tupoksi seorang wakil presiden.

“Kerjaan 580 anggota DPR dan ribuan anggota DPRD dilibas pamornya sama program wapres yg gak jelas, terus apa fungsinya dana aspirasi ratusan juta sampai miliaran itu?” tulis @BosPurwa dikutip dari cuitannya di X, Rabu (13/11/2024).

“Padahal udh disampaikan Ama bapaknya saat jadi presiden Kalo laporan itu tak ada gunanya,” balas warganet, sembari membagikan video Jokowi yang membahas tentang menumpuknya pengaduan masyarakat di kantornya saat masih menjabat presiden.

Sebelumnya, Akbar Faizal menyebut kebijakan Gibran itu seperti gaya Bupati atau Walikota Kota.

Hal itu kata dia membuktikan bahwa Gibran tak percaya kinerja anak buahnya.

“Saudara @gibran_tweet, membuka pos pengaduan di kantor Wapres itu gaya wali kota atau bupati yang tak percaya kinerja anak buahnya,” kata Akbar Faizal dalam akun X, Selasa, (12/11/2024).

Mantan Politisi NasDem ini meminta Putra Presiden RI ke-7 itu untuk berpikir lebih besar dan lebih taktis.

“Karena Anda sudah dilantik sebagai Wakil Presiden, maka berpikirlah lebih besar dan bertindaklah lebih taktis,” tuturnya.

13/11/2024 20:24
PAM JAYA: IPA Buaran III mampu pasok 250 ribu sambungan rumah

ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan dapat disalurkan kepada masyarakat mulai April 2025

Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) menyebut Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Buaran III di Kalimalang Jakarta Timur berkapasitas produksi 3.000 liter per detik mampu memasok air bersih bagi 250.000 sambungan rumah.

“Kalau dihitung perkiraan kapasitas produksi mencapai 3.000 liter per second (lps) yang artinya mampu melayani 250.000 pelanggan,” kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, dan sebagian Kecamatan Jatinegara.

Dia menuturkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buaran III ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan dapat disalurkan kepada masyarakat mulai April 2025.

“Kita harus menyiapkan pipanisasi sampai ke rumah hingga April 2025,” tutur dia.

Sementara itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Perumda PAM JAYA mempercepat proyek SPAM Buaran III di Jalan Raya Kalimalang No. 89, RT. 10 RW.08 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, percepatan SPAM Buaran III diperlukan sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan dan menuju 100 persen cakupan pelayanan air perpipaan di Jakarta.

“Tentunya kita menginginkan ini harus sesuai dengan target, ini selesai dan sambungan pipanya harus cepat,” ujar dia usai meninjau lokasi pembangunan SPAM Buaran III, Jakarta Timur, Rabu.

Dia berharap, rampungnya SPAM Buaran III Jakarta Timur berdampak pada cakupan layanan air bersih perpipaan di Jakarta. Sebab hingga kini, pemenuhan air bersih dan layak minum masih kurang dirasakan warga Jakarta.

“Kebutuhan kita bukan hanya air minum, tapi juga air kebutuhan sehari-hari,” demikian kata Nova.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

13/11/2024 19:33