Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan terkait pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.

    Menurutnya, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar. Bahlil menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.

    “Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” kata Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra, dikutip pada Sabtu (8/11).

    Diketahui bahwa, wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.

    Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.

    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” ujar Cak Imin dalam Harlah ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center bulan Juli lalu. (Pram/fajar)

  • Terungkap Identitas 7 Orang yang Dibawa ke Jakarta dari OTT KPK di Ponorogo

    Terungkap Identitas 7 Orang yang Dibawa ke Jakarta dari OTT KPK di Ponorogo

    KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

     

  • Hadiri Pisah Sambut Kajari, Mbak Wali Ajak Perkuat Sinergi Wujudkan Kota Kediri MAPAN

    Hadiri Pisah Sambut Kajari, Mbak Wali Ajak Perkuat Sinergi Wujudkan Kota Kediri MAPAN

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang digelar di Tegowangi Ballroom Grand Surya, Jumat (07/11/2025).

    Kini Kejaksaan Negeri Kota Kediri dinahkodai oleh Rr.Theresia Tri Widorini. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri periode 2023-2025 Andi Mirnawaty mengemban amanah baru sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

    Mbak Wali mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Andi Mirnawaty atas seluruh dedikasinya selama memimpin Kejaksaan Negeri Kota Kediri dengan penuh integritas dan inovasi yang nyata.

    Banyak capaian program yang berhasil diraih Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Diantaranya, peningkatan kinerja penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan dengan restorative justice.

    Lalu optimalisasi pendampingan hukum dam legal opinion terhadap program strategis Pemerintah Kota Kediri. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Sekaligus penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

    “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kediri saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Andi Mirnawaty. Kami turut berbahagia atas amanah baru yang diemban. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, dan keberhasilan dalam menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan,” ujarnya.

    Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang baru Rr.Theresia Tri Widorini, Mbak Wali menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas di Kota Kediri.

    Dimana kota ini memiliki sejarah panjang, potensi ekonomi yang berkembang pesat, dan masyarakat yang beragam latar belakang namun hidup rukun berdampingan. Disisi lain tantangan juga terus dihadapi, seperti adanya bandara dan pembangunan jalan tol. Tak hanya infrastruktur yang disiapkan namun juga penguatan ketahanan sosial, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan.

    “Kami percaya sinergi antara Pemkot Kediri dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan. Kami yakin dibawah Kepemimpinan Ibu Rr.Theresia Tri Widorini kolaborasi yang terjalin dapat semakin kuat. Sehingga dapat terwujud Kota Kediri yang MAPAN,” ungkapnya.

    Turut hadir, Ketua DPRD Firdaus, perwakilan Forkopimda, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD, Kepala Kemenag A.Zamroni, KH.Abu Bakar Abdul Jalil, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Viral dikeluhi pengendara, lubang Jalan Latumenten akhirnya ditambal

    Viral dikeluhi pengendara, lubang Jalan Latumenten akhirnya ditambal

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Bina Marga (BM) Jakarta Barat menambal sejumlah lubang di Jalan Latumeten, Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, usai kondisi jalan itu viral dikeluhkan pengendara.

    Menurut Kepala Seksi Jalan Jembatan dan Kelengkapan Jalan Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Khairul Imam, laporan keadaan jalan berlubang itu sampai ke pihaknya melalui pengaduan aplikasi JAKI.

    “Sudah kami tindaklanjuti pengaduan warga,” kata saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Perbaikan jalan, kata Khairul, melibatkan delapan Satgas Sudin Bina Marga Jakarta Barat serta mesin penggilingan jalan.

    Petugas memperbaiki empat titik jalan berlubang dengan ukuran masing-masing kurang lebih panjang lima meter dan lebar dua meter.

    “Perbaikan dilakukan dengan menutup jalan yang rusak dengan hotmix. Dengan kembali di-hotmix jalan tersebut para pengguna jalan bisa melewati dengan aman dan nyaman serta tidak terjadi kecelakaan lalu lintas,” kata Khairul.

    Lebih lanjut, Kairul Imam menyebutkan bahwa Jalan Latumeten kerap kali mengalami kerusakan diduga karena faktor cuaca ekstrem serta dilintasi beban kendaraan yang berlebihan.

    “Meski begitu, kami tetap akan rutin memonitor dan mengawasi jalan di wilayah Jakarta Barat,” ujarnya.

    Diketahui, masyarakat mengeluhkan lubang di Jalan Latumeten, Jakarta Barat, menuju arah Pluit yang dinilai membahayakan.

    Keluhan masyarakat yang viral di media sosial, yakni akun Instagram @warga.jakbar itu dikomentari langsung oleh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, William A Sarana yang berjanji menindaklanjuti laporan warga.

    Unggahan serta komentar anggota dewan itu memantik perhatian luas karena lokasi jalan tersebut merupakan salah satu jalur padat di Jakarta Barat, dan kondisi lubang besar di badan jalan telah menyebabkan banyak pengendara hampir celaka.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenneth DPRD DKI Dorong Prakarsa Warga Jakbar Kawal Janji Kampanye Gubernur Pramono

    Kenneth DPRD DKI Dorong Prakarsa Warga Jakbar Kawal Janji Kampanye Gubernur Pramono

    Jakarta –

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat yang baru dilantik, di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat, pada Kamis 6 November 2025.

    Politisi yang akrab disapa Bang Kent itu berharap, dengan hadirnya Prakarsa Warga Jakarta Barat diharapkan mampu menjadi mitra strategis Pemerintah DKI Jakarta dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono, serta menindaklanjuti janji-janji kampanye yang belum sepenuhnya terealisasi.

    “Sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya dan dilantikanya pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat. Dan diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke depannya,” ujar Kent dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, kehadiran wadah partisipatif seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sudah semakin matang dalam berdemokrasi dan memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan daerah. Dan dapat menjadi ruang sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendorong realisasi program-program strategis yang telah direncanakan oleh Gubernur Pramono.

    “Kehadiran masyarakat dalam proses pengawasan publik bukanlah bentuk oposisi, melainkan perwujudan kontrol sosial yang konstruktif untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tambah anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Sebagai lembaga legislatif, kata Kent, DPRD DKI Jakarta juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan komunitas warga seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memperluas saluran aspirasi publik.

    Ia juga menekankan pentingnya dialog, advokasi kebijakan, dan pemantauan bersama terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah agar setiap rupiah anggaran daerah ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Saya selaku Anggota DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk selalu membuka ruang partisipasi publik, mendengarkan suara masyarakat dari berbagai lapisan, dan bekerja bersama dengan seluruh elemen warga untuk mewujudkan Jakarta yang lebih adil, maju, dan berkelanjutan, sesuai semangat Jakarta untuk Semua yang menjadi fondasi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini,” jelasnya.

    “Suara Masyarakat akan lebih kuat jika disampaikan secara inklusif dan kolaboratif,” kata Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Di era digital data menjadi kekuatan utama, kata dia, pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat diimbau untuk bisa membangun sistem pendataan masalah dan potensi masyarakat agar setiap rekomendasi kepada pemerintah memiliki dasar yang akurat.

    “Jangan ragu untuk menyampaikan kritik, usulan, atau ide. Dari dinamika dialog itulah lahir kebijakan yang responsif dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu menambahkan, fokus utama harus diberikan pada isu lingkungan seperti banjir, pengelolaan sampah, dan tata ruang permukiman, serta peningkatan kesejahteraan warga melalui ekonomi kreatif, pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial.

    “Organisasi ini bukan hanya wadah aspirasi, tetapi di harapkan juga bisa menjadi laboratorium sosial yang menumbuhkan kepekaan, solidaritas, dan kepedulian,” tuturnya.

    Ia juga menegaskan, komitmen DPRD DKI Jakarta untuk terus memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Keberhasilan pembangunan tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi aktif warga. Prakarsa Warga adalah mitra utama dalam misi tersebut,” tegasnya.

    Kent pun mengajak seluruh pihak menjadikan Jakarta Barat sebagai ruang hidup yang bermartabat, inklusif, dan berkeadilan.

    “Selamat bertugas kepada para pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini bisa menjadi ladang pengabdian dan semangat baru untuk membangun Jakarta Barat yang lebih baik, maju, dan berdaya,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, pelantikan pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat, pada Kamis 6 November 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto; dan Jajaran Forkopimda, serta SKPD terkait. Lalu Tenaga Ahli Gubernur dan Dewan Presidium Pusat Prakarsa Warga, Lukman Hakim Piliang; Tenaga Ahli Gubernur dan Dewan Penasehat Prakarsa Warga Wilayah Jakarta Barat, Guruh Tirta Lunggana; Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth; dan Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Matsani.

    (mpr/ega)

  • Legislator sebut Prakarsa Warga Jakbar bentuk partisipasi masyarakat

    Legislator sebut Prakarsa Warga Jakbar bentuk partisipasi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan, kehadiran wadah partisipatif seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin matang dalam berdemokrasi dan memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan daerah.

    “Pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke depannya,” kata Kenneth di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Prakarsa Warga Jakarta Barat dapat menjadi ruang sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendorong realisasi program-program strategis yang telah direncanakan oleh Gubernur Pramono.

    Kenneth mengatakan, kehadiran masyarakat dalam proses pengawasan publik bukanlah bentuk oposisi, melainkan perwujudan kontrol sosial yang konstruktif untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

    Sebagai lembaga legislatif, kata Kenneth, DPRD DKI Jakarta juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

    Karena itu, kolaborasi dengan komunitas warga seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memperluas saluran aspirasi publik.

    “Saya percaya bahwa dengan keberadaan Prakarsa Warga Jakarta Barat ini akan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya dialog, advokasi kebijakan, dan pemantauan bersama terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah agar setiap rupiah anggaran daerah ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

    Kenneth menambahkan, DKI Jakarta memiliki tantangan yang kompleks, mulai dari kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, hingga masalah lingkungan dan keterbatasan ruang publik yang berkeadilan.

    Dalam konteks itu, kehadiran Prakarsa Warga ini diharapkan mampu memperkuat suara masyarakat dari akar rumput dan memastikan setiap program pembangunan menyentuh kebutuhan nyata warga.

    “Suara Masyarakat akan lebih kuat jika disampaikan secara inklusif dan kolaboratif,” kata Kenneth ketika menghadiri pelantikan pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra Jombang Tolak Budi Arie Setiadi Bergabung, Fokus Jaga Arah Partai

    Gerindra Jombang Tolak Budi Arie Setiadi Bergabung, Fokus Jaga Arah Partai

    Jombang (beritajatim.com) – Ketua DPC Gerindra Kabupaten Jombang, Octadella Billytha Permatasari, menyatakan penolakan terhadap rencana Ketua Projo, Budi Arie Setiadi, yang ingin bergabung dengan Partai Gerindra.

    Sikap penolakan ini disampaikan pada Jumat (7/11/2025) dengan menegaskan bahwa Gerindra harus tetap fokus pada arah perjuangan yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Gerindra harus terus menjaga arah perjuangan sebagaimana digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Partai Gerindra tumbuh dari kerja, ketulusan, dan komitmen kader di lapangan,” ujar Octadella yang juga merupakan Wakil Ketua II DPRD Jombang.

    Ia menambahkan, bahwa Gerindra harus terus menjaga semangat kerja nyata untuk rakyat dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek.

    Octadella menilai bahwa manuver politik Budi Arie Setiadi untuk mendekatkan diri ke Gerindra bisa menimbulkan kesalahpahaman di kalangan publik, mengingat dinamika politik sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa publik mungkin masih mengingat berbagai peristiwa yang melibatkan nama Budi Arie, yang bisa menimbulkan kesan kurang tepat jika bergabung dengan Gerindra pada saat ini.

    “Gerindra harus tetap utuh dan fokus. Kami tidak ingin manuver politik seseorang mengganggu konsentrasi Pak Prabowo sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum, Partai Gerindra,” jelas Octadella, menegaskan bahwa DPC Gerindra Jombang sepenuhnya mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto.

    Octadella juga menegaskan bahwa sikap DPC Gerindra Kabupaten Jombang untuk menolak wacana tersebut bukan hanya merupakan keputusan individu, melainkan hasil kesadaran bersama untuk menjaga marwah dan arah perjuangan Partai Gerindra.

    “Gerindra adalah partai pejuang, dibangun dari bawah dengan kerja-kerja nyata. Kader di Jombang ingin partai ini tetap menjadi rumah bagi mereka yang benar-benar tulus mengabdi,” tambah Octadella.

    Menutup pernyataannya, Octadella menegaskan komitmen DPC Gerindra Jombang untuk mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Kami tegak lurus mendukung Pak Prabowo. Gerindra akan tetap kuat, solid, dan bekerja untuk rakyat, sesuai cita-cita yang sejak awal kami perjuangkan,” pungkasnya. [suf]

  • Wakil Ketua DPRD dorong Pemkot Surabaya optimalkan penanganan banjir

    Wakil Ketua DPRD dorong Pemkot Surabaya optimalkan penanganan banjir

    Harus ada target. Setidaknya hujan tidak bikin cemas warga karena wilayahnya akan kebanjiran

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya makin optimal dalam menjalankan program penanganan banjir menyusul masih banyak wilayah tergenang saat musim hujan.

    “Harus ada target. Setidaknya hujan tidak bikin cemas warga karena wilayahnya akan kebanjiran,” kata Bahtiyar di Surabaya, Jumat.

    Saat ini Pemerintah Kota Surabaya sedang melakukan beberapa proyek terkait dengan pembangunan drainase di sejumlah lokasi.

    Menurut Bahtiyar, hingga akhir tahun ini sejumlah proyek drainase dan rumah pompa masih berproses dan perlu dikawal agar selesai tepat waktu.

    Pemkot Surabaya harus memaksimalkan program penanganan banjir sesuai rencana. Saat ini masih ada pengerjaan proyek saluran hingga akhir tahun. Semua harus mengawasi agar hasilnya optimal.

    Ia menilai pembangunan saluran air tidak cukup hanya mengandalkan aspek fisik. Di lapangan, masih banyak ditemukan sampah menumpuk di muara saluran dan area rumah pompa. Justru ini menjadi pekerjaan tambahan ketika hujan deras datang.

    “Ada beberapa rumah pompa yang di ujungnya masih ditemukan sampah menumpuk. Ini tentu memperlambat kerja petugas di lapangan,” kata Bahtiyar.

    Bahtiyar berharap, pembersihan saluran dan pengerukan sedimen dilakukan secara rutin bahkan saat tidak musim hujan. Tujuannya agar daya tampung saluran tetap ideal dan air hujan bisa mengalir lancar ke sistem pembuangan utama.

    “Saat tidak musim hujan pun, sebaiknya saluran terus dibersihkan. Sampah dan sedimen harus diangkat supaya ukuran dan kedalaman saluran tetap sesuai kapasitasnya,” katanya.

    Bahtiyar juga menyoroti masih banyaknya bangunan liar dan lapak pedagang di atas saluran air, yang kerap menjadi penghambat saat perbaikan dilakukan.

    Dia mendorong agar kelurahan, RT/RW, serta Satpol PP lebih proaktif menertibkan tanpa menunggu instruksi dari Pemkot.

    “Banyak saluran yang di atasnya dipakai untuk menaruh barang atau lapak PKL. Hal-hal seperti ini perlu ditertibkan supaya ketika ada perbaikan, petugas tidak lagi kesulitan membuka saluran,” tuturnya.

    Selain itu, kata dia, pentingnya konektivitas antar-saluran antarwilayah agar aliran air tidak terputus di tengah jalan. Ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan saluran air saat Musrenbang dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kebutuhan riil lapangan.

    “Ketika nanti ada perbaikan saluran, harus ada konektivitas antara wilayah. Jangan sampai kampung A bangun sendiri, kampung B juga, tapi salurannya tidak nyambung. Ini sering terjadi karena perencanaan ego sektoral,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD Surabaya 7 November 2025

    Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD Surabaya 7 November 2025

    Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD
    Editor
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dikabarkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025).
    Sehari sebelum ditangkap KPK, Kang Giri, sapaan akrabnya, sempat mengumpulkan pejabat Pemkab dan DPRD
    Ponorogo
    dalam pertemuan di aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda), pada Kamis (6/11/2025).
    Pertemuan itu sebagai tindak lanjut setelah rombongan Pemkab Ponorogo ke Jakarta menghadiri undangan KPK pada Kamis (23/10/2025).
    Pada pertemuan di Baperinda itu, Sugiri menyebut untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
    Biasanya DPRD dan Pemkab hanya bertemu pada forum paripurna atau acara resmi tertentu.
    “Namanya pemahaman menyamakan persepsi dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Sugiri, Kamis (6/11/2025), seperti dikutip
    Tribun Jatim
    .
    Dalam pertemuan itu pula, Sugiri membahas berbagai aspek penting dalam pemerintahan daerah, mulai dari pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah daerah, hingga pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
    Sementara itu, OTT terhadap
    Bupati Ponorogo

    Sugiri Sancoko
    dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.
    “Benar,” kata Fitroh.
    OTT itu berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di internal Pemkab Ponorogo.
    “(Kasus) mutasi dan promosi jabatan,” kata Fitroh.
    Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribunjatim-timur.com dengan judul Sehari Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Kumpulkan Pejabat dan DPRD
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini kata legislator DKI terkait penanganan korban ledakan di SMAN 72

    Ini kata legislator DKI terkait penanganan korban ledakan di SMAN 72

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana meminta agar penanganan para korban ledakan di SMAN 72 dilakukan maksimal dan semua yang berkaitan dengan hukum diserahkan ke aparat terkait.

    “Saya sangat menyesalkan jatuhnya korban dari anak-anak di sekolah SMAN 72,” katanya menanggapi kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara, Jumat.

    Menurut dia, saat ini harus fokus menangani para korban terlebih dahulu, agar mereka mendapatkan perawatan yang baik.

    “Saya kira kita fokus dahulu terhadap para korban,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa untuk kasus ledakan sendiri, biarkan aparat penegak hukum menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya menjadi terang benderang.

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebutkan sebanyak 54 orang mengalami luka-luka dalam ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Jumat siang.

    “Data yang kita terima, 54 orang luka ringan dan sedang, bahkan ada yang sudah pulang. Sementara itu dulu, nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut diinfokan lagi,” kata Asep saat memberikan keterangannya di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) dengan memberikan garis polisi (police line) dan juga telah dilakukan sterilisasi oleh penjinak bom.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.