Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Anggota DPRD Jepara Gus Haiz Dapat Aduan Jalan Rusak Ketika Reses

    Anggota DPRD Jepara Gus Haiz Dapat Aduan Jalan Rusak Ketika Reses

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif mendapatkan keluhan masyarakat terkait jalan rusak.

    Demikian yang disampaikan, pria yang kerap disapa Gus Haiz kepada Tribunjateng, Senin (18/11/2024).

    Dia mengatakan bahwa mendapatkan keluhan itu ketika melaksanakan reses untuk pertama kalinya di periode 2024-2029. 

    Kegiatan yang digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Nalumsari, Mayong, dan Welahan ini dilaksanakan Sabtu-Senin 16 – 18 November 2024.

    Pria yang kerab disapa Gus Haiz itu menyampaikan tujuan reses adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen serta aduan dari masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di wilayah dapil masing-masing sebagai wujud perwakilan rakyat. 

    “Saya bersyukur, karena ini reses perdana saya di periode baru ini. Kami berdialog, mengusulkan, dan menampung aspirasi dari masyarakat,” kata Gus Haiz kepada Tribunjateng, Senin (18/11/2024).

    Ia menjelaskan bahwa persoalan infrastrukur jalan desa, masalah air yang terhambat, sampai dengan anggaran hibah bagi pendidikan keagamaan.

    “Rata-rata tidak luput dari persoalan jalan, di beberapa dari dapil kami harus diperbaiki terlebih di betonisasi. Selain itu, soal anggaran hibah pendidikan keagamaan minta untuk tetap diperjuangkan,” ungkapnya.

    Persoalan jalan desa kata dia, Pemerintah desa bisa membangun jalan dengan anggaran desa atau mengajukan proposal ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.

    DPRD akan mengawal rehabilitasi infrastruktur di Kabupaten Jepara agar dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta meningkatkan perekonomian.

    Tekait persoalan air yang terhambat, DPRD akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pembuatan sumur dalam seperti, program Pamsimas. 

    Program ini dinilai mampu mengatasi apabila terjadi kekeringan. 

    Kemudian, terkait anggaran hibah bagi pendidikan keagamaan, Gus Haiz akan segera koordinasikan dengan Pemkab Jepara untuk lebih memprioritaskannya. 

    Sebab, menurutnya, anggaran tersebut tidak pernah diprioritaskan oleh pihak Pemda Jepara.

    “Karena Pemda menganggap hibah keagamaan tidak prioritas. Sehingga, bisa mengancam bagi lembaga pendidikan keagamaan swasta yang selama ini diperjuangkan oleh DPRD Jepara,” tambahnya. 

    Gus Haiz akan memastikan penyebab dari persoalan tersebut serta mengupayakan agar masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik. (Ito)

  • Ribuan warga Bekasi Selatan deklarasi dukung Tri-Harris di Pilwakot Bekasi 

    Ribuan warga Bekasi Selatan deklarasi dukung Tri-Harris di Pilwakot Bekasi 

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Ribuan warga Bekasi Selatan deklarasi dukung Tri-Harris di Pilwakot Bekasi 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Minggu, 17 November 2024 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Calon Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Harris Bobihoe (Ridho), semakin kokoh mendapatkan dukungan menjelang Pilkada.

    Hal ini terlihat dari deklarasi dukungan yang dihadiri ribuan warga di Stadion Mini, Bekasi Selatan, Sabtu (16/11/2024).

    Acara tersebut diinisiasi oleh Forum RW, RT, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi lokal.

    “Melihat antusiasme warga yang luar biasa ini, saya semakin optimistis dapat membawa perubahan signifikan bagi Kota Bekasi,” ujar Tri Adhianto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Minggu (17/11). 

    Suasana deklarasi diwarnai semangat tinggi para pendukung yang hadir untuk menunjukkan dukungannya menjelang hari pencoblosan yang tinggal 12 hari lagi.

    Ia menekankan pentingnya interaksi langsung dengan masyarakat, di atas sekadar mengandalkan hasil survei.

    “Survei hanyalah angka-angka yang belum tentu mencerminkan realita di lapangan.  Yang terpenting adalah terus menyapa dan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat,” tegasnya.

    Tri Adhianto optimistis deklarasi di Bekasi Selatan akan memicu deklarasi serupa di wilayah lain, seperti Bantargebang, Pondok Gede, dan Pondok Melati.

    “Saya berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga hingga hari pemilihan pada 27 November mendatang,” harapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan dari Fraksi PDI Perjuangan, turut hadir memberikan dukungan penuh kepada pasangan Tri-Harris.

    “Kehadiran saya di sini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung calon pemimpin yang pro-rakyat.  Kami percaya Tri-Harris memiliki visi yang jelas dan terukur untuk kemajuan Kota Bekasi,” tegas Nuryadi Darmawan.

    Nuryadi Darmawan bahkan memprediksi kemenangan mutlak bagi Tri-Harris di atas 70 persen.  Ia menilai dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 semakin masif menjelang hari pencoblosan.

    “Semangat deklarasi ini harus terus berkobar, tidak hanya di Bekasi Selatan, tetapi juga di seluruh Kota Bekasi. Mari kita jaga kekompakan dan soliditas ini agar bersama-sama kita dapat membangun Bekasi yang lebih baik,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jabar Deklarasikan Gerakan Tolak Judol dan Pinjol Ilegal, Beneran Jera ?

    Jabar Deklarasikan Gerakan Tolak Judol dan Pinjol Ilegal, Beneran Jera ?

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendeklarasikan gerakan menolak judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Upaya ini sebagai bentuk komitmen bersama menolak judo dan pinjol yang cukup meresahkan masyarakat.

    “Ada penandatanganan bersama tentang tolak pinjaman online ilegal dan judi online. Jadi kami sepakat untuk menolak itu di seluruh Jabar,” ujar Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin, Kamis (14/11/2024) malam lalu.

    Bey bersama 27 kepala daerah lainnya di Jabar lainnya, Kepala OJK Jabar, Ketua Komisi I DPRD Jabar, dan perwakilan Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya melakukan penandatanganan deklarasi tolak judol dan pinjol.

    Menurutnya, kehadiran judol dan pinjol sangat meresahkan masyarakat. Saat ini total utang pinjol warga Jabar mencapai Rp18,6 triliun dengan jumlah rekening penerima pinjaman aktif lebih dari 5 juta.

    “Literasi keuangan kepada masyarakat harus terus diperkuat karena itu jadi salah satu sebab mereka terjerat pinjol ilegal,” ujarnya. 

    Untuk menekan semakin maraknya judol dan pinjol, Bey meminta kalangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, mempermudah kredit keuangan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM. 

    “Itu kuncinya. Pak Sekda sudah bicara dengan perbankan agar skemanya jangan terlalu lama karena masyarakat itu ingin cepat dan mudah prosesnya,” ujarnya.

    Dengan upaya itu, Bey berharap masyarakat tidak lagi mengakses pinjol ilegal maupun judol karena akan merugikan mereka sendiri.

    Selain gerakan deklarasi tolak judol dan pinjol ilegal dalam kesempatan tersebut juga Pemprov Jabar mendeklarasikan komitmen netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.

     

    Viral Bupati Banjarnegara Pakaikan Baju ke Orang Gangguan Jiwa

  • DPRD Kabupaten Bekasi minta KPU tingkatkan sosialisasi Pilkada 2024

    DPRD Kabupaten Bekasi minta KPU tingkatkan sosialisasi Pilkada 2024

    Petugas sortir dan lipat kertas suara melakukan tahap pengepakan di Gedung Logistik KPU Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (13/11/2024). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    DPRD Kabupaten Bekasi minta KPU tingkatkan sosialisasi Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 November 2024 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, meningkatkan sosialisasi Pilkada 2024 sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suara pada 27 November mendatang.

    Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Muhtada Sobirin mengatakan dengan bantuan hibah dari pemerintah daerah mencapai Rp117 miliar, KPU  sedianya mampu mengoptimalkan setiap tahapan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu, termasuk sosialisasi mengenai visi dan misi masing-masing kandidat.

    “Sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui visi dan misi calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi di Pilkada serentak 2024,” katanya di Cikarang, Sabtu.

    Dia mengatakan KPU Kabupaten Bekasi di sisi lain selalu mendorong agar masyarakat menjadi pemilih cerdas yang mampu memilah dan memilih calon pemimpin berdasarkan visi misi dan program.

    “Menurut saya KPU memang masih kurang sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait paparan visi dan misi pasangan calon, paling tidak, peranan KPU dengan asumsi telah dianggarkan oleh pemerintah semestinya bisa membantu para calon juga untuk sosialisasi,” katanya.

    Selain dapat memanfaatkan peran media cetak elektronik maupun daring, sosialisasi juga bisa dilakukan penyelenggara dengan memasang papan informasi yang memuat visi dan misi setiap pasangan calon di lokasi-lokasi strategis dan ramai dikunjungi masyarakat.

    “Mestinya dipampang gambar pasangan calon dan visi misinya. Kalau perlu sampai tingkat RT/RW. Mungkin ini juga jadi evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya karena tidak semua juga terjamah oleh calon,” katanya.

    Ia juga menyoroti masih banyak warga yang belum mengetahui nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada 2024 berdasarkan hasil pertemuan dengan sejumlah kelompok masyarakat.

    “Kemudian dari hasil survei juga ada sebagian yang belum tahu atau mungkin tidak mau tahu. Jadi saya berharap mudah-mudahan di sisa waktu yang ada, sosialisasi bisa lebih dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi,” ucapnya.

    Masyarakat Kabupaten Bekasi masih banyak yang belum mengetahui visi dan misi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi padahal penyelenggaraan Pilkada 2024 tinggal menghitung hari.

    “Kalau nama calon saya tahu, tapi kalau visi misi jujur saya tidak tau,” kata warga Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru Nanang (45).

    Pria yang membuka kedai ayam goreng di Serang Baru ini mengaku tidak mengikuti perkembangan Pilkada Kabupaten Bekasi 2024.

    “Saya juga belum tahu akan memilih siapa pada saat pencoblosan nanti,” katanya.

    Warga Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat Aman Mardiansyah (36) bahkan tidak mengetahui kapan pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 2024, apalagi untuk mengetahui visi misi dan program yang diusung kandidat peserta.

    “Sehari-hari fokus kerja jadi tidak tahu kapan nyoblos. Ada dua atau tiga pasangan kalau tidak salah di sini,” ucapnya.

    Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Islam 45 Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan belum diketahui visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi oleh publik karena sosialisasi tidak dilaksanakan secara maksimal.

    “Sosialisasi visi dan misi dari para calon Bupati dan Wakil Bupati juga Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara tidak maksimal,” katanya.

    Bahkan debat publik yang digelar KPU Kabupaten Bekasi seharusnya bisa digunakan untuk menyampaikan visi dan misi namun karena format acara terbatas olah waktu sehingga tidak bisa maksimal. Menurut dia visi dan misi tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan kepada pasangan calon karena dari situ pemilih bisa mengetahui program kerja yang akan dikerjakan calon bersangkutan bila terpilih menjadi kepala daerah.

    “Bagi masyarakat perkotaan visi dan misi pasangan calon sangat penting untuk menentukan pilihan, tetapi memang bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung tidak mempedulikan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Karyawan Praisindo Teknologi Angkut Sampah di Sungai Ciliwung

    Karyawan Praisindo Teknologi Angkut Sampah di Sungai Ciliwung

    JABAR EKSPRES – Sebanyak 758,7 kilogram sampah berhasil dikumpulkan dan diangkut dari aliran Sungai Ciliwung, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

    Aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung yang berlangsung pada Sabtu (16/11) itu diinisiasi oleh PT Praisindo Teknologi untuk mewujudkan pelestarian lingkungan dan memantik kepedulian masyarakat khususnya para karyawan untuk terlibat dalam menjaga lingkungan.

    Muhammad Zaenal Mutaqin selaku Head of Operation PT Praisindo Teknologi menuturkan, pihaknya juga menebar sebanyak 600 benih ikan ke aliran sungai dengan tujuan memperbaiki ekosistem dan meningkatkan populasi ikan lokal.

    “Ini dalam rangka memperingati Hari Ciliwing. Kami juga mendonasikan peralatan keselamatan sungai untuk anak-anak di Saung Alkesa yang merupakan spot wisata yang berada di bantaran sungai kawasan,” katanya kepada Jabar Ekspres dikutip Minggu, 17 November 2024.

    BACA JUGA:Pemerintah Dinilai Masih Abai Terhadap Keselamatan Pelajar, Komisi V DPRD Jabar Usulkan Aturan Ini

    Pemberian bantuan tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan keselamatan anak-anak yang kerap beraktivitas di sekitar sungai, baik saat bermain maupun beraktivitas di sungai Ciliwung.

    Dengan pelampung dan helm, diharapkan anak-anak lebih terlindungi dari risiko kecelakaan air.

    Kegiatan ini, sambung Zaenal, merupakan salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan wujud nyata pihaknya terhadap nilai-nilai Environmental, Social, and Governance (ESG).

    “Puluhan karyawan dari PT Praisindo Teknologi berpartisipasi dalam membersihkan area sekitar Sungai Ciliwung dari sampah dan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Dalam waktu 90 menit, dengan luas sekitar 30 x 20 m sampah yang berhasil diangkat sebanyak 758,7 kilogram,” jelas dia.

    BACA JUGA:Viral di TikTok! Prediksi Pemenang Pilkada Jabar 2024, Dikdik-Bagja Masuk Favorit di Cimahi!

    Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada Ciliwung sebagai sumber kehidupan.

    “Kegiatan ini tidak hanya untuk memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat di sekitar Sungai Ciliwung,” tutur Zaenal.

    “Kami ingin mengajak seluruh karyawan untuk terlibat langsung dalam aksi kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem sungai. Selain itu, kami berharap program ini bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut berkontribusi menjaga kelestarian alam,” imbuhnya.

  • 10 Bantah Ahok, Ahmad Basarah Sebut PDI-P Ingin Usung Anies di Jakarta sejak Juni 2024 Nasional

    10 Bantah Ahok, Ahmad Basarah Sebut PDI-P Ingin Usung Anies di Jakarta sejak Juni 2024 Nasional

    Bantah Ahok, Ahmad Basarah Sebut PDI-P Ingin Usung Anies di Jakarta sejak Juni 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah membantah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal Anies Baswedan tidak masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta yang hendak diusung partainya.
    Menurut Basarah, PDI-P sudah membidik Anies sebelum Ahok dilantik menjadi pengurus partai di tingkat pusat pada 5 Juli 2024. Dia mengungkapkan bahwa nama Anies muncul dalam bursa sejak Juni 2024.
    “Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDI-P untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDI Perjuangan dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta,” ujar Basarah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/11/2024).
    “Saat itu PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” sambungnya.
    Basarah menerangkan bahwa PDI-P saat itu menjajaki kerja sama dengan PKB karena sama-sama tidak bisa sendirian mengusung kandidat di Pilkada Jakarta 2024.
    Ketika itu, lanjut Basarah, PDI-P hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta, sedangkan PKB 10 kursi. Jumlah masing-masing partai belum memenuhi ambang batas syarat pencalonan, yakni 20 persen kursi.
    “Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDI-P belum bisa mengajukan calon sendiri. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” ungkap Basarah.
    Setelah MK mengubah ambang batas pencalonan menjadi 6,5 persen, PDI-P akhirnya bisa mencalonkan kepala daerah tanpa perlu berkoalisi.
    Peta politik pun akhirnya berubah dan berujung pada keputusan PDI-P untuk mengusung kader sendiri, yakni Pramono Anung dan Rano Karno.
    “Putusan MK itu memang mengubah peta politik Pilkada secara nasional, dan PDI Perjuangan pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta,” pungkasnya Basarah.
    Diberitakan sebelumnya, Ahok mengungkapkan bahwa mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak pernah masuk bursa calon gubernur Jakarta dari PDI-P.
    Ahok mengatakan, DPP PDI-P tidak pernah membahas kemungkinan Anies dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada Jakarta 2024.
    “Enggak pernah dibawa dalam rapat DPP bahwa seorang Anies akan dicalonkan, enggak pernah. Namanya enggak pernah dibahas,” ujar Ahok dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (15/11/2024).
    Ahok menuturkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak awal ingin mengusung kader internal untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta.
    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan menegaskan tidak ada undangan dari PDI-P yang menyebutkan bahwa Anies bakal dideklarasikan sebagai calon gubernur pada 26 Agustus 2024.
    Oleh karena itu, ia memastikan bahwa kabar yang menyebut Anies bakal dideklarasikan sebagai calon gubernur Jakarta dari PDI-P adalah hoaks.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinilai Abai Keselamatan Pelajar, DPRD Jabar Usulkan Aturan Ini

    Dinilai Abai Keselamatan Pelajar, DPRD Jabar Usulkan Aturan Ini

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dinilai abai dalam merancang peraturan, untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang melibatkan pelajar.

    Anggota DPRD Jabar Komisi V, Maulana Yusuf Erwinsyah mengatakan, kecelakaan pelajar di Jawa Barat terus meningkat, sehingga menurutnya perlu adanya aturan mengikat dan kolaboratif untuk seluruh Kabupaten/Kota.

    “Tingginya angka kecelakaan di Jawa Barat yang melibatkan pelajar hingga mencapai 50 persen,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Minggu (17/11).

    Maulana menerangkan, salah satu faktor tingginya angka kecelakaan pelajar, dinilai karena kelalaian pemerintah dalam merancang peraturan untuk terhindarnya hal tersebut.

    BACA JUGA:Viral di TikTok! Prediksi Pemenang Pilkada Jabar 2024, Dikdik-Bagja Masuk Favorit di Cimahi!

    “Terlihat dari perbedaannya cara menghindari kecelakaan pelajar di masing-masing lembaga yang ada di kabupaten/kota di Jawa Barat. Dapat dipastikan bahwa belum ada aturan yang dapat dilakukan serentak di seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat,” terangnya.

    Maulana memaparkan, salah satu contoh kasus yakni, dalam pemberitaan terbaru tepat pada 15 November 2024, telah terjadi kecelakaan hingga menewaskan seorang siswa SMP di Ciamis.

    Menurutnya, mengapa tidak dibuat saja aturan yang bersifat menyeluruh untuk semua kabupaten/kota. Bertujuan untuk mengikat kerjasama antar lembaga yang berhubungan termasuk para orangtua siswa.

    “Seperti, Kepolisian, Dinas Pendidikan, Dishub, Satpol PP, dan pihak sekolah, termasuk orangtua para pelajar,” paparnya.

    BACA JUGA:Tanah Longsor di Kabupaten Ciamis Rusak Satu Rumah Warga 

    Maulana menjelaskan, dalam persoalan ini pihak kepolisian dapat memperketat pengguna kendaraan oleh para pelajar, terutama yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

    “Dinas pendidikan pun menekan pihak sekolah, untuk melarang dan menghukum para siswa yang menggunakan kendaraan sendiri ke sekolah, terutama yang di bawah umur atau belum punya SIM, juga memanggil para orangtua siswa tersebut,” jelasnya.

    Kemudian, ujar Maulana, peran Dishub harus memastikan bahwa kendaraan umum dapat aman, untuk digunakan para pelajar.

    “Tersedia di setiap jurusan menuju sekolah, dan merancang supaya harga sangat murah untuk para pelajar namun tidak merugikan para sopir angkutan umum,” ujarnya.

  • PDIP Ungkap Anies Masuk Bursa Cagub DKI Sejak Awal: Putusan MK Ubah Peta

    PDIP Ungkap Anies Masuk Bursa Cagub DKI Sejak Awal: Putusan MK Ubah Peta

    Jakarta –

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan jika eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal masuk sebagai kandidat yang akan diusung oleh partainya untuk Pilkada. Ia menyebut pertimbangan terhadap Anies sudah ada sejak Juni 2024, sebelum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditugaskan sebagai pengurus partai di 5 Juli tahun ini.

    Hal tersebut disampaikan Basarah menyikapi kabar Ahok yang menyebut PDIP tak pernah memasukkan nama Anies sebagai kandidat. Basarah justru mengungkap adanya komunikasi dengan PKB untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta.

    “Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDI Perjuangan untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDI Perjuangan dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” kata Ahmad Basarah dalam keterangannya, Minggu (17/11/2024).

    Basarah lantas menjelaskan kronologi mulanya Anies dibidik partai untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dan PDIP sebagai pendampingnya. Saat itu PDIP dan PKB bersikap realistis lantaran sama-sama tak bisa mengusung kandidat sendiri di Pilkada Jakarta.

    Perolehan kursi kedua partai itu di DPRD DKI Jakarta tidak mencapai 20 persen. PDI Perjuangan hanya mendapat 15 kursi, sedangkan PKB hanya memperoleh 10 kursi.

    ”Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDI Perjuangan belum bisa mengajukan calon sendiri sebab putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” tutur Ahmad Basarah.

    ”Putusan MK itu memang mengubah peta politik Pilkada secara nasional, dan PDI Perjuangan pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta,” kata Ahmad Basarah.

    Basarah mengatakan sejumlah pimpinan DPP PDI Perjuangan pernah menyampaikan bahwa Anies Baswedan dilirik untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Di antara lain, katanya, disampaikan oleh Puan Maharani, Hasto Kristyanto hingga Eriko Sotarduga.

    “Pertemuan pasca Putusan MK nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan kelompok Islam dengan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat dampak politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu,” ujar Basarah.

    “Mas Anies bersepakat untuk menjadi jembatan silaturahmi dengan kelompok Islam khususnya para pendukungnya agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois khususnya dengan PDI Perjuangan,” sambungnya.

    Basarah mengatakan meski PDI Perjuangan pada akhirnya tak mengusung, namun Anies menyebut gagasan dan rencana baik untuk menjembatani silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasonalis Soekarnois akan terus dijalankan. Menurutnya hal itu positif supaya kepentingan bangsa tak diadu domba oleh siapapun.

    “Dalam pertemuan saya bersama dan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa Indonesia adalah tugas sejarah yang harus kita kerjakan bersama-sama,” ujar Ahmad Basarah.

    PDIP mengapresiasi pernyataan Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, terkait ‘Markas Komando Jakarta Menyala untuk Perubahan’ di kawasan Cilandak, yang ditujukan untuk mendukung Paslon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta. Basarah menyampaikan terima kasih atas dukungan itu.

    ”Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Mas Anies Baswedan dan timnya itu. Kami merasa satu nasib dan satu penanggungan yang berusaha dihancurkan oleh ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Gerakan rakyat bersatu tak boleh dikalahkan oleh siapapun yang ingin menghancurkan peradaban demokrasi bangsa Indonesia yang susah payah diperjuangkan hingga melahirkan orde reformasi saat ini,” imbuhnya.

    (dwr/isa)

  • Cawabup Langkat minta kader dukung paslon yang diusung Golkar

    Cawabup Langkat minta kader dukung paslon yang diusung Golkar

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Cawabup Langkat minta kader dukung paslon yang diusung Golkar
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 16 November 2024 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menggelar senam massal dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar. Adapun peserta senam diikuti ratusan warga dan kader partai di DPD Golkar Langkat, di halaman Kantor Partai Golkar jalan T Putra Abdul Aziz, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sabtu (16/11). 

    Dalam kegiatan ini Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat Tiorita Br Surbakti mengikuti senam bersama Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sekretaris DPD Partai Golkar Langkat Munhasyar, dan sejumlah anggota DPRD Langkat dari Partai Golkar. “Alhamdulillah, hari ini kita bikin senam massal Golkar dalam rangka HUT Golkar ke-60 untuk memecahkan rekor muri senam terbanyak se-Indonesia,” ujar Tiorita 

    Tiorita Br Surbakti yang juga calon Wakil Bupati Langkat, mendampingi calon Bupati Langkat Syah Afandin nomor urut 2 atau tagline SATRIA. Usai senam bersama ratusan kader dan simpatisan Partai Golkar mengatakan, diusia golkar yang ke-60 ini kita harus menguatkan persatuan dan kesatuan yang tidak bisa dipecah belah oleh siapapun, kader golkar harus punya komitmen, kader golkar tidak boleh selingkuh atau mendua. 

    “Kalau kita Golkar ya tetap Golkar jangan baju kita aja yang kuning tapi hati entah warna apa, hati kita harus kita satukan, jangan mau diduakan, apalagi kita ibu-ibu jangan mau diduakan ya, kitalah satu-satunya ratu di dalam rumah tangga,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Sabtu (16/11). 

    Tiorita juga mengajak ibu-ibu peserta senam massal untuk memenangkan calon Wakil Bupati Langkat yang perempuan. Karena dirinyalah satu-satunya calon perempuan di Kabupaten Langkat. “Ibu-ibu jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS coblos nomor 1, setelah pulang dari TPS barulah masak yang enak untuk keluarga,” ujar Tiorita.

    “Saya mohon doa dari seluruh kader golkar di Kabupaten Langkat, saya ini orang tua kalian jangan durhaka  menjadi anak. Begitu juga dengan calon Gubenur dan Wakil Gubernur Sumut pak Bobby dan pak Surya kita sama-sama berdoa Jangan ragu lagi mari kita menangkan,” tambahnya

    Sementara itu Ketua Panitia HUT Partai Golkar ke-60 Kabupaten Langkat Riki Sapariza mengajak seluruh masyarakat, kader dan simpatisan Partai Golkar untuk mendukung dan memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Syah Afandin – Tiorita Br Surbakti untuk memimpin Kabupaten Langkat.

    Usai senam bersama panitia juga menyediakan beras 5 kilogram. Dimana warga, simpatisan, kader partai golkar yang ikut senam mendapatkan beras 5 kilogram gratis. Terlihat dari pagi ibu-ibu sudah mengikuti senam dan juga menyiapkan sarapan bubur dan lontong.

    Ulang tahun Partai Golkar di Kabupaten Langkat juga ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Tiorita Br Surbakti lalu menyuapkan kepada sekretaris. Kemudian satu persatu anggota DPRD yang hadir menyuapkan nasi tumpeng kepada ketua DPD Partai Golkar dan juga pengurus Partai Golkar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Debat Pilgub Jabar, Ahmad Syaikhu: Wong Cirebon Sudah Saatnya Jadi Gubernur Bandung 16 November 2024

    Debat Pilgub Jabar, Ahmad Syaikhu: Wong Cirebon Sudah Saatnya Jadi Gubernur Bandung 16 November 2024

    Debat Pilgub Jabar, Ahmad Syaikhu: Wong Cirebon Sudah Saatnya Jadi Gubernur
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 3,
    Ahmad Syaikhu
    menegaskan, sudah saatnya orang
    Cirebon
    memimpin sebagai
    Gubernur Jabar
    selanjutnya.
    Pernyataan tersebut disampaikan saat ia memaparkan visi dan program kerjanya dalam debat publik kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar di Hotel Patra, Kabupaten Cirebon,  Sabtu (16/11/2024).
    “Saat ini sudah saatnya orang Cirebon harus menjadi
    gubernur Jabar
    periode selanjutnya,” ujar Syaikhu.
     
    Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai warga Jabar yang berasal dari Ciledug, Kabupaten Cirebon, dengan menggunakan bahasa daerah setempat.
    “Saat ini sudah saatnya orang Cirebon harus menjadi gubernur Jabar periode selanjutnya,” tutur Syaikhu dalam debat tersebut.
    Ahmad Syaikhu, yang lahir di Ciledug, Kabupaten Cirebon, 23 Januari 1965, maju dalam Pilkada Jabar 2024 berpasangan dengan Ilham Habibie.
    Dikenal sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syaikhu memiliki latar belakang pendidikan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan memulai kariernya sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1986.
    Setelah mengabdi di BPKP selama 18 tahun, Syaikhu memutuskan untuk terjun ke dunia politik.
    Ia terpilih sebagai wakil ketua DPRD Kota Bekasi periode 2004-2009 setelah dicalonkan oleh PKS.
    Pada Pemilu 2009, ia berhasil meraih kursi di DPRD Provinsi Jabar dan menjabat sebagai Sekretaris Komisi C.
    Sebelum masa baktinya di DPRD Jabar berakhir, Syaikhu diangkat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi berpasangan dengan Rahmat Effendi.
    Pada Pilkada 2018, ia diusung PKS dan Partai Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat bersama calon gubernurnya, Sudrajat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.