Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPRD Jepara Dorong Peningkatan Bahasa Asing ke Anak-anak Untuk Mengembangkan Potensi Jepara

    DPRD Jepara Dorong Peningkatan Bahasa Asing ke Anak-anak Untuk Mengembangkan Potensi Jepara

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara mendorong adanya pelatihan bahasa asing kepada anak-anak untuk mengembangkan bisnis funitur hingga pariwisata di Kabupaten Jepara.

    Demikian yang disampaikan, Anggota Komisi B DPRD Jepara, Tri Budi Cahyono kepada Tribunjateng, Rabu (20/11/2024).

    Menurut anggota Fraksi PDIP itu, perkembangan komunikasi bahasa asing harus ditingkatkan.

    Ia menilai bahwa sampai saat ini, masyarakat banyak yang belum bisa menggunakan bahasa asing.

    “Saya mengusulkan, di daerah kami untuk mempertahankan bisnis, komunikasi bahasa asing sangat minim sekali. Jadi yang mendorong ekonomi kan ujungnya komunikasi, apalagi produk yang kami jualkan orentasi ke ekspor,” kata Tri Budi.

    Ia menilai bahwa bagaimana untuk bisa menjual produk luar negeri, namun tidak bisa menggunakan bahasa asing.

    Hal itu bagi Tri Budi, menjadi kendala masyarakat Kabupaten Jepara.

    Saya lihat anak SD sampai SMA hingga kuliah kadang bahasa inggris enggak tahu bagaimana menjual produk kita ke luar negeri kalau komunikasi tidak bisa.Satu di antara program kami yang diusulkan,” ujarnya.

    Dia berjanji akan membuat kursus bahasa asing khusus bahasa Inggris dan Mandarin untuk anak sekolah.

    “Kursus gratis di utamakan untuk anak-anak belajar bahasa asing khususnya bahasa inggris dan mandarin.Minimal bisa berjuang di lapangan.Kami harus membangun sumberdaya manusia dari awal,” ucapnya.

    Tak hanya itu kata dia, beberapa usulan dari masyarakat pun juga akan dipenuhi.

    Usulan itu didapatkan Tri Budi ketika melaksanakan reses dalam waktu dekat ini.

    “Jadi hasil resesnya dari usulan kemarin kami selama tiga hari, demaan, kelurahan Tegalsambi, Kelurahan Mantingan, dan Kelurahan Sukodono.Masing-masing warga bermacam-macam,” tuturnya.

    Seperti pembangunan tanggul, pengembangan pariwisata, pelestarian seni ukir di Kabupaten Jepara, hingga permasalahan jembatan.

    “Satu di antrarnya, Talut di Demaan Desa Pesajen untuk menahan ombak, tegalsambi mengikuti alur untuk pengembangan pariwisata, Mantingan mempertahankan seni ukir bagaimana pemasaran seni ukir di daerah Jepara, di Sukodono jembatan di musim hujan banyak tersumbat sampah akhirnya membludak keluar hingga banjir,” jelasnya.

    Dengan banyakan usulan dan meningkatkan bisnis hingga pariwisata di Kabupaten Jepara, Anggota Komisi B DPRD Jepara itu berjanji akan memenuhi keinginan masyarakat menggunakan aspirasi yang diusulkan pada tahun 2026.

    “Jadi saya berharap dari pemerintah membantu dari aspirasi.Jadi reses saya orang baru, baru bisa mengusulkan di 2025.Kami mengikuti prosedur, reses ini akan dianggarkan di 2025, realisasi 2026,” tutupnya. (Ito)

  • Oknum anggota DPRD diduga aniaya pendukung paslon Bupati-Wabup Kudus

    Oknum anggota DPRD diduga aniaya pendukung paslon Bupati-Wabup Kudus

    G, korban dugaan penganiayaan dan pengancaman oknum anggota DPRD Kudus. Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Oknum anggota DPRD diduga aniaya pendukung paslon Bupati-Wabup Kudus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kudus nomer urut 02 Hartopo-Mawahib, mengutuk keras terjadinya dugaan tindak pidana penganiaayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum ketua salah satu partai politik di Kudus sekaligus anggota DPRD Kudus berinisial SP dengan korban beinisial G merupakan warga Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 

    Menurut Ketua Tim Hukum, Yusuf Istanto mengatakan, pelaku dan korban merupakan satu desa mereka sudah saling mengenal. Untuk kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 November di Dukuh Ngelo RT 06 RW 04 Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Korban menempelkan stiker salah satu paslon di rumah-rumah warga dari jam 16.00-18.00 WIB. Pada hari minggu tanggal 17 November 2024 jam 17.00 WIB, SP mencari G ke rumahnya, namun hanya bertemu dengan anaknya. Kemudian setelah korban pulang ke rumah diberi tahu anaknya.

    “Korban mempunyai firasat jika ia dicari oleh SP gara-gara memasang stiker paslon, namun karena sudah magrib. Ia bersiap ke masjid tidak menemui S”, kata Yusuf seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Selasa (19/11).

    Dijelaskan, saat di tengah jalan menuju masjid di depan tempat tongkrong (angkruk) dekat Puskesmas Ngelo Karangrowo, korban dipanggil S dengan kata-kata tidak baik. Setelah korban mendekat ia ditanyai terkait pemasangan stiker paslon. Kemudian, SP malah mencolokkan tiga jarinya ke mata korban tiga kali sambil bilang kata-kata kasar menyatakan jika SP adalah ketua tim pemenangan paslon lain sambil menunjukan gambar paslon Sam’ani Intakoris-Bellinda Birton. 

    Tak sampai di situ, SP juga menyulutkan batang rokoknya yang masih hidup ke bibir korban, sambil meludahi muka korban. “SP mengancam jika korban tidak memilih paslon sesuai pilihannya akan dibunuh. Oleh salah satu warga kemudian dilerai dan diajak ke masjid,” ungkapnya.

    Akibat kejadian itu korban mengalami luka pada bagian bibir, mata, dan jidat serta merasa tertekan secara psikis dan mengalami pusing. Sebagai bentuk komitmen melindungi relawan, tim hukum akan terus memberikan bantuan hukum dan perlindungan kepada korban.

    “Kami juga menyesalkan terjadinya kekerasan terhadap relawan kami. Kami menuntut agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. Termasuk Dewan Kehormatan DPRD Kudus dapat menindaklanjuti hal ini tanpa harus menunggu pelaporan”, imbuh Yusuf.

    Sementara itu, SP anggota DPRD Kudus saat dikonfirmasi membantah tuduhan tersebut. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa laporan tentang penganiayaan ini merupakan pencemaran nama baiknya.

    “Saya tegaskan, tidak ada kejadian seperti yang diberitakan. Semua ini dimainkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan saya sebagai wakil rakyat,” katanya, Selasa (19/11).

    Ia juga menambahkan bahwa orang yang melaporkan sebenarnya merupakan salah satu anggota timnya, namun sempat terlibat dengan kubu Paslon 02.

    SP mengaku memiliki saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa tidak terjadi kekerasan fisik. Ia menegaskan bahwa saat itu tidak ada benturan fisik ataupun luka yang dialami pelapor. “Kalau memang ada luka, kenapa baru ada laporan 24 jam kemudian? Ini jelas ada rekayasa,” imbuh SP. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DKI siapkan payung hukum untuk optimalkan retribusi kantin sekolah

    DKI siapkan payung hukum untuk optimalkan retribusi kantin sekolah

    Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat dengan DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan retribusi dari seluruh kantin sekolah.

    “Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kami koordinasikan ke BPAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah) DKI Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Purwosusilo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri. Adapun rinciannya yakni sebanyak 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).

    Pernyataan ini disampaikan Purwosusilo sebagai tanggapan atas pendapat Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno.

    Dia berpendapat kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.

    Hal ini dia katakan setelah mengetahui adanya kantin di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak sebesar Rp5 juta per tahun.

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp5 juta, berarti sudah Rp70 juta di satu sekolah,” ujar Sutikno.

    Oleh karena itu, dia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mendata seluruh kantin yang terdapat di dalam sekolah. Menurut dia, untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    “Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ucap Sutikno.

    Dia lalu berharap, Dinas Pendidikan mengkaji dan usulan sebagai bahan membuat payung hukum mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.

    “Sudah kami sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” demikian tutur Sutikno.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov DKI akan bangun fasilitas “sport science”  di Jakarta

    Pemprov DKI akan bangun fasilitas “sport science” di Jakarta

    Di dalam fasilitas tersebut, para atlet diajarkan menerapkan prinsip ilmu pengetahuan serta teknik

    Bogor (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun prasarana pendukung olahraga dan kesejahteraan atlet (sport science) di Jakarta karena merupakan kebutuhan yang sangat mendasar.

    “Fasilitas sport science menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, yang harus diadakan di DKI Jakarta,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Andri Yansah dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Bogor, Selasa.

    Di dalam fasilitas tersebut, para atlet diajarkan menerapkan prinsip ilmu pengetahuan serta teknik. Adapun tujuan dibangunnya fasilitas tersebut guna meningkatkan prestasi olahraga dan membantu untuk menentukan hasil pelatihan layak bagi kualitas atlet sebelum bertanding.

    Namun, kata Andri, penyediaan fasilitas tersebut tidak semudah itu. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI menetapkan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek misalnya, perekrutan atlet dan pelatih.

    “Yang pertama perekrutan pelatih, yang kedua perekrutan atlet di enam bulan pertama. Jadi 3,5 tahun sudah khusus untuk melakukan pembinaan. Saya akan bangun di Cendrawasih (Gedung Olahraga Bulu Tangkis Cendrawasih). Bisa menjadi dagangan juga untuk atlet-atlet atau daerah lain menggunakan sport science kita,” jelas Andri.

    Lalu, dalam pelaksanaan nanti, tim ahli akan melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah enam bulan. Ini termasuk apabila memang harus mengganti atlet atau bahkan pelatih.

    “InsyaAllah setelah nanti enam bulan, sudah ada evaluasi secara menyeluruh dari tim ahli kami. Ganti pelatih ada beberapa cabang olahraga yang memang harus diganti yakni yang tidak mendapatkan target dan tidak mendapatkan medali akan kami ganti termasuk atletnya. Untuk bisa berprestasi bagus memang agak sedikit kejam,” jelas Andri.

    Sebelumnya, permintaan dan dorongan agar DKI memiliki fasilitas sport science salah satunya berasal dari Komisi E DPRD DKI Jakarta.

    Anggota Komisi E DPRD DKI Yudha Permana berpendapat fasilitas tersebut dapat meningkatkan kualitas atlet agar mendapatkan prestasi yang lebih membanggakan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  •   Pemprov DKI ajak warga berpartisipasi bantu kendalikan tuberkulosis

      Pemprov DKI ajak warga berpartisipasi bantu kendalikan tuberkulosis

    Partisipasi masyarakat kecil, karena itu kami dorong ke lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warga untuk ikut berpartisipasi aktif mengendalikan kasus tuberkulosis (TBC) di wilayahnya guna mewujudkan kota Jakarta yang bebas dari penyakit tersebut pada 2030.

    “Partisipasi masyarakat masih kecil, karena itu kami dorong ke lingkungan supaya sama-sama menjaga mendukung pengendalian TBC dengan mendukung pasien untuk segera sembuh,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di Bogor, Selasa.

    Dia mengatakan salah satu upaya yang terus dilakukan yakni memotivasi masyarakat menjalankan program pengendalian melalui Kampung Siaga TBC sejak awal 2024.

    Ani menuturkan saat ini sudah terdapat sekitar 270 Kampung Siaga TBC di Jakarta. Dia mengatakan telah meminta setiap kelurahan untuk membuat pencontohan.

    “Kemarin, untuk lebih memotivasi, kami memberikan penghargaan, reward kepada wilayah RW yang melaksanakannya (Kampung Siaga TBC) paling bagus. Mudah-mudahan nanti akan jadi model. Dan di tahun ini kami targetkan semuanya masing-masing sudah menggerakkan konsep Kampung Siaga di wilayahnya masing-masing,” jelas dia.

    Pengendalian TBC, kata Ani, menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi. Ini mengingat angka kasus yang masih tinggi. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada 2023 menunjukkan terdapat sebanyak 60.420 pasien TBC baru dari seluruh pasien terduga TBC yang menjalani pemeriksaan.

    Lalu, terdapat 535 dari setiap 100.000 penduduk di DKI Jakarta yang menderita TBC, sementara target eliminasi TBC yang harus dicapai di 2030 adalah 65 kasus per 100.000 penduduk.

    “Kita harus menemukan kasus dulu. Jadi targetnya (menemukan kasus) 90 persen. Angka penemuan kasusnya sudah sekitar 75 persen. Nanti kalau sudah ketemu kasus, dicari, diinvestigasi kontak eratnya supaya bisa segera melakukan isolasi dan treatment terhadap pasien dan keluarganya agar tidak menular,” jelas dia.

    Ani mengatakan anggaran pengendalian TBC pemerintah mencapai Rp65,6 miliar. Alokasi anggaran ini antara lain guna menegakkan diagnosis, monitoring pasien, dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi pasien.

    “Di dalam APBD, anggaran pengendalian TBC tersedia Rp 65,6 miliar. Di samping itu untuk pembiayaan pengendalian TB ini ada pembiayaan dari NGO, Global Fund sekitar Rp9,1 miliar. Jadi total pembiayaannya sekitar Rp74,7 miliar,” kata Ani.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • NasDem Langkat kembali kuatkan dukungan ke paslon Bupati-Wabup Satria

    NasDem Langkat kembali kuatkan dukungan ke paslon Bupati-Wabup Satria

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    NasDem Langkat kembali kuatkan dukungan ke paslon Bupati-Wabup Satria
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Partai Nasional Demokrat (NasDem) kembali menegaskan dukungannya kepada pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Syah Afandin dan Tiorita br Surbakti (Satria) di Pilkada Langkat 2024. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Antony dalam Deklarasi Pemenangan nomor 1 Satria (Syah Afandin-Tiorita) di Kecamatan Gebang, Langkat, Selasa (19/11).

    Pada kesempatan itu, Ricky meminta kepada seluruh kader, relawan dan juga simpatisannya, untuk tidak memenangkan calon yang hanya menebar kebencian dengan menjelek-jelekan calon lain. “Saya menaruh pengharapan kepada bapak ibu, jika ada orang yang maju tidak terlebih dulu mengabdi kepada masyarakat, hanya bermodalkan menebar kebencian, tentu kita harus bersatu melawannya, karena orang-orang seperti ini tidak boleh menang di Langkat,” kata Ricky Antony.

    Ditambahkan kader Nasdem Kabupaten Langkat ini, baru kali ini pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Langkat, suasananya begitu berbeda. “Biasanya kita disibukkan dengan hiruk pikuk kegiatan kampanye dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, tapi faktanya ada calon yang kekuatanya atau basis utamanya pada buzzer yang sifatnya berkeliling-keliling hanya untuk menjelek-jelekan seseorang,” sebut Ricky.

    Ketua Barisan ni Pendukung Ricky Antony (BAPERA) ini, juga menambahkan, jika orang-orang seperti ini maju sebagai calon bupati, maka kedepannya dia hanya fokus menjelek-jelekan orang. “Orang-orang seperti ini tidak boleh menang di Langkat, karena kalau ini dibiarkan, maka kedepannya cuma fokus menjelek-jelekan orang, apakah kita mau calon yang seperti itu?” tanya Ricky dari atas podium disambut jawaban “tidak” oleh masyarakat yang hadir.

    Maka itu, Ricky menegaskan, pada 27 November 2024 nanti, datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memenangkan pasangan Satria. “Ajak semua saudara, tetangga, sahabat, kawan bahkan mantan sekalipun, untuk datang ke TPS memberikan suara kepada orang yang kita percaya yaitu Syah Afandin dan Tiorita,” tutupnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim. 

    Sementara itu, Calon Bupati Langkat Nomor 1, Syah Afandin (Ondim), kembali menyampaikan program unggulannya jika terpilih menjadi Bupati Langkat pada 27 November 2024. “Jika saya terpilih, program pertama yang akan saya kerjakan yaitu berobat gratis bagi masyarakat Langkat di seluruh rumah sakit di Indonesia hanya dengan kartu identitas diri (KTP) saja,” katanya.

    Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan juga menjadi prioritas dalam kepemimpinannya bersama Tiorita br Surbakti di lima tahun kedepan. “Kita tahu, 70 persen infrastruktur jalan di Kabupaten Langkat ini rusak, sehingga itu menjadi prioritas kami, jika nanti terpilih,” ungkapnya dihadapan ribuan masyarakat Kecamatan Gebang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemudahan BRImo, Bisa Buka Rekening Valas hingga 12 Mata Uang, Transaksi Internasional Lebih Gampang

    Kemudahan BRImo, Bisa Buka Rekening Valas hingga 12 Mata Uang, Transaksi Internasional Lebih Gampang

    JABAR EKSPRES – Suatu kemudahan lagi bagi nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) pengguna aplikasi BRImo. Yakni BRImo mendukung perjalanan luar negeri.

    Melalui BRImo nasabah bisa membuka rekening valas hingga 12 mata uang asing, sehingga bisa lebih gampang bertransaksi internasional.

    Tidak hanya itu, melalui mobile banking BRImo, pengguna bisa mekonversikan mata uang rupiah dengan mata buang asing.

    BACA JUGA: Biaya Administrasi Bulanan di BRI Lebih Murah Dibanding Bank Lain

    Tentu prangkat tabungan BRI ini bisa memudahkan bertransaksi secara global.

    Berikut ini adalah fasilitas atau kemudahan BRImo yang mendukungmu berpergian ke luar negeri.

    1. Bisa buka rekening valas dengan 12 jenis mata uang

    – Buka BRImo, klik info saldo lalu klik buka rekening baru
    – Pilih tabungan BritAma Valas, pahami keunggulan dan persyaratan BritAma Valas, kemudian klik pilih rekening
    – Pilih kantor cabang BRI terdekat untuk penerbitan kartu ATM
    – Pilih currency yang kamu inginkan, masukan jumlah setoran awal
    – Pilih tujuan pembukuan, kemudian klik pilih tabungan
    – Ceklis syarat dan ketentuan, lalu klik konfirmasi
    – Masukkan pin BRImo kamu, tunggu sampai proses pembukaan valas selesa
    Selamat! Rekening BritAma Valas-mu telah berhasil dibuat

    BACA JUGA: BRI Bagikan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Muda 

    2. Transfer Internasional, kirim uang ke lebih dari 160 negara dengan cepat dan mudah.
    – Login BRImo

    – Pilih fitur transfer internasional

    – Pilih Negara Tujuan, Nominal Diterima, dan pilih Jalur Pengiriman

    –  Setelah pilih Jalur Pengiriman, akan muncul beberapa opsi Pengiriman yang dapat dipilih. Pilih yang sesuai kebutuhan

    – Masukkan data lengkap penerima, pengirim. Pastikan informasi yang kamu masukan benar, jelas, lengkap, dan membaca serta menyetujui syarat dan ketentuan transfer internasional yang akan muncul sebelum melakukan konfirmasi transaksi

    – Setelah melakukan konfirmasi, transaksi akan diproses ke tahap selanjutnya

    – Setelah transaksi berhasil, gunakan kode no reff yang muncul pada receipt untuk melakukan tracking dan memonitor proses transaksi melalui tombol “Lacak”.

    BACA JUGA: DPRD Kota Bandung Kritisi Kolam Retensi Gedebage, Evaluasi Drainase Diperlukan

    3. Konversi Valas dengan 12 jenis mata uang. Konversi valas jadi mudah tanpa repot.

  • Seto Berkomitmen Bangun Dermaga dan Energi Terbarukan untuk Warga Pulau

    Seto Berkomitmen Bangun Dermaga dan Energi Terbarukan untuk Warga Pulau

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Calon Wali Kota Makassar nomor urut 2, Andi Seto Gadhista Asapa, menyatakan komitmennya untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Makassar, termasuk bagi masyarakat kepulauan. Hal itu disampaikan saat berkunjung ke Pulau Lae-lae dan Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Sangkarrang, Selasa (19/11/2024).

    Didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar Erick Horas, kunjungan Andi Seto disambut antusias oleh ratusan warga. Momen tersebut dimanfaatkan warga untuk berfoto dan bersalaman dengan mantan Bupati Sinjai itu.

    Dalam orasinya, Andi Seto menegaskan pentingnya menghapus kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan. Ia berjanji memastikan seluruh warga Makassar merasakan manfaat dari program pemerintah kota, baik dalam hal infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.

    “Kami tidak ingin ada lagi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan. Semua warga Makassar berhak mendapatkan pelayanan yang sama,” ujar Seto.

    Salah satu prioritasnya adalah pembangunan dermaga yang sangat dibutuhkan warga pulau, khususnya nelayan. Menurutnya, dermaga merupakan fasilitas vital untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Di sini ada dermaga? Tidak ada, ya? Kami berkomitmen untuk menghadirkan dermaga bagi warga di sini. Ada anggota dewan bersama kita, nanti ini akan dikomunikasikan,” ucap Seto, disambut tepuk tangan warga.

    Selain dermaga, Andi Seto juga menyoroti kebutuhan air bersih yang menjadi permasalahan utama warga pulau. Saat ini, masyarakat bergantung pada mata air dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

  • DKPP berhentikan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe

    DKPP berhentikan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe

    Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini

    Kendari (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memberikan sanksi berupa pemberhentian jabatan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdulan dan Anggotanya Restu.

    Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat dihubungi di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa pemberian sanksi tersebut berdasarkan penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, para teradu, dan pihak terkait.

    “DKPP menyimpulkan bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu, serta teradu I (Restu) dan teradu II (Abdulan) terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Heddy Lugito.

    Dia menyebutkan bahwa dalam putusan tersebut, pihaknya mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, antara lain menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Abdulan selaku Ketua Bawaslu Konawe.

    Selain itu, peringatan keras terakhir dan pemberhentian sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa kepada Restu selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe.

    “Terhitung sejak putusan ini dibacakan (pemberian sanksi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe),” ujarnya.

    Heddy Lugito juga mengungkapkan bahwa dalam putusan sidang tersebut, diperintahkan Bawaslu untuk melaksanakan putusan itu kepada Abdulan dan Restu dengan jangka waktu paling lama 7 hari sejak putusan.

    “Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ucap Heddy Lugito.

    Diketahui, selain Ketua dan Anggota Bawaslu, dalam putusan itu juga memberhentikan dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe dari jabatannya, yakni Ijang Asbar selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Ramadhan Riski Pratama selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

    Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, DKPP berpendapat para teradu terbukti melaksanakan pertemuan dan memberikan pengarahan kepada Ketua dan Anggota PPK Routa pada Pemilu Tahun 2024 di salah satu hotel pada tanggal 29 Februari 2024 untuk melakukan pergeseran atau perubahan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe dari PAN Nomor Urut 5 atas nama Refaldi Ferdinand agar dapat terpilih sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD Kota Bandung Kritisi Kolam Retensi Gedebage, Evaluasi Drainase Diperlukan

    DPRD Kota Bandung Kritisi Kolam Retensi Gedebage, Evaluasi Drainase Diperlukan

    JABAR EKSPRES — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Yoel Yosaphat, mengkritisi efektivitas kolam retensi Gedebage dalam mengatasi banjir di wilayah tersebut.

    Menurutnya, meskipun kolam retensi dapat mengurangi volume air di kawasan Bandung Timur, namun keberadaannya belum optimal dalam mencegah banjir, terutama saat hujan deras.

    “Banjir Gedebage nggak beres sama retensi, kalau menurut saya, retensi itu bisa berguna tapi tidak optimal. Jadi hanya mengurangi air di kawasan Bandung timur. Volume air di sana pun terlalu banyak,” ungkap Yoel kepada Jabar Ekspres, Selasa (19/11).

    BACA JUGA: Dukung MCP KPK, DPRD Komitmen Hadirkan Pengelolaan Pokir yang Akuntabel

    Lantas dirinya pun mendorong Pemkot Bandung untuk mengevaluasi pembangunan sistem drainase di wilayah tersebut. Apabila belum juga teratasi, pada akhirnya masalah banjir yang kerap berdampak pada jalan utama Bypass Sorkarno-Hatta itupun, menjelma bak penyakit kambuhan.

    “Jadi perlu evaluasi drainase di sana. Apakah berjalan baik atau tidak? Karena di daerah Gedebage dan sekitarnya. Tiap hujan besar langganan banjir dan aliran banjir tidak segera dialirkan baik ke kolam retensi maupun ke sungai,” tegas Yoel.

    Yoel menambahkan bahwa meskipun kolam retensi di Gedebage dapat menampung sebagian air hujan, namun sistem drainase yang ada masih belum memadai untuk mengalirkan air secara efektif.

    BACA JUGA: Dinilai Membahayakan, Pengembang Galian Kabel Ditegur Pemkot Bandung

    Hal tersebut menyebabkan kawasan Gedebage dan sekitarnya kerap kali terendam banjir setiap kali hujan deras turun. “Ini perlu dikaji lagi soal drainase sistem di daerah sana, juga kalau retensi mengurangi, tapi tidak menjadi solusi sepenuhnya,” pungkasnya.