Kementrian Lembaga: DPRD

  • Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov Banten memiliki dua calon gubernur dan cawagub untuk pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Kedua cagub itu yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, dan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.

    Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi diusung oleh PDIP, sedangkan Andra Soni dan Achmad Dimyati diusung oleh partai Golkar.

    Berikut profil pasangan cagub Banten tersebut

    1. Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.

    Dr. Hj. Airin Rachmi Diany., SH., MH. adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode dari tahun 2011-2021. Selama 10 tahun menjadi Wali Kota, Airin telah menorehkan banyak prestasi dan kemajuan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kini, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik di Provinsi Banten.

    Wanita kelahiran Banjar, 28 Agustus 1976 ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Semasa kuliah, Airin pernah menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung (1995) dan Mojang Provinsi Jawa Barat (1995). Kemudian, ia mengikuti pemilihan Puteri Indonesia 1996 dan berhasil meraih gelar Puteri Indonesia Favorit serta Puteri Indonesia Pariwisata

    Profil
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, Tanggal Lahir : Banjar, 28 Agustus 1976
    Agama : Islam
    Alamat : Kota Tangerang Selatan, Banten
    Pendidikan Terakhir : S3
    Pekerjaan : Wiraswasta

    PENDIDIKAN
    1. SMAN 20 Bandung (1991-1994)
    2. S1 Universitas Parahyangan Bandung (1994-1999), Gelar Sarjana Hukum
    3. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2000-2002), Spesialis Satu
    4. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2003-2005), Gelar Magister Hukum
    5. S3 Universitas Padjajaran Bandung, (2019-2023), Gelar Doktor

    Riwayat Organisasi
    1. Ketua Bidang Perempuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar (2019-2024)
    2. Ketua Partai Golkar Tangerang Selatan (2020-2025)
    3. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Banten (2024-2028)
    4. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (2016-2020)
    5. Ketua PMI Kota Tangerang Selatan (2009-2024)

    Dilansir dari antara, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Airin Rachmi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp304.791.666.069 atau setara Rp304 miliar. Sebagai calon kepala daerah, laporan tersebut disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2024.

    Harta kekayaan tersebut mencakup berbagai aset yang dimilikinya dan didominasi aset tanah serta bangunan dengan total senilai Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Serang, Bandung, Jakarta Barat, Padeglang, Jakarta Selatan, Tanggerang, dan lainnya.

    Tidak hanya aset properti, Airin juga memiliki transportasi dan mesin yang terdiri dari 19 unit mobil yang total nilai keseluruhan mencapai Rp3,5 miliar, harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, dan kas atau setara kas sekitar Rp3,2 miliar.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Airin Rachmi sesuai data LHKPN yang telah dilaporkan terhadap KPK.

    Tanah dan bangunan: Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar (128 properti)
    Alat transportasi dan mesin: Rp3.541.000.000 atau Rp3,5 miliar (19 unit transportasi)
    Harta bergerak lainnya: Rp900.000.000
    Surat berharga: Tidak ada laporan
    Kas dan setara kas: Rp3.263.000.000
    Harta lainnya: Tidak ada laporan
    Utang: Tidak ada laporan
    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp304.791.666.069

    2. Ade Sumardi

    Ade Sumardi merupakan cawagub yang mendampingi Airin. Dia lahir pada 27 Juli 1972. Dia menempuh pendidikan di Universitas Islam Nusantara.

    Sebelumnya Ade menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak, Banten selama dua periode berturut-turut yaitu pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Tidak hanya menjadi pejabat eksekutif, Ade juga memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif.

    Pada tahun 2009, Ade terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Kesuksesannya dalam legislatif tidak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Ade Sumardi juga terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten untuk periode 2024-2029.

    Ade juga memiliki peran yang signifikan di partai politik. Pada tahun 2019, dia dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten hingga saat ini.

    Dilansir dari antara, berbeda dengan pasangan politiknya, yakni Airin Rachmi yang memiliki harta kekayaan mencapai ratusan miliaran, terpantau Ade Sumardi hanya memiliki jumlah kekayaan sebesar Rp1,2 miliar.

    Berdasarkan data terakhir yang dirilis, jumlah kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset, seperti tanah dan bangunan yang berjumlah Rp430 juta.

    Lalu, terdapat alat transportasi dan mesin senilai Rp750 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp257 juta, dan kas atau setara kas senilai Rp72 juta.

    Dalam laporannya, Ade pun tercatat memiliki hutang yang ditanggung sebesar Rp216 juta. Oleh sebab itu, jumlah harta yang bernilai Rp1,5 menyusut menjadi Rp1,2 setelah dikurangi oleh jumlah hutang yang dimilikinya.

    Selengkapnya, berikut adalah rincian jumlah harta kekayaan Ade Sumardi sesuai data LHKPN yang disampaikan tanggal 28 Maret 2024.

    1. Tanah dan bangunan: Rp430.150.000

    Tanah seluas 4588 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp60.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 200 m2/135 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp50.000.000
    Tanah seluas 733 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp20.000.000
    Tanah seluas 2487 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp24.870.000
    Tanah seluas 2973 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp35.000.000
    Tanah seluas 6191 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp90.280.000
    Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp150.000.000

    2. Alat transportasi dan mesin: Rp750.000.000

    Mobil, Toyota Camry Sedan tahun 2007, hasil sendiri Rp70.000.000
    Mobil, Toyoya Minibus tahun 2012, hasil sendiri Rp180.000.000
    Mobil, Honda Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp200.000.000
    Mobil, Toyota JEEP tahun 2019, hasil sendiri Rp300.000.000

    3. Harta bergerak lainnya: Rp257.000.000

    4. Surat berharga: Tidak ada laporan

    5. Kas dan setara kas: Rp72.895.999

    6. Harta lainnya: Tidak ada laporan

    Jumlah harta: Rp1.510.045.999

    7. Hutang: Rp216.467.581

    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp1.293.578.418

  • Legislator Dorong Pemprov DKI Genjot Sterilisasi Kucing: Cegah Overpopulasi

    Legislator Dorong Pemprov DKI Genjot Sterilisasi Kucing: Cegah Overpopulasi

    Jakarta

    Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendorong Pemprov menggenjot sterilisasi kucing. Francine meyakini sterilisasi dapat mencegah overpopulasi.

    “Sterilisasi merupakan cara terbaik untuk mencegah overpopulasi kucing di suatu wilayah,” kata Francine melalui keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Francine lantas menyampaikan apresiasi kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta yang telah menyetujui usulannya menaikkan anggaran sterilisasi kucing di Jakarta tahun depan. Dengan kenaikan anggaran ini, kata dia, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta ditarget untuk melakukan sterilisasi 21.000 kucing domestik di 2025. Target ini mencapai dua kali lipat lebih target tahun 2024 yang hanya berjumlah 9.000 ekor.

    “Ada tambahan menjadi 2.000-an kuota sterilisasi kucing domestik untuk setiap wilayah di DKI Jakarta, sehingga total ada tambahan 12.000 kuota untuk seluruh Jakarta,” jelasnya.

    Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. Foto: Dok. Istimewa

    Politikus PSI itu mengaku menerima banyak aspirasi dari warga Jakarta, khususnya para pecinta hewan dan pegiat kesejahteraan hewan, yang disampaikan saat audiensi dan reses. Banyak warga Jakarta, kata dia, yang mengeluhkan terbatasnya kuota sterilisasi kucing lokal domestik yang dirasa berbalapan waktu dengan kelahiran-kelahiran kucing baru.

    “Selain mencegah kehamilan pada kucing, sterilisasi juga akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan hewannya, termasuk juga pengendalian rabies di mana Jakarta sudah 20 tahun terakhir bebas dari rabies,” ujarnya.

    “Ini jadi solusi terbaik ketimbang merelokasi kucing dari satu tempat yang hanya akan bertahan beberapa hari lalu kedatangan kucing terlantar baru. Relokasi hanya memindahkan masalah sementara tapi tidak menyelesaikan pokok masalahnya,” ucapnya.

    Francine turut mengapresiasi kinerja Dinas KPKP yang melebihi target sepanjang 2024 dalam mengupayakan sterilisasi kucing jalanan. Dia menilai capaian tersebut berperan besar menjadikan Jakarta sebagai kota global yang ramah hewan.

    (taa/taa)

  • Bey Machmudin Sebut Potensi Energi Terbarukan di Jabar Capai 192 GW
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        21 November 2024

    Bey Machmudin Sebut Potensi Energi Terbarukan di Jabar Capai 192 GW Bandung 21 November 2024

    Bey Machmudin Sebut Potensi Energi Terbarukan di Jabar Capai 192 GW
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Penjabat Gubernur Jawa Barat
    Bey Machmudin
    mengatakan, potensi
    energi baru terbarukan
    (EBT) yang ramah lingkungan dan keberlanjutan di
    Jabar
    mencapai 192 GW.
    Terdiri dari energi angin, air, panas bumi, matahari, biomassa atau biogas. Dengan potensi tersebut, Bey menyebut, Jabar berpeluang besar menjadi pelopor transisi energi di Indonesia.
    “Kita berharap Jawa Barat menjadi pionir dalam kondisi energi ini karena kita potensinya ada dan seharusnya bisa jadi potensi yang terbesar itu mungkin berapa tahun ke depan,” tutur Bey dalam West Java Energy Forum (WJEF) 2024 di Bandung, Kamis (21/22/2024).
    Sebagai langkah nyata mengembangkan EBT, WJES 2024 memberikan bantuan kepada tujuh SMA/SMK untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.
    Bey mengutarakan, tujuan dari PLTS atap bertujuan untuk mengurangi beban biaya operasional sekolah.
    “Baru tujuh sekolah, potensinya sangat baik, tadi disampaikan mereka sendiri bahwa mengurangi biaya operasional, termasuk membayar listrik dan sebagainya juga menambah dan juga pasti menambah pengetahuan siswanya bahwa betul-betul bisa digunakan dan mengurangi biaya operasional,” jelas Bey.
    PLTS atap di sekolah juga diharapkan menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Jabar dengan tujuannya yaitu membangun lingkungan yang ramah dan berkelanjutan di masa depan.
    “Tentunya dengan adanya PLTS atap ini kita berharap ada perusahaan-perusahaan yang mau menyumbangkan CSR. Ini sangat baik, bisa mengurangi polusi,” tandas Bey.
    Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa mengatakan, besaran biaya yang dikeluarkan dalam membangun PLTS atap di SMK/SMA tersebut dimulai dari Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar.
    Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar, Muslimin Anwar mengatakan, pertumbuhan ekonomi secara global dihadapkan pada tantangan perubahan iklim.
    Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko fisik dan transisi yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas moneter dan sistem keuangan.
    “Diperlukan peran bank sentral untuk dapat melakukan mitigasi risiko, antara lain memastikan ketahanan sektor keuangan. Kemudian mendukung transisi yang teratur, adil, dan berkemampuan serta memperkuat sinergi lintas otoritas,” tutur dia.
    Merespon hal tersebut, BI mengimplementasikan kerangka kebijakan hijau melalui 3 pilar. Yaitu pilar penguatan kebijakan makroprudensial hijau, melalui perbankan sebagai kontributor emisi karbon terbesar melalui debiturnya dengan program greening the financing dan greening the debtors.
    Pilar kedua, pendalaman pasar uang hijau, memperbanyak cadangan devisa dalam bentuk obligasi hijau serta memanfaatkannya sebagai instrumen moneter.
    Lalu pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif hijau dengan membina dan mengembangkan UMKM hijau.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • APBD Jatim 2025 Disahkan, Pendidikan dan Kesehatan Hingga Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas

    APBD Jatim 2025 Disahkan, Pendidikan dan Kesehatan Hingga Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemprov bersama DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (21/11/2024) sore. Sejumlah sektor jadi prioritas diantaranya soal pendidikan, kesehatan hingga anggaran persiapan makan bergizi gratis. 

    Penetapan APBD Jatim 2025 ini dilakukan oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan tiga orang Wakil Ketua bersama Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. Penandatangan itu disaksikan langsung oleh anggota DPRD Jatim dan jajaran OPD Pemprov. 

    Berdasarkan pembahasan, APBD Jatim 2025 dari sisi pendapatan adalah Rp 28,448 Triliun sedangkan untuk belanja dialokasikan sebesar Rp 29,658 Triliun. Adapun defisit sebesar Rp 1,533 Triliun akan ditutup dengan pembiayaan daerah netto. 

    Sebelum dilakukan penetapan, seluruh fraksi lebih dulu menyampaikan pandangan akhir tentang Raperda APBD Jatim 2025. “Semua fraksi menerima dan menyetujui,” kata Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dalam rapat paripurna. 

    Dalam Raperda APBD Jatim 2025 yang telah disetujui ini, pendidikan menjadi prioritas utama. Bahkan pembiayaannya di angka 32 persen. Persentase itu melebihi dari aturan yang berlaku untuk sektor pendidikan yakni 20 persen. 

    Selain pendidikan, bidang kesehatan juga menjadi prioritas. Secara persentase, pembiayaan yang diberikan ini juga mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 19,4 persen.Anggaran kesehatan itu ditujukan untuk membiayai operasional rumah sakit dan gaji para nakes.  

    Termasuk UHC BPJS Kesehatan serta pembangunan rumah sakit di beberapa wilayah seperti di Pamekasan dan Jember. Sementara Infrastruktur saat ini memang sedikit terpangkas dari 40 persen menjadi 33 persen lantaran tersedot ke pendidikan.

    Selain beberapa sektor itu, anggaran untuk program makan bergizi gratis turut dimasukkan dalam APBD Jatim 2025. Nilainya sekitar Rp 600 M. Bentuknya adalah dana cadangan mengingat saat ini belum ada aturan teknis mengenai program dari pemerintah pusat tersebut. 

    Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD Jatim mulai Pimpinan DPRD, Fraksi hingga Anggota Banggar. 

    “Kita bersyukur seluruh proses penyusunan Raperda APBD 2025 dari mulai awal hingga kesepakatan hari ini berjalan dengan smooth dan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Bahkan ada beberapa pendapatan yang bertambah,” ujar Adhy.

    Dari segi pendapatan, APBD Jatim tahun 2025 sebetulnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). 

    Hal ini berpengaruh besar terhadap pendapatan di provinsi. “Adanya pemberlakuan UU HKPD potensi pendapatan kita dari pajak kendaraan bermotor berkurang. Namun demikian, kita sudah menyusun secara cermat, pengalokasian anggaran ini untuk kesejahteraan masyarakat,” terang Adhy.

  • Ridwan Kamil berkomitmen hadirkan program tebus murah sembako

    Ridwan Kamil berkomitmen hadirkan program tebus murah sembako

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berkomitmen untuk terus menghadirkan program tebus murah sembako bila dirinya bersama Suswono diberi amanah memimpin Jakarta.

    Hal itu dia sampaikan di sela-sela acara Tebus Murah 3.000 Paket Sembako dan Santunan Anak Yatim di Pendopo AKSI, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis.

    Program ini, kata Ridwan, bukan sekadar langkah sesaat selama kampanye, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat Jakarta.

    “Kita ada program sembako murah. Jadi sembako murah ini tidak hanya terjadi saat kampanye, tapi kita rutinkan di wilayah-wilayah di Jakarta,” ujar Ridwan Kamil.

    Selain kebutuhan pangan yang terjangkau, Ridwan Kamil memiliki visi besar agar setiap keluarga Jakarta dapat membangun masa depan yang lebih baik melalui tabungan.

    Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan menggratiskan biaya pendidikan, tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga swasta, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

    “Tahun depan anak-anak ibu yang sekolahnya di swasta, SD sampai SMA akan digratiskan, semua dibayarin SPP-nya oleh pemprov. Nanti SPP bisa ibu tabung. Insyaallah, 5 sampai 10 tahun menabung bisa umroh,” kata Kang Emil.

    Dia berencana meningkatkan dana operasional bagi aktivis komunitas seperti Posyandu, Jumantik, Dasawisma, PKK, LMK, hingga Karang Taruna. Tak hanya itu, pengurus RT dan RW juga akan mendapatkan insentif tambahan berupa uang kehormatan, yakni Rp2 juta buat RT dan Rp2,5 juta buat RW.

    ​​​​​Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Lansia akan tetap dipertahankan, bahkan diperluas agar lebih banyak warga yang mendapat manfaat.

    “Semua yang baik-baik dari Pak Anies dipertahankan. Maka KJP dipertahankan, Kartu Lansia diluaskan. Saya akan survei lagi, supaya ibu-ibu lansia yang belum mendapatkan, Insya Allah bisa mendapatkan keadilan,” katanya.

    “Sebenarnya, kami menyiapkan 5.000 paket sembako untuk program tebus murah karena banyak masyarakat membutuhkan sembako,” kata dia.

    Politikus Partai Demokrat itu mengaku memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta karena sudah berpengalaman menjadi kepala daerah, yakni Bandung dan Jawa Barat

    Rekam jejak Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat telah menunjukkan bukti nyata integritas dan keberpihakannya pada masyarakat.

    Mantan anggota DPRD DKI Jakarta itu mengaku memiliki basis massa di Jakarta Timur yang mencapai 69 ribu orang. “Basis massa ini akan mengikuti apa yang saya dukung (paslon RIDO),” kata Adi.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tanggapan EMCL Terkait Demo Ratusan Warga Gayam di Bojonegoro, Singgung Soal Menghargai

    Tanggapan EMCL Terkait Demo Ratusan Warga Gayam di Bojonegoro, Singgung Soal Menghargai

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

    TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Perusahaan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) merespon demo Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip Jambaran (Forkom Baja), Kamis (21/11/2024) siang.

    External Engagement & Socioeconomic Manager EMCL Tezhart Elvandiar secara implisit mengklaim bahwa EMCL tak mengesampingkan masyarakat dan pengusaha lokal.

    “Kami (EMCL, red) bertumbuh bersama masyarakat dan pengusaha lokal,” ujarnya melalui keterangan tertulis diterima Tribunjatim.com, Kamis (21/11/2024) malam.

    Dia juga menyebut, pihaknya menghargai aneka bentuk ekspresi masyarakat. Selama ekspresi tersebut sesuai hukum dan tidak mengganggu kegiatan operasional EMCL di Objek Vital Nasional.

    “Hal (prinsip, red) ini sudah menjadi bagian terpadu dalam cara kami beroperasi,” jelas Tezhart Elvandiar dalam keterangan tertulis yang sama.

    Terkait beberapa tuntutan massa Forkomas Baja dalam demo yang dilakukan, Tezhart Elvandiar tak membahasnya secara eksplisit dalam keterangan tertulis itu.

    Diberitakan sebelumnya, Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) operator Lapangan Migas Banyuurip di Blok Cepu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, didemo masyarakat sekitar, Kamis (21/11/2024) siang.

    Masyarakat mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip Jambaran (Forkomas Baja) itu demo di Fly Over turut Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Akses keluar-masuk Lapangan Migas Banyuurip.

    Sambil membentangkan banner-banner berisi kalimat-kalimat penuntutan, para demonstran jumlahnya tak kurang dari 200 orang itu juga menyuarakan beberapa tuntutan senada banner-banner dibentangkan.

    Subagyo salah satu orator demo menuntut EMCL lebih melibatkan warga ring 1 Lapangan Migas Banyuurip untuk menjadi tenaga kerja. Itu sesuai amanah Perda Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 yang jamak disebut Perda Konten Lokal.

    Kemudian, Subagyo menuntut agar para produsen barang dan distributor barang untuk EMCL tak berkontrak langsung dengan EMCL. Melainkan, harus melalui vendor-vendor yang diotoritasi warga ring 1 Lapangan Migas Banyuurip.

    Subagyo juga menuntut EMCL memenangkan PT Daya Patra dalam lelang NO.069865- Pro Vision of Transport and Personel Movement Services. Itu sebagai bentuk keterlibatan pengusaha ring 1 di Lapangan Migas Banyuurip.

    “Dengan meloloskan dan memenangkan PT Daya Patra dalam lelang itu, EMCL akan berpihak pada pengusaha ring 1 Lapangan Migas Banyuurip,” ujarnya, Kamis (21/10/2024) siang.

    Jika tuntutan itu tak dipenuhi EMCL, Subagyo mengatakan, pihaknya akan menggelar demo lagi untuk EMCL. Bahkan, dia mengancam demo dimaksud akan berjilid-jilid atau berkelanjutan. Sampai tuntutan dipenuhi oleh EMCL.

    Sementara itu, Jaswadi selaku koordinator demo menambahkan, pihaknya menuntut EMCL menyasar desa-desa ring 1 Lapangan Migas Banyuurip dalam menggelontorkan program Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Kami menghimbau CSR EMCL hanya menyasar wilayah sekitar tambang atau ring 1. Sebab, desa-desa itu terdampak langsung oleh panas dan kebisingan yang sering terjadi,” tegasnya.

    Selesai berorasi, demo terjeda. Lima perwakilan massa demo dipersilahkan masuk ke site Lapangan Migas Banyuurip untuk audiensi. Sekitar 30 menit kemudian, kelimanya keluar. Tak ada hasil memuasakan pendemo dalam audiensi itu.

    Dengan kecewa, para pendemo itu meninggalkan lokasi. Mereka bubar menuju arah timur. Tujuannya Gedung DPRD Bojonegoro. Sekitar 40 menit perjalanan, rombongan pendemo berisi pengusaha dan tokoh masyarakat itu sampai di tujuan.

    Perwakilan massa demo dipersilahkan masuk beraudiensi dengan Komisi B DPRD Bojonegoro di ruang komisi dimaksud. Perwakilan itu mengadu dan menyuarakan tuntutan sama. Ditanggapi Komisi B DPRD Bojonegoro dengan seksama.

    “Setelah audiensi ini, kita agendakan audiensi lagi. Tapi, juga menghadirkan EMCL. Supaya terang nanti duduk perkaranya,” kata Sally Atyasasmi, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro.

  • Tanggapan EMCL Terkait Demo Ratusan Warga Gayam di Bojonegoro, Singgung Soal Menghargai

    EMCL Didemo Ratusan Warga Gayam di Bojonegoro, ini 3 Tuntuan yang Diminta

    EMCL Didemo Masyarakat Gayam Bojonegoro, Juga Diadukan ke DPRD

    TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Perusahaan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) operator Lapangan Migas Banyuurip di Blok Cepu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, didemo masyarakat sekitar, Kamis (21/11/2024) siang.

    Masyarakat mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip Jambaran (Forkomas Baja) itu demo di Fly Over turut Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Akses keluar-masuk Lapangan Migas Banyuurip.

    Sambil membentangkan banner-banner berisi kalimat-kalimat penuntutan, para demonstran jumlahnya tak kurang dari 200 orang itu juga menyuarakan beberapa tuntutan senada banner-banner dibentangkan.

    Subagyo salah satu orator demo menuntut EMCL lebih melibatkan warga ring 1 Lapangan Migas Banyuurip untuk menjadi tenaga kerja. Itu sesuai amanah Perda Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 yang jamak disebut Perda Konten Lokal.

    Kemudian, Subagyo menuntut agar para produsen barang dan distributor barang untuk EMCL tak berkontrak langsung dengan EMCL. Melainkan, harus melalui vendor-vendor yang diotoritasi warga ring 1 Lapangan Migas Banyuurip.

    Subagyo juga menuntut EMCL memenangkan PT Daya Patra dalam lelang NO.069865- Pro Vision of Transport and Personel Movement Services. Itu sebagai bentuk keterlibatan pengusaha ring 1 di Lapangan Migas Banyuurip.

    “Dengan meloloskan dan memenangkan PT Daya Patra dalam lelang itu, EMCL akan berpihak pada pengusaha ring 1 Lapangan Migas Banyuurip,” ujarnya, Kamis (21/10/2024) siang.

    Jika tuntutan itu tak dipenuhi EMCL, Subagyo mengatakan, pihaknya akan menggelar demo lagi untuk EMCL. Bahkan, dia mengancam demo dimaksud akan berjilid-jilid atau berkelanjutan. Sampai tuntutan dipenuhi oleh EMCL.

    Sementara itu, Jaswadi selaku koordinator demo menambahkan, pihaknya menuntut EMCL menyasar desa-desa ring 1 Lapangan Migas Banyuurip dalam menggelontorkan program Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Kami menghimbau CSR EMCL hanya menyasar wilayah sekitar tambang atau ring 1. Sebab, desa-desa itu terdampak langsung oleh panas dan kebisingan yang sering terjadi,” tegasnya.

    Selesai berorasi, demo terjeda. Lima perwakilan massa demo dipersilahkan masuk ke site Lapangan Migas Banyuurip untuk audiensi. Sekitar 30 menit kemudian, kelimanya keluar. Tak ada hasil memuasakan pendemo dalam audiensi itu.

    Dengan kecewa, para pendemo itu meninggalkan lokasi. Mereka bubar menuju arah timur. Tujuannya Gedung DPRD Bojonegoro. Sekitar 40 menit perjalanan, rombongan pendemo berisi pengusaha dan tokoh masyarakat itu sampai di tujuan.

    Perwakilan massa demo dipersilahkan masuk beraudiensi dengan Komisi B DPRD Bojonegoro di ruang komisi dimaksud. Perwakilan itu mengadu dan menyuarakan tuntutan sama. Ditanggapi Komisi B DPRD Bojonegoro dengan seksama.

    “Setelah audiensi ini, kita agendakan audiensi lagi. Tapi, juga menghadirkan EMCL. Supaya terang nanti duduk perkaranya,” kata Sally Atyasasmi, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro.

    Sementara itu, EMCL belum memberi tanggapan terkait demo Forkomas Baja ini. Hingga berita rampung ditulis pukul 15.55 WIB, Toya Mustika selaku Government and Media Relations EMCL tak merespon konfirmasi yang diupayakan.

  • Kisah Asmara Cawabup Jombang Sumrambah dan Istri, Kandang Ayam Jadi Tempat Pertemuan Pertama

    Kisah Asmara Cawabup Jombang Sumrambah dan Istri, Kandang Ayam Jadi Tempat Pertemuan Pertama

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo 

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Cerita-cerita menarik di balik hingar bingar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang patut untuk disaksikan. Seperti kisah cinta Calon Wakil Bupati (Cawabup) Sumrambah bersama sang istri Wiwin Isnawati.

    Uniknya, keduanya pertama kali bertemu saat berada di sebuah kandang ayam dalam sebuah momentum yang tak disengaja. Wiwin menceritakan, saat itu ia bertemu dengan Sumrambah pertama kali di Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. 

    Ketika itu, Wiwin sedang melaksanakan studi kerja di Kandang ayam di desa tersebut. Wanita yang kini akrab disapa Wiwin Sumrambah ini menjelaskan, saat itu, Sumrambah tinggal di Bareng, Kabupaten Jombang. 

    Waktu itu, Sumrambah dihubungi oleh kakak kelas Wiwin terkait kehadiran beberapa mahasiswa dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang.

    Merasa berasal dari kampus dan organisasi yang sama, Sumrambah pun datang menemui Wiwin dan dua temannya, yang saat itu sedang melaksanakan studi belajar di Desa Penggaron.

    “Pertama kali kenal itu tahun 1996 di Desa Penggaron, dan tempatnya di kandang ayam. Jadi ceritanya, saya dulu waktu liburan kuliah, tidak pernah pulang. Waktu liburan selalu saya gunakan untuk belajar kerja kepada kakak tingkat yang sudah bekerja. Di Penggaron itu ada kakak angkatan yang bekerja di situ, jadi akhirnya belajar kerja di situ,” ucap Wiwin Kamis (21/11/2024).

    Sumrambah dan Istrinya Wiwin Isnawati saat Mengunjungi satu Wilayah di Kecamatan Wonosalam Jombang (istimewa)

    Berawal dari pertemuan yang tak disengaja itu, Wiwin dan Sumrambah saling mengenal. Mulanya tidak ada yang spesial di awal pertemuan karena memang keduanya baru saling mengetahui jika sama-sama kuliah di Unibraw. 

    Setelah liburan usai, Wiwin dan Sumrambah kembali ke kampus. Dari pertemuan awal itulah keduanya mulai tidak canggung untuk intensif bertemu. 

    “Kemudian waktu balik ke kampus, tiba-tiba setiap hari ketemu. Saya dulu itu senang nongkrong di warung kopi, karena hal itu jadinya, saya dan Mas Rambah sering ketemu,” kata Wiwin.

    Walaupun berada di satu kampus yang sama dan masih sama-sama aktif sebagai mahasiswa, sebelumnya Wiwin tak pernah mengenal Sumrambah. Wiwin aktif di KSR dan Sumrambah aktif di forum diskusi mahasiswa. Sebelum bertemu di kandang ayam itu, keduanya nyaris tidak pernah bertemu. 

    “Saya baru menyadari kalau beliau orang keren. Beliau waktu itu menjadi ketua Forum Diskusi Mahasiswa dan Penalaran, sedangkan saya waktu aktif di KSR. Karena saking sibuknya, jadi tidak pernah ketemu,” ungkapnya. 

    Padahal, lanjut ibu 2 anak itu, sekretariat antar dua organisasi mahasiswa yang mereka ikuti, hanya terpisah dengan 2 ruang sekretariat organisasi lain. Namun, setelah pertemuan di kandang ayam itulah, Sumrambah dan Wiwin sering bertemu. 

    “Waktu bertemu sama-sama cuek. Mungkin karena sama-sama cuek itu, kita akhirnya menjadi teman baik, menjadi sahabat sampai tahun 1998,” kata wanita anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini. 

    Barulah di tahun 1998, keduanya sepakat menjalin hubungan pacaran. Namun, Wiwin menjelaskan jika gaya pacaran keduanya mungkin sangat tidak bisa diterapkan di era kekinian seperti saat ini. 

    “Tahun 1998 itu kita pacaran. Itupun gaya pacarannya tidak kayak anak muda waktu itu, yang malam minggu nonton bareng. Tidak ada seperti itu. Gaya pacaran kita ya, saya menemani dia mengisi materi di acara apa gitu, saya duduk di belakang,” jelasnya. 

    Jika sudah selesai mengisi materi, barulah keduanya pulang dan Wiwin diminta Sumrambah untuk mereview penyampaian materi diskusi yang disampaikan tadi. 

    “Kalau sudah selesai dan jalan pulang, saya diminta mereview. Aku tadi gimana, kurang apa. Jadi pacaran kita ya diskusi itu, dan itu sampai sekarang ya seperti itu,” bebernya. 

    Sumrambah dan Wiwin Isnawati resmi menjalani hubungan sebagai suami istri pada tahun 2001. Meski diawali dengan hubungan persahabatan yang saling cuek saat bertemu, maupun gaya pacaran yang dihiasi dengan diskusi diskusi, Wiwin merasa mantab saat dipinang Sumrambah.

    Bagi Wiwin, Sumrambah adalah sosok lelaki yang bisa bertanggungjawab terhadap keluarganya. “Orang lain saja diurus sama beliau, apalagi istri dan anak-anaknya kelak. Itulah alasan mengapa saya mau berhubungan dengan Mas Rambah dan bersedia menjadi istri beliau,” demikian ungkap Wiwin.

    Penilaian atas Sumrambah sebagai sosok laki-laki idaman dan mempunyai kepedulian kepada sesama, telah dilihat dan dirasakan sejak mereka saling mengenal hingga berpacaran.

    Wiwin mengisahkan, pada tahun 1996 hingga 1998, atau masa sebelum mereka berpacaran, Sumrambah pernah berjualan soto dan beras. Keuntungan dari berjualan rupanya digunakan untuk membiayai aktivitas diskusi mahasiswa, serta untuk membantu temannya sesama mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi.

    “Sebelum tahun 1998, waktu beliau jualan soto, beras, aku ikut bantu. Aku waktu itu ya tertarik saja, ini ada orang kok perhatian sekali sama teman-temannya. Jual soto, jualan beras, keuntungannya digunakan untuk ngopeni teman-temannya yang kekurangan waktu kuliah,” tandas Wiwin.

    Kelanggengan hubungan mereka, diakui Wiwin berasal dari sikap saling percaya diantara mereka. Sebagai istri Sumrambah, Wiwin merasa diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai perempuan yang berperan sebagai “konco wingking” atau perempuan yang harus terikat pada budaya patriarki.

    “Dalam banyak hal terutama menyangkut urusan pekerjaan, anak-anak dan pergaulan, kita selalu berdiskusi. Banyak hal yang kita lakukan berdasarkan kesepakatan, tidak asal karena kemauan saya atau kemauan beliau,” ungkap dia.

    Selama menjadi istri Sumrambah, seorang politisi dan tokoh publik, Wiwin telah siap dengan berbagai konsekuensi. Ujian atas kesetiaan terhadap pasangan bukan sekali dua kali ia dapatkan. Namun, keyakinan bahwa suaminya bukan tipe laki-laki yang bisa dengan mudah mendua atau beralih ke lain hati, terus terpatri.

    Bahkan, tutur Wiwin, saat suaminya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ada seseorang yang mencoba menganggu kepercayaan dia kepada suaminya dengan memberi bahwa suaminya sedang menginap dengan perempuan di sebuah hotel.

    Wiwin yang kala itu menyadari posisi dan kedudukan suaminya, tak lantas percaya begitu saja. Dia justru memilih percaya kepada suaminya. Karena bagi Wiwin, dirinya tidak mempunyai alasan untuk tidak mempercayai suaminya.

    Dalam menanggapi setiap godaan atau gangguan terhadap keluarganya, dia selalu mendasarinya dengan menggunakan logika. “Setiap menghadapi suatu persoalan, saya selalu mendasarinya dengan logika, tidak berdasarkan emosi atau perasaan.” tukasnya. 

    “Itulah kenapa saya lebih percaya kepada Mas Rambah, karena beliau bukan tipikal laki-laki yang suka pada hal-hal seperti itu. Beliau adalah tipikal laki-laki yang setia,” kata Wiwin melanjutkan. 

    Menurutnya, kepercayaan terhadap pasangan, keterbukaan dalam menghadapi berbagai situasi, serta kesetaraan dalam banyak kesempatan, membuat hubungannya dengan Sumrambah bisa terus langgeng.

    Hal lain juga diungkapkan Wiwin hidup berumah tangga bersama Sumrambah. Selain tipe laki-laki setia, serta bertanggung jawab, suaminya adalah sosok kepala keluarga yang begitu menyayangi istri dan anak-anaknya.

    Di tengah kesibukannya sebagai tokoh publik dan politisi, suaminya itu sesekali menyempatkan waktu berkumpul dengan istri dan kedua anaknya, meski hanya sekedar makan bersama. Pasangan yang menikah pada 2001, kini telah dikaruniai 2 anak.

    Kepada anak-anaknya, Sumrambah selalu mengajarkan agar mereka bisa segera bisa hidup mandiri. Kedua anaknya juga dilarang keras memanfaatkan fasilitas yang diperoleh ayahnya ataupun bergantung kepada nama besar sang ayah.

    “Dan, satu hal yang penting lagi, Mas Rambah itu kalau mau kemana-mana, selalu memberi tahu dan meminta saya untuk mendoakan. Setiap mau pergi, tidak lupa selalu meminta doa dari istrinya,” pungkas Wiwin.

  • Kunker ke Kota Batu, Ketua MPR Terima Keluhan Peternak Sapi soal Harga Susu Terlalu Rendah – Page 3

    Kunker ke Kota Batu, Ketua MPR Terima Keluhan Peternak Sapi soal Harga Susu Terlalu Rendah – Page 3

    Itu sebabnya Muzani meminta kepada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Batu yang hadir, Nurochman-Heli Suyanto untuk bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat jika terpilih nanti.

    “Itu sebabnya saya minta nanti Pak Heli Insya Allah jika terpilih nanti gunakanlah kekuasaan itu untuk membela rakyat kecil. Membela petani, peternak, nelayan demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju,” tutup Muzani.

    Dalam kunjungan kerja Ketua MPR ini, Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur yang juga anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad.

    Kemudian Ketua DPC Kota Malang yang juga anggota DPR Fraksi Gerindra. Serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Gerindra.

  • Ketua MPR dan pemerintah rumuskan solusi persoalan harga susu sapi

    Ketua MPR dan pemerintah rumuskan solusi persoalan harga susu sapi

    Malang Raya (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan secepatnya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk merumuskan penanganan persoalan harga susu sapi yang kini dikeluhkan oleh para peternak.

    Pernyataan itu diutarakan oleh Muzani saat menemui peternak sapi yang ada di wilayah Desa Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis.

    “Pemutusan kebijakan tentang keluh kesah yang Bapak Ibu sampaikan sebenarnya itu ranah eksekutif, kalau kami ini ranahnya legislatif. Akan tetapi kami sebagai legislatif, saya sebagai Ketua MPR bisa mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atas permasalahan yang dihadapi bapak dan ibu saat ini,” kata Muzani.

    Muzani menyatakan koordinasi ini dikarenakan segala kebijakan tentang penanganan persoalan tersebut menjadi wewenang eksekutif. Selain pemerintah, lanjutnya, koordinasi juga dilakukan bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Kemudian, pihaknya berharap lembaga eksekutif tersebut bisa menerjunkan anggotanya, khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Batu untuk menyelesaikan permasalahan itu.

    “Untuk masalah harga susu terlalu rendah nanti Pak Moreno yang selesaikan. Lalu untuk masalah pupuk nanti Pak Anwar Sadad yang menyelesaikan,” ucapnya.

    Selain itu, Muzani menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana kerja yang berfokus pada pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia.

    Salah satu program konkret yang bisa memberikan insentif terhadap pengentasan angka kemiskinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM.

    “Ini menjadi bukti bahwa kekuasaan yang diemban oleh Presiden Prabowo itu sungguh-sungguh digunakan untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

    Kebijakan yang diambil menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk terus berpihak kepada rakyat.

    “Ada yang puluhan tahun sudah tak tertagih. Tujuan utama Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan itu untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia,” kata Muzani.

    Oleh karena itu, Muzani meminta kepada calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Nurochman-Heli Suyanto untuk bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat jika terpilih nanti.

    “Itu sebabnya saya minta nanti Pak Heli insya Allah jika terpilih nanti gunakanlah kekuasaan itu untuk membela rakyat kecil. Membela petani, peternak, nelayan demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju,” ucap dia.

    Dalam kunjungan kerja Ketua MPR ini, Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur yang juga anggota DPR RI Anwar Sadad. Selain itu, juga ada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

    Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024