Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Jabar komitmen selenggarakan energi hijau sokong Indonesia Emas 2045

    Jabar komitmen selenggarakan energi hijau sokong Indonesia Emas 2045

    Bandung (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan Pemprov Jabar berkomitmen dalam menyelenggarakan energi hijau atau energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan dalam menyokong Indonesia Emas 2045.

    “Kita juga berkolaborasi dengan lintas stakeholders baik itu daerah, pusat, dan global. Kemudian menyiapkan proyek-proyek hijau potensial yang memenuhi kriteria kesiapan teknis dan administratif, sehingga dapat mempercepat implementasi transisi energi di Jawa Barat,” ujar Bey dalam keterangan di Bandung, Jumat.

    Bey mengatakan dengan potensi EBT mencapai 192 GW, yang terdiri dari energi angin, air, panas bumi, matahari, biomassa atau biogas, menurut Bey, Jabar punya peluang besar untuk menjadi pelopor transisi energi di Indonesia.

    “Kita berharap Jawa Barat menjadi pionir dalam kondisi energi ini karena kita potensinya ada dan seharusnya bisa jadi potensi yang terbesar itu mungkin berapa tahun ke depan,” tutur Bey.

    Sebagai langkah nyata mengembangkan EBT, kata Bey, pihaknya bersama beberapa stakeholders memberikan bantuan kepada tujuh SMA/SMK untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya operasional sekolah.

    Tujuh SMA itu SMAN 1 Cianjur, SMKN 2 Bogor, SMKN 1 Purwakarta, SMKN 1 Cimahi, SMKN 1 Garut, SMKN 2 Tasikmalaya, dan SMKN 1 Cirebon.

    “Baru tujuh sekolah, potensinya sangat baik, tadi disampaikan mereka sendiri bahwa mengurangi biaya operasional, termasuk membayar listrik dan sebagainya juga menambah dan juga pasti menambah pengetahuan siswanya bahwa betul-betul bisa digunakan dan mengurangi biaya operasional,” ujar Bey.

    PLTS atap di sekolah juga diharapkan menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Jabar dengan tujuannya yaitu membangun lingkungan yang ramah dan berkelanjutan di masa depan.

    “Tentunya dengan adanya PLTS atap ini kita berharap ada perusahaan-perusahaan yang mau menyumbangkan CSR. Ini sangat baik, bisa mengurangi polusi,” tandas Bey.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menyambut baik penerapan PLTS atap yang akan diterapkan di tujuh sekolah. DPRD mendukung dari sisi kebijakan dan pengawasan, karena harapannya Jabar menjadi provinsi pionir dalam sektor EBT.

    “DPRD menyambut baik program EBT, dan kami perlu mendukung dari sisi kebijakan anggaran dan pengawasannya nanti,” ucapnya.

    Besaran biaya yang harus dikeluarkan dalam membangun PLTS atap di SMK/SMA tersebut dimulai dari Rp700 juta sampai Rp1 miliar.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Elektabilitas SEHATI Melonjak, Cicu: Kampanye 10 Titik per Hari Jadi Kunci

    Elektabilitas SEHATI Melonjak, Cicu: Kampanye 10 Titik per Hari Jadi Kunci

    MAKASSAR – Elektabilitas pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi (SEHATI), terus melejit menjelang hari pencoblosan Pilkada Makassar 27 November 2024.

    Menurut survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tren elektabilitas SEHATI naik signifikan dari 21,0% pada September menjadi 29,5% pada November 2024.

    Ketua Tim Pemenangan SEHATI, Andi Rachmatika Dewi atau akrab disapa Cicu, menyatakan hasil survei ini sejalan dengan kerja nyata pasangan tersebut di lapangan. Cicu menjelaskan, Seto dan Rezki mampu melakukan kampanye dialogis di 10 titik setiap harinya.

    “Kami melihat intensitas SEHATI dalam melakukan kampanye sangat tinggi. Setiap harinya mereka turun ke minimal 10 titik. Itu melibatkan tatap muka dengan audiens antara 100 hingga 1.000 orang per titik,” ucap Cicu, Jumat (22/11/2024).

    Ia menambahkan, dengan rata-rata 200 orang per titik, pasangan SEHATI mampu berinteraksi langsung dengan sekitar 2.000 warga setiap hari. “Ini tidak hanya menunjukkan kerja keras, tetapi juga komitmen mereka untuk menyapa masyarakat secara langsung,” jelasnya.

    Cicu, yang juga Ketua NasDem Makassar, menilai stamina dan semangat Seto-Rezki menjadi modal utama mereka menjalani agenda kampanye padat tersebut.

    Menanggapi adanya hasil survei yang berbeda, Ketua DPRD Sulsel itu menghormati setiap hasil survei yang ada. Sebagai orang awam yang tidak paham ilmu statistika, kata dia, menganggap survei merupakan hasil ilmiah dari berbagai metodologi.

  • RIDO berkomitmen tingkatkan kesejahteraan buruh dan pengemudi ojol

    RIDO berkomitmen tingkatkan kesejahteraan buruh dan pengemudi ojol

    Harapan kami adalah perubahan nyata untuk kesejahteraan buruh

    Jakarta (ANTARA) – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pengemudi ojek online (ojol).

    “RIDO hadir untuk memastikan kesejahteraan buruh dan ojol menjadi prioritas utama. Kami memahami kendala yang mereka hadapi, mulai dari regulasi yang belum berpihak hingga minimnya perlindungan sosial,” ucap Suswono dalam keterangannya yang diterima, Jumat.

    Baca juga: Satpol PP DKI turunkan 3.838 personel pada hari pencoblosan pilkada

    Suswono juga memaparkan program unggulan RIDO yang dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas hidup buruh dan ojol di Jakarta.

    “Pertama, RIDO akan menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Jakarta,” katanya.

    “Guna mendukung usaha mikro, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan menambah pendapatan keluarga, ” ucap Suswono.

    Selanjutnya ada perlindungan sosial yang komprehensif, RIDO berkomitmen memberikan akses perlindungan kesehatan dan asuransi kerja bagi pengemudi ojol melalui kolaborasi dengan perusahaan aplikasi dan pemerintah daerah.

    “Yang terakhir Rumah Bantuan Jakarta (RBJ) dan Bantuan Operasional Sosial (BOS) akan dirancang untuk mendukung keadilan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah, ” katanya.

    Suswono juga menyoroti pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

    “Keunggulan kami adalah kolaborasi di semua level pemerintahan. Sebagai calon dari PKS, saya membawa dukungan DPRD Jakarta yang juga dipimpin PKS, serta Ridwan Kamil yang berasal dari koalisi pemerintah pusat. Sinergi ini adalah modal besar untuk merealisasikan program-program kesejahteraan,” ucapnya.

    Baca juga: Sandiaga Uno instruksikan relawannya menangkan RIDO

    Deklarasi ini diselenggarakan oleh perwakilan komunitas buruh dan ojol yang menyampaikan harapan mereka kepada pasangan RIDO.

    “Kami melihat pasangan RIDO sebagai pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan kami. Harapan kami adalah perubahan nyata untuk kesejahteraan buruh, ” kata Ketua Relawan Buruh Jakarta, Yusuf Suprapto.

    Tasman selaku Ketua Gubernur Barisan Ojol Pendukung RIDO menambahkan dengan visi yang jelas, program strategis, dan dukungan dari komunitas, pasangan RIDO optimistis membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.

    “Kami percaya program RIDO mampu memberikan solusi atas tantangan yang kami hadapi,” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pernyataan Ridwan Kamil Singgung Janda Tuai Kecaman, Jubir RIDO: Videonya Dipotong!

    Pernyataan Ridwan Kamil Singgung Janda Tuai Kecaman, Jubir RIDO: Videonya Dipotong!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG – Juru Bicara Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Cheryl Tanzil angkat bicara terkait video pernyataan Ridwan Kamil menyinggung soal janda yang viral di media sosial X atau twitter.

    Ketua DPP PSI ini menduga, video tersebut sengaja dibuat untuk menyudutkan sosok Ridwan Kamil sebagai seseorang yang seksis dan melecehkan perempuan.

    Dugaan ini disampaikan Cheryl bukan tanpa alasan, sebab, video yang beredar luas itu sudah dipotong.

    “Bagian perkenalan anggota DPR dan DPRD, serta aspirasi warga dipotong. Padahal ada perempuan single parent yang curhat tentang problematika yang dihadapi, mewakili aspirasi banyak perempuan yang hadir di lokasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Video yang beredar di media sosial pun disebutnya merupakan tanggapan Ridwan Kamil atas keluhan dari warga tersebut.

    Saat itu, Ridwan Kamil ingin menjelaskan terkait program bantuan sosial yang akan diberikan kepada kelompok rentan bila dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

    “Pak Ridwan Kamil lantas merespon dengan menyebutkan nama-nama para legislator yang hadir, maksudnya untuk memastikan para anggota dewan tersebut merangkul kaum perempuan, terutama single parent,” ujarnya.

    Angkie Yudistia, juru bicara RIDO lainnya pun memastikan pasangan RIDO menaruh perhatian serius bagi pemberdayaan kaum perempuan di Jakarta.

    Berbagai program pun disiapkan untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota yang lebih inklusif dan humanis bagi warga dari seluruh lapisan dan golongan.

    “Kami percaya bahwa perempuan merupakan kunci untuk membangun Jakarta yang lebih inklusif dan sejahtera. Oleh karena itu, program-program yang diusulkan pasangan RIDO akan fokus pada pemberdayaan perempuan di berbagai bidang,” tuturnya.

    Salah satu fokus utamanya ialah menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bati perempuan. 

    “Hal ini akan diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan khusus perempuan, akses ke pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan, serta layanan kesehatan yang ramah perempuan,” ucapnya.  

    Sebagai informasi, Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil sempat menjadi sorotan usai pernyataannya saat kampanye di Jakarta Timur pada Sabtu (16/11/2024) lalu dianggap merendahkan status janda.

    Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya wakil Ridwan Kamil, Suswono sempat membuat pernyataan soal janda menikahi pemuda pengangguran menuai kontroversi.

    Kasus ini mencuat setelah muncul video Ridwan Kamil kami berkelakar tentang mengurus janda tersebar di jagat maya.

    “Nanti janda janda akan disantuni oleh pak Habiburokhman, akan diurus lahir batin oleh bang Ali lubis, akan diberi sembako oleh bang Adnan, dan kalau cocok akan dinikahi oleh Rian,” ucapnya dalam video itu.

    Pernyataan politikus Golkar yang akrab disapa Kang Emil ini pun menuai kecaman dari banyak kalangan, salah satunya penggiat media sosial Jhon Sitorus.

    “Astaga… Habis Suswono, sekarang giliran Ridwan Kamil yang MERENDAHKAN perempuan. Tidak kapok ya, terus saja melecehkan!,” tulis Jhon di akun akun X-nya (@JhonSitorus_18).

    Ridwan Kamil Minta Maaf 

    Ridwan Kamil mengaku salah dan meminta maaf kenapa publik lantaran pernyataannya membuat gaduh.

    “Saya memohon maaf, kadang-kadang dalam perkampanyean, situasi, intensitas, hingar bingar, kalimat itu kadang pendek-pendek, kurang elaboratif, diksi-diksi yang dipilih mungkin kurang pas,” ujarnya DI Pondok Pesantren Darul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    Wali Kota Bandung periode 2013-2018 ini pun mengaku tak bermaksud merendahkan siapa pun dalam pernyataannya yang menyinggung soal janda.

    Lewat pernyataan itu, Ridwan Kamil mengaku hanya ingin menjelaskan bahwa dirinya sudah menyiapkan program untuk kelompok-kelompok rentan bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta 

    “Saya menghaturkan mohon maaf, karena manusia emang gudangnya khilaf dan salah, tidak bermaksud (merendahkan janda). Mudah-mudahan bisa diterima permohonan maafnya,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Calon Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin Raih Elektabilitas Tertinggi

    Calon Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin Raih Elektabilitas Tertinggi

    Jakarta –

    Calon Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin memiliki elektabilitas unggul dibanding empat calon wakil lainnya. Dalam survei Charta Politika yang baru-baru ini dirilis, Jenal Mutaqin menduduki peringkat teratas, dengan perolehan 36,5% suara.

    Persentase Jenal Mutaqin terlampau jauh dari para rivalnya. Seperti Annida Alivia yang hanya meraup 19% suara, disusul Melli Darsa 12,8% suara, Eka Maulana 10,5% suara, dan Teddy Risandi 3,5% suara. Sedangkan, jumlah responden yang belum menentukan pilihan cukup besar, dengan jumlah 17,8 persen.

    Lantas, apa yang membuat Jenal Mutaqin memiliki tingkat keterpilihan tinggi dibanding calon wakil lainnya? Pengamat Politik Undang Suryatna menilai wajar jika Jenal Mutaqin memiliki elektabilitas yang unggul dari empat calon wakil lainnya.

    Sebab, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertama, rekam jejak Jenal Mutaqin sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor selama tiga periode.

    Pengalaman tersebut membuat popularitas Jenal Mutaqin lebih tinggi, sehingga membuat tingkat keterpilihannya ikut terkerek. Di samping itu, sosok Jenal Mutaqin juga melekat dengan Dedie A Rachim sebagai pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor.

    “Jadi dalam Pilkada (pemilihan kepala daerah) itu, masyarakat akan melihat sosok figur. Sosok calon wali kota itu bisa memperkuat posisi, termasuk mengangkat calon wakil wali kotanya,” papar Undang, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    “Bisa jadi ingatan publik masih membekas karena dia sudah lebih dulu dan lama muncul sebagai calon yang akan maju di Pilkada Kota Bogor,” papar Undang.

    Hal itu juga terlihat dari perolehan suara antara calon wakil wali kota Bogor Eka Maulana dan Teddy Risandi. Eka yang sosoknya lebih dulu muncul ke publik maju pilkada juga memiliki persentase yang tinggi di atas Teddy Risandi, yang kemunculannya ada di menit terakhir jelang pendaftaran pasangan calon.

    Sementara itu, calon Wakil Wali kota Bogor Jenal Mutaqin mengaku baru mengetahui bahwa elektabilitasnya unggul dari rival-rivalnya. Dikatakan Jenal, salah satu kemungkinannya yaitu menjadi pasangan Dedie yang elektabilitasnya juga tinggi di lembaga survei.

    “Jadi ada linierisasi. Saya nggak tahu sih metodologi itu terpisah atau respondennya sama,” ungkap Jenal.

    Menurut Jenal Mutaqin, hasil survei harus membuat nama-nama yang muncul lebih termotivasi. Baginya, kecil atau besar, itu adalah sebuah opini bahwa dalam kontestasi pilkada ini harus lebih aktif dan termotivasi.

    “Kalau kecil berarti harus termotivasi lebih giat. Atau sedangkan besar pun harus termotivasi untuk mempertahankan,” ujar Jenal.

    “Saya bersyukur kalau hasil survei menempatkan posisi saya di atas,” sambungnya.

    Diketahui, selama tiga bulan kampanye, tak kurang dari 500 warga disambanginya setiap hari. Lewat sejumlah program seperti Sapa Warga, Bazar Murah, dan sosial kampanye lainnya menjadi langkah konkret dilakukan Jenal bersama tim relawan dan juga partai koalisi.

    “Mungkin apa yang sudah dilakukan itu berpengaruh pada popularitas. Tapi bagi saya, sekali lagi angka itu sebagai pertimbangan saja agar kita bergerak lebih masif,” tandas Jenal.

    “Ikhtiarnya harus lebih maksimal,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Wamendagri: Pembangunan pusat perkantoran PBD butuh perhatian khusus

    Wamendagri: Pembangunan pusat perkantoran PBD butuh perhatian khusus

    Sorong (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk menyebutkan bahwa pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) butuh perhatian khusus melalui koordinasi lintas stakeholder untuk mewujudkan pembangunan pusat perkantoran yang representatif di provinsi ke-38 itu.

    Wamendagri dalam kunjungan kerja di Papua Barat Daya, Jumat, menjelaskan Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu daerah otonomi baru sehingga membutuhkan perencanaan yang matang guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan representatif.

    “Proyek ini membutuhkan perhatian khusus, mengingat perjalanan yang masih panjang untuk menyelesaikan seluruh pembangunan,” jelas Wamendagri saat berkunjung ke Provinsi Papua Barat Daya.

    Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga koordinasi dan memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

    “Proyek ini adalah investasi masa depan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Kita harus pastikan kualitas dan keberlanjutanya,” ujar Wamendagri.

    Wamendagri Ribka Haluk didampingi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad dan Penjabat Wali Kota Sorong Bernhard Rondonuwu melakukan kunjungan ke pembangunan kawasan inti pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Lokasi kawasan ini berada di Jl. Sorong Klamono Km 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong.

    Wamendagri mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja untuk memastikan perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah otonomi baru ini.

    “Kawasan ini diharapkan menjadi pusat aktivitas pemerintahan yang modern dan terintegrasi, sejalan dengan visi Papua Barat Daya yang lebih maju dan mandiri,” kata Wamendagri.

    Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, melaporkan bahwa status tanah untuk pembangunan kawasan tersebut sudah 95% memiliki sertifikat.

    “Total lahan yang disiapkan mencapai hampir 53 hektare, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan berbagai gedung pemerintahan,” beber Musa’ad.

    Beberapa fasilitas yang akan dibangun di lokasi itu meliputi Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), Gedung DPRD, Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Bank Indonesia (BI), dan Sekretariat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    “Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan pusat pemerintahan yang representatif dan mendukung pelayanan publik yang optimal,” kata Musa’ad.

    Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Eduard Rondonuwu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap Provinsi Papua Barat Daya.

    Ia optimistis bahwa pembangunan ini akan menjadi langkah besar dalam meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

    “Kami siap mendukung penuh percepatan pembangunan ini, karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bernhard.

    Dia memastikan bahwa kawasan ini akan segera menjadi pusat pemerintahan yang memadai dan mendorong kemajuan di tanah Papua khususnya di Papua Barat Daya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Titi mendorong penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada dalam satu naskah

    Titi mendorong penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada dalam satu naskah

    Semarang (ANTARA) – ​​​Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mendorong penyatuan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dalam satu naskah undang-undang meski putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan hal itu.

    “Namun, dalam banyak putusan MK, Mahkamah tidak lagi membedakan antara norma pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada),” kata dosen Fakultas Hukum UI Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA dari Semarang, Jumat.

    Apakah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan keserentakan pemilu dan pilkada bisa menjadi konsiderans penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada dalam satu naskah UU, Titi menjawab bahwa penyatuan dasarnya merujuk pada Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 meski tidak secara gamblang.

    Karena tidak membedakan antara norma pemilu dan pilkada, menurut dia, untuk koherensi dan harmonisasi serta sinkronisasi pengaturan sudah semestinya pemilu dan pilkada diatur dalam satu naskah undang-undang yang sama, yaitu UU Pemilu.

    “Khususnya karena Putusan MK No.85/PUU-XX/2022 tidak lagi membedakan rezim pilkada dan pemilu, MK menegaskan bahwa pilkada adalah pemilu,” kata pegiat kepemiluan ini.

    Penegasan tentang urgensi kodifikasi, kata Titi, juga secara eksplisit disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra saat persidangan Perkara No. 101/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2024.

    Disebutkan bahwa MK sudah secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rezim antara pemilu dan pilkada, artinya ke depan DPR harus menyatukannya dalam satu undang-undang.

    Selain itu, penataan aturan juga diperlukan sebab beberapa putusan MK telah mengamanatkan untuk melakukan perbaikan atau perubahan di dalam undang-undang atau yang sering disebut sebagai judicial order (perintah pengadilan).

    Saldi Isra juga berharap semua yang terkait dengan pengaturan pemilu sudah selesai dibahas DPR sebelum tahapan dimulai.

    “Disebutkan pula mengapa itu penting? Karena setelah tahapan dimulai, hal-hal yang prinsipil semestinya tidak lagi diutak-atik, baik oleh DPR maupun MK, misalnya soal persyaratan dan sebagainya,” kata dia.

    Sebelumnya, pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR RI dan pemerintah, telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), yang menyatukan UU Pemilu dan UU Pilkada.

    Salah satu pertimbangan dalam draf RUU Pemilu pemutakhiran pada tanggal 26 November 2020, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pilkada) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu disatukan, disederhanakan, dan disesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Sesuai dengan pertimbangan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, alternatif ke-4: “Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota.”

    Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ali Lubis Kritisi Rencana Retribusi Kantin Sekolah, Sebut Bisa Merugikan Pedagang Kecil

    Ali Lubis Kritisi Rencana Retribusi Kantin Sekolah, Sebut Bisa Merugikan Pedagang Kecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis mengungkapkan, rencana penarikan retribusi dari kantin sekolah di seluruh wilayah Jakarta sebaiknya dipertimbangkan kembali. Pasalnya, kebijakan ini dikhawatirkan akan menyulitkan pengusaha UMKM dan pedagang kecil.

    Ali Lubis menjelaskan, saat ini payung hukum yang mengatur penarikan retribusi tersebut sedang disiapkan dan dibahas oleh Dinas Pendidikan Jakarta.

    “Menurut saya, penarikan retribusi untuk kantin sekolah belum perlu dilakukan saat ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk 2025 sudah sangat besar, mencapai sekitar Rp 91 triliun, tanpa harus memberatkan kantin sekolah dengan retribusi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Jumat (22/11/2024).

    Diketahui, sebagian besar pemilik kantin sekolah berasal dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ali Lubis menegaskan, seharusnya pemerintah justru mendukung perkembangan usaha UMKM ini, bukan malah membebani mereka dengan retribusi.

    “Secara pribadi, saya berharap Dinas Pendidikan Jakarta membatalkan rencana penyusunan payung hukum tersebut, karena Pemprov Jakarta masih memiliki pendapatan yang cukup besar dari sektor lain,” jelasnya.

    Diketahui, Pemerintah Provinsi Jakarta berencana untuk menerapkan retribusi terhadap kantin-kantin yang beroperasi di sekolah negeri di Jakarta. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah pendapatan daerah.

    Rencana tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo. Ia mengungkapkan, pihaknya akan menyusun rancangan regulasi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari retribusi kantin sekolah.

    “Memang diperlukan regulasi untuk mengatur pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti kami akan koordinasikan dengan BPAD,” jelas Purwosusilo dalam keterangannya.

    Terkait dengan rencana retribusi kantin sekolah, menurut data Dinas Pendidikan DKI, terdapat sekitar 1.788 kantin yang tersebar di seluruh sekolah negeri, dengan rincian 1.305 kantin di sekolah dasar (SD), 293 kantin di sekolah menengah pertama (SMP), 117 kantin di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 kantin di sekolah menengah kejuruan (SMK).

  • Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov Banten memiliki dua calon gubernur dan cawagub untuk pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Kedua cagub itu yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, dan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.

    Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi diusung oleh PDIP, sedangkan Andra Soni dan Achmad Dimyati diusung oleh partai Golkar.

    Berikut profil pasangan cagub Banten tersebut

    1. Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.

    Dr. Hj. Airin Rachmi Diany., SH., MH. adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode dari tahun 2011-2021. Selama 10 tahun menjadi Wali Kota, Airin telah menorehkan banyak prestasi dan kemajuan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kini, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik di Provinsi Banten.

    Wanita kelahiran Banjar, 28 Agustus 1976 ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Semasa kuliah, Airin pernah menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung (1995) dan Mojang Provinsi Jawa Barat (1995). Kemudian, ia mengikuti pemilihan Puteri Indonesia 1996 dan berhasil meraih gelar Puteri Indonesia Favorit serta Puteri Indonesia Pariwisata

    Profil
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, Tanggal Lahir : Banjar, 28 Agustus 1976
    Agama : Islam
    Alamat : Kota Tangerang Selatan, Banten
    Pendidikan Terakhir : S3
    Pekerjaan : Wiraswasta

    PENDIDIKAN
    1. SMAN 20 Bandung (1991-1994)
    2. S1 Universitas Parahyangan Bandung (1994-1999), Gelar Sarjana Hukum
    3. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2000-2002), Spesialis Satu
    4. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2003-2005), Gelar Magister Hukum
    5. S3 Universitas Padjajaran Bandung, (2019-2023), Gelar Doktor

    Riwayat Organisasi
    1. Ketua Bidang Perempuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar (2019-2024)
    2. Ketua Partai Golkar Tangerang Selatan (2020-2025)
    3. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Banten (2024-2028)
    4. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (2016-2020)
    5. Ketua PMI Kota Tangerang Selatan (2009-2024)

    Dilansir dari antara, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Airin Rachmi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp304.791.666.069 atau setara Rp304 miliar. Sebagai calon kepala daerah, laporan tersebut disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2024.

    Harta kekayaan tersebut mencakup berbagai aset yang dimilikinya dan didominasi aset tanah serta bangunan dengan total senilai Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Serang, Bandung, Jakarta Barat, Padeglang, Jakarta Selatan, Tanggerang, dan lainnya.

    Tidak hanya aset properti, Airin juga memiliki transportasi dan mesin yang terdiri dari 19 unit mobil yang total nilai keseluruhan mencapai Rp3,5 miliar, harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, dan kas atau setara kas sekitar Rp3,2 miliar.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Airin Rachmi sesuai data LHKPN yang telah dilaporkan terhadap KPK.

    Tanah dan bangunan: Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar (128 properti)
    Alat transportasi dan mesin: Rp3.541.000.000 atau Rp3,5 miliar (19 unit transportasi)
    Harta bergerak lainnya: Rp900.000.000
    Surat berharga: Tidak ada laporan
    Kas dan setara kas: Rp3.263.000.000
    Harta lainnya: Tidak ada laporan
    Utang: Tidak ada laporan
    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp304.791.666.069

    2. Ade Sumardi

    Ade Sumardi merupakan cawagub yang mendampingi Airin. Dia lahir pada 27 Juli 1972. Dia menempuh pendidikan di Universitas Islam Nusantara.

    Sebelumnya Ade menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak, Banten selama dua periode berturut-turut yaitu pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Tidak hanya menjadi pejabat eksekutif, Ade juga memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif.

    Pada tahun 2009, Ade terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Kesuksesannya dalam legislatif tidak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Ade Sumardi juga terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten untuk periode 2024-2029.

    Ade juga memiliki peran yang signifikan di partai politik. Pada tahun 2019, dia dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten hingga saat ini.

    Dilansir dari antara, berbeda dengan pasangan politiknya, yakni Airin Rachmi yang memiliki harta kekayaan mencapai ratusan miliaran, terpantau Ade Sumardi hanya memiliki jumlah kekayaan sebesar Rp1,2 miliar.

    Berdasarkan data terakhir yang dirilis, jumlah kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset, seperti tanah dan bangunan yang berjumlah Rp430 juta.

    Lalu, terdapat alat transportasi dan mesin senilai Rp750 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp257 juta, dan kas atau setara kas senilai Rp72 juta.

    Dalam laporannya, Ade pun tercatat memiliki hutang yang ditanggung sebesar Rp216 juta. Oleh sebab itu, jumlah harta yang bernilai Rp1,5 menyusut menjadi Rp1,2 setelah dikurangi oleh jumlah hutang yang dimilikinya.

    Selengkapnya, berikut adalah rincian jumlah harta kekayaan Ade Sumardi sesuai data LHKPN yang disampaikan tanggal 28 Maret 2024.

    1. Tanah dan bangunan: Rp430.150.000

    Tanah seluas 4588 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp60.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 200 m2/135 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp50.000.000
    Tanah seluas 733 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp20.000.000
    Tanah seluas 2487 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp24.870.000
    Tanah seluas 2973 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp35.000.000
    Tanah seluas 6191 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp90.280.000
    Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp150.000.000

    2. Alat transportasi dan mesin: Rp750.000.000

    Mobil, Toyota Camry Sedan tahun 2007, hasil sendiri Rp70.000.000
    Mobil, Toyoya Minibus tahun 2012, hasil sendiri Rp180.000.000
    Mobil, Honda Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp200.000.000
    Mobil, Toyota JEEP tahun 2019, hasil sendiri Rp300.000.000

    3. Harta bergerak lainnya: Rp257.000.000

    4. Surat berharga: Tidak ada laporan

    5. Kas dan setara kas: Rp72.895.999

    6. Harta lainnya: Tidak ada laporan

    Jumlah harta: Rp1.510.045.999

    7. Hutang: Rp216.467.581

    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp1.293.578.418

  • Legislator Dorong Pemprov DKI Genjot Sterilisasi Kucing: Cegah Overpopulasi

    Legislator Dorong Pemprov DKI Genjot Sterilisasi Kucing: Cegah Overpopulasi

    Jakarta –

    Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendorong Pemprov menggenjot sterilisasi kucing. Francine meyakini sterilisasi dapat mencegah overpopulasi.

    “Sterilisasi merupakan cara terbaik untuk mencegah overpopulasi kucing di suatu wilayah,” kata Francine melalui keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Francine lantas menyampaikan apresiasi kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta yang telah menyetujui usulannya menaikkan anggaran sterilisasi kucing di Jakarta tahun depan. Dengan kenaikan anggaran ini, kata dia, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta ditarget untuk melakukan sterilisasi 21.000 kucing domestik di 2025. Target ini mencapai dua kali lipat lebih target tahun 2024 yang hanya berjumlah 9.000 ekor.

    “Ada tambahan menjadi 2.000-an kuota sterilisasi kucing domestik untuk setiap wilayah di DKI Jakarta, sehingga total ada tambahan 12.000 kuota untuk seluruh Jakarta,” jelasnya.

    Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. Foto: Dok. Istimewa

    Politikus PSI itu mengaku menerima banyak aspirasi dari warga Jakarta, khususnya para pecinta hewan dan pegiat kesejahteraan hewan, yang disampaikan saat audiensi dan reses. Banyak warga Jakarta, kata dia, yang mengeluhkan terbatasnya kuota sterilisasi kucing lokal domestik yang dirasa berbalapan waktu dengan kelahiran-kelahiran kucing baru.

    “Selain mencegah kehamilan pada kucing, sterilisasi juga akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan hewannya, termasuk juga pengendalian rabies di mana Jakarta sudah 20 tahun terakhir bebas dari rabies,” ujarnya.

    “Ini jadi solusi terbaik ketimbang merelokasi kucing dari satu tempat yang hanya akan bertahan beberapa hari lalu kedatangan kucing terlantar baru. Relokasi hanya memindahkan masalah sementara tapi tidak menyelesaikan pokok masalahnya,” ucapnya.

    Francine turut mengapresiasi kinerja Dinas KPKP yang melebihi target sepanjang 2024 dalam mengupayakan sterilisasi kucing jalanan. Dia menilai capaian tersebut berperan besar menjadikan Jakarta sebagai kota global yang ramah hewan.

    (taa/taa)