Kementrian Lembaga: DPRD

  • Ribuan Pendukung Hadiri Kampanye Akbar Mas Iin-Abah Edy di Parkir Timur GOR Sidoarjo

    Ribuan Pendukung Hadiri Kampanye Akbar Mas Iin-Abah Edy di Parkir Timur GOR Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kampanye akbar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo nomor urut dua, Achmad Amir Aslichin (Mas Iin)-Edy Widodo digelar di lapangan parkir timur GOR Sidoarjo, Sabtu (23/11/2024).

    Ribuan pendukung tumplek blek menyaksikan orasi pasangan yang dikenal dengan tagline SAE itu untuk Pilkada 2024. Belasan artis ternama menghibur masyarakat yang hadir. Mereka ikut bernyanyi, berjoget dengan riang gembira sambil mengacungkan dua jari. Tanda dukungan ke paslon SAE.

    Satu per satu artis yang tampil semakin membuat masyarakat bersemangat. Mereka berduyun-duyun mendatangi panggung. Ada yang dari simpatisan parpol pendukung maupun masyarakat biasa.

    Massa semakin bergemuruh ketika Mas Iin dan Abah Edy naik ke panggung. Saat Mas Iin berorasi menyampaikan visi dan misinya, yel-yel dukungan terus menggema. SAE..SAE…SAE..

    Calon Bupati Sidoarjo Mas Iin menyampaikan misinya untuk menjadikan Sidoarjo sebagai kabupaten yang bermartabat. Dia berjanji akan bekerja keras untuk memastikan Sidoarjo bebas dari penindasan dan diskriminasi. “Di masa kemerdekaan ini, Sidoarjo harus bebas dari penindasan dan intimidasi, khususnya kepada para kepala desa,” jelasnya.

    Dia mempunyai komitmen kuat untuk bekerjasama dengan KPK. Hal tersebut ia lakukan sebagai upaya menjadikan Sidoarjo bebas dari kasus korupsi.

    Mas Iin yakin, dengan kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat, Sidoarjo bisa bangkit dan bersaing dengan kabupaten lainnya, termasuk Kota Surabaya. Menurutnya, Sidoarjo memiliki potensi besar untuk menjadi kabupaten yang maju dan mandiri.

    “Sidoarjo harus menjadi kabupaten yang bermartabat, memiliki akhlak yang baik dan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Kami akan lakukan itu dengan ilmu, integritas dan komitmen dalam bekerja untuk masyarakat,” imbuhnya.

    Selain itu, Mas Iin juga berjanji akan memberikan dana bantuan sebesar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per dusun per tahun di seluruh Sidoarjo. Hal itu sebagai bagian dari program pembangunan terhadap klaster yang paling kecil.

    “Saya tidak ingin banyak janji, saya ingin menunjukkan bahwa kami akan melaksanakan apa yang sudah kami komitmenkan,” tegasnya.

    Sementara itu, calon Wakil Bupati Sidoarjo, Edy Widodo meminta doa restu dari seluruh masyarakat Sidoarjo agar pasangan SAE bisa memenangkan Pilkada 2024. Dia merasa yakin jika ia mampu melaksanakan janji politiknya dengan baik. “Mohon doa restu dari masyarakat Sidoarjo, kami yakin kami bisa melaksanakan program yang kami tawarkan,” tutupnya.

    Ketua Tim Pemenangan Pasangan SAE, Usman mengajak seluruh pendukung untuk menjadikan kampanye akbar sebagai momentum totalitas memenangkan Mas Iin dan Abah Edy. Dia juga mengimbau agar keluarga, sahabat, kerabat dan tetangga pendukung ikut memilih pada 27 November.

    Bagi Usman, memilih Mas Iin adalah langkah tepat untuk menjadikan Sidoarjo bangkit dan mandiri. Dia mengingatkan, para pendukung harus yakin jika Mas Iin akan membawa perubahan besar bagi Kabupaten Sidoarjo jika terpilih sebagai Bupati.

    “Jangan ragu memilih Mas Iin sebagai pemimpin, karena di tangannya Sidoarjo akan mengalami kebangkitan,” ucapnya dengan semangat.

    Dia menjelaskan, terdapat 34 anggota DPRD Sidoarjo yang mendukung pasangan SAE. Oleh karenanya, ia akan mengawal terealisasinya janji politik Mas Iin bagi warga Kota Delta. “Mari kita kawal pemerintahan baru yang dipimpin Mas Iin, kita optimistis mewujudkan Sidoarjo SAE,” ujarnya. (isa/kun)

  • Pedagang Khawatir Kantin Sekolah Dipungut Retribusi Malah Pendapatan Berkurang: Jangan Mahal-mahal

    Pedagang Khawatir Kantin Sekolah Dipungut Retribusi Malah Pendapatan Berkurang: Jangan Mahal-mahal

    TRIBUNJATIM.COM – Wacana kantin sekolah bakal ditarik retribusi tengah menjadi sorotan.

    Adapun wacana ini bakal diterapkan di Jakarta.

    Sejumlah pedagang buka suara mengenai wacana tersebut.

    Pedagang mengaku khawatir jika dipungut iuran akan berdampak pada pendapatannya.

    Meski tidak keberatan, mereka meminta untuk jumlah iuran tidak mahal-mahal.

    Ninik Sri (48), pedagang roti bakar di kantin SMP 10 Jakarta, Kramatjati, Jakarta Timur, mengaku tidak keberatan jika ada penarikan retribusi kantin sekolah.

    Namun, Ninik berharap penarikan retribusi tidak memberatkan pedagang di kantin sekolah.

    “Ya setuju saja, ikuti aturannya jika sudah ada. Asal tidak memberatkan, disesuaikan saja hitungannya,” kata Ninik saat ditemui di SMP 10 Jakarta, Jumat (22/11/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Pasalnya, Ninik sudah membayar sewa lapak kantin sebesar Rp 4.000.000 per tahun kepada koperasi sekolah.

    Ninik menjelaskan, pendapatannya saat ini berkurang, terlebih dengan adanya kurikulum merdeka yang mengajarkan kemandirian siswa.

    “Karena kalau lagi proyek itu, anak-anak belajar berdagang, jualan makanan itu, bagus sebenarnya untuk kemandirian, tetapi kalau anak-anak dagang, kantin jadi sepi,” ungkapnya.

    Hal senada disampaikan oleh Rusmi (55), pedagang jus buah di SMP 10 Jakarta Timur.

    Ninik sri, (48) pedagang roti bakar di kantin SMP 10 Jakarta, Kramatjati, Jakarta Timur saat membuat roti untuk siswa yang membuat. Jumat (21/11/2024). (KOMPAS.com/Febryan Kevin)

    Dia tidak keberatan ada penarikan retribusi, asal jangan terlalu tinggi.

    “Asal tidak mahal-mahal saja iurannya,” kata Rusmi.

    Kendati demikian, ia belum menerima informasi terkait retribusi tersebut, karena biasanya perubahan iuran diberitahu oleh koperasi sekolah.

    “Aku malah belum tahu, ini sebetulnya wewenang koperasi sekolah. Saya ikut saja sih, kalau ada kebijakan apa, saya ikut saja, karena ini (kantin) berada di bawah koperasi,” ucap Rusmi.

    Sedangkan Tuti, pedagang kentang goreng di SMP 10 Jakarta, menyampaikan penarikan retribusi harus disesuaikan dengan kemampuan pedagang.

    Tuti khawatir dengan adanya penarikan retribusi membuat pendapatan berkurang.

    “Dulu saya saja dapat untung Rp 500.000, masih ada untungnya banyak. Sekarang Rp 500.000 dibelanjakan ya habis,” kata Tuti.

    Sebelumnya, ada wacana semua kantin sekolah di Jakarta bakal ditarik retribusi.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan rancangan payung hukum terkait hal itu.

    Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, melalui keterangan resmi, Rabu (20/11/2024).

    “Kami sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah,” kata Purwosusilo.

    Berdasarkan data dinasnya, saat ini ada sekitar 1.798 kantin yang tersebar di semua sekolah di Jakarta.

    Rinciannya, sebanyak 1.305 kantin di sekolah dasar (SD), sebanyak 293 di sekolah menengah pertama (SMP), sebanyak 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan sebanyak 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).

    Purwosusilo melanjutkan, rencana penarikan retribusi kantin sekolah di Jakarta ini diupayakan demi mengoptimalkan pendapatan daerah.

    Selama ini, kantin membayar uang sewa ke sekolah.

    Oleh sebab itu, diperlukan payung hukum yang lebih rigid untuk mengatur agar retribusi itu dapat dikelola Pemprov DKI Jakarta.

    Sosok pengusul kantin sekolah ditarik retribusi

    Setiap kantin sekolah yang tersebar di Jakarta diwacanakan akan dikenakan retribusi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

    Rencana itu sebelumnya diusulkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta, Sutikno, kepada Pemprov setelah melihat adanya sekolah di Cipulir yang membayar tarif sewa lapak sebesar Rp 5 juta per tahun.

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah,” ujar Sutikno dalam keterangan resmi, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Sutikno menilai, pemungutan retribusi kantin sekolah ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

    Namun, untuk menjalankan aturan itu, ia menyebutkan diperlukan payung hukum dari Pemprov DKI.

    “Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ujar Sutikno.

    Sutikno berharap agar Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji usulan tersebut untuk membuat aturan mengenai tarif retribusi kantin sekolah.

    Ia juga telah menyampaikan usulan tersebut ke Inspektorat agar bisa segera dibentuk payung hukum yang jelas sehingga tidak melanggar aturan.

    “Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” tuturnya.

    Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Purwosusilo, menyatakan pihaknya sepakat dengan rancangan payung hukum tersebut dan akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah.

    “Kami sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah,” kata Purwosusilo.

    Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI, saat ini ada sekitar 1.798 kantin di sekolah-sekolah di Jakarta, terdiri dari 1.305 kantin di SD, 293 di SMP, 117 di SMA, dan 73 di SMK.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Menangkan Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, Eri Irawan Keliling Kampung di Surabaya secara Door to Door

    Menangkan Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, Eri Irawan Keliling Kampung di Surabaya secara Door to Door

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Para kader PDI Perjuangan (PDIP) terus menggeber mesin pemenangan jelang hari pemilihan, 27 November 2024.

    Mereka bergerak bersama memenangkan pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans), serta Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji.

    Politisi PDIP, Eri Irawan, misalnya, bergerak keliling kampung.

    Melalui door to door di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Sukolilo dan Mulyorejo, Eri terus mensosialisasikan pasangan calon yang diusung PDIP ini.

    Eri Irawan bersama kader PDIP masuk ke kampung dan gang-gang sempit.

    Mereka menyapa warga yang sedang beraktivitas di luar rumah.

    Sambil mengetuk pintu-pintu rumah warga dengan santun, anggota DPRD Surabaya ini menyapa warga.

    Tak pelak, dia mandapat sambutan masyarakat yang luar biasa.

    “Mampir dulu Mas Eri, monggo pinarak (silakan),” sapa warga antusias, Sabtu (23/11/2024).

    Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur tersebut menyapa warga dengan hangat.

    “Assalamualaikum. Sehat nggeh (ya), Bu? Saya izin silaturahim mampir di sini nggeh. Monggo ini ada brosur Bu Risma dan Pak Eri Cahyadi,” sapa Eri menyapa Setyorini, salah seorang warga di Kelurahan Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya.

    “Walaikumussalam, Mas Eri. Alhamdulillah sehat. Saya, suami, anak, dan mertua insyaallah milih Bu Risma dan Pak Eri Cahyadi,” jawab warga tersebut.

    Kehadiran Eri Irawan dan para kader PDIP membuat banyak warga, terutama ibu-ibu ke luar rumah.

    Para kader PDIP di Sukolilo dan Mulyorejo memang terbiasa membantu warga di kampung-kampung.

    Sehingga, aksi ini membuat mereka lebih mudah diterima masyarakat. Termasuk, soal calon yang akan dipilih di Pilkada Surabaya 2024.

    Eri Irawan lantas mensosialisasikan cara mencoblos pada pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    “Nanti panjenengan  (anda) menerima surat suara warna merah marun untuk Pemilihan Gubernur Jatim,” kata Eri.

    “Langsung dicoblos nomor urut 3, yang ada fotonya Bu Risma. Wis gak usah toleh-toleh (sudah tidak perlu lihat kanan kiri), langsung coblos Bu Risma,” ujar Eri kepada warga yang mengerubunginya.

    “Lalu panjenengan juga akan menerima surat suara warna hijau toska untuk Pemilihan Wali Kota Surabaya. Dibuka langsung coblos nomor 1, Eri Cahyadi-Armuji,” imbuh Eri.

    Banyak warga yang ikut berkumpul menyimak seksama penjelasan Eri Irawan tersebut.

    “Cocok wis kita kompak coblos Bu Risma dan Pak Eri Cahyadi,” teriak warga.

    Rahmawati, warga Sukolilo, mengaku terkesan dengan ketegasan Risma saat menjadi Wali Kota Surabaya 2010-2020.

    “Saya sepakat dukung Bu Risma agar SMA/SMK bisa gratis total,” ujar Rahmawati.

    Suasana keliling kampung tersebut berlangsung guyub.

    Meski sinar matahari cukup terik, semua tetap antusias bergotong royong memenangkan Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji.

    Eri mengatakan, Risma adalah sosok yang paling tepat memimpin Jawa Timur.

    Warga Surabaya sangat mengenal kerja keras dan ketulusan Risma dalam melayani masyarakat.

    Risma juga memberi perhatian khusus pada masa depan generasi muda. Risma dengan getol mendampingi anak-anak, memberi beasiswa, dan mencegahnya terlibat kenakalan remaja serta hal negatif lainnya.

    “Sekarang mari bantu Bu Risma bareng-bareng menata Jawa Timur. Mak’e arek Suroboyo arep noto Jawa Timur (ibunya anak Surabaya mau menata Jawa Timur), maka kita semua arek Suroboyo harus membantu beliau,” ujar Eri yang juga anggota DPRD Surabaya.

    Eri Cahyadi dan Armuji, lanjut Eri Irawan, juga telah menunjukkan kinerjanya.

    “Meski dua tahun awal kepemimpinan Eri-Armuji ada badai pandemi Covid-19, Surabaya mampu bangkit,” tandasnya.

    “Pendidikan sampai kesehatan gratis, berbagai beasiswa, penataan kampung sangat masif, ekonomi kembali tumbuh. Kalau yang sudah baik seperti ini ya harus dilanjutkan,” ujarnya.

  • Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kota Tangerang telah menetapkan tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2024.

    Ketiga pasangan ini, akan berebut suara dalam pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Berikut daftar nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang yakni Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd. & Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar yang diusung partai PKB dan PKS.

    Kemudian, ⁠Drs. H. Sachrudin & H. Maryono, A.P., M.Si, yang diusung PDIP, Golkar, PPP dan Demokrat.

    Terakhir pasangan ketiga ⁠Faldo Maldini, S.Si. & Mohammad Fadhlin Akbar, SH yang diusung Gerindra, PSI, PAN, Nasdem dan Perindo.

    Pasangan Faldo Maldini – Mohammad Fadhlin Akbar ditetapkan dengan nomor urut 1. Kemudian, pasangan calon dengan nomor urut 2, ialah Ahmad Amarullah – Mohamad Bonnie Mufidjar dan pasangan Sachrudin – Maryono mendapatan nomor urut 3.

    Sebelum memilih pada 27 November mendatang, ini profil ke-3 calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang

    1. Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd (calon wali kota)

    Calon wali kota Tangerang ini adalah seorang rektor Universitas muhamadiyah Tangerang. 

    Dia merupakan lulusan sekolah teknik yang gagal masuk Institut Pertanian Bogor (IPB), karena ijazah Amarullah adalah lulusan sekolah teknik, sedangkan syarat utama pendaftaran IPB adalah lulusan IPA.

    Amararullah kemudian memutuskan menjadi guru agama di sebuah pesantren. Tanpa disadari, jumlah siswa yang diajarnya bertambah seiring berjalannya waktu.

    Kemudian, dia pernah mengajar di sekolah negeri di Bayah, Banten dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.

    Amarullah akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan dipindahkan menjadi guru di SMP Negeri 8 Kota Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang saat menjadi PNS saat Kota Tangerang berada di bawah kepemimpinan Wahidin Halim. Amarullah diberi jabatan sebagai Kepala Bagian dan Kepala Bagian di Pemkot Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang ketika dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang/

    2. Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si

    Calon wakil wali kota Amarullah ini lahir di Tangerang, pada 29 Oktober 1968.

    Bonnie menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri Tangerang 1 pada tahun 1981. Karena ia berasal dari keluarga yang cukup kuat dalam hal agama, di luar waktu sekolahnya di SD ia juga sekolah di MI At Taqwa. 

    Selepas lulus dari sekolah dasar, Bonnie melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tangerang. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di SMA 33 Jakarta dan kuliah di Trisakti Jakarta.

    Bonnie Mufidjar kemudian melanjutkan masternya di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Kebijakan Publik pada tahun 2005 dan lulus tahun 2007.

    Sebelum duduk menjadi anggota DPRD dari PKS, Bonnie pernah menduduki posisi cukup strategis dalam sejumlah perusahaan pernah disandangnya.

    Antara lain engineer di PT Bangun Trampil Perkasa, kemudian QC Supervisor di PT Astra Kumkong Shoe, bahkan sempat menjadi dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 1995-1996.

    Tidak lama setelah memutuskan berhenti jadi dosen, Bonnie lalu menjadi Koordinator HRD PT Arva Pramaniaga dan juga sebagai HRD Manajer PT Sofyan Hotels Tbk pada 1998-2000.

    Kemudian pada tahun 2000-2001 Bonnie duduk sebagai Marketing Supervisor PT Bina Tama Ardhi Karya dan terakhir sebelum menjadi anggota dewan, ia menjabat sebagai Asisten Manajer Marketing PT Bangun Segara, perusahaan yang bergerak di bidang properti.

    Selama hampir tiga tahun sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, laki-laki yang juga pernah menjabat Ketua DPD PKS Kota Tangerang ini terbilang sukses terutama dalam tingkat pengambilan kebijakan. 

    3. Drs. H. Sachrudin

    Drs. H. Sachrudin (lahir 6 November 1961) adalah seorang pegawai negeri sipil Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Wali kota Tangerang 2 periode yakni 2013—2018 dan 2018—2023.

    Sebagai pegawai negeri sipil, dia pernah dua kali memimpin sebagai camat di dua wilayah berbeda, yaitu Camat Cipondoh dan Camat Pinang.

    Riwayat Hidup

    Sebelum berkecimpung di lingkungan Pemkot Tangerang, Sachrudin sempat bertugas di lingkungan RS dr JB Sitanala, Tangerang. Selang beberapa tahun tepatnya pada tahun 1996, takdir membawanya masuk ke lingkungan Pemkot Tangerang dengan posisi staf di Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

    Kerja keras dan keinginan untuk maju yang ditunjukkan dengan diambilnya kesempatan menimba ilmu di Fisip UNIS Tangerang jurusan Administrasi Negara yang kemudian mengembangkan potensi kepemimpinannya.

    Karier Politik
    Dari pengalaman dan ilmu yang dimilikinya itulah jabatan kepemimpinan wilayah mulai dipercayakan padanya. Dimulai sebagai lurah di Kelurahan Cipondoh Indah (2000-2003) karier kepemimpinannya terus menanjak hingga menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh.

    Setelah menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh yang dijalani sejak tahun 2003-2005 pada akhirnya jabatan Camat Cipondoh direngkuhnya menggantikan H. Harry Mulya Zein yang dipromosikan pada jabatan posisi yang lebih tinggi.

    Saat itu Sachrudin pun berhasil mengembangkan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Cipondoh di tengah program pembangunan infrastruktur pendidikan yang besar-besaran di kecamatan oleh Pemkot Tangerang. Setelah itu, dia pun dimutasi menjadi Camat Pinang. Dasar kepemimpinan yang dimilikinya itupun akhirnya membawa wilayah baru sebagai pemekaran Kecamatan Cipondoh itu menjadi kawasan yang berkembang di Kota Tangerang.

    Kemampuannya memimpin dan berkomunikasi serta dekat dengan masyarakat terus ditunjukkan. Terakhir, sejak menjadi Camat Pinang pada tahun 2009 lalu berbagai prestasi yang diraih Pemkot Tangerang, sebagiannya berasal dari wilayah tersebut.

    Pendidikan
    SD Negeri 1 Cipondoh, Tangerang (1975)
    SMP Negeri 1 Tangerang (1979)
    SMA Pribadi, Tangerang (1982)
    S1 Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Tangerang (1992)
    Pekerjaan
    Staf PNS RS Sitanala, Tangerang (1993)
    Staf Dinas Kesehatan Kota Tangerang (1996)
    Lurah Cipondoh Indah (2000—2003)
    Sekretaris Kecamatan Cipondoh (2003—2005)
    Camat Kecamatan Cipondoh (2005—2009)
    Camat Kecamatan Pinang (2009—2013)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2013—2018)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2018—2023)
    Organisasi
    Ketua Karang Taruna Cipondoh (1983—1989)
    Ketua RW Kelurahan Poris Plawad Utara (1990—2000)
    Ketua PK KNPI Cipondoh (1993—2003)
    Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Kota Tangerang (2007—2013)
    Ketua Asosiasi Camat Se-Kota Tangerang (2008—2013)
    Wakil Manajer Persikota Tangerang (2010—sekarang)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang[1] (2016—2020)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang (2020—sekarang)
    Ketua Askot PSSI Kota Tangerang (2023—sekarang)

    4. Maryono Hasan

    Maryono Hasan calon wakil wali kota Tangerang pasangan dari Sachruddin adalah Kepala BPBD Tangerang hingga periode 2024.

    Maryono mengawali kariernya di pemerintahan sebagai kepala seksi perencanaan di Kantor Kecamatan Cipondoh, kemudian pernah menjadi Lurah Panunggangan Utara.

    Dia juga pernah menjadi Sekretaris Camat Cipondoh, Camat Benda, Camat Periuk dan Camat Pinang. Dia juga sempat menjadi Plt Camat Cibodas.

    Pada tahun 2019 Maryono menjadi  Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang kemudian dipindahkan kembali sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

    Saat ini karir Maryono menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang.

     

  • NasDem dan PKB Absen di Kampanye Akbar Pamungkas Ridwan Kamil-Suswono

    NasDem dan PKB Absen di Kampanye Akbar Pamungkas Ridwan Kamil-Suswono

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, SAWAH BESAR – Perwakilan Partai NasDem dan PKB tak terlihat dalam kampanye akbar pamungkas pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang diselenggarakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11/2024).

    Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, acara kampanye akbar bertajuk ‘Satu1n Jakarta’ ini sudah dimulai sejak pukul 13.00 WIB.

    Hanya saja, Ridwan Kamil dan Suswono tampak baru tiba di lokasi sekira pukul 16.00 WIB.

    Keduanya pun tampak duduk berjejer di panggung didampingi perwakilan dari partai-partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Mereka yang hadir dalam kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini seperti politikus senior Golkar Agung Laksono, Sekretaris Partai Golkar Muhammad Sarmuji, dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

    Kemudian dari PKS terlihat Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid hingga Ketua DPW PKS DKI Jakarta sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

    Terlihat pula Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, dan eks politikus PDIP yang sekarang merapat ke Gerindra Maruarar Sirait.

    Selain Ara, tampak juga perwakilan Gerindra yang hadir seperti Immanuel Ebenezer, Silfester Matutina, hingga Ricky Tamba.

    Satu per satu perwakilan partai pendukung pun diberi kesempatan untuk berorasi di depan relawan dan simpatisan yang hadir di Lapangan Banteng.

    Namun, tak ada perwakilan NasDem dan PKB yang menyampaikan orasi.

    Bahkan, bendera kedua partai tersebut nyaris tak terlihat di sekitar lokasi acara.

    Hal ini berbeda dibandingkan bendera parpol lain, seperti Golkar, Gerindra, Gelora, dan PSI yang banyak ditemui.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kampanye Hari Terakhir, Chaidir Syam: Besok Saya Kembali Jadi Bupati

    Kampanye Hari Terakhir, Chaidir Syam: Besok Saya Kembali Jadi Bupati

    FAJAR.CO.ID, MAROS — Hari terakhir masa kampanye, Calon Bupati Maros nomor urut 2, Chaidir Syam menyambangi warga di sejumlah titik di Kecamatan Moncongloe dan Tanralili, Sabtu (23/11/2024).

    Ada ratusan warga yang berkumpul di semua titik yang di datanginya. Warga sangat antusias bertemu langsung dengan Chaidir Syam, berebut untuk berfoto bersama.

    Dalam kesempatan itu, Chaidir Syam mengaku sudah mendatangi sedikitnya 530 an titik selama masa kampanye di 14 kecamatan. Sementara Wakilnya, Muetazim Mansyur sudah menyambangi sekitar 200 titik.

    “Selama 2 bulan masa kampanye ini, saya sudah mengunjungi 530 titik di 14 kecamatan, belum lagi pak Muetazim juga sudah berkunjung 200 titik dan ada juga yang dikunjungi sama tim,” katanya.

    Lebih lanjut, Chaidir mengungkapkan, pergerakan dirinya bersama tim selama 60 hari itulah yang membuat survey elektabilitasnya kian melejit dan sudah di angka 76 persen dan akan terus menggerus pemilih kotak kosong.

    “Saat ini, survey kita sudah di angka 76 persen dan Mudah-mudahan akan terus naik sampai di hari pencoblosan. Saya yakin warga Moncongloe dan Tanralili akan memberikan suaranya secara maksimal,” ujarnya.

    Besok, kata dia, ia akan kembali menjabat sebagai Bupati Maros setelah cuti kampanye dan akan bersema DPRD Maros mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Menurutnya, APBD 2025 tidak menganggarkan adanya Pilkada ulang, seperti yang disampaikan oleh para penggerak kotak kosong. Jikapun ada, maka dana Rp 49 miliar akan jauh bermanfaat untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

  • Ketua DPRD NTB Tutup Mulut soal Kerusakan Gerbang oleh Mahasiswa
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        23 November 2024

    Ketua DPRD NTB Tutup Mulut soal Kerusakan Gerbang oleh Mahasiswa Regional 23 November 2024

    Ketua DPRD NTB Tutup Mulut soal Kerusakan Gerbang oleh Mahasiswa
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
    Nusa Tenggara Barat
    (NTB),
    Baiq Isvie Rupaeda
    , enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai
    perusakan gerbang
    yang dilakukan oleh
    mahasiswa
    .
    Peristiwa tersebut terjadi setelah apel kesiapan pengamanan untuk pemungutan suara
    Pilkada 2024
    .
    Ketika ditanya mengenai insiden tersebut, Baiq Isvie terlihat berusaha meninggalkan lokasi acara.
    Ia memilih untuk tidak berkomentar dan justru mengalihkan pertanyaan kepada Kapolda NTB.
    “Tanya Pak Kapolda, saya tidak bicara,” ujarnya pada Jumat (22/11/2024).
    Baiq Isvie juga menolak untuk membahas kemungkinan damai dengan mahasiswa yang menjadi tersangka.
    Sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Mataram, ia tetap enggan memberikan penjelasan lebih lanjut dan melanjutkan langkahnya menuju mobil.
    “Belum kita bicarakan,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Dir Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, menyatakan bahwa perkara perusakan gerbang tersebut berpotensi diselesaikan melalui langkah restorative justice (RJ), asalkan syarat formal dan materil terpenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu DPRD NTB sebagai pelapor dan mahasiswa sebagai terlapor.
    Menurut Syarif, secara normatif, perkara ini bukan merupakan delik aduan, melainkan pidana murni.
    “Solusi perkara hanya melalui perdamaian dan pencabutan laporan. Tapi kami tak bisa mengarahkan begitu. Kalau kami mengarahkan seperti itu, nanti kami dipikir berpihak sama pelapor, terlapor,” jelasnya pada Jumat (18/10/2024).
    Diketahui, dugaan perusakan gerbang Gedung DPRD NTB terjadi ketika mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah pada Jumat, 23 Agustus 2024.
    Akibat kejadian tersebut, polisi telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya HF, MA, MAG, DI, KS, dan RR.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lengkap! Profil Cagub dan Cawagub Jabar: Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, Acep Adang

    Lengkap! Profil Cagub dan Cawagub Jabar: Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, Acep Adang

    Bisnis.com, JAKARTA – Tinggal menghitung hari, proses pemilihan Kepala Daerah makin dekat yaitu pada Rabu (27/11/2024) mendatang. Sebelum mencoblos, berikut profil cagub di Pilkada Jawa Barat 2024, mulai dari Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, dan Acep Adang Ruhiat. 

    Profil cagub dan cawagub perlu diketahui agar masyarakat tidak salah dalam memilih cagub dan cawagub, khususnya di Jawa Barat. 

    Terdapat empat pasangan calon (paslon) yang meramaikan kontestasi politik tersebut mulai dari kandidat nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina. Lalu, nomor urut 2 Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja. Untuk nomor urut 3 ada nama Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie serta pasangan terakhir adalah Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

    Untuk mengenal lebih jauh calon pemimpin di Jawa Barat, berikut rangkuman profil cagub-cawagub yang akan berlaga di Pilkada Jabar 2024. 

    Profil Cagub dan Cawagub Jabar 2024 

    1. Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina

    Acep merupakan pria kelahiran Tasikmalaya, pada 1 Agustus 1958 yang mengenyam pendidikan di Universitas Siliwangi pada 1984 dan meraih gelar doktorandus (Drs.) di Universitas Siliwangi pada 1988, serta gelar master of sains (M.Si) di Universitas Garut pada 2000. 

    Dari pengalaman organisasi, dia sempat menjadi Ketua BP KNPI Kecamatan Singaparna, Wakil Ketua Pemuda Pancasila, Wakil Ketua Organisasi KNPI Kabupaten Tasikmalaya, dan Wakil Ketua GP Ansor Jawa Barat. 

    Acep Adang Ruhiat memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dilantik sebagai Ketua Dewan Tanfindz PKB Kabupaten Tasikmalaya pada 2008. Lalu, pada 2011—2016, Aceng menjabat menjadi Ketua Dewan Suro Partai PKB.

    Melenggang ke Senayan, Acep menjadi anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut mulai dari 2014 lalu di Komisi VI DPR RI.

    Sementara itu, Acep didampingi oleh Gitalis Dwi Natarina atau lebih dikenal Gita KDI yang merupakan penyanyi dangdut yang lahir pada 10 Oktober 1985. 

    Untuk pengalaman politik, Gita memulai sejak 2011 dengan dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menggantikan almarhum Cecep Syafrudin. Di DPR, Gita duduk di Komisi XI yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

     

    2. Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja

    Jeje merupakan kelahiran Pangandaran pada 14 Februari 1965 yang memulai kariernya di dunia politik sejak 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis hingga 2009.

    Melangkah di jalur eksekutif, dia terpilih menjadi Wakil Bupati Ciamis pada 2014—2015 dan menempati jabatan sebagai Bupati Pangandaran pada 2016.

    Selain memiliki pengalaman politik, Jeje juga pernah bergabung ke beberapa perusahaan yakni menjadi Staff Ahli, Samudra Farmindo Luas pada 1987—1991 dan menjadi Manager Produksi, PT. Wicakarya pada 1991—1993. 

    Kini terpilih menjadi cagub Provinsi Jawa Barat, Jeje bakal ditemani oleh Ronal Surapradja yang merupakan komedian yang namanya diumumkan pada detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada Jabar 2024, tepatnya pada Kamis malam (29/8/2024).

    Putra kelahiran Bandung 26 Mei 1977 ini mulai berkecimpung di ranah politik pada 2024, saat maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR lewat PDIP. Sayangnya, kurang beruntung dirinya tak lolos karena di Dapil Jawa Barat XI.

    3. Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie

    Ahmad Syaikhu lahir pada 23 Januari 1965 yang merupakan putra kelahiran Desa Ciledugkulon. Untuk ranah pendidikan, dirinya mengenyam ilmu ke jenjang D3 ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan belajar agama dari keluarga dan guru besar di Pondok Pesantren Buntet Cirebon.

    Mengawali karir sebagai auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan tahun 1986—1989, Syaikhu tak langsung terjun ke politik tetapi menjadi profesional juga sebagai auditor BPKP Pusat di Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah.

    Pada 2004 menjadi awal dirinya masuk ranah politik sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Bahkan, hasil Pemilu 2009, dia terpilih menduduki jabatan anggota DPRPD Provinsi Jawa Barat sebagai Sekretaris Komisi C.

    Pada 2013, Syaikhu menjadi Wakil Walikota Bekasi periode 2013—2018 dan setelahnya maju untuk mencalonkan diri di Pilkada Jawa Barat. Lalu sejak, 2020—2025, Syaikhu dipercayai menduduki posisi sebagai Presiden PKS. 

    Kembali memilih maju di Jawa Barat, Syaikhu merangkul Ilham yang merupakan anak dari B.J. Habibie. Putra sulung yang lahir pada 16 Mei 1963 itu merupakan teknokrat di dunia teknologi pesawat. 

    Mengikuti jejak ayah, dirinya bersekolah Technical University of Munich untuk menyelesaikan gelar insinyur dan doktor. Bahkan, dia sempat mengambil bidang yang berbeda pada 2003, yaitu pendidikan ilmu manajemen di School of Business, Universitas Chicago, Singapura dengan gelar MBA. 

    Karier profesionalnya dimulai di perusahaan pesawat Boeing. Lalu, menjadi Direktur Marketing di PT Dirgantara Indonesia, perusahaan yang berhasil menciptakan pesawat dalam negeri kode N-250.

    Pada 2004, Ilham melanjutkan perusahaan keluarga yakni Grup Ilthabi Rekatama dan sempat terpilih menjadi CEO beberapa perusahaan, seperti PT Industrial Mineral Indonesia, PT Global Group Asia, dan berbagai jabatan komisaris lainnya.

     

    4. Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

    Lahir di Subang pada 11 April 1971, Dedi mengenyam pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman, Purwakarta pada 1999. Mendalami hukum, dirinya aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan ekstra. Seperti, menjadi Senat Mahasiswa STH Purwakarta, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta, dan Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 

    Dedi pun memulai karier politiknya sebagai legislator dengan bergabungnya ke partai Golkar pada 1999-2004 dann terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta sebagai Ketua Komisi E.

    Namun, periode kerjanya tidak selesai hingga akhir, sebab pada 2003, Dedi terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta dan memilih untuk meminpin Purwakarta secara langsung pada 2008. Dia bahkan berhasil menjabat sebagai Bupati selama dua periode berturut-turut.

    Melangkah ke jenjang lebih tinggi, Dedi maju saat Pilkada Jawa Barat 2018 sebagai calon wakil gubernur bersama Deddy Mizwar. Namun, karier eksekutifnya harus beralih sementara untuk kembali ke legislatif sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024 di dapil Jabar VII dari fraksi partai Golkar sekaligus menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

    Dedi menyelesaikan perannya di Golkar pada 2023 dan memutuskan bergabung bersama partai Gerindra. Saat ini pun, Dedi kembali maju di Pilkada Jawa Barat 2024 sebagai calon gubernur. Dengan menggandeng Erwan Setiawan.

    Erwan pun merupakan politikus dan pengusaha kelahiran Bandung 29 Juli 1970 dengan ayahnya yang seorang manajer klub sepak bola Persib Bandung, Umuh Muchtar.

    Lulusan Politeknik Industri dan Niaga Bandung pada 1996 ini juga meraih gelar di Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana pada 2008 yang setelah lulus lebih memilih dunia bisnis sebagai Direktur CV Ganeca Kiara pada 2010. 

    Karier politiknya justru dimulai di ranah legislatif dengan bergabung ke Partai Demokrat dan terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009—2014 dan melanjutkan menjadi Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung pada periode 2014—2019.

    Kemudian pada 2018, Erwan didapuk Donny Ahmad Munir untuk menemaninya sebagai calon wakil bupati pada Pilkada Sumedang dan menjabat hingga 2023 

    Di tengah perjalanan sebagai Wabup Sumedang, Erwan berseberangan dengan Partai Demokrat yang dipicu oleh Musda Partai Demokrat Jawa Barat. Sehingga memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Partai Golkar pada 2022.

  • NasDem DKI Tolak Usulan Penarikan Retribusi Kantin Sekolah

    NasDem DKI Tolak Usulan Penarikan Retribusi Kantin Sekolah

    Jakarta: Partai NasDem DKI Jakarta menolak usulan penarikan retribusi kantin sekolah. Usulan itu digulirkan Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan daerah.

    “NasDem menolak retribusi kantin sekolah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.

    Wibi menilai usulan penarikan uang sewa kantin di sekolah ini cenderung menyusahkan pedagang dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Maka, menurut dia, alangkah baiknya jika mempunyai usulan dipikirkan dahulu merugikan masyarakat atau tidak. 

    “Retribusi kantin sekolah berisiko menimbulkan dampak negatif lebih besar dibandingkan manfaatnya,” kata dia. 

    Wibi yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jakarta itu menyarankan pemerintah membuat kebijakan yang elok, demi kemaslahatan masyarakat Jakarta. Dan terpenting, kata dia, anggota legislatif harus berpikir panjang bila menyampaikan sesuatu. 

    “Sebagai gantinya, kita dorong pemerintah mencari solusi lain yang tidak membebani siswa, pengelola kantin, atau kualitas pendidikan” kata dia.

    Wibi menuturkan kantin sekolah berfungsi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang menyediakan kebutuhan pokok siswa dengan harga terjangkau. “Memberikan beban retribusi pada kantin bisa menggeser fungsi ini menjadi terlalu berorientasi bisnis,” kata dia. 

    Dampaknya, gizi dan kesehatan siswa terancam. Sebab, untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin memilih bahan yang lebih murah yang dapat menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan.

    “Kebijakan ini dapat bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah,” kata Wibi.
     

    Lebih lanjut, menurut dia, pengenaan retribusi akan menambah biaya operasional kantin, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke siswa dalam bentuk kenaikan harga makanan. Hal ini akan memberatkan siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah.

    Dia pun berpandangan kontribusi retribusi kantin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mungkin relatif kecil dibanding sektor lain. Fokus pemerintah bisa diarahkan ke sumber pendapatan yang lebih signifikan tanpa mengorbankan siswa.

    “Pemanfaatan aset sekolah bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak membebani kantin,” kata Wibi.

    Jakarta: Partai NasDem DKI Jakarta menolak usulan penarikan retribusi kantin sekolah. Usulan itu digulirkan Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan daerah.
     
    “NasDem menolak retribusi kantin sekolah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.
     
    Wibi menilai usulan penarikan uang sewa kantin di sekolah ini cenderung menyusahkan pedagang dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Maka, menurut dia, alangkah baiknya jika mempunyai usulan dipikirkan dahulu merugikan masyarakat atau tidak. 
    “Retribusi kantin sekolah berisiko menimbulkan dampak negatif lebih besar dibandingkan manfaatnya,” kata dia. 
     
    Wibi yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jakarta itu menyarankan pemerintah membuat kebijakan yang elok, demi kemaslahatan masyarakat Jakarta. Dan terpenting, kata dia, anggota legislatif harus berpikir panjang bila menyampaikan sesuatu. 
     
    “Sebagai gantinya, kita dorong pemerintah mencari solusi lain yang tidak membebani siswa, pengelola kantin, atau kualitas pendidikan” kata dia.
     
    Wibi menuturkan kantin sekolah berfungsi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang menyediakan kebutuhan pokok siswa dengan harga terjangkau. “Memberikan beban retribusi pada kantin bisa menggeser fungsi ini menjadi terlalu berorientasi bisnis,” kata dia. 
     
    Dampaknya, gizi dan kesehatan siswa terancam. Sebab, untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin memilih bahan yang lebih murah yang dapat menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan.
     
    “Kebijakan ini dapat bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah,” kata Wibi.
     

    Lebih lanjut, menurut dia, pengenaan retribusi akan menambah biaya operasional kantin, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke siswa dalam bentuk kenaikan harga makanan. Hal ini akan memberatkan siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah.
     
    Dia pun berpandangan kontribusi retribusi kantin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mungkin relatif kecil dibanding sektor lain. Fokus pemerintah bisa diarahkan ke sumber pendapatan yang lebih signifikan tanpa mengorbankan siswa.
     
    “Pemanfaatan aset sekolah bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak membebani kantin,” kata Wibi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Wacana Tarik Retribusi Kantin Sekolah Jakarta Ramai Dikritik

    Wacana Tarik Retribusi Kantin Sekolah Jakarta Ramai Dikritik

    Jakarta

    Usulan mengenai retribusi kantin sekolah di Jakarta muncul ke permukaan. Sontak, wacana tersebut menuai banyak kritik.

    Adapun ide itu diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno. Dia bahkan meminta Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji dan membuat payung hukum yang mengatur hal tersebut.

    Sutikno mengaku dirinya mendapatkan ide itu usai tahu bahwa kantin di sekolah mematok harga sewa Rp 5 juta per tahun. Salah satunya kantin di SMAN 32 Jakarta.

    “Sudah kita sampaikan ke Inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” kata Sutikno, dilansir situs web resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah. Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” sambungnya.

    Kritik Gerindra

    Wacana retribusi kantin sekolah di Jakarta kini mencuat. Anggota DPRD Jakarta F-Gerindra Ali Lubis menentang rencana tersebut.

    Ali menyebut payung hukum terkait wacana ini memang sedang dibahas oleh Disdik DKI Jakarta. Namun, dia menilai wacana retribusi kantin sekolah belum diperlukan karena Rancangan APBD Jakarta 2025 sudah sangat besar.

    “Menurut informasi saat ini payung hukum terkait penarikan retribusi kantin tersebut sedang dipersiapkan dan dibahas oleh Dinas Pendidikan Jakarta,” katanya.

    Ali mengungkit kelas ekonomi para pemilik kantin sekolah. Dia menyebut wacana retribusi kantin sekolah bakal memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Para pemilik kantin di sekolah mayoritas merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Menurut saya sebaliknya justru kita harus mensuport mereka sebab kantin sekolah merupakan UMKM yang harus didukung agar berkembang semakin besar,” ujar dia.

    Ali pun mendorong pembahasan payung hukum retribusi kantin sekolah di Jakarta dibatalkan.

    “Secara pribadi saya berharap agar rencana penyusunan payung hukumnya agar ditunda atau dibatalkan karena Pemprov DKI Jakarta masih memiliki pendapatan yang cukup lumayan besar dari sektor lain,” ujar Ali.

    PKB: Lebih Baik Pengusaha Besar

    Fraksi PKB DPRD Jakarta merespons soal adanya wacana retribusi kantin sekolah sebagai bagian sumber pendapatan asli daerah (PAD) di APBD DKI Jakarta 2025. Pihaknya pun membantah telah menyetujui usulan retribusi tersebut.

    “F-PKB DPRD Jakarta membantah telah menyetujui adanya usulan penarikan retribusi atas seluruh kantin sekolah di Jakarta sebagai sumber pendapatan daerah,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jakarta Fuadi Luthfi dalam keterangannya, Jumat (22/11).

    Menurutnya, ia justru mendorong Pemprov DKI Jakarta mencari sumber-sumber pendapatan daerah dari sumber lain yang berbasis ekonomi makro, bukan berasal dari sektor mikro. Ketimbang menyasar kantin-kantin sekolah, Fuadi mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta lebih tegas dalam menegakkan aturan retribusi pajak kepada para pengusaha besar.

    “Kami mendorong agar intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan dari sektor makro. Lagi pula pendapatan retribusi dari kantin-kantin di sekolah tidak bakal bisa menyumbangkan sumber pendapatan yang signifikan,”ujarnya.

    “Para pengusaha besar justru mereka harus didorong untuk taat pajak sesuai regulasi yang berlaku, jangan ada celah bagi pengusaha besar untuk tidak taat bayar pajak,”lanjutnya.

    Di sisi lain, ia menyarankan agar kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk yang di sekolah-sekolah ini diberi akses permodalan, sehingga usahanya berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja untuk mencegah pengangguran.

    Selain itu, Fuadi menyoroti agar kantin-kantin di sekolah yang belum ditata bisa dikelola dengan baik agar lebih bersih, sehat, dan nyaman.

    “Kantin-kantin di sekolah lebih didorong untuk menjual jajanan yang bersih dan sehat, sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi dan dengan harga terjangkau,” ucapnya.

    “Jangan sampai penarikan retribusi kepada kantin di sekolah-sekolah bisa berdampak pada kualitas jajanan dan mahalnya makanan di sekolah, sehingga merugikan anak-anak kita,” imbuhnya.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..