Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Makan Bergizi Gratis Pakai APBD, Pemkot Surabaya Sebut Tunggu Arahan Kementerian Surabaya 25 November 2024

    Makan Bergizi Gratis Pakai APBD, Pemkot Surabaya Sebut Tunggu Arahan Kementerian Surabaya 25 November 2024

    Makan Bergizi Gratis Pakai APBD, Pemkot Surabaya Sebut Tunggu Arahan Kementerian
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menunggu keputusan menteri terkait program
    makan bergizi gratis
    . Termasuk soal sumber pembiayaannya.
    Kepala
    Dispendik Surabaya
    ,
    Yusuf Masruh
    , mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) tengah menyiapkan sejumlah hal untuk program yang rencananya dijalankan pada 2025 mendatang itu.
    “Kalau makan gratis, programnya masih sambil nunggu dari kementerian. Sistem di sekolah sudah ada role modelnya. Harapannya semua terlibat,” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).
    “Anak diberi edukasi tentang tanggung jawab distribusi, kebersihan, mengingatkan untuk teman cuci tangan, baca doa. Itu sudah (diberikan),” tambahnya.
    Selain itu, kata Yusuf, pihaknya tengah menunggu hasil pembahasan anggaran program tersebut di DPRD Surabaya. Rencananya memakan biaya Rp1,1 triliun dari dana
    APBD
    .
    “Anggaran (makan bergizi gratis) masih menunggu. Cuma kita prediksi saja dengan ukuran kemarin uji coba sama CSR Rp15 ribu. Kalau dihitung dalam 1 tahun, ya Rp1,1 triliun itu,” jelasnya.
    Kemudian, Dispendik akan mengajak pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan makanan dekat sekolah. Hal tersebut untuk menjaga kualitasnya.
    “UMKM dekat itu jadi pertimbangan transportasi, karena tingkat basi jadi pertimbangan. Koordinasi juga bersama dinas-dinas lain, termasuk Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan,” ucapnya.
    Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, setuju program pemerintah pusat, yakni makan bergizi gratis, pendanaannya menggunakan sebagian pendapatan dari APBD.
    “Kalau dulu menggunakan APBN, tapi ternyata kemarin persiapan untuk menggunakan APBD. Saya juga belum tahu, tapi informasinya seperti itu,” kata Eri saat ditemui di Surabaya, Jumat (22/11/2024).
    Akan tetapi, kata Eri, nantinya program tersebut hanya bisa dirasakan oleh warganya saja.
    Karena, dana APBD tersebut memang hanya diperuntukkan untuk masyarakat Surabaya.
    “Jadi ketika ada makan gratis tapi daerah lain membutuhkan dana, (karena) tidak kuat, dan Surabaya harus menggunakan dana kita, dan itu untuk warga Surabaya, itu saya tidak apa,” jelasnya.
    “Kecuali kalau untuk makan gratis diberikan ke murid (daerah) lain, enggak. Kalau untuk wong Suroboyo (orang Surabaya), ya buat Suroboyo,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin

    Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Generasi Z memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas. L Suara generasi  Z, generasi yang merdeka dan berdaulat, berpengaruh besar dalam pilkada serentak 2024, pada 27 November.

    “Saya ajak teman muda datang ke TPS menentukan pilihan dengan mencoblos secara benar. Gen Z bagian calon pemimpin di masa datang, tentang usia 17-24 tahun berkesempatan di 10 -20 tahun ke depan mengisi aneka jabatan di masa depan. Ayo bersama sama wujudkan pilkada yang sehat, berintegritas, bermartabat dan berbudaya,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY di Yogyakarta, Minggu (24/11/2024).

    Gen Z merupakan generasi masa depan yang kelak mengisi pos kepemimpinan, sejak sekarang perlu sadar gunakan hak pilih, datanglah ke TPS, secara rasional gunakan hak memilih. 

    Memurutnya, peran kaum muda, dengan daya kritis yang bagus, di awal proses pilkada ada upaya revisi UU Pilkada, suarakan aksi tolak putusan MK.

    “Ada aksi mahasiswa dan pelajar serentak beri peringatan darurat. Gerakan demi di sosial media. Agen konstitusi, ini ulang sejarah kemerdekaan, Bung Karno, BM Diah, Sukarni dll yang muda di masa itu. Peran luar  biasa, buktikan bagaimana dukungan kaum muda, pergerakan mahasiswa yang hebat bisa menghentikan upaya anak Presiden yang inginkan maju cagub digagalkan,” ujarnya.

    Momen pilkada serentak, kesempatan memilih pemimpin yang baik dengan track record baik, lahirkan pemimpin baik. 

    Tantangan digitalisasi, sebelum Covid-19 jumlah gadget tak terlalu besar. Paska pandemi ada kuliah dari rumah, belanja dari rumah. 

    Tiap pagi ketik HP saja, informasi membanjiri dunia anak muda sekarang. Harapan tentu, kaum muda selektif dan bijak dalam bermedsos. 

    “Kita memilih calon pengurus negara di daerah, bisa menyusun Perda, APBD,  kepala daerah dengan pulpen punya kewenangan yang luar biasa,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (25/11). 

    Menurut Eko, keteladanan diperlukan, pemberian contoh berdemokrasi yang benar, Anak muda dilibatkan dalam penyusunan APBD. 

    “Demokrasi indah kala partisipasi dijaga, dijamin godaan yang melanggar konstitusi. Turut awasi intimidasi, abuse of power, lapor ke Bawaslu, viralkan saja. Demokrasi berlangsung baik kala taat aturan, jaga etika dan moral,” ujarnya. 

    “Harapan, kalau kemarin kawan muda menolak revisi UU Pilkada, abuse of power, kita berani lawan politik uang.  Saya percaya, anak muda mampu jadi penjaga aktif pengawasan pemilu, pilkada serentak, bangun demokrasi dan ke-Indonesiaan kita,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui Raperda APBD 2025

    Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui Raperda APBD 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemkab Lamongan bersama DPRD setempat menyetujui dan mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun aggaran 2025. Ketetapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Senin (25/11/2024).

    Persetujuan Raperda APBD tersebut ditandai dengan penandatangan APBD Lamongan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Ketua DPRD Fredi Wahyudi.

    APBD tersebut memuat pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3,262 triliun. Sedangkan alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,272 triliun. Sebagai penyeimbang defisit Rp10 miliar akan dilakukan pembiayaan netto.

    “Dengan postur fiskal tersebut pembenahan-pembenahan di beberapa sektor pemerintahan lainnya juga terus kita lakukan, untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penyediaan Infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” ucap Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menjelaskan, ada 6 program prioritas dalam APBD 2025. mulai dari peningkatan stabilitas dan kondusifitas sosial, kemudian peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing dan pemutakhiran pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi yang adil dan merata.

    Keempat stabilisasi dan pemeliharaan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik, dan infrastruktur dasar, serta optimalisasi kawasan industri, kawasan baru, dan realisasi Ringroad Utara.

    “Kelima penguatan kualitas dan kuantitas produksi komunitas komoditas unggulan UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik dan yang keenam peningkatan tata kelola pemerintah yang akuntabel,” tuturnya.

    Sementara itu, Nur Hasyim, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan, meminta Pemkab Lamongan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah penghasil. “Sehingga target yang telah ditentukan tahun 2025 dapat tercapai 100 persen pada akhir tahun,” kata Nur Hasyim. [fak/suf]

  • Bahtiyar Rifai: Anggaran Makan Bergizi Gratis Sharing Daerah dan Pusat

    Bahtiyar Rifai: Anggaran Makan Bergizi Gratis Sharing Daerah dan Pusat

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) paling cepat akan diberlakukan pada pertengahan 2025 saat tahun ajaran baru nanti.

    Program untuk peningkatan gizi ini akan menyasar seluruh pelajar mulai jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Tentu dibutuhkan support anggaran yang lumayan besar. 

    Untuk jenjang SD dan SMP termasuk MI dan MTs negeri swasta di Kota Surabaya saja akan ada hampir 400.000 penerima manfaat. Belum jenjang SMA/SMK/MA negeri dan swasta. Sebagai gambaran, sekali makan anggarannya Rp 15.000 per siswa.

    “Tidak sedikit memang anggaranya. Nanti sharing anggaran pusat dan daerah. Dibutuhkan kerjasama semua pihak,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai, Senin (25/11/2024).

    Sebagai kader Partai Gerindra, Bahtiyar mendukung penuh program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu. Tidak hanya mengawal program tersebut hingga sukses di Surabaya, tapi juga akan melakukan kontribusi nyata. 

    Bahtiyar bahkan mengaku sudah melakukan uji coba MBG gratis selama ini di tingkat kampung. Di beberapa sekolah dan perkampungan sudah dicoba. Sasarannya adalah anak usia sekolah. Hasilnya sangat antusias.

    Pimpinan DPRD Surabaya itu mengakui bahwa anggaran untuk MBG sudah akan dimasukkan melalui APBD Kota Surabaya 2025. Setidaknya pada perubahan APBD 2025 akan menjadi perhatian karena saat ini APBD murni sudah disahkan pada Agustus 2024.

    Saat ini, secara resmi memang belum ada teknis terkait penganggaran program MBG. Program tersebut masih ada dalam pembahasan di pemerintah pusat (Badan Gizi Nasional). Di tingkat lokal Surabaya juga baru sekali DPRD dan Pemkot menggelar rapat di Badan Anggaran terkait MBG.

    Informasi yang berhasil digali, program MBG tersebut akan memakan jumlah anggaran besar. Informasinya, besaran anggaran untuk MBG pelajar di seluruh Surabaya akan mencapai sekitar Rp 1,1 triliun. Namun nominal ini masih akan terus dibahas.

  • Warga Trenggalek Keluhkan Banjir Akibat Proyek Bendungan Bagong, Ada Tiga Rekomendasi Penanganan

    Warga Trenggalek Keluhkan Banjir Akibat Proyek Bendungan Bagong, Ada Tiga Rekomendasi Penanganan

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi meninjau langsung warga yang terdampak banjir di Dusun Temon, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Senin (25/11/2024).

    Doding Rahmadi meninjau lokasi tersebut, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari warga Dusun Temon, dan masyarakat peduli lingkungan terkait pendangkalan Sungai Temon.

    Dia menjelaskan, 11 KK di Dusun Temon mengeluhkan banjir yang terjadi karena material dari proyek Bendungan Bagong yang menyebabkan pendangkalan sungai yang sudah terjadi sejak tahun 2022.

    “Dulu, Sungai Temon memiliki kedalaman sekitar lima meter dan bisa digunakan sebagai tempat wisata. Namun, berdasarkan laporan yang kami terima, kedalamannya berkurang drastis akibat timbunan material dari proses pembangunan bendungan,” ucap Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek tersebut.

    Dalam RDP yang dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bagong, BBWS Brantas, pemerintah daerah, dan kontraktor tersebut menghasilkan tiga rekomendasi penanganan.

    Yaitu pengelolaan material pengerjaan (disposal) agar tidak dibuang sembarangan ke sungai, lalu menormalisasi Sungai Temon, dan melakukan kajian mendalam mengenai dampak jangka panjang bendungan terhadap lingkungan. 
     
    “Kami akan mengawal ini dan berharap pihak terkait segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga bisa meminimalisir dampak terutama banjir bagi masyarakat,” tutup Doding.

  • Pembukaan Mal Baru Bikin Kemacetan Parah di Bekasi: Galaxy-Kemang 2 Jam

    Pembukaan Mal Baru Bikin Kemacetan Parah di Bekasi: Galaxy-Kemang 2 Jam

    Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

    TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN – Pembukaan pusat perbelanjaan baru Pakuwon Mall bikin kemacetan parah di Kota Bekasi.

    Akses jalan yang terdampak salah satunya Jalan Raya Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan. 

    Pakuwon Mall Bekasi resmi dibuka sejak Jumat 22 November 2024, kepadatan lalu lintas dirasakan sejumlah warga saat akhir pekan kemarin di Kota Bekasi. 

    Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Adhika Dirgantara mengatakan, pembukaan Pakuwon Mall berdampak pada kepadatan arus lalu lintas di Kota Bekasi. 

    “Pertama memang pembukaan mall baru ini, Pakuwon Mall, berdampak pada kepadatan lalu lintas. Kemarin malam minggu, saya sendiri pribadi mengalami itu,” kata Adhika. 

    Jarak yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 20 menit, pada saat akhir pekan kemarin bisa menjadi 2 jam waktu perjalanan. 

    “Arah Galaksi sampai Kemang Pratama itu butuh waktu 2 jam yang biasanya bisa ditemukan dalam waktu 15 sampai 20 menit, ini 2 jam,” ungkapnya. 

    Simpang Pekayon Jalan Raya Pekayon terdampak kemacetan akibat pembukaan mal baru di Kota Bekasi.

    Dia meyakini, dampak kemacetan parah yang terjadi di simpang Pekayon dan sekitarnya ditimbulkan akibat keberadaan Pakuwon Mall Bekasi. 

    Pemerintah Kota Bekasi lanjut dia, seharusnya dapat memperhitungkan lagi segala aspek salah satunya analisis dampak lingkungan (AMDAL) tentang lalu lintas. 

    Keberadaan Pakuwon Mall Bekasi tentu memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi, tetapi harus diimbangi juga dengan meminimalisir dampak negatifnya. 

    “Kita tidak anti terhadap investasi. Tapi tentu kita juga harus meminimalisir dampak-dampak negatif. Kepadatan lalu lintas pasti tidak bisa kita hindarkan. Tapi kan ada toleransinya, kita harus mengupayakan toleransi yang sekecil mungkin,” tegas dia. 

    Dampak kepadatan arus lalu lintas dari kehadiran Pekuwon Mall Bekasi kata dia, dapat ditoleransi jika tidak separah waktu tempuh Galaksi ke Kemang Pratama memakan dua jam. 

    “Artinya kepadatan tetap ada, tapi kelancaran bisa tetap terjaga pada kondisi yang optimal. Mungkin tidak akan selancar sebelum ada mal, pasti. Tapi kan jangan sampai dari Galaksi ke Kemang 2 jam itu kan keterlaluan,” tegasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh Megapolitan 25 November 2024

    Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh Megapolitan 25 November 2024

    Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta seluruh warga Depok menjaga perdamaian selama masa
    Pilkada 2024
    , bukan hanya pada hari pencoblosan, tetapi hingga hari pelantikan.
    Hal ini disampaikan Idris saat menghadiri deklarasi damai Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok di Hotel Bumi Wiyata, Senin (25/11/2024).
    “Karena belum ada sejarahnya selama pilkada, sebuah situasi (di Depok) yang menuju kericuhan dan kerusuhan,” ungkap Idris.
    Adapun acara deklarasi damai ini dihadiri oleh calon wakil wali kota Depok nomor urut 1 Ririn Farabi A Rafiq. Hadir pula pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
    Sementara calon wali kota nomor urut 1 pasangan Ririn Farabi, Imam Budi Hartono, tidak hadir di lokasi.
    Dalam acara ini, hadir pula Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana, lalu Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna, Ketua KPU Depok Willi Sumarlin, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok Fathul Arif.
    Acara ini diawali dengan pembacaan isi deklarasi bersama. Terdapat empat poin komitmen yang tertuang dalam deklarasi damai tersebut. 
    Idris memimpin pembacaan deklarasi tersebut, yang kemudian diikuti seluruh tamu lainnya.
    “Kami berkomitmen menyukseskan Pilkada tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” bunyi deklarasi poin kedua.
    “Kami berkomitmen, mewujudkan situasi yang kondusif, aman, damai, dan sejuk,” isi deklarasi poin ketiga.
    Usai deklarasi, seluruh tamu yang hadir diminta membubuhkan tanda tangan di papan putih sebagai simbolisasi sepakat mengawal jalannya pesta demokrasi ini.
    Sebagaimana diketahui, ada dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berlaga pada
    Pilkada Kota Depok
    2024.
    Paslon nomor urut 1 yaitu Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq. Keduanya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar).
    Pasangan calon nomor urut 2 yakni Supian Suri-Chandra Rahmansyah. Paslon ini diusung Koalisi Perubahan Depok Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, PDI-P, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, PAN, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Ummat, Partai Buruh, dan PSI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Relawan tertibkan APK di masa tenang

    Relawan tertibkan APK di masa tenang

    Penertiban alat peraga kampanye (ANTARA/Ali Khumaini)

    Relawan tertibkan APK di masa tenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 November 2024 – 10:06 WIB

    Elshinta.com – Relawan turut menertibkan alat peraga kampanye di berbagai lokasi di Kabupaten Karawang, Minggu, karena saat ini memasuki masa tenang pada 24-26 November 2024, menjelang pemungutan suara Pilkada yang dijadwalkan serentak pada 27 November 2024

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang Dian Fahrud Jaman, di Karawang, Minggu, mengerahkan relawan dan pendukung pasangan calon menertibkan APK bersama petugas. 

    “Jangan hanya menunggu diturunkan oleh petugas,” katanya.

    Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang Ade Permana menyebutkan, memasuki masa tenang, terdapat puluhan ribu APK berbagai jenis yang dicopot Satpol PP Karawang.

    Menurut dia, terdapat aturan selama masa kampanye yang wajib dipatuhi peserta Pilkada dan pendukungnya. Selama masa tenang, tidak boleh ada aktivitas kampanye.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Hapus Retribusi Daerah Buat Rumah Murah, Berlaku Akhir Tahun Ini! – Page 3

    Pemerintah Hapus Retribusi Daerah Buat Rumah Murah, Berlaku Akhir Tahun Ini! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan aturan baru yang membebaskan pungutan retribusi untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mulai berlaku Desember 2024. Tito memberikan tenggat waktu satu bulan kepada kepala daerah untuk menerbitkan ketentuan tersebut.

    Aturan ini akan menghapus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

    Nantinya, ketentuan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang diterbitkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota di masing-masing daerah.

    “Pengaturan dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), bukan Perda. Kalau Perda harus melalui DPRD, tapi Perkada cukup ditetapkan oleh kepala daerah, jadi lebih simpel,” jelas Tito dalam peluncuran aturan tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Implementasi Cepat dan Tepat Sasaran

    Tito menegaskan, Kemendagri telah menyiapkan template untuk memudahkan kepala daerah menyusun Perkada. Ia juga memberikan batas waktu satu bulan untuk penyelesaiannya.

    “Kita akan kirimkan template Perkada itu. Setelah dikirim, daerah harus menyelesaikan Perkada-nya dalam waktu satu bulan,” tegasnya.

    Dengan diterbitkannya Perkada tersebut, pembangunan rumah murah untuk MBR akan bebas dari BPHTB dan retribusi PBG, sehingga kebijakan ini dapat mulai berlaku pada Desember 2024.

    Kebijakan Pro Rakyat

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang turut hadir, menegaskan bahwa penghapusan pungutan ini merupakan langkah nyata mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Jika Perkada selesai Desember, kebijakan ini bisa langsung diterapkan sebelum pergantian tahun,” ujarnya.

    Kesepakatan ini, lanjut Maruarar, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh menteri mengutamakan kebijakan pro-rakyat yang cepat dan inovatif.

    “Kami diminta membuat kebijakan yang cepat, pro-rakyat, inovatif, dan berani. Ini salah satu kebijakan tercepat diambil pemerintah dalam waktu kurang dari 40 hari sejak kabinet dilantik,” ungkap Maruarar Sirait.

     

  • Disperpusip Jatim Bagikan Digital Library ke Forkopimda, PKK, dan DWP Ngawi

    Disperpusip Jatim Bagikan Digital Library ke Forkopimda, PKK, dan DWP Ngawi

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jatim kembali membagikan digital library di Kabupaten Ngawi.

    Setelah memberikan kepada 102 perpustakaan di lingkup sekolah, desa, pondok pesantren (ponpes) dan titik layanan publik, kini Disperpusip Jatim membagikan digital library kepada jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Ngawi.

    Penyerahan digital library berupa acrylik barcode itu diserahkan Kepala Disperpusip Jatim, Ir. Tiat S. Suwardi, MSi kepada jajaran Forkopimda, PKK dan DWP Kab. Ngawi di sela-sela serah terima jabatan (Sertijab) Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Ngawi di Pendopo Wedya Graha, Kab. Ngawi.

    Kepala Disperpusip Jatim, Ir. Tiat S. Suwardi, MSi mengatakan, masing-masing penerima mendapatkan digital library dengan jumlah bervariasi. Untuk Polres Ngawi mendapatkan 307 buku digital, Sekretariat DPRD Ngawi mendapatkan 297 buku digital dan Pengadilan Negeri Ngawi mendapatkan 250 buku digital.

    Lalu untuk Batalyon Armed 12 Kostrad Ngawi mendapatkan 229 buku digital, Kejaksaan Negeri Ngawi sebanyak 271 buku digital serta Kodim 0805 Ngawi sebanyak 226 buku digital.

    “Selain itu, DWP Ngawi sebanyak 266 buku digital dan untuk PKK mendapatkan 280 buku digital. Jadi secara keseluruhan rata-rata kami memberikan diatas 250 buku digital,” ujar Tiat.

    Tiat yang sebelumnya juga menjabat sebagai Pjs. Bupati Ngawi dan berakhir 23 November 2024 itu menegaskan, penyerahan digital library kepada jajaran Forkopimda, PKK dan DWP Ngawi itu bertujuan mendorong masyarakat Kab. Ngawi semakin tumbuh minat bacanya sesuai era saat ini. Upaya itu untuk memudahkan masyarakat dengan mengakses digital library lewat genggaman handphone.

    “Kami berharap agar dengan banyaknya digital library di tengah-tengah masyarakat, maka diharapkan semakin semaraknya gemar membaca masyarakat bisa terwujud,” ujarnya.

    Tiat menjelaskan, sampai saat ini pihaknya sudah banyak memberikan digital library di berbagai lembaga dan masyarakat. Upaya itu dilakukan untuk memasifkan minat baca masyarakat.

    “Ini jadi harapan kami agar literasi buku dalam bentuk digital dapat dinikmati oleh masyarakat Jatim. Kami membagikan ini yakni berupaya mendekatkan sarana dan prasarana membaca kepada masyarakat secara mudah,” ujarnya.

    Untuk melaksanakan program tersebut, pihaknya sudah memberikan buku digital dalam bentuk web layanan digital library. Bantuan tersebut diberikan berkat kolaborasi lembaganya dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jatim.

    Kegiatan ini juga bagian dari peningkatan kegemaran membaca di Jatim. Salah satunya melalui gerakan Perpustakaan Kagem Moco Mlebet Griyo (PERCOYO). Dimana gerakan tersebut agar masyarakat dapat membaca dimanapun berada, baik di rumah, sekolah, kantor maupun tempat lainnya.

    “Kami tidak sendirian. Kami dibantu dan berkolaborasi dengan IKAPI,” tuturnya.

    Saat ini, sebut Tiat, tingkat kegemaran membaca (TGM) dan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Jatim berada pada posisi sedang. Nilainya sebesar 69,78 untuk TGM dan 76,71 untuk IPLM.

    “Data tersebut merupakan hasil kajian perpusnas tahun 2023. TGM dan IPLM Jatim lebih tinggi dibanding nasional. Kalau nasional TGM nya 66,77 dan IPLM-nya 69,42,” ujar Tiat.

    Meski begitu, pihaknya tidak ingin berpuas diri. Lembaga yang ia pimpin akan terus menggenjot dua indikator kesuksesan sebuah perpustakaan.

    “Yang jelas, kami akan berjuang terus bersama dengan kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk meningkatkan minat baca masyarakat hingga menjadi sebuah budaya. Karena, dengan tingginya minat baca masyarakat akan mampu membangun kesejahteraannya,” pungkas Tiat. [tok/beq]