Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Irjen Pol Yudhiawan Pastikan Pemungutan Suara di Sulsel Berjalan Kondusif

    Irjen Pol Yudhiawan Pastikan Pemungutan Suara di Sulsel Berjalan Kondusif

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sulawesi Selatan mendapat perhatian penuh dari jajaran kepolisian.

    Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan bersama sejumlah pejabat daerah, melakukan pemantauan langsung ke beberapa wilayah strategis.

    Dikatakan Yudhi, pemantauan itu dilakukan guna memastikan kelancaran dan keamanan proses demokrasi.

    Sekadar diketahui, pada pemantauan tersebut turut dihadiri juga oleh Pj Gubernur Sulsel, Kasdam XIV/Hasanuddin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Ketua Bawaslu Sulsel, dan Ketua KPU Sulsel.

    Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan kelancaran dan keamanan proses demokrasi yang tengah berlangsung.

    Di antara beberapa daerah yang dipantau di antaranya Kabupaten Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Kota Parepare, dan Kabupaten Pinrang.

    “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan Pilkada berjalan aman, damai, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Yudhi kepada awak media, Selasa (26/11/2024).

    Kata Yudhi, pihaknya telah menyiapkan personel di seluruh wilayah hukumnya untuk menjaga proses Pilkada tetap berjalan dengan damai dan kondusif.

    “Polda Sulsel telah menyiapkan personel di seluruh wilayah untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak,” ucapnya.

    Lebih lanjut, kata Yudhi, ia juga memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai aturan, serta terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan aparat terkait.

    Pemantauan ini juga menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sekaligus memberikan rasa percaya kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.

  • Pilkada Lamongan, 7.125 Personel Gabungan Siap Amankan 2.073 TPS

    Pilkada Lamongan, 7.125 Personel Gabungan Siap Amankan 2.073 TPS

    Lamongan (beritajatim.com) – Sebanyak 7.125 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses pemungutan dan perhitungan suara Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar Rabu (27/11/2024). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama di tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi titik krusial dalam proses demokrasi.

    Kapolres Lamongan, AKBP Bobby Adimas Candra Putra, menekankan pentingnya menjaga keamanan di TPS.

    “Di wilayah Kabupaten Lamongan terdapat 2.073 TPS dengan rincian 2.057 TPS kategori kurang rawan, 13 TPS kategori rawan, dan 3 TPS kategori sangat rawan,” ungkap Bobby dalam Apel Pergeseran Pasukan di Alun-Alun Lamongan, Selasa (26/11/2024).

    Untuk mendukung pengamanan, Polres Lamongan menerjunkan 670 personel yang didukung oleh TNI 430 personel, Satpol PP 250 personel, Linmas 5.715 personel, Sat Brimob Polda Jatim (BKO) 60 personel.

    Berdasarkan hasil Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) tahap 2 oleh Ditintelkam Polda Jatim, Lamongan masuk dalam kategori merah, yaitu tingkat kerawanan tinggi. Faktor utamanya adalah sejarah pilkada sebelumnya dan komposisi calon saat ini, yang terdiri dari satu petahana dan satu mantan Ketua DPRD.

    “Kedua paslon memiliki pendukung yang cukup banyak, sehingga indeks kerawanannya tinggi. Penilaian ini diambil berdasarkan indikator menyeluruh yang dibagi per TPS,” jelas Bobby.

    Kapolres Bobby meminta personel yang bertugas untuk mengenal karakteristik wilayah kerawanan serta beradaptasi dengan lingkungan setempat.

    “Kerja optimal dari personel sangat dibutuhkan untuk menjaga kelancaran pesta demokrasi ini,” tegasnya.[fak/beq]

  • Wagub Steven Kandouw Ingatkan Nilai-Nilai AKHLAK ke ASN dan Tenaga Harian Lepas – Page 3

    Wagub Steven Kandouw Ingatkan Nilai-Nilai AKHLAK ke ASN dan Tenaga Harian Lepas – Page 3

    Sebelumnya, Steven Octavianus Estefanus Kandouw resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Utara dalam Pilkada 2024. Dengan rekam jejak panjang di dunia politik dan kepemimpinan yang dikenal visioner, Steven optimistis membawa perubahan signifikan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

    Steven lahir pada 5 September 1969. Ia merupakan figur yang sangat berpengaruh dalam sejarah politik di Sulawesi Utara. Sejak 12 Februari 2016, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur dan telah memberikan kontribusi signifikan bagi daerah tersebut.

    Sebelum itu, Steven memulai karir politiknya sebagai Anggota DPRD Sulawesi Utara pada periode 2004 hingga 2015, di mana ia menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memajukan wilayahnya. Dalam perjalanan karirnya, ia telah mengemban berbagai tanggung jawab yang membentuknya menjadi pemimpin yang dihormati oleh masyarakat.

    Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimilikinya, Steven kini mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sulawesi Utara untuk Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Ia bertekad untuk terus berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Utara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

     

    (*)

  • Rumah Muiz Bocah yang Rawat 7 Adiknya Perlahan Penuh Barang Bantuan dari Warga, Sosok Inspiratif

    Rumah Muiz Bocah yang Rawat 7 Adiknya Perlahan Penuh Barang Bantuan dari Warga, Sosok Inspiratif

    TRIBUNJATIM.COM, GARUT – Muiz bocah asal Garut, Jawa Barat yang merawat 7 adiknya kini kembali mendapatkan bantuan dari sejumlah orang.

    Bocah yang memiliki nama lengkap Muizatul Halim (12) itu kini menjadi inspirasi dan menggerakkan hati banyak orang.

    Hal itu tak lepas dari kisahnya yang viral, berjuang menghidupi ibu dan tujuh adiknya.

    Ia menjadi pemulung hingga jualan cakue.

    Muiz, bocah 12 tahun asal Garut, Jawa Barat sudah merawat 7 adiknya bak tulang punggung keluarga (Kolase tangkapan layar)

    Bocah berusia 12 tahun itu merupakan warga Kampung Siderang Datar, Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 

    Seusai viral, Muiz kini banjir bantuan, mulai dibangunkan WC, bantuan televisi hingga bantuan kebutuhan sehari-hari. 

    Bantuan tersebut disalurkan melalui Sri Pujawati (28) orang yang pertama kali mengunggah kisah Muiz ke media sosial.

    Tak sedikit pula orang yang datang langsung mengunjungi kediaman Muiz, mulai dari anggota DPRD, pemerintah hingga masyarakat biasa. 

    Hal itu tersebut juga dilakukan oleh rombongan emak-emak dari kecamatan lain di Garut, mereka tiba langsung dengan memberikan santunan kepada Muiz. 

    “Saya dapat informasi dari Tiktok teh Desri, alhamdulillah Allah tuntun kita ke sini untuk membantu Muiz,” ujar Hj. Iis salah satu rombongan emak-emak dari Kecamatan Kadungora kepada Tribunjabar.id, Selasa (26/11/2024).

    Ia menuturkan, kisah Muiz membagikan pengalaman spiritual yang luar biasa, sehingga patut dicontoh oleh banyak orang khususnya dalam berjuang menjalani hidup. 

    Iis menyebut, ia bersama rombongan juga datang dengan membawa banyak titipan sedekah dari para dermawan di luar sana untuk Muiz. 

    “Apapun yang Muiz cita-cita kan semoga Allah mudahkan, Insya Allah dia anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, cerita  inspiratif itu pertama kali diunggah oleh Sri Pujawati (28), seorang kreator konten asal Garut yang dikenal sebagai Desrigemoy, melalui akun TikTok miliknya. 

  • Teguh Prakosa kembali bertugas sebagai Wali Kota Solo setelah masa cuti kampanye berakhir

    Teguh Prakosa kembali bertugas sebagai Wali Kota Solo setelah masa cuti kampanye berakhir

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Teguh Prakosa kembali bertugas sebagai Wali Kota Solo setelah masa cuti kampanye berakhir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Masa cuti Teguh Prakosa sebagai Calon Wali Kota Solo resmi berakhir pada Sabtu (23/11/2024). Setelah dua bulan menjalani masa kampanye Pilkada 2024, Teguh kembali aktif menjalankan tugas sebagai kepala daerah mulai Senin (25/11/2024). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Solo, Budi Murtono, Sabtu (23/11/2024).

    “Beliau cuti sampai 23 November 2024, aktif lagi mulai 24 November 2024. Namun, karena 24 November hari Minggu, beliau masuk kantor insya Allah Senin. Semua hak-haknya sebagai Wali Kota akan kembali,” jelas Budi.

    Setelah kembali bertugas, Teguh menghadapi sejumlah agenda penting. Salah satu prioritasnya adalah menyelesaikan APBD 2025 bersama DPRD Solo dan memastikan kelancaran proyek-proyek strategis yang dibiayai hibah Uni Emirat Arab (UEA).

    “Proyek yang didanai hibah UEA sudah sesuai rencana, meskipun ada beberapa kendala pada barang impor, seperti untuk pembangunan GOR Indoor Manahan. Targetnya tetap rampung tahun ini,” tambahnya.

    Teguh juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri selama proses Pilkada, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengimbau agar semua pihak bersama-sama menjaga suasana kondusif di Kota Solo.

    “Biarlah yang berpesta adalah masyarakat. Mari kita jaga kota yang kita cintai ini,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (25/11). 

    Selama masa kampanye, Teguh bersama pasangannya, Bambang Gage Nugroho, mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Meskipun ada beberapa kritik, seperti dianggap “kurang senyum” dan “pelit,” ia menegaskan bahwa kampanye dijalani dengan cara bersih, tanpa membagikan uang atau sembako.

    “Responnya bagus, walaupun ada masukan soal senyum dan lainnya. Saya jalani kampanye dengan biasa saja, tanpa bagi-bagi duit,” ungkapnya.

    Di sisi lain, masa tugas Dhoni Widianto sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Solo juga berakhir pada Sabtu. Pemkot Solo berencana mengadakan acara perpisahan terbatas dengan mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya.

    Kembalinya Teguh sebagai Wali Kota Solo menjadi momen penting untuk melanjutkan berbagai program pembangunan dan memastikan Solo tetap damai dan kondusif menjelang Pilkada 2024.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Guruh Dwi Prasetyo Resmi Jadi Anggota DPRD Kota Probolinggo Gantikan Fernanda Zulkarnain

    Guruh Dwi Prasetyo Resmi Jadi Anggota DPRD Kota Probolinggo Gantikan Fernanda Zulkarnain

    Probolinggo (beritajatim.com) – Dalam sebuah rapat paripurna yang digelar pada Senin (25/11/2024), Guruh Dwi Prasetyo resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo menggantikan Fernanda Zulkarnain. Pelantikan ini dilakukan setelah Fernanda memutuskan untuk maju sebagai calon Wali Kota Probolinggo.

    Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, memimpin langsung prosesi pengucapan sumpah jabatan bagi Guruh. Pelantikan ini dilakukan sesuai dengan peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

    Guruh Dwi Prasetyo yang berasal dari Partai Golkar akan mengisi sisa masa jabatan Fernanda Zulkarnain hingga tahun 2029. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

    “Dengan dilantiknya Pak Guruh, maka kursi DPRD Kota Probolinggo dari Partai Golkar kembali terisi,” ujar Dwi Laksmi.

    Dwi Laksmi berharap Guruh dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. Ia juga meminta kepada seluruh anggota DPRD untuk bersinergi dalam membangun Kota Probolinggo.

    “Kami berharap Pak Guruh dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Kota Probolinggo,” tambahnya.

    Proses pelantikan berlangsung dengan lancar dan khidmat. Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Guruh kemudian menandatangani berita acara pelantikan.

    Dengan dilantiknya Guruh, diharapkan komposisi anggota DPRD Kota Probolinggo menjadi lebih lengkap dan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjalankan roda pemerintahan. (ada/ian)

  • Satgas Anti-politik Uang PDI-P Diduga Dikeroyok Warga di Purbalingga Regional 25 November 2024

    Satgas Anti-politik Uang PDI-P Diduga Dikeroyok Warga di Purbalingga Regional 25 November 2024

    Satgas Anti-politik Uang PDI-P Diduga Dikeroyok Warga di Purbalingga
    Tim Redaksi
    PURBALINGGA, KOMPAS.com 
    – Belasan orang anggota Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) dikeroyok kelompok tak dikenal di Kecamatan Kertanegara,
    Purbalingga
    , Jawa Tengah, Minggu (24/11/2024) malam.
    Tiga korban termasuk satu di antaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga dari PDI-P mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Goeteng Taroenadibrata.
    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Purbalingga Bambang Irawan mengungkapkan, kejadian bermula saat 10 orang satgas berpatroli di wilayah Desa Adiarsa.
    “Malam itu kami memang menugaskan Satgas yang didatangkan dari Banyumas untuk bersiaga di rumah pengurus PAC Kecamatan Kertanegara. Tujuannya untuk memantau dan mengantisipasi adanya politik uang di masa tenang kampanye,” kata Bambang pada wartawan, Senin (25/11/2024).
    Bambang melanjutkan, ketika Satgas sedang berjaga di posko, tiba-tiba datang sekelompok massa yang tidak dikenal melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap anggota Satgas.
    Mendapat kabar ada Satgas yang dianiaya, Sekretaris DPC PDIP Purbalingga, Karseno langsung datang ke lokasi untuk mengamankan anggotanya. Nahas, Karseno yang juga menjabat anggota DPRD Purbalingga tersebut turut menjadi korban amuk massa.
    Aksi
    pengeroyokan
    itu akhirnya berhenti ketika aparat kepolisian datang ke lokasi. Para anggota Satgas diamankan ke Polsek Mrebet, sementara korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit.
    Bambang dan tim hukumnya sudah mengumpulkan bukti penganiayaan dan menyerahkan pada polisi. Dia berharap aparat penegak hukum dapat segera mengungkap kasus ini dan memroses para pelaku.
    “Kami siap memberikan keterangan termasuk bukti-bukti. Kami juga berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di Purbalingga,” tutur Bambang.

    Kapolres Purbalingga Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rosyid Hartanto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut.
    “Proses penyelidikan dan penyidikan sedang berjalan, pasti akan kita lakukan proses hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam perkara ini,
    Hasil identifikasi sementara, konflik tersebut diduga terjadi antara Satgas dan warga setempat yang tidak menerima kehadiran mereka di wilayahnya.
    Para pelaku, lanjut Rosyid, akan dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
    “Saya mengimbau semua pihak dapat menahan diri dan manjaga kondusifitas selama masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini,” pungkasnya
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Makan Bergizi Gratis Pakai APBD, Pemkot Surabaya Sebut Tunggu Arahan Kementerian Surabaya 25 November 2024

    Makan Bergizi Gratis Pakai APBD, Pemkot Surabaya Sebut Tunggu Arahan Kementerian Surabaya 25 November 2024

    Makan Bergizi Gratis Pakai APBD, Pemkot Surabaya Sebut Tunggu Arahan Kementerian
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menunggu keputusan menteri terkait program
    makan bergizi gratis
    . Termasuk soal sumber pembiayaannya.
    Kepala
    Dispendik Surabaya
    ,
    Yusuf Masruh
    , mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) tengah menyiapkan sejumlah hal untuk program yang rencananya dijalankan pada 2025 mendatang itu.
    “Kalau makan gratis, programnya masih sambil nunggu dari kementerian. Sistem di sekolah sudah ada role modelnya. Harapannya semua terlibat,” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).
    “Anak diberi edukasi tentang tanggung jawab distribusi, kebersihan, mengingatkan untuk teman cuci tangan, baca doa. Itu sudah (diberikan),” tambahnya.
    Selain itu, kata Yusuf, pihaknya tengah menunggu hasil pembahasan anggaran program tersebut di DPRD Surabaya. Rencananya memakan biaya Rp1,1 triliun dari dana
    APBD
    .
    “Anggaran (makan bergizi gratis) masih menunggu. Cuma kita prediksi saja dengan ukuran kemarin uji coba sama CSR Rp15 ribu. Kalau dihitung dalam 1 tahun, ya Rp1,1 triliun itu,” jelasnya.
    Kemudian, Dispendik akan mengajak pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan makanan dekat sekolah. Hal tersebut untuk menjaga kualitasnya.
    “UMKM dekat itu jadi pertimbangan transportasi, karena tingkat basi jadi pertimbangan. Koordinasi juga bersama dinas-dinas lain, termasuk Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan,” ucapnya.
    Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, setuju program pemerintah pusat, yakni makan bergizi gratis, pendanaannya menggunakan sebagian pendapatan dari APBD.
    “Kalau dulu menggunakan APBN, tapi ternyata kemarin persiapan untuk menggunakan APBD. Saya juga belum tahu, tapi informasinya seperti itu,” kata Eri saat ditemui di Surabaya, Jumat (22/11/2024).
    Akan tetapi, kata Eri, nantinya program tersebut hanya bisa dirasakan oleh warganya saja.
    Karena, dana APBD tersebut memang hanya diperuntukkan untuk masyarakat Surabaya.
    “Jadi ketika ada makan gratis tapi daerah lain membutuhkan dana, (karena) tidak kuat, dan Surabaya harus menggunakan dana kita, dan itu untuk warga Surabaya, itu saya tidak apa,” jelasnya.
    “Kecuali kalau untuk makan gratis diberikan ke murid (daerah) lain, enggak. Kalau untuk wong Suroboyo (orang Surabaya), ya buat Suroboyo,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin

    Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Generasi Z memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas. L Suara generasi  Z, generasi yang merdeka dan berdaulat, berpengaruh besar dalam pilkada serentak 2024, pada 27 November.

    “Saya ajak teman muda datang ke TPS menentukan pilihan dengan mencoblos secara benar. Gen Z bagian calon pemimpin di masa datang, tentang usia 17-24 tahun berkesempatan di 10 -20 tahun ke depan mengisi aneka jabatan di masa depan. Ayo bersama sama wujudkan pilkada yang sehat, berintegritas, bermartabat dan berbudaya,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY di Yogyakarta, Minggu (24/11/2024).

    Gen Z merupakan generasi masa depan yang kelak mengisi pos kepemimpinan, sejak sekarang perlu sadar gunakan hak pilih, datanglah ke TPS, secara rasional gunakan hak memilih. 

    Memurutnya, peran kaum muda, dengan daya kritis yang bagus, di awal proses pilkada ada upaya revisi UU Pilkada, suarakan aksi tolak putusan MK.

    “Ada aksi mahasiswa dan pelajar serentak beri peringatan darurat. Gerakan demi di sosial media. Agen konstitusi, ini ulang sejarah kemerdekaan, Bung Karno, BM Diah, Sukarni dll yang muda di masa itu. Peran luar  biasa, buktikan bagaimana dukungan kaum muda, pergerakan mahasiswa yang hebat bisa menghentikan upaya anak Presiden yang inginkan maju cagub digagalkan,” ujarnya.

    Momen pilkada serentak, kesempatan memilih pemimpin yang baik dengan track record baik, lahirkan pemimpin baik. 

    Tantangan digitalisasi, sebelum Covid-19 jumlah gadget tak terlalu besar. Paska pandemi ada kuliah dari rumah, belanja dari rumah. 

    Tiap pagi ketik HP saja, informasi membanjiri dunia anak muda sekarang. Harapan tentu, kaum muda selektif dan bijak dalam bermedsos. 

    “Kita memilih calon pengurus negara di daerah, bisa menyusun Perda, APBD,  kepala daerah dengan pulpen punya kewenangan yang luar biasa,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (25/11). 

    Menurut Eko, keteladanan diperlukan, pemberian contoh berdemokrasi yang benar, Anak muda dilibatkan dalam penyusunan APBD. 

    “Demokrasi indah kala partisipasi dijaga, dijamin godaan yang melanggar konstitusi. Turut awasi intimidasi, abuse of power, lapor ke Bawaslu, viralkan saja. Demokrasi berlangsung baik kala taat aturan, jaga etika dan moral,” ujarnya. 

    “Harapan, kalau kemarin kawan muda menolak revisi UU Pilkada, abuse of power, kita berani lawan politik uang.  Saya percaya, anak muda mampu jadi penjaga aktif pengawasan pemilu, pilkada serentak, bangun demokrasi dan ke-Indonesiaan kita,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui Raperda APBD 2025

    Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui Raperda APBD 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemkab Lamongan bersama DPRD setempat menyetujui dan mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun aggaran 2025. Ketetapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Senin (25/11/2024).

    Persetujuan Raperda APBD tersebut ditandai dengan penandatangan APBD Lamongan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Ketua DPRD Fredi Wahyudi.

    APBD tersebut memuat pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3,262 triliun. Sedangkan alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,272 triliun. Sebagai penyeimbang defisit Rp10 miliar akan dilakukan pembiayaan netto.

    “Dengan postur fiskal tersebut pembenahan-pembenahan di beberapa sektor pemerintahan lainnya juga terus kita lakukan, untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penyediaan Infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” ucap Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menjelaskan, ada 6 program prioritas dalam APBD 2025. mulai dari peningkatan stabilitas dan kondusifitas sosial, kemudian peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing dan pemutakhiran pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi yang adil dan merata.

    Keempat stabilisasi dan pemeliharaan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik, dan infrastruktur dasar, serta optimalisasi kawasan industri, kawasan baru, dan realisasi Ringroad Utara.

    “Kelima penguatan kualitas dan kuantitas produksi komunitas komoditas unggulan UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik dan yang keenam peningkatan tata kelola pemerintah yang akuntabel,” tuturnya.

    Sementara itu, Nur Hasyim, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan, meminta Pemkab Lamongan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah penghasil. “Sehingga target yang telah ditentukan tahun 2025 dapat tercapai 100 persen pada akhir tahun,” kata Nur Hasyim. [fak/suf]