Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Visi Misi RAHMAD Terakomodir dalam APBD Bondowoso 2025

    Visi Misi RAHMAD Terakomodir dalam APBD Bondowoso 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso belum menetapkan secara resmi pemenang Pilbup 2024.

    Dari hasil perhitungan real count, kedua kubu sama-sama mengklaim memenangkan kontestasi. Seluruhnya mengklaim data berdasar C1.

    Kontestan Pilbup Bondowoso 2024 adalah KH Abdul Hamid Wahid – KH As’ad Yahya Syafi’i di nomor urut 01. Sedangkan Bambang Soekwanto – Mohammad Baqir adalah paslon nomor urut 02.

    Namun DPRD Kabupaten Bondowoso cukup yakin bahwa paslon Ra Hamid – Ra As’ad (RAHMAD) bakal keluar sebagai pemenang resmi.

    Bahkan, visi misi RAHMAD sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso tahun 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir kepada BeritaJatim.com, Sabtu (30/11/2024).

    “Saya tidak mendahului keputusan KPU, tapi (DPRD) sudah mengakomodir visi misi RAHMAD,” ungkapnya.

    Salah satu visi misi RAHMAD yang terakomodir adalah tentang kenaikan angka penghasilan tetap (siltap) kades dan perangkat desa di Bondowoso.

    “Kemarin hanya Rp 2.020.000, sekarang Alhamdulillah DPRD sudah menyetujui sesuai dengan gaji ASN golongan II,” sebut Ahmad Dhafir yang juga Ketua Tim Pemenangan RAHMAD di Pilbup Bondowoso ini.

    Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK) Kabupaten Bondowoso berterima kasih atas terakomodirnya harapan para kades dan perangkat desa itu.

    “Memang (Kenaikan Siltap) itu yang kita harapkan selaku penyelenggara pemerintahan desa. Tentang kesejahteraan kita. Kalau itu dinaikkan, kita terima kasih,” kata Ketua SKAK Bondowoso, Mathari dikonfirmasi terpisah, Minggu (1/12/2024).

    Kendati demikian, SKAK Bondowoso meminta lebih. Bukan hanya angkanya yang naik, melainkan juga ketepatan waktu pencairan.

    “Saya berharap juga jangan cuma nambah, tapi harus tepat waktu. Karena selama ini (siltap) kita tertunda-tunda terutama di awal tahun,” pinta Kades Bukor tersebut.

    Selain itu, Mathari ingin pemerintah juga memfasilitasi kades dan perangkat desa dengan BPJS tunjangan hari tua dan pensiun.

    “Dua jenis BPJS itu belum mengcover kami. Kalau BPJS kesehatan dan jenis BPJS ketenagakerjaan lainnya sudah,” akunya.

    Selain itu, Mathari juga meminta tambahan bantuan keuangan bagi Pemdes di luar dari DD dan ADD yang teranggarkan saban tahun.

    “Kami harap ada semacam bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah yang nanti swakelola. Peruntukkannya untuk fisik juga bisa. Regulasinya bisa diatur oleh Perbup,” pinta Mathari.

    Berdasarkan data, ada 209 kepala desa dan 3 ribuan perangkat desa se Kabupaten Bondowoso. Lantas mampukah APBD Bondowoso memfasilitasinya? (awi/ted)

  • 9 PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik… Megapolitan

    9 PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik… Megapolitan

    PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    , memperoleh hasil yang tak diharapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    Berdasarkan hasil hitung cepat atau
    quick count
    sejumlah lembaga survei, Ridwan Kamil-Suswono menempati posisi kedua pada
    Pilkada Jakarta 2024
    , di bawah paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
    Hasil yang didapat oleh Ridwan Kamil-Suswono pun menjadi tanda tanya besar lantaran pasangan ini diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari belasan partai politik.
    Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    ) Jazilul Fawaid secara terang-terangan mengungkapkan beberapa penyebab yang membuat Ridwan Kamil-Suswono selaku paslon yang diusung oleh partainya tak mampu unggul pada Pilkada Jakarta 2024.
    Jazilul mengungkapkan, paslon yang diusung oleh PKB di Jakarta tidak berhasil menarik perhatian publik lebih luas. Ia menilai pencalonan gubernur Jakarta tidak melalui proses yang ideal di tingkat akar rumput.
    Akibatnya, warga Jakarta merasa pilihan calon gubernur dan wakil gubernur yang tersedia tidak menarik.
    “Faktanya, pasangan RK-Suswono tidak menarik. Ini adem-ayem,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Menurut Jazilul, rendahnya daya tarik Ridwan Kamil-Suswono juga disebabkan absennya sosok yang mampu menjadi figur nasional.
    Ia mencatat, biasanya Pilkada Jakarta menghadirkan tokoh yang bisa menjadi pemimpin skala nasional, tetapi kondisi tahun ini berbeda.
    “Untuk DKI saja, warganya tidak antusias,” ucap Jazilul.
    Jazilul membantah tudingan bahwa partainya tidak maksimal untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
    Menurutnya, PKB telah bekerja keras. Bahkan, seluruh struktur, termasuk anggota DPRD DKI Jakarta dari PKB sudah mengerahkan upaya maksimal.
    “Teman-teman bekerja, bahkan mengeluarkan uang. Kalau yang dijual tidak laku, apa mau dikata?” ungkap Jazilul.
    Jazilul mengungkapkan, terfapat perbedaan antara pemilu legislatif (pileg) dan pilkada.
    Ia menekankan, faktor figur kandidat sangat menentukan dalam pilkada, sesuatu yang menurutnya menjadi tantangan besar dalam memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
    Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, diketahui bahwa partisipasi pemilih di Pilkada 2024 hanya mencapai 53,05 persen, terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta.
    Dengan lebih dari 8 juta orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekitar 3,8 juta orang memilih untuk tidak menggunakan hak suara.
    Jazilul menilai angka golput tinggi ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat Jakarta yang terpelajar, cenderung kritis, dan sulit merasa puas dengan kandidat yang ada.
    Ketua tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, menegaskan seluruh partai pengusung tetap solid. Ia membantah adanya partai yang tidak bekerja.
    “Setiap hari, mesin partai bergerak. Semua kompak, hadir, bekerja dari pagi sampai pagi lagi,” kata Riza di Kantor DPD Golkar, Jakarta.
    Sebagai informasi, Pramono Anung-Rano Karno meraih 49,46 persen dalam hitung cepat (
    quick count
    ) Litbang
    Kompas
    dengan perolehan data masuk mencapai 100 persen, Rabu (27/11/2024).
    Data akhir
    quick count
    Litbang Kompas itu dirilis pada pukul 18.18 WIB.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 40,06 persen suara. Kemudian, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan 10,48 persen suara.
    Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan yang masuk dari total 400 TPS sampel di Jakarta.
    Quick count
    Litbang Kompas dalam Pilkada Jakarta 2024 menggunakan metode sistematik
    random sampling
    dan memiliki
    sampling error
    sebesar persen ± 1 persen.
    Quick count
    ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
    Hasil
    quick count i
    ni bukanlah hasil resmi. Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
    (Penulis: Aryo Putranto Saptohutomo)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Yakin Airin-Ade Harusnya Menang di Banten, Bakal Bentuk Tim Khusus

    PDIP Yakin Airin-Ade Harusnya Menang di Banten, Bakal Bentuk Tim Khusus

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya membentuk tim khusus yang diketuai oleh mantan Menkumham RI, Yasonna Laoly, untuk mendalami perolehan suara Airin Rachmy dan Ade Sumardi di Pilgub Banten. Hasto menyebut kedua tokoh itu harusnya menang tanpa adanya intervensi pihak lain.

    “DPP PDI Perjuangan juga membentuk tim khusus di bawah Kepemimpinan Pak Laoly dan Pak Ronny untuk melakukan advokasi di Banten,” ujar Hasto dalam konferensi pers PDIP sikapi Pilkada 2024, Kantor DPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

    Ia menilai mestinya kedua pasangan ini unggul dari Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Hasto menyinggung soal instrumen dari ‘partai cokelat’.

    “Jadi kami percaya di Banten seharusnya Bu Airin dan Ade yang harusnya menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari Parcok tadi. Kami yakin Bu Airin dan Ade akan menang,” tambahnya.

    Hasto mengatakan hal serupa juga terjadi di Sulawesi Utara. Steven Kandouw-Alfred Denny yang diusung oleh pihaknya dianggap unggul jika tak ada tekanan ke gereja.

    “Di Sulut, kalau tidak ada mobilisasi, tekanan-tekanan sampai gereja-gereja, kepala-kepala desa, anggota DPRD. Kami meyakini saudara Steven yang akan menang,” tutur Hasto.

    Hasto juga menyinggung soal Pilkada Sumut yang dinilai ada upaya membentengi demokrasi. Hasto pun menduga hal yang sama dilakukan di Pilkada Jawa Timur.

    “Sumut, Letjen purn Edy dan Hasan Basri kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya-upaya di dalam membentengi ruang kebebasan demokrasi,” ujar Hasto.

    (dwr/maa)

  • PDIP Klaim Jawa Tengah Tetap ‘Kandang Banteng’ Meski Kalah Pilkada 2024

    PDIP Klaim Jawa Tengah Tetap ‘Kandang Banteng’ Meski Kalah Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyebut Jawa Tengah masih menjadi “kandang banteng” meski menelan kekalahan pada Pilkada 2024.

    Deddy mengatakan bahwa pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan berhasil mendulang suara sekitar 40 persen.

    “Angka tersebut berkisar dua kali lipat dari total suara yang diperoleh yang diusung PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024,” kata Deddy dilansir dari Antara, Minggu (1/12/2024).

    Perolehan PDI Perjuangan pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jateng 2024 berkisar pada angka 25,6 persen. Dengan demikian, pemilih banteng masih tetap setia dengan PDI Perjuangan karena angkanya hampir dua kali lipat pemilu anggota legislatif (pileg).

    “Itu adalah bukti bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Marhaen,” ujarnya.

    Selain itu, Deddy juga mengulas perolehan suara PDI Perjuangan pada pilkada tingkat kabupaten/kota. Partai ini berhasil menang di 19 dari total 35 kabupaten/kota  se-Jateng.

    “Artinya 54 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada masih memilih kader-kader banteng. Jadi, kami berterima kasih kepada Jawa Tengah, terbukti bahwa kepercayaan pada PDI Perjuangan masih tetap tinggi,” imbuhnya.

    Atas dasar itu, Deddy optimistis bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Marhaen, yakni orang-orang yang meyakini nilai-nilai Marhaenisme, sebuah ideologi yang dikembangkan oleh presiden pertama RI Soekarno.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangi pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

    Hasto menyebutkan PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Dia memaknai kemenangan tersebut sebagai bentuk persemaian kandang banteng di berbagai provinsi lain di Indonesia.

    “Kita tahu bahwa dengan hasil pilkada ini ternyata terjadi persemaian kandang-kandang banteng di tempat lain. Bahkan di Riau pertama kali dimenangkan oleh PDI Perjuangan untuk pemilu anggota legislatif dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini menunjukkan suatu persemaian,” katanya.

  • PDI Perjuangan sebut Jawa Tengah masih jadi ‘kandang banteng’

    PDI Perjuangan sebut Jawa Tengah masih jadi ‘kandang banteng’

    54 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada masih memilih kader-kader banteng.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyebut Jawa Tengah masih menjadi “kandang banteng” atau provinsi dengan basis pemilih bagi partainya karena berkaca dari hasil Pilkada 2024.

    Deddy mengatakan bahwa pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan berhasil mendulang suara sekitar 40 persen.

    “Angka tersebut berkisar dua kali lipat dari total suara yang diperoleh yang diusung PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024,” kata Deddy di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Perolehan PDI Perjuangan pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jateng 2024 berkisar pada angka 25,6 persen. Dengan demikian, pemilih banteng masih tetap setia dengan PDI Perjuangan karena angkanya hampir dua kali lipat pemilu anggota legislatif (pileg).

    “Itu adalah bukti bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Marhaen,” ujarnya.

    Selain itu, Deddy juga mengulas perolehan suara PDI Perjuangan pada pilkada tingkat kabupaten/kota. Partai ini berhasil menang di 19 dari total 35 kabupaten/kota se-Jateng.

    “Artinya 54 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada masih memilih kader-kader banteng. Jadi, kami berterima kasih kepada Jawa Tengah, terbukti bahwa kepercayaan pada PDI Perjuangan masih tetap tinggi,” imbuhnya.

    Atas dasar itu, Deddy optimistis bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Marhaen, yakni orang-orang yang meyakini nilai-nilai Marhaenisme, sebuah ideologi yang dikembangkan oleh presiden pertama RI Soekarno.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangi pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

    Hasto menyebutkan PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Ia memaknai kemenangan tersebut sebagai bentuk persemaian kandang banteng di berbagai provinsi lain di Indonesia.

    “Kita tahu bahwa dengan hasil pilkada ini ternyata terjadi persemaian kandang-kandang banteng di tempat lain. Bahkan di Riau pertama kali dimenangkan oleh PDI Perjuangan untuk pemilu anggota legislatif dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini menunjukkan suatu persemaian,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rekap Kecamatan Pilbup Magetan: Paslon 1 Unggul dan Siap Hadapi Sengketa

    Rekap Kecamatan Pilbup Magetan: Paslon 1 Unggul dan Siap Hadapi Sengketa

    Magetan (beritajatim.com) – Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dalam Pilkada Magetan semakin percaya diri menyongsong kemenangan. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, mereka tetap unggul dibandingkan paslon nomor urut 2 dan 3.

    Hasil rekap dari form D menunjukkan bahwa pasangan Bunda Nanik – Kang Suyat memperoleh 137.347 suara, unggul 1.264 suara dari paslon Sujatno – Ida yang mendapatkan 136.083 suara. Sementara itu, paslon Hergunadi – Basuki Babussalam meraih 131.264 suara.

    “Hasil rekap dari form D tingkat kecamatan ini menunjukkan bahwa paslon nomor urut 1 menjadi pemenang,” jelas Didik Haryono, juru bicara paslon nomor 1, pada Minggu (01/12/2024).

    Menurut Didik, paslon 01 unggul di tujuh kecamatan, yaitu Karas, Poncol, Maospati, Parang, Sukomoro, Sidorejo, dan Ngariboyo. Sementara itu, paslon 03 mendominasi di delapan kecamatan, yakni Barat, Takeran, Bendo, Plaosan, Kartoharjo, Kawedanan, Nguntoronadi, dan Lembeyan. Paslon 02 unggul di tiga kecamatan: Magetan, Panekan, dan Karangrejo.

    “Meski paslon 03 menang di delapan kecamatan dan 01 hanya di tujuh kecamatan, secara total suara kami tetap unggul,” kata Didik, yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD Magetan.

    Dari sisi persentase, paslon 01 meraih 33,9 persen suara, disusul paslon 03 dengan 33,6 persen, dan paslon 02 dengan 32,4 persen. Selisih tipis antara paslon 01 dan paslon 03, hanya 0,3 persen, menjadi perhatian. Namun, Didik menegaskan masyarakat tidak perlu ragu terkait hasil ini.

    “Hasil ini merupakan rekap tingkat kecamatan yang resmi, jadi seharusnya tidak ada keraguan,” tambahnya.

    Didik juga menyatakan bahwa pihaknya tetap menunggu penetapan resmi dari KPUD Magetan sebagai keputusan akhir Pilkada. Menanggapi klaim kemenangan dari paslon lain, Didik menyebut itu sebagai hak masing-masing paslon. Namun, klaim tersebut perlu didukung oleh data pembanding yang kredibel untuk memastikan objektivitas.

    “Jika ada yang mengklaim menang, sebaiknya bandingkan hasil tersebut dengan rekap lain, seperti dari Kesbangpol atau data resmi KPUD yang diunggah secara daring,” ujarnya.

    Terkait kemungkinan sengketa hasil Pilkada, Didik menyatakan pihaknya siap menghadapi langkah hukum. Meski selisih suara di bawah 1 persen, Didik yakin hasil ini murni merupakan pilihan masyarakat Magetan tanpa ada kecurangan.

    “Bu Nanik dan Kang Suyat bukanlah petahana, sehingga peluang untuk melakukan pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis bisa dipastikan nihil. Namun, jika ada yang membawa perkara ini ke ranah hukum, kami siap untuk mengawal suara rakyat,” tegasnya. [fiq/but]

  • Pembentukan BPBD di Kota Bandung Masuk Pembahasan Pansus

    Pembentukan BPBD di Kota Bandung Masuk Pembahasan Pansus

    JABAR EKSPRES – Peneliti Sistem Informasi Geografi, Penginderaan Jauh, dan Mitigasi Bencana UPI, Ayu Lestari menilai urgensitas pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah sangat diperlukan oleh Kota Bandung.

    Menurutnya, sudah seharusnya Kota Kembang memiliki badan yang fokus terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana. Hal ini berkenaan dengan kerawanan Kota Bandung dalam menghadapi cuaca ekstrem.

    “Jadi memang sudah seharusnya Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana ini dipisah. Agar BPBD ini nantinya berfokus pada pencegahan mulai dari kesiapsiagaan, mitigasi, hingga tanggap darurat bencana,” katanya kepada Jabar Ekspres.

    Selain itu, letak topografi Bandung yang berada di wilayah cekungan menjadi dasar lain pembentukan BPBD harus segera di akselerasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung maupun DPRD.

    BACA JUGA:Cara Dapat Saldo DANA Rp600 Ribu Cair ke Rekening Modal KTP

    Menurutnya, risiko kebencanaan yang tinggi di Kota Bandung tak dibarengi dengan pemahaman masyarakat guna meminimalisir segala bentuk resiko dalam menghadapi suatu bencana.

    “Mitigasi ini diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebencanaan, meminimalisir segala risiko, dan tentunya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Maka, pembentukan BPBD ini harus segera dilakukan oleh pemerintah,” ungkapnya.

    Disinggung terkait hal ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan mengaku, pembentukan terkait BPBD sudah masuk bahasan panitia khusus (pansus) 4 DPRD Kota Bandung.

    Dirinya berharap, terbentuknya BPBD ini bisa mengatasi terkait penangunggalan bencana yang rentan terjadi di Kota Bandung.

    BACA JUGA:Ngatiyana Tegaskan Sinergi Pimpinan dan Wakil dalam Membangun Kota Cimahi

    “Saat ini, pembentukan BPBD Kota Bandung sedang diproses di Pansus. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya kita menghadapi bencana,” katanya.

    Di tempat lain, Ketua Pansus 4 DPRD Kota Bandung, Maya Himawati membenarkan bahwa Kota Kembang sangat membutuhkan badan yang berfokus pada penanggulangan terkait kebencanaan.

    Menurutnya, Hal ini agar kinerja Dinas Kebakaran bisa berjalan optimal. Selama ini, diakuinya, tanggung jawab Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) terbilang berat. Maka dari itu, pihaknya akan memfasilitasi terkait pemisahan instansi tersebut.

  • Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

    Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember. Jawa Timur, berharap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 bisa benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.

    “APBD adalah tolak ukur penilaian keberhasilan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan,” kata Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasdem.

    Nasdm berharap semua kegiatan dan program prioritas benar-benar dialokasikan sesuai dengan anggaran yang proporsional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk memenuhi target pembangunan yang telah dicanangkan.

    “Pemerintah harus belajar dari tahun anggaran yang lalu dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kurang maksimal,” kata Fatmawati.

    Nasdem berharap kinerja seluruh komponen dalam pemerintah daerah dioptimalkan untuk berkomitmen melaksanakan pemerintahan yang baik. “Jalankan sembilan prinsip good governance, yaitu: akuntabilitas partisipasi ,masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategis, responsif, dan berorientasi pada konsensus,” kata Fatmawati.

    Fatmawati meminta pemerintah daerah untuk benar-benar mengawal kemandirian dan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada. “Jangan berharap Pemkab Jember bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain, ketika kita hanya berjalan normatif,” katanya.

    Fatmawati mengingatkan agar komitmen pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul menjadi tujuan utama. “Sering gagalnya rencana kegiatan di pemkab Jember kepada masyarakat telah menjadi catatan tersendiri yang harus diperbaiki,” katanya.

    “Kami melihat secara garis besar APBD 2025 belum memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat. Contoh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), kegiatan yang direncanakan hanya untuk makan dan minum rapat, perjalanan dan honor. Sebagai leading sector yang menangani stunting seharusnya lebih sensitif,” kata Fatwamati. [wir]

  • PKB Berharap Bupati Jember Segera Terbitkan Peraturan Fasilitasi Pesantren

    PKB Berharap Bupati Jember Segera Terbitkan Peraturan Fasilitasi Pesantren

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa berharap bupati segera menerbitkan peraturan kepala daerah yang menerjemahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Kami sejak awal mengemban amanat dari pondok-pondok pesantren di Kabupaten Jember untuk terus mengawal pemberlakuan Perda.Kabupaten Jember tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren,” kata Mufid, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember.

    PKB berharap Pemerintah Kabupaten Jember beriktikad baik untuk segera menerbitkan peraturan bupati terkait perda tersebut. “Ini agar manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat Jember,” kata Mufid.

    Dalam perda itu disepakati hanya ada dua jenis kategori pesantren yang ada di Jember yakni salaf dan khalaf. Sebelum direvisi gubernur, ada tiga kategori yakni salaf, khalaf, dan kombinasi. “Beberapa ciri-ciri yang terdapat pada pesantren kombinasi ditambahkan atau masuk pada ciri-ciri pesantren khalaf,” kata Mufid.

    Bentuk bantuan fasilitasi yang diatur dalam perda itu adalah bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi, dan atau [elatihan keterampilan. Hanya pesantren yang telah memiliki NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren) yang mendapatkan bentuk fasilitasi yang dimaksudkan.

    Mufid berharap pondok pesantren tidak hanya disapa saat menjelang pemilihan kepala daerah. “Sebagai ekosistem pendidikan tertua di republik ini, pondok pesantren perlu dijaga eksistensinya dan didukung kemajuannya,” katanya. PKB berharap dana hibah sebesar Rp 203,630 miliar dalam APBD 2025 juga mengakomodasi pesantren sebagaumana amanat perda.

    Pemkab Jember sendiri selama 2024 telah membelanjakan hibah untuk rehabilitasi masjid, musala, dan pondok pesatren. Sementara pada 2025, rencana hibah diproritaskan untuk fasilitasi rehabilitasi masjid. Hibah pondok pesantren direncanakan dialokasikan dalam Perubahan APBD 2025. [wir]

  • Ngatiyana Tegaskan Sinergi Pimpinan dan Wakil dalam Membangun Kota Cimahi

    Ngatiyana Tegaskan Sinergi Pimpinan dan Wakil dalam Membangun Kota Cimahi

    JABAR EKSPRES – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana-Adhitia, optimis unggul dalam Pilkada Cimahi 2024 dengan perolehan sementara hampir 42 persen berdasarkan hitung cepat (quick count) dan hitung real (real count). Meski demikian, mereka tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU Kota Cimahi.

    “Untuk sementara, hasil hitung real count dan quick count menunjukkan kita masih unggul hampir sekitar 42 persen. Namun, kita masih menunggu pengumuman resmi dari KPU Kota Cimahi,” ujar Ngatiyana baru-baru ini.

    Ngatiyana menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah merangkul seluruh masyarakat Cimahi tanpa membedakan pilihan politik.

    BACA JUGA: Tok! DPRD dan Pemkot Sahkan RAPBD 2025 Kota Bogor

    “Hal yang paling penting dari semua proses ini adalah masyarakat, baik yang memilih kami maupun yang tidak memilih kami. Semuanya sama, masyarakat yang harus dirangkul, tidak dibeda-bedakan, karena ini pesta demokrasi,” tegas Ngatiyana.

    Sambil menunggu penetapan KPU, Ngatiyana dan Adhitia terus melakukan konsolidasi dan mempersiapkan langkah ke depan.

    “Jika nanti kita dilantik, kami akan mempersiapkan program ke depan agar terlaksana dengan baik,” ujarnya.

    BACA JUGA: Rudy Susmanto Siap Wujudkan Bogor Digital dan Hijau dalam Program 100 Hari Pertama Kerja

    Ngatiyana juga menyebutkan bahwa pihaknya memanfaatkan waktu untuk memperkuat koordinasi dengan partai pendukung dan elemen masyarakat. Mereka berkomitmen turun ke lapangan untuk memahami kondisi riil masyarakat Cimahi.

    “Kami sangat prihatin melihat kondisi masyarakat Cimahi saat ini, di mana banyak yang sakit dan kehidupannya kurang sejahtera. Masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.

    Mengenai sinergi kepemimpinan, Ngatiyana menekankan pentingnya kerjasama erat antara dirinya dan Adhitia sebagai Wakil Wali Kota.

    BACA JUGA: Proyek Penataan Sarpras Tahura Djuanda Sempat Bermasalah, Volume Kurang dan Terlambat

    “Menurut pengalaman saya di militer, pimpinan dan wakil pimpinan harus bersinergi. Tidak ada jalan masing-masing. Wakil itu mewakili dan memberikan saran kepada pimpinan, sehingga dalam mengambil keputusan menjadi satu suara dari atas ke bawah,” jelas Ngatiyana.

    Ia juga menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci dalam membangun Cimahi.