Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Diduga Sebabkan Banjir, DPRD Sumedang Tegur Pengembang Ini

    Diduga Sebabkan Banjir, DPRD Sumedang Tegur Pengembang Ini

    JABAR EKSPRES – Pengembang perumahan yang melaksanakan pembangunan di wilayah Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang jadi sorotan. Pasalnya, pembangunan tersebut diduga kuat menjadi penyebab banjir di Dusun Cikalama RW 10, Desa Sindangpakuon..

    Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia mengatakan, dirinya telah memberikan teguran keras kepada pengembang perumahan, yakni PT Yoda. Asep meminta agar pihak pengembang dapat turut mengatasi persoalan banjir, sebab salah satu faktor terjadinya genangan air di pemukiman warga itu, diduga karena adanya aktivitas perumahan.

    “Saya minta kepada PT Yoda agar serius menangani masalah ini. Jika tidak, kami akan panggil mereka ke kantor DPRD untuk memberikan penjelasan lebih lanjut,” katanya, Selasa (3/12/2024).

    Asep Kurnia atau akrab disapa Akur itu menerangkan, dirinya menegur pengembang setelah mendapat informasi dari pihak Desa Sindangpakuon, yang menyampaikan bahwa salah satu penyebab banjir adalah karena aktivitas penataan lahan, yang dilakukan oleh PT Yoda untuk pembangunan perumahan.

    BACA JUGA:Dampak Jebolnya Kirmir di Kota Bandung, Ruangan SDN 260 Griba Antapani Masih Rusak Parah

    “Hal ini menimbulkan dampak serius bagi warga sekitar yang terdampak banjir,” terang Legislator Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Golkar.

    Oleh karenanya, penanganan banjir harus menjadi prioritas utama dan pengembang perlu bertanggung jawab penuh atas masalah yang terjadi.

    Kemudian, Akur juga meminta pemerintah desa dan kecamatan untuk memantau langkah-langkah yang diambil oleh pihak pengembang, dalam mengatasi persoalan banjir akibat adanya aktivitas penataan tanah untuk perumahan. “Saya berharap ada laporan konkret mengenai upaya penanganan yang dilakukan, sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban,” ujarnya.

    Kejadian ini tengah menjadi sorotan publik karena banjir yang terjadi telah mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kerugian materil. Warga Dusun Cikalama mendesak pihak terkait untuk segera mencari solusi, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    BACA JUGA:Semudah Itu? Saldo Gratis Rp 414.551 Langsung Masuk Dompet Elektronik dari Aplikasi Penghasil Uang, Cuma Pake Cara Ini Doang

    Sebelumnya, Akur bersama tiga Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Dapil 5 (Jatinangor-Cimanggung), sempat melakukan pengecekan ke lokasi banjir pada Senin (2/12).

  • Legislator: Wacana gubernur dipilih DPRD harus dibahas di DPR RI

    Legislator: Wacana gubernur dipilih DPRD harus dibahas di DPR RI

    Selasa, 3 Desember 2024 14:46 WIB

    Sejumlah warga menyaksikan proses penghitungan perolehan suara Pilkada di TPS 5 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). ANTARA FOTO/Fauzan/YU.

    Semua itu kita kembalikan kepada keputusan perwakilan rakyat kita yang duduk di DPR

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Efisiensi birokrasi lebih penting daripada debatkan pemilihan gubernur

    Efisiensi birokrasi lebih penting daripada debatkan pemilihan gubernur

    struktur pemerintahan cukup terdiri dari pemerintah pusat dan daerah tingkat II (kabupaten/kota) tanpa melibatkan daerah tingkat I (provinsi)

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menegaskan pentingnya efisiensi birokrasi untuk mendukung layanan publik ketimbang riuh memperdebatkan mekanisme pemilihan gubernur.

    Menurutnya, yang mendesak saat ini hierarki pemerintahan yang lebih sederhana akan mendukung efektivitas pelayanan publik.

    Jamiluddin juga menilai usulan agar gubernur dipilih oleh DPRD tidak efektif dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah.

    Ia berpendapat, jika alasan seperti biaya tinggi, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan potensi polarisasi politik dijadikan dasar usulan tersebut, maka langkah yang lebih tepat adalah menghapuskan jabatan gubernur dan lembaganya secara keseluruhan.

    “Dengan begitu, bupati atau wali kota dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat tanpa melalui gubernur,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

    Jamiluddin membeberkan dua keuntungan utama jika jabatan gubernur ditiadakan. Pertama, jarak komunikasi antara kabupaten/kota dengan pusat menjadi lebih pendek.

    “Hal ini akan memangkas alur birokrasi dan administrasi, yang sejalan dengan prinsip manajemen modern yang menginginkan pelayanan cepat, efisien, dan transparan,” katanya.

    “Negara dapat meniadakan cost (biaya) untuk 38 kantor gubernur,” tambahnya.

    Dengan tidak adanya pemerintahan di tingkat provinsi, negara bisa mengalihkan anggarannya untuk kesejahteraan rakyat.

    Sebelumnya, Tingginya angka golongan putih (golput) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 memunculkan wacana gubernur dipilih melalui DPRD atau presiden mewakili pemerintah pusat.

    Hal itu didasarkan biaya untuk menggelar pemilihan gubernur (pilgub) cukup tinggi, sementara partisipasi pemilih rendah.

    Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPRD Sumbar, Benny Saswin Nasrun komitmen berdayakan UMKM

    Anggota DPRD Sumbar, Benny Saswin Nasrun komitmen berdayakan UMKM

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Anggota DPRD Sumbar, Benny Saswin Nasrun komitmen berdayakan UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:43 WIB

    Elshinta.com – Komitmen anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat H Benny Saswin Nasrun terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM dinilai sangat tinggi. 

    Komitmen tersebut ditunjukkan anggota Komisi III tersebut dengan melakukan kegiatan Sosialisasi Perda atau Sosper nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di daerah pemilihannya di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu 1 Desember 2024.

    Kegiatan tersebut diikuti 200 pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. 

    Bahkan Benny Saswin Nasrun berupaya membina UMKM yang ada di daerah pemilihan yang dimulai dari kegiatan Sosper bagi pelaku UMKM. Kemudian, dilanjutkan pembekalan melalui pelatihan hingga melengkapi peralatan dan permodalan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

    Melalui upaya tersebut, sebut Benny Saswin Nasrun, UMKM bisa berkembang secara terarah, terprogram, maju dan berdaya saing. Dengan demikian, pendapatan meningkat, pola pikir atau mindset dalam berusaha berubah sehingga bisa maju dan berkembang. 

    Lebih lanjut Benny Saswin Nasrun mengatakan, jenis usaha yang potensial adalah usaha kerupuk jengkol dikembangkan melalui koperasi. “Usaha ini potensial dikembangkan selain bahan bakunya mudah didapat, prosesnya juga lebih mudah,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (2/12). 

    Sosper anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dihadiri, camat, walinagari, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. 

    Pemateri atau narasumber, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Disperindag Sumbar, Hilma. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPRD Bondowoso Berharap Program Makan Bergizi Gratis Ditanggung APBN

    DPRD Bondowoso Berharap Program Makan Bergizi Gratis Ditanggung APBN

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Bondowoso berharap program makan bergizi gratis ditanggung oleh APBN.  Pemkab Bondowoso sendiri telah menghitung estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program makan bergizi gratis secara kasar.

    Dari perhitungan ini memang angka menjadi fantastis dan besar sekali. Sehingga dengan angka sekian ini terlihat tidak logis karena kebutuhan jauh melebihi pendapatan daerah.

    Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan antara Rp 500 miliar sampai Rp 600 miliar setahun dengan asumsi sekali makan Rp15.000 dikalikan ratusan ribu siswa dari PAUD hingga SMP se-Bondowoso..

    “Angka ini muncul jika harga makanan per porsi sebesar Rp15 ribu dengan jumlah siswa se Bondowoso sebanyak 100.400 an orang,” ujar Kepala Dispendik Bondowoso, Haeriyah Yuliati.

    Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso, Supriyadi masih bimbang mengenai harga satuan per porsi.

    “Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan pak Presiden dalam pidatonya itu Rp 10 ribu per porsi,” ungkapnya kepada Beritajatim.com, Senin (2/12/2024).

    Apabila direalisasikan per porsi Rp10 ribu saja, maka kebutuhan anggaran per hari kisaran Rp1 miliar dan setahun sekitar Rp300 miliar, dipotong hari libur.

    “Ini kan belum tahu kebijakan dari pusat. Harapan Bondowoso tentu dicover oleh pusat (APBN). Anggaran (APBD) kita kan tidak menganggarkan makanan bergizi gratis,” ucapnya.

    Legislator Partai Golkar ini meminta masyarakat Bondowoso untuk bersabar, sebab Pemkab Bondowoso juga masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

    “Kita masih menunggu surat resminya. Sejauh ini di beberapa kota masih taraf ujicoba. Kalau mengikuti perkembangan, masih di kisaran Rp10 ribu atau Rp15 ribu per porsi,” bebernyanya.

    Sebelumnya, Kepala Dispendik Bondowoso, Haeriyah Yuliati mengaku sudah menghitung jumlah siswa dan kebutuhan anggaran untuk makan bergizi gratis.

    “Kami sudah menghitung jumlah siswa mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP,” kata Haeriyah.

    Meskipun belum tahu pola pelaksanaannya, namun Dispendik sudah menyiapkan data perhitungannya.

    “Misalnya biayanya Rp15 ribu saja per porsi, maka itu akan dibutuhkan anggaran Rp1,5 miliar dalam satu hari,” sebutnya.

    Sebab jumlah siswa dari PAUD hingga SMP se Kabupaten Bondowoso berkisar 100 ribuan orang.

    “Kalau satu tahun kisarannya mungkin sekitar Rp500 miliar sampai Rp 600 miliar,” ucap yang juga Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso ini.

    Menurutnya, jika kebutuhan anggaran itu harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka tidak memungkinkan.

    “Karena anggaran APBD kita terbatas. Maka barang tentu nanti program yang lain akan tertinggal. Program ini harus benar-benar didanai oleh pemerintah pusat,” nilainya.

    Diketahui, dana perimbangan dari APBN yang disertakan ke APBD Bondowoso sebesar Rp 1,6 triliun. Total APBD Bondowoso hanya kisaran Rp2,2 trilun per tahun.

    “Sedangkan kebutuhan belanja pegawai saja di Bondowoso setiap tahun mencapai Rp 900 miliar,” kata Haeriyah.

    “Jika program makan bergizi gratis ditanggung APBD, maka pembangunan Bondowoso tidak akan berjalan maksimal,” sambungnya.

    Kendati demikian, Haeriyah mengakui belum menerima petunjuk teknis atau surat resmi.

    “Terkait berapa dana sharing yang harus disiapkan dan OPD mana pengampunya,” ucap Haeriyah.

    Apabila ada petunjuk teknis, Pemkab Bondowoso siap tancap gas. “Prinsip kalau sudah ada surat resmi atau juknis, kita siap menindaklanjuti sesuai regulasi,” tandasnya. [awi/aje]

  • Pj Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK Setelah Pimpin Rapat

    Pj Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK Setelah Pimpin Rapat

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024) malam. Sebelumnya, Risnandar sempat memimpin rapat evaluasi kinerja BUMD Tirta Siak di ruang rapat wali kota Pekanbaru, kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

    Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk perwakilan dari Tirta Siak. Namun, hanya beberapa jam setelah rapat selesai, KPK melakukan penangkapan terhadap Risnandar.

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan kabar penangkapan Pj wali kota Pekanbaru dalam OTT KPK tersebut. “Iya benar, Pj wali kota Pekanbaru terjaring dalam OTT KPK,” ujar Tanak.

    Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pihak lain yang turut diamankan atau barang bukti yang disita saat Pj wali kota Pekanbaru terjaring OTT KPK.

    Menanggapi OTT tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Roni Amriel berharap agar pelayanan di Pemko Pekanbaru tidak terganggu.

    “Pada intinya, kita ingin pelayanan dalam bentuk apapun di pemkot tetap berjalan seperti biasanya, terutama menjelang akhir tahun di mana banyak kegiatan yang harus diselesaikan,” ungkap Roni dilansir B-Network, Hallo Riau.

    Roni juga meminta agar seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Pekanbaru tetap fokus menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

    Peristiwa ini terjadi di tengah banyaknya program dan kegiatan yang harus diselesaikan Pemkot Pekanbaru menjelang akhir tahun. Fokus pada pelayanan masyarakat menjadi prioritas utama agar roda pemerintahan tetap berjalan lancar meskipun terjadi gangguan di tingkat kepemimpinan setelah Pj wali kota Pekanbaru terjaring dalam OTT KPK. 

  • Cak Imin Ungkap Penyebab Kecanduan Judi Online, Ajak Kader PKB Ikut Berantas – Page 3

    Cak Imin Ungkap Penyebab Kecanduan Judi Online, Ajak Kader PKB Ikut Berantas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin angkat suara terkait fenomena judi online (judol) yang menjadi penyakit masyarakat saat ini. Menurutnya, judi online adalah candu akibat tidak adanya edukasi dari hadirnya kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan perbaikan pendidikan.

    Hal itu disampaikan Cak Imin saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Kecanduan judol itu karena kognisi, sejak kecil anak kecil dikasih handphone tapi tidak diberi edukasi hal-hal yang positif. Itu adalah fakta yang harus diatasi oleh negara, tetapi juga harus diimbangi dengan perbaikan pendidikan kita. Bagaimana teknologi dan disrupsi di kehidupan kita ini memerlukan inovasi dan solusi. Dan saya yakin PKB bisa berkontribusi mengatasi masalah itu,” kata Gus Muhaimin seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (3/12/2024).

    Dia mendorong, kader partainya turut berkontribusi memberantas judol lewat tiga hal. Pertama, adanya keberanian mengambil keputusan. Kedua, regulasi yang tegas. Ketiga, memperbaiki pola pendidikan.

    “Saya berharap DPR-DPRD PKB mengantisipasi percepatan perubahan dengan sungguh-sungguh, tidak menjadikan perubahan ini hal yang terlewatkan tapi kita harus muncul memberi jawaban serta solusi atas masalah itu,” kata pria yang juga menjabat sebagai menteri koordinator pemberdayaan masyarakat ini.

    Muhaimin juga mendorong seluruh kadernya untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar kita bisa menghadirkan cara yang efektif menyelesaikan persoalan bangsa.

    “Makanya tagline PKB sekarang adalah PKB Solusi Bangsa,” katanya.

    Dia percaya, apa yang dilakukan PKB adalah rangkaian ikhtiar menata, memperbaiki dan mempercepat kemakmuran bangsa. Harapannya, PKB tetap bisa berperan meski di tengah keterbatasan selama dibarengi dengan inovasi, kreatifitas, serta terobosan-terobosan yang tidak mudah.

    “Mari kita terus belajar memperbaiki kapasitas kolektif kita, terutama Fraksi-Fraksi PKB di Jawa Timur,” ujar Muhaimin Iskandar memungkasi.

     

  • Legislator Sorot Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024: Tak Masuk Akal

    Legislator Sorot Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024: Tak Masuk Akal

    Jakarta –

    Pilkada serentak 2024 juga diwarnai fenomena maraknya kotak kosong yang menang. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menilai pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu mengalami anomali dan tidak masuk akal.

    “Jadi adanya fenomena kotak kosong, apalagi kotak kosong yang kemudian menang dalam pemilihan merupakan suatu anomali dan tidak masuk akal (absurd). Menangnya kotak kosong merupakan suatu dinamika sosial politik yang harus dicermati,” kata Ahmad Irawan dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

    Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2024 banyak diwarnai pasangan calon (paslon) tunggal yang artinya mereka melawan kotak kosong. Beberapa paslon tunggal kalah dengan kotak kosong sehingga menjadi perhatian banyak pihak.

    Kotak kosong sendiri merupakan fenomena ketika hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang berkontestasi dalam pemilu di mana kondisi ini seringkali dianggap menguntungkan paslon tunggal karena ketiadaan lawan dinilai membuka peluang lebar untuk menang. Oleh karena itu, kemenangan kotak kosong menjadi kontroversi.

    Irawan mengatakan fenomena kemenangan kotak kosong berpotensi merugikan negara.

    “Jika memang rakyat menginginkan kepemimpinan alternatif, maka gerakan tersebut seharusnya telah dimulai dan harus ada sejak proses pencalonan. Toh ada mekanisme perseorangan (independen) jika tidak mampu dan tidak menginginkan calon yang diusung oleh partai politik,” ungkapnya.

    Irawan menjelaskan bahwa hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) merupakan hak konstitusional dan merupakan perwujudan dari kesetaraan dan partisipasi dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law).

    “Mengenai hak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) telah memberikan jalan konstitusional untuk dapat dicalonkan melalui jalur perseorangan (independen) atau melalui jalur partai politik,” paparnya.

    “Karena partai politik juga dibebani syarat minimum dukungan kursi di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk mengajukan pasangan calon,” ungkap Irawan.

    Terkait jumlah dukungan ini, memang sudah ada ketentuan konstitusional terbaru yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi apabila partai politik menggunakan jumlah perolehan suara minimal yang didapatkan dalam pemilu, saat ini presentase dukungannya telah disamakan dengan dukungan perolehan suara calon perseorangan.

    Menurut Irawan, banyak daerah untuk Pilkada 2024 yang menggunakan bentuk dukungan partai politik dengan basis jumlah perolehan suara partai politik karena lebih mudah, bukan kursi di DPRD.

    “Kenapa perlu syarat dukungan? agar warga negara yang maju dalam pemilihan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pemilihan kepala daerah,” tuturnya.

    Irawan mengatakan syarat dukungan juga sebagai upaya untuk menjaga nilai dan kepercayaan rakyat terhadap proses pemilihan kepala daerah dan demokrasi. Jika tidak, kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi akan turun, serta serta ada kecenderungan dan potensial juga untuk dipermainkan secara tidak bertanggungjawab.

    “Sehingga menurut saya, Negara sebenarnya telah memberikan kemudahan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota),” ujar Irawan.

    Irawan mengatakan fenomema kotak kosong ini akan menjadi evaluasi bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, dan Komisi II DPR yang membidangi urusan terkait pemilihan umum.

    “Ke depan semua ini akan kita evaluasi secara holistik dan komprehensif, termasuk apakah mekanisme kotak kosong ini relevan,” tuturnya.

    (eva/isa)

  • Cak Imin Optimistis PKB Bisa Berkontribusi Atasi Bahaya Judi Online

    Cak Imin Optimistis PKB Bisa Berkontribusi Atasi Bahaya Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku optimistis PKB bisa berkontribusi dalam mengatasi dan mencegah bahaya judi online atau judol yang marak terjadi di masyarakat. 

    Hal ini disampaikan Cak Imin saat membuka bimbingan teknis (bimtek) anggota Fraksi PKB DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Saya yakin PKB bisa berkontribusi mengatasi masalah judi online,” ujar Cak Imin dalam acara tersebut.

    Menko pemberdayaan masyarakat itu mendukung tema bimtek PKB terkait pemberantasan judol. Menurut dia, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan Fraksi PKB terkait judol, yakni keberanian mengambil keputusan, regulasi yang tegas dan memperbaiki pola pendidikan. 

    “Kecanduan judol itu karena kognisi, sejak kecil anak kecil dikasih HP, tetapi tidak diberi edukasi hal-hal yang positif. Itu adalah fakta yang harus diatasi oleh negara, tetapi juga harus diimbangi dengan perbaikan pendidikan kita,” tutur dia terkait judi onlie.

    Dalam bimtek tersebut, hadir juga Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, serta Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda.

    Menurut Cak Imin, teknologi dan disrupsi di kehidupan sekarang ini memerlukan inovasi dan solusi. Karena itu, dia berharap DPR-DPRD PKB harus mengantisipasi percepatan perubahan dengan sungguh-sungguh melalui fungsi-fungsi yang melekat di anggota dewan.

    “Kita tidak menjadikan perubahan ini hal yang terlewatkan, tetapi kita harus muncul memberi jawaban serta solusi atas masalah itu. Makanya tagline PKB sekarang adalah PKB Solusi Bangsa,” imbuh dia.

    Selain itu, Cak Imin mendorong seluruh anggota Fraksi PKB untuk terus mengasah kemampuan dan kapasitas keilmuan diri di tengah perubahan di semua lini. Menurut dia, PKB tetap bisa berperan meski di tengah keterbatasan selama dibarengi dengan inovasi, kreatifitas, serta terobosan-terobosan.

    “Kita harus terus meng-upgrade kapasitas dan kemampuan kita agar kita bisa menghadirkan cara yang efektif menyelesaikan persoalan bangsa kita. Apa yang kita lakukan adalah rangkaian ikhtiar kita menata, memperbaiki dan mempercepat kemakmuran bangsa kita,” kata dia. 

    Sementara itu, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim mengaku sengaja mengangkat tema judol dalam bimtek kali ini. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut telah menjadi bencana yang merugikan banyak lini kehidupan.

    “Bimtek sekarang mengambil tema soal judi online karena ketum kita, Gus Muhaimin (Cak Imin) yang juga menko sering menyuarakan bahaya judi online. Kami menghadirkan pembicara dari OJK sampai kiai,” tutur Gus Halim.

    Gus Halim mengatakan target bimtek ini adalah seluruh Fraksi PKB paham dan bisa mengambil langkah strategis pendampingan bagi masyarakat dalam mengatasi bahaya judol. Terutama, kata dia, Fraksi PKB wajib merumuskan regulasi terkait bahaya judi online.

    “Dan merancang langkah konkret strategis bagaimana mengatasi bahaya judi online. Ini pola bimtek sekarang, tidak sekadar bimtek selesai, lalu selesai. Namun, harus ada tindak lanjutnya,” pungkas Gus Halim.

  • Terjaring KPK, Segini Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    Terjaring KPK, Segini Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    TRIBUNJATENG.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, Senin (2/12/2024).

    Sejumlah pihak diamankan, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    Ihwal Pj Wali Kota Pekanbaru kena OTT KPK dibenarkan Johanis Tanak.

     “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK ini kepada wartawan.

    Berapa harta kekayaan Risnandar Mahiwa?

    Lantas, bagaimana sosok Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, dan berapa nilai harta kekayannya? 

    Sekadar informasi, Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto, melantik Risnandar Mahiwa sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (22/5/2024) lalu.

    Risnandar Mahiwa baru menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru selama 6 bulan.

     Risnandar merupakan putra kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah yang berkarir di Kementerian Dalam Negeri.

    Ia mengawali karier birokratnya sebagai Lurah Soho, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2009 silam.

    Kemudian ia hijrah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesbang dan Politik Kemendagri.

    Sejak 2018 lalu, ia menduduki kursi Kabag Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kemudian ia promosi menjadi Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2021.

    Selanjutnya, Risnandar Mahiwa resmi diangkat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menduduki kursi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru menggantikan Muflihun yang sudah menjabat selama dua tahun.

    Penetapan Risnandar dikukuhkan dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 Tahun 2024 yang diteken Menteri Tito Karnavian pada 20 Mei 2024.

    “Memberhentikan saudara Muflihun, Sekretaris DPRD Provinsi Riau sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Mengangkat saudara Risnandar Mahiwa, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,” tulis SK Mendagri.

    Berapa Nilai Harta Kekayaan Risnandar Mahiwa?

    Terkait nilai harta kekayaan, Risnandar Mahiwa melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2023 pada 18 Maret 2024.

     Risnandar Mahiwa mempunyai total kekayaan nyaris Rp 2 miliar yakni Rp1.909.830.065.

    Rincian kekayaan Risnandar Mahiwa di antaranya punya tanah dan bangunan seluas 33 m2/28.25 m2 di Kabupaten/Kota Jakarta Pusat senilai Rp830.000.000 yang merupakan hasil sendiri.

    Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp255.000.000, yaitu Motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019 seharga Rp70.000.000, mobil BMW tahun 2011 senilai Rp160.000.000 dan sepeda merek Brompton tahun 2018 dengen harga Rp25.000.000. Semuanya disebutnya hasil sendiri.

    Risnandar juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp5.000.000, Kas dan Setara Kas Rp520.000.000 dan harta lainnya sebesar Rp340.000.000.

    Ia juga punya hutang Rp40.169.935 hingga total karta kekayaannya menjadi Rp1.909.830.065.

    Profil dan Biodata Risnandar Mahiwa
     
    Nama: Risnandar Mahiwa, SSTP, MSi.

    Tempat tanggal lahir: Di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 6 Juli 1983. 

    Pegawai Kemendagri: Pejabat Pangkat Pembina (IV/a).

    Lulusan: D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006). Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009).

    Riwayat Jabatan

    – Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (2009). 

    – Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (2012).

    – Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2014).

    – Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016)- Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2018)

    – Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan (2021)

    – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru (2024)

     

    Artikel ini diolah dari Tribun-Medan.com