Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Jakpus kawal rekapitulasi penghitungan secara akurat dan transparan

    Jakpus kawal rekapitulasi penghitungan secara akurat dan transparan

    Mari kita sama-sama mengikuti proses rekapitulasi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga hasil akhir dari proses ini dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi mandat bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) berkomitmen mengawal rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 di tingkat kota secara akurat dan transparan.

    ” Hasil rekapitulasi hari ini merupakan cermin dari partisipasi warga Jakarta dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, keakuratan dan integritas dalam penghitungan hasil pemungutan suara sangatlah penting,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin dalam sambutannya di Jakarta, Rabu.

    Arifin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung KPU dan semua pihak yang terlibat untuk mengawal rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat Jakarta Pusat berjalan dengan baik dan lancar.

    Hal ini untuk menciptakan pilkada yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bermartabat hingga menjadi contoh yang baik dalam penyelenggaraan demokrasi yang bersih dan transparan.

    “Keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen adalah kunci untuk menjaga integritas. Saya percaya, dengan kerja keras, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak, kita dapat mencapai tujuan bersama,” ujar Arifin.

    Arifin turut mengapresiasi stakeholders terutama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) yang selama ini telah mendukung dan mengawal setiap tahapan Pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

    Menurut Arifin, Pilkada Jakarta 2024 ini juga menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang tetap terjaga.

    “Mari kita sama-sama mengikuti proses rekapitulasi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga hasil akhir dari proses ini dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi mandat bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberikan,” ucap Arifin.

    Pembukaan rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkeys, Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, dan perwakilan DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga.

    Lalu perwakilan dari saksi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) mulai dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hingga Polres Metro Jakarta Pusat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPRD Jakarta Minta Pemprov Mitigasi Pohon Tumbang

    Anggota DPRD Jakarta Minta Pemprov Mitigasi Pohon Tumbang

    loading…

    Anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu meminta Pemprov Jakarta, khususnya Distamhut beserta BPBD melakukan mitigasi pohon tumbang akibat angin kencang. Foto: Ist

    JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu meminta Pemprov Jakarta, khususnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan mitigasi pohon tumbang akibat angin kencang. Setiap hujan deras disertai angin kencang ada saja kejadian pohon tumbang di beberapa wilayah Jakarta.

    “Hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang di Jakarta mengindikasikan perlunya pendekatan lebih serius terhadap manajemen pohon di perkotaan,” ujar Kevin, Selasa (3/12/2024).

    Menurut dia, pada dasarnya pohon tumbang tidak terjadi semata karena cuaca ekstrem, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam pemeliharaan pohon-pohon.

    “Banyak pohon tua dengan kondisi akar yang melemah atau tidak dirawat secara berkala, sehingga tidak mampu menahan tekanan angin kencang. Ini harus menjadi momentum bagi Pemprov untuk memperkuat tata kelola dan pemantauan pohon di seluruh wilayah Jakarta,” katanya.

    Politikus PSI itu mendorong Distamhut dan BPBD lebih terintegrasi dalam melakukan mitigasi risiko pohon tumbang di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pemetaan lokasi pohon rawan tumbang, terutama di jalan-jalan utama dan kawasan padat aktivitas masyarakat.

    Selain itu, BPBD perlu memastikan kolaborasi aktif dengan Dinas Pertamanan untuk menyiapkan rencana aksi cepat tanggap jika insiden terjadi.

    Pria yang menjabat Kepala Dharmapala Nusantara itu juga mendorong BPBD Jakarta menerapkan sistem peringatan dini berbasis data cuaca dari BMKG yang dapat langsung menyasar masyarakat melalui kanal resmi seperti aplikasi JAKI atau pesan singkat.

    Dinas terkait juga perlu menggunakan teknologi modern seperti sensor pohon untuk memantau kelembapan tanah dan stabilitas akar, terutama di lokasi yang sering dilanda banjir atau angin kencang.

    Kevin mengajak masyarakat dilibatkan secara aktif, bukan hanya untuk melaporkan potensi bahaya, tapi juga diberikan edukasi bagaimana mengenali pohon yang berisiko tumbang.

    “Pemprov juga dapat membuka kanal komunikasi langsung di tingkat kelurahan atau RW untuk mempermudah pelaporan dan mempercepat penanganan. Misalnya, pemerintah bisa memberikan panduan visual tentang kondisi pohon berbahaya, sehingga masyarakat memiliki pemahaman lebih baik dan dapat berkontribusi secara nyata dalam mitigasi risiko,” ungkapnya.

    (jon)

  • KPU Malang Hitung Ulang Suara di Empat TPS Wagir

    KPU Malang Hitung Ulang Suara di Empat TPS Wagir

    Malang (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menggelar penghitungan suara ulang di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir. Langkah ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub dan Pilbup 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

    Ketua KPU Kabupaten Malang, Abdul Fatah, menyebutkan bahwa penghitungan ulang di TPS 3, 4, 6, dan 8 dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Rekomendasi Bawaslu muncul karena formulir C hasil penghitungan suara dari empat TPS ditemukan di luar kotak meskipun dalam kondisi aman dan tersegel plastik,” jelas Abdul Fatah.

    Untuk menjaga transparansi, penghitungan ulang dilakukan langsung di lokasi rapat pleno. Proses ini juga melibatkan Bawaslu, saksi pasangan calon, PPK, Panwaslu Kecamatan, pemantau independen, serta pewarta.

    “Kami berkomitmen menjaga integritas setiap tahapan pemilu sesuai prosedur. Semua proses berjalan lancar agar hasilnya dapat diterima semua pihak,” tegas Fatah.

    Rapat pleno ini menjadi tahapan akhir rekapitulasi di tingkat kabupaten sebelum hasil disampaikan ke tingkat provinsi. Rekapitulasi dimulai pukul 09.00 WIB, berlangsung terbuka dengan pengawasan ketat.

    KPU memastikan seluruh proses sesuai aturan yang berlaku agar hasil Pilkada 2024 mencerminkan kehendak rakyat. [yog/beq]

  • Waspada Cuaca Ekstrem, DKI Diminta Antisipasi Banjir hingga Pohon Tumbang

    Waspada Cuaca Ekstrem, DKI Diminta Antisipasi Banjir hingga Pohon Tumbang

    Jakarta –

    BMKG memprediksi fenomena angin kencang di Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek terjadi hingga akhir tahun. Anggota DPRD DKI Jakarta F-NasDem Wibi Andrino memberikan sejumlah imbauan kepada Pemprov DKI.

    Wibi mengatakan salah satunya yakni pemangkasan dan perawatan pohon-pohon untuk menghindari pohon tumbang yang bisa berakibat korban jiwa. Selain itu, katanya, pemerintah juga harus melakukan pengerukan saluran air.

    “Pengerukan saluran air dan kesiapan pompa. Memastikan saluran air, waduk, dan embung dikuras secara rutin agar mampu menampung volume air yang meningkat akibat curah hujan tinggi. Selain itu, menyiagakan pompa air, termasuk pompa mobile, di daerah rawan banjir untuk mempercepat proses pengeringan jika terjadi genangan,” ujar Wibi kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).

    “Pemangkasan dan perawatan pohon. Melakukan pemangkasan pohon-pohon yang berpotensi tumbang akibat angin kencang, serta memastikan perawatan rutin untuk mencegah risiko bagi masyarakat,” tambahnya.

    Kemudian, menurutnya, sosialisasi dan edukasi masyarakat juga perlu dilakukan. Pemerintah disarankan untuk mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan angin kencang.

    “Koordinasi antardinas dan lembaga. Memperkuat koordinasi antara dinas terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana,” katanya.

    “Dengan langkah-langkah tersebut, saya percaya dan yakin dampak dari cuaca ekstrem dapat diminimalisir, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman dan lancar,” pungkasnya.

    Penjelasan BMKG

    Fenomena angin kencang terjadi di Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek. BMKG memperkirakan fenomena ini akan berlangsung sampai akhir tahun.

    Ia menjelaskan angin kencang ini terjadi karena efek dari low pressure area. Salah satunya yang terdeteksi di samping laut selatan. Selain itu, hal ini juga karena kemunculan bibit siklon.

    “Itu ada juga low presser area di samping laut selatan. Ada bibit siklon juga,” ujarnya.

    (azh/jbr)

  • GBK Minta Sri Mulyani Revisi Perpres 33/2020 dan Tunda Kenaikan PPN 12 Persen

    GBK Minta Sri Mulyani Revisi Perpres 33/2020 dan Tunda Kenaikan PPN 12 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pembina Gawagis Berpikir Kemajuan (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) dan pengurus GBK meminta kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani untuk meninjau kembali dan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

    Standar Harga Satuan Regional ini meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan satuan biaya pemeliharaan.

    “Tentu permintaan ini berdasarkan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang serius dalam memikirkan masyarakat dan pengusaha-pengusaha di Indonesia, baik pengusaha skala kecil menengah (UMKM) atau pengusaha besar,” kata Gus Ubaid yang juga Pengasuh Ponpes Annuriyah Kaliwining Jember ini, Selasa (3/12/2024).

    “Kami mendukung pernyataan Presiden Prabowo yang meminta kepada Ibu Menteri Keuangan memangkas perjalanan dinas ke luar negeri sebanyak 50 persen. Menurut kami, itu sangat bagus. Bahkan, perjalanan dinas ke luar negeri itu bisa dipangkas sampai 70 persen, hanya sisakan 30 persen, karena itu tidak produktif,” lanjutnya.

    Akan tetapi, GBK meminta kepada Menkeu Sri Mulyani untuk tidak juga memotong perjalanan dinas dalam negeri. “Karena apa? Ini karena fakta di lapangan hari ini itu banyak pengusaha-pengusaha perhotelan di daerah itu okupansinya rendah sekali. Seperti yang kami tahu secara langsung, yaitu salah satu hotel berbintang di Surabaya dan Hotel Fortuna Grande Jember, manajer hotel tersebut mengeluh karena okupansinya rendah sekali. Bahkan, per Oktober kemarin ini Hotel Fortuna Grande Jember minus Rp 400 juta, karena tidak ada pemesanan acara atau kunjungan dari beberapa instansi,” jelasnya.

    Pihaknya juga diperkuat oleh informasi langsung dari teman DPRD Jatim soal perjalanan dinas dalam negeri yang dipangkas, karena Perpres 33/2020 itu
    diberlakukan lagi sama Menkeu Sri Mulyani.

    “Mungkin sebaiknya Perpres 33/2020 itu direvisi atau bahkan dihapus saja dan mengganti dengan Perpres baru yang secara penuh mengatur perjalanan dinas dalam negeri, karena hal itu dapat membangkitkan perekonomian dalam negeri. Apalagi mengingat Perpres 33/2020 dikeluarkan oleh Bapak Jokowi pada saat dunia lagi dilanda Covid-19 waktu itu dan banyak anggaran dipangkas untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

    Perkumpulan ulama muda itu juga sangat mendukung Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang meminta kenaikan PPN 12 persen untuk sementara ditunda. Ini karena sekarang banyak pengusaha di daerah mengeluh PPN yang dinaikkan, karena itu akan membuat para pengusaha dan UMKM gulung tikar.

    “Jadi, kami mungkin mewakili teman-teman pengusaha yang berkeluh kesah kepada kami, agar perjalanan dinas di dalam negeri tolong diperbanyak lagi. Semoga Perpres 33/2020 dihapus dan diganti Perpres baru, serta perbanyak perjalanan dinas ke dalam negeri supaya perekonomian di dalam negeri ini bener-bener tumbuh,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Ada Informasi Mutasi Jabatan, Jubir WarSa Peringatkan Pemkab Jombang

    Ada Informasi Mutasi Jabatan, Jubir WarSa Peringatkan Pemkab Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Berkembang informasi adanya rencana mutasi di lingkup Pemkab Jombang. Hal tersebut langsung disikapi oleh Jubir (Juru Bicara) WarSa (Warsubi-Salman) Muhammad Subaidi Muchtar.

    Dia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang akan melakukan reposisi jabatan strategis di tengah proses penghitungan suara yang saat ini masih dilakukan oleh KPU. Subaidi menegaskan, harusnya Pemkab tidak melakukan hal tersebut saat sudah ada bupati terpilih.

    “Pemkab harap menangguhkan reposisi dan atau mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Jombang. Sebab sudah ada calon bupati terpilih. Secara peraturan perundangan dan etik ini merupakan wewenang bupati terpilih. Hal ini juga sudah sesuai dengan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai oleh Penjabat Kepala Daerah,” jelasnya, Selasa (3/12/2024).

    Bupati terpilih, kata dia, memiliki wewenang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama dengan DPRD sesuai dengan visi misi politiknya.

    “Untuk mencapai visi misi tersebut, dibutuhkan team work yang terdiri dari teknokrat atau birokrat di lingkup pemkab yang dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas,” tegasnya. [suf]

  • Pakar sebut keserentakan pemilihan umum perlu dikaji kembali

    Pakar sebut keserentakan pemilihan umum perlu dikaji kembali

    Mungkin mereka berpikir bahwa ya tidak ada konsekuensi apa-apa dari pilihan-pilihan yang mereka buat, baik memilih maupun tidak memilih.

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi memandang perlu mengkaji ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota serta kepala daerah.

    “Barangkali terkait dengan keserentakan ini perlu dikaji. Kalau dikaji ‘kan bisa kita pahami dengan baik,” kata Prof. Asrinaldi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa, ketika menanggapi menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ketimbang Pemilu 2024.

    Prof. Asrinaldi mengatakan bahwa pihak terkait dapat memilih sejumlah pilihan model keserentakan pemilu untuk diterapkan pada penyelenggaraan berikutnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019.

    Berdasarkan putusan MK tersebut, enam model keserentakan pemilu yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
    1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD;
    2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota;
    3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota;
    4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota;
    5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan memilih bupati dan wali kota;
    6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa angka tersebut masih dapat dikategorikan normal.

    Namun, anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Sabtu (23/11), mengatakan bahwa lembaganya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 82 persen.

    Pada hari Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Periksa Cawagub Jateng Hendrar Prihadi Terkait Kasus Korupsi di Pemkot Semarang

    KPK Periksa Cawagub Jateng Hendrar Prihadi Terkait Kasus Korupsi di Pemkot Semarang

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa calon wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Hendrar mengatakan, selama pemeriksaan, penyidik meminta keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Semarang.

    “Ada undangan, harus memberikan kesaksian terhadap beberapa hal-hal di Pemkot Semarang,” kata Hendrar di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa.

    Hendrar mengatakan, kasus dugaan korupsi tersebut terkait Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

    “Kurang lebih begitu, iya (terkait Mbak Ita),” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

    Menurut informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita; suami Mbak Ita yakni Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri.

    Baca juga: Pilkada Jateng, Andika dan Hendrar Nyoblos di TPS yang Sama

    Kemudian Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

    KPK juga mencegah Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita dan suaminya serta dua tersangka lainnya bepergian ke luar negeri.

  • 4 KPK Periksa Cawagub Jateng Hendrar Prihadi Terkait Kasus Korupsi di Semarang Nasional

    4 KPK Periksa Cawagub Jateng Hendrar Prihadi Terkait Kasus Korupsi di Semarang Nasional

    KPK Periksa Cawagub Jateng Hendrar Prihadi Terkait Kasus Korupsi di Semarang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memeriksa calon wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus mantan Wali Kota Semarang,
    Hendrar Prihadi
    di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
    Hendrar mengatakan, selama pemeriksaan, penyidik meminta keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Semarang.
    “Ada undangan, harus memberikan kesaksian terhadap beberapa hal-hal di Pemkot Semarang,” kata Hendrar di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa.
    Hendrar mengatakan, kasus dugaan korupsi tersebut terkait Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.
    “Kurang lebih begitu, iya (terkait Mbak Ita),” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

    Menurut informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita; suami Mbak Ita yakni Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri.
    Kemudian Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.
    KPK juga mencegah Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita dan suaminya serta dua tersangka lainnya bepergian ke luar negeri.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembentukan BPBD Ditargetkan Rampung Tahun 2025

    Pembentukan BPBD Ditargetkan Rampung Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Akselerasi pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat diperlukan Kota Bandung. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan dan upaya mitigasi ditengah rentannya Kota Kembang dilanda bencana.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara menuturkan, hadirnya BPBD di Kota Kembang ditargetkan rampung pada tahun 2025. Dirinya menyebut, proses pembentukan BPBD tengah masuk dalam tahapan program legislasi daerah.

    “Untuk pembentukan BPBD sendiri sudah masuk Prolegda dan perda. Insyaallah tahun depan BPBD sudah ada,“ katanya kepada awak media, Selasa (3/12).

    BACA JUGA:Spoiler One Piece Chapter 1133: Gaban Kembali dengan Rencana Besar untuk Luffy! Pohon Adam Sebar Zat yang Membahayakan Dunia?

    Nantinya, baik BPBD maupun Dinas Kebakaran akan menjadi kelembagaan yang terpisah. Kedua elemen pemerintahan tersebut bakal memiliki tupoksi yang berbeda terkait kebencanaan.

    “BPBD tidak akan menggantikan Diskar PB, tapi berdiri sebagai lembaga terpisah,” katanya.

    Bakal hadirnya BPBD disambut positif oleh Penyelidik Bumi Madya Badan Geologi, Supartoyo. Menurutnya, Kota Bandung sebagai wilayah yang berada area cekungan sangat rentan dilanda sebuah bencana.

    BACA JUGA:Diduga jadi Penyebab Banjir di Cimanggung, DPRD Sumedang Tegur Pengembang Perumahan

    Terlebih sesar-sesar yang berada di sekeliling Kota Kembang menjadi ancaman nyata terkait gempa bumi yang diprediksi bakal melanda Kota Bandung.

    “Pemerintah daerah harus memperhatikan sesar-sesar ini. Melakukan identifikasi dan pemetaan. Dengan hadirnya BPBD, PR ini saya rasa bakal terlaksana, dengan hadirnya lembaga yang fokus dalam hal kebencanaan,” katanya.

    Dirinya berharap, upaya mitigasi bisa langsung dilakukan oleh Pemkot Bandung. Hal ini guna timbul pemahaman kepada masyarakat perihal menghadapi sebuah bencana.

    “Upaya mitigasi kebencanaan baik gempa, banjir, longsor ini sangat penting. Agar masyarakat mengerti dan paham dalam menghadapi sebuah bencana,” pungkasnya. (Dam)