Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Nasib Penjual Es Teh Dagangannya Tak Habis usai Diejek Gus Miftah, Niat Cari Nafkah ‘Malah Digituin’

    Nasib Penjual Es Teh Dagangannya Tak Habis usai Diejek Gus Miftah, Niat Cari Nafkah ‘Malah Digituin’

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok penjual es teh yang diejek Gus Miftah menjadi sorotan. 

    Kini terungkap bahwa dagangannya tak habis usai kejadian tersebut. 

    Dia juga menyangkal isu bahwa Gus Miftah memborong dagangannya. 

    Seperti diketahui, di sebuah acara pedagang bernama Surhaji ini diperlakukan tidak sopan oleh Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman. 

    Dia lantas sakit hati dan kecewa karena di sana hanya berniat mencari nafkah. 

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Pengakuan menyedihkan tersebut diungkap Suharji saat dihubungi melalui video call oleh selebgram Clara Shinta Amira.

    Suharji menyebut saat kejadian penghinaan terjadi, dagangannya tengah sepi pembeli.

    Diketahui Suharji dihina ketika berdagang di acara pengajian yang digelar oleh Calon Bupati Magelang Sudaryanto-Trijaya di Lapangan Soepardji, Mungkid, Magelang.

    “Pak kemarin dagangannya lagi sepi ya?” tanya Amira.

    “Iya bu,” jawab Suharji.

    Suharji menyebut es teh dagangannya baru terjual beberapa gelas kala itu.

    “Yang beli berapa orang saat itu?” tanya Amira.

    “Ya enggak ada 20 orang,” kata Suharji.

    Setelah dihina dan dijadikan bahan tertawaan, ternyata Gus Miftah tidak memborong dagangan Suharji.

    Suharji akhinya pulang ke rumah dengan tangan kosong serta hati yang terluka.

    “Setelah itu ada yang borong enggak es tehnya?” tanya Amira.

    “Enggak, ada yang beli tapi cuma sedikit, enggak habis,” imbuhnya.

    Ia mengaku kecewa dengan Gus Miftah namun dari lubuk hati terdalamnya sudah memaafkan sikap tak manusiawi penceramah tersebut.

    “Sakit. Saya kecewa, niat mencari nafkah buat anak istri kok malah digituin,” kata Suharji.

    “Istri saya sedih mau gimana lagi,”

    “Saya sudah maafin, saya ikhlas, dan ridho,” imbuhnya sambil tersenyum.

    Sebelumnya, Surhaji dan Gus Miftah viral.

    Pasalnya, banyak pihak membelanya usai Gus Miftah menghina Surhaji dalam acara pengajian yang digelar oleh Calon Bupati Magelang Sudaryanto-Trijaya di Lapangan Soepardji, Mungkid, Magelang, 20 November 2024.

    Mulanya, Gus Miftah bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti denan kalimat yang kurang pantas.

    “Es tehmu seh okeh ra? (Es teh mu masih banyak?) masih? Yo kono didol goblok (Ya sana dijual bodoh),” ucap Gus Miftah.

    Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin di lokasi.

    Gus Miftah kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut.

    “Dolen disek, nko lak durung payu, wes, takdir (Jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir)” ucapnya lagi.

    Kini, nasib baik justru datang untuk Surhaji. Para warga, artis hingga anggota DPRD Jakarta berebut untuk membantu bapak dua anak ini.

    Hal ini terlihat dari postingan Instagram sayap hati.

    Warganet berduyun-duyun membantu usai akun tersebut membuka donasi untuk Surhaji.

    Selain itu, terpantau ada juga komentar dari Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PAN, Bebizie Fatlanay.

    “kakaa @sayaphati mohon baca dm saya, saya mau minta tolong huhungkan kebapaknya saya mau ksh 10 jt bt es teh manisnya,” tulisnya, Selasa (3/12/2024).

    Dalam postingannya, Bebizie ingin memborong dagangan Surhaji dan meminta Gus Miftah menjaga lisannya.

    Ada jua Lutfhi Agizal yang sempat viral. Ia terpantau ingin berdonasi langsung ke Surhaji langsung.

    “Minta no reknya bapak ini pleasee REPLAY DISINI dear kaka pemilik akun,” kata lutfiagizal.

    Tak berhenti sampai di situ, sayap hati juga ingin membantu Surhaji dengan menyiapkan usaha untuk pejuang keluarga itu.

    Kemudian, dari penelusuran Tribun Jakarta, banyak warganet yang menawarkan Surhaji untuk berangkat umrah.

    Diantaranya dari Ustaz Muhammad Fakhrurrazi Anshar.

    Ia mengatakan ingin memberangkatkan Suhaji umrah pada awal ramdan tahun depan.

    “Bismillah, Hadiah Umrah Awal Ramadhan untuk Bapak Penjual Es Teh.

    Bagi teman-teman yang mengetahui nomor kontak bapaknya in sya Allah kami akan umrahkan beliau di Umrah Akbar kami Awal Ramdahan. In sya Allah saya yang bimbing langsung. Mohon di info ke nomor admin @amanahkhidmahtravel +62 817 821111 atau +62 811 172280 untuk bisa mengetahui nomornya.

    In sya Allah umrah dibulan Ramadhan pahalanya setara dengan berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

    Silahkan Share,” tulisnya dalam Instagram fakhru_ans_official.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Dana Hibah Tiga Ormas, Anggota Dewan Ini Laporkan ke BK DPRD Sidoarjo

    Dana Hibah Tiga Ormas, Anggota Dewan Ini Laporkan ke BK DPRD Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tim Badan Kehormatan (BK) DPRD Sidoarjo menerima laporan dugaan penyimpangan prosedural penghapusan dana hibah bagi tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Sidoarjo.

    Laporan itu, berisi dugaan penyimpangan penghapusan dana hibah yang sebelumnya dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) diperuntukkan tiga Ormas keagamaan. Yakni PC Muslimat, PC Fatayat Kabupaten Sidoarjo dan PD Aisyiyah.

    Berdasarkan data ketiga ormas itu, masing-masing menerima dana hibah sebesar Rp 6 miliar untuk PC Muslimat NU, Rp 4 miliar untuk PD Aisyiyah serta Rp 4 miliar untuk PC Fatayat NU Sidoarjo. Anggaran bakal dicairkan pada APBD Tahun 2025 mendatang.

    “Kami melaporkan penghapusan dana hibah untuk sejumlah ormas itu, karena kami menduga penghapusannya salah prosedural. Apalagi dihapus lima menit menjelang Rapat Paripurna di DPRD Sidoarjo pada Sabtu (30/11/2024),” ujar pelapor Usman usai menyerahkan dokumen dugaan kesalahan prosedur dan mekanisme dalam proses persetujuan RAPBD Tahun 2025 ke BK DPRD Sidoarjo, Rabu (4/12/2024).

    Laporan perkara pertama di BK DPRD Sidoarjo itu, disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sidoarjo, Usman. Sedangkan saat menyampaikan laporan itu, diterima langsung Ketua BK DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus.

    “Informasinya dana hibah yang dihapus dimasukkan dalam program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo Tahun anggaran 2025. Hal ini, tentu kami menduga juga menyalahi prosedur karena belum ada rapat Banggar pergeseran maupun penghapusan anggaran itu,” ungkap mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019 – 2024 tersebut.

    Bagi Usman, dugaan kesalahan prosedur dan mekanisme rapat pimpinan dengan fraksi itu karena untuk membahas penghapusan hibah. Hal itu tidak sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tatib DPRD. “Karena fraksi bukan alat kelengkapan dewan. Kita punya Banggar, kenapa mengajak fraksi dalam penghapusan anggaran itu,” paparnya.

    Ketua BK DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus mengaku telah menerima berkas laporan Usman. Namun belum mempelajari secara detail isi laporan yang dimasukkan pelapor dalam amplop coklat itu.

    “Berkas laporan anggota ini nanti baru akan dibuka bersama 4 anggota BK lain, untuk dikaji bersama-sama. Kami upayakan dalam waktu 2 sampai 3 hari ke depan akan menggelar rapat bersama anggota BK lainnya untuk menyikapi laporan ini,” tegas Ketua DPD PAN Sidoarjo yang juga anggota Banggar DPRD Sidoarjo ini.

    Emir menandaskan dalam laporan itu poin utamanya adalah soal dugaan penghapusan dana hibah bagi tiga Ormas yakni PC Muslimat, PC Fatayat dan PD Aisyiyah Sidoarjo.
    “Dalam laporan ini, ada tiga Ormas yang dihapus beberapa menit sebelum rapat Paripurna persetujuan APBD 2025 kemarin,” urainya.

    Selain itu, lanjut Emir soal poin mekanisme dalam proses persetujuan APBD, yang diduga tidak melibatkan Banggar DPRD Sidoarjo dalam penghapusan hibah Ormas diduga menyalahi prosedur. Bahkan, dirinya sebagai anggota Banggar DPRD tidak tahu menahu soal penghapusan dana hibah itu.

    “Padahal alokasi dana hibah itu sudah dicantumkan dalam KUA-PPAS dan plafon anggaran Tahun 2025. Dugaan kami, karena diduga Banggar belum bersepakat dengan penghapusan hibah itu, pimpinan lalu menarik seluruh fraksi untuk dimintai persetujuan,” ungkapnya.

    Sementara anggota Banggar dari Fraksi PAN DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, membenarkan dana hibah itu sudah masuk KUA-PPAS. Bangun merinci dana hibah itu untuk PC Muslimat Rp 6 miliar, PD Aisyiah Rp 4 miliar dan PC Fatayat sebesar Rp 4 miliar.

    “Saat itu, Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo tidak mau memasukkan dana hibah itu ke dalam APBD. Kecuali kalau dana itu untuk biaya kegiatan. Sebenarnya, kami (DPRD Sidoarjo) tidak pernah menolak pemberian hibah, justru Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo yang menolak setelah dapat masukan dari pihak lain,” ungkapnya.

    Bangun menegaskan jika penghapusan itu anggarannya bakal digunakan untuk kegiatan OPD Pemkab Sidoarjo. “Kalau konstruksinya seperti itu akan menyulitkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Bahkan penggeseran dana hibah itu nanti bisa merepotkan OPD yang menerima pergeseran anggaran itu,” terang Bangun. (isa/kun)

  • Perbaikan 525 Meter Jalan Ambles di Bandealit Jember Butuh Waktu 15 Hari

    Perbaikan 525 Meter Jalan Ambles di Bandealit Jember Butuh Waktu 15 Hari

    Jember (beritajatim.com) – Perbaikan 525 meter jalan beraspal di Bandealit yang termasuk kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Jember, Jawa Timur, membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari.

    Jalan beraspal tersebut ambles setelah digerojok hujan deras, Kamis (28/11/2024). “Berdasarkan investigasi kami, ada air yang masuk ke fondasi jalan, sehingga fondasi tergerus terbawa air dan lapisan aspal di atasnya ambles,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember Eko Ferdianto, Rabu (4/12/2024).

    Di sisi jalan yang ambles tersebut, ada tebing dan semacam saluran air alami yang muncul saat musim hujan. Air yang mengalir dari atas tebing menggerojok dan menghantam batu besar, sehingga dibelokkan ke jalan beraspal itu. “Kebetulan (bahu) jalan itu belum ditutup beton. Air masuk ke fondasi,” kata Eko.

    Kondisi tersebut terhitung kasus spesifik. “Itu di luar perkiraan kami,” kata Eko.

    Menurut Eko, di bagian lain jalan yang dibangun tanpa ada bahu jalan beton, tidak terjadi kerusakan atau tanah ambles. “Memang tidak ada aliran air cukup deras di situ,” katanya.

    Proyek jalan Bandealit sepanjang 800 meter dibangun pertama pada akhir 2023 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember sendiri. Pembangunan jalan dilanjutkan sepanjang 7,9 kilometer dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 14 miliar dari pemerintah pusat sejak Juni 2024.

    Dinas PUBMSDA Jember akan melanjutkan pembangunan empat kilometer jalan hingga pantai Bandealit dengan anggaran Rp 4 miliar. “Sebagian mungkin bisa kami fokuskan untuk penguatan jalan yang dibangun sekarang. Mungkin ada beberapa titik dinding penahan tanah yang tidak bisa kami anggarkan sekarang, kami alokasikan tahun depan,” kata Eko.

    Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menilai, perencanaan jalan itu kurang tepat. “Batas akhir pengerjaannya 15 November 2024, dan ini masih pengaspalan tahap pertama. Seharusnya ini sudah selesai, malah terjadi seperti ini,” katanya.

    Ardi tidak sepakat ini dikatakan kejadian luar biasa atau force majeur. “Ini pengerjaannya belum selesai. Kalau sudah mengajukan adendum, kan denda berjalan. Ada konsekuensi yang harus terselesaikan sesuai regulasi,” katanya. [wir]

  • Komisi II DPR: Gubernur kembali dipilih DPRD ada plus minusnya

    Komisi II DPR: Gubernur kembali dipilih DPRD ada plus minusnya

    Semarang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aria Bima mengemukakan wacana gubernur kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi memiliki sisi plus dan minus.

    “Ada plus minusnya. Secara efektif efisien memang lebih simpel, tetapi (soal, red) legitimasi ini loh,” kata Aria Bima saat kegiatan Parlemen Kampus 2024 di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

    Menurut dia, pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung merupakan konsep dari cara berpikir yang semua sentralisasi menjadi desentralisasi.

    Desentralisasi dibutuhkan dalam penerapan otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah-daerah dengan kemampuan untuk memajukan daerahnya yang harus didukung oleh partisipasi warganya.

    “Karena daerah enggak bisa berkembang kalau itu hanya dimonopoli hanya oleh kalangan elite pemerintahan. Supaya ada partisipasi dukungan masyarakat membangun daerah,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    TRIBUNJATENG.COM – Pasangan Rober-Adhe berhasil unggul atas Ilyas-Tri Haryadi dalam pemilihan Bupati Karanganyar 2024.

    Pasangan Rober Christanto – Adhe Eliana unggul versi quick count di Pilkada Karanganyar 2024.

    Namun, penghitungan tersebut belum resmi karena masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU Karanganyar.

    Rober-Adhe merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2.

    Profil Rober Christanto

    Rober Christanto lahir di Karanganyar pada 18 Oktober 1973.

    Ia merupakan anak dari pasangan H. Sumarno dan Hj. Wahyu Basuki.

    Ia telah menikah dengan Nurita Kusuma Wardani.

    Namun, Nurita meninggal dunia pada 3 September 2018.

    Mereka dikaruniai lima orang anak yang bernama Nabila Sukma Hamidah, almarhum Muhammad Naufal Majid Herawan, Dynar Ramdan Wijaya, Jelita Azzahra Putri, dan Abiyu Afkar Idian.

    Kemudian Rober Christanto menikah dengan dr. Farida Nurhayati, M.K.M. pada 28 November 2020.

    Rober Christanto pun memiliki anak sambung bernama Deponggo Dida Prasetya, yang merupakan buah hati dari pernikahan Farida Nurhayati sebelumnya.

    Namun, Deponggo Dida Prasetya telah meninggal dunia usai terlibat kecelakaan yang terjadi di Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, pada Minggu (7/2/2021).

    Pendidikan
    Rober Christanto mengenyam pendidikannya di kota kelahiran.

    Ia memulai jenjang pendidikannya di SD Negeri Cangakan, Karanganyar.

    Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Karanganyar pada 1987.

     

     

    Usai lulus, pria berusia 51 tahun itu menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar pada 1990.

    Pada jenjang S1 dan S2, ia tempuh di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

     

    Rober Christanto dikenal sebagai pengusaha.

    Ia memiliki swalayan bernama Putra Rahayu yang berada di Karanganyar.

    Rober Christanto juga pernah menjadi Manager Marketing Toserba Rahayu.

    Pada 2010, ia terjun ke dunia politik.

    Rober Christanto menjadi peserta konstestasi Pemilu 2014.

    Ia terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Fraksi PDI-P daerah pemilihan 1 Karanganyar dengan perolehan 11.080 suara.

    Selain itu, ia Rober Christanto juga ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2014-2018.

    Pada Pilkada 2018, Rober Christanto maju dalam Pilkada Karanganyar 2018 dengan berpasangan bersama Juliyatmono.

    Mereka diusung oleh sejumlah partai seperti PDI-P, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PPP, PAN, dan PKB.

    Juliyatmono-Rober berhasil terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, melawan pasangan Rohadi-Ida.

    Rober Christanto juga sempat menjadi Bupati Karanganyar selama 26 hari usai Juliyatmono mengundurkan diri dari Bupati Karanganyar karena maju dalam Pileg 2024.

    Pada Pilkada 2024, suami Farida Nurhayati itu mendapat rekomendasi PDI-P untuk maju sebagai bakal calon Bupati Karanganyar. 

    PDI-P memutuskan memasangkannya dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karanganyar, H. Adhe Eliana.

    Rober Christanto juga diketahui aktif dalam berorganisasi, berikut daftarnya:

    Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
    Koordinator Soloraya Pandu Juang
    Ketua Special Olympic Indonesia Kabupaten Karanganyar
    Wakil Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah
    Ketua P4GN Kabupaten Karanganyar
    Bendahara Taruna Merah Putih
    Ketua LSBO PWM Jawa Tengah
    Wakil Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kebudayaan DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar
    Sekretaris korwil Jawa Tengah Forum Wakil Kepala Daerah
    Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar

     

    Profil Adhe Eliana

    Adhe Eliana lahir di Karanganyar pada tanggal 30 Agustus 1987.

    Ia merupakan anak dari pasangan Sutopo HS, Kepala Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, dan Giyarni.

    Adhe tumbuh besar di lingkungan pedesaan di Desa Gumeng, tempat ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Gumeng, lalu melanjutkan ke SMPN 1 Ngargoyoso, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Karanganyar pada tahun 2005.

    Setelah lulus SMA, Adhe memilih melanjutkan studinya di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Ia berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan fokus pada Ekonomi Pembangunan pada tahun 2009.

    Selama menjadi mahasiswa, Adhe aktif berorganisasi dan pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) UMS pada tahun 2007.

    Dalam kehidupan pribadinya, Adhe menikah dengan Wulan Fitrianasari, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.

    Pasangan ini telah dikaruniai empat anak: Fabian Adelio, Al Zain Adelio, Ghendis Adella Maheswari, dan Jannayu Adella Maheswari.

    Karier politik Adhe dimulai pada tahun 2009, atas dorongan dari ayahnya yang meyakini potensi Adhe sebagai pemimpin muda.

    Awalnya, Adhe tidak memiliki keinginan untuk memasuki dunia politik, namun dukungan keluarga akhirnya membuatnya memutuskan untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Karanganyar.

    Pada usia 21 tahun, Adhe berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Karanganyar periode 2009–2014, menjadi satu-satunya calon dari Partai Gerindra yang meraih kursi di DPRD Karanganyar saat itu.

    Ia bergabung dengan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, koalisi antara Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKPB.

    Keberhasilannya berlanjut pada Pileg 2014, di mana Adhe kembali terpilih untuk periode kedua, yaitu 2014–2019.

    Pada masa ini, Partai Gerindra berhasil meningkatkan jumlah kursi di DPRD Karanganyar menjadi empat, memungkinkan pembentukan fraksi mandiri.

    Dalam fraksi tersebut, Adhe diberi kepercayaan sebagai Wakil Ketua DPRD Karanganyar, dengan Sumanto dari PDIP menjabat sebagai ketua.

    Pada Pileg 2019, Adhe kembali mempertahankan kursinya di DPRD Karanganyar untuk periode ketiga.

    Meski pada periode ini Partai Gerindra tidak mendapatkan posisi pimpinan DPRD, Adhe tetap dipercaya sebagai Ketua Fraksi Gerindra, mengokohkan perannya sebagai salah satu figur penting dalam politik Karanganyar.

    (*)

     

     

  • Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi Bakal Digelar Akhir Pekan ini, Begini Tanggapan DPRD Jatim

    Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi Bakal Digelar Akhir Pekan ini, Begini Tanggapan DPRD Jatim

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pilgub Jatim 2024 akan segera memasuki rekapitulasi suara untuk tingkat Provinsi Jawa Timur.

    Rencananya, tahapan krusial pasca coblosan Pilkada serentak 2024 tersebut akan dimulai pada akhir pekan ini. 

    Rekapitulasi suara di tingkat provinsi merupakan tahapan lanjutan dari proses rekap berjenjang mulai kecamatan dan kabupaten/kota.

    “Rekapitulasi suara tingkat provinsi Insyaallah tanggal 8 Desember ini,” kata Komisioner KPU Jatim Choirul Umam saat dikonfirmasi, Rabu (4/12/2024). 

    Rekapitulasi berjenjang untuk Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur telah berlangsung sejak sehari pasca pemungutan suara atau coblosan pada 27 November lalu.

    Proses rekapitulasi berjenjang hingga sampai ke provinsi ini dinilai sebagai tahapan krusial dan menjadi atensi banyak pihak. 

    Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa menilai proses Pilkada termasuk Pilgub sejauh ini terselenggara dengan relatif baik dan kondusif.

    Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, mereka berharap agar kondusifitas ini dapat terjaga termasuk pada proses rekapitulasi suara hingga penetapan kepala daerah. 

    “Alhamdulillah tahapan Pilkada sampai saat ini berlangsung damai. Kalau ada perbedaan itu hal yang biasa dalam ruang demokrasi. Kami berharap ini terjaga termasuk pada saat rekapitulasi suara,” kata Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu siang. 

    Lebih jauh, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, kondusifitas itu dapat terjaga lantaran andil banyak pihak. Termasuk kepolisian sebagai pihak keamanan disamping penyelenggara Pemilu hingga tingkat TPS. Secara umum, Dedi mengapresiasi seluruh pihak meskipun sebelumnya sempat muncul potensi riak-riak. 

    “Kami yakin masyarakat Jawa Timur sudah dewasa. Perbedaan pilihan lumrah dalam demokrasi. Ketika nanti sudah ada kepala daerah terpilih, mari kita semua mengawal Jawa Timur ke depan,” terang Dedi yang merupakan legislator dari dapil Sidoarjo tersebut. 

  • Segini Beratnya Barang Bukti yang Dimusnahkan Kejari Sidoarjo

    Segini Beratnya Barang Bukti yang Dimusnahkan Kejari Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo memusnahkan barang bukti yang berasal dari perkara tindak pidana umum dan khusus sebanyak 178 perkara, di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Rabu (4/12/2024).

    Ikut hadir dalam acara pemusanahan itu Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Sekda dr. Fenny Apridawati, Wakil Ketua DPRD Suyarno (PDI Perjuangan) dan Warih Andono (Golkar), Danramil 0816/01 Kapten Cke Kamsuri.

    Hadir pula Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara Novan Basuki, S.H., M.H, Kasi Intelijen Hadi Sucipto, S.H., M.H, Kasi Tindak Pidana Umun Hafidi, S.H., M.H, Kasi Tindak Pidana Khusus John Franky Yanafia Ariandi, S.H., M.H, perwakilan BNNK Sidoarjo, PN Kelas IA, Lapas Kelas IIA.

    Kepala Kejaksaan Negeri Roy Rovalino Herudiansyah sebelum pemusnahan menyatakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 270 KUHAP diatur bahwa Jaksa adalah selaku eksekutor yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

    Roy Rovalino Herudiansyah merinci pemusnahan barang bukti meliputi Sabu-sabu 1.757,604 gram / 1,75 kg (ditimbang dengan pipet dan pembungkusnya), Ganja 5.010 gram (ditimbang dengan pembungkusnya), Pil LL 452.409 butir, Pil Ecstasy 80 butir, miras 155 botol, rokok 932.800 batang, senjata tajam 13 buah, handphone 45 buah.

    “Untuk proses pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar / dihancurkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,” jelasnya. (isa/ted)

  • DPRD Ancam Gunakan Hak Angket untuk Pj Bupati Jombang

    DPRD Ancam Gunakan Hak Angket untuk Pj Bupati Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Jombang Kartiyono akan menggalang hak angket jika Pj (Penjabat) Bupati Jombang Teguh Narutomo melakukan reposisi atau mutasi jabatan.

    Tanggapan serius komisi A tersebut menyusul adanya informasi mengenai PJ Bupati yang akan segera melakukan reposisi beberapa pejabat strategis di lingkungan Pemkab Jombang.

    “Kami sangat menyayangkan jika hal ini benar-benar dijalankan oleh Pj bupati. Padahal, selama beberapa minggu ke depan, bupati terpilih akan segera dilantik dan harus melaksanakan kewajiban konstitusinya. Yang salah satunya adalah menyusun RPJMD yg di dalam nya di tuangkan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2030,” ujar politikus PKB ini.

    Kartiyono menilai, rencana Pj Bupati Jombang tersebut janggal. Sebab, jika tindakan itu dilakukan, dilihat dari perspektif Peraturan Perundangan serta norma dan etika pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan transisi, harusnya Pj bupati sangat memahami hal tersebut tidak etis dilakukan.

    Terlebih seorang Pj bupati dalam mereposisi dan mutasi pejabat telah diberikan rambu-rambu yang jelas. “Sesuai dengan PP 49 th 2008 serta dipertegas lagi dengan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai oleh Pejabat Kepala Daerah. Ini sudah jelas rambu-rambunya. Lalu kenapa mau diotak-atik lagi,” tambahnya.

    Kartiyono Kembali menegaskan pihaknya tidak akan segan menggalang hak angket DPRD. Sebab saat ini tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk melakukan mutasi besar-besaran di lingkup Pemkab.

    “Saya justru curiga. Ada indikasi kesengajaan untuk membajak bupati terpilih agar kesulitan dalam mewujudkan visi dan misinya. Ini tidak baik, hal ini akan menimbulkan kemarahan publik,” tegasnya.

    Hal tersebut, kata dia, bisa diukur jika melihat rekapitulasi penghitungan suara hasilnya menunjukkan pasangan calon (paslon) Warsubi-Salmanudin Yazid (WarSa) meraih kemenangan signifikan dengan total 515.880 suara.

    Sementara, Paslon Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah) hanya mendapatkan 173.098 suara. “Ini, adalah bukti jika keinginan perubahan dari rakyat Jombang sangatlah kuat,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.

    “Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandasnya. [suf]

  • PKS Kritisi Pengalihan Dua TPA Jadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Jember

    PKS Kritisi Pengalihan Dua TPA Jadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritisi rencana pengalihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kencong dan Tanggul menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).

    TPST adalah tempat yang digunakan untuk mengolah sampah secara menyeluruh melalui proses pengumpulan, pemilahan, daur ulang, penggunaan kembali untuk diolah, dan diproses akhir.

    Rencana tersebut sempat disinggung Pejabat Bupati Jember Imam Hidayat, saat sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada pertengahan November 2024. Pemerintah Kabupaten Jember sudah menganggarkan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 dan kajian rencana induk pengelolaan sampah tingkat kabupaten.dan kriterian kesiapan rencana pengalihan tersebut.

    “Perubahan ini untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dengan pemilahan dan pemanfaatan sampah organik dan non organik. Selain itu, kajian ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat,” kata Imam saat itu.

    Juru bicara Fraksi PKS Ahmad Rusdan mengatakan, rencana pengalihan TPA Kencong dan TPA Tanggul menjadi TPST tak boleh hanya berhenti pada nama. “Pengaplikasiannya juga perlu dimaksimalkan,” katanya.

    PKS menyarankan Pemkab Jember juga memberikan fasilitas atau anggaran terhadap bank sampah yang dikelola masyarakat yang sudah terbentuk di Jember. “Dengan demikian pengelolahan sampah dapat dimaksimalkan,” kata Rusdan.

    Achmad Dhafir Syah, juru Fraksi PKS lainnya, mengingatkan setiap hari masyarakat Jember memproduksi 1.700 ton sampaj setiap hari, yang terdiri atas sampaj organik dan non organik. “Namun setiap hari Pemkab Jember hanya bisa mengangkut sekitar 350 ton sampah, meski telah dibantu 90 unit bank sampah yang dikelola masyarakat,” katanya.

    Dhafir mengkritik alokasi anggaran operasional yang hanya sampai pertengahan tahun. “Banyak kegiatan yang tidak masuk dalam anggaran. Eksekusi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah masih kurang,” katanya. [wir]

  • Bupati Jember Hendy Berjanji Kawal Perbaikan Jalan Provinsi Jatim yang Rusak

    Bupati Jember Hendy Berjanji Kawal Perbaikan Jalan Provinsi Jatim yang Rusak

    Jember (beritajatim.com) – Warga melakukan aksi protes terhadap kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Puger, Balung, dan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemarin. Bupati Hendy Siswanto berjanji mengawal perbaikan jalan tersebut.

    Kerusakan jalan berdasarkan pernyataan warga dan anggota DPRD Jember diakibatkan truk bermuatan material melebihi kapasitas jalan. Sebagian dari truk-truk yang melebihi kapasitas itu adalah pengangkut semen PT Imasco. Hingga hari ini belum ada pernyataan resmi dari PT Imasco mengenai protes warga ini.

    Bupati Hendy Siswanto prihatin dengan kondisi jalan tersebut. “Titik-titik jalan yang rusak tersebut sepenuhnya kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sulit bagi Pemerintah Kabupaten Jember mengintervensi,” katanya, Rabu (4/12/2024).

    Soal andil truk-truk PT Imasco terhadap kerusakan jalan tersebut, Hendy pernah membuat kebijakan dan pembicaraan berkali-kali. Ia meminta kepada Imasco untuk bisa berkontribusi lebih besar terhadap daerah dibanding perusahaan lain. “Karena skalanya (skala usaha) lebih besar,” katanya.

    Menurut Hendy, kontribusi lebih besar PT Imasco ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan warga terdampak. “Sayang komunikasi ini masih terkendala,” katanya.

    Harapan Hendy agar Imasco berkontribusi besar bukannya tanpa alasan. “Jalan sepanjang 22 kilometer yang terentang dari pintu keluar PT. Imasco sampai pertigaan Kaliputih Kecamatan Rambipuji mengalami kerusakan karena truk-truk bermuatan besar atau overload milik PT Imasco. Sementara kemampuan jalan provinsi batas maksimalnya hanya 10 ton,” katanya.

    Sejak menjabat pada 2021 hingga saat ini, menurut Hendy, Pemkab Jember selalu meminta bantuan perbaikan jalan kepada Pemprov Jatim. Namun terdapat perbedaan pola anggaran antara pemprov dan Pemkab Jember, sehingga warga harus lebih bersabar.

    “Terakhir, saya pastikan Pemkab Jember akan terus mengawal perbaikan sampai tuntas, dan kami juga menyiapkan dan menyediakan apa-apa yang dibutuhkan warga terdampak, senyampang itu tidak melanggar peraturan berlaku,” kata Hendy. [wir]