Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPRD Tuban dan Pemkab Setujui Bersama Tahun Anggaran 2026 Diproyeksikan Mengalami Penurunan

    DPRD Tuban dan Pemkab Setujui Bersama Tahun Anggaran 2026 Diproyeksikan Mengalami Penurunan

    Tuban (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna dalam rangka membahas 3 agenda bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab Tuban) yang turut dihadiri Bupati Tuban serta Wakil Bupati.

    Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, S.K.M mengatakan bahwa hari ini membahas 3 agenda yakni yang pertama penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026, yang kedua penyampaian kesimpulan banggar dan pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, ketiga persetujuan bersama dan penandatanganan berita acara antara Bupati dengan pimpinan DPRD Tuban tahun anggaran 2026.

    “Tiga agenda sudah kita selesaikan dengan baik. Pembahasannya sudah panjang mulai awal Oktober kemarin sampai hari ini persetujuan untuk anggaran tahun 2026,” ujar Sugiantoro. Senin (10/11/2025).

    Diketahui, tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat. Sehingga, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah yang telah disampaikan dalam rapat paripurna ada penurunan anggaran sampai Rp600 sekian miliar, sehingga program skala pembangunan betul-betul di prioritaskan.

    “Jadi seperti yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kami berharap dan mendorong pemerintah untuk betul betul meningkatkan pendapatan asli daerah atau PADnya yang diproyeksikan sampai dengan Rp800 miliar bisa tercapai sehingga bisa memaksimalkan program prioritas yang ada,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa memang betul tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat sekitar Rp530 miliar, yang biasanya APBD Kabupaten Tuban sekitar Rp3,4 Triliun tahun sebelumnya dan sekarang diproyeksikan sekitar Rp2,7 triliun.

    “Lalu, ada pendapatan estimasi di tahun 2025 terhadap Silpa kurang lebih Rp297 miliar, sehingga di tahun 2026 dana yang kita kelola kurang lebih Rp2,9 triliun,” tutur Mas Lindra sapanya.

    Menurutnya, dengan efisiensi ini pemerintah Kabupaten Tuban tidak ada niatan sedikit pun untuk menurunkan pelayanan publik di masyarakat, sehingga ketika ada anggaran-anggaran skala prioritas tetap berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan ada event event khususnya ekonomi kreatif.

    “Artinya semua anggaran yang kita kelola di tahun 2026 tidak ada sedikit pun kita mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang kita efisiensi khusus internal pemerintah itu sendiri,” tambahnya.

    Nantinya, setelah ini bakal disetujui dan diusulkan kepada Provinsi untuk di lakukan fasilitasi, lalu kembali dan dilakukan numerik serta persetujuan kembali. “Hampir sebagian besar di internal banyak yang kita koreksi banyak yang kita pangkas,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo Surabaya 10 November 2025

    Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo Surabaya 10 November 2025

    Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Massa yang menamakan diri Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (10/11/2025).
    Membawa spanduk bertuliskan “Pecah Rekor, Satu Tahun Nihil Pembangunan Tapi Rakyat Tetap Dipaksa Bayar Pajak”, GPI memprotes banyaknya
    jalan rusak
    di Kabupaten
    Blitar
    sepanjang 2025 tanpa ada perbaikan.
    “Tahun 2025 ini menjadi tahun paling suram bagi warga Kabupaten Blitar karena jalan-jalan rusak tanpa ada perbaikan,” ujar koordinator aksi, Jaka Prasetya, saat berorasi di depan pintu masuk kompleks Kantor Pemkab Blitar di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Senin siang.
    “Padahal Bupati dan Wakil Bupati terus meminta warga membayar pajak tapi jalan rusak tidak diperbaiki,” kata Jaka melalui pengeras suara, merujuk pada Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdihansah.
    Orasi sempat dihentikan ketika beberapa perwakilan pengunjuk rasa diminta masuk ke gedung Kantor Bupati Blitar guna beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti.
    “Tadi Bu Sekda bilang alasan lambatnya penyerapan anggaran khususnya bidang infrastruktur jalan nya karena ada pengawasan KPK, ada regulasi baru, dan lain sebagainya,” kata Jaka usai beraudiensi dengan Sekda Kabupaten Blitar.
    “Tapi kan semua daerah mengalami ini semua. Kenapa daerah lain jalan pembangunannya tapi Kabupaten Blitar tidak,” ucap dia.
    Jaka mengeklaim bahwa pada pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar 2025, pihaknya turut membantu Bupati Blitar menekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera menyetujuai R-APBD Perubahan 2025.
    Jaka mengeklaim tekanan yang diberikan kepada DPRD membuahkan hasil hingga APBD Perubahan 2025 telah disahkan beberapa waktu lalu.
    “Dulu Pak Bupati berjanji akan segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak melalui APBD Perubahan 2025. Sekarang faktanya nol besar,” ujarnya.
    Dari kompleks Kantor Pemkab Blitar, massa GPI bergeser ke kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar guna melanjutkan unjuk rasa.
    Sebelumnya, massa GPI juga menggeruduk Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar yang berada di Kelurahan Gedog, Kota Blitar.
    Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Iwan Dwi Winarto mengakui lambatnya penyerapan anggaran baik APBD reguler 2025 maupun APBD perubahan 2025.
    Alasannya, sejak awal 2025 terjadi sejumlah perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat tentang pengadaan barang dan jasa.
    Selain itu, kata Iwan, terdapat juga keputusan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran yang ia klaim berdampak juga pada belanja infrastruktur jalan.
    Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, mengatakan bahwa dalam APBD Perubahan 2025, bidang Bina Marga mendapatkan alokasi anggara sekitar Rp 125 miliar.
    Dari alokasi tersebut, sebanyak Rp 105 miliar akan digunakan untuk perbaikan 120 ruas jalan kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.
    “Anggaran akan dikerahkan ke perbaikan jalan sebesar Rp 105 miliar dengan cara pengaspalan hotmix. Kami gunakan cara hotmix karena waktu yang sudah mepet,” ujar Hamdan kepada
    Kompas.com.
    Menurut Hamdan, saat ini sejumlah proyek pengaspalan jalan sedang dalam proses lelang, sehingga diperkirakan pelaksanaan perbaikan jalan baru akan dilakukan akhir November atau awal Desember 2025.
    Selain pengaspalan jalan secara hotmix, lanjutnya, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk talud penguatan badan jalan serta drainase jalan.
    “Kita harapkan waktu yang mepet ini masih cukup untuk menyerap seluruh anggaran,” tuturnya.
    Hamdan mengakui bahwa 120 ruas jalan yang mendapatkan alokasi dana perbaikan itu baru mencakup sekitar 22 persen dari total 545 ruas jalan kabupaten yang ada di Blitar.
    Meski demikian, Hamdan mengatakan bahwa pihaknya tetap mengalokasikan anggaran penambalan jalan untuk ruas-ruas yang tidak mendapatkan alokasi perbaikan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan 30 badan publik DKI ikuti presentasi E-Monev Komisi Informasi

    Pimpinan 30 badan publik DKI ikuti presentasi E-Monev Komisi Informasi

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan 30 badan publik mengikuti tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2025 dari Komisi Informasi DKI Jakarta, Senin.

    Dalam presentasi yang berlangsung di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, para pimpinan badan publik memaparkan laporan layanan informasi publik di hadapan tim penilai.

    “Mereka diminta menjelaskan arus perkembangan layanan informasi publik di instansinya selama empat tahun terakhir,” kata Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta.

    Harry menekankan pentingnya komitmen badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    “Hal tersebut dapat dibuktikan melalui penerapan Zona Informatif bagi badan publik berpredikat Informatif serta kolaborasi kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik,” kata dia.

    Sementara itu, tim penilai lainnya, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) Ferid Nugroho menekankan agar badan publik menerapkan mekanisme bantuan kedinasan dalam memberikan informasi kepada sesama badan publik.

    Menurut Ferid, aturan mengenai bantuan kedinasan telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

    “Dalam memberikan informasi kepada sesama badan publik, ada istilah mekanisme bantuan kedinasan, dan aturannya tertuang dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,” tutur Ferid.

    Sejumlah pimpinan badan publik pun memberikan tanggapan beragam. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerapkan Zona Informatif setelah berhasil meraih predikat Informatif pada E-Monev tahun sebelumnya.

    “Kami telah mengimplementasikan Zona Informatif dan banner-nya terpasang di dekat layanan PPID,” ujar Dwi.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, mengungkapkan bahwa instansinya kerap menerima permohonan informasi publik dari badan publik lain, misalnya terkait renovasi rumah di kawasan cagar budaya.

    Mochamad menjelaskan, selama ini layanan informasi tersebut diberikan melalui website atau dalam bentuk paparan langsung kepada pihak yang memerlukan.

    “Misalnya saat pelaksanaan renovasi rumah di kawasan cagar budaya, kami memberikan informasinya melalui website atau dalam bentuk paparan kepada mereka. Ke depan, kami akan menerapkan mekanisme bantuan kedinasan,” ucap Mochamad.

    Adapun daftar 30 badan publik yang hadir mengikuti presentasi E-Monev pada hari ini, Senin (10/11/2025), adalah sebagai berikut:

    1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
    2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
    3. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
    4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
    5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
    6. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
    7. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
    8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta
    9. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

    11. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
    12. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
    13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta
    14. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
    15. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
    16. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
    17. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
    18. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta
    19. Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    20. Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

    21. Biro Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    22. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    23. Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta
    24. Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    25. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    26. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
    27. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat
    28. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
    29. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
    30. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

    Diketahui, sebanyak 300 badan publik di Jakarta siap mengikuti tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mulai 10-21 November 2025 di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transjakarta dinilai patut jadi contoh karena rekrut disabilitas

    Transjakarta dinilai patut jadi contoh karena rekrut disabilitas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) patut dijadikan contoh bagi BUMD dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena telah membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

    “Transjakarta telah menunjukkan perusahaan daerah tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik yang efisien, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang kerja yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Kenneth di Jakarta, Senin.

    Pernyataan itu disampaikan terkait, telah diterimanya Zidan (20), peserta Job Fair Disabilitas di Taman Ismail Marzuki (TIM) yang resmi mulai bekerja di Transjakarta pada Senin ini.

    Kepastian itu datang setelah proses rekrutmen yang dilakukan usai pertemuan antara Zidan dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beberapa hari sebelumnya.

    “Saya sangat mengapresiasi PT Transjakarta yang telah menerima penyandang disabilitas untuk bekerja,” ujarnya.

    Menurut Bang Kent, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, langkah Transjakarta tidak hanya soal perekrutan tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan, keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

    Kent menilai, penyandang disabilitas memiliki potensi dan semangat kerja yang luar biasa. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan kesempatan yang adil untuk berkontribusi dan membuktikan kemampuan mereka.

    Kebijakan Transjakarta tersebut juga dianggap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan institusi pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyediakan kuota kerja bagi penyandang disabilitas sekurang-kurangnya dua persen dari total pegawai.

    “Implementasi yang dilakukan Transjakarta patut dijadikan contoh bagi BUMD dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya mendorong agar kebijakan serupa juga diterapkan di MRT Jakarta, LRT Jakarta dan instansi pemerintahan lainnya,” kata dia.

    Lebih lanjut, Kent menambahkan, bahwa kebijakan ini menunjukkan Jakarta mampu menjadi pionir bagi daerah lain dalam mengedepankan inklusivitas di dunia kerja.

    Bang Kent mengajak masyarakat untuk terus mendukung upaya menciptakan lingkungan sosial dan profesional yang lebih inklusif.

    “Menerima keberagaman berarti membuka ruang bagi kemanusiaan. Dengan memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, kita sedang membangun peradaban kota yang lebih empatik, adil dan manusiawi,” ucapnya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Mas Dhito Ajak Jajaran Doa Bersama untuk Kelancaran Rehab Gedung Pemkab Kediri

    Bupati Mas Dhito Ajak Jajaran Doa Bersama untuk Kelancaran Rehab Gedung Pemkab Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama jajaran kepala dinas menggelar acara selamatan dan doa bersama untuk kelancaran proses rehabilitasi gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Kediri.

    Acara selamatan dan doa bersama yang diadakan di Masjid Al Furqon komplek Kantor Pemkab Kediri pada Senin (10/11/2025) siang itu juga diikuti perwakilan dari pekerja proyek.

    “Ini lebih pada bagaimana kita meminta bimbingan, meminta ridho, berkah pembangunan kantor ini bisa berjalan dengan lancar,” kata Mas Dhito.

    Rehabilitasi gedung yang menjadi sasaran perusakan dan pembakaran massa pada akhir Agustus 2025 itu telah dimulai dengan pekerjaan pembersihan.

    Pembersihan mencakup tiga bagian gedung yang menjadi sasaran, yakni Kantor Bupati, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan gedung DPRD.

    Meski saat ini jalannya pemerintahan dan pelayanan, beberapa dinas harus berbagi ruangan, Mas Dhito berharap hal itu tak menyurutkan semangat para pegawai untuk bekerja dan melayani masyarakat.

    Dalam acara tersebut, di hadapan para kepala dinas Mas Dhito pun menyampaikan harapannya supaya gedung yang kini tengah direhab nantinya dapat menjadi perkantoran yang nyaman.

    “Semoga nanti pada saat dimanfaatkan oleh kita semua, segala sesuatu keputusan yang kita ambil di dalam kantor itu adalah keputusan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” doa Mas Dhito. [ADV PKP/nm]

  • Ketua F-Demokrat DPRD Jatim dr. Agung Bangga Sarwo Edhie Pahlawan Nasional

    Ketua F-Demokrat DPRD Jatim dr. Agung Bangga Sarwo Edhie Pahlawan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam atas penetapan Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional pada Peringatan Hari Pahlawan tahun 2025.

    Pemerintah pusat menetapkan 10 tokoh untuk menerima gelar tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa besar mereka bagi bangsa dan negara.

    Bendahara DPD Demokrat Jatim itu menilai keputusan pemerintah tersebut sebagai langkah tepat yang meneguhkan komitmen negara dalam menghargai perjuangan para tokoh yang telah memberikan kontribusi besar, baik dalam perjuangan kemerdekaan, pemikiran kebangsaan, hingga pembelaan terhadap kepentingan rakyat.

    “Kami sangat bangga dan mengapresiasi keputusan ini. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo adalah figur yang selama hidupnya menunjukkan integritas, keberanian, dan pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negara,” ujar dr. Agung Mulyono.

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menambahkan, ketokohan Sarwo Edhie bukan hanya tercermin dari kiprahnya sebagai prajurit TNI yang disiplin dan tegas, tetapi juga dari kontribusinya menjaga stabilitas nasional pada periode-periode krusial perjalanan bangsa.

    “Beliau adalah sosok yang konsisten menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Nilai seperti itu penting diwariskan kepada generasi muda agar mereka memiliki orientasi yang benar dalam berbakti kepada bangsa,” tegasnya.

    Dia menjelaskan, penetapan sepuluh tokoh tersebut menunjukkan bahwa negara terus berupaya memberikan penghargaan kepada figur-figur yang pengabdiannya memiliki dampak luas bagi perjalanan republik.

    Ia berharap gelar tersebut dapat memperkuat pemahaman publik tentang pentingnya meneladani perjuangan para tokoh bangsa.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Penganugerahan ini bukan hanya penghormatan, tetapi juga pesan bahwa nilai-nilai perjuangan harus terus dijaga,” tuturnya.

    Lebih jauh, dr Agung menilai pengakuan negara terhadap jasa para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi aparatur negara, politisi, hingga generasi muda.

    “Semoga keteguhan dan pengabdian Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo terus menjadi teladan bagi kita semua. Ini bukan hanya kebanggaan bagi keluarga besar Demokrat, tetapi juga bagi seluruh anak bangsa,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, keputusan Presiden mengenai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025 ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2025. Sebanyak 10 tokoh dari berbagai latar belakang perjuangan mendapat gelar tersebut. Mereka dinilai telah memberikan kontribusi fundamental bagi pembentukan, penyelamatan, dan kemajuan bangsa Indonesia. (tok/ian)

    Berikut daftar lengkap penerima gelar Pahlawan Nasional 2025:

    1. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur
    2. Jenderal Besar TNI H. Muhammad Soeharto – Jawa Tengah
    3. Marsinah – Jawa Timur
    4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat
    5. Hajah Rahmah El Yunusiyah – Sumatera Barat
    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah
    7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat
    8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur
    9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara
    10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara

  • Perkuat Diplomasi ke Tiongkok, NasDem Bahas Kerja Sama Digital hingga Kaderisasi

    Perkuat Diplomasi ke Tiongkok, NasDem Bahas Kerja Sama Digital hingga Kaderisasi

    Jakarta: Partai NasDem melanjutkan langkah diplomasi politik internasionalnya dengan melakukan pertemuan bersama Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta, Senin, 10 November 2025.

    Pertemuan yang berlangsung di Kedubes Tiongkok itu dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Sondang Tarida Tampubolon dan diterima oleh Atase Politik Kedutaan Tiongkok, Mr. Zhang Ke.

    Pertemuan ini menjadi bagian dari persiapan keberangkatan delegasi Partai NasDem ke Tiongkok, yang akan melaksanakan serangkaian agenda di Beijing dan Yunnan selama delapan hari, 11 hingga 19 November. 

    Delegasi NasDem terdiri atas Rio Okto Mendrino Waas (Ketua DPP Bidang Digital dan Siber), Damianus Bilo (Staf Ahli Ketua Umum Partai NasDem), Nurdhian (Koordinator Media Center DPP NasDem), dan Laurentia Mellynda (Anggota DPRD NasDem Kota Cirebon, Jawa Barat).

    Dalam pertemuan tersebut, Sondang Tarida Tampubolon menekankan pentingnya kunjungan ini untuk mempererat hubungan politik antara Partai NasDem dan Partai Komunis Tiongkok (CPC), sekaligus memperkuat relasi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.
     

    “Kami berharap para delegasi dapat menyerap berbagai agenda selama di Tiongkok. Pengalaman dan pembelajaran dari CPC akan menjadi modal penting untuk memperkuat hubungan politik dan kerja sama strategis antara kedua negara,” ujar Sondang.

    Atase Politik Mr. Zhang Ke menyambut baik rencana keberangkatan tersebut dan memperkenalkan sejumlah agenda utama yang telah disusun oleh pihak Kedubes Tiongkok. Di antaranya, dialog politik antarpartai, kunjungan ke pusat riset ekonomi digital, dan pembelajaran strategi pengentasan kemiskinan berbasis teknologi yang menjadi keunggulan Tiongkok.

    Selain mempererat hubungan baik antara CPC dan Partai NasDem, Zhang Ke juga menyoroti pentingnya memperluas kolaborasi di bidang ekonomi digital dan transformasi teknologi, yang menjadi fokus utama Ketua DPP Bidang Digital dan Siber, Rio Okto Mendrino Waas.

    “China memiliki pengalaman panjang dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kami ingin berbagi pengetahuan itu kepada mitra kami di NasDem,” ungkap Zhang.

    Sebelumnya, pada 21 Oktober 2025, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, telah melakukan kunjungan ke Kantor DPP Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, kedua pihak membahas peluang kerja sama baru di bidang politik, pendidikan, dan pemberdayaan generasi muda, termasuk peluang beasiswa bagi kader NasDem untuk melanjutkan studi di Tiongkok.

    Kunjungan delegasi NasDem ke Tiongkok kali ini diharapkan menjadi kelanjutan nyata dari diplomasi politik yang telah terjalin erat selama beberapa tahun terakhir. Melalui agenda di Beijing dan Yunnan, NasDem berkomitmen memperkuat jejaring internasional partai politik, serta kolaborasi di bidang teknologi dan ekonomi hijau.

    “Ini bukan sekadar kunjungan seremonial, tetapi upaya memperluas cakrawala politik dan membangun jembatan strategis antara dua kekuatan Asia,” tutup Sondang.

    Jakarta: Partai NasDem melanjutkan langkah diplomasi politik internasionalnya dengan melakukan pertemuan bersama Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta, Senin, 10 November 2025.
     
    Pertemuan yang berlangsung di Kedubes Tiongkok itu dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Sondang Tarida Tampubolon dan diterima oleh Atase Politik Kedutaan Tiongkok, Mr. Zhang Ke.
     
    Pertemuan ini menjadi bagian dari persiapan keberangkatan delegasi Partai NasDem ke Tiongkok, yang akan melaksanakan serangkaian agenda di Beijing dan Yunnan selama delapan hari, 11 hingga 19 November. 

    Delegasi NasDem terdiri atas Rio Okto Mendrino Waas (Ketua DPP Bidang Digital dan Siber), Damianus Bilo (Staf Ahli Ketua Umum Partai NasDem), Nurdhian (Koordinator Media Center DPP NasDem), dan Laurentia Mellynda (Anggota DPRD NasDem Kota Cirebon, Jawa Barat).
     
    Dalam pertemuan tersebut, Sondang Tarida Tampubolon menekankan pentingnya kunjungan ini untuk mempererat hubungan politik antara Partai NasDem dan Partai Komunis Tiongkok (CPC), sekaligus memperkuat relasi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.
     

     
    “Kami berharap para delegasi dapat menyerap berbagai agenda selama di Tiongkok. Pengalaman dan pembelajaran dari CPC akan menjadi modal penting untuk memperkuat hubungan politik dan kerja sama strategis antara kedua negara,” ujar Sondang.
     
    Atase Politik Mr. Zhang Ke menyambut baik rencana keberangkatan tersebut dan memperkenalkan sejumlah agenda utama yang telah disusun oleh pihak Kedubes Tiongkok. Di antaranya, dialog politik antarpartai, kunjungan ke pusat riset ekonomi digital, dan pembelajaran strategi pengentasan kemiskinan berbasis teknologi yang menjadi keunggulan Tiongkok.
     
    Selain mempererat hubungan baik antara CPC dan Partai NasDem, Zhang Ke juga menyoroti pentingnya memperluas kolaborasi di bidang ekonomi digital dan transformasi teknologi, yang menjadi fokus utama Ketua DPP Bidang Digital dan Siber, Rio Okto Mendrino Waas.
     
    “China memiliki pengalaman panjang dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kami ingin berbagi pengetahuan itu kepada mitra kami di NasDem,” ungkap Zhang.
     
    Sebelumnya, pada 21 Oktober 2025, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, telah melakukan kunjungan ke Kantor DPP Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, kedua pihak membahas peluang kerja sama baru di bidang politik, pendidikan, dan pemberdayaan generasi muda, termasuk peluang beasiswa bagi kader NasDem untuk melanjutkan studi di Tiongkok.
     
    Kunjungan delegasi NasDem ke Tiongkok kali ini diharapkan menjadi kelanjutan nyata dari diplomasi politik yang telah terjalin erat selama beberapa tahun terakhir. Melalui agenda di Beijing dan Yunnan, NasDem berkomitmen memperkuat jejaring internasional partai politik, serta kolaborasi di bidang teknologi dan ekonomi hijau.
     
    “Ini bukan sekadar kunjungan seremonial, tetapi upaya memperluas cakrawala politik dan membangun jembatan strategis antara dua kekuatan Asia,” tutup Sondang.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Upacara Hari Pahlawan 2025 Tandai Awal Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Usai OTT Bupati Sugiri

    Upacara Hari Pahlawan 2025 Tandai Awal Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Usai OTT Bupati Sugiri

    Ponorogo (beritajatim.com) – Lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menjadi saksi suasana khidmat peringatan Hari Pahlawan 2025 pada Senin (10/11/2025). Upacara tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran Pemkab Ponorogo, karena menjadi kegiatan resmi pertama pasca Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Upacara yang berlangsung sejak pagi itu dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda, antara lain Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo, Dandim 0802 Letkol Arh Farauk Saputra, serta perwakilan instansi vertikal. Namun, absennya Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita menjadi perhatian banyak pihak.

    Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Ponorogo, Bambang Suhendro, menjelaskan bahwa Lisdyarita tengah berada di Surabaya untuk menghadiri proses administrasi penugasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    “Sebenarnya ada serah terima dari Gubernur. Nampaknya beliau (Lisdyarita-red) ada di sana di Surabaya,” ujar Bambang usai upacara Hari Pahlawan.

    Bambang memastikan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus dilakukan terkait status Lisdyarita sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ponorogo. Berdasarkan aturan, jabatan Plt. dapat diberikan kepada wakil kepala daerah setelah kepala daerah definitif berstatus tersangka.

    “Dari bagian tata pemerintahan sudah berkomunikasi dengan Pemprov Jatim,” katanya.

    Meski Bupati Sugiri tengah menjalani proses hukum, Bambang menegaskan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Ia memastikan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Ponorogo tidak terganggu.

    “Tidak ada istilah berhenti, ya berjalan seperti sedia kala. Namun, ini menunggu petunjuk dari Plt. Bupati,” ungkapnya.

    Upacara Hari Pahlawan tahun ini pun menjadi simbol awal pemerintahan transisi di Ponorogo. Di tengah sorotan publik pasca operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Sugiri, jajaran Pemkab berupaya menunjukkan komitmen menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.

    Momentum tersebut juga diartikan sebagai refleksi nilai kepahlawanan — melanjutkan pengabdian dan tanggung jawab di tengah ujian integritas pejabat daerah. Meski tanpa kehadiran bupati maupun wakil bupati di lapangan, semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) Ponorogo tetap terlihat dalam prosesi upacara.

    Pemerintah Kabupaten Ponorogo kini menanti keputusan resmi dari Gubernur Jawa Timur terkait penetapan Lisdyarita sebagai Plt. Bupati. Sementara itu, masyarakat berharap pemerintahan tetap berjalan efektif, terutama dalam memastikan pelayanan publik dan kebijakan prioritas daerah tidak terhenti. [end/beq]

  • DPRD Pasuruan Desak Penertiban Kabel Semrawut, Minta Pemkab Segera Buat Aturan Tegas

    DPRD Pasuruan Desak Penertiban Kabel Semrawut, Minta Pemkab Segera Buat Aturan Tegas

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kondisi kabel listrik dan jaringan internet yang menjuntai di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, semakin memprihatinkan. Selain mengganggu pemandangan kota, kabel serta tiang penyangga yang berdiri tanpa aturan menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan.

    Sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut karena selain tampak semrawut, beberapa kabel bahkan menggantung rendah hingga nyaris menyentuh kendaraan yang melintas. Situasi itu membuat kawasan perkotaan di Pasuruan terlihat tidak tertata dan jauh dari kesan rapi, terutama di area pusat aktivitas masyarakat.

    Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, menegaskan bahwa persoalan kabel utilitas yang tak beraturan harus segera ditangani serius oleh pemerintah daerah. Menurutnya, penataan jaringan listrik dan internet merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan publik dan mempercantik wajah kota.

    “Di satu sisi kita ingin Pasuruan menjadi kota yang nyaman dan indah, tapi kalau kabelnya menjuntai sembarangan seperti ini, tentu mengganggu estetika,” ujar Rudi usai rapat bersama Satpol PP Kabupaten Pasuruan. Ia menilai kondisi itu dapat menurunkan citra daerah di mata pengunjung dan calon investor yang datang.

    Rudi juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan penyedia jasa utilitas, seperti operator internet maupun listrik. Ia menegaskan bahwa setiap pemasangan kabel dan tiang penyangga harus mendapat izin resmi dari pemkab agar sesuai dengan tata ruang dan peraturan yang berlaku.

    “Sebelum memasang, tolong koordinasi dengan pemkab untuk menentukan titik yang layak. Jangan sampai setiap perusahaan seenaknya menanam tiang di pinggir jalan,” tegasnya.

    Selain langkah penertiban dalam jangka pendek, DPRD Pasuruan juga mendorong pemerintah daerah segera menyusun regulasi khusus untuk menata jaringan kabel di ruang publik. Menurut Rudi, keberadaan peraturan daerah (perda) menjadi kunci agar penataan kabel utilitas memiliki dasar hukum yang kuat dan bisa ditegakkan secara konsisten.

    “Dalam jangka panjang, kita butuh perda yang mengatur penempatan kabel dan tiang utilitas agar tertib dan tidak semrawut seperti sekarang,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah daerah bisa mencontoh sejumlah kabupaten yang telah menerapkan sistem penataan kabel terpadu dengan hasil lebih tertib dan estetik.

    Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, mengakui pihaknya belum dapat melakukan tindakan tegas terhadap tiang maupun kabel liar karena belum memiliki dasar hukum spesifik. “Kami belum bisa bertindak karena belum ada aturan spesifik tentang penataan kabel utilitas,” jelasnya.

    Rido menambahkan, Satpol PP berencana melakukan studi tiru ke Kabupaten Jombang untuk mempelajari penerapan perda penataan kabel yang sudah berjalan efektif. “Kalau ingin tertib, harus ada regulasi yang mengikat dari hulu ke hilir, mulai dari prosedur pemasangan hingga sanksi bagi pelanggar,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Deni Wicaksono Ajak Kaum Muda Jadikan Hari Pahlawan Spirit Melawan Dominasi Kekuasaan

    Deni Wicaksono Ajak Kaum Muda Jadikan Hari Pahlawan Spirit Melawan Dominasi Kekuasaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengajak generasi muda menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk berani melawan dominasi kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Seruan ini disampaikan Deni seusai mengikuti kegiatan tabur bunga di makam Bung Tomo, Surabaya, Senin (10/11/2025).

    Menurut Deni, peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya menunjukkan bahwa keberanian dan tekad rakyat mampu mengalahkan kekuatan kekuasaan yang jauh lebih besar.

    “Semangat perjuangan dan idealisme bisa mengalahkan hegemoni kekuasaan,” ujar Deni.

    Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa perjuangan Bung Karno dan Bung Tomo bukan sekadar strategi militer atau kemenangan di medan pertempuran, tetapi juga tentang keyakinan bahwa martabat bangsa tidak boleh ditawar oleh siapa pun. Ia menegaskan bahwa Pertempuran Surabaya adalah simbol perlawanan rakyat terhadap kekuatan kolonial yang ingin mempertahankan kendali atas kemerdekaan Indonesia.

    “Bung Karno mengantar kemerdekaan, Bung Tomo melawan Inggris untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dengan semangat, tekad dan ideologi, melawan kekuasaan yang menindas seperti David melawan Goliath,” lanjut mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya itu.

    Deni menilai bahwa nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak berhenti di masa lalu. Menurutnya, tantangan yang dihadapi generasi sekarang berbeda bentuk, namun memiliki esensi yang sama: melawan ketimpangan dan ketidakadilan.

    “Tantangan hari ini mungkin tidak lagi berupa pendudukan fisik, tetapi tekanan struktural yang muncul dari ketimpangan ekonomi, politik, akses kesejahteraan, dan kekuasaan yang memihak,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa kekuasaan dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari penguasaan sumber daya, dominasi ekonomi, hingga penyempitan ruang demokrasi. Karena itu, semangat perlawanan dan keberanian berpikir kritis menjadi penting untuk menjaga agar demokrasi tetap berpihak pada rakyat.

    Untuk menegaskan bahwa semangat perubahan tetap relevan, Deni mencontohkan sosok politisi muda asal New York, Zohran Mamdani. Meski berasal dari komunitas minoritas dan tidak memiliki dukungan modal besar, Zohran berhasil terpilih sebagai Wali Kota New York berkat kerja politik berbasis gerakan akar rumput.

    “Zohran Mamdani menunjukkan bahwa politik yang berpihak kepada rakyat bisa menang. Dia hadir di jalan, mendengar, lalu bergerak bersama basis komunitas,” kata Deni.

    Menurutnya, kemenangan Zohran Mamdani adalah bukti bahwa keberanian politik bisa lahir dari ruang paling sederhana, bukan dari elit kekuasaan. Deni optimistis anak muda Surabaya dan Jawa Timur memiliki potensi yang sama selama tidak kehilangan idealisme dan semangat perjuangan.

    “Melawan kekuasaan yang menekan akhirnya bisa menang,” tegasnya.

    Selain itu, Deni juga berharap pemerintah daerah memberi ruang lebih luas bagi partisipasi pemuda dalam proses kebijakan publik. Ia menilai ruang dialog dan penguatan organisasi kepemudaan perlu diperluas agar semangat Hari Pahlawan benar-benar tumbuh dalam praktik politik dan sosial.

    “Kebebasan berekspresi harus dipertahankan selama disalurkan secara bertanggung jawab,” ucapnya.

    Menurut Deni, generasi muda perlu dilatih berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, dan tidak cepat menyerah dalam memperjuangkan kebenaran. “Kita perlu generasi muda yang berpikir kritis, tidak cepat menyerah, punya keberanian menyampaikan sikap dan melakukan perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Itu inti perjuangan,” tegas Deni.

    Ia menekankan bahwa esensi Hari Pahlawan bukan hanya pada upacara dan simbol penghormatan, melainkan bagaimana semangat keberanian itu diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. “Jangan berhenti di cerita dan nostalgia. Hari Pahlawan adalah ajakan untuk bergerak,” pungkas Deni. [asg/beq]