Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Begini Lawakan Cak Lontong soal Saksi Ridwan Kamil Walk Out usai KPU Nyatakan Pramono-Rano Menang

    Begini Lawakan Cak Lontong soal Saksi Ridwan Kamil Walk Out usai KPU Nyatakan Pramono-Rano Menang

    GELORA.CO  — Saksi dari tim pemenangan pasangan calon (paslon) gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, keluar atau walk out dari ruang rapat pleno penetapan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024, Minggu (8/12/2024).

    Momen tersebut terjadi sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan penetapan hasil perolehan suara Pilgub Jakarta 2024 di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta.

    Diketahui, KPU DKI Jakarta menetapkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel (pramono-rano) meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024 yakni 2.183.239 suara. Dengan demikian, Pilkada Jakarta 2024 dipastikan satu putaran.

    Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno Lies Hartono alias Cak Lontong menanggapi santai sikap dari saksi pasangan Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO. Bahkan, Cak Lontong masih sempat-sempatnya berkelakar.

    “Mungkin pertimbangan teknis mereka Walkot mungkin takut kalau keluarnya barengan terlalu berdesakan. Mungkin ya,” kata Cak Lontong disambut tawa audiens yang hadir di Rumah Pemenang Pramono-Rano di Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Terlepas dari itu, Cak Lontong menghormati sikap yang diambil oleh saksi dari paslon Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Menurut dia, itu bagian dari demokrasi. 

    “Terkait dengan walkout tadi tentunya kami dari pasangan 03 menghormati hak demokrasi saksi paslon 01 dan 02,” ujar dia.

    Cak Lontong mengatakan, walk out dipastikan tidak akan mempengaruhi terhadap hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

    Di mana, Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan unggul dibanding dua pesaingnya dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Dia mendapatkan perolehan 50,07 persen, yang artinya Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran.

    “Proses walkout atau tidak menandatangani sama sekali bukan hal yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Jadi secara proses tidak menganggu,” jelas dia.

    Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 Jakarta di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Hasilnya, pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi, yakni 2.183.239 atau 50,07 persen. 

    Adapun pengumuman hasil rekapitulasi dibacakan langsung oleh Ketua KPU DKI Wahyu Dinata. 

    Penetapan dilakukan setelah KPU di enam kota dan kabupaten di Jakarta yakni Kota Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu menyelesaikan rekapitulasi lebih dulu.

    Awalnya, KPU Jakarta membacakan hasil rekapitulasi dari masing-masing kota dan kabupaten. Setelah itu, KPU Jakarta lanjut membacakan hasil rekapitulasi tingkat provinsi.

    Sebelum mengesahkan hasil rekapitulasi, KPU Jakarta memberi kesempatan kepada saksi para paslon menyampaikan pendapat atau kejadian khusus.

    Namun, pantauan Wartakotalive.com dilokasi nampak saksi dari Ridwan Kamil-Suswono yakni Tim Pemenangan RIDO, Ramdan Alamsyah membacakan temuan khusus terkait persoalan di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur, serta rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024.

    Kemudian saksi paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana juga menyampaikan keberatan, dengan catatan serta menyatakan tidak akan menandatangani berita acara rekapitulasi.

    Tetapi, saksi dari Pramono-Rano mengatakan tidak ada keberatan dan sempat mengomentari pernyataan saksi Ridwan Kamil-Suswono. 

    Dengan demikian, terlihat saksi dari Ridwan Kamil -Suswono walkout dari rapat, dan pihak KPU DKI Jakarta menyatakan hal itu akan dicatat.

    Usai kejadian tersebut, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata melanjutkan penetapan rekapitulasi tersebut. 

    “Berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah,” kata Wahyu sambil mengetok palu.

    Kubu Ridwan Kamil Resmi Laporkan Jajaran KPU Jakarta ke DKPP

    Sebelumnya diberitakan, Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan jajaran Ketua dan Anggota KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Kemudian mereka juga melaporkan Ketua serta Anggota KPU Jakarta Timur (Jaktim).

    Anggota Tim Hukum RIDO Muslim Jaya Butarbutar mengatakan KPU Jakarta maupun Jaktim dinilai telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    “Nah itu yang kami laporkan, bahwa menurut kami KPUD Jakarta ini harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih,” tuturnya di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Muslim menjelaskan, laporan tersebut terkait banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku tidak menerima undangan pencoblosan (Formulir C6).

    “Ini terkait korelasi banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat,” katanya. 

    Menurut Muslim undangan yang tidak terdistribusi itu jadi salah penyebab minimnya partisipasi pemilih pada hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2024. 

    Padahal, kata Muslim, KPU harus menjamin pelayanan dan mengkoordinasikan agar masyarakat mendapatkan C6 pemberitahuan tersebut. 

    “Survei sampling yang kita ambil khususnya Jakarta Timur itu rata-rata dari beberapa Kelurahan tingkat partisipasinya hanya 30persen berarti kalau misalnya DPT nya ada 580 per TPS kemungkinan besar ada 300 sampai 400 yang tidak menggunakan hak pilih nah kalau ini terjadi di seluruh Jakarta,” imbuhnya. 

    Sebagai informasi, Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) meyakini, Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung dua putaran.

    Meski pasangan RIDO kalah dengan rival politiknya, Pramono Anung-Rano Karno tetapi kemenangan mereka tidak melebihi 50 persen.

    Sehingga diyakini Pilkada Jakarta akan berjalan dua putaran, bukan satu putaran.

    Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengatakan proses Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran.

    Hal ini sebagaimana hasil real count yang dilakukan oleh tim internal RIDO.

    “Hasil real count internal 100 persen Pilkada DKI Jakarta berlangsung dua putaran. Ini saya mau ke Posko (DPD Golkar DKI) mau konferensi pers,” kata Basri Baco di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (28/11/2024) petang.

    Baco mempersilakan kubu Pramono-Rano yang telah mengklaim kemenangan, karena Pilkada berjalan satu putaran.

    Namun dia mengingatkan, bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta masih melakukan rekapitulasi surat suara hasil pemungutan suara yang dilakukan pada Rabu (27/11/2024) kemarin.

    “Boleh-boleh saja (Pramono-Rano klaim kemenangan) nanti kita tunggu hasil, perhitungan rekapitulasi kecamatan KPU, itu yang final. Hari ini pembukaan (perhitungan) kalau nggak salah,” katanya.

    Meski mengklaim suara Pramono-Rano tidak lebih dari 50 persen, tapi Baco tidak memegang data real count internal.

    Dia berdalih, data real count ada di Posko Pemenangan di DPD Golkar DKI Jakarta.

    “Di kami finalnya itu semalam, saya nggak hafal (angka real count internal), mesti update ke sana, ketemua di sana saja,” ucapnya.

    Baco menekankan, bakal mempersiapkan saksi-saksi untuk mempertahankan suara RIDO yang dimiliki.

    Mereka juga dikerahkan untuk memastikan suara tersebut tidak hilang atau berpindah ke paslon lain.

    Jika Pilkada Jakarta berjalan satu putaran, lanjut dia, RIDO akan mengambil langkah hukum.

    Salah satu jalan yang diambil adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Intinya hasil Pilkada dua putaran, karena beda dua suara kan bisa dua putaran. Kalau mereka (kubu Pramono-Rano) berharap satu putaran, kalau kami berharap dua putaran. Langkah kami nanti (kalau kalah) maju MK dong,” imbuhnya

  • Revitalisasi JPO yang Difokuskan Hanya di Pusat Kota

    Revitalisasi JPO yang Difokuskan Hanya di Pusat Kota

    JAKARTA – Pemprov Jakarta bakal merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Jembatan itu bakal disulap dengan konsep kekinian, yang diminati para pengincar lokasi foto instagramable.

    Ketiga JPO itu ada di kawasan Hotel Le Meridien, Universitas Atmajaya, dan Dukuh Atas. JPO ini nantinya bakal dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan dan lift untuk memudahkan akses kaum disabilitas, lansia dan ibu hamil.

    Khusus untuk JPO di kawasan Hotel Le Meridien, akses penyeberangan juga akan diperlebar, yang awalnya hanya 2,5 meter menjadi 5 meter. Pondasi JPO itu juga akan diperkuat. 

    “JPO yang di depan Le Meridien itu kan demand-nya (penggunanya) tinggi. Kemudian, strukturnya memang agak goyang, maka akan kita perkuat sekalian kita lebarin,” tutur Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho. 

    Revitalisasi ketiga JPO akan dimulai akhir November 2019 dan rencananya rampung Maret 2020. Biaya revitalisasi menggunakan dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari sejumlah perusahaan. Revitalisasi satu JPO disertai dengan pengadaan lift, membutuhkan biaya sekitar Rp10 miliar. Jika ditotal, ketiga JPO menelan biaya Rp30 miliar. 

    Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang fokus merevitalisasi JPO di kawasan Sudirman-Thamrin karena daerah tersebut tingkat kesibukannya tinggi dan jadi sentral bisnis di Jakarta.

    Dengan begitu, diharapkan revitalisasi JPO di jalan Sudirman efektif untuk menarik minat wisatawan karena pengalaman berfoto dengan latar kota Jakarta.

    “Apalagi, dalam waktu dekat Jakarta akan menyelenggarakan Formula E. Jadi, JPO yang dipoles fokus di kawasan sentral dulu, seperti jalan protokol. Pasti banyak orang asing yang menginap di hotel di sepanjang jalan Sudirman dan Thamrin tertarik menyeberang di JPO tersebut,” kata Trubus kepada VOI, Selasa, 12 November. 

    Namun, revitalisasi JPO dengan pengadaan lift ini dipertanyakan sejumlah anggota Komisi D DPRD Jakarta. Anggota Komisi D dari Fraksi PSI, Viani Limardi, menganggap pengadaan lift di jalan Protokol tak terlalu dibutuhkan. Sebab, rata-rata pengguna JPO tersebut adalah pekerja yang kantornya berada di sekitar jalan Sudirman. 

    “Yang paling membutuhkan lift itu kan orang-orang lansia. Orang lansia itu kebanyakan mengakses JPO di daerah pemukiman, di pinggir, bukan di jalan protokol.”

    Sementara, anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan revitalisasi memang sengaja dilakukan di pusat kota. Setidaknya itu jawaban dari Dinas Bina Marga ketika dia tanya. Ketika ada anggaran baru, revitalisasi akan dilajutkan pada JPO di luar jalan protokol. 

    “Memang soal ketersediaan dana. Katanya, nanti di tahun berikutnya dirancang revitalisasi di luar jalan protokol jika ada biaya yang tersedia,” ucap Syarif.

    Belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi suka memoles JPO dengan nuansa kekinian. Sejak awal menjabat pada 2017, Anies merevitalisasi sebanyak 12 JPO di Jalan Sudirman sampai jalan MH Thamrin–tiga JPO dalam rencana.

    Tapi, JPO yang dipercantik Anies kebanyakan berada di Jalan Sudirman. Revitalisasi JPO di luar Jalan Sudirman hanya ada dua, yakni di kawasan Pasar Minggu dan Jalan Daan Mogot. 

    Anies melakukan revitalisasi JPO dimulai dari JPO Bundaran Senayan, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Polda Metro Jaya pada Februari. Lalu, menyusul revitalisasi JPO Dukuh Atas. 

  • Bukan Kandang Banteng Lagi, Ahmad Luthfi: Kita Ubah Jawa Tengah Jadi Sarang Garuda

    Bukan Kandang Banteng Lagi, Ahmad Luthfi: Kita Ubah Jawa Tengah Jadi Sarang Garuda

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Gubernur Jateng terpilih periode 2024 – 2029, Ahmad Luthfi menghadiri Apel Kemenangan Pilkada Jateng 2024, yang digelar Partai Gerindra Jateng, di Hotel UTC Semarang, Minggu (8/12/2024). 

    Luthfi mengatakan, apel kali ini merupakan pengecekan kesiapan menyongsong Jateng ke depan.

    Kesiapan ini untuk membuat Jawa Tengah lebih bagus. 

    “Kita rubah Jawa Tengah jadi Sarang Garuda mulai hari ini, menjadi Jateng berangkat menuju lebih bagus, ibaratnya kapal ini baru berangkat dari pelabuhan, kita tidak tahu di laut sana banyak ombak, dan gelombang yang harus kita hadapi secara bersama-sama,” papar Luthfi, saat sambutan pada Apel Kemenangan. 

    Dia menekankan, pemerintah harus linear. 

    Dia mengajak seluruh kepala daerah terpilih yang di kabupaten/kota untuk berkolaborasi dan berintegrasi antara pusat dan daerah untuk melaksnakakan program pemerintah pusat, khususnya di Jawa Tengah.

    “Kolaborasi, integrasi pemerintah pusat, daerah, hingga desa harus kita laksanakan semaksinal mungkin,” ucapnya. 

    Dirinya bersama Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin akan melakukan penetrasi peralihan.

    Dia meminta bupati/wali kota dan wakil terpilih yang hadir pada kali ini untuk bersama menyesuaikan perubahan-perubahan dengan kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten/kota. 

    Menurutnya, harus ada sinergi antara provinsi dan kabupaten kota. 

    “Dalam tiga minggu ini, kami bentuk tim peralihan, baik dari parpol pengusung, relawan, civitas akademika untuk membahas program. Begitu saat hari H pelaksanaan, kita sudah running program-program kita,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Luthfi juga meminta para jajaran DPR untuk berkolaborasi menjadikan Jateng lebih baik lagi. 

    “DPRD dari partai kita, untuk memberikan perubahan dari Gerindra, membangun Jateng ora ngene-ngene wae, ora ngono-ngono wae, itu-itu saja, sanggup?,” serunya. 

    Diketahui, data KPU Jateng, hasil perolehan suara untuk Luthfi – Yasin sebanyak 59,14 persen atau 11.390.191 suara.

    Paslon yang diusung koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini unggul dibanding Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang memperoleh 40,86 persen atau 7.870.084 suara.

    Diketahui, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kandang banteng karena PDI Perjuangan yang seringkali meraup banyak suara di provinsi tersebut.(eyf)

  • Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat

    Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat

    Evaluasi Kinerja DPR, Formappi Soroti Data Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (
    Formappi
    ) mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada
    rapat komisi
    mencapai 78 persen.
    Meski demikian, pimpinan rapat komisi sering kali tidak mencantumkan jumlah kehadiran anggota dalam rapat.
    “Ada begitu banyak rapat yang telah diadakan oleh komisi-komisi di mana pimpinan rapat tak menyebutkan jumlah anggota yang hadir. Itulah, menjadi salah satu permasalahan yang kami temukan,” kata Peneliti Formappi
    Lucius Karus
    dalam Konferensi Pers Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 secara virtual, Minggu (8/12/2024).
    Lucius menegaskan, data kehadiran anggota merupakan hal yang mutlak dalam menentukan kuorum rapat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) serta Tata Tertib (Tatib) DPR.
    Ia mengingatkan, pengabaian jumlah kehadiran anggota dapat berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan secara prosedural.
    Tak hanya itu, pimpinan rapat atas dorongan kepentingannya bisa suka-suka memutuskan rapat, saat anggota tidak memenuhi persyaratan kuorum rapat dan kuorum pengambilan keputusan.
    “Hal ini menjadi catatan awal yang buruk dari praktik-praktik rapat DPR pada Masa Sidang I,” ujarnya.
    Selama Masa Sidang I, terdapat 161 rapat komisi, 25 rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) non-komisi, dan 8 kali rapat paripurna, dengan total mencapai 194 kali rapat.
    Lucius mencatat bahwa banyaknya rapat yang diadakan oleh AKD menunjukkan semangat DPR di awal periode.
    Namun, beberapa AKD, seperti Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat (BURT), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), belum terlihat aktif dalam mengadakan rapat.
    “Belum aktifnya beberapa Badan, khususnya BAM sebagai AKD baru, tampak menunjukkan urgensi pembentukan badan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan mendesak. Tak hanya BAM yang baru lahir, BAKN yang sudah dihidupkan kembali sejak tahun 2020 lalu tampak tak cukup punya fungsi yang membuatnya jadi sebuah AKD yang berguna,” ucap Lucius.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Bupati Bondowoso Tanggapi Saran Komisi I DPRD Tentang Open Bidding

    Pj Bupati Bondowoso Tanggapi Saran Komisi I DPRD Tentang Open Bidding

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menanggapi plsaran DPRD Kabupaten setempat perihal open bidding, Minggu (8/12/2024).

    Komisi I DPRD Bondowoso menyarankan agar open bidding ASN eselon II digelar pasca pelantikan Bupati definitif di tahun 2025 mendatang.

    Kepada beritajatim.com, Wawan mengaku akan taat regulasi dan juga menjalin komunikasi lintas sektoral.

    “Prinsipnya apapun terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu nanti akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, komunikasi dengan pimpinan DPRD dan komunikasi dengan calon bupati terpilih setelah ada penetapan resmi sesuai aturan yang berlaku,” jawab Wawan melalui pesan singkat.

    Ia menambahkan, open bidding ASN eselon II untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bondowoso.

    “Insya Allah semangatnya yang terbaik untuk kepentingan Bondowoso,” tegas pria yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur ini.

    Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Setyo Budi mengatakan, Bupati terpilih harus betul- betul mengetahui kapasitas peserta open bidding di kabupaten Bondowoso.

    “Dan posisi tersebut harus ditempati oleh para pembantu bupati yang memiliki kemampuan mumpuni,” kata Setyo Budi kepada BeritaJatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Kemampuan yang harus dimiliki mulai dari sisi manajerial dan bisa mengambil peran bagi pembangunan ke depan, memiliki integritas dan kapasitas jelas untuk mengemban tugas yang diamanatkan.

    “Terlebih kan proses pelaksanaan open bidding di Bondowoso sedikit terlambat. Padahal angggaran pelaksanaan telah disetujui di P-APBD 2024 dan di-dok Agustus kemarin,” ulas legislator Partai Gerindra ini.

    Di sisi lain, surat rekomendasi atau persetujuan dari Mendagri, MenPAN-RB dan BKN sebagai dasar dilaksanakannya open bidding belum turun.

    “Saat ini juga bersamaan dengan akan berakhirnya pelaksanaan APBD karena sudah memasuki akhir tahun anggaran,” tutur wakil rakyat asal Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan tersebut.

    Ia menilai bahwa sebab telah memasuki berakhirnya pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024, sehingga tidak cukupnya ketersedian waktu bila dilaksanakan pada desember 2024.

    “Karena berdasarkan Permenpan No 15 thn 2019, untuk proses pengumuman saja dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran,” urai Budi.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Gina Belanza Mulia senada dengan pendapat tersebut.

    Bahkan ia menilai apabila open bidding eselon 2 digelar sebelum pelantikan Bupati definitif, maka kurang etis.

    “Terkait dengan wacana open bidding eselon 2 di Kabupaten Bondowoso kelihatannya kurang etis jika dilaksanakan di akhir tahun dan di masa transisi pemerintahan saat ini,” nilai Gina.

    Legislator PKB ini berpendapat, open bidding sebelum pelantikan akan mempengaruhi hak prerogatif bupati definitif. Dimana nantinya untuk menunjuk orang-orang yang kapabel dalam melaksanakan visi dan misinya.

    “Maka menjadi wajar jika hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah hal ini benar dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan atau hanya sebuah konflik kepentingan?,” ucap Wakil rakyat asal Kecamatan Tenggarang tersebut. [awi/aje]

  • Prabowo Teken UU 151/2024, Nomenklatur DKI Jakarta Jadi DKJ

    Prabowo Teken UU 151/2024, Nomenklatur DKI Jakarta Jadi DKJ

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan terkait nomenklatur tentang Jakarta, yaitu Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Aturan tersebut tercantum dalam UU No.151/2024 Tentang Perubahan atas UU No.2/2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang diteken pada 30 November 2024.

    “Menetapkan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” dalam putusan UU No.151/2024 dikutip Minggu (8/12/2024).

    Setelah aturan ini berlaku, maka nantinya kepala daerah yang mulanya ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024, maka akan berganti jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ.

    “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” bunyi Pasal 70 A.

    Dalam beleid itu juga menyatakan perubahan nama akan berlaku juga pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

    Masih dalam beleid yang sama, menyatakan bahwa keputusan kepala negara terkait pemindahan Ibu Kota Negara bakal ditetapkan secara mendatang.

    “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian,” dalam Pasal II UU No.151/2024.

  • Punya Kursi Parlemen, Perindo Komitmen Perjuangkan Lingkungan di Jakarta

    Punya Kursi Parlemen, Perindo Komitmen Perjuangkan Lingkungan di Jakarta

    loading…

    JAKARTA – Partai Perindo berkomitmen memperjuangkan lingkungan yang ada di kawasan Jakarta. Salah satu hal yang diperjuangkan adalah bagaimana memberdayakan sungai yang ada.

    “Alhamdulillah Perindo ini selama bertahun-tahun yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat kita juga sekarang fokus kepada lingkungan DKI Jakarta,” kata Wakil Ketua DPD Perindo Jakarta Selatan M.Zaky Barrun, Minggu (8/12/2024).

    Semangat memperjuangkan lingkungan ini tak terlepas dari banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Perindo, kata dia, akan terlibat misalnya dalam kegiatan penanaman pohon.

    Baca Juga

    “Supaya kita menanam pohon ini tidak banjir, menahan erosi dan lainnya,” tutur dia.

    Zaky juga menjelaskan semangat ini juga akan terus disemangati lewat aspirasi masyarakat. Apalagi, Perindo hingga saat ini juga sudah memiliki satu kursi di DPRD Jakarta.

    “Karena selama ini masyarakat, aktivis lingkungan itu tidak ada yang pernah tersampaikan ke parlemen. Jadi Pemerintah DKI ini hanya sampai ke tingkat relawan saja,” jelas dia.

    “Bagaimanapun Jakarta ini yang paling sentral bagaimana menanggulangi banjir. Makanya kita akan tetap berkomitmen bersama (aktivis lingkungan) sampai bagaimana penanggulangan banjir ini selesai,” pungkasnya.

    (rca)

  • Duduk Perkara Anggota DPRD Cirebon Diduga Lecehkan SPG, Korban juga Dapat Intimidasi – Halaman all

    Duduk Perkara Anggota DPRD Cirebon Diduga Lecehkan SPG, Korban juga Dapat Intimidasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang wanita berinisial Il melaporkan seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat atas kasus pelecehan seksual, Sabtu (7/12/2024).

    I datang ke Polresta Cirebon bersama dengan kuasa hukumnya, Yudia Alamsyah.

    “Ya, pada sore hari ini saya dengan tim mendampingi klien kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon,” ujar Yudia.

    Mengutip TribunJabar.di, pelecehan tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Cirebon berinisial MJ.

    Korban yang bekerja sebagai sales promotion girl (SPG) dari sebuah merek rokok elektronik ini dilecehkan di gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

    Pelecehan terjadi saat korban bertemu dengan terduga pelaku di depan gedung DPRD.

    Korban lantas diajak masuk ke ruang fraksi yang juga jadi tempat pelecehan secara fisik.

    “Kejadiannya selepas salat Jumat sekitar pukul 1 siang. Klien kami bertemu dengan yang bersangkutan di depan gedung DPRD, kemudian diajak masuk ke ruang fraksi.”

    “Di situ terjadi pelecehan secara fisik dan disertai ajakan tidak pantas dengan iming-iming tertentu,” ucap Yudia.

    Kisah pelecehan tersebut juga diunggah di akun X milik korban, @calliopealto, Jumat (6/12/2024) kemarin.

    Dalam unggahannya tersebut, pelaku diduga merupakan kader dari Partai Demokrat.

    Korban Diintimidasi

    Yudia menambahkan, kliennya tersebut juga mendapatkan intimidasi.

    “Kalau kondisi klien kami ada intimidasi, karena tadi malam klien kami datang meminta bantuan dan perlindungan hukum,” ujar Yudia kepada TribunJabar.id.

    Intimidasi tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk dari EO tempat korban bekerja yang meminta unggahan terkait pelecehan dihapus.

    “Mereka minta masalah ini tidak di-blow up dan postingannya minta di-take down, lalu diedit karena membawa nama brand.”

    “Mereka ingin berupaya untuk tidak bertanggung jawab,” ucapnya lagi.

    Intimidasi tersebut disebut Yudia memengaruhi kondisi psikologis kliennya.

    Terlebih, kasus ini melibatkan anggota DPRD.

    “Kami protect klien kami agar tidak berkomunikasi keluar karena ini berhubungan dengan pejabat, apalagi ada kepentingan politik di dalamnya,” jelas dia.

    Partai Demokrat Jabar Lakukan Investigasi

    Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jabar, Handarujati Kalamullah menuturkan, pihak partai akan segera melakukan investigasi terkait dugaan kasus pelecehan seksual ini.

    “Kami akan segera melakukan investigasi guna mendalami informasi yang beredar, terutama di platform X, terkait dengan MJ kepada yang bersangkutan,”

    “Investigasi ini penting dilakukan agar kami mendapatkan informasi yang komprehensif, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya,” ujar dia.

    Handarujati menuturkan, Partai Demokrat berkomitmen tidak menoleransi pelaku pelecehan seksual maupun jenis kekerasan lainnya.

    “Kami menegaskan, tidak ada ruang maupun toleransi bagi pelaku pelecehan terhadap perempuan maupun jenis kekerasan lainnya.”

    “Upaya investigasi yang akan kami lakukan bersifat objektif dan hasil dari tindak lanjutnya akan kami sampaikan ke publik sebagai salah satu wujud transparansi,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kronologi Dugaan Pelecehan SPG oleh Anggota DPRD Kabupaten Cirebon: Bermula Ajakan ke Ruang Fraksi

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Eki Yulianto)

  • SPG Rokok Ngaku Diajak Masuk Ruangan Anggota DPRD Cirebon, Laporkan Dugaan Pelecehan Seksual – Halaman all

    SPG Rokok Ngaku Diajak Masuk Ruangan Anggota DPRD Cirebon, Laporkan Dugaan Pelecehan Seksual – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, CIREBON –  Seorang perempuan berinisial II (27) melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon berinisial MJ ke Polresta Cirebon, pada Sabtu (7/12/2024).

    Perempuan yang bekerja sebagai sales promotion girl (SPG) sebuah merek rokok itu bahkan mengaku mengalami intimidasi.

    Kuasa hukum korban, Yudia Alamsyah mengungkapkan kliennya mengalami intimidasi setelah unggahannya tentang dugaan pelecehan seksual tersebut viral di media sosial X pada Jumat (6/12/2024).

    “Kalau kondisi klien kami ada intimidasi karena tadi malam klien kami datang meminta bantuan dan perlindungan hukum,” ujar Yudia kepada awak media selepas melapor.

    Ia menjelaskan intimidasi tersebut datang dari berbagai pihak.

    Termasuk dari pihak Event Organizer (EO) tempat korban bekerja, yang meminta unggahan terkait insiden pelecehan tersebut dihapus.

    “Mereka minta masalah ini tidak di-blow up dan postingannya minta di-take down, lalu diedit karena membawa nama brand. Mereka ingin berupaya untuk tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

    Menurut Yudia tekanan ini memengaruhi kondisi psikologis korban, terlebih karena kasus tersebut melibatkan Anggota DPRD. 

    “Kami protect klien kami agar tidak berkomunikasi keluar karena ini berhubungan dengan pejabat, apalagi ada kepentingan politik di dalamnya,” jelas dia.

    Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual

    Yudia memaparkan insiden dugaan pelecehan terjadi di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, tepatnya di ruang fraksi anggota dewan berinisial MJ, pada Jumat (6/12/2024) sekitar pukul 13.00 WIB.

    “Setelah salat Jumat, klien kami diajak masuk ke ruang fraksi untuk membahas produk yang dijual. Namun di dalam ruangan terjadi pelecehan fisik dan ajakan tidak pantas dengan iming-iming tertentu,” katanya.

    Selain korban, dua rekan kerja yang berada di lokasi menjadi saksi kejadian tersebut.

    “Saksi-saksi dari rekan kerja korban juga ada dan pasti akan dimintai keterangan oleh kepolisian,” ujarnya.

    Korban membagikan kronologi kejadian melalui akun media sosial X, menuding MJ telah mencium dirinya secara paksa dan melontarkan ajakan tak senonoh, seperti mengajaknya karaoke.

    Unggahan korban langsung viral dengan lebih dari 3,5 juta tayangan dan ribuan komentar dukungan. 

    “Saya spontan menolak dan berontak, tapi nggak sempat merekam apapun,” tulis korban dalam unggahannya.

    Kasus ini mendapat sorotan luas, terutama karena pelaku diduga kader Partai Demokrat.

    Dalam unggahannya, korban menyebutkan inisial pelaku dan menunjukkan gambar pelaku mengenakan jas almamater partai tersebut.

    “Insya Allah, mudah-mudahan pihak kepolisian cepat tanggap agar perkara ini tidak menjadi bola liar.”

    “Perilaku anggota dewan ini sudah tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat,” ucap Yudia.

    Klarifikasi Anggota DPRD Cirebon

    Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mahmud Jawa (MJ), membantah tuduhan pelecehan seksual yang dilayangkan seorang wanita berinisial II (27). 

    MJ mengaku belum menerima panggilan resmi dari penyidik terkait kasus ini.

    “Kalau soal tuduhan pelecehan, saya mohon maaf, saya belum menerima dari penyidik, belum dipanggil. Jadi, tuduhan-tuduhan ini terlalu dini untuk saya tanggapi,” ujar MJ dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kafe di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Talun, Sabtu (7/12/2024) malam.

    Anggota DPRD Kabupaten Cirebon MJ konferensi pers.

    Dia tidak merasa melakukan tindakan yang dituduhkan. 

    Ia menjelaskan, kronologi pertemuan dengan korban yang merupakan seorang sales promotion girl (SPG) rokok.

    “Pada hari Jumat, setelah salat Jumat, saya berjalan menuju kantor dari Masjid Agung Sumber. Dalam perjalanan, saya melihat beberapa orang yang turun, mungkin SPG yang mendekati. Ketika saya masuk ke kantor, mereka menyusul,” ucapnya.

    MJ juga mengklarifikasi tuduhan yang ramai di media sosial X (@Calliopealto) terkait dugaan pelecehan.

    “Saya harus mengklarifikasi apakah itu benar, apakah orang lain, atau bikinan. Sampai saat ini, saya belum tahu,” jelas dia.

    Sebelumnya, II telah melaporkan dugaan pelecehan yang dilakukan MJ ke Polresta Cirebon pada Sabtu (7/12/2024). 

    Laporan tersebut didampingi tim kuasa hukum, termasuk Yudia Alamsyah.

     

     

  • Saran Komisi I DPRD Bondowoso: Open Bidding Digelar Setelah Pelantikan Bupati

    Saran Komisi I DPRD Bondowoso: Open Bidding Digelar Setelah Pelantikan Bupati

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso menyarankan supaya open bidding ASN Eselon II digelar pasca pelantikan bupati-waki bupati. Open Bidding atau seleksi terbuka adalah pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka/transparan.

    Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Setyo Budi, bupati terpilih harus betul- betul mengetahui kapasitas peserta open bidding di Bondowoso. “Dan posisi tersebut harus ditempati oleh para pembantu bupati yang memiliki kemampuan mumpuni,” kata Setyo Budi kepada beritaJatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Kemampuan yang harus dimiliki mulai dari sisi manajerial dan bisa mengambil peran bagi pembangunan ke depan. Juga memiliki integritas dan kapasitas jelas untuk mengemban tugas yang diamanatkan.

    “Terlebih kan proses pelaksanaan open bidding di Bondowoso sedikit terlambat. Padahal angggaran pelaksanaan telah disetujui di P-APBD 2024 dan didok Agustus kemarin,” ulas legislator Partai Gerindra ini.

    Di sisi lain, surat rekomendasi atau persetujuan dari Mendagri, MenPAN-RB dan BKN sebagai dasar dilaksanakannya open bidding belum turun.

    “Saat ini juga bersamaan dengan akan berakhirnya pelaksanaan APBD karena sudah memasuki akhir tahun anggaran,” tutur wakil rakyat asal Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan tersebut.

    Ia menilai, karena telah memasuki berakhirnya pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024, sehingga tidak cukup ketersedian waktu bila dilaksanakan pada Desember 2024.

    “Karena berdasarkan Permenpan No 15 thn 2019, untuk proses pengumuman saja dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran,” urai Budi.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Gina Belanza Mulia senada dengan pendapat tersebut. Bahkan ia menilai apabila open bidding eselon 2 digelar sebelum pelantikan bupati definitif, maka kurang etis.

    “Terkait dengan wacana open bidding eselon 2 di Kabupaten Bondowoso kelihatannya kurang etis jika dilaksanakan di akhir tahun dan di masa transisi pemerintahan saat ini,” nilai Gina.

    Legislator PKB ini berpendapat, open bidding sebelum pelantikan akan mempengaruhi hak prerogatif bupati definitif. Dimana nantinya untuk menunjuk orang-orang yang kapabel dalam melaksanakan visi dan misinya.

    “Maka menjadi wajar jika hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah hal ini benar dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan atau hanya sebuah konflik kepentingan?,” ucap Wakil rakyat asal Kecamatan Tenggarang tersebut. [awi/suf]