Kementrian Lembaga: DPRD

  • 5 Populer Regional: Kades Boyolali Kepergok Berduaan di Rumah Janda – Video Agus Buntung Rayu Korban – Halaman all

    5 Populer Regional: Kades Boyolali Kepergok Berduaan di Rumah Janda – Video Agus Buntung Rayu Korban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berita populer regional dimulai dari peristiwa kepala desa di Kabupaten Boyolali kepergok berduaan dalam rumah seorang janda.

    Kades berinisial SR itu digerebek warga pada Jumat(6/12/2024) malam.

    Kades SR berdalih sudah menikah dengan janda tersebut.

    Berita selanjutnya datang dari beredarnya video Agus Buntung saat rayu korbannya.

    Dalam video berdurasi sekitar 3 menit tersebut, terdengar percakapan Agus dengan salah satu calon korbannya.

    Ia terdengar lihai merayu dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban. 

    Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan video tersebut sebagai bukti baru.

    Berikut rangkuman berita populer regional selengkapnya selama 24 jam di Tribunnews.com:

    Kepergok sedang berada di rumah seorang janda cantik, seorang Kepala Desa(Kades) di Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah digerebek warga pada Jumat(6/12/2024) malam.

    Informasi penggerebekan itu diberikan salah satu warga yang tak mau disebutkan namanya.

    Dia bilang jika awalnya warga curiga dengan sepeda motor yang ditengarai milik SR.

    Sepeda motor itu diparkir di bawah pohon yang tak mudah terlihat orang.

    Warga pun kemudian berusaha mencari keberadaan SR ke tempat biasa nongkrong.

    Tapi warga pun tak mendapatkannya. Warga pun kemudian menunggu di sekitar rumah sang janda cantik itu.

    Warga juga berusaha mengintip kondisi di dalam rumah janda yang diduga ada pak kadesnya itu.

    Namun sayang, karena rumah tertutup rapat dan lampunya padam warga tak melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu.

    “Itu ketahuan motornya itu sekira jam 21.00. Terus jam 23.00 malam si janda membukakan pintu dan pak kades keluar,” ujarnya, Minggu(8/12/2024).

    Baca selengkapnya.

    Siapa Margriet Christina Megawe Ibu Angkat Bunuh Bocah Engeline, Habiskan Hidup di Penjara (Kolase Tribunnews.com)

    Margriet Christina Megawe, sosok ibu angkat dari Engeline Margriet Megawe (7), akan selamanya dikenang dalam sejarah kelam kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

    Setelah divonis penjara seumur hidup pada tahun 2016, Margriet menjalani hukuman hingga meninggal dunia pada 6 Desember 2024.

    Margriet dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar setelah terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Engeline, anak angkatnya yang baru berusia 7 tahun.

    Keputusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada Februari 2017.

    “Menolak permohonan kasasi Margriet Christina Megawe alias Tely,” demikian putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim agung Andi Samsan Nganro, Eddy Army, dan Margono.

    Margriet bersalah atas pembunuhan berencana, eksploitasi anak, penelantaran anak, dan diskriminasi terhadap anak.

    Kasus pembunuhan Engeline terjadi pada 16 Mei 2015 di rumah Margriet di Jalan Sedap Malam, Denpasar.

    Margriet awalnya melaporkan bahwa Engeline hilang, namun penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa Engeline tewas di tangan ibu angkatnya sendiri.

    Margriet diketahui melakukan kekerasan fisik dan psikologis terhadap Engeline, termasuk menyundut bara rokok ke punggungnya sebelum menginstruksikan pekerja rumah tangganya, Agus Tay, untuk mengubur jasad Engeline.

    Agus Tay juga dijatuhi hukuman penjara 10 tahun setelah permohonan kasasinya ditolak oleh MA.

    Baca selengkapnya.

    Yusa Cahyo Utomo, pelaku pembunuhan satu keluarga saat dihadirkan di Mapolres Kediri, Jawa Timur, Jumat (6/12/2024). (Tribun Jatim Network/Isya Anshori)

    Yusa Cahyo Utomo (35) pelaku pembunuhan satu keluarga guru di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, mengungkapkan alasan mengapa ia membiarkan satu korban, Samuel, tetap hidup.

    Dalam pengakuannya, Yusa merasa kasihan kepada Samuel yang merupakan anak bungsu dari korban Kristina dan Agus Komarudin.

    “Yusa meninggalkannya dalam kondisi bernapas karena merasa kasihan pada yang paling kecil,” ujar Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Fauzy Pratama, dalam keterangannya pada Jumat, 6 Desember 2024.

    Kronologi Pembunuhan

    Menurut AKP Fauzy, setelah menghabisi Kristina dan Agus di dapur, Yusa mendapati kedua anak korban, Christian Agusta Wiratmaja dan Samuel, terbangun karena mendengar keributan.

    Christian berlari ke ruang tengah diikuti oleh Samuel.

    Yusa mengejar dan memukul Christian di bagian kepala sebanyak dua kali hingga tak bergerak.

    Setelah itu, Yusa memukul Samuel satu kali di kepala.

    Meskipun Samuel terluka parah dan bercucuran darah, ia masih bisa bergerak dan merangkak ke arah tempat tidur.

    Yusa memilih untuk tidak memukul Samuel lagi, sementara Christian tidak bergerak setelah dipukul.

    “Pelaku membiarkan korban Samuel yang masih kecil dalam kondisi bernapas karena merasa iba,” jelas AKP Fauzy.

    Baca selengkapnya.

    SPG rokok di Cirebon (baju putih) bersama kuasa hukumnya melaporkan anggota DPRD terkait dugaan pelecehan seksual. (Tribun Cirebon)

    Seorang perempuan berinisial II (27) melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon berinisial MJ ke Polresta Cirebon, pada Sabtu (7/12/2024).

    Perempuan yang bekerja sebagai sales promotion girl (SPG) sebuah merek rokok itu bahkan mengaku mengalami intimidasi.

    Kuasa hukum korban, Yudia Alamsyah mengungkapkan kliennya mengalami intimidasi setelah unggahannya tentang dugaan pelecehan seksual tersebut viral di media sosial X pada Jumat (6/12/2024).

    “Kalau kondisi klien kami ada intimidasi karena tadi malam klien kami datang meminta bantuan dan perlindungan hukum,” ujar Yudia kepada awak media selepas melapor.

    Ia menjelaskan intimidasi tersebut datang dari berbagai pihak.

    Termasuk dari pihak Event Organizer (EO) tempat korban bekerja, yang meminta unggahan terkait insiden pelecehan tersebut dihapus.

    “Mereka minta masalah ini tidak di-blow up dan postingannya minta di-take down, lalu diedit karena membawa nama brand. Mereka ingin berupaya untuk tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

    Menurut Yudia tekanan ini memengaruhi kondisi psikologis korban, terlebih karena kasus tersebut melibatkan Anggota DPRD. 

    “Kami protect klien kami agar tidak berkomunikasi keluar karena ini berhubungan dengan pejabat, apalagi ada kepentingan politik di dalamnya,” jelas dia.

    Baca selengkapnya.

    I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung yang dituduh melakukan pelecehan terhadap belasan wanita. (Tangkapan layar)

    Inilah update kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) bernama I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung (21).

    Dilansir Tribun Lombok pada Sabtu (7/12/2024), beredar rekaman video suara Agus Buntung diduga saat merayu calon korban perempuan.

    Dalam video berdurasi sekitar 3 menit tersebut, terdengar percakapan Agus dengan salah satu calon korbannya.

    Ia terdengar lihai merayu dengan mengungkit-ungkit masa lalu korban. 

    Seolah dirinya mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya.

    “Kamu pikir saya modus ya, seperti cowok-cowok lain, benarkan?” 

    “Karena cowok-cowok itu juga hanya manfaatin kamu, modusnya gini-gini, buktinya merusak kamu,” ungkap Agus dalam video itu.

    Bahkan Agus sempat melontarkan kata-kata tak pantas dengan mengandaikan dirinya berduaan dengan calon korban di dalam sebuah kamar.

    “Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya, saya tidak sama kayak cowok-cowok yang lain,” ujarnya.

    Baca selengkapnya.

    (Tribunnews.com)

  • Fraksi PKS-Nasdem Desak Pj Bupati Jombang Tunda Mutasi Jabatan di Masa Transisi

    Fraksi PKS-Nasdem Desak Pj Bupati Jombang Tunda Mutasi Jabatan di Masa Transisi

    Jombang (beritajatim.com) – Gelombang penolakan terhadap rencana mutasi atau reposisi jabatan yang akan dilakukan oleh Pj (Penjabat) Bupati Jombang di lingkungan Pemkab setempat terus bergulir.

    Sebelumnya, penolakan disuarakan oleh fraksi PKB dan Gerindra DPRD Jombang. Kini pernyataan serupa dilontarkan oleh fraksi PKS-Nasdem, Senin (9/12/2024). Fraksi PKS-Nasdem juga mendesak Pj Bupati Jombang membatalkan rencana mutasi di masa transisi tersebut.

    Wakil Ketua Fraksi PKS-Nasdem H. Muhamad Said menyatakan bahwa rencana mutasi atau reposisi jabatan yang akan dilakukan oleh Pj Bupati Jombang saat ini sangatlah tidak tepat. Hal ini dikarenakan, hasil Pilkada 2024 sudah diputuskan. Yakni, pasangan Warsubi-Salman sebagai pemenang.

    “Seyogyanya di masa transisi ini tidak ada mutasi jabatan, sampai dilantiknya bupati baru pada Februari 2025. Saat ini Pj bupati fokus saja untuk menjaga dan mengkondisikan kabupaten Jombang aman, tenang dan berjalan dengan baik,” ujar Said.

    Said juga mengatakan, setidaknya ada dua alas an mutasi tersebut layak dibatalkan. Pertama, menghormati suara 515.880 masyarakat setara dengan 74,88% yang memilih Warsa (Warsubi-Salman). Kedua, Pj Bupati yang negaraawan seharusnya tidak mencederai etika publik.

    “Bila Pj Bupati Jombang bersikeras melakukan mutasi sebelum pelantikan Bupati-Wak Bupati, maka kami akan menggunakan hak konstitusional di DPRD Jombang,” pungkas anggota DPRD Jombang dari dapil 1 (Jombang-Peterongan) ini.

    Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.

    “Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandas Teguh. [suf]

  • Wamenkop Ferry Juliantono Resmi Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum IKA Unpad 2024-2028 – Halaman all

    Wamenkop Ferry Juliantono Resmi Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum IKA Unpad 2024-2028 – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) periode jabatan 2024-2028.

    Pengukuhan dilakukan melalui Musyawarah Besar (Mubes) XI dan Reuni Akbar di Bandung pada Sabtu (7/12/2024).

    Ferry menyatakan akan melangkah bersama dengan para alumni lainnya untuk dapat memberikan manfaat bagi almamater, para alumni, dan kepada mahasiswa Unpad.

    Ia memastikan keberhasilan program yang telah dilakukan pada periode kepengurusan sebelumnya akan dilanjutkan dan disempurnakan.

    “Program yang belum terlaksanakan akan kita tunaikan bersama-sama supaya IKA Unpad semakin baik dan terus semakin baik,” kata Ferry dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (8/12/2024).

    Ada empat program prioritas yang akan dijalankan Ferry sebagai Ketua Umum IKA Unpad.

    Pertama, UNPAD Karir Senter yang menjadi wadah bagi pengurus untuk melakukan inventarisasi potensi dari setiap alumni.

    Sehingga, dapat menjadi wadah komunikasi yang baik antara mahasiswa aktif dengan alumni yang sudah bekerja.

    “Unpad Karir Senter nanti akan membantu alumni-alumni yang ada di BUMN, swasta, koperasi, NGO atau UMKM itu bisa meningkatkan kapasitasnya,” ujar Ferry.

    Unpad Karir Senter diharapkan dapat menjadi tempat untuk membuka kesempatan pekerjaan bagi alumni-alumni Unpad yang baru lulus.

    Program kedua, di masa jabatannya IKA Unpad harus mampu menjadi pelopor bagi peningkatan soft skill mahasiswa yang masih aktif.

    Hal itu agar bisa menjadi peluang bagi mereka untuk bersaing dengan mahasiswa lain dari berbagai universitas.

    Guna mewujudkannya, pihak kampus dinilai harus memberikan ruang bagi upaya pengembangan soft skill mahasiswa bekerjasama dengan IKA Unpad.

    “Pengetahuan tentang soft skills ini menjadi bagian penting bagi lulusan Universitas Padjajaran untuk bisa menang dalam persaingan di lapangan pekerjaan dan menang dalam persaingan dengan sesama pencari kerja,” ucap Ferry.

    Program ketiga, IKA Unpad bertekad untuk mendorong terwujudnya Social Entrepreneurship.

    Lewat dorongan tersebut, akan semakin banyak mahasiswa menjadi pengusaha modern dan mampu bersaing di industri.

    Program keempat adalah IKA Unpad akan menjadi pelopor bagi terwujudnya ekonomi pancasila seperti koperasi.

    “Pokoknya nanti akan banyak program-program yang tujuan besarnya adalah supaya IKA Unpad makin besar, makin berwibawa lagi, makin dihormati karena potensi alumni Unpad yang luar biasa,” tukas Ferry.

    Terkait dengan kelengkapan organisasi, Wamenkop Ferry menegaskan akan segera menggelar musyawarah untuk menentukan struktur organisasi secara utuh.

    Diharapkan pada Januari 2024 seluruh pengurus harian dari organisasi ini bisa dilantik secara resmi.

    Ferry juga menyatakan komitmennya untuk  mendukung mewujudkan program pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi.

    Maka dari itu, IKA Unpad membuka kesempatan yang luas bagi para alumni untuk menyumbangkan gagasan strategis demi terwujudnya program besar pemerintah.

    “Kebetulan saya menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih yang ada di Kementerian Koperasi.  Jadi, kita terbuka untuk menerima masukan, konsep-konsep, maupun apa saja yang bisa diimplementasikan yang berasal dari Universitas Pajajaran, termasuk ikatan keluarga alumni,” kata Wamenkop Ferry.

    Ferry juga memastikan akan berjuang bersama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat untuk mempercepat pemberian gelar pahlawan nasional kepada Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M yang merupakan alumni Fakultas Hukum Unpad.

    Menurut dia, sosok Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M memiliki andil yang besar terhadap bangsa dan negara.

    “Ini bukan masalah alumni Fakultas Ekonomi Bisnis atau Fakultas Hukum, tapi ini adalah tugas dari IKA Unpad untuk mendukung Pak Mochtar menjadi pahlawan nasional,” pungkas Ferry.

  • Anggota DPRD Cirebon Terjerat Kasus Pelecehan, Terduga Pelaku: Ini Pribadi Bukan Urusan Partai – Halaman all

    Anggota DPRD Cirebon Terjerat Kasus Pelecehan, Terduga Pelaku: Ini Pribadi Bukan Urusan Partai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang wanita berinisial Il (27) jadi korban pelecehan yang diduga pelakunya adalah anggota DPRD Jawa Barat bernama Mahmud Jawa alias MJ.

    Il yang merupakan sales promotion girl (SPG) tersebut pun melaporkan apa yang ia alami ke Polres Cirebon, Sabtu (7/12/2024).

    MJ pun kini muncul di publik untuk memberikan klarifikasinya, Sabtu (7/12/2024) kemarin.

    “Ya, siang tadi saya mendapat kabar bahwa saya dilaporkan oleh seseorang di Polresta Cirebon.”

    “Hal inilah yang membuat saya hadir di sini untuk memberikan keterangan dan klarifikasi,” ujar MJ, kepada awak media.

    Mengutip TribunJabar.id, ia menuturkan bahwa kejadiannya tak ada hubungannya dengan partai.

    “Konon, kasus ini ramai di media sosial dengan menggunakan atribut partai,”

    “Padahal, kejadiannya tidak ada hubungannya dengan partai, ini persoalan pribadi,” ucapnya.

    MJ menambahkan, dirinya merasa tak melakukan tindakan pelecehan seperti yang dituduhkan.

    Saat kejadian, ia menyebut para SPG menyusulnya, bukan ia yang mengajak.

    “Pada hari Jumat, setelah salat Jumat, saya berjalan menuju kantor dari Masjid Agung Sumber.”

    “Dalam perjalanan, saya melihat beberapa SPG mendekati saya. Ketika saya masuk ke kantor, mereka menyusul,” katanya.

    Ia juga mengaku belum menerima panggilan dari penyidik terkait kasus yang menjeratnya.

    “Kalau soal tuduhan pelecehan, saya belum menerima panggilan dari penyidik. Jadi, tuduhan ini terlalu dini untuk saya tanggapi,” ujarnya.

    Diwartakan sebelumnya, wanita berinisial Il melaporkan seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat atas kasus pelecehan seksual, Sabtu (7/12/2024).

    I datang ke Polresta Cirebon bersama dengan kuasa hukumnya, Yudia Alamsyah.

    “Ya, pada sore hari ini saya dengan tim mendampingi klien kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon,” ujar Yudia.

    Mengutip TribunJabar.id, pelecehan tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Cirebon berinisial MJ.

    Korban yang bekerja sebagai sales promotion girl (SPG) dari sebuah merek rokok elektronik ini dilecehkan di gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

    Korban lantas diajak masuk ke ruang fraksi yang juga jadi tempat pelecehan secara fisik.

    “Kejadiannya selepas salat Jumat sekitar pukul 1 siang. Klien kami bertemu dengan yang bersangkutan di depan gedung DPRD, kemudian diajak masuk ke ruang fraksi.”

    “Di situ terjadi pelecehan secara fisik dan disertai ajakan tidak pantas dengan iming-iming tertentu,” ucap Yudia.

    Kisah pelecehan tersebut juga diunggah di akun X milik korban, @calliopealto, Jumat (6/12/2024) kemarin.

    Dalam unggahannya tersebut, pelaku diduga merupakan kader dari Partai Demokrat. 

    Yudia menambahkan, kliennya tersebut juga mendapatkan intimidasi.

    “Kalau kondisi klien kami ada intimidasi, karena tadi malam klien kami datang meminta bantuan dan perlindungan hukum,” ujar Yudia kepada TribunJabar.id.

    Intimidasi tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk dari EO tempat korban bekerja yang meminta unggahan terkait pelecehan dihapus.

    “Mereka minta masalah ini tidak di-blow up dan postingannya minta di-take down, lalu diedit karena membawa nama brand.”

    “Mereka ingin berupaya untuk tidak bertanggung jawab,” ucapnya lagi.

    Intimidasi tersebut disebut Yudia memengaruhi kondisi psikologis kliennya.

    Terlebih, kasus ini melibatkan anggota DPRD.

    “Kami protect klien kami agar tidak berkomunikasi keluar karena ini berhubungan dengan pejabat, apalagi ada kepentingan politik di dalamnya,” jelas dia.

    Partai Demokrat Jabar Lakukan Investigasi

    Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jabar, Handarujati Kalamullah menuturkan, pihak partai segera melakukan investigasi terkait dugaan kasus pelecehan seksual ini.

    “Kami akan segera melakukan investigasi guna mendalami informasi yang beredar, terutama di platform X, terkait dengan MJ kepada yang bersangkutan,”

    “Investigasi ini penting dilakukan agar kami mendapatkan informasi yang komprehensif, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya,” ujar dia.

    Handarujati menuturkan, Partai Demokrat berkomitmen tidak mentoleransi pelaku pelecehan seksual maupun jenis kekerasan lainnya.

    “Kami menegaskan, tidak ada ruang maupun toleransi bagi pelaku pelecehan terhadap perempuan maupun jenis kekerasan lainnya.”

    “Upaya investigasi yang akan kami lakukan bersifat objektif dan hasil dari tindak lanjutnya akan kami sampaikan ke publik sebagai salah satu wujud transparansi,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul MJ Anggota DPRD Cirebon yang Diduga Lecehkan SPG Buka Suara, Ceritakan Pertemuan versi Dia

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Eki Yulianto)

  • Kubu Lawan Soroti Partisipasi Pemilih Rendah, Tim Pramono-Rano: Medan Juga Rendah Kok Tidak Dipermasalahkan?

    Kubu Lawan Soroti Partisipasi Pemilih Rendah, Tim Pramono-Rano: Medan Juga Rendah Kok Tidak Dipermasalahkan?

    ERA.id – Pihak pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyoroti rendahnya partisipasi pemilih Pilgub Jakarta 2024. Menurut mereka, hal itu menjadikan hasil pilkada tidak melegitimasi pilkada.

    Merespons hal tersebut, Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono-Rano, Prasetyo Edi menilai, tingkat partisipasi pemilih di Jakarta justru lebih tinggi dibanding daerah lain, misalnya Medan. Dia justru mempertanyakan mengapa hal serupa tidak dipermasalahkan.

    “Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tinggi. Ada yang lebih rendah, Padang lebih rendah, Medan lebih rendah, ini kok enggak dipermasalahin?” kata Prasetyo di Posko Pemenangan Pramono-Rano di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Meski begitu, pihaknya menghargai apapun keluhan yang disampaikan pihak lawan. Dia hanya mengingatkan bahwa ada mekanisme lain yang bisa ditempuh apabila tidak puas dengan hasil yang ditetapkan KPU, yaitu dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hanya saja, dia mewanti-wanti, khususnya kepada kubu RIDO, bahwa perolehan suara dengan Pramono-Rano cukup tinggi.

    “Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke MK, tetapi saya sarankan, ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1 persen, itu mungkin bisa. Ini 9, hampir 10 persen beda ya. Ini kan juga jangan mengada-ada gitu,” kata Prasetyo.

    “Kami menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan 2 tidak mau tandatangan, itu tidak masalah, silahkan alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang,” imbuhnya.

    Mantan Ketua DPRD DKI itu meminta semua pihak tidak merusak pesta demokrasi di Jakarta yang sudah berjalan dengan baik.

    “Demokrasi yang baik di Jakarta ini, jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal,” katanya.

    Sebelumnya, Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyoroti rendahnya partisipasi Warga Jakarta yang menjadi salah satu faktor kekalahan jago mereka di Pilkada Jakarta.

    Bahkan, lantaran rendahnya partisipasi masyarakat untuk memilih, Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco memertanyakan hasil Pilkada Jakarta 2024.

    “Ketiga, ini karena minimnya sosialisasi terkait hak-hak warga untuk bisa memilih calon pemimpinnya menggunakan e-KTP. Jadi, ini merupakan kegagalan KPU DKI Jakarta dalam melaksanakan Pilkada Jakarta,” ujar Baco kepada wartawan, Rabu (4/12).

    Senada, pihak saksi Dharma-Kun juga mengeluhkan hal yang sama dalam rapat pleno rekapitulasi.

    “Kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53 persen masyarakat yang menggunakan hak pilihnya- dari seluruh DPT. Jadi kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili atau merepresentasi masyarakat, sehingga kami menilai bahwa legitimasi masyarakat sangat kurang,” ujar pihak saksi Dharma-Kun.

  • Mengevaluasi TGUPP Lewat DPRD Jakarta

    Mengevaluasi TGUPP Lewat DPRD Jakarta

    JAKARTA – DPRD Jakarta akan mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sebab, ada anggaran untuk TGUPP yang diajukan dalam draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

    Anggaran TGUPP yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu mencapai Rp19,8 miliar. Angka ini merupakan hasil revisi dari pengajuan awal sebesar Rp26 miliar.  

    “Rekomendasi Komisi A adalah evaluasi menyeluruh terkait kewenangan dan tupoksi TGUPP. Karena di Komisi A enggak bisa me-nol-kan segala macam, dibawa ke Banggar (Badan Anggaran) besar,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Senin, 11 November. 

    Di Banggar nanti, kata Mujiyono, Komisi A akan mengevaluasi TGUPP secara menyeluruh, mulai dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi), kewenangan, dan anggarannya. 

    Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono menambahkan, pengelolaan anggaran di era Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak lebih baik dari Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

    Pada masa Jokowi, anggota TGUPP berasal dari ASN yang non-job, sehingga gaji mereka tidak dikucurkan dari APBD Jakarta. Sementara, zaman Ahok, terdapat penambahan anggota TGUPP yang bukan dari kalangan ASN. Meski begitu, Ahok menggunakan dana operasional gubernur untuk menggaji TGUPP. 

    Gembong menyarankan, anggaran TGUPP saat ini dialokasikan dari dana operasional Anies jika kinerja TGUPP tetap tak bisa dibongkar untuk evaluasi. Apalagi, DPRD Jakarta tak bisa mengawasi kerja TGUPP. 

    “Kalau dana operasional kan seratus persen jadi kewenangan gubernur, dan itu tidak membebani APBD. Dana operasional kan bukan urusan APBD, DPRD enggak ada urusan,” ungkap Gembong. 

  • Tim Pramono-Anung Siap Hadapi Gugatan Sengketa Pilgub Jakarta di MK

    Tim Pramono-Anung Siap Hadapi Gugatan Sengketa Pilgub Jakarta di MK

    ERA.id – Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono-Rano, Prasetyo Edi mengatakan, pihaknya sangat siap menhadapi gugatan sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

    Tim Pramono-Anung akan menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai kuasa hukum.

    “Masalah gugatan ke MK, bagaimana persiapan kita? Kita siap. Tim hukum kita, Pak Todung Mulya Lubis kita siapkan juga,” kata Prasetyo di Posko Pemenangan Pramono-Rano, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Dia menegaskan, pihaknyan sudah memiliki bukti komplet berupa C1 untuk dihadirkan dalam sidang MK apabila ada gugatan.

    Mantan ketua DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, pihak lawan jangan terlalu mencari-cari kesalahan dari pasangan Pramono-Rano.

    “C1 kita komplet, apa yang  kita analisa sebelum ini putusan , akhirnya sama. Itulah C1 kita dari TPS ke TPS semua komplit. Jangan jerih payah kita semua ini terus dicari-cari salahnya. Ayo kita siap kalah dan siap menang,” kata Prasetyo.

    Terkait tudingan kubu pasangan Pramono-Rano melalukan kecurangan, Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano, Lies Hartono alias Cak Lontong memastikan tuduhan itu tak akan terbukti.

    Dia mengatakan, sejak awal Pramono Anung maupun Rano Karno selalu menekankan agar pihaknya taat terhadap konstitusi selama proses Pilkada berlangsung.

    “Jadi, kalau hal-hal terkait kecurangan, saya kira dari awal saya kita orang-orang yang patuh pada konstitusi. Jadi inysaallah itu jauh dari kita ya,” pungkasnya.

  • PPDB Jalur Zonasi Sebaiknya Kuota Dikurangi, Wakil Ketua DPRD Surabaya : Prestasi Lebih Fair

    PPDB Jalur Zonasi Sebaiknya Kuota Dikurangi, Wakil Ketua DPRD Surabaya : Prestasi Lebih Fair

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – “Untuk teknisnya, kami serahkan ke Kementerian. Bisa saja kuota jalur Zonasi yang dikurangi. Sementara jalur Prestasi, kuotanya lebih banyak. Tidak seperti sekarang, kuota Zonasi 50 persen.” Laila Mufidah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mendorong agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) nanti lebih fair dan berkeadilan.

    Salah satunya tetap mempertimbangkan nilai siswa. Tidak hanya mutlak faktor radius sekolah dan rumah calon siswa.

    “Setiap kali reses, warga Surabaya menanyakan sistem PPDB. Rata-rata minta harus mempertimbangkan nilai, biar adil. Harus dipertimbangkan dampak dari sistem yang mutlak zonasi,” kata Laila Mufidah, Minggu (8/12/2024).

    Salah satu catatan adalah tidak sedikit yang mempraktikkan pemalsuan dokumen. Demi mendekatkan jarak dengan sekolah, banyak praktik pindah KK. Bahkan ada yang menyewa rumah, untuk tujuan zonasi.

    Belum lagi dampak yang lebih serius adalah pada perkembangan prestasi dan akademik anak. Karena zonasi, banyak orang tua yang menggantungkan jarak sekolah. Mereka tak memotivasi anak untuk berprestasi di sekolah.

    Pada akhirnya semua dikalahkan jarak. Siswa juga merasa mendapat dukungan dan enggan belajar karena bisa masuk sekolah negeri bagus selama jarak rumah mereka dekat dengan sekolah.

    Sistem PPDB saat ini dalam evaluasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dimungkinkan penerimaan peserta didik baru ini akan berubah terutama jalur zonasi. Jalur ini dinilai meninggalkan masalah dalam mencetak prestasi siswa. Keputusan baru akan ditetapkan Februari 2025.

    Laila Mufidah mendesak agar pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025/2026 mendatang agar lebih fair dan berkeadilan. Agar tidak terjadi lagi praktik manipulatif dalam Jalur Zonasi hingga memindahkan KK calon siswa.

    Menurut Laila, PPDB adalah kompetisi. Politisi PKB ini lebih sepakat jika dalam kompetisi mencari sekolah adalah dengan mempertimbangkan prestasi. Ini harus menjadi pertimbangan utama.

    “Untuk teknisnya, kami serahkan ke Kementerian. Bisa saja kuota jalur Zonasi yang dikurangi. Sementara jalur Prestasi, kuotanya lebih banyak. Tidak seperti sekarang, kuota Zonasi 50 persen,” kata Laila.

    Dengan kuota jalur Zonasi 50 persen, semua berebut dengan hanya menggantungkan pada jarak rumah. Siswa dan orang tua tidak terdorong untuk mau berprestasi. Mereka merasa aman saat hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi karena dekat sekolah.

    Lebih Fair

    Memang untuk calon siswa baru ada kuota jalur Prestasi, yakni 30 persen. Namun menurut Laila, kuota ini belum berkeadilan. Sebab mereka tetap dilakukan dengan meteran rumah saat siswa berprestasi itu milih jalur zonasi.

    Jalur Prestasi sendiri dengan kuota 30 persen ini terdiri atas 15 persen prestasi akademik berupa nilai rapor. Sisanya 12 persen untuk peraih prestasi non-akademik, bisa lomba, pertandingan, atau seni. Sisanya, kuota 3 persen di Surabaya untuk prestasi penghafal kitab suci.

    Selain jalur Zonasi dan Prestasi, selebihnya adalah jalur Afirmasi (siswa Gakin dan Inklusi) 15 persen, dan jalur Perpindahan Tugas Orang Tua 5 persen. Sebenarnya total jalur itu sudah baik. Hanya untuk jalur Zonasi yang mutlak karena radius harus dipangkas.

    “Mempertimbangkan prestasi dan nilai akademik siswa itu lebih fair dan berkeadilan. Memang mau dengan takaran apalagi kalau bukan dengan nilai ini. Jadi, siswa terdorong untuk makin berkompetisi mencari sekolah terbaik,” kata Laila yang mantan guru PAUD ini

  • Harta Kekayaan Mahmud Jawa, Anggota DPRD Cirebon yang Diduga Lecehkan SPG, Langsung Bantah Tuduhan

    Harta Kekayaan Mahmud Jawa, Anggota DPRD Cirebon yang Diduga Lecehkan SPG, Langsung Bantah Tuduhan

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Mahmud Jawa, anggota DPRD Cirebon, Jawa Barat, menjadi tersangka pelecehan.

    Dia juga sudah dilaporkan korban ke pihak polisi.

    Diketahui, korban merupakan sales promotion girl atau SPG rokok.

    Kasus ini viral di media sosial sejak korban berinisial II (27) ini curhat di media sosial pribadinya.

    Namun, terduga pelaku membantah telah melakukan pelecehan.

    Seperti apa sosok dan harta kekayaan Mahmud Jawa?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Awalnya kabar tersebut viral di X oleh wanita bernama Indy pemilik akun @Calliopealto.

    Dalam akun X tersebut ia menulis kronologi dugaan pelecehan yang dialaminya.

    Diketahui Mahmud Jawa seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

    Ia merupakan kader partai Demokrat. 

    Indy memajang langsung foto Mahmud Jawa yang tengah menggenakan baju partai. 

    Dari foto yang diunggah diketahui Mahmud Jawa berusia 51 tahun dengan gelar SH.

    Kasus ini menjadi sorotan setelah akun @Calliopealto membagikan pengalaman pahitnya pada Jumat (6/12/2024) pukul 15.07 WIB.

    Hingga Sabtu (7/12/2024) pagi, unggahan tersebut telah mendapatkan 3,5 juta tayangan, 8.073 kali dibagikan ulang, 903 kutipan dan 35 ribu tanda suka.

    Dalam cuitannya, akun @Calliopealto menuduh seorang anggota DPRD aktif berinisial MJ sebagai pelaku pelecehan.

    Ia juga menyertakan foto MJ dengan jas almamater partai lengkap beserta nomor urutnya.

    “M*** J*** ANJ*******!!!!! BERANI-BERANINYA LU NGELECEHIN GW PAS JAM KERJA DI KANTOR LU SENDIRI, PU***||||||||||!!!!!!!!!!!!” tulis korban dalam unggahan pertamanya.

    Menurut korban, kejadian bermula saat ia menawarkan produk di sekitar Masjid Agung Sumber, Cirebon, setelah salat Jumat. 

    Terduga pelaku bersama stafnya mengajak korban dan dua rekannya masuk ke kantor DPRD untuk membahas produk yang dijual.

    Namun, situasi berubah ketika MJ mulai mengajak karaoke, menatap korban secara tidak wajar, hingga melakukan tindakan fisik.

    “Dia narik temenku ke ruangan lain dan setelah itu giliran aku. Dia narik paksa, cium pipi kanan, kiri, bahkan bibir.”

    “Dia juga pegang pantat sambil bilang, ‘Kamu kalau saya pake mau dibayar berapa?’,” tulis korban.

    Korban mengaku syok dan tidak sempat merekam kejadian karena tidak menduga hal tersebut akan terjadi.

    “Aku cuma mau jualan produk, bukan mau dilecehin perkara kostum ku yg minim krn SOP brand,” tulisnya.

    Korban menyatakan, sudah menceritakan kejadian ini kepada seorang wartawan DPRD.

    Pada Sabtu (7/12/2024), korban resmi melaporkan Mahmud Jawa ke Polresta Cirebon.

    Mahmud Jawa yang juga merupakan kader Partai Demokrat, dituduh melakukan pelecehan fisik dan melontarkan ajakan tak pantas di ruang fraksi DPRD.

    Namun, kuasa hukumnya, Wawan Hermawan, dalam konferensi pers di salah satu kafe di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Sabtu malam, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

    “Setelah kami pelajari, Pak Mahmud Jawa (MJ) tidak pernah melakukan hal itu. Kami siap menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh pihak pelapor.”

    “Jika diperlukan, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk melapor balik,” ujar Wawan.

    Ia menambahkan, laporan ini justru menjadi peluang untuk mengungkap kebenaran.

    “Dengan adanya pelaporan ini, peristiwa akan menjadi jelas dan terang.”

    “Dari perspektif kami, Pak Mahmud Jawa tidak pernah melakukan pelecehan tersebut,” ucapnya.

    Wawan juga menyatakan, bahwa Jawa merasa namanya telah dicemarkan.

    “Kami merasa dicemarkan karena beliau tidak pernah melakukan itu.”

    “Bahkan partai pun merasa dicemarkan karena kasus ini dibawa-bawa, padahal ini adalah masalah pribadi, bukan urusan partai,” jelas dia.

    Kasus pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPRD Cirebon. ()

    Jabatan yang pernah dipegang Mahmud Jawa

    Ketua Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia 2018 – 2019
    Sekertaris Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon 2019 – 2024
    Wakil Ketua 1 DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon 2022 – 2027
    Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia 2005 – 2023
    Ketua PAC Kecamatan Ciwaringin DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon 2020-2022

    Harta kekayaan Mahmud Jawa

    Inilah harta kekayaan Mahmud Jawa yang diambil dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) per Desember 2023.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.906.500.000

    1. Tanah Seluas 1280 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 568 m2/400 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/250 m2 di KAB / KOTA CIREBON, WARISAN Rp. 335.000.000

    4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 101.500.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/400 m2 di KAB / KOTA CIREBON, LAINNYA Rp. 1.065.000.000

    6. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 63.000.000

    1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.13.000.000

    2. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 958.087.387

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 3.927.587.387

    III. HUTANG Rp. 65.000.000

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.862.587.387

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Brebes 2024, Paramitha-Wurja Menang Atas Kotak Kosong

    Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Brebes 2024, Paramitha-Wurja Menang Atas Kotak Kosong

    Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Brebes 2024, Paramitha-Wurja Menang Atas Kotak Kosong

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini hari real count pemilihan bupati Pilbup Brebes, Jawa Tengah dari https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-tengah/brebes.

    Pada Rabu (27/11/2024) masyarakat Indonesia mengikuti pemilihan pemimpin daerah baik dari tingkat kabupaten/kota dan Provinsi.

    Termasuk di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

    Dalam Pilkada Brebes 2024, terdapat satu pasangan calon.

    Yakni Paramitha Widya Kusuma dan Wurja.

    Pasangan Mitha-Wurja menjadi paslon tunggal di Brebes dan akan melawan kotak kosong.

    Hasil pemilihan atau hasil hitung suara sementara bisa dipantau langsung oleh masyarakat melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Berikut ini link Real Count dari KPU: https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-tengah/brebes.

    Klik “Unduh Dokumen Hasil Pindai” pada menu Hasil Pindai Dokumen Rekapitulasi di laman tersebut.

    Dalam pengumuman tersebut, Paramitha-Wurja unggul dengan perolehan 424,795 suara atau 59,60 persen.

    Keduanya menang hampir di setiap kecamatan di Brebes, kecuali kecamatan Wanasari.

    Sementara itu, kotak kosong meraih perolehan 40,40 persen.

    Berikut rincian perolehan suara Paramitha-Wurja dan Kotak Kosong di seluruh kecamatan di Brebes Jawa Tengah:

    Kecamatan Salem

    Paramitha-Wurja: 26.835

    Kotak Kosong: 4.155

    Kecamatan Bantarkawung

    Paramitha-Wurja: 36.186

    Kotak Kosong: 8.249

    Kecamatan Bumiayu

    Paramitha-Wurja: 25.253

    Kotak Kosong: 22.107

    Kecamatan Paguyangan

    Paramitha-Wurja: 26.888

    Kotak Kosong: 19.355

    Kecamatan Sirampog

    Paramitha-Wurja: 19.587

    Kotak Kosong: 8.079

    Kecamatan Tonjong

    Paramitha-Wurja: 17.827

    Kotak Kosong: 13.093

    Kecamatan Jatibarang

    Paramitha-Wurja: 22.052

    Kotak Kosong: 16.085

    Kecamatan Wanasari

    Paramitha-Wurja: 32.648

    Kotak Kosong: 38.208

    Kecamatan Brebes

    Paramitha-Wurja: 40.467

    Kotak Kosong: 38.004

    Kecamatan Songgom
     
    Paramitha-Wurja: 18.772

    Kotak Kosong: 11.867

    Kecamatan Kersana

    Paramitha-Wurja: 16.936

    Kotak Kosong: 16.625

    Kecamatan Losari

    Paramitha-Wurja: 36.540

    Kotak Kosong: 24.815

    Kecamatan Tanjung

    Paramitha-Wurja: 21.452

    Kotak Kosong: 24.815

    Kecamatan Bulakamba

    Paramitha-Wurja: 35.324

    Kotak Kosong: 35.212
     
    Kecamatan Larangan

    Paramitha-Wurja: 48.028

    Kotak Kosong: 22.695

    Profil Paramitha dan Wurja

    Paramitha Widya Kusuma, lahir di Brebes pada 18 Januari 1992, adalah seorang politikus muda dari PDI Perjuangan.

    Dikenal dengan panggilan akrab Mba Mitha, ia merupakan putri dari Indra Kusuma, Ketua DPC PDIP Brebes dan mantan Bupati Brebes selama dua periode, yaitu 2002–2007 dan 2007–2010.

    Karier politik Paramitha mulai menonjol sejak ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.

    Berada di Komisi VII yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup, ia mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.

    Sebagai anggota DPR RI termuda dari daerah pemilihannya, Paramitha mencatatkan sejarah di Pileg 2019 dengan perolehan suara tertinggi, yakni 129.947 suara.

    Ia menyelesaikan pendidikan formalnya di Brebes, mulai dari SDN 3 Brebes, SMPN 2 Brebes, hingga SMAN 1 Brebes.

    Paramitha kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Sultan Agung Semarang (S1) dan Universitas Pancasakti Tegal (S2).

    Dalam kehidupan pribadi, Paramitha menikah dengan Ahmad Saeful Anshori, seorang pengusaha di bidang SPBE dan SPBU.

    Sementara itu, Wurja lahir di Brebes pada 25 September 1968, adalah sosok yang sudah lama dikenal di dunia politik lokal.

    Ia menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Brebes dan sebelumnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Brebes.

    Dalam Pemilu 2024, Wurja terpilih kembali sebagai anggota DPRD periode 2024–2029.

    Namun, ia memilih mengundurkan diri beberapa pekan setelah dilantik untuk maju dalam Pilkada Brebes 2024.

    Sebagai seorang lulusan Sarjana Ekonomi (S.E.), Wurja memiliki perhatian khusus pada isu-isu pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

    Selama menjadi anggota DPRD, ia mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) III dan aktif dalam menyuarakan aspirasi rakyat, terutama yang berkaitan dengan layanan publik dan pengembangan wilayah pedesaan.

    Karier politik Wurja yang dimulai dari bawah hingga mencapai posisi strategis menunjukkan konsistensi dan dedikasinya dalam melayani masyarakat. (*)