Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Jumlah Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan Tertinggi ada di Jawa Barat

    Jumlah Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan Tertinggi ada di Jawa Barat

    JAKARTA – Jawa Barat jadi daerah paling tidak bebas dalam beragama dan berkeyakinan. Setidaknya itu yang bisa disimpulkan dari hasil survei SETARA Institute tentang kebebasan berkeyakinan. Survei mereka dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif serta mengombinasikan desk study dan field study.

    Hasilnya, SETARA mendapatkan data sebanyak 2.400 peristiwa pelanggaran kebebasan berkeyakinan dengan jumlah tindakan mencapai 3.177 tindakan selama 12 tahun terakhir.

    “Jabar ini tetap juara umum dan belum pernah turun atau digantikan oleh provinsi lain,” ungkap Direktur Riset SETARA Institute, Halili dalam sebuah diskusi di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

    Rinciannya, Jawa Barat tercatat terjadi tindak pelanggaran sebanyak 629 peristiwa selama 12 tahun terakhir. Selanjutnya, Jakarta dengan jumlah pelanggaran kebebasan berkeyakinan mencapai 291 peristiwa.

    Selanjutnya, Jawa Timur dengan 270 peristiwa, Jawa Tengah 158 peristiwa, Aceh 121 peristiwa, Sulawesi Selatan 112 peristiwa, Sumatera Utara 106 peristiwa. Lalu, Sumatera Barat dengan 104 peristiwa, Banten 90 peristiwa, dan Nusa Tenggara Barat mencapai 76 peristiwa.

    Sementara, untuk lima tahun terakhir atau selama Presiden Joko Widodo menjabat, ada 10 provinsi dengan jumlah pelanggaran kebebasan berkeyakinan. Urutan pertama masih diduduki Jawa Barat dengan 162 peristiwa pelanggaran. Lalu, Jakarta dengan 113 pelanggaran kebebasan berkeyakinan. 

    Dilanjutkan dengan Jawa Timur dengan 98 peristiwa, Jawa Tengah 66 peristiwa, Aceh 65 peristiwa, Yogyakarta 37 peristiwa, Banten 36 peristiwa, Sulawesi Utara 28 peristiwa, Sulawesi Selatan 27 peristiwa, dan Sumatera Barat 23 peristiwa.

    Dilihat dari sisi pelaku, SETARA mencatat, ada dua jenis aktor yang bertanggungjawab; aktor negara dan kedua aktor non-negara. Polisi jadi yang terbanyak melakukan pelanggaran selama 12 tahun ini dengan 480 tindakan yang melanggar kebebasan berkeyakinan.

    “Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran dalam 12 tahun terakhir adalah kepolisian kemudian disusul oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah tindakan mencapai 383,” ungkapnya.

    Urutan selanjutnya, Kementerian Agama dengan 89 tindakan melanggar kebebasan berkeyakinan, pengadilan dengan 71 tindakan, Satpol PP 71 tindakan, Kejaksaan 68 tindakan, TNI 63 tindakan, DPRD 38 tindakan, institusi pendidikan 35 tindakan, dan Pemerintah Desa mencapai 33 tindakan.

    Sedangkan aktor non-negara pelaku pelanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah kelompok warga dengan 600 tindakan selama 12 tahun. Lalu, ormas keagamaan dengan jumlah 249 tindakan pelanggaran, Majelis Ulama Indonesia dengan jumlah 242 tindakan, Front Pembela Islam 181 tindakan, individu 92 tindakan, Forum Umat Islam 56 tindakan, tokoh agama/masyarakat 35 tindakan, organisasi masyarakat lain 33 tindakan, Gerakan Reformasi Islam (GARIS) 26 tindakan dan perusahaan 26 tindakan.

    Dilihat dari korban tindakan pelanggaran kebebasan berkeyakinan selama 12 tahun terakhir ini, urutan pertama ditempati oleh penganut aliran Ahmadiyah dengan total 554 peristiwa pelanggaran kebebasan berkeyakinan. Selanjutnya, posisi kedua ditempati oleh aliran keagamaan sebesar 334 peristiwa, umat Kristen dengan total 328 peristiwa pelanggaran kebebasan berkeyakinan.

    Tak hanya itu, SETARA juga mencatat ada 314 individu yang menjadi korban pelanggaran kebebasan berkeyakinan. Kemudian, Syiah diurutan selanjutnya dengan 153 peristiwa pelanggaran, warga dengan 139 peristiwa, umat Islam 79 peristiwa, umat Katolik sebesar 51 peristiwa, Gafatar dengan 49 peristiwa, dan pelajar/mahasiswa sebesar 42 peristiwa. 

    Terakhir, mereka juga mencatat selama 12 tahun terakhir ada 199 gereja yang mendapat gangguan dari orang tak bertanggungjawab dan 133 masjid yang mengalami nasib yang sama.

  • Hari Terakhir Pendaftaran, Ribuan Honorer di Kabupaten Pasuruan Berebut Jadi PPPK

    Hari Terakhir Pendaftaran, Ribuan Honorer di Kabupaten Pasuruan Berebut Jadi PPPK

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sebanyak 3.535 pelamar PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka kini telah mengikuti seleksi kompetensi yang akan berakhir pada Senin (9/12/2024).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan, Ninuk Ida Suryani, mengatakan bahwa seleksi kompetensi ini akan dilaksanakan dalam beberapa sesi mengingat jumlah peserta yang cukup banyak. “Kami berharap semua peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” ujarnya.

    Ninuk menjelaskan bahwa rekrutmen PPPK tahap pertama ini memang diprioritaskan bagi pegawai honorer yang telah mengabdi di Pemkab Pasuruan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga non-ASN. “Tentu harapan kami semua pelamar bisa lolos agar status mereka bisa naik menjadi PPPK,” imbuhnya.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyambut baik pelaksanaan seleksi PPPK ini. Ia menilai bahwa ini adalah kesempatan emas bagi ribuan pegawai non-ASN di Kabupaten Pasuruan. “Kami sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam memberikan kepastian status kepegawaian bagi para honorer,” kata Samsul.

    Samsul juga memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk gaji para PPPK yang nantinya lolos seleksi. “Masalah anggaran sudah tidak menjadi kendala lagi,” tegasnya.

    Diketahui, alokasi anggaran untuk belanja pegawai di Kabupaten Pasuruan cukup besar, meskipun sempat menjadi perdebatan. Namun, pemerintah pusat telah memberikan izin khusus untuk daerah yang melakukan rekrutmen PPPK. (ada/kun)

  • Demokrat Jatim Salurkan 500 Sembako ke Warga Terdampak Banjir Prambon Sidoarjo

    Demokrat Jatim Salurkan 500 Sembako ke Warga Terdampak Banjir Prambon Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur dan Sidoarjo membagikan bantuan 500 paket sembago bagi warga terdampak banjir di Kecamatan Prambon Sidoarjo, Senin (9/12/2024).

    Diketahui, beberapa hari lalu meski kini perlahan mulai surut, banjir menggenangi ratusan rumah warga Desa Bendotretek dan Temu Kecamatan Prambon. Itu akibat air sungai meluap setelah curah hujan deras.

    Selain dua desa di Kecamatan Prambon, banjir juga melanda lima desa di Kecamatan Balongbendo dalam beberapa hari ini.

    Aksi peduli warga terdampak banjir oleh Partai Demokrat ini, dipimpin oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak.

    Emil Dardak datang didampingi Ketua Komisi A yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa dan Ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo, Zahlul Yussar.

    Selain ke dapur umum di Balai Desa Temu, rombongan Partai Demokrat ini juga bertemu dengan warga terdampak banjir di Dusun Pejaraan Desa Bendotretek.

    Di dusun yang terendam banjir sejak Sabtu lalu dan kini mulai surut itu, Emil didampingi Dedi Irwansa dan Zahlul Yussar, menyerahkan sembako ke warga terdampak banjir. Warga juga bergantian meminta foto bersama Emil Dardak.

    “Ini bentuk kepedulian teman-teman Demokrat untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak banjir,” cetus Emil yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih hasil Pilkada 2024.

    Ia pun menyampaikan terima kasihnya ke BPBD Jawa Timur, BPBD Sidoarjo dan Dinas Sosial Sidoarjo yang sudah menangani dampak banjir di wilayah Prambon dan Balongbendo, dengan membuka dapur umum.

    “Karena kelihatannya yang paling sulit ini adalah memasak. Dengan adanya dapur ini bisa membantu warga. Tadi ada sekitar 1000 nasi bungkus di Balai Desa Temu,” beber Emil.

    Emil menjelaskan, banjir di Desa Bendotretek ini wilayah terjadi setelah hampir 20 tahun wilayah tersebut tidak pernah kebanjiran. Namun akibat kejadian jebol di Dam Tarik, maka air meluber hingga di desa tersebut.

    Ke depannya, Emil berharap dilakukan normalisasi sungai yang bekerjasama dengan BBWS Brantas karena sungai tersebut di bawah kewenangan BBWS Brantas.

    Sedangkan soal lahan pertanian yang terancam gagal panen akibat banjir, sesuai SOP, Emil meminta agar dilakukan pendataan untuk pengajuan mendapatkan bantuan.

    Emil menambahkan, Pemprov Jawa Timur membangun dengan panduan Indeks Resiko Bencana, sebagai upaya mengurangi kerentanan terhadap bencana.

    Sedagkan upaya ntuk mengurangi ancaman banjir, dilakukan dari sisi hulu dengan melakukan konservasi hutan. Sedangkan dari sisi hilir, dilakukan dengan penguatan tanggul, misalnya di Kali Lamong.

    Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa menambahkan, aksi ini merupakan reaksi cepat yang ditunjukkan Partai Demokrat terhadap berbagai persoalan masyarakat.

    Pihaknya berharap, dengan bantuan sembako ini akan meringankan beban masyarakat terdampak banjir di samping tim BPBD dan Dinas Sosial yang juga terus berupaya melaksanakan respon tanggap darurat.

    “Ini banjir pertama di Desa Bendotretek, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Sebab, kita semua berharap bahwa titik-titik banjir tidak semakin meluas di Sidorjo,” cetus Dedi.

    Pihaknya pun mendorong penanganan sedimentasi sungai yang mengakibatkan luapan air ke lingkungan warga segera dilakukan.

    Hal ini agar penanganan banjir berjalan secara komperehensif. Termasuk ikhtiar mitigasi terhadap potensi banjir yang mungkin kembali terjadi.

    “Tentu ini membutuhkan kolaborasi yang baik antara Pemprov Jatim maupun Pemkab Sidoarjo, termasuk jika ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan dengan Pemerintah Pusat. Prinsipnya, kita ingin masyarakat tidak diliputi was-was dengan potensi banjir susulan,” tutur Anggota DPRD Jatim Dapil Sidoarjo tersebut.

    Dedi pun mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sidoarjo beserta jajarannya, termasuk pemerintahan desa yang cepat tanggap menghadapi darurat bencana.

    “Langkah pemerintah desa sudah sangat baik. Meski ini baru pertama kalinya banjir, tetapi sudah cukup siap dengan situasi darurat ini,” pungkas Dedi. [isa/beq]

  • 7 Tri Adhianto dan Ade Kunang Menangi Pilkada, Bekasi Raya Belum Bisa Dianggap "Kandang Banteng" Nasional

    7 Tri Adhianto dan Ade Kunang Menangi Pilkada, Bekasi Raya Belum Bisa Dianggap "Kandang Banteng" Nasional

    Tri Adhianto dan Ade Kunang Menangi Pilkada, Bekasi Raya Belum Bisa Dianggap “Kandang Banteng”
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pengamat politik Universitas Islam ’45 Bekasi, Adi Susila, menyebutkan, Bekasi Raya belum bisa dianggap sebagai “kandang banteng” setelah dua kader PDI Perjuangan, Tri Adhianto dan Ade Kuswara Kunang, memenangi Pilkada Kota Bekasi dan
    Pilkada Kabupaten Bekasi
    2024. 
    “Belum bisa, tidak masuk kategori ‘kandang banteng’,” kata Adi saat dihubungi, Senin (9/12/2024).
    Adi berpendapat, “Bekasi Raya” bisa dikatakan sebagai “kandang banteng” apabila PDI-P menguasai kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.
    Sementara, berdasarkan hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024, PDI-P hanya meraih sembilan kursi dari 50 kursi yang diperebutkan di DPRD Kota Bekasi. 
    Jumlah itu masih di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapatkan 11 kursi. Sisanya, Golkar mendapat delapan kursi, Gerindra enam kursi, PAN lima kursi, PKB empat kursi, PPP dua kursi, dan Demokrat dua kursi.
    Sementara, di DPRD Kabupaten Bekasi, dari total kuota 55 kursi, PDI-P berada di posisi kedua dengan perolehan delapan kursi. Raihan tersebut masih kalah dari Golkar yang meraih 10 kursi.
    Dengan perolehan tersebut, Adi mengatakan, PDI-P belum sepenuhnya bisa menguasai suara “Bekasi Raya”.
    “Kalau di Kota Bekasi kan legislatifnya paling banyak PKS, sementara untuk pilkada kemenangan PDI-P didukung koalisi besar, demikian pula di Kabupaten Bekasi,” ungkap dia.
    Adapun Tri-Abdul Harris Bobihoe memperoleh 459.430 suara berdasarkan hasil rekapitulasi
    Pilkada Kota Bekasi 2024
    .
    Keduanya unggul tipis dari pasangan nomor urut 1, Heri Koswara-Sholihin yang meraup 452.231 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni, meraih 64.509 suara.
    Sedangkan pada
    Pilkada Kabupaten Bekasi 2024
    , Ade-Asep Surya Atmaja menang dengan mengantongi 45,68 persen atau 666.494 suara.
    Keduanya unggul jauh dari pasangan nomor urut 2, BN Holik Qodratullah-Faizal Hafan Farid, yang memperoleh 40,32 persen atau 588.399 suara. Kemudian, pasangan nomor urut 1, Dani Ramdan-Romli, meraih 14 persen atau 204.305 suara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK Surabaya 9 Desember 2024

    Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK Surabaya 9 Desember 2024

    Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota
    Blitar
    nomor urut 2 Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro (Bambang-Bayu) mengajukan gugatan sengketa hasil
    Pilkada Kota Blitar
    2024 ke Mahkamah Konstitusi (
    MK
    ).
    Berkas gugatan telah dimasukkan ke MK oleh tim hukum Bambang-Bayu, Joko Trisno Mudianto pada Senin (9/12/2024) dengan dalih telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh paslon nomor urut 2, Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim).
    “Pada hari ini, Senin 9 Desember 2024, paslon nomor urut 01 melalui kuasa hukum Joko Trisno Mudianto dan kawan-kawan mengajukan sengketa hasil Pilkada Kota Blitar kemarin,” ujar Joko saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin sore.
    “Pendaftaran kami lakukan secara
    online
    , dan sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya kami menunggu pemberitahuan dan undangan sidang dari Mahkamah Konstitusi,” imbuh Joko.
    Joko mengakui bahwa perolehan suara paslon Bambang-Bayu yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar tertinggal lebih dari 2 persen dari perolehan suara paslon Ibin-Elim.
    Karenanya, lanjut Joko, paslon Bambang-Bayu mendasarkan gugatan atas dugaan terjadinya kecurangan TSM yang dilakukan oleh paslon Ibin-Elim.
    Ditanya apa bentuk kecurangan TSM yang dimaksud, Joko menolak memberikan uraian dengan dalih akan disampaikan di persidangan.
    “Permohonan klien kami agar dilaksanakan PSU (pemungutan suara ulang) total di Kota Blitar atau setidak-tidaknya PSU di 45 TPS,” unngkapnya.
    Khusus di 45 TPS yang dimaksud, Joko mengklaim pihaknya memiliki bukti yang kuat adanya dugaan praktik politik uang yang dilancarkan kepada pemilih dari 45 TPS tersebut.
    “Daftar pemilih dari 45 TPS tersebut terdampak praktik
    money politics
    berupa uang dan sembako,” ungkapnya.
    Joko menolak menyebutkan detail dari 45 TPS yang dia maksudkan.
    Sebelumnya, KPU Kota Blitar melalui rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada Kota Blitar 2024, Rabu (4/12/2024), menetapkan paslon nomor urut 1 Bambang-Bayu meraih 43.543 suara (45,18 persen), paslon nomor urut 2 Ibin-Elim 49.674 suara (51,55 persen), dan suara tidak sah 3.150 suara (3,27 persen).
    Rapat itu digelar setelah dua hari sebelumnya Panwascam Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Sananwetan merekomendasikan PSU di 13 TPS di dua kecamatan tersebut.
    Pada Selasa, (3/12/2024), Ketua KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya mengatakan, pihaknya memutuskan untuk melanjutkan rekapitulasi di tingkat Kota Blitar setelah melakukan kajian dan klarifikasi atas rekomendasi PSU tersebut.
    Sebagaimana diketahui, paslon Bambang-Bayu diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari PDI-P, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra yang menguasai 16 kursi atau 64 persen dari total kursi yang ada di DPRD Kota Blitar.
    Pada Pemilu 2024 lalu, PDI-P selaku partai politik paling dominan di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar telah kehilangan 3 kursi DPRD Kota Blitar dari 11 kursi menjadi 8 kursi.
    Di sisi lain, paslon Ibin-Elim diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan sejumlah partai politik non-parlemen.
    Koalisi ini hanya menguasai 9 kursi atau 36 persen dari total 25 kursi di DPRD Kota Blitar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Surabaya Usulkan Reformasi Zonasi PPDB, Gabungkan Skoring Akademis

    DPRD Surabaya Usulkan Reformasi Zonasi PPDB, Gabungkan Skoring Akademis

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, angkat suara terkait polemik penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Dia menegaskan pentingnya reformasi sistem ini agar lebih adil dan tidak menimbulkan polemik yang meresahkan masyarakat setiap tahunnya.

    “Sistem zonasi sebaiknya tidak dihapus, tetapi diperbaiki dengan menggabungkannya menggunakan jalur skoring akademis,” ujar Ghoni, Senin (9/12/2024).

    Dia menjelaskan, penghapusan zonasi tanpa pengganti yang jelas hanya akan memperburuk situasi. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah orang tua siswa harus melakukan pengukuran jarak rumah ke sekolah dengan sangat teliti karena anak mereka tidak diterima.

    Selain itu, praktik manipulasi administrasi, seperti pemindahan Kartu Keluarga (KK), menjadi tantangan tersendiri yang mencederai prinsip keadilan dalam PPDB.

    “Kami ingin sistem PPDB ini tidak lagi menimbulkan masalah seperti orang tua yang sibuk mengukur jarak rumah ke sekolah atau bahkan memindahkan Kartu Keluarga hanya demi diterima di sekolah tertentu,” ujar Abdul Ghoni.

    “Dengan menggabungkan zonasi dan jalur skoring akademis, kami berharap siswa berprestasi tetap mendapatkan penghargaan, tanpa mengesampingkan aspek pemerataan pendidikan,” tambahnya.

    Sistem ini, menurutnya, juga akan mengurangi tekanan sosial bagi masyarakat sekaligus mendorong kompetisi yang sehat.

    Abdul Ghoni menekankan bahwa reformasi ini adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem PPDB yang lebih transparan, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak.

    “Kami akan terus mengevaluasi kebijakan ini agar benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan di Surabaya,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah

    Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah

    TRIBUNJAKARTA.COM – Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan langsung di Depok, pemenangnya bukan jagoan PKS.

    Seperti diketahui, selama empat periode terakhir, Wali Kota Depok selalu berasal dari PKS.

    Nur Mahmudi memimpin Depok selama dua periode 2006-2016, setelahnya dilanjutkan Mohammad Idris 2016-2021.

    Pada Pilkada Depok 2024, calon wali kota yang diusung PKS, Imam Budi Hartono, tumbang.

    Imam bersanding dengan calon wakil wali kota dari Golkar, Ririn Farabi Arafik.

    Imam sendiri merupakan Ketua DPD PKS Depok. Ia juga tergolong petahana, sebab saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Depok aktif, pendamping Idris.

    Sementara, Ririn adalah seorang dokter yang juga Politikus Golkar. Ia merupakan istri dari Ketua DPD Golkar Depok, Farabi Arafik.

    Kekuatan mesin politik PKS dan Golkar tak mampu menahan gempuran koalisi gemuk lawannya.

    Sebanyak 12 partai, Gerindra, PDIP, PKB, PAN, Demokrat, Partai Gelora, Partai Buruh, PPP, NasDem, PSI Partai Ummat dan Perindo, mengusung Supian Suri-Chandra Rahmansyah

    Supian Suri merupakan mantan Sekda Depok. Ia mundur dari jabatannya dan status ASN dan bergabung dengan Gerindra demi maju pada kontestasi politik ini.

    Chandra yang seorang pengusaha, kini menjadi politisi PKB. Sebelumnya, ia pernah maju calon anggota legislatif Depok dari PDIP.

    Supian yang merupakan mantan Sekretaris Daerah saat Imam menjabat Wakil Wali Kota Depok 2021-2024, menjelma kuda hitam yang berlari kencang.

    Dengan pengalaman panjang di dunia birokrasi Depok, misi Supian Suri membuat perubahan sukses.

    Peta Suara

    KPU menyatakan Supian-Chandra memenangkan Pilkada Depok 2024 dengan perolehan 451.785 suara, sedangkan Imam-Ririn mendapat 396.863 suara.

    Dari total 881.012 pengguna hak pilih, 848.648 dinyatakan suara sah, dan 32.364 suara tidak sah.

    “Sudah ditetapkan dan juga sudah kita buatkan surat keputusan,” kata Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, di Kantor KPU Kota Depok, Selasa (3/12/2024).

    “Jadi kita menghormati apabila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU, silahkan melakukan upaya hukum,” sambungnya.

    Jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka Supian-Chandra akan dilantik menjadi Wali Kota Depok periode 2025-2030 pada 10 Februari 2025 mendatang.

    Pilkada Depok 2024, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafik dan Supian Suri-Chandra Rahmansyah. (Grafis TribunJakarta)

    Tumbangnya paslon PKS di Pilkada Depok 2024 ini juga bukan dilakukan dengan mudah.

    Sengitnya kontestasi politik di kota satelit Jakarta ini terlihat pada rekapitulasi di level kecamtan.

    Berikut TribunJakarta rangkum hasil Pilkada Depok 2024 dari tingkat kecamatan:

    Pencoran Mas
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 46.018 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 59.337 suara

    Suara sah: 105.335

    Cimanggis
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 45.465 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 55.467 suara

    Suara sah: 100.932

    Sawangan
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 38.170 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 41.180 suara

    Suara sah: 79.350

    Limo
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 24.164 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 21.619 suara

    Suara sah: 45.783

    Sukmajaya
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 45.050 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 59.450 suara

    Suara sah: 104.500

    Beji
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 34.412 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 34.367 suara

    Suara sah: 68.779

    Cipayung
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 28.847 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 39.7367 suara

    Suara sah: 68.583

    Cilodong
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 27.659 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 40.512 suara

    Suara sah: 68.171

    Cinere
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 17.338 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 17.193 suara

    Suara sah: 34.531

    Tapos
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 58.009 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 56.369 suara

    Suara sah: 114.378

    Bojong Sari
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 31.731 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 26.555 suara

    Suara sah: 58.286

    Alsan Imam-Ririn Kalah

    Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator, Burhanuddin Muhtadi, membeberkan dua faktor yang membuat hegemoni PKS di Kota Depok tumbang di Pilkada 2024. 

    Faktor pertama, adanya kejenuhan warga Depok terhadap dominasi PKS. 

    Hal itu bisa terlihat dari survei sejak Oktober elektabilitas calon wali kota dari PKS, Imam Budi Hartono dan calon wakil wali kota dari Golkar, Ririn Farabi A Rafiq kalah tipis dengan lawannya Supian Suri-Chandra Rahmansyah. 

    Kemudian pada bulan November, elektabilitas Imam-Ririn terus menurun dibandingkan Supian-Chandra. 

    Kendati demikian, keunggulan Supian saat itu belum lebih dari 50 persen. 

    “Sudah ada tendensi calon yang diusung oleh PKS struggling dalam pilkada kali ini. Pertama, memang ada kejenuhan warga Depok terhadap dominasi PKS,” kata Burhanuddin seperti dikutip Kompas.id pada Jumat (29/11/2024). 

    “Dalam survei, sikap terhadap PKS itu sentimennya cenderung makin negatif. Dua dekade ini memerlukan semacam nuansa perubahan,” tambahnya. 

    Selain itu, Supian-Chandra lebih gencar kalah populer dengan Imam-Ririn. 

    Sebab, Supian-Chandra penetrasi kampanye beserta timnya sangat masif melalui pemasangan alat peraga kampanye hingga gencar ketemu warga. 

    Supian Suri dan Imam Budi Hartono. Dua Calon Wali Kota Depok. (Tribun Network)

    Selain itu, warga Depok juga kurang puas dengan kinerja pemerintah yang dipimpin PKS. 

    Hal itu lah yang warga menginginkan adanya pembaruan.

    Dua dekade PKS berkuasa di Depok menimbulkan kekecewaan dan turunnya kepercayaan terhadap pemimpin yang diusung PKS. 

    “Jangan lupa profil pemilih Depok relatif terdidik, artinya mereka kritis dalam melihat kinerja dan dinamika kehidupan dan perkembangan di Depok,” pungkasnya. 

    Burhanuddin mengatakan, faktor kedua dipengaruhi karena sosok Anies Baswedan.

    Pasalnya, sekitar 30 persen pemilih Anies Baswedan di Kota Depok justru memilih Supian. 

    Padahal, sebelumnya pemilih Anies sangat solid mendukung Imam. 

    “Ingat, pemilih Anies di Depok itu 41 persen, besar. Oktober-November meningkat sepertiga pemilih Anies yang memilih Supian,” katanya. 

    Ada kekecewaan karena Anies tidak dicalonkan dalam Pilkada Jakarta. 

    Alih-alih setia berdampingan bersama Anies, PKS justru ikut mendukung pencalonan Ridwan Kamil. 

    “Yang dicalonkan PKS menjadi gubernur tiba-tiba berubah. PKS di tingkat pusat memutuskan ikut mengusung RK,” katanya.

    Nasib PKS

    PKS sendiri mengaku terkejut dengan kekalahan di Pilkada Depok 2024 ini.

    “Kami melakukan survei terakhir sekitar satu pekan sebelum pilkada ya (masih unggul). Perubahan signifikan pemilih dalam satu pekan ini surprise buat kami,” ungkap Bendahara DPD PKS Depok, Ade Supriyatnya, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

    Dinamika pemilih satu pekan sebelum pemungutan suara menjadi fokus evaluasi demi mengungkap mengapa cawalkot-cawawalkot dari PKS tidak dipilih mayoritas warga.

    “Kenapa warga Depok berubah (pilihan) dalam waktu kurang lebih sepekan itu juga harus dicari tahu,” ungkap Ade yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Depok periode 2024-2029.

    Tak tinggal diam, PKS juga menggugat perselisihan suara Pilkada Depok 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berdasarkan situs resmi MK di mkri.id, permohonan gugatan resmi diajukan pada Jumat (6/12/2024) pukul 22.15 WIB. Gugatan yang dilayangkan oleh Imam-Ririn itu bernomor 113/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    “Pada hari ini, Jumat (6/12/2024) pukul 22.15 WIB, telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024,” bunyi permohonan di bagian awal surat, Senin (9/12/2024). Pihak termohon dalam perkara ini adalah KPU Depok. Sementara Imam-Ririn memberikan kuasanya kepada Rico Novianto Hafid sebagai pemohon.

    Permohonan gugatan resmi diterima Plt Panitera Muhidin pada Sabtu (7/12/2024) pukul 00.39 WIB.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Korban Pelecehan oleh Oknum Anggota DPRD Cirebon Diperiksa Polisi Bandung 9 Desember 2024

    Korban Pelecehan oleh Oknum Anggota DPRD Cirebon Diperiksa Polisi Bandung 9 Desember 2024

    Korban Pelecehan oleh Oknum Anggota DPRD Cirebon Diperiksa Polisi
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Korban dugaan
    pelecehan seksual
    oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon pada Senin (9/12/2024) siang.
    Korban hadir didampingi tim kuasa hukum untuk memberikan keterangan kepada petugas.
    Korban mengalami intimidasi dari orang tak dikenal yang meminta agar laporan dicabut dan unggahan di media sosial X yang viral dihapus.
    Kuasa hukum korban, Yudia Alamsyach, menjelaskan pemeriksaan ini adalah yang pertama sejak laporan dibuat pada Sabtu (7/12/2024).
    “Hari ini pemeriksaan pertama, terkait laporan kami hari Sabtu dugaan tindak pidana pelecehan. Kami harap Polresta Cirebon sigap dan cepat untuk melakukan tindakan secara prosedural, untuk ditindaklanjuti,” ujar Yudia di Unit PPA Polresta Cirebon, Senin siang.
    Yudia menyebut kliennya menerima sejumlah ancaman melalui nomor tak dikenal. Ia memastikan akan terus mendampingi korban hingga kasus ini selesai.
    Selain melapor ke polisi, Yudia juga berencana membawa kasus ini ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon. Ia akan menyampaikan kronologi lengkap agar kasus ini bisa ditindaklanjuti.
    Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan berinisial II, mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh MJ, oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
    II yang berusia 27 tahun mengaku dilecehkan secara fisik dan verbal saat menawarkan produk rokok elektrik di ruang kerja MJ, tepatnya di ruang fraksi partai tempat MJ bertugas.
    II bersama kuasa hukumnya telah melaporkan MJ sebagai pelaku. Namun, MJ membantah tuduhan tersebut dan menyatakan siap memberikan keterangan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Bakal Tagih Janji Supian Suri di Kampanye Pilkada Depok Megapolitan 9 Desember 2024

    PKS Bakal Tagih Janji Supian Suri di Kampanye Pilkada Depok Megapolitan 9 Desember 2024

    PKS Bakal Tagih Janji Supian Suri di Kampanye Pilkada Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Bendahara DPD
    PKS
    Depok Ade Supriyatna akan menagih janji kampanye wali kota Depok terpilih
    Supian Suri
    usai pelantikan pada Febuari 2025 mendatang.
    Nantinya, janji kampanye yang digemborkan Supian pada
    Pilkada Depok
    2024 akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok periode 2024-2029.
    RPJMD akan menjadi landasan Ade yang juga menjabat Ketua DPRD Depok 2024-2029 itu untuk mengawasi kinerja pemerintah satu periode ke depan.
    “Makanya kita akan mengawal program, visi-misi janji kampanye nanti paslon yang terpilih, kan itu akan didokumentasikan dalam RPJMD,” kata Ade kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).
    Pengawasan ini juga bentuk perhatian pihaknya yang mewakili rakyat. Dari RPJMD, publik bisa menilai langsung komitmen paslon terpilih dari janji dan realitas ketika memimpin.
    “DPRD ke pemerintah agar bisa terealisasi, kemudian juga publik nanti bisa menagih, apakah yang sudah dijanjikan itu sesuai dengan kata-katanya (kenyataannya),” ungkap Ade.
    “Kita kalau sudah dalam satu lembaga DPRD, apalagi DPRD punya kepentingan mengawal aspirasi publik yang mungkin juga tidak selaras dengan program pemerintah, itu yang kita perjuangkan,” sambungnya.
    Oleh sebab itu, Ade menegaskan, tidak ada oposisi jika PKS resmi kalah dalam Pilkada Depok 2024. Semuanya akan berjalan beriringan di kepemerintahan dengan mementingkan kepentingan rakyat.
    “Posisi DPRD itu sama-sama dengan pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sebenarnya, di pemerintahan daerah itu ya DPRD juga sebagai penyelenggara, jadi tidak ada oposisi,” jelas Ade.
    Sebelumnya diberitakan, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Depok menetapkan kemenangan atas paslon nomor urut 2 Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
    Paslon yang diusung koalisi Perubahan Depok Maju ini memperoleh 451.785 suara dan resmi menumbangkan dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjaya hampir 20 tahun.
    Sementara paslon nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq yang diusung PKS dan Golkar meraup 396.863 suara.
    Atas hasil ini, tim Imam-Ririn mengajukan gugatan perselisihan hasil KPU kepada Mahkamah Konsituti (MK), Jumat (6/12/2024) malam.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Surabaya Dorong Pembatasan Usia Operasional Truk Tua

    DPRD Surabaya Dorong Pembatasan Usia Operasional Truk Tua

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan perlunya langkah serius dari pemerintah kota untuk menertibkan operasional truk-truk tua yang sudah tidak layak jalan. Menurutnya, masalah truk tua di Surabaya sudah semakin mendesak dan harus segera diselesaikan.

    “Tidak hanya berdampak pada polusi udara, keberadaan truk yang sudah tidak layak jalan juga menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan dan kemacetan lalu lintas,” ujar Fathoni dalam keterangan pers, Senin (9/12/2024).

    Fathoni menegaskan bahwa pembatasan usia operasional truk di Surabaya akan mendukung program pemerintah kota dalam mengurangi emisi karbon. Pemkot Surabaya sendiri telah memulai upaya ini dengan mengganti kendaraan dinas berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Namun, dia menilai hal ini tidak cukup tanpa adanya kebijakan tegas terhadap truk-truk tua.

    “Komitmen Pemkot Surabaya untuk menjaga udara kota agar tetap bersih perlu didukung dengan regulasi yang lebih ketat, khususnya terhadap moda transportasi berat seperti truk,” lanjut Fathoni.

    Ia mengungkapkan bahwa saat ini, beberapa jalan utama di Surabaya, seperti Jalan Margomulyo dan Kalianak, masih sering dilalui truk-truk tua yang kelebihan muatan dan sering mengalami kerusakan mekanis, seperti patahnya as roda atau meletusnya ban vulkanisir. Kejadian ini kerap menyebabkan kemacetan parah dan merusak jalan.

    “Kejadian ini hampir terjadi setiap hari, dan warga Surabaya yang jadi korban. Kami ingin hal ini segera dihentikan,” tegasnya.

    Fathoni juga menyoroti lemahnya pengawasan pada pelaksanaan Uji KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) yang saat ini dinilai kurang ketat, terutama dalam hal pengawasan emisi gas buang kendaraan. Ia berharap prosedur ini dapat diperketat untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar emisi yang lebih ramah lingkungan.

    “Uji KIR itu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hukum ada asas Contrarius Actus, siapa yang menerbitkan izin, dia juga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan,” jelas Fathoni.

    Selain itu, Fathoni mengusulkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Surabaya untuk mengadakan dialog dengan pengusaha jasa angkutan. Langkah ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pembatasan usia truk demi masa depan udara yang lebih bersih.

    “Saya yakin para pengusaha angkutan akan memahami hal ini karena ini semua demi masa depan udara yang lebih baik,” pungkasnya. [asg/beq]