Kementrian Lembaga: DPRD

  • Terima DIPA dan TKD 2025, Pj Gubernur Jatim Tancap Gas Optimalkan Anggaran

    Terima DIPA dan TKD 2025, Pj Gubernur Jatim Tancap Gas Optimalkan Anggaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono bersama Kementerian, Lembaga Negara dan Gubernur se-Indonesia menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara digital.

    DIPA dan TKD digital tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara simbolis di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Selain penyerahan DIPA dan TKD TA 2025, juga ada peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo sebagai upaya meningkatkan kinerja sistem e-Purchasing atau sistem pengadaan secara elektronik pemerintah melalui berbagai kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam transaksi atau belanja pemerintah.

    Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera bergerak cepat dalam merealisasikan arahan Presiden untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran guna meningkatkan pembangunan menuju Indonesia maju, makmur dan Indonesia emas tahun 2045.

    “Tentunya segala kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim akan berselaras dengan program kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, kita akan tancap gas lakukan percepatan optimalisasi penggunaan anggaran yang berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya saat di Istana Negara.

    Adhy menambahkan, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 sendiri memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi serta perumahan.
    Maka, lanjut dia, semuanya itu akan menjadi dasar kebijakan bagi pemprov bersama DPRD Jatim dalam menyusun program pembangunan Jawa Timur yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim.

    “Hal tersebut selaras dan sinergi dengan program yang dirancang pemprov bersama DPRD Jawa Timur, dimana dari anggaran APBD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 29,9 triliun, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi konsen kami dalam pembangunan Jawa Timur tahun 2025,” ungkapnya.

    “Di bidang pendidikan kita alokasikan sebesar 32 persen dari APBD, sedangkan sektor kesehatan sebesar 19,4 persen. Semua alokasi ini melebihi dari Mandatory Spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, artinya kita sangat serius dalam peningkatan pembangunan kedua sektor ini,” terang Adhy menambahkan.

    Lebih lanjut, kata Adhy, bahwa alokasi APBD Jatim TA 2025 sudah sejalan juga dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim, dimana ’Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Tranformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’ menjadi tema RKPD Jatim tahun 2025.

    Hal itu, nantinya akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan prioritas pembangunan Jawa Timur, antara lain pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.

    Selanjutnya, pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan, pembangunan karakter masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

    “Seluruh anggaran yang kita belanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan dalam pelayanan dan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Semoga kebermanfaatannya dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

    Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia emas tahun 2045.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa APBN TA 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, namun tetap dengan kehati-hatian.

    “Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pruden hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” tandasnya. [tok/aje]

  • DPRD DKI kawal APBD 2025

    DPRD DKI kawal APBD 2025

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta berkomitmen terus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 agar seluruh program yang telah dirancang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terealisasi sesuai jadwal.

    “Kami akan kawal terus anggaran ini, khususnya program-program yang diperuntukkan kepada masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    APBD DKI Jakarta 2025 sebesar Rp91.344.891.241.214 sebelumnya sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 28 November lalu.

    DPRD DKI kemudian berencana membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2025 dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Jumat 13 Desember mendatang.

    “Nanti Jumat akan kami bahas dalam rapat,” ujar Rany.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

    KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

    ERA.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama HGR, AB, M, dan RUD,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari Antara.

    Menurut informasi, pihak lainnya yang dipanggil KPK adalah Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB); Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri; Ketua Gapensi Semarang Martono (M); dan Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar (RUD).

    Pada tanggal 17 Juli 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang, Jawa Tengah.

    Penyidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang pada tahun 2023 hingga 2024.

    Selain itu, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023 sampai 2024.

    Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai tersangka. Hal tersebut terungkap dalam gugatan praperadilan yang diajukan Mbak Ita pada tanggal 4 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dengan nomor perkara 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

  • Kerja Sistematik Kanvazer dan Tingkat Penerimaan Appi, Kunci Kemenangan Mulia

    Kerja Sistematik Kanvazer dan Tingkat Penerimaan Appi, Kunci Kemenangan Mulia

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR. – Kemenangan pasangan Mulia di pilkada Makassar 2024, tentunya punya catatan menarik dari perjalanan panjang Munafri Arifuddin di peta perpolitikan Sulawesi Selatan.

    Gagal dua kali di perhelatan pemilihan Walikota Makassar, tidaklah menyurutkan semangat Munafri Arifuddin untuk mewujudkan mimpinya mewakafkan diri membangun Kota Makassar.

    Pernah kalah melawan kotak kosong, dan kembali tumbang di Pilkada berikutnya 2019. Tentunya jadi catatan dan bahan evaluasi tersendiri bagi Munafri Arifuddin.

    Usai kalah di dua perhelatan pilkada, Munafri Arifudin yang indentik dengan PSM Makassar, kemudian menata langkah politiknya menahkodai partai Golkar Makassar.

    Di pileg 2024, Munafri Arifuddin berhasil meraih suara signifikan di pencalekan DPRD Sulsel dan mencatatkan dirinya salah satu caleg terpilih partai Golkar di daerah pemilihan (Dapil) Makassar A.

    Melihat potensi menang di pilkada Makassar berdasarkan hasil survei yang berada di angka 43-46 persen secara personal. Munafri – Arifudfin mengambil keputusan maju bertarung dengan taqline (WATTUNNAMI APPI)

    Keputusan mundur dan melepas kursi di DPRD Sulsel, tentunya adalah konsekuensi yang diambil Munafri Arifuddin untuk mewujudkan mimpinya membangun kota Makassar.

    Dengan bermodalkan 43-46% persen tingkat elektabilitas berdasarkan hasil rekam survei, politisi Golkar yang lebih akrab disapa Appi, kembali meramu kekuatan tim untuk maju bertarung dan memenangkan perhelatan pilkada Makassar 2024.

    Kegigihan kerja sitimatis pasukan Kanvazer dipileg lalu, menghantarkannya ke gedung perwakilan rakyat (DPRD Sulsel) sebagai caleg terpilih dengan perolehan 29.800 suara. Pasukan Kanvazer Ini tentunya jadi mesin pencari suara untuk memenangkan Appi di pilkada Makassar.

  • Ketua Gerindra Jombang Turun Langsung ke Lokasi Banjir Jombok

    Ketua Gerindra Jombang Turun Langsung ke Lokasi Banjir Jombok

    Jombang (beritajatim.com) – Ketua DPC Partai Gerindra Jombang Octadella Bilytha Permatasari turun langsung ke lapangan untuk meninjau banjir di Dusun Beluk Desa Jombok Kecamatan Kesamben, Selasa (10/12/2024).

    Selain itu, Della, panggilan akrab Octadella, juga bertemu dengan korban banjir yang sedang mengungsi di Balai Desa Jombok. Kedatangan Ketua Gerindra ini untuk memastikan kondisi warga terdampak.

    Pasalnya, banjir yang menerjang Dusun Beluk sudah berlangsung empat hari. Warga juga mulai mengungsi karena air yang merendam kampung mereka semakin tinggi. Walhasil, seluruh pengungsi kondisinya sehat. Segala kebutuhan mereka tercukupi.

    Lokasi yang pertama dituju oleh Della adalah Balai Desa Jombok. Di balai desa itulah para pengungsi beristirahat. Sedangkan di halaman samping, sebuah tenda untuk dapur umur berdiri. Dapur umum ini untuk memasak kebutuhan warga terdampak.

    “Saya tadi sempat berbincang dengan pengungsi dan warga terdampak. Alhamdulillah, kondisi mereka sehat-sehat,” ujar Della yang juga Wakil Ketua DPRD Jombang ini.

    Della berharap banjir yang sudah berlangsung empat hari tersebut segera surut. Sehingga warga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Untuk itu, politikus Gerindra ini segera menjalin komunikasi dengan pihak terkait guna menemukan solusi.

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Partai Gerindra yang datang bersama rombongan menyerahkan bantuan berupa logistik makanan. Harapannya, bantuan tersebut bisa meringankan beban mereka.

    Plt Kalaksa BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jombang Wiko Diaz mengatakan bahwa jumlah pengungsi di Balai Desa Jombok sebanyak 38 orang. Jumlah tersebut dimungkinkan terus bertambah mengingat mobilisasi warga ke pengungsian terus dilakukan.

    “Untuk dapur umum, kita memasak 2.300 nasi bungkus per hari. Makanan tersebut dibagikan untuk warga Dusun Beluk Desa Jombok dan Dusun Kedondong Desa Blimbing Kecamatan Kesamben,” kata Wiko sembari mengatakan pengungsi di balai desa mayoritas lansia dan emak-emak yang memiliki anak kecil.

    Kepala Dusun (Kasun) Beluk Sistyo Budianto mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ketua Gerindra Jombang. Dia mengatakan bahwa banjir yang menerjang Dusun Beluk sudah memasuki hari kelima. Utamanya, di Dusun Beluk sebelah timur.

    Seiring dengan itu, banjir terus meninggi. Hingga akhirnya warga mengungsi ke balai desa. Selain itu, warga juga mengungsi ke saudaranya. Kasun menyebut terdapat 334 KK (kepala keluarga). Sedangkan jumlah warga sekitar 900 orang lebih.

    “Dari jumlah itu, 50 persen warga sudah mengungsi. Karena warga juga harus menjaga rumah mereka. Seluruh rumah di Dusun Beluk semuanya terdampak. Ini hari kelima. Kecenderungan air terus naik,” ujar Kasun Beluk. [suf]

  • Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Imbau Pemkot Terus Lakukan Penataan Kali Sipon

    Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Imbau Pemkot Terus Lakukan Penataan Kali Sipon

    loading…

    Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto. (Foto: dok DPRD Kota Tangerang)

    TANGERANG – Jelang akhir tahun 2024, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengimbau Pemkot Tangerang untuk lebih fokus lagi terutama dalam sektor pembangunan infrastruktur, khususnya dalam pembangunan drainase di beberapa titik di Kota Tangerang yang belum selesai.

    “Salah satu yang paling penting adalah pembangunan di irigasi Sipon di kawasan Cipondoh. Karena di situ ada Pasar Sipon yang menjadi perhatian publik di media sosial,” ujar Turidi kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

    Menurutnya, saluran irigasi Sipon memerlukan penataan dan pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya karena dua jalan di sisi saluran irigasi tersebut merupakan salah satu alternatif lalu lintas masyarakat dari dan menuju kawasan Cipondoh.

    “Kita tahu sendiri betapa ramai dan kroditnya Jalan KH Hasyim Ashari, terutama di jam-jam sibuk,” imbuh Turidi.

    Kemudian, untuk Pasar Sipon, menurut Turidi, diperlukan ada penataan atau pemindahan pedagangnya agar terlihat lebih rapi. “Saat ini informasinya Kali Sipon sedang dilakukan normalisasi ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih indah lagi Kali Sipon dengan pembangunan turap secara masif ya,” harapnya.

    Selanjutnya, dia juga mengimbau Pemkot Tangerang untuk terus melakukan berbagai upaya inovasi dalam pembangunan daerah sehingga diharapkan Kota Tangerang akan semakin maju lagi ke depannya.

    (skr)

  • Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Begini Respons Tim Sudirman-Fatma

    Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Begini Respons Tim Sudirman-Fatma

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) tanggapi sikap rivalnya Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) yang akan menggugat hasil Pilgub Sulsel 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

    Tim Andalan Hati meminta agar rivalnya itu legawa, sekaligus mengajak semua pihak untuk sama-sama menatap masa depan Sulsel yang diyakini akan lebih baik lagi nantinya.

    “Lebih baik kita fokus menatap masa depan Sulsel yang lebih baik, mempersiapkan pemerintah baru Sulsel yang jauh lebih maju dan berkarakter,” ujar Juru Bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim, Selasa, 10 Desember 2024.

    MRR, akronim namanya, menyebut dengan perbedaan hampir 1,4 juta raihan suara, gugatan DIA ke MK dianggap hanya akan membuang energi saja. Kendati, itu adalah hak demokrasi bagi setiap paslon yang kalah dalam pemilu.

    “Dengan selisih lebih dari 1,4 juta suara tanpa money politik dan tanpa intimidasi, masyarakat Sulsel tak perlu menanggapi serius keinginan gugatan dia, kita berikan kesempatan dia berjuang,” tandasnya.

    Di sisi lain, MRR menyampaikan terima kasih kepada semua pihak mulai dari penyelenggara, pengawas, hingga pengamanan pilkada yang telah meyukseskan Pilgub Sulsel 2024.

    “Kami ucapkan terima kasih ke KPU, Bawaslu, TNI-Polri yang telah sama-sama menyukseskan Pilgub Sulsel 2024,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan MRR kepada seluruh pihak terkait lainnya, yaitu Pemprov, DPRD, Partai Politik, dan semua masyarakat Sulsel.

  • Pisah Kenal Komandan Kodim 0809 Kediri

    Pisah Kenal Komandan Kodim 0809 Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menghadiri pisah kenal Komandan Kodim 0809 Kediri, Selasa (10/12/2024) di Aula Makodim 0809 Kediri. Letkol. Inf. Ragil Jaka Utama kini menjabat sebagai Komandan Kodim 0809 Kediri menggantikan Letkol. Inf. Aris Setiawan.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri dan pribadi saya mengucapkan selamat bertugas di Makostrad Jakarta kepada Letkol. Inf. Aris Setiawan. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak selama memimpin Kodim 0809 Kediri dalam menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah Kota dan Kabupaten Kediri,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas respon cepat serta sinergi solid di berbagai situasi, selama berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Kediri. Termasuk dalam mewujudkan situasi damai saat pelaksaan Pemilu dan Pilkada 2024 kemarin. Selain itu, yang cukup berkesan saat jajaran TNI turut membantu percepatan pembangunan di Kota dan Kabupaten kediri melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

    Dengan adanya TMMD tersebut, terjalin sinergi kuat antara TNI, Pemkot Kediri, dan masyarakat, dalam mewujudkan pembangunan sasaran fisik dan non fisik. Seperti, pembangunan jalan tembus antara dua wilayah yakni Kelurahan Pojok Kota Kediri dan Kelurahan Semen Kabupaten Kediri, infrastruktur pendukung, hingga peningkatan kualitas masyarakat.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah hadiri pisah kenal Komandan Kodim 0809 Kediri

    “Insya Allah hasil dari pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Kediri. Semoga Bapak Aris senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalani tugas-tugas selanjutnya. Sehingga kebermanfaatan ini dapat terus menyebar di manapun Bapak berada,” ungkapnya.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol. Inf. Ragil Jaka Utama sebagai komandan Kodim 0809 yang baru. Sebagai sedikit gambaran, Kota Kediri ini merupakan kota yang tidak terlalu besar, hanya cukup waktu 2-3 jam untuk mengelilingi hampir seluruh kawasan.

    Meski begitu, Kota Kediri juga merupakan, penghubung antar daerah di Wilayah Mataraman. Sehingga, dengan posisi yang strategis sebagai kota perdagangan, pendidikan, dan jasa, kota ini cukup ramai mobilitasnya. Dengan kondisi ini, situasi aman dan damai sangat memegang peranan penting untuk menjaga roda perekonomian serta aktivitas masyarakat berjalan lancar.

    “Insya Allah, dengan kehadiran Bapak Ragil ke Kota Kediri dengan membawa pengalaman sebagai Komandan Yonif 527 Lumajang kami yakin Kota Kediri dapat semakin aman, damai, dan kondusif. Kami berharap, Pemkot Kediri dan Kodim 0809 Kediri dapat terus berkolaborasi bersama menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga, dapat menjadi daya dorong untuk membangun Kota Kediri lebih baik ke depannya,” pungkasnya.

    Turut hadir pula Bupati Kediri Hanindito Pramana, Wali Kota Kediri Terpilih Vinanda Prameswati, Wakil Wali Kota Kediri Terpilih KH. Qowimuddin Thoha, Komandan Korem 082/CPYJ Kolonel. Inf. Batara Alek Bulo, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, perwakilan Forkopimda Kota dan Kabupaten Kediri, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • DPRD Jatim Berikan Tunjangan untuk Ratusan Imam Masjid di Probolinggo

    DPRD Jatim Berikan Tunjangan untuk Ratusan Imam Masjid di Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Habib Mahdi, memberikan kabar gembira bagi para imam masjid di Kabupaten Probolinggo. Melalui jalur aspirasi, Habib Mahdi telah menyalurkan tunjangan kepada ratusan imam masjid di wilayah tersebut.

    Penyaluran tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para imam masjid yang selama ini telah berperan aktif dalam membimbing umat. Habib Mahdi menegaskan pentingnya memberikan apresiasi kepada para tokoh agama yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan moral masyarakat.

    Sebelum penyaluran dilakukan, telah dilakukan verifikasi data penerima secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tunjangan tepat sasaran dan diterima oleh imam masjid yang berhak. “Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Habib Mahdi.

    Program penyaluran tunjangan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Pemerintah daerah menyadari pentingnya peran imam masjid dalam kehidupan masyarakat dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraannya.

    Inisiatif Habib Mahdi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kabupaten Probolinggo. Salah satu imam masjid yang menerima tunjangan, Ahmad Subhan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang.

    Penyaluran tunjangan untuk imam masjid ini merupakan langkah awal yang baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tokoh agama di Jawa Timur. Habib Mahdi menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau pelaksanaan program ini dan berkomitmen untuk memastikan kelancarannya. (ada/kun)

  • Urung Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Minta Penjadwalan Ulang

    Urung Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Minta Penjadwalan Ulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) atau Mbak Ita urung memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/12/2024). Dia sejatinya hendak diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

    Selain Mbak Ita, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB), Ketua Gapensi Semarang Martono (M), dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P Rachmat Utama Djangkar (PRUD). Hanya saja, mereka juga tidak memenuhi panggilan KPK. Keempatnya meminta penjadwalan ulang.

    “Iya sampai dengan terakhir per jam sekarang untuk saudari HGR dan tiga terperiksa lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Tessa belum membeberkan soal kapan keempatnya akan kembali dipanggil KPK. Dia juga irit bicara soal alasan ketidakhadiran mereka.

    Wali Kota Semarang Mbak Ita di lain sisi telah mengajukan praperadilan karena tak terima ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Soal itu, Tessa menekankan pemanggilan pihak tertentu oleh KPK bisa dilakukan di tengah praperadilan.

    “Untuk pemanggilan ulang nanti kita serahkan kewenangannya kepada penyidik. Tentunya praperadilan itu merupakan satu upaya hukum yang berbeda dari penyidikan. Jadi bila penyidik merasa pemanggilan itu akan dilakukan pada saat praperadilan masih berjalan, tentu itu dimungkinkan. Namun, nanti kita kembalikan kepada penyidik,” ungkap Tessa.

    Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada para tersangka dalam kasus dimaksud.

    Sementara itu, KPK telah mencegah sejumlah pihak ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Terkait pencegahan tersebut, KPK sudah menerbitkan surat keputusan melarang mereka pergi ke luar negeri.

    “Tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

    Dari KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para pihak yang dicegah ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Namun, dari informasi yang dihimpun, para pihak yang dicegah KPK ke luar negeri, yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Kota Semarang, Martono, dan swasta, Rahmat U Djangkar.