Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Senior Golkar Terlibat Dualisme PMI, Bahlil: No Comment

    Senior Golkar Terlibat Dualisme PMI, Bahlil: No Comment

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan mengomentari soal dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) antara dua politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

    “No comment,” kata Bahlil usai berpidato dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) 2024-2029 dari seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2024), dikutip dari Antara.

    Bahlil pergi meninggalkan wartawan, tanpa mengomentari lebih jauh kisruh saling lapor antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono terkait hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI 2024.

    Munas PMI pada Senin (9/12/2024) memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan secara aklamasi memintanya kembali menjabat sebagai ketua umum periode 2024-2029.

    Namun, calon ketua umum PMI lainnya, Agung Laksono mengaku melaporkan hasil Munas ke-22 PMI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga terjadi dualisme kepemimpinan PMI.

    Agung mengeklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

    Kemudian Jusuf Kalla menyatakan bakal melaporkan Agung Laksono ke polisi. JK menyebutkan PMI harus ada satu dalam negara. 

    Menurutnya, manuver Agung Laksono yang membuat Munas tandingan PMI merupakan langkah yang illegal, sehingga menimbulkan dualisme PMI.

  • Bimtek Golkar, Maman Paparkan Visi Kerjanya di Kementerian UMKM – Page 3

    Bimtek Golkar, Maman Paparkan Visi Kerjanya di Kementerian UMKM – Page 3

    Maman memaparkan rencana untuk membangun sistem Sapa UMKM, yang akan menjadi platform terpadu untuk memetakan, mendiagnosa, dan mendukung pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

    Melalui Sapa UMKM, sebanyak 64 juta pelaku UMKM di Indonesia akan terdaftar dalam satu sistem yang juga berfungsi sebagai platform digital marketing.

    Sistem ini tidak hanya memetakan data, tetapi juga membantu pelaku usaha memasarkan produk mereka secara online.

    “Mudah-mudahan dalam kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun, sistem ini terbangun kita konsolidasikan, kita akan petakan semuanya,” tambahnya.

    Maman meminta dukungan penuh dari anggota DPR RI dan DPRD FPG yang hadir dalam Bimtek ini. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara kader Golkar di legislatif untuk membantu mengkonsolidasikan data UMKM di daerah masing-masing. 

    “Saya butuh dukungan kepada seluruh kader-kader partai Golkar untuk mendorong dan mengkonsolidasikan seluruh data-data UMKM menjadi satu pintu yaitu di Sapa UMKM,” tegasnya.

    Maman optimis, dengan langkah ini Kementerian UMKM dapat menjadi penggerak utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah.

    “Kementerian UMKM ini akan menjadi kementerian yang berada di garda terdepan untuk menjalankan program Asta Cita Bapak Prabowo dalam konteks mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Maman.

  • Bahlil Pamer Golkar Dapat 8 Menteri, Lebih Banyak dari Era JK dan Ical

    Bahlil Pamer Golkar Dapat 8 Menteri, Lebih Banyak dari Era JK dan Ical

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membanggakan delapan kader partainya menjadi menteri di kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto.

    Menurutnya, jumlah kader Golkar di kabinet saat ini paling banyak pasca reformasi.

    “Dalam momentum pemerintahan ini diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden dan Wapres untuk menjadi anggota kabinet kurang lebih sekitar 8 orang menterinya,” kata Bahlil saat membuka Bimtek Anggota DPR dan DPRD Golkar di Jakarta Barat, Rabu (11/12).

    Ia mengatakan ada juga Kader Golkar menjabat menko, satu menjabat Gubernur Lemhannas dan tiga lainnya menjadi wakil menteri.

    Bahlil mengaku sempat mempertanyakan jumlah menteri Golkar saat dipimpin oleh Aburizal Bakrie.

    “Saya tadi tanya kepada para senior, terutama Bang Ical karena yang hadir di sini Bang Ical. ‘Bang waktu abang jadi ketum berapa menterinya, 5 lil’,” kata Bahlil menirukan percakapan dengan Aburizal Bakrie.

    Bahlil juga menyinggung jumlah menteri Golkar saat Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden.

    “Saya tanya di zamannya Pak JK waktu jadi wapres berapa menteri Golkar, datanya belum lengkap tapi yang saya dapat informasi adalah sejak pasca reformasi kali ini menterinya Golkar yang paling banyak, dalam periode Pak Prabowo, Pak Gibran,” katanya.

    Ia mengatakan perolehan menteri itu harus disyukuri. Bahlil meminta kader untuk bekerja demi kepentingan negara.

    “Kita harus gunakan jabatan ini dengan baik, harus kedepankan kepentingan umum, kepentingan negara, kesejahteraan rakyat. Jadi urusan elektoral biarlah kerja-kerja partai dan urusan menteri jangan bicara elektoral,” ujarnya.

    Prabowo saat ini memiliki 48 menteri di kabinetnya. 23 menteri di antaranya berasal dari partai politik.

    Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak dalam kabinet Prabowo. Sementara Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Prabowo justru hanya mendapat jatah lima menteri.

    Berikut daftar menteri kabinet Prabowo yang berasal dari Golkar

    Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya MineralAgus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian.Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan DigitalWihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan KeluargaMaman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata RuangDito Ariotedjo: Menteri Pemuda dan Olahraga (yoa/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • DPRD Surabaya Soroti Rasionalisasi Anggaran Drainase

    DPRD Surabaya Soroti Rasionalisasi Anggaran Drainase

    Surabaya (beritajatim.com) – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Surabaya, terutama Surabaya Barat, pada Selasa (10/12), memicu perhatian serius dari DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyoroti prioritas anggaran yang dinilai kurang tepat dalam mengatasi persoalan genangan air.

    Menurut Aning, Komisi C DPRD telah menganggarkan Rp250 miliar untuk penyelesaian sistem drainase di Surabaya Barat. Namun, alokasi ini mengalami rasionalisasi oleh pemerintah kota hingga hanya tersisa Rp150 miliar, dengan realisasi yang terlaksana sebesar Rp100 miliar.

    “Proses rasionalisasi anggaran oleh pemkot ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kebutuhan dasar masyarakat, seperti sistem drainase, tidak boleh dirasionalisasi tanpa pertimbangan matang,” tegas Aning, Rabu (11/12/2024).

    Aning menekankan bahwa program-program yang berdampak besar terhadap bencana, seperti banjir, harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran kota.

    “Saya selalu menekankan pentingnya prioritas. Program yang berdampak pada hajat hidup rakyat banyak harus mendapat perhatian khusus. Jangan sampai alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak seperti drainase malah dikurangi,” ujar politisi PKS tersebut.

    Ia juga mengingatkan pemerintah kota untuk memperhatikan aspirasi masyarakat kecil yang terdampak banjir. “Setiap kali banjir, masyarakat menyebut pemkot. Ini adalah pengingat agar kita bekerja lebih baik,” tambahnya.

    Aning meminta pemerintah kota segera melakukan evaluasi holistik terhadap sistem drainase di Surabaya Barat. Menurutnya, anggaran yang ada harus langsung dieksekusi untuk mencegah banjir lebih lanjut.

    “Sistem drainase Surabaya Barat harus dievaluasi secara menyeluruh. Jika anggaran tersedia, pelaksanaan harus segera dilakukan tanpa penundaan,” jelas Aning.

    Selain itu, ia menyoroti absennya Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) dalam rapat-rapat persiapan antisipasi banjir. “Ketidakhadiran kepala dinas menjadi perhatian kami. Hal ini penting, mendesak, dan harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya. [asg/beq]

  • Dedi Mulyadi-Erwan Menang Pilgub Jabar, Borong 62 Persen Suara

    Dedi Mulyadi-Erwan Menang Pilgub Jabar, Borong 62 Persen Suara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan menang Pilgub Jawa Barat 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Jawa Barat. Mereka memborong 62 persen suara sah.

    Dikutip dari formulir D. Hasil PROV-KWK Gubernur KPU Jabar, perolehan suara Dedi-Erwan mencapai 14.130.192 suara. Angka itu setara 62,2 persen total suara sah.

    Posisi kedua ditempati Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie. Mereka memperoleh 4.260.072 suara atau setara 18,76 persen suara sah.

    Berikutnya ada Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina dengan perolehan 2.204.452 suara. Di posisi buncit ada pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 2.116.017 suara.

    Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Pilgub Jabar 2024 23.703.785 orang. Total pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jabar 2024 mencapai 35.925.960 orang. Dengan begitu, tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Jabar 2024 65,98 persen.

    Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan mencalonkan diri dengan dukungan 14 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lima di Antara adalah partai pemilik kursi di DPRD Jabar, yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Sembilan partai lainnya adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Ummat, Partai Perindo, PKN, Hanura, dan Partai Buruh.

    (dhf/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. – Halaman all

    Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. adalah Bupati Gorontalo yang menjabat dua periode, yakni 2016-2021 dan 2021-2025.

    Sebelum menjadi Bupati, Nelson Pomalingo menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo periode 2012-2016.

    Ia juga pernah menduduki posisi Rektor di Universitas Negeri Gorontalo periode perdana pada tahun 2002 hingga 2010.

    Kehidupan Pribadi dan Pendidikan

    Nelson Pomalingo lahir di Gorontalo pada 24 Desember 1962.

    Ia menikah dengan Prof. Dr. Hj. Fory Armin Naway, M.Pd. dan dikaruniai lima anak.

    Kelimanya bernama Moh Takdirsyah Pomalingo, S.IP., Moch Firmansyah Pomalingo, S.Ds., Moch Ilhamsyah Pomalingo, Putri Nevasyah Pomalingo, dan Putri Cahya Mafasyah Pomalingo.

    Nelson Pomalingo mengawali pendidikannya di SD III Buhu, Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo pada 1974.

    Ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Limboto.

    Kemudian, Nelson Pomalingo mengenyam pendidikannya di SMA Negeri Limboto.

    Usai lulus, ia menempuh pendidikan jenjang S1 jurusan Ilmu Tanah di Universitas Sam Ratulangi, Manado.

    Pada tahun 1996, bapak lima anak itu melanjutkan pendidikannya di IKIP Negeri Jakarta.

    Nelson Pomalingo juga berhasil menyelesaikan studi S3 di Universitas Negeri Jakarta pada 1999.

    Tak sampai di situ, ia juga kembali melanjutkan pendidikan Profesor di Universitas Negeri Gorontalo.

    Karier

    Nelson Pomalingo mengawali karierya sebagai Guru PNS di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri sejak 1987.

    Pada tahun 1989, ia diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK (Swasta) Pertanian Gotong Royong Telaga.

    Kemudian Nelson Pomalingo menjadi Pembantu Ketua IV STKIP Negeri Gorontalo (1999–2001) dan Pembantu Ketua IV IKIP Negeri Gorontalo (2001–2002).

    Dari situlah karier Nelson Pomalingo semakin cemerlang.

    Ia diamanahi untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Badan BAPPEDA Provinsi Gorontalo pada 2001.

    Satu tahun kemudian, Nelson Pomalingo terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo hingga tahun 2010.

    Usai menjadi Rektor, ia menduduki posisi sebagai Anggota Badan Akreditas Nasional (BAN) Sekolah dan Madrasah.

    Pada 2012, Nelson Pomalingo kembali terpilih sebagai Rektor untuk mempimpin Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

    Di tahun 2018, ia menjabat sebagai Anggota Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Gorontalo.  

    Barulah di tahun 2016 Nelson Pomalingo mengikuti kontestasi pada Pilkada Gorontalo. Ia mencalonkan diri sebagai Bupati Gorontalo didampingi oleh     H. Fadli Hasan, ST., M.Si.

    Sukses menjadi Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo kembali mencalonkan diri untuk periode berikutnya.

    Kali ini, ia didampingi oleh H. Hendra S. Hemeto, ST., M.Si. sebagai wakil Bupati Gorontalo.

    Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto berhasil terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupatio Gorontalo periode 2021-2025.

    Selain menjabat sebagai Bupati Gorontalo, Nelson juga diketahui aktif dalam berbagai organisasi.

    Riwayat Organisasi

    Sekretaris Jenderal Lingkar Temu Kabupaten Lestari/LTKL – APKASI (2021 – Sekarang)
    Ketua ASKAB PSSI Kab. Gorontalo / Persidago (2021 – Sekarang)
    Ketua bidang Ketenagakerjaan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI (2021 – Sekarang)
    Ketua Dewan Penasehat Indonesia Timur Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf Indonesia /MPTT-I (2019 – Sekarang)
    Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI Provinsi Gorontalo (2018 – Sekarang)
    Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia/PKPRI Provinsi Gorontalo (2017 – Sekarang)
    Ketua Koalisi Pemerintah daerah Penghasil Kelapa/KOPEK – APKASI (2017 – Sekarang)
    Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia/IPSI Provinsi Gorontalo (2017 – 2021)
    Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo (2017 – Sekarang)
    Ketua Dewan Penasehat Jam’iyyatul Islamiyah/JMI Provinsi Gorontalo (2015 – Sekarang)
    Ketua bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI (2016 – 2021)
    Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI (2013 – 2018)
    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI Provinsi Gorontalo (2013 – Sekarang)
    Dewan Pembina Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia/IPADI Provinsi Gorontalo (2013 – Sekarang)
    Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Gorontalo (2011 – Sekarang)
    Ketua Dewan Masjid Indonesia/DMI Provinsi Gorontalo (2006 – Sekarang)
    Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia/ICMI Provinsi Gorontalo (2004 – 2012)
    Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Gorontalo (2004 – 2012)
    Ketua Dewan Pembina The Presnas Centre (2003 – Sekarang)
    Ketua PGRI Prov. Gorontalo (2002 – 2013)
    Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Gorontalo (2001 – 2018)
    Presidium KAHMI Provinsi Gorontalo (2001 – 2012, 2022 – 2026)
    Ketua Presidium Nasional (Presnas) Pembentukan Provinsi Gorontalo (1999 – 2000)
    Ketua Departemen Pendidikan Lamahu Jakarta (1996 – 1999)
    Ketua Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia/KNPI Kab. Gorontalo (1992 – 1999)
    Ketua Yayasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Gotong Royong (YP3MGR) Gorontalo (1992 – 2016)
    Ketua Pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia/AMPI Kab. Gorontalo (1987 – 1992)
    Anggota Himpunan Mahasiswa Islam/HMI Universitas Sam Ratulangi (1982 – 1986)

    Gaji Aparat Desa Kabupaten Gorontalo Tertunda selama 3 Bulan

    Aparat desa se-Kabupaten Gorontalo menggelar unjuk rasa untuk menuntut keterlambatan pembayaran gaji di sekitar Menara Limboto, dekat kantor DPRD.

    Dikutip TribunGorontalo.com, para aparatur desa berseragam khaki itu tampak emosi lantaran gaji mereka belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sejak Oktober 2024.

    Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, langsung turun tangan menemui ratusan aparat desa dan menjelaskan alasan gaji aparat desa di wilayah Kabupaten Gorontalo tertunda hingga tiga bulan lamanya. 

    Nelson hadir ditemani pj Sekda Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome (Hartom).

    Ia tampak dikerumuni oleh para pengunjuk rasa dan mendengar tuntutan dari pengunjuk rasa selama 30 menit.

    Nelson menegaskan, keterlambatan gaji aparat desa bukan karena dananya dikorupsi olehnya ataupun anggota DPRD.

    “Saya tegaskan, bahwa ini tidak dikorupsi oleh bupati atau anggota dewan. Tidak ada korupsi di situ. kami tidak mengambil hak bapak ibu sekalian,” ucap Nelson dengan lantang. 

    Nelson menyampaikan, jika keuangan daerah memang sedang tersendat lantaran adanya perhelatan Pilkada.

    “Kami terjadi begini karena adanya pilkada. Kalau tidak ada pilkada tidak ada masalah ini,” ujar Nelson.

    Demi meyakinkan para pengunjuk rasa, Nelson menjelaskan bahwa untuk menyukseskan Pilkada Gorontalo, pemerintah menggelontorkan dana Rp 30 miliar. 

    “Rp 30 miliar kami bayarkan,” ungkapnya. 

    Bupati dua periode itu pun menerangkan jika siapapun dalam kondisi tersebut, tentu juga akan mengalami kondisi yang sama dalam pembayaran gaji aparat desa. 

    “Saya yakin dan percaya, siapapun bupati tidak bisa membayarkan ini, karena ini kita punya beban pilkada Rp 30 miliar,” katanya. 

    Pihaknya berjanji akan melakukan pembayaran pada tahun 2025. 

    “Kita bayarkan rapel,” ucap Neslon. 

    Namun, apabila ada aparat desa yang tidak setuju dibayarkan pada tahun depan, maka diminta menyurat ke pihaknya. 

    “Ini tinggal 20 hari tahun depan. Tidak mungkin bupati ataupun anggota dewan menyepelakan hak-hak anda,” pungkasnya.

    Harta Kekayaan

    Nelson Pomalingo tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp7,6 miliar.

    Jumlah harta kekayaannya itu tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 25 Maret 2024.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Nelson Pomalingo:

    DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.395.280.000

    1. Tanah Seluas 14267 m2 di KAB / KOTA GORONTALO UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 2600 m2/310 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 585.200.000

    3. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

    4. Tanah Seluas 166 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

    5. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    6. Tanah Seluas 3040 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

    7. Tanah dan Bangunan Seluas 1319 m2/60 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

    8. Tanah Seluas 2574 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    9. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

    10. Tanah Seluas 78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

    11. Tanah Seluas 1188 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    12. Tanah Seluas 401 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    13. Tanah Seluas 4060 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    14. Tanah Seluas 10527 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 84.216.000

    15. Tanah Seluas 16077 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 128.616.000

    16. Tanah Seluas 17676 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 141.408.000

    17. Tanah Seluas 8332 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 66.656.000

    18. Tanah Seluas 10553 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 84.424.000

    19. Tanah Seluas 24766 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 198.128.000

    20. Tanah Seluas 25162 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 201.296.000

    21. Tanah Seluas 28792 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 230.336.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.085.220.000

    1. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000

    2. MOBIL, VW SEDAN Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000

    4. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.420.000

    5. MOBIL, TOYOTA INNOVA G M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 394.200.000

    6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7 G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 189.600.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.094.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.125.274

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 8.586.625.274

    III. HUTANG Rp. 973.346.418

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.613.278.856

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunGorontalo.com/Jefry Potabuga)

  • Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Tim Sudirman-Fatmawati Santai

    Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Tim Sudirman-Fatmawati Santai

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) tanggapi sikap rivalnya Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) yang akan menggugat hasil Pilgub Sulsel 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

    Tim Andalan Hati meminta agar rivalnya itu legawa, sekaligus mengajak semua pihak untuk sama-sama menatap masa depan Sulsel yang diyakini akan lebih baik lagi nantinya.

    “Lebih baik kita fokus menatap masa depan Sulsel yang lebih baik, mempersiapkan pemerintah baru Sulsel yang jauh lebih maju dan berkarakter,” ujar Juru Bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim, Selasa, 10 Desember 2024.

    MRR, akronim namanya, menyebut dengan perbedaan hampir 1,4 juta raihan suara, gugatan DIA ke MK dianggap hanya akan membuang energi saja. Kendati, itu adalah hak demokrasi bagi setiap paslon yang kalah dalam pemilu.

    “Dengan selisih lebih dari 1,4 juta suara tanpa money politik dan tanpa intimidasi, masyarakat Sulsel tak perlu menanggapi serius keinginan gugatan dia, kita berikan kesempatan dia berjuang,” tandasnya.

    Di sisi lain, MRR menyampaikan terima kasih kepada semua pihak mulai dari penyelenggara, pengawas, hingga pengamanan pilkada yang telah meyuksekseskan Pilgub Sulsel 2024.

    “Kami ucapkan terima kasih ke KPU, Bawaslu, TNI-Polri yang telah sama-sama menyukseskan Pilgub Sulsel 2024,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan MRR kepada seluruh pihak terkait lainnya, yaitu Pemprov, DPRD, Partai Politik, dan semua masyarakat Sulsel.

  • Menanti Janji Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Usut Tuntas Dugaan Asusila Anggota Dewan

    Menanti Janji Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Usut Tuntas Dugaan Asusila Anggota Dewan

    Sebelum ditemui Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, para pendemo melakukan orasi di depan gedung wakil rakyat tersebut. 

    Massa membawa berbagai poster mengecam tindakan tersebut, salah satunya bertuliskan “DPRD Birahi”, sebagai simbol protes atas dugaan kasus yang mencoreng lembaga legislatif. 

    Tidak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban sebagai bentuk kemarahan mereka atas kasus yang dinilai mencederai nilai moral dan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.  

    Dalam orasinya, para demonstran menyebut tindakan MJ sebagai “perbuatan menjijikkan” yang harus segera diusut tuntas. Mereka juga mengecam lambannya proses penanganan kasus ini.  

    “Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan, tapi kasus ini justru terkesan diabaikan. PMII akan terus mengawal kasus ini sampai ada keadilan,” tegas seorang orator.  

    Bahkan, MJ juga dituding sebagai “penjahat kelamin” yang dianggap mencerminkan keburukan di tubuh DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka juga menciptakan istilah baru dengan menyebut DPRD sebagai “Dewan Pelecehan Rakyat.”

    Aksi sempat memanas ketika Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, memberikan pernyataan bahwa keberadaan sales promotion girl (SPG) di gedung dewan “karena kecolongan” pihak DPRD di rumah rakyat. 

    “Terus terang atas kejadian itu kita kecolongan. Dan meski ini rumah rakyat, tentu ada ketentuan kalau mau masuk enggak boleh pakai sendal mislanya, harus berpaiakan sopan, tidak berpakaian minim kaya sales kemaren itu kita kecolongan,” ungkap Nana.

    Terkait pakaian mereka yang dianggap tidak sopan atau berpakaian minim, pernyataan ini langsung disoraki mahasiswa, yang menilai argumen tersebut justru melebar dari inti masalah dan terkesan menyalahkan terduga korban. 

    “Stop menyalahkan korban! Stop pelecehan seksual! Usut tuntas dan pecat MJ dari jabatannya,” teriak para demonstran.  

    PMII menegaskan akan terus mengawasi kasus ini dan mengancam menjadikannya isu nasional jika terindikasi adanya upaya untuk melindungi pelaku.  

    “Kami akan membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi jika tidak ada keadilan. Jangan sampai ada perlindungan khusus karena pelaku adalah anggota dewan,” tutup mereka.  

    Aksi ini menjadi pengingat keras bahwa masyarakat, terutama mahasiswa, tidak akan tinggal diam dalam menghadapi pelanggaran moral oleh pejabat publik. 

    PMII menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, demi menjaga keadilan bagi para korban dan mempertahankan integritas lembaga publik.

  • Pasangan Mirza-Jihan Menang Telak di Pilgub Lampung 2024

    Pasangan Mirza-Jihan Menang Telak di Pilgub Lampung 2024

    Liputan6.com, Lampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Hasilnya, pasangan Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela meraih kemenangan telak, unggul jauh dari pasangan Arinal Djunaidi-Sutono. Dalam rapat pleno yang berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Sabtu (7/12/2024), pasangan nomor urut 1, Mirza-Jihan, meraih total 3.300.681 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Arinal-Sutono, hanya memperoleh 691.076 suara.

    Proses rekapitulasi berlangsung lancar tanpa adanya perdebatan dari pihak peserta maupun penyelenggara. Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami, menyatakan bahwa hasil pleno ini akan menunggu masa sanggah selama 3×24 jam untuk memastikan tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami menunggu secara resmi apakah ada permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) di MK. Jika tidak ada, KPU Provinsi Lampung akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih,” ujar Erwan.

    Ia menambahkan, apabila tidak ada sengketa, hasil penetapan calon terpilih akan diserahkan ke DPRD Provinsi Lampung. “Pasca penetapan, hasil ini akan kami serahkan kepada DPRD untuk proses administrasi lebih lanjut,” katanya.

  • Bahlil Minta Doa Terkait Kabar Kehadiran Jokowi pada Puncak HUT Golkar

    Bahlil Minta Doa Terkait Kabar Kehadiran Jokowi pada Puncak HUT Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com– Ketua umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta doa ketika ditanya wacana kehadiran presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada puncak hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.

    “Doakan ya,” kata Bahlil seusai berpidato dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) periode 2024-2029 seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2024) dilansir Antara.

    Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal menghadiri acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). “Insyaallah sesuai jadwal Pak Prabowo akan hadir. Insyaallah Bapak Wapres dan beberapa tokoh lain,” kata dia.

    Bahlil belum bisa memastikan isu terkait Jokowi akan bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu, hingga bakal mendapatkan jabatan khusus.  “Jangan pakai katanya terus nanya saya. Mohon maaf ya,” kata dia.

    Menurut dia, seluruh ketua umum partai politik pun diundang untuk menghadiri acara tersebut. “Oh diundang dong. Seluruh ketum-ketum partai kami undang,” kata menteri energi dan sumber daya mineral tersebut.