Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Di HUT Golkar, Prabowo Bicara Gubernur dan Bupati Dipilih melalui DPRD

    Di HUT Golkar, Prabowo Bicara Gubernur dan Bupati Dipilih melalui DPRD

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam. FOTO/SETRES

    BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menyebut perlu adanya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Prabowo menyinggung negara tetangga yang memilih kepala daerah melalui DPRD.

    “Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Uumum Ppartai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dirinya menggambarkan bahwa meski menang Pilkada, para calon nampak lesu karena diduga telah mengeluarkan biaya yang besar.

    “Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?,” kata Prabowo.

    “Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah,” sambungnya.

    Prabowo memuji sikap Bahlil yang berani mengoreksi tentang sistem demokrasi di Indonesia. Dirinya juga meminta Ketua DPR Puan Maharani yang hadir pada acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.

    “Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing,” katanya.

    Prabowo mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang dalam menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

  • Hasil Pilkada Jakarta Dianggap Pulihkan Fungsi “Check and Balances” dalam Tatanan Negara

    Hasil Pilkada Jakarta Dianggap Pulihkan Fungsi “Check and Balances” dalam Tatanan Negara

    Hasil Pilkada Jakarta Dianggap Pulihkan Fungsi “Check and Balances” dalam Tatanan Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti Themis Indonesia,
    Feri Amsari
    menganggap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta mengembalikan fungsi
    check and balances
    dalam tatanan negara.
    Sebab, berdasarkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kader
    PDI-P
    Pramono Anung dan Rano Karno menjadi pemenang dalam kontestasi elektoral tersebut.
    Sementara itu, DPRD DKI Jakarta banyak diisi oleh anggota partai politik (parpol) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
    “Itu juga bukti bahwa publik di Jakarta betul peduli secara politik. Di beberapa negara maju, contohnya Amerika, kalau presidennya dari Partai Demokrat, parlemennya itu pasti dari Republik. Mereka sengaja membuat itu agar fungsi
    check and balances
    berjalan dengan baik,” ujar Feri di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
    Fungsi
    check and balances
    bakal berjalan dengan parlemen yang mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah.
    Feri melihat bahwa ke depan, jalannya pemerintahan di DKI Jakarta bakal memenuhi prinsip tersebut, yang artinya memperkuat demokrasi.
    “Artinya ada dominasi besar di sana dan di sini sebagai bentuk kritik bahwa kami tidak nyaman dengan Anda, dan kami pertemukan Anda untuk saling mengoreksi,” ucapnya. 
    Ia menganggap bahwa hasil
    Pilkada DKI Jakarta
    bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk menjalankan demokrasi yang berkeadilan.
    Artinya, lembaga eksekutif dan legislatif tidak perlu dikuasai oleh satu kekuatan besar agar fungsi pengawasan berjalan.
    “Ini jadi suatu preseden penting bagi pemerintah pusat untuk menilai perpolitikan yang ada, tidak harus semua dikuasai oleh satu pihak,” ujar dia.
    Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono (Rido) tidak memasukkan gugatan sampai batas akhir pendaftaran gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/12/2024).
    Tanpa gugatan itu, sangat mungkin bisa dipastikan bahwa Pramono dan Rano bakal menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024-2029.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Wali Kota Mojokerto Ajak DWP Jadi Agen Perubahan

    Pj Wali Kota Mojokerto Ajak DWP Jadi Agen Perubahan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengajak Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Mojokerto menjadi agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut sampaikan saat menghadiri puncak HUT ke 25 DWP tahun 2024 di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

    “Saya ingin mengajak seluruh anggota DWP Kota Mojokerto menjadi kunci sebuah pergerakan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saat ini, banyak tokoh perempuan yang terbukti mampu melakukan pergerakan baik dalam bidang kemanusiaan, sosial, maupun politik,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024).

    Pada kesempatan tersebut, Mas Pj (sapaan akrab, red) juga mengapresiasi DWP Kota Mojokerto yang sudah bersinergi membantu tugas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan di Kota Mojokerto. Mas Pj berharap DWP dapat terus menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang tidak hanya fokus pada keluarga saja.

    “Tetapi juga pada kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Mojokerto dan Indonesia secara keseluruhan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke 25 semoga kedepan DWP Kota Mojokerto semakin maju, berjaya, dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Kota Mojokerto” tegasnya.

    Rangkaian acara HUT ke 25 DWP ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti lomba keterampilan, hingga seminar. Turut hadir, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti, Ketua DWP Kota Mojokerto Dewi Ratnawati Gaguk Tri Prasetyo, serta Pj Ketua TP PKK Kota Mojokerto Nia Wayanti Ali Kuncoro. [tin/but]

  • ‘Isengnya’ DPRD DKI yang Minta Tambahan Waktu Bahas APBD

    ‘Isengnya’ DPRD DKI yang Minta Tambahan Waktu Bahas APBD

    JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani merasa tidak yakin bisa mengejar pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 dan diketok paling lambat tanggal 30 November mendatang. 

    Beberapa hari lalu, DPRD DKI mencoba menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta tambahan waktu untuk mengetok APBD dari batas waktu yang ditentukan. Mengingat, pada tahun ini, tahap awal pembahasan anggaran di seluruh daerah molor dari jadwal karena adanya pergantian anggota dewan periode 2014-2019 dengan 2019-2024. Apalagi jika pengesahan anggaran melewati batas waktu, DPRD terancam tak mendapat gaji hingga 6 bulan. 

    Namun, Zita mengaku tak menyebut jumlah waktu perpanjangan pembahasan anggaran yang diminta DPRD lewat surat tersebut.  

    “Kan enggak apa-apa kita tetap minta, tetap berkomunikasi saja. Kita cuma sebut minta tambahan waktu, karena kita pengen setiap hasil pembahasan itu betul-betul efektif,” ucap Zita kepada wartawan, Senin, 18 November. 

    Zita mengungkapkan alasan perpanjangan waktu pembahasan anggaran. Sampai saat ini, kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 di DKI belum disahkan. 

    Sampai saat ini, pimpinan tiap Komisi di DPRD belum menggelar rapat gabungan untuk melaporkan rekapitulasi hasil pembahasan KUA-PPAS bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

    Setelah itu, masih ada proses lanjutan di Badan Anggaran untuk meneruskan KUA-PPAS menjadi Rancangan APBD (RAPBD). Setelah RAPBD ditelisik lagi, barulah pengesahan APBD diketok. 

    Proses pembahasan yang masih panjang, sementara batas waktu sudah menipis inilah yang menjadi alasan DPRD meminta perpanjangan waktu kepada Kemendagri. 

    “Saya ingin uang warga digunakan baik-baik. Jangan nanti kita cepat tapi nanti justru hasilnya enggak efektif. Ini budaya yang positif di DPRD. Semuanya masing-masing komisi bekerja keras secara detil untuk membahas (mata anggaran) satu per satu,” tutur Zita. 

    Lebih lanjut, Zita juga tidak sepenuhnya yakin Kemendagri akan mengizinkan penambahan waktu yang mereka minta. Jika tak dikabulkan, mau tak mau DPRD akan mengebut pembahasan agar ketok anggaran tak lewat dari akhir bulan ini. 

    “(Jika Kemendagri menolak), kita akan kejar, kita akan begadang. Kita pastikan sen uang warga dihitung dan betul-betul di cek di Komisi,” tutup dia. 

  • Fakta Lapangan Pilkada Sangat Mahal

    Fakta Lapangan Pilkada Sangat Mahal

    Jakarta –

    Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan pihaknya mulai mengkaji terkait sistem baru untuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Ia menyoroti biaya Pilkada saat ini yang sangat mahal.

    “Kita semua tahu, kemarin Pilkada dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memang berhasil berlangsung dengan damai. Tetapi, tentu ini masih menyisakan persoalan, karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, Pilkada ini sangat mahal,” kata Sarmuji di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini harus dikaji kembali penerapannya. Adapun belakangan muncul wacana gubernur dipilih atau ditunjuk langsung oleh DPRD.

    “Dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya. Pertanyaannya, apakah kita bisa memproduksi pemimpin yang baik dengan sistem Pilkada sekarang?” kata Sarmuji.

    “Atau sistem Pilkada ini mesti kita lihat kembali secara teliti, kita kaji. Barangkali kita bisa menemukan formula terbaik bagi sistem Pilkada yang bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik,” tambahnya.

    Ia mengatakan di koalisi Koalisi Indonesia Maju belum ada keputusan terkait itu. Namun, ia meyakini pandangan dari partai yang lain juga sama terkait sistem tersebut.

    Usulan Bahlil

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti sejumlah hal dalam Pilkada 2024. Dari soal keluhan biaya tinggi hingga pilkada rasa pilkades.

    Hal itu disampaikan Bahlil dalam pidatonya di Puncak HUT Golkar, di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). Bahlil awalnya bercerita bahwa banyak pihak yang menyalahkan ketika dalam pilkada.

    “Setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain kotor, ada merasa membawa institusi A institusi ikut intervensi,” tambahnya.

    Bahlil menyayangkan soal tidak legowonya pihak yang kalah dalam Pilkada 2024. Dia lalu berbicara pemimpin tentunya terus berganti dan setiap partai pasti memiliki masa kejayaan.

    Bahkan, Bahlil juga merasa bahwa demokrasi di Indonesia perlu perubahan. Dia menyebut Golkar ke depan akan memformulasikan sistem demokrasi atau politik yang lebih baik.

    “Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan, dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi, pertanyaan yang muncul yang menggelitik di hati saya ‘Apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan?’. Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan saudara-saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan mau jadi apa demokrasi ini?” ujarnya.

    “Dalam kajian banyak Partai Golkar bapak presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami, ini Pilkada rasa Pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” imbuhnya.

    (dwr/taa)

  • Biaya Pilkada Mahal, Prabowo Usul Bupati/Gubernur Dipilih DPRD

    Biaya Pilkada Mahal, Prabowo Usul Bupati/Gubernur Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, dimana DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    Hal tersebut disampaikannya kala menjelaskan bahwa perlunya pemikiran untuk memperbaiki sistem Partai Politik. Pasalnya, dikatakan bahwa pelaksanaan sistem pelaksanaan Pilkada ini menghabiskan anggaran hingga triliunan. 

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” terangnya dalam Pidato di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). 

    Sebab demikian, ia menyebut negara-negara seperti Malaysia hingga India yang menerapkan sistem bahwa DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya. 

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

    Lantaran banyak ketua umum Partai Politik yang hadir dalam perayaan tersebut, ia kemudian sempat berkelakar bahwa permasalahan tersebut dapat diputuskan malam hari itu juga. 

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai disini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?” tanya Prabowo. 

  • Biaya Pilkada Mahal, Prabowo Usul Bupati/Gubernur Dipilih DPRD

    Prabowo Beri Ide Ubah Sistem Pilkada, Gubernur/Bupati Dipilih DPRD?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, dimana DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    Hal tersebut disampaikannya kala menjelaskan bahwa perlunya pemikiran untuk memperbaiki sistem Partai Politik. Pasalnya, dikatakan bahwa pelaksanaan sistem pelaksanaan Pilkada ini menghabiskan anggaran hingga triliunan. 

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” terangnya dalam Pidato di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). 

    Sebab demikian, ia menyebut negara-negara seperti Malaysia hingga India yang menerapkan sistem bahwa DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya. 

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

    Lantaran banyak ketua umum Partai Politik yang hadir dalam perayaan tersebut, ia kemudian sempat berkelakar bahwa permasalahan tersebut dapat diputuskan malam hari itu juga. 

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai disini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?” tanya Prabowo. 

  • Upah PHL Bantargebang tidak dibayar, PJ Wali Kota Bekasi dihujani interupsi

    Upah PHL Bantargebang tidak dibayar, PJ Wali Kota Bekasi dihujani interupsi

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Upah PHL Bantargebang tidak dibayar, PJ Wali Kota Bekasi dihujani interupsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota legislatif DPRD Kota Bekasi, Ahmadi menyesalkan sikap Penjabat (PJ) Wali Kota Bekasi yang dianggapnya meremehkan lembaga legislatif.

    Kekecewaan ini muncul setelah anggota legislatif menginterupsi pembahasan terkait belum dibayarkannya upah pekerja harian lepas (PHL) di Bantargebang.

    Kondisi ini, menurut Ahmadi, telah menimbulkan dampak sosial yang serius.

    “Ini warga Bantargebang kondisinya tidak stabil. Gaji mereka tidak dibayarkan, imbasnya ada yang mengalami perceraian karena faktor ekonomi, ada juga yang hingga bunuh diri. Miris ini namanya,” kata Ahmadi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (12/12).

    Ia mengungkapkan banyak interupsi anggota dewan terkait masalah upah PHL yang tertunda selama tiga bulan tersebut diabaikan oleh PJ Wali Kota.

    “Ketika kami menyampaikan interupsi soal upah PHL, masa iya seorang PJ bilang ga bisa di intervensi oleh dewan. Lho, kan kita menyampaikan kondisi masyarakat,” tegasnya.

    Sikap PJ Wali Kota yang dinilai meremehkan DPRD ini membuat anggota legislatif berencana mengajukan interpelasi.

    “Kami mendesak PJ Wali Kota untuk meminta maaf kepada Legislatif Kota Bekasi dan lebih memperhatikan kondisi masyarakat Bantargebang dan segera menyelesaikan permasalahan upah PHL yang belum terbayarkan,” paparnya.

    Ketidakpedulian ini dinilai telah menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi banyak warga.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ungkap Kesusahan saat Pilkada, Bahlil Ubah Jargon Golkar

    Ungkap Kesusahan saat Pilkada, Bahlil Ubah Jargon Golkar

    Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menggagas perubahan besar dalam strategi komunikasi partai dengan mengubah jargon yang selama ini digunakan. Awalnya, Partai Golkar dikenal dengan slogan “Golkar Suara Rakyat.” 

    Namun, Bahlil menilai, jargon tersebut perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat di tengah kontestasi politik, terutama Pilkada.

    “Kalau kemarin suara Golkar suara rakyat, rasanya sekarang kalau Pilkada, kalau cuma visi misi yang kita turunkan, agak susah,” ujar Bahlil dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar, di Jakarta, Rabu 11 Desember 2024.

    Sebagai pengganti, Bahlil mengusulkan perubahan menjadi “Suara Rakyat Suara Golkar,” yang menurutnya lebih menegaskan bahwa Partai Golkar akan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara langsung.

    Baca juga: Golkar Paling Banyak Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, Ini Daftarnya

     “Jadi kita combine, coba kita balik menjadi suara rakyat suara Golkar. Jadi apa yang dipikirkan oleh rakyat, itu yang akan diperjuangkan oleh Golkar,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Bahlil memberikan apresiasi kepada para kader Golkar yang telah meraih kursi di berbagai tingkatan legislatif. Meskipun Partai Golkar hanya menjadi partai dengan suara terbesar kedua di parlemen, Bahlil menyoroti pencapaian partai yang dominan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

    “Untuk DPRD kabupaten/kota, kita 300 lebih. Jadi meski kita selisih 8 kursi di DPR RI, tetapi untuk DPRD provinsi, kabupaten/kota, kita yang paling banyak. Ini adalah sebuah prestasi,” ungkapnya.
    Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
    Bahlil juga menekankan pentingnya dukungan penuh para legislator Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta kader Golkar untuk menjalankan amanah partai dengan cara yang elegan, konstruktif, dan sesuai nilai-nilai Golkar.

    “Ini kita harus jalankan secara kaafah, utuh, dan terukur,” tegasnya.

    Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menggagas perubahan besar dalam strategi komunikasi partai dengan mengubah jargon yang selama ini digunakan. Awalnya, Partai Golkar dikenal dengan slogan “Golkar Suara Rakyat.” 
     
    Namun, Bahlil menilai, jargon tersebut perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat di tengah kontestasi politik, terutama Pilkada.
     
    “Kalau kemarin suara Golkar suara rakyat, rasanya sekarang kalau Pilkada, kalau cuma visi misi yang kita turunkan, agak susah,” ujar Bahlil dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar, di Jakarta, Rabu 11 Desember 2024.
    Sebagai pengganti, Bahlil mengusulkan perubahan menjadi “Suara Rakyat Suara Golkar,” yang menurutnya lebih menegaskan bahwa Partai Golkar akan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara langsung.
     
    Baca juga: Golkar Paling Banyak Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, Ini Daftarnya
     
     “Jadi kita combine, coba kita balik menjadi suara rakyat suara Golkar. Jadi apa yang dipikirkan oleh rakyat, itu yang akan diperjuangkan oleh Golkar,” jelasnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Bahlil memberikan apresiasi kepada para kader Golkar yang telah meraih kursi di berbagai tingkatan legislatif. Meskipun Partai Golkar hanya menjadi partai dengan suara terbesar kedua di parlemen, Bahlil menyoroti pencapaian partai yang dominan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
     
    “Untuk DPRD kabupaten/kota, kita 300 lebih. Jadi meski kita selisih 8 kursi di DPR RI, tetapi untuk DPRD provinsi, kabupaten/kota, kita yang paling banyak. Ini adalah sebuah prestasi,” ungkapnya.

    Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bahlil juga menekankan pentingnya dukungan penuh para legislator Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta kader Golkar untuk menjalankan amanah partai dengan cara yang elegan, konstruktif, dan sesuai nilai-nilai Golkar.
     
    “Ini kita harus jalankan secara kaafah, utuh, dan terukur,” tegasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Sikap William PSI yang Berubah Usai Datangi BK DPRD DKI

    Sikap William PSI yang Berubah Usai Datangi BK DPRD DKI

    JAKARTA – Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana datang ke ruangan Badan Kehormatan DPRD DKI untuk mengklarifikasi soal temuan mata anggaran ganjil yang diunggahnya di akun media sosialnya, beberapa waktu lalu. Anggaran yang dimaksud adalah komponen lem aibon sebesar Rp82,2 miliar yang dia dapat di laman web apbd.jakarta.go.id.

    Dia berurusan dengan BK setelah ada laporan dari seorang warga Jakarta bernama Sugianto. Sugianto menganggap William melanggar kode etik dewan mengunggah dokumen KUA-PPAS tahun 2020 yang masih dalam pembahasan antara Pemprov DKI dengan DPRD.

    “Suasana (saat klarifikasi) berlangsung sejuk. Mungkin nanti tinggal tunggu saja (hasilnya) dari Badan Kehormatan,” kata William keluar dari ruangan BK, di Kompleks DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November.

    William merangkan, alasannya mengunggah temuan anggaran ganjil itu ke media sosial sebelum dibahas di rapat Komisi DPRD, ditujukan agar Pemprov DKI membuka akses rancangan APBD ke publik.

    “Memang ada perbedaan sikap antara fraksi PSI dengan Pemprov. Pemprov menyatakan harusnya anggaran diunggah setelah disahkan dan difinalisasi oleh DPRD. Kami maunya dibuka sejak masa perencanaan, menurut kami enggak tepat sikap Pemprov seperti itu,” ucap dia. 

    Setelah ini, William tinggal menunggu keputusan dari BK DPRD. Namun, pertemuan kali ini akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi diri. Dia menyatakan, mulai saat ini, tidak akan membongkar temuan anggaran ganjil lainnya di media sosial secara buru-buru.

    “(Anggaran janggal lain) ada, tapi mungkin kita sampaikan semua di rapat banggar. Kemudian, kami pasti amplifikasi di media sosial. Lagipula, sekarang kan rapat sudah terbuka,” ucapnya. 

    Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.

    Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.

    Buat apa? https://t.co/Da9jAuBx5k

    Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI pic.twitter.com/XerdPBAwv0

    — William Aditya Sarana (@willsarana) October 29, 2019

    Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Achmad Nawawi memandang niat kritis PSI terhadap Anggaran DKI memang sejalan dengan kewajiban sebagai anggota dewan. Hanya saja, Nawawi mengingatkan William untuk memerhatikan aturan bahwa DPRD sejajar dengan Pemprov DKI yang sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

    “Kritis tetap kita jalankan, bukan berarti tidak boleh. Tetapi, kapan dan di mana kita menyampaikannya kan ada mekanisme,” kata Nawawi saat dihubungi VOI. 

    Setelah ini, BK akan mengadakan rapat lanjutan untuk memutuskan rekomendasi sanksi dugaan pelanggaran kode etik William, sebelum diserahkan kepada pimpinan untuk dieksekusi. 

    Sesuai tata tertib DPRD, ada tiga rekomendasi yang bisa dijatuhkan untuk anggota dewan ketika melanggar etika. Jika terbukti melanggar, paling rendah hanya teguran lisan, jika masuk dalam pelanggaran menengah ada teguran tertulis, lalu sanksi paling berat itu adalah usulan pemberhentian jabatan.

    Nawawi belum bisa memastikan soal rekomendasi sanksi untuk William. Tapi, ia punya pandangan pribadi bahwa William kemungkinan tak akan dikenakan pelanggaran berat. 

    “Ini pandangan pribadi saya ya, belum tentu menjadi keputusan BK, menurut saya enggak bakal sampai pelanggaran etik berat, mungkin paling berat pelanggaran tertulis, tapi kan kita juga belum putuskan,” kata dia.