Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pajak Tidak Dinaikkan untuk Kejar Target Pendapatan Asli Jember Rp 1,376 T

    Pajak Tidak Dinaikkan untuk Kejar Target Pendapatan Asli Jember Rp 1,376 T

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,376 triliun dalam APBD 2026. Namun pajak daerah tidak akan dinaikkan untuk memenuhi target itu.

    “Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen tidak menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Bupati Muhammad Fawait, dalam pembacaan Nota Pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, di gedung DPRD Jember, Senin (10/11/2025).

    Menurut Fawait, Pemkab Jember akan menambal kebocoran pajak semaksimal mungkin. Pemkab Jember juga melakukan upaya-upaya untuk mendatangkan program dari pemerintah pusat ke Jember.

    Pengurangan dana transfer pusat ke Jember sebesar Rp 270 miliar, menurut Fawait, mengharuskan penyesuaian anggaran secara ketat. “Namun kami tetap berfokus pada lima program prioritas,” katanya.

    Lima program prioritas itu adalah peengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata; mewujudkan sumber daya manusia yang religius unggul dan setara; pembangunan birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi; mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan; dan percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi C, Edi Cahyo Purnomo, pesimistis target PAD akan terpenuhi pada 2026. “Pada 2025, dari target Rp 1 triliun, per September kemarin target ini baru terealisasi 60 persen,” katanya.

    Target pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan baru tercapai Rp 22 miliar dari target Rp 83 miliar. Sementara itu pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baru tercaoau Rp 37 miliar dari target Rp 108 miliar.

    “Maka apa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mendongkrak tentang pendapatan asli daerah? Pendapatan yang harus didorong lagi tapi sampai hari ini belum selesai terkait retribusi, khususnya parkir,” kata Purnomo.

    Saat parkir berlangganan ditetapkan, menurut Purnomo, PAD mendapat pemasikan Rp 19 miliar. “Tapi pada 2024-2025, semakin drastis menurun dan jeblok jauh. Kemarin pada 2024 hanya Rp 1,5 miliar. Bahkan untuk membayar juru parkir saja tidak akan mampu,” katanya.

    Komisi C mendorong diberlakukannya kembali parkir berlangganan. “Tapi kemarin ketika hearing, parkir berlangganan masih belum bisa dilaksanakan karena terkendala regulasi. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, tidak ada sandarannya. Peraturan bupati belum selesai,” kata Purnomo. [wir]

    Purnomo berharap parkir berlangganan segera diberlakukan sehingga bisa meningkatkan PAD pada 2026. “Kemarin saya cek, anggaran untuk pembelanjaan stiker katanya ini, ini sudah dianggarkan di Perubahan APBD kemarin. Jangan sampai stikernya selesai, tapi regulasi peraturan bupatinya belum selesai,” katanya. [wir]

  • Hujan Guyur Sidoarjo hingga Jalan Raya Terendam, Golkar Sindir Pemkab Soal Janji Penanganan Banjir

    Hujan Guyur Sidoarjo hingga Jalan Raya Terendam, Golkar Sindir Pemkab Soal Janji Penanganan Banjir

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Senin (10/11/2025) kembali menimbulkan genangan di sejumlah titik. Salah satu lokasi terparah terjadi di kawasan Jalan Raya Pahlawan, tepatnya di sekitar Lippo Mall Sidoarjo. Air setinggi lutut orang dewasa menggenangi badan jalan, membuat arus lalu lintas tersendat parah.

    Sejumlah pengendara sepeda motor tampak terjebak dan terpaksa menuntun kendaraannya melewati genangan. Beberapa mobil bahkan mogok di tengah jalan, menyebabkan antrean panjang dari arah Bundaran Taman Pinang hingga depan mal.

    “Kalau hujan lebih dari satu jam, pasti banjir. Saluran air di sini kayaknya sudah nggak mampu menampung debit air,” ujar Catur, salah seorang pengendara yang terjebak genangan.

    Kondisi ini kembali memunculkan sorotan terhadap penanganan banjir di Sidoarjo yang dinilai belum menunjukkan langkah strategis yang nyata. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi, menilai Pemerintah Kabupaten seharusnya sudah memiliki rencana induk atau master plan penanggulangan banjir sebagaimana dijanjikan saat kampanye Pilkada lalu.

    “Janji adalah utang. Dulu saat kampanye, pasangan Subandi–Mimik menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan master plan dan grand design penanggulangan banjir. Tapi sampai RAPBD 2026, saya tidak melihat rencana itu muncul,” kata Adam Rusydi.

    Ia menegaskan, Fraksi Partai Golkar dalam Pandangan Umum (PU) di rapat paripurna beberapa waktu lalu juga telah menyoroti persoalan banjir ini. Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo segera menyusun grand design penanganan banjir terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Brantas, serta menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

    “Masalah banjir memang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Tapi kalau master plan itu dibuat dan dijalankan secara serius, langkah penanganan bisa dilakukan bertahap dan terukur,” ujarnya.

    Sebagai Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi bersama. “Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan Pemkab Sidoarjo sendirian. Harus ada gotong royong dengan semua pihak. Tapi kuncinya, master plan-nya harus segera dibuat,” tegasnya.

    Banjir di bawah tol depan Lippo Plasa Sidoarjo Senin (10/11/2025).

    Adam menilai, Sidoarjo sebagai kota delta yang diapit banyak sungai semestinya memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Tanpa perencanaan strategis, pembangunan hanya akan menghasilkan proyek-proyek sporadis yang manfaatnya tidak bertahan lama.

    “Kalau pembangunan dilakukan tanpa arah yang jelas, hasilnya hanya sementara. Penanggulangan banjir ini seharusnya jadi prioritas utama, bukan sekadar janji politik,” katanya.

    Politikus Golkar yang juga pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Subandi–Mimik itu mengingatkan, banjir merupakan persoalan klasik yang muncul setiap tahun. Tanpa grand design yang terintegrasi—mulai dari tata kelola drainase, sistem pompa, hingga normalisasi sungai—masalah ini akan terus berulang.

    “Banjir seperti ini seharusnya tidak terjadi di pusat kota. Ini menunjukkan sistem pengelolaan air kita belum memadai,” tambahnya.

    Ia menegaskan, ke depan Pemkab Sidoarjo harus segera menyusun master plan penanggulangan banjir dengan melibatkan tenaga ahli, masyarakat, dan dukungan anggaran yang memadai agar solusi yang diambil bersifat jangka panjang.

    “Kalau Pemkab sungguh-sungguh, persoalan ini bisa diselesaikan secara bertahap. Tapi kalau hanya tambal sulam setiap musim hujan, hasilnya akan begini lagi tiap tahun,” ujarnya.

    Adam menutup dengan menegaskan peran Partai Golkar dalam mengawal kinerja kepala daerah yang diusungnya.

    “Golkar Sidoarjo sebagai partai pengusung tidak hanya bertugas memenangkan Pilkada, tapi juga bertanggung jawab secara moral dan politik atas kinerja kepala daerah yang kita usung. Termasuk mengingatkan bupati dan wakil bupati terkait janji program prioritas yang ada dalam visi misi mereka,” pungkasnya. [isa/ian]

  • Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tugas sebagai pembina pemerintah daerah bukanlah hal mudah, mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

    “Negara kita adalah salah satu yang paling kompleks di dunia. Kepulauan terbesar di dunia, dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Belum lagi urusan DPRD, jadi ini cukup kompleks,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tito mengatakan perbedaan karakter dan kapasitas antar daerah menyebabkan kualitas tata kelola pemerintahan juga bervariasi. Ada daerah yang sudah memiliki sistem pemerintahan yang baik, ada pula yang masih perlu banyak pembinaan.

    “Ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Tetapi, ini adalah tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan agar pemerintahan di daerah bisa berjalan secara optimal,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Mendagri, Tito menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Terlebih, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah.

    “Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri,” tegasnya.

    Oleh karena itu, pembinaan, sinergi, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah harus terus diperkuat agar seluruh wilayah mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

    Kerja keras Tito dalam membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mendapat pengakuan dalam bentuk penghargaan kategori Distinguished Leadership in Home Affairs dalam ajang bergengsi “Indonesia Kita Award”.

    Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Ajang “Indonesia Kita Award” merupakan bentuk penghargaan bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serapan APBD Jember Baru 50 Persen Jelang Akhir Tahun Anggaran 2025

    Serapan APBD Jember Baru 50 Persen Jelang Akhir Tahun Anggaran 2025

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jemver, Jawa Timur, baru terserap 50 persen pada 31 Oktober 2025 atau dua bulan menjelang tahun anggaran berakhir.

    “Memang ini belum sesuai dengan yang kita harapkan, karena banyak kontrak fisik yang dilakukan pada Oktober,” kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Jupriono, dalam rapat antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, di gedung DPRD Jember, Senin (10/11/2025).

    Menurut Jupriono, ada dua pendekatan. “Kalau pendekatan realisasi belanja dari sisi serapan keuangan, kita kurang lebih 50 persen per Oktober kemarin. Kalau dari sisi implementasi fisiknya, saya yakin lebih dari 50 persen, karena sifat pembayarannya LS, setelah pekerjaan selesai baru realisasi anggaran,” katanya.

    “Jadi tidak mungkin realisasi fisik lebih kecil daripada realisasi keuangannya. Pasti lebih besar realisasi fisiknya, karena kebanyakan kontrak-kontrak fisik adalah LS dan diopname di-PHO (Provisional Hand Over atau seraj terima pertama sementara, red) dan dibayar setelah penyerahan pertama,” kata Jupriono.

    Ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyerap APBD maksimal, uakni Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

    “Empat OPD ini postur anggarannya Rp 2,6 triliun. Jadi kalau OPD ini pembayarannya menunggu PHO atau serah terima pertama, pasti serapannya rendah tapi sisi pekerjaan fisiknya sudah jalan. Jadi itu yang mempengaruhi realisasi duitnya lebih rendah,” kata Jupriono. [wir]

  • SBY Terima Penghargaan ITS, Demokrat Jatim: Beliau Layak Jadi Mentor Bangsa

    SBY Terima Penghargaan ITS, Demokrat Jatim: Beliau Layak Jadi Mentor Bangsa

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima langsung Penghargaan Sepuluh Nopember—anugerah tertinggi ITS—pada Puncak Dies Natalis ke-65 di Graha Sepuluh Nopember, Selasa (11/11/2025).

    Penghargaan yang diserahkan Rektor Prof. Ir. Bambang Pramujati itu menjadi penegasan atas rekam jejak SBY dalam pembangunan, demokrasi, dan penguatan tradisi konstitusional bangsa.

    Dalam orasi ilmiahnya, SBY menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada ITS yang dinilainya terus tumbuh menjadi institusi global yang disegani.

    “Semoga ITS makin memperkuat diri sebagai world class university, center of excellence, dan center of innovation and sustainability. Saya percaya ITS bisa,” tegas SBY yang disambut tepuk tangan civitas akademika. Ia menambahkan, “ITS bukan hanya kebanggaan Jawa Timur, tetapi kebanggaan Indonesia, bahkan dunia.”

    SBY juga memuji pesan-pesan fundamental yang disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat Prof. Mohammad Nuh dan Rektor Prof. Bambang terkait demokrasi, rule of law, dan manfaat nyata pendidikan.

    “Pak Nuh mengingatkan kita pada pentingnya konstitusionalisme. Demokrasi, konstitusi, dan rule of law adalah fondasi negara yang tak boleh kita abaikan. Apa pun yang kita lakukan harus membawa manfaat bagi bangsa—bring benefit to our country, to our people,” ujar SBY.

    Dalam bagian orasinya, SBY menyinggung pengalaman penting dalam sejarah kepemimpinannya: penyelesaian damai konflik Aceh. Ia menggambarkannya sebagai bukti bahwa tekad politik dapat mengubah kemustahilan.

    “Banyak yang tidak percaya konflik 30 tahun di Aceh bisa selesai secara damai dan terhormat. Tetapi kita membuktikan bahwa yang tak mungkin bisa menjadi mungkin,” tegasnya.

    Pada aspek ekonomi, SBY menekankan kembali tesis sustainable growth with equity—pertumbuhan berkelanjutan yang tetap adil dan ramah lingkungan. Ia mengingatkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia harus berpijak pada komitmen global.

    “Ekonomi kita harus leading to Net Zero Indonesia 2060. Kalau tidak, kiamat—bumi kita tidak bisa disambung lagi,” ujarnya. Ia melanjutkan kritik moralnya terhadap pola ekonomi dunia:

    “Kita harus menghentikan keserakahan. Kita tidak ingin menjadi greedy nation. Yang kita perlukan adalah need not greed.”

    SBY juga menyoroti peran ITS dalam memutus lingkaran ketidaksetaraan. Komitmen kampus untuk memastikan tidak ada mahasiswa putus kuliah karena ekonomi dinilainya sangat penting.

    “Membangun human capital adalah masa depan kita. No one left behind. Selalu ada solusi,” kata SBY.

    Ia menutup orasinya dengan peringatan global.

    “Keadaan dunia tidak dalam kondisi baik. Geopolitik memanas. Ini era G-Zero—every country for itself. Namun dengan inovasi dan kepemimpinan yang tepat, kita bisa menyelesaikan tantangan,” kata SBY.

    Acara ini turut dihadiri mantan Mendiknas Prof. Mohammad Nuh, Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, Forkopimda Jatim, serta jajaran Fraksi Demokrat DPRD Jatim yang dipimpin ketua fraksi dr. Agung Mulyono, juga Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, Bendahara Fraksi Dedi Irwansyah, serta anggota fraksi Samwil, Naufal Alghifary, dan M. Soleh.

    Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak menilai orasi SBY bukan hanya reflektif, tetapi memuat arah pembangunan masa depan yang presisi.

    “Sangat menginspirasi. Beliau memberi konteks proyeksi masa depan—bagaimana teknologi dipersiapkan untuk menjawab persoalan manusia. Kebutuhan dan keinginan sering bercampur, rawan melahirkan keserakahan. Ini sejalan dengan pesan beliau tentang bahaya greed,” ujar Emil.

    Ia menambahkan bahwa ITS terus mencetak alumnus yang mampu memutus lingkaran persoalan bangsa dan menghindari jebakan keserakahan itu sendiri.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim dr. Agung Mulyono menilai pidato SBY memuat ketepatan analisis yang terbukti sepanjang waktu.

    “Good, sangat bagus. Orasinya kuat dan presisi. Pengalaman beliau 15 tahun lalu ternyata bisa diprediksi dan terjadi di tahun 2025 ini,” ujarnya.

    Agung menegaskan bahwa SBY layak menjadi rujukan nasional.
    “Beliau layak menjadi bapak bangsa dan mentor. Ini inspirasi besar bagi kader Demokrat di Jawa Timur—acuan, inspirator, dan rujukan untuk negeri tercinta,” pungkasnya.

    Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Mugianto menilai orasi SBY memberikan kerangka berpikir yang sangat dibutuhkan generasi muda.

    “Alhamdulillah Pak SBY menyampaikan kuliah umum tentang arah pembangunan Indonesia ke depan. Ini materi bagus yang menjadi acuan bagi generasi muda agar memahami tantangan bangsa,” katanya.

    Menurut dia, dengan berbagai pandangan tersebut, penganugerahan yang diterima SBY bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang intelektual yang mempertegas pentingnya kepemimpinan visioner, keberanian moral, dan arah pembangunan bangsa yang berkeadilan. [tok/beq]

  • Viral Video Porno Anggota Dewan, BK DPRD Gorontalo Utara Bergerak

    Viral Video Porno Anggota Dewan, BK DPRD Gorontalo Utara Bergerak

    Liputan6.com, Gorontalo Utara- Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo mulai memproses aduan warga yang masuk di lembaga tersebut, terkait dugaan video mengandung pornoaksi dan mencibir massa yang dilakukan salah satu anggota DPRD.

    Ketua Badan Kehormatan DPRD Gorontalo Utara Fitri Yusup Husain mengatakan, secara resmi pihaknya mulai memproses aduan warga terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu anggota DPRD.

    “Kami telah menggelar rapat lanjutan dan memutuskan mulai hari ini melakukan proses untuk menindaklanjuti aduan warga terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu anggota di lembaga ini. Seluruh persyaratan administrasi telah lengkap sehingga aduan tersebut sudah dapat diproses dan resmi telah diregistrasi Badan Kehormatan,” kata Fitri.

    BK kata dia, akan bekerja sesuai tata beracara DPRD selama 60 hari kerja. “Langkah selanjutnya adalah penyelidikan terhadap aduan resmi yang masuk tersebut,” kata dia, dikutip dari Antara, Selasa (11/11/2025).

    Pihaknya pun segera membagi jadwal terkait proses tersebut mulai dari tahap awal, serta segera menyampaikan surat pemberitahuan kepada fraksi anggota DPRD ter-adu.

    “Termasuk ada waktunya nanti melakukan verifikasi dan permintaan klarifikasi,” kata Fitri pula.

    Dua jenis aduan warga dalam satu laporan resmi terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu anggota DPRD tersebut adalah, terkait mencibir massa aksi saat demonstrasi sekelompok massa terjadi di halaman kantor DPRD setempat. Serta aduan terkait dugaan video yang mengandung pornoaksi beredar di ruang publik.

     

     

  • Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T

    Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalokasikan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 4,576 triliun. Sementara pendapatan direncanakan Rp 4,394 triliun.

    Demikian nota pengantar yang dibacakan Bupati Muhammad Fawait, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (10/11/2025) malam.

    Sektor pendapatan direncanakan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,376 triliun dan pendapatan transfer Rp 3,026 triliun.

    Sementara belanja operasi dialokasikan Rp 3,762 triliun, belanja modal Rp 345 miliar, belanja tidak terduga Rp 15 miliar, belanja transfer Rp 453 miliar, penerimaan pembiayaan Rp 182,6 miliar.

    Pagu terbesar untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan yakni Rp 1,541 triliun dan bidang pendidikan sebesar Rp 1,375 triliun. Berikutnya adalah urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yakni Rp 221,079 miliar.

    Besarnya alokasi pagu bidang kesehatan tak lepas dari bidang ini sebagai prioritas. PesertaUniversal Health Coverage di Jember hingga 1 Oktober 2025 mencapai 2.592.381 orang atau 98,74 persen dari total. penduduk.

    “Ke depan, Pemkab Jember menargetkan 100 persen cakupan UHC agar seluruh penduduk tanpa terkecuali untuk mendapatkan perlindungan kesehatan,” kata Bupati Fawait.

    Salah satu pengembangan dari Universal Health Coverage (UHC), menurut Fawait, adalah pelayanan home care bagi masyarakat yang mengidap penyakit kronis hingga disabilitas. “Layanan home care akan dilaksanakan pada 1 Januari 2026,” katanya.

    Pemkab Jember akan mempersiapkan kendaraan khusus, tenaga kesehatan, dan alat komunikasi. “Dengan demikian masyarakat yang tidak bisa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, bisa berkomunikasi dengan dokter melalui handphone untuk berkonsultasi,” kata Fawait.

    Nantinya, lanjut Fawait, tim tenaga kesehatan akan mendatangi rumah pasien. “Dengan demikian, tidak ada lagi warga yang terpinggirkan dari akses layanan medis hanya karena kendala finansial. Keberhasilan Jember dalam mendekati cakupan penuh UHC mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam menempatkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan,” katanya. [wir]

  • BUMD Baru Bidang Transportasi Kota Probolinggo Butuh Modal Rp 18 Miliar, Pansus DPRD Kajian Harus Jelas

    BUMD Baru Bidang Transportasi Kota Probolinggo Butuh Modal Rp 18 Miliar, Pansus DPRD Kajian Harus Jelas

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Probolinggo tengah mempersiapkan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru bernama Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. BUMD yang bergerak di bidang transportasi ini membutuhkan modal dasar sebesar Rp 18,45 miliar.

    Namun, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo meminta agar rencana tersebut dilandasi kajian yang matang dan relevan.

    Pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga dilakukan pada Senin (10/11/2025) pagi.

    Rapat digelar antara Pansus DPRD dan jajaran Pemkot Probolinggo. Rencana lokasi operasional BUMD baru tersebut berada di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo.

    Dalam raperda yang terdiri dari sembilan pasal itu, disebutkan bahwa modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp 18.450.000.000.

    Pemerintah daerah berkewajiban menanamkan penyertaan modal sekurang-kurangnya 51 persen, atau senilai Rp 18,26 miliar. Dana tersebut akan direalisasikan secara bertahap pada tahun 2026 sebesar Rp 6,93 miliar, tahun 2027 sebesar Rp 9,85 miliar, dan tahun 2028 sebesar Rp 1,48 miliar.

    Penjabat Sekda Kota Probolinggo Rey Suwigtyo menjelaskan bahwa BUMD ini nantinya fokus pada usaha transportasi untuk angkutan general cargo.

    “Pemkot akan membeli empat unit truk dengan total anggaran sekitar Rp 7 miliar. Diperkirakan satu unit truk seharga Rp 1,5 miliar,” ujar pejabat yang akrab disapa Tyok tersebut.

    Namun, anggota Pansus DPRD Riyadlus Sholihin mempertanyakan dasar kajian yang dijadikan landasan pembentukan usaha tersebut.

    “Selama kajian itu dilakukan, apa saja usaha yang dinilai prospektif hingga akhirnya muncul pilihan bidang transportasi? Transportasi seperti apa yang dimaksud, apakah truk tronton, dump truk, atau jenis lainnya?” ujarnya.

    Menurut penjelasan Pemkot, kajian tersebut dilakukan bersama Universitas Brawijaya sejak tahun 2020 hingga 2023. Hasilnya, usaha yang paling prospektif adalah transportasi dengan truk tronton untuk pengangkutan material umum.

    Namun pandangan itu mendapat tanggapan kritis dari anggota Pansus Eko Purwanto. Ia menilai hasil kajian tersebut tidak relevan dengan kondisi terkini.

    “Ada contoh perusahaan di Pelabuhan Mayangan yang memiliki 10 truk tapi justru bangkrut. Sama-sama usaha transportasi. Pemkot tahu hal itu?” ujarnya.

    Anggota Pansus lainnya, Zainul Fatoni, menambahkan agar Pemkot tidak terburu-buru. Ia menyarankan agar usaha dimulai dengan skala kecil terlebih dahulu.

    “Kalau memang transportasi, kenapa tidak dua truk dulu? Kalau material yang diangkut berbeda, apakah truknya bisa disesuaikan?” katanya.

    Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kota Probolinggo Mukhlas Kurniawan menekankan pentingnya kejelasan dan kehati-hatian dalam perencanaan bisnis BUMD baru ini.

    “Kami tidak ingin nasibnya sama dengan BUMD sebelumnya yang gagal. Harus jelas jenis truknya, jenis barangnya, dan arah bisnisnya. Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Tyok menegaskan bahwa tahap awal usaha akan difokuskan pada sektor transportasi.

    “Dalam kajian ada tiga opsi prospek usaha. Namun, untuk tahap awal kami akan fokus pada transportasi terlebih dahulu. Selanjutnya, usaha lain bisa dikembangkan sesuai potensi yang ada,” katanya.

    Pembahasan raperda penyertaan modal ini akan dilanjutkan kembali oleh Pansus DPRD bersama Pemkot Probolinggo untuk penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (ada/ted)

  • 5 Tahun Tak Beroperasi Optimal, DPRD Sulsel Sampaikan Keluhan Pertashop ke Pusat

    5 Tahun Tak Beroperasi Optimal, DPRD Sulsel Sampaikan Keluhan Pertashop ke Pusat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasi para pelaku usaha Pertashop dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/11).

    Rombongan DPRD Sulsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, didampingi Ketua Komisi D, Kadir Halid, serta sejumlah anggota Komisi D lainnya.

    Turut hadir perwakilan DPW SPRINDO Migas Sulawesi dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kerjasama dan Aspirasi DPRD Sulsel, Andi Padauleng. RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid.

    Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulsel menyampaikan keluhan para pelaku Pertashop di daerah yang selama hampir lima tahun terakhir kesulitan beroperasi secara optimal.

    “Kami mengapresiasi langkah Komisi VI DPR RI yang menindaklanjuti aspirasi kami terkait Pertashop di Sulsel yang sudah hampir lima tahun tidak berjalan. Dalam waktu dekat, Komisi VI akan memanggil pihak Pertamina dan BPH Migas untuk mencari solusi agar pelaku Pertashop di Sulsel bisa kembali beroperasi dan melayani masyarakat, khususnya pengguna BBM Pertalite,” ujar Sufriadi Arif.

    Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyebut hasil pertemuan tersebut merupakan langkah positif bagi keberlangsungan usaha Pertashop di daerah.

    “Alhamdulillah, hari ini kami diterima oleh pimpinan Komisi VI DPR RI untuk memperjuangkan nasib pelaku Pertashop agar bisa kembali berjualan Pertalite. Ke depan akan ada RDP lanjutan bersama Pertamina dan BPH Migas. Ini tentu hasil perjuangan yang baik dari teman-teman di Komisi D DPRD Sulsel,” kata Kadir Halid.

  • 2 Dipecat Jelang Masa Pensiun, Guru Abdul Muis: Saya Niat Iklas Bantu Sekolah, Saya Bukan Koruptor Regional

    2 Dipecat Jelang Masa Pensiun, Guru Abdul Muis: Saya Niat Iklas Bantu Sekolah, Saya Bukan Koruptor Regional

    Dipecat Jelang Masa Pensiun, Guru Abdul Muis: Saya Niat Iklas Bantu Sekolah, Saya Bukan Koruptor
    Penulis
    Luwu Utara, Kompas.com –
    Abdul Muis (59), guru mata pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, harus menerima kenyataan pahit karena diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
    Abdul Muis
    menerima keputusan itu menjelang pensiun yang waktunya 8 bulan lagi.  
    Putusan itu tertuang dalam MA Nomor 4265 K/Pid.Sus/2023 tanggal 26 September 2023, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 800.1.6.4/4771/BKD tentang pemberhentian dirinya sebagai guru ASN.
    Kasus yang menjerat Abdul Muis bermula dari perannya sebagai bendahara Komite Sekolah SMA Negeri 1
    Luwu Utara
    pada 2018.
    Ia ditunjuk melalui rapat orangtua siswa dan pengurus komite untuk mengelola dana sumbangan sukarela.
    “Saya didaulat jadi bendahara komite melalui hasil rapat orangtua siswa dengan pengurus. Jadi posisi saya itu hanya menjalankan amanah,” kata Abdul Muis kepada
    Kompas.com
    saat ditemui di sekretariat
    PGRI
    Luwu Utara, Senin (10/11/2025).
    Muis menjelaskan bahwa dana yang dikelola merupakan hasil kesepakatan rapat bersama orangtua siswa, bukan pungutan sepihak.
    “Dana komite itu hasil kesepakatan orangtua. Disepakati Rp 20.000 per bulan. Yang tidak mampu, gratis. Yang bersaudara, satu saja yang bayar,” ujarnya.
    Dana itu digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan memberikan tunjangan kecil bagi guru dengan tugas tambahan, seperti wali kelas, pengelola laboratorium, dan wakil kepala sekolah.
    Menurut Muis, saat itu sekolah menghadapi kekurangan tenaga pendidik karena banyak guru yang pensiun, mutasi, atau meninggal dunia.
    “Tenaga pengajar itu kan dinamis. Ada yang meninggal, ada yang mutasi, ada yang pensiun. Jadi itu bisa terjadi setiap tahun,” ucapnya.
    Proses administrasi agar guru honor baru masuk ke sistem Dapodik bisa memakan waktu hingga dua tahun.
    “Kalau guru honor baru itu, butuh dua tahun untuk bisa masuk ke Dapodik. Nah, sementara itu, kegiatan belajar tetap harus jalan,” tambahnya.
    Jumlah guru honor di sekolah itu mencapai 22 orang, sebagian besar bekerja dengan penghasilan minim.
    “Ada guru honor namanya Armand, tinggal di Bakka. Kadang saya kasih Rp 150.000 sampai Rp 200.000 karena dia sering tidak hadir, tidak punya uang bensin,” kenangnya.
    Masalah muncul pada 2021 ketika seorang pemuda yang mengaku aktivis LSM datang ke rumahnya menanyakan soal dana sumbangan.
    “Anak itu datang, langsung bilang: ‘Benarkah sekolah menarik sumbangan?’ Saya jawab benar, itu hasil keputusan rapat. Tapi saya kaget, dia mau periksa buku keuangan,” tutur Muis.
    Tak lama setelah itu, Muis mendapat panggilan dari pihak kepolisian. Ia didakwa melakukan pungutan liar (pungli) dan pemaksaan kepada siswa.
    Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan.
    “Total saya jalani enam bulan 29 hari karena ada potongan masa tahanan. Denda saya bayar,” ujarnya.
    Menurutnya, proses hukum berjalan panjang dan penuh kejanggalan. “Lalu entah bagaimana, polisi bekerja sama dengan Inspektorat. Maka lahirlah testimoni dari Inspektorat yang menyatakan bahwa Komite SMA 1 itu merugikan keuangan negara,” kata Muis.
    Inspektorat Kabupaten Luwu Utara hadir sebagai saksi dalam sidang Tipikor tingkat pertama.
    Meski menerima putusan hukum, Muis tetap yakin dirinya tidak bersalah. Ia menilai kasus ini muncul karena salah tafsir terhadap fungsi komite sekolah.
    “Kalau itu disebut pungli, berarti memalak secara sepihak dan sembunyi-sembunyi. Padahal, semua keputusan kami terbuka, ada rapatnya, ada notulen, dan dana itu digunakan untuk kepentingan sekolah,” ucapnya.
    “Kalau dipaksa, mestinya semua siswa harus lunas. Tapi faktanya banyak yang tidak membayar dan mereka tetap ikut ujian, tetap dilayani,” tambahnya.
    Setelah diberhentikan sebagai PNS, Muis mengaku pasrah namun tetap tegar.
    “Rezeki itu urusan Allah. Masing-masing orang sudah ditentukan jatahnya. Saya tidak mau larut. Cuma sedih saja, niat baik membantu sekolah malah berujung seperti ini,” ujarnya pelan.
    Selama menjabat bendahara, ia hanya menerima uang transportasi Rp 125.000 per bulan dan tambahan Rp 200.000 sebagai wakil kepala sekolah, sebagian digunakan untuk membantu guru honor.
    Kasus Abdul Muis
    memantik aksi solidaritas dari PGRI Luwu Utara di halaman DPRD Luwu Utara pada Selasa (4/11/2025). Aksi itu juga mendukung Drs. Rasnal, M.Pd, guru dari UPT SMAN 3 Luwu Utara yang mengalami nasib serupa.
    “Guru hari ini berada di posisi yang rentan. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, kebijakan sekolah bisa berujung pada kriminalisasi,” ujar Ismaruddin, Ketua PGRI Luwu Utara.
    PGRI kemudian mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dua guru tersebut.
    Keduanya diberhentikan tidak hormat berdasarkan keputusan Gubernur Sulsel:
    Kasus Abdul Muis menjadi cerminan kaburnya batas antara sumbangan sukarela dan pungli di sekolah negeri.
    Komite sekolah sejatinya mitra lembaga pendidikan, bukan penanggung jawab utama pendanaan.
    Namun, di banyak daerah, keterbatasan anggaran membuat mereka berperan lebih aktif.
    “Saya ini hadir dengan niat ikhlas untuk membantu sekolah. Tapi mungkin ini jalan yang harus saya lalui. Saya hanya ingin orang tahu, saya bukan koruptor,” tutur Muis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.