KJP 146.094 Pelajar Dicabut, Komisi E Minta yang Masih Layak Diberikan Kembali
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, Agustina Hermanto, meminta
Dinas Pendidikan
menghidupkan kembali
Kartu Jakarta Pintar
(KJP) Plus untuk siswa yang masih layak mendapatkannya.
“Kami ingin yang kemarin dicabut atau dimatikan yang memang layak dapat dihidupkan kembali,”ujar Agustina dalam rapat bersama Disdik yang berlangsung di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12/2024).
Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi penyebab pencabutan 146.094 status kepemilikan KJP yang dilakukan berdasarkan pemadanan data dan verifikasi pada Tahap II Tahun 2024.
Komisi E pun akan memantau evaluasi Dinas Pendidikan (Disdik) terkait
verifikasi data
penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
“Setelah itu nanti kami lihat (hasilnya), kami evaluasi beberapa hari ke depan itu dijalankan enggak sama Dinas Pendidikan,”
Agustina menyoroti bahwa banyak penerima KJP Plus yang statusnya dicabut tidak sesuai dengan kriteria dan masih layak untuk menerima kembali bantuan tersebut.
Namun, ia juga menekankan pentingnya penjelasan dari Disdik jika terdapat pelajar yang memang tidak layak menerima KJP.
“Tapi kalau memang pendataan ternyata memang faktanya punya mobil atau salah sasaran, kalau begitu silakan dijelaskan,” kata Agustina.
Pemadanan data dan verifikasi pendaftar KJP Plus pada tahap II Tahun 2024 telah dilakukan terhadap 669.716 pendaftar, dengan anggaran yang disesuaikan untuk menampung maksimal 523.622 penerima KJP Plus.
Akibatnya, 146.094 pelajar terpaksa kehilangan akses ke program bantuan ini.
Setelah rapat, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, menjelaskan penyebab terputusnya KJP bagi sejumlah pelajar.
“Kalau itu pasti hanya kasuistik. Kami tetap ingin harus tepat sasaran. Tapi tepat sasarannya harus seleksi dengan parameter-parameter,” ungkap Sarjoko.
Sarjoko menambahkan bahwa Disdik akan melakukan verifikasi untuk menentukan apakah siswa memenuhi syarat sebagai penerima KJP atau tidak.
“Kami memverifikasi dengan data sekunder tadi. Datanya dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sebagai alat untuk meyakini supaya tepat sasaran,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2024/12/13/675be4207460a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "KJP 146.094 Pelajar Dicabut, Komisi E Minta yang Masih Layak Diberikan Kembali
Megapolitan
13 Desember 2024")
KJP 146.094 Pelajar Dicabut, Komisi E Minta yang Masih Layak Diberikan Kembali Megapolitan 13 Desember 2024
-
Minta Pj Teguh Tak Rombak Jabatan Sebelum Pelantikan, Timses Pram-Rano: Demi Soliditas
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG – Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno Prasetyo Edi Marsudi dalam waktu dekat ini berencana sowan ke Balai Kota Jakarta untuk menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi.
“Dalam waktu dekat saya akan menyambangi Pj Gubernur DKI untuk bersilaturahmi dan menyampaikan sesuatu hal yang penting,” ucapnya, Jumat (13/12/2024).
Pras menyebut, ada bebrrapa poin yang akan disampaikan Pras kepada Pj Gubernur Teguh Setyabudi.
Pertama, Pras ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai telah membantu menyukseskan Pilkada 2024.
Kemudian, politikus senior PDIP ini minta Pj Teguh untuk tidak melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemprov DKI sampai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih dilantik pada Februari 2025 mendatang.
“Hal ini untuk menjaga soliditas di antara pejabat dan ASN di lingkungan DKI Jakarta, kami berharap untuk menjaga stabilitas di lingkungan pemerintahan tetap kondusif dan terjaga,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pras juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk tidak memberikan persetujuan tertulis apabila Pj Teguh mengusulkan mutasi di lingkungan Pemprov DKI.
“Tujuannya untuk menjaga kondisifitas penyelenggaraan Pemerintahan di DKI Jakarta pasca-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,” sambungnya.
Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini pun berharap agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI dapat bekerja keras dan solid, khususnya dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini di Jakarta, baik itu terkait cuaca ekstrem, masa libur Natal dan tahun baru.
lihat foto
KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.Serta menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di masing-masing daerah.
Hal ini disampaikan Pras lantaran mendengar adanya isu mutasi besar-besaran akan dilakukan Pj Teguh yang membuat gelisah para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
LHKPN Laporan Harta Kekayaan Hamenang Wajar Ismoyo Bupati Klaten Terpilih Pilkada 2024
TRIBUNJATENG.COM– LHKPN Laporan Harta Kekayaan Hamenang Wajar Ismoyo Bupati Klaten Terpilih Pilkada 2024
Di usia 36 tahun, Hamenang Wajar Ismoyo sudah memiliki kekayaan Rp 4 miliar.
Hal itu diletahui berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada periode 2023.
Berikut rincian kekayaan Hamenang:
TANAH DAN BANGUNANRp1.880.000.000
1.Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI 253.000.000
2.Tanah Seluas 7650 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN 670.000.000
3.Tanah Seluas 2116 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI 451.000.000
4.Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/75 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI 506.000.000
B.ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp826.000.000
1.MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI 24.000.000
2.MOBIL, TOYOTA FORTUNER VR2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI 375.000.000
3.MOBIL, MAZDA RX 8 Tahun 2006, HASIL SENDIRI 200.000.000
4.MOTOR, YAMAHA FAZIO BEJ AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI22.000.000
5.MOTOR, KAWAZAKI NINJA KR150K Tahun 2011, HASIL SENDIRI 30.000.000
6.MOBIL, HONDA SEDAN CIVIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI 175.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 111.500.000
D.SURAT BERHARGARp 0
E.KAS DAN SETARA KASRp 779.757.888
F.HARTA LAINNYA Rp 549.000.000
Sub Total Rp 4.146.257.888
II.HUTANG Rp 50.449.400
III.TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 4.095.808.488.Hamenang Wajar Ismoyo menjadi ketua sementara DPRD Klaten periode 2019-2024.
Hamenang Wajar Ismoyo menjadi anggota DPRD sejak tahun 2014.
Pada pileg 2024, ia kembali terpilih untuk masa jabatan 2024-2029.
Namun, di Pilkada 2024 ini, ia maju sebagai calon bupati Klaten berpasangan dengan Benny Indra Ardhianto.
Pasangan Hamenang Wajar Ismoyo – Benny Indra Ardhianto di Pilkada 2024 diusung PDIP, Gerindra, PKB, PAN, PPP, NasDem, serta partai non parlemen Gelora dan Perindo.
Hamenang ()
Profil Hamenang
Hamenang Wajar Ismoyo dulunya pernah menjadi pegawai bank dan reporter Trans7.
Mundurnya dia dari jurnalistik karena ia diminta keluarga dan partai pulang untuk persiapan pencalonan anggota DPRD 2014-2019.
Saat itu, Hamenang maju dari daerah pemilihan (Dapil) Klaten V yang meliputi kecamatan Bayat, Cawas, Karangdowo, Pedan, dan Trucuk.
Hamenang ()
“Alasan terjun ke dunia politik karena ingin membangun Klaten dari segi pariwisata,” jelasnya.
Lalu pada akhirnya, ia terpilih menjadi anggota DPRD Klaten periode 2014-2019.
Selama menjadi anggota DPRD Klaten, ia telah melalang buana di berbagai komisi seperti komisi 2 kemudian geser ke komisi 1 dan terakhir di komisi 3.
Pada periode pertama ia berhasil menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan kepariwisataan di Klaten.
Selain itu, ia juga menjadi pansus pembuatan perda Bumdes di Kabupaten Klaten.
Kemudian ia kembali mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Klaten dan terpilih di periode 2019-2024.
Berbeda di periode sebelumnya, Hamenang diberikan amanah sebagai Ketua DPRD Klaten.
Bahkan dia menjadi satu-satunya Ketua DPRD termuda di Solo Raya.
Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai ketua dalam salah satu cabang olahraga Korfball (Bola Keranjang) di Kabupaten Klaten pada periode 2019-2024 dan Ketua Pramuka 2021-2026.
Berikut biodata Hamenang Wajar Ismoyo Calon Bupati Klaten 2024 – 2029 :
Nama : Hamenang Wajar Ismoyo S.IKom.
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 26 November 1988.
Nama Istri : Fahrani Ekawati Budiana SE. Ak
Nama Anak : Arsya Nendradiasta Hamenang Putra dan Girinda Nawasena Hamenang Putra
Hobby : bermain musik dan bermain olahraga basket.
Riwayat Pendidikan :
– SDN 1 Jatipuro Trucuk
– SMP Negeri 6 Klaten.
– SMAN 2 Klaten.
– Universitas Atmajaya FISIP Prodi Ilmu Komunikasi
Riwayat organisasi:
– OSIS SMP Negeri 6 Klaten.
– OSIS SMAN 2 Klaten.
– Duta Wisata 2010.
– Ketua asosiasi Duta Wisata.
– Sekretaris Ikatan Mas Mbak Jateng.
– Pembinan Duta Wisata.
– Ketua Korfball Klaten (Bola Keranjang), 2019-2024.
– Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Klaten, 2021-2025).
Riwayat Organisasi Politik:
– Sekretaris Ranting PDIP.
– Ketua PAC Trucuk.
– Pengurus DPC PDIP.
Riwayat Pekerjaan:
– Bank Bukopin
– Reporter di Trans7
-Anggota DPRD Klaten 2014-2019
-Ketua DPRD Klaten Sementara 2019-2024
-
Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
loading…
Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Foto: Ist
JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.
Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses Pilkada Serentak 2024. DPD beranggapan Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah berkualitas.
“Pernyataan Pak Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” ujar Sultan, Jumat (13/12/2024).
Di sisi lain, Pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin.
“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.
Artinya, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem Pemilu hingga sistem partai politik saat ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.
Tujuannya, kata Senator asal Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.
Mantan Gubernur Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi dan mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. Karena saat ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini.
“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.
“Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.
(jon)
-
Perludem Nilai Gubernur Dipilih DPRD Bikin Rakyat Tersandera
Jakarta –
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai wacana pemilihan gubernur oleh DPRD akan membuat rakyat menjadi tersandera. Rakyat bisa kehilangan posisi tawar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi di Indonesia.
“Hal tersebut bisa semakin buruk apabila pemilihan benar-benar sepenuhnya dilakukan tidak langsung melalui wakil-wakil partai di DPRD. Kedaulatan rakyat makin tersandera dan masyarakat makin tidak punya posisi tawar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara,” kata Titi kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).
Titi mewanti soal adanya jual beli dukungan di tingkat partai politik dalam penentuan kepala daerah. Ia menilai pemberlakukan aturan itu tak menjamin praktik money politics di Indonesia akan terhapuskan.
“Semua pihak tidak boleh lupa bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh praktik politik uang yang tinggi di mana terjadi jual beli dukungan atau jual beli kursi dan suara dari para anggota DPRD demi keterpilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh para anggota DPRD (candidacy buying),” kata Titi.
Akar masalahnya bukan di ‘langsung-tak langsung’
Menurut Titi, akar masalah politik uang di pilkada bukanlah terletak pada metode pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, melainkan akar masalahnya terletak pada penegakan hukum terhadap politik uang itu sendiri.
“Apabila pemilihan dikembalikan ke DPRD mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang dan juga politik biaya tinggi dalam proses pemilihannya. Karena yang menjadi akar persoalannya, yaitu buruknya penegakan hukum dan demokrasi di internal partai tidak pernah benar-benar dibenahi dan diperbaiki,” tambahnya.
“Perlu diingat sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-XXII/2019 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang jangan acap kali mengubah mekanisme pemilihan langsung yang ada di Indonesia,” ujar Titi.
“Serta yang terakhir ada pula Putusan MK No.85/PUU-XX/2022 di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pilkada adalah Pemilu sehingga harus diselenggarakan sesuai dengan asas dan prinsip Pemilu yaitu luber dan jurdil. Serta pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang juga menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP,” sambungnya.
“Dalam pandangan saya lebih baik pemerintah fokus menata konsolidasi demokrasi di Indonesia tanpa harus banyak membuat narasi yang bisa menimbulkan kontroversi karena mempreteli hak rakyat dalam berdemokrasi. Terlalu banyak kontroversi bisa mengganggu konsentrasi pemerintahan Prabowo dalam melaksanakan program pembangunan dan pemenuhan janji-janji politiknya. Itu sangat kontradiktif,” ungkapnya.
(dwr/dnu)
-
Mahfud Sambut Usul Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung: Mahal dan Jorok
Yogyakarta, CNN Indonesia —
Pakar hukum tata negara sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi usulan Presiden Prabowo Subianto soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Mahfud melihat usulan tersebut sebagai sesuatu yang positif dalam konteks ada evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
“Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini,” kata Mahfud di UII, Sleman, DIY, Jumat (13/12).
Mahfud berujar, saat era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir September 2014 silam, pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.
Akan tetapi, hanya dalam hitungan hari atau pada awal Oktober tahun itu SBY memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung.
“Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu,” kenang Mahfud.
Mahfud beranggapan usulan Prabowo ini bisa dibicarakan lebih jauh, mempertimbangkan salah satunya keterpenuhan asas demokrasi dalam Pilkada.
“Nantilah didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.
Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.
Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
“Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ucap Prabowo.
“Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” Imbuhnya.
Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada. Pria yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tambahnya.
(kum/gil)
[Gambas:Video CNN]
-
Di Hadapan Sejumlah Ketum Partai, Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).
Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.
“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?,” kata Prabowo.
“Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah,” katanya.
Prabowo memuji sikap Bahlil yang berani mengoreksi sistem demokrasi di Indonesia. Dia juga meminta Ketua DPR Puan Maharani yang hadir di acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.
“Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing,” jelasnya.
Prabowo pun mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang dalam menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.
-
Reaksi Keras PKB Jember Soroti Komentar Bupati Hendy Soal Honor Guru Ngaji Rp2,5 Juta: Dasarnya Apa?
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi
TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER– Pernyataan Bupati Jember Hendy Siswanto soal wacana menaikan honor guru ngaji jadi Rp 2,5 juta pada 2025 memicu reaksi keras.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember Ayub Junaidi mengaku terkejut dengan kabar adanya kabar tersebut. Karena tidak ada dasarnya sama sekali.
Mengingat, kata dia, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025. Alokasi dana honorarium guru ngaji masih Rp 33 miliar, untuk 22 ribu penerima manfaat.
“Kalau Rp 33 miliar dibagi 22 ribu, untuk masing-masing dapat Rp 1,5 juta. Terus bupati menyampaikan seperti itu (Naik jadi Rp 2,5 juta) dasarnya apa, bahaya lo bupati ngomong tanpa dasar,” ujarnya, Jumat (13/12/2024).
Menurutnya, kalaupun mau menaikan honor guru ngaji. Hal itu bisa dilakukan melalui pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) pada Juli-Agustus 2025.
“Sementara pada Februari 2025 kan bupatinya sudah ganti. Apakah Bupati (Hendy Siswanto) ini nglindur atau bagaimana statement seperti itu,” ucap Ayub.
Ayub mengingatkan, kepada Bupati Hendy menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai kepala daerah, untuk tidak membuat pernyataan, serta memberi harapan palsu kepada guru ngaji.
“Kasihan guru ngaji hanya dikasihkan janji dan harapan yang tidak mungkin bisa dia laksanakan. Kecuali kalau beliau (Hendy) menang Pilkada, lalu membuat pertanyaan seperti itu tidak masalah. Mau naikan honor guru ngaji sampai Rp 10 juta misalkan, itu bisa,” ulasnya.
Hal senada juga dikatakan, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto. Kata dia, pernyataan Bupati Hendy tersebut merupakan kebohongan publik.
“Kalau dihitung menggunakan kalkulator, dana APBD 2025 sebesar Rp 33 miliar untuk 22 ribu guru ngaji, itu identik dengan Rp 1,5 juta dan bukan Rp 2,5 juta,” imbuhnya .
David menilai pernyataan Bupati Hendy, berpotensi mengadu domba para guru ngaji dengan Kepala Daerah Kabupaten Jember yang akan datang.
“Bupati harus minta maaf, karena apa yang diucapkan bisa mengadu domba terhadap pemerintahan mendatang, ini jelas jelas statemennya hoax,” katanya.
Sementara ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Arief Tjahjono tidak bersedia berkomentar soal tersebut. Karena masih di luar kota.
Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember ini menyarankan untuk menanyakan hal tersebut kepada Bagian Kesejahteraan (Kesra) yang menangani honorarium guru ngaji.
“Saya posisi diluar kota. Monggo dikoordinasikan dengan Kabag Kesra nggih,” tanggapnya melalui pesan singkat Whatsapp.
Senafas dengan hal itu, Kepala Bagian Kesra Pemkab Jember Achmad Mushoddaq mengatakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 alokasi dana sebesar Rp 33 miliar untuk honorarium 22 ribu guru ngaji.
Sementara wacana upati Hendy menaikan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,5 untuk setiap guru ngaji per tahun. Mushoddaq tidak berani berkomentar jauh sebab tidak ikut pembahasan saat APBD Jember 2025 disahkan.
“Karena kemarin kulo cuti 3 bulan sakit jantung. Ngapunten, kemari saat saya cuti itu ada Plh Kabag kesra,” tuturnya.
-
Dukung Usul Prabowo, PKB Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto agar ke depan kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Gus Jazil, usulan Prabowo tersebut sebagai langkah memperbaiki sistem politik Indonesia.
“Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).
Menurut Gus Jazil, usulan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik. Salah satunya terkait kepala daerah dipilih DPRD.
Hanya saja, kata Gus Jazil, PKB menginginkan kepala daerah yang dipilih DPRD adalah gubernur dan wakil gubernur, sedangkan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tetap dipilih secara langsung.
Alasannya, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi sehingga gubernur bisa dipilih DPRD.
“Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota,” bebernya.
Menurut Gus Jazil, selain kepala daerah dipilih DPRD, PKB juga mengusulkan pemisahan antara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena publik lebih fokus pada pilpres.
“Pilpres dan pileg perlu dipisahkan sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dahulu baru kemudian pilpres,” tegas dia.
Gus Jazil menegaskan perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket undang-undang politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.
“Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan,” pungkas Gus Jazil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia khususnya terkait pemilihan kepala daerah yang dinilai berbiaya tinggi. Prabowo pun membandingkan pemilihan kepala daerah di sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang jauh lebih efisien.
Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo mengusulkan agar ke depannya kepala daerah dipilih DPRD masing-masing sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Uang negara bisa dialih untuk kebetulan lainnya.
-
Legislator: Pembangunan tanggul laut harus dipercepat untuk cegah rob
Jumat, 13 Desember 2024 17:53 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.
Kami mendorong dinas melakukan percepatan agar masyarakat tidak lagi terdampak hal tersebut
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024