Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

    Golkar berencana melakukan kajian mendalam terkait penataan sistem politik dan demokrasi untuk mengatasi biaya pilkada yang tinggi serta dampaknya terhadap bangsa.

    “Kami mendukung usulan ini dan akan melakukan pengkajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Golkar juga akan turun ke seluruh Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya, sesuai arahan ketua umum kami, Pak Bahlil Lahadalia,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Idrus menjelaskan, Partai Golkar sedang mengkaji penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, termasuk alternatif kepala daerah dipilih DPRD.

    “Hasil amendemen UUD 1945 selama ini dirasakan tidak menyeluruh. Banyak yang menyadari hasilnya tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa seperti asas Pancasila, kegotongroyongan, dan kebersamaan. Bahkan, ada pengaruh kapitalisme, individualisme, serta liberalisme yang bertentangan dengan budaya bangsa,” jelas Idrus.

    Ia menekankan pengaruh ideologi kapitalisme dan individualisme menjadi tantangan yang harus diatasi. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia telah meminta agar kajian ini menghasilkan format demokrasi yang ideal sesuai nilai-nilai Pancasila.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sistem pilkada melalui DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung seperti saat ini membutuhkan biaya sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

    “Sistem ini memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah hanya dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mencontohkan negara-negara, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sistem ini, menurutnya, lebih efisien dan hemat biaya.

    “Di negara-negara tetangga kita, anggota DPRD memilih gubernur dan bupati. Efisien, tidak memakan biaya besar seperti kita,” tegasnya.

    Prabowo juga menyebutkan dana yang dihemat dari pilkada langsung dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, perbaikan sekolah, dan infrastruktur irigasi.

    “Uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, untuk masa depan anak-anak kita,” kata Prabowo terkait alasannya mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD.

  • 66 Bayi Dijual Sejak 2010, Bidan di Yogyakarta Kini Ditangkap Polisi, 1 Anak Diberi Harga Rp65 Juta

    66 Bayi Dijual Sejak 2010, Bidan di Yogyakarta Kini Ditangkap Polisi, 1 Anak Diberi Harga Rp65 Juta

    TRIBUNJATIM.COM – Dua bidan di Yogyakarta ditangkap polisi lantaran terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    DM (77) dan JE (44) juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Menurut keterangan polisi, praktik ini sudah dilakukan keduanya sejak 2010.

    66 bayi pun sudah dijual dengan harga Rp55 juta hingga Rp65 juta.

    Saking lama tak terendus, tetangga sekitar klinik yang dimiliki DM mengaku kaget.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Tetangga ini bernama Rio (24), mengatakan klinik DM sudah beroperasi lama.

    Rio mengaku kaget saat petugas kepolisian membongkar praktik perdagangan bayi di klinik tersebut.

    “Saya malah baru tahu. Klinik itu sudah lama sekali, sejak saya kecil sudah ada.” 

    “Pokoknya, cuma tempat kelahiran aja,” bebernya, Jumat (13/12/2024). 

    Rio menambahkan DM sempat menjadi ketua RW dan sosoknya cukup terkenal di desa.

    “Dulu pas saya SMA sempat jadi ketua RW, saya berurusan (dengan tersangka) pas ngurus KTP,” imbuhnya.

    Dirreskrimum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, menyatakan modus yang dipakai kedua tersangka yakni merawat bayi dari orang tua yang tidak menghendaki memiliki anak.

    “Modusnya mencari para adopter atau orang yang akan mengadopsi, para pasangan yang akan mengadopsi ke yang bersangkutan,” terangnya.

    Kedua tersangka telah menjual 66 bayi sejak 2010 lalu dengan rincian 28 bayi laki-laki, 36 bayi perempuan dan 2 bayi yang tak diberi keterangan jenis kelaminnya.

    Kombes Pol FX Endriadi, mengatakan jumlah bayi yang dijual tercatat di buku transaksi.

    “Didapat informasi bahwa para tersangka ini telah melakukan penjualan ataupun berkegiatan sejak tahun 2010.” 

    “Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan dari penyidik kami, diketahui dari kegiatan kedua tersangka tersebut, telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024), dikutip dari TribunJogja.com.

    Ia menambahkan kedua tersangka menjual bayi dengan harga berbeda-beda tergantung jenis kelamin.

    “Data terakhir yang disepakati untuk bayi perempuan Rp55 juta dan bayi laki-laki Rp60 sampai Rp65 juta,” sambungnya.

    Pada tahun 2024, tercatat ada bayi yang dijual ke Bandung dan Yogyakarta.

    Proses penyelidikan kasus penjualan bayi masih dilakukan termasuk mendalami peran tersangka yang berstatus residivis.

    “Kami masih melakukan proses pemeriksaan pendalaman terhadap perkara ini,” tuturnya.

    Akibat perbuatannya. kedua tersangka dapat dijerat Pasal 83 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76F Perlindungan Anak dengan hukuman paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp300 juta. 

    Sementara itu, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Nugroho Arianto, mengatakan pembeli berasal dari berbagai daerah mulai Yogyakarta hingga Papua.

    “Dalam dan luar Kota Yogyakarta termasuk ke berbagai daerah seperti Papua, NTT, Bali, Surabaya dan lain-lain,” tukasnya.

    Pekerja Dinsos Kota Yogyakarta, Muhammad Isnan Prasetyo, menegaskan proses adopsi bayi memerlukan proses yang cukup panjang sesuai aturan yang berlaku.

    “Pengangkatan anak ini sangat seksi kepada masyarakat karena banyak yang melaporkan dan mendaftarkan di kami.”

    “Kalau dulu belum ada izin, saat ini sudah ada ketentuannya maka harus diproses secara legal,” tegasnya.

    Ia menjelaskan proses adopsi melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai Dinsos hingga sejumlah lembaga terkait.

    “Kami gratis tidak dipungut biaya, bisa terbuka, transparansi dan kami melibatkan beberapa pihak dari tokoh masyarakat, tokoh wilayah, dan beberapa stakeholder dari dinas dukcapil,” pungkasnya.

    Legislatif desak penyisiran izin klinik bersalin di Yogyakarta

    Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogyakarta melakukan penyisiran izin praktik klinik bersalin yang berdiri di wilayahnya.

    Desakan itu muncul sebagai respon atas kasus sindikat penjualan bayi sejak beberapa tahun terakhir, dengan total 66 bayi yang diperdagangkan, oleh sebuah klinik bersalin di Tegalrejo. 

    Dalam kasus tersebut, dua perempuan yang disebut sebagai bidan inisial JE (44) dan DM (77), ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Polda DIY.

    Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Nurcahyo Nugroho, menandaskan bahwa kasus yang baru saja terkuak ini sangat memprihatinkan.

    “Prihatinnya itu kenapa baru sekarang terendus, karena itu sebuah praktik yang secara hukum agama jelas salah dan secara hukum positif juga sebuah kesalahan,” cetusnya, Jumat (13/12/2024).

    Alhasil, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogya supaya mengecek kembali perizinan klinik bersalin dan sejenisnya. 

    Menurutnya, fenomena ini harus segera disikapi, supaya kejadian-kejadian serupa bisa diantisipasi dan tidak terulang lagi di masa mendatang.

    “Kita minta Dinas Kesehatan untuk mengecek perizinan. Harus diinspeksi dan dikuatkan sosialisasi, bahwa hak anak ada di orangtuanya. Jangan sampai berpindah dengan cara yang ilegal,” katanya.

    Nurcahyo menyebut, praktik semacam ini bisa jadi cukup marak di tengah masyarakat, meski dengan modus yang jauh berbeda dengan kasus TPPO di Tegalrejo.

    Apalagi, belum lama ini pihaknya menerima beberapa informasi, misalnya ada kelahiran yang tercatat, tapi orangtuanya tidak menginginkan bayi tersebut.

    “Kemudian orangtuanya langsung mengaktakan atas nama orang yang mengepek, istilahnya, bukan adopsi, tapi langsung dipek (diambil),” tandasnya.

    “Secara warisnya langsung diputus dan diberikan ke orang lain. Praktik seperti itu ada dan terjadi di tengah masyarakat,” pungkas Nurcahyo.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Video: Wacana Pilkada Dengan DPRD Kembali Digulirkan

    Video: Wacana Pilkada Dengan DPRD Kembali Digulirkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilaksanakan melalui DPRD sudah bergulir sejak pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo. Meski demikian Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyinggung soal wacana tersebut.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (13/12/2024).

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — – Pernyataan Presiden Prabowo yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih lewat DPRD kini jadi sorotan.

    Seperti diketahui, pada perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemilihan kepala daerah cukup dilakukan DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, partainya mengapresiasi pernyataan Prabowo terkait pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

    “Pemikiran serupa sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN. Hanya saja, kami tentu perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikannya ke publik,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Jumat (13/12/2024).

    “Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol,” sambung Ketua Komisi 7 DPR RI itu.

    PAN, lanjut Saleh, secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana. Apalagi, kita sudah pernah menerapkannya. Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.

    “Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” urai legislator dari Dapil Sumut II tersebut.

  • Galian Kabel di Bandung Dinilai Bikin Macet dan Rawan Kecelakaan, Kapan Selesai? Bandung 13 Desember 2024

    Galian Kabel di Bandung Dinilai Bikin Macet dan Rawan Kecelakaan, Kapan Selesai? Bandung 13 Desember 2024

    Galian Kabel di Bandung Dinilai Bikin Macet dan Rawan Kecelakaan, Kapan Selesai?
    Editor
    KOMPAS.com
    – Proyek
    galian kabel
    bawah tanah di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), menjadi perhatian warga. Selain memperparah kemacetan, proyek ini dinilai telah menimbulkan korban kecelakaan.
    Dalam beberapa pekan terakhir, pemandangan Kota Bandung terasa tidak nyaman akibat tumpukan material proyek seperti gulungan kabel, karung tanah, dan batu yang dibiarkan di badan jalan.
    Kondisi ini menyebabkan penyempitan jalan dan permukaan tidak rata yang membahayakan pengendara.
    Proyek galian kabel di Kota Bandung ini dikerjakan di 143 jalan protokol dengan total panjang 204 kilometer.
    Pengerjaan tahap pertama di 29 ruas jalan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Akan tetapi, hingga kini proyek itu baru berjalan sepanjang 16,3 kilometer dan 8,2 kilometer masih tahap persiapan.
    Untuk mengurangi dampak negatif, proyek galian kabel atau ducting ini akan dihentikan sementara mulai 15 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.
    Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana menilai, pengerjaan proyek ini dilakukan secara sporadis dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dia menyoroti dampak galian kabel yang meliputi kemacetan serta korban kecelakaan.
    “Seolah-olah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menutup mata akan hal tersebut, walaupun Pj wali kota sudah menyampaikan timeline-nya pekerjaan tersebut akan selesai pada 15 Desember ini,” kata Andri, Jumat (13/12/2024), dikutip dari
    TribunJabar.id
    .
    Tak hanya itu, Andri juga meminta pihak pelaksana untuk memperhatikan kualitas pengerjaan proyek ini.
    “Kualitasnya (jalan) malah menurun yang menimbulkan kecelakaan, bahkan ada yang sudah selesai tapi tambalannya langsung rusak lagi. Masih ada sisa 2 hari lagi, pengusaha harus memakai bahan aspal yang berkualitas,” ujar Andri.
    Dia juga mendesak pengembang bertanggung jawab kepada korban kecelakaan, termasuk memberikan santunan sebagai permintaan maaf.
    “Harusnya perusahaan bisa bertanggung jawab membiayai atau memberikan uang sebagai pengganti selama (korban) tidak bekerja atau istirahat di rumah,” tegasnya.
    Selain itu, Andri mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kondisi berbahaya di lokasi proyek.
    “Dan diharapkan Pemkot bergerak cepat menyelesaikan semua laporan agar tidak ada korban-korban lainnya lagi,” ucap Andri.
    Salah satu kecelakaan yang jadi perhatian terjadi di Jalan Tamansari, tepatnya di depan Kebun Binatang Bandung, pada Kamis (12/12/2024) malam.
    Seorang pengendara motor mengalami kecelakaan setelah
    menabrak beton penutup lubang galian kabel.
    Dalam video yang viral di media sosial, pengendara terlihat duduk di pinggir jalan dengan motor rusak di bagian depan.
    Beton penutup lubang tampak diletakkan sembarangan tanpa rambu peringatan, sedangkan kondisi jalan gelap tanpa penerangan.
    Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Arif Saepul Haris membenarkan perihal adanya kejadian tersebut.
    “Ini barusan, baru ada kakaknya membuat laporan ke kami, karena yang bersangkutan (korban) masih di rumah sakit,” tutur Arif, Jumat (13/12/2024).
    Pj Wali Kota Bandung, A Koswara menyatakan, pihaknya telah memberikan saran kepada pengembang, PT Bandung Infra Investama (BII), untuk meminimalkan dampak proyek, termasuk memasang rambu peringatan.
    “Termasuk dengan memberikan rambu-rambu lalu lintas di arah masuk dari ruas yang digali. Di ujungnya dikasih tahu bahwa di sini ada galian supaya pengguna lalu lintas mengambil arah lain, kami sudah sampaikan seperti itu,” paparnya.
    Dia pun meminta pengembang menyelesaikan pekerjaan sebelum Natal dan Tahun Baru serta memberikan santunan kepada korban kecelakaan.
    “Nah korban kemarin, tadi pagi saya sudah koordinasi, tolong alamatnya dicari supaya bisa diberikan santunan kepada korban,” ungkapnya.
    Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Didi Ruswandi menjelaskan, pihaknya telah memberikan masukan kepada pengembang untuk memperbaiki metode kerja, khususnya dalam proses pemadatan jalan.
    “Kemarin rapat secara keseluruhan, jadi yang pertama proses pemadatannya itu kan sekaligus setelah numpuk semua baru dipadatkan. Kami minta per layer, kemarin kami sampaikan,” beber Didi, Kamis (12/12/2024).
    Didi menambahkan, setiap lapisan proyek harus dipadatkan secara bertahap agar permukaan jalan tidak turun. Pada proses akhir,
    bekas lubang galian
    juga akan dipadatkan dengan metode berjenjang.
    Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pengembang untuk memastikan pengerjaan proyek berjalan dengan benar.
    “Kalau ada temuan nanti ditindaklanjuti, dibikin lebih simpel, daripada surat-menyurat, lebih cepat komunikasi langsung,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • Cek Rumah Pompa di Jakbar, Kevin Wu Ingatkan Sampah Lingkungan

    Cek Rumah Pompa di Jakbar, Kevin Wu Ingatkan Sampah Lingkungan

    loading…

    Anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu mengecek persiapan rumah pompa di Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024). Foto: Ist

    JAKARTA – Antisipasi musim penghujan dan banjir, anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu mengecek persiapan rumah pompa di Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024).

    Dalam pengecekan di dua lokasi yakni Jelambar dan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Kevin memastikan personel dan rumah pompa siap digunakan untuk menghadapi musim penghujan.

    “Saya melihat semuanya tidak ada kendala. Artinya secara hitungan matematika, kami bisa mengatasinya,” ujar Kevin.

    Bendahara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga mengingatkan agar instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak terlena dengan kondisi yang ada.

    Sebab, permasalahan banjir di Jakarta diketahui ada beberapa faktor, mulai intensitas hujan yang tinggi, debit air laut hingga sampah lingkungan yang merusak rumah pompa. “Karena itu, saya mengingatkan agar masyarakat lebih aware terhadap lingkungan,” ucapnya.

    Wakil Camat Grogol Petamburan Raditian Ramajaya menegaskan sejauh ini pihaknya telah mengantisipasi wilayahnya. Normalisasi drainase, pembersihan lingkungan, hingga simulasi terjadi banjir sudah dilakukan.

    “Termasuk soal sampah. Saya seringkali mengimbau masyarakat tidak membuang sampah,” katanya.

    Berkaca dari beberapa tahun sebelumnya, kurang maksimalnya rumah pompa yang ada di beberapa titik lantaran kerusakan yang disebabkan sampah menyangkut.

    Hal ini kemudian membuat pompa air yang semestinya bisa membuang air tak maksimal dan menghambat penanganan genangan.

    (jon)

  • DPRD Surabaya Diskusi Bareng Urbaning for Center Studies, Fokus 2 Hal

    DPRD Surabaya Diskusi Bareng Urbaning for Center Studies, Fokus 2 Hal

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menggandeng komunitas Urbaning for Center Studies dalam sebuah diskusi yang membahas proyeksi transportasi publik dan perumahan di kota pahlawan.

    Pertemuan ini menandai langkah penting untuk menciptakan sinergi antara pemangku kebijakan dan partisipasi publik, dengan tujuan merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Surabaya.

    Dalam diskusi tersebut, Eri menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam merumuskan kebijakan terkait transportasi dan hunian. Dia mengungkapkan harapannya agar setiap suara masyarakat dapat menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

    “Ke depan, saya berharap bisa bertemu dan berdiskusi dengan berbagai elemen masyarakat. Dalam perspektif komisi saya, Kota Surabaya perlu fokus pada isu-isu transportasi publik dan hunian,” ujar Eri, Jumat (13/12/2024).

    Politisi PDIP ini juga menyampaikan bahwa diskusi dengan berbagai elemen publik harus menjadi bagian dari budaya politik yang sehat di Surabaya. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.

    “Diskusi ini harus menjadi bagian dari kultur politik kita agar semua suara masyarakat dapat didengar,” tambahnya.

    Nora Ayudha, salah satu pendiri Urbaning for Center Studies, melihat kesempatan ini sebagai momentum yang sangat penting bagi warga Surabaya. Menurut Nora, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap keputusan yang diambil.

    “Kami selalu menunggu dan berupaya memanfaatkan momen seperti ini. Keresahan kami sebagai warga Surabaya disambut baik, dan upaya Pak Eri untuk berkolaborasi menunjukkan kesediaan beliau mendengarkan keluhan warganya,” ungkapnya.

    Sebagai akademisi dari Universitas Negeri Malang, Nora juga menekankan perlunya optimalisasi transportasi publik sebagai agenda yang harus dikawal bersama. Dia menyarankan agar pemkot Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi yang ada dan mempertimbangkan pengembangan alternatif yang lebih ramah lingkungan.

    “Dengan tingkat kemacetan dan polusi udara yang sudah di level yang mengkhawatirkan, kita perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif,” tegasnya.

    Selain itu, lanjut dia, tantangan dalam sektor transportasi dan perumahan di Surabaya semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi dan mobilitas masyarakat.

    Dia berharap dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, Surabaya berpotensi menjadi kota yang lebih berkelanjutan dan nyaman untuk ditinggali.

    “Semoga diskusi ini tidak hanya akan menghasilkan kebijakan yang menangani masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan kota untuk menghadapi tantangan masa depan,” pungkas alumnus Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya ini. [asg/but]

  • Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden, Prabowo Subianto, untuk mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam di media sosial.

    Salah satu kritik keras datang dari akun Twitter @Anak Ogi, yang menyebut wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia.

    Menurut cuitan akun tersebut, usulan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi, di mana rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung.

    Sebaliknya, pemimpin-pemimpin daerah dikhawatirkan hanya menjadi boneka yang tunduk kepada ketua DPD partai politik di daerah.

    “Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin merusak demokrasi Indonesia. Setelah gagal menciptakan kotak kosong di semua daerah, kini kepala daerah ingin dipilih DPRD. Itu artinya rakyat nggak akan dapat pemimpin seperti Ahok, Risma, Ganjar, Anies, dan Pram lagi,” tulis akun tersebut.

    Selain itu, wacana ini disebut hanya akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik alih-alih mendekati rakyat.

    Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa politik uang, termasuk dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan amplop, justru akan semakin merajalela.

    Kritik ini menggambarkan keresahan publik bahwa wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pemilihan kepala daerah, melainkan menambah masalah baru.

    Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus melobi partai politik ketimbang mendengar suara rakyat, sehingga tujuan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat terancam tergeser.